Kebijakan Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Instansi ...

SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA

APARATUROleh

Biro Organisasi dan Kepegawaian SETDAProvinsi Jawa Tengah

Solo, 19 Mei 2016

Penyerahan Hasil Evaluasi Kinerja 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Istana Wakil Presiden, Selasa 15 Desember 2015

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

pemerintahan belumbersih, kurang akuntabeldan berkinerja rendah

pemerintahan belumefektif dan efisien

pelayanan publik masihburuk

6

pemerintahan yangbersih, akuntabel danBerkinerja tinggi

pemerintahan yangefektif dan efisien

pelayanan publik yangbaik dan berkualitasMENDORONG

PELAKSANAANEVALUASI

1. REFORMASI BIROKRASI2. ZONA INTEGRITAS3. AKUNTABILITAS KINERJA 1

2

Perubahan seluruh Aspek Manajemen Pemerintahan

Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set)

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran(right sizing)

TatalaksanaSistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsipgood governance

Peraturan Perundang-undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindihdan kondusif

Sumber daya manusia aparatur

SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Area

Per

ubah

an

Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiHa

sil Y

ang

Ingi

n Di

capa

i

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

3

Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP

(Perbaikan instrumen) : Perencanaan Strategis Perencanaan Kinerja Perjanjian Kinerja (kontrak kinerja) Indikator Kinerja Utama Pengukuran Kinerja (utk monitoring kinerja) Evaluasi Kinerja Internal Pelaporan Kinerja yang efektif.

4

Pengertian Evaluasi Kinerja

Penilaian yang sistematis, terhadap kebijakan/ program yang dalam bentuk nyata berupa kegiatan atau kelompok kegiatan yang dilakukan pemerintah dan pelaku lainnya dalam rangka membuat penetapan efek/ dampak kebijakan/program, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang

5

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Fokus Evaluasi Kinerja

Menghasilkan kesimpulan dalam bentuk umpan balik bagi pimpinan dan staf agar dapat terus mengarahkan pencapian misi/visi untuk diarahkan pada perbaikan implementasi kegiatan/ program.

Akuntabilitas Kinerjaperwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

6

DASAR HUKUMUU No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.UU No. 5 Th. 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.Perpres No. 29 Th. 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPermenpan RB No. 53 Th. 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No.46 Th. 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

Peraturan Kepala BKN No. 1 Th. 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Th. 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS

7

Inti Akuntabilitas Kinerja

KINERJA YANG DIRENCANAKAN

KINERJA YANG DIPERJANJIKAN

KINERJA YANG DILAKSANAKAN

KINERJA YANG DILAPORKAN

KINERJA YANG DIEVALUASI

11

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Visi/Misi

Tujuan/Sasaran

Dampak (Impact)

Hasil pembangunan daerah yang diperoleh

dari pencapaian outcome

Program

Kegiatan Keluaran(Output)

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah

untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil

dari output

Hasil(Outcome)

Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan

input.

Input

Sumberdaya yang memberikan kontribusi

dalam menghasilkan output

“ Apa yang digunakan dalam bekerja“

“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)“

“ Apa yang ingin dicapai “

“ Apa yang ingin diubah “

8

RENCANASTRATEGIS

SKPD

RKASKPD

LAPKEUANGAN

SKPD

Kinerja

Keuangan

RKTSKPD

PERJANJIANKINERJA

( PK) SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN( DPA) SKPD

LAPORANKINERJA(LKj IP)SKPD

LAPORAN PERTANGGUNG

JAWABAN PELAKSANAAN

APBD

LAPORANKINERJA(LKj IP)PEMDA

LAPORANKEUANGAN

PEMDA

Kem. Keu

RPJMD

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN (PP 8/2006)

Kem. PAN-RB

Sistem Akuntansi

Sistem AKIPSistem PerencanaanSistem Penganggaran

9

Hubungan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dalam Sistem AKIP

Rencana strategis2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017

RKT2013

LAKIP2013

RKT 2014

LKj IP2014

RKT2016

LKj IP2016

LKj IP harus mempertnggn

jwbkan kinerja yg

telah diperjanjikan/

ditetapkan (PK) dan

RKT/Renja dalam

Renstra

Penetapan Kinerja2013

Penetapan Kinerja2014

Perjanjian Kinerja2016

RKT 2015

LKj IP2015

Perjanjian Kinerja2015

RKT2017

10

Sistem AKIP Sistem AKIP pada dasarnya merupakan instrumen,

metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pemerintah untuk mempertang-gungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran strategis .

