KEBIJAKAN PENGENDALIAN PNPM MANDIRI PERDESAAN.ppt

Disampaikan dalam Rapimnas Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010

TAHUN 20093.806 Kecamatan di 334 Kabupaten

dengan total alokasi BLM APBN sebesar Rp. 6.675.771.439.000 dan terserap Rp. 6.200.933.952.000

BAGAIMANA KEMAJUANNYA?

LUNCURAN TAHUN 2010Luncuran 2010 Rp. 342.4896.966.000,-

di 18 kabupaten di 21 provinsi

BLM TAHUN 20104.971 kecamatan di 394 kabupaten

dengan nilai Rp. 8.432.798.905.000

BAGAIMANA KEMAJUANNYA?

Pengalokasian DDUB dan PAP tidak sesuai dengani Naskah Perjanjian Kerjasama

Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan DDUB tidak sesuai peruntukannya

Menurunnya kinerja konsultan dan fasilitator terutama dalam melakukan pembinaan dan supervisi?

Posisi kosong fasilitator yang belum terpenuhi?

RKTL dan RPD para konsultan dan fasilitator yang belum disiplin sehingga waktu kerja tidak terpenuhi dan tidak ada sanksi

Implementasi SOP Pembinaan dan Pengendalian Fasilitator yang belum optimal

Waktu pelaksanaan kegiatan terutama untuk sarana dan prasaran yang terlambat sehingga terjadi penumpukan dana di UPK, dan hal ini tentu sangat riskan terjadi penyimpangan.

Validitas laporan adminitrasi keuangan, yang tidak valid? Terutama menyangkut dengan laporan microfinance terutama menyangkut dana bergulir (peran MCFS)

Aset UPK yang belum jelas serta aset kegiatan masyarakat yang belum diserahterimakan (belum MDST)

Tingkat bunga pinjaman yang melebihi bunga bank pada umumnya

Dasar legalitas- Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program

Pembangunan yang Berkadilan terutama menyangkut integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Perencanaan Desa

- Pemendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

- Surat Mendagri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 November Perihal PTO PNPM Mandiri Perdesaan

- Surat Dirjen PMD Kemendagri Nomor 414.2/4916/PMD perihal Petunjuk Teknis Optimalisasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

- Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD perihal Petunjuk Tekis Perencanaan Pembangunan Desa

Titik temu apa yang menjadi pengalaman baik di PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbang disebut dengan istilah “teknis integrasi”,

Yaitu ikatan sistemik antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Sistem Perencanaan Partisipatif dalam Musrenbang menjadi hubungan yang bersifat timbal balik berdasarkan otonomi dan ketergantungan relatif.

Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa

Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa mampu menyiapkan program jangka menengah desa yang bersifat komprehensif

Menyusun mekanisme agar program jangka menengah desa yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah reguler sehingga menghasilkan program berbasis masyarakat

Menyusun mekanisme agar aparat desa dapat mengakomodir dan memproses PJM desa sebagai bahan musrenbang di tingkat yang lebih tinggi

Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri

Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan pengalaman dalam PNPM Mandiri Perdesaan melalui MMDD yang dimulai dari Pegas, Musdes, dan MAD

Pengalaman baik melalui MMDD yang dibawa ke dalam sistem perencaaan reguler untuk meningkatkan RPJMDes dan RKPDes

1515