KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Yogyakarta, 20 - 21 Juni 2016

Outline

HIGHLIGHT APARATUR SIPIL NEGARA

KEBIJAKAN STRATEGIS SDM

HIGHLIGHT APARATUR SIPIL NEGARA

HARAPAN BAPAK PRESIDEN

• Kesamaan Visi seluruh ASN dari pusat hingga ke daerah.

• ASN dapat berlari cepat menyongsong perubahan dunia yang cepat.

• ASN yang fokus pada pekerjaan dan berorientasi pada hasil.

• Prinsip “money follow program” yang membutuhkan ASN yang fokus bekerja.

• ASN harus selalu berubah, karena (1) sistem ketatanegaraan berubah, (2)

berjalannya sistem keterbukaan, (3) Teknologi selalu berubah, (4) Adanya

persaingan.

• ASN yang bekerja berdasarkan data sehingga harapannya pengambilan

kebijakan tidak rancu.

• ASN yang bekerja berdasarkan target yang telah ditentukan oleh pimpinan

ROLE MODEL ASN

1. Selalu Kompeten : memperoleh kesempatan pengembangan diri (pelatihan, tugas

belajar, ijin belajar)

2. Selalu taat aturan : unjuk kehadiran, kelengkapan surat tugas, disiplin, terjaganya

berkas kepegawaian

3. Berintegritas : bebas hukuman disiplin (diluar kehadiran), menyerahkan

LHKPN/LHKASN, perilaku sesuai PP no.46 tahun 2011

4. Berkinerja : penilaian SKP sesuai standar organisasi (capaian kinerja unit kerja,

capaian kinerja individual)

KEBIJAKAN STRATEGIS SDM

1. Reformasi Birokrasi SDM Kemenristekdikti

2. Prinsip Dasar UU ASN

3. Pengelolaan SDM Kemenristekdikti

4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

2014 - 2016

2020 – 2025Mencapai terobosan-

terobosan transformasi

2017 – 2020Mencapai Keunggulan

Kinerja

2016 – 2017Transformasi Kelembagaan

1. Penataan Organisasi

• Rekstrukturisasi Unit Eselon I

• Membentuk kantor

pelayanan modern

• Analisis & Evaluasi Jabatan

• Analisis Beban Kerja

2. Penyempurnaan Proses bisnis

• Menyempurnakan SOP

3. Peningkatan Disiplin & Manajemen SDM

• Assessment SDM

• Diklat SDM Berbasis Kompetensi

• Pola Mutasi SDM

• Penataan SDM Berbasis Kinerja dan Kompetensi

• Talent Mapping SDM

• Sistem Informasi Management SDM

• Membangun Layanan Unggulan (Quick Win)

1. Reformasi Birokrasi SDM Kemenristekdikti

2. Prinsip Dasar UU ASN

Sistem Merit

Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,

kompetensi, dan kinerja secara adil, dan wajar tanpa membedakan latar

belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, statuspernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Implementasi Sistem Merit

• Seleksi dan Promosi secara adil dan kompetitif.

• Penerapan sistem fairness.

• Penggajian, reward, dan punishment berbasis kinerja.

• Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik.

• Manajemen SDM secara efektif dan efisien.

• Melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena.

Menggambarkan keadaan yang

sebenarnya dan dengan

memakai tolok ukur/standar yang baku

Keterbukaan informasi tidak terbatas pada segelintir orang tertentu saja

Adil dan tidak memihak serta

setiap orang punya kesempatan yang sama

SISTEM MERIT

7 Substansi penting UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

1. Rekrutmen

Tiap instansi pemerintah wajib :

• Menyiapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN (PNS & PPPK)• Menyiapkan analisis beban kerja

Dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (pasal 56 ayat 1 dan 2)

2. Pengembangan Karir Pegawai

Berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas, etos kerja, dan moralitas

3. Penempatan dalam Jabatan/Promosi Jabatan (pasal 13) terdiri atas :

• Jabatan Administrasi

• Jabatan Fungsional• Jabatan Pimpinan Tinggi

4. Kompetensi / Kesejahteraan

Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas adil dan layaktunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

5. Manajemen Kinerja

Penilaian kinerja ASN (PNS & PPPK) dapat mempertimbangkan pendapat

rekan kerja selevel dan bawahannya, dan dapat dikenakan sangsi apabilatidak tercapainya target kinerjanya.