13

SIKLUS SISTEM AKIP

Secara sederhana dapat digambarkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah satu rangkaian siklus manajemen yaitu:

Merencanakan kinerja;

Merencanakan program/ kegiatan;

Menyusun anggaran;

Melaksanakan program/ kegiatan;

Mengukur dan melaporkan keberhasilan pencapaian kinerja; serta

Melakukan evaluasi internal.

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

1. Penetapan Tujuan/Sasaran2. Hubungan Program – Tujuan /

Sasaran3. Indikator Kinerja4. Target Kinerja

Proses Perencanaan Kinerja (RPJMD,

RKPD,RENSTRA)Proses Penganggaran

Proses Pengukuran & M

onev

Proses Pelaporan Pertanggungjawaban

Pros

es E

valu

asi

1. Penyediaan Anggaran Sesuai Target Kinerja (DPA)

2. Standar Biaya Untuk Output (Standarisasi )

1. Pengumpulan Data Kinerja (per Triwulan)

2. Pengukuran Kinerja (Lap.Monev)

1. Capaian Kinerja2. Akuntabilitas Kinerja vs

Akunbilitas Keuangan 3. (per Triwulan)

1. Penilaian Kinerja2. Perbaikan Kinerja3. Perbaikan

Perencanaan4. Redistribusi

Anggaran

PlanDo

CheckAction

15

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKTRKINERJA TRGT

1 2 3

Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

1.Angka Kematian Ibu 117 / 100.000 KH

2.Angka Kematian Bayi 12 / 1.000 KH

3.Angka Kematian Balita 11,80 / 1000 KH

TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI

URAIAN URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM& KEGIATAN

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

1.Angka Kematian Ibu

2.Angka Kematian Bayi

3.Angka Kematian Balita

TH-1, 2, 3,4,5 ………………….. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

RENSTRA

RKT

KETERKAITAN DOK. RENSTRA DAN RKT

21

OUTPUT

INPUT

OUTCOME

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGETCapaian Program Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Penurunan Angka

kematian Ibu dari 117 menjadi 115

Masukan Jumlah dana Rp. 2.939 JutaKeluaran Terselenggaranya koordinasi pelayanan

kesehatan ibu 35 kab/kota

Hasil % penurunan AKI 2 %

KETERKAITAN DOK. RKT DAN RKA

RKT

RKA

22

®onn 2006

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1 ) (2) (3)

Meningkatnya Kesehatan Ibu dan AnakAngka Kematian Ibu 117

Angka Kematian Bayi 12Program Anggaran Ket

Program Pelayanan Kesehatan Rp. 2.939 Juta 100% APBD

KETERKAITAN DOK. DPA & PKProgram Program Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Koorinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Waktu Pelaksanaan Satu Tahun Anggaran (T.A 2016 )

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET

Capaian Program Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak

Masukan Jumlah dana Rp. 2.939 Juta

Keluaran Terselenggaranya koordinasi pelayanan kesehatan ibu 35 kab/kota

Hasil Jumlah Penurunan AKI 10

DPA

PK

32

BAB I PENDAHULUANPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJAPada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

FORMAT LKj IP

33

Bab III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Organasasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).34

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUPPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: 1. Perjanjian Kinerja 2. Lain-lain yang dianggap perlu

35

Pengukuran Kinerja Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen

kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi (Realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (Target).

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah

36

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR INERJA

TARGET REALISASI % TK. CAPAIAN

1 2 3 4 5

Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu

117 ? 4/3 x 100%

Angka Kematian Bayi 12 ? 4/3 x 100%

............. ? 4/3 x 100%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TRGT

1 2 3

Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu 117

Angka Kematian Bayi 12

.....................

PK & PENGUKURANFORM PK

FORM PENGUKURAN

37

Portal SIKAP dalam SMIO

38

Komponen SIKAP

39

SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN

PENGOPERASIAN SISTEM AKUNTABILITAS

Solo, 19 Mei 2016