6. Penegakan Disiplin dan Etika/Perilaku

Terjaminnya serta terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaantugas, ASN wajib mematuhi disiplin ASN.

7. Pemberhentian dan PensiunBatas usia pensiun bagi pejabat administrasi berubah menjadi 58 tahun.

Perubahan Paradigma Manajemen SDM 3. Pengelolaan SDM Kemenristekdikti

CBHRM

Biro SDM

Rew

ard

Sebelum 2007

2007 – 2015

BIRO

KEPEGAWAIAN

CBHRM : Competency based HR Management

Kompensasi dan Kesejahteraan

Penggajian dan Tunjangan

P2

P3

P1

UU ASN

(Pasal 80 ayat 142) : Selain gaji, ASN juga menerima tunjangan dan fasilitas antara

lain tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Konsep 3P

Pay for person (P1), pay for position (P2), pay for perfomance(P3)

Gaji Pokok

• Pangkat dan Golongan

• Masa Kerja

• Pendidikan/Profesi/Kompetensi

Berdasarkan Posisi/Kedudukan

• Job Struktural

• Job Fungsional

• Tanggung Jawab

Tunjangan Kinerja

(Sesuai Perpres No. 32 Tahun 2016)

14

4. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. PP Nomor 46 Tahun 2011

2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013

15

DASAR HUKUM

SASARAN KERJA PEGAWAI

Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah

rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang

PNS

Setiap PNS pada awal tahun wajib menyusun SKP

berdasarkan rencana kerja tahunan instansi

16

Memuat

kegiatan tugas jabatan

Mengacu

pada

RKT/PKT

Sebagai implementasi kebijakan dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran

organisasi yang telah ditetapkan dan harus

berorientasi pada hasil secara nyata danterukur

Dalam melaksanakan kegiatan tugas

jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi

habis dari tingkat yang tertinggi sampaidengan tingkat yang terendah secara hierarki

SKP

17

BAHAN-BAHAN PENYUSUNAN SKP

18

Rencana Kerja Tahunan atau Penetapan Kinerja Tahunan organisasi bersangkutan

Dokumen Organisasi dan Tata Kerja organisasi bersangkutan yang ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang

Dokumen DIPA/RKAKL/POK

Dokumen uraian tugas/jabatan pemegang jabatan

Peta jabatan yang telah divalidasi

Prosedur Operasional Standar (SOP) pelaksanaan tugas/pekerjaan

Laporan capaian pelaksanaan tugas tahun sebelumnya

Permenpan dan RB tentang Jabfung dan angka kreditnya bagi jabatan fungsional tertentu

TARGET adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiappelaksanaan tugas jabatan

TARGET

SKP

Bagi pemegang jabatan struktural maupun fungsional umum dengan

sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari unit organisasi

bersangkutan, maka penetapan target didasarkan pada RKT yang

telah ditetapkan

Bagi pemegang jabatan struktural maupun fungsional umum dengan

sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari output/hasil kerja

unit organisasi lain, maka penetapan target didasarkan pada asumsi

rata-rata tahun sebelumnya

Bagi pemegang jabatan fungsional tertentu penetapan target

berdasarkan pada angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

19

TARGETSKP

KUANTITAS(target output)

KUALITAS(target kualitas)

Diprediksi pada mutu

hasil kerja yg terbaik,

kualitas diberikan nilai

paling tinggi 100

WAKTU(target waktu)

Waktu yg dibutuhkan yg dibutuhkan utk

menyelesaikan, misalnya:

bulanan, triwulan, kuartal, semesteran,

dan tahunan

BIAYA(target Biaya)

Biaya yang dibutuhkan utk

menyelesaikan suatu

pekerjaan dalam 1 tahun,

misalnya: jutaan, ratusan juta,

miliaran, dll.

SKP PALING SEDIKIT MELIPUTI

ASPEK KUALITAS, KUANTITAS,

BIAYA DAN WAKTU

●dokumen,

●konsep

●naskah

●SK

●paket

● laporan

●dll.

20

PRINSIP PENYUSUNAN

JELAS, kegiatan yang dilakukan harus dapatdiuraikan secara jelas

DAPAT DIUKUR, kegiatan yang dilakukan harusdapat diukur secara kuantitas maupun kualitas

RELEVAN, kegiatan yang dilakukan harusberdasarkan lingkup tugas masing-masing

DAPAT DICAPAI, kegiatan yang dilakukan harusdisesuaikan dengan kemampuan PNS

MEMILIKI TARGET WAKTU, kegiatan yangdilakukan harus dapat ditentukan waktunya

SKP

21

ESELON I Tugas Fungsi

ESELON II Tugas Fungsi

ESELON III Tugas Fungsi

ESELON IV Tugas

STAF(JFU)

Koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan,perumusan kebijakan, menetapkan,penyusunan, pemberian bimbingan,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi danpelaporan, dll

Penyusunan, pelaksanaan urusan,pengelolaan, pembinaan, pengkajian,koordinasi pelaksanaan, fasilitasi danbimbingan, evaluasi dan pemantauan, dll

Pulahta*, koordinasi dan sinkronisasi,pelaksanaan, pengelolaan, pengkajian,penyusunan, pengembangan, fasilitasidan bimbingan, evaluasi, perumusankebijakan, pemantauan dan evaluasi, dll

Penyusunan bahan, melakukan urusan,penelaahan, pengkajian, pulahta,pemantauan dan evaluasi, pengelolaandan perawatan sarpras, penyimpanan, dll

RANAH KATA-KATA DALAM OTK

Menyiapkan konsep, menyiapkan bahan, menganalisis, meng-entrydata, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, menyortir,mengirim, dll.

Ranah kata-kata uraian tugas jabatan

PRINSIP PEKERJAAN DIBAGI HABIS TERGAMBAR DI DALAMORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) SETIAP UNIT KERJA

22

* Pulahta : Pengumpulan dan Pengolahan Data

SKPESELON I

Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada renstra dan RKT yang dijabarkan

sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraiantugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon I

Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada SKP eselon I dijabarkan sesuai

dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnyasebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon II

SKPESELON II

Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada SKP eselon II dijabarkan sesuai

dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnyasebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon III

SKPESELON III

Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada SKP eselon III dijabarkan sesuai

dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai

kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon IV

SKP

ESELON VI

Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada SKP eselon IV dijabarkan sesuai

dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai

kegiatan dalam SKP pejabat fungsional umum

FUNGSIONAL

UMUM

23

1. PNS yang melaksanakan tugas belajar

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri

tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir

tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja, dan dilakukan oleh

pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik

yang bersangkutan

Untuk yang tugas belajar di luar negeri bahan-bahan penilaian prestasi akademik

diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui perwakilan R.I di negara yang

bersangkutan.

Untuk yang tugas belajar dalam negeri bahan-bahan penilaian prestasi akademik

diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan

Contoh nilai SKP :

Ahmad Anis S.H., melaksanakan tugas belajar di Groningen University, Belanda

dengan nilai akademik 85 (baik), maka nilai SKP pada akhir tahun adalah nilai

akademik dikalikan dengan 60% ( 85 x 60% = 51).

PENGECUALIAN DARI PENYUSUNAN SKP

24

2. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemda Provinsi/ Kabupaten/Kota atau instansi

pemerintah lainnya, penilaian prestasi kerja dilakukan oleh pejabat penilai di mana yang

bersangkutan bekerja

3. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional,

organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah baik di dalam

maupun di luar negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun.

Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun hanya dinilai dari unsur perilaku kerja, dan

dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk, berdasarkan

bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja

4. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaga non struktural

5. PNS yang Cuti di Luar Tanggungan Negara

6. PNS yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun

7. PNS yang diberhentikan sementara

25

Penyusunan SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah, maka penyusunan SKP

dilakukan pada awal bulan sesuai dengan SPMT atau SPMJ

Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/cuti besar harus

mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu.

Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan

sisa waktu dalam tahun berjalan.

Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka

tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan.

26

SKP bagi PNS yang kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka

untuk penyusunannya berlaku ketentuan sbb:

1. Jika kegiatan yang dilakukan merupakan tugas jabatannya,

maka dimasukkan kedalam SKP yang bersangkutan

2. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka

kinerja yang bersangkutan dinilai sebagai tugas tambahan.

Penyusunan SKP bagi PNS yang menduduki jabatan rangkap

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan

SKP dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.

27

ESELON I/PIMPINAN PTN/UPT

KEMRISTEKDIKTI

● Mengkoordinasikan

● Menyelenggarakan

● Menetapkan

● Melaksanakan

ESELON II

● Menyusun

● Melaksanakan

● Mengelola

● Membina

ESELON III

● Melaksanakan

● Mengelola

● Mengkaji

● menyusun

● Menyusun bahan

● Melakukan urusan

● Menelaah

● Mengkaji

ESELON IV

FUNGSIONAL UMUM● Mengumpulkan bahan

● Menganalisis

● Memeriksa berkas

● Menyiapkan konsep

CONTOH RANAH KATA-KATA DALAM MENYUSUN SKP

28

Pembinaan dan pemberian dukunganadministrasi kepegawaian

RKT ORGANISASI TAHUN 2015

menyusun usul kenaikan pangkat

dengan target kuantitas 10.000

dokumen, kualitas 100, waktu 12bulan, biaya Rp 1 milyar

SKP ESELON I

1. Melaksanakan penyiapan usul KP untuk golongan ruang

IV/c ke atas dengan target kuantitas 2000 dokumen,

kualitas 100, waktu 12 bulan, biaya Rp 200 juta.

2. Menyusun usul dan menetapkan KP untuk golongan

ruang IV/b ke bawah dengan target kuantitas 8000

dokumen, kualitas 100, waktu 12 bulan, biaya Rp 800

juta

CONTOH PEMBUATAN SKP

29

SKP ESELON II

1. Menyiapkan bahan penyusunan usul KP ke

golru IV/c ke atas periode 1 April 2015

dengan, target kuantitas 1000 dokumen,

kualitas 100, waktu 2 bulan, biaya Rp 100

juta

2. Menyiapkan bahan penyusunan usul KP ke

golru IV/c ke atas periode 1 Oktober 2015

dengan, target kuantitas 1000 dokumen,

kualitas 100, waktu 2 bulan, biaya Rp 100

juta

3. Menyiapkan bahan penyusunan usul dan

penetapan KP ke golru IV/b ke bawah

periode 1 April 2015 dengan, target

kuantitas 4000 dokumen, kualitas 100,

waktu 2 bulan, biaya Rp 400 juta

4. Menyiapkan bahan penyusunan usul dan

penetapan KP ke golru IV/b ke bawah

periode 1 oktober 2015 dengan, target

kuantitas 4000 dokumen, kualitas 100,

waktu 2 bulan, biaya Rp 400 juta

5. Dst......

SKP ESELON III

1. Memeriksa bahan penyusunan usul KP

IV/b ke atas periode 1 April dengan

target kuantitas 1000 dokumen,

kualitas 100, waktu 2 bulan


IV/b ke atas periode 1 Oktober dengan

target kuantitas 1000 dokumen,



IV/b ke bawah periode 1 Oktober

dengan target kuantitas 4000 dokumen,



IV/b ke bawah periode 1 Oktober

dengan target kuantitas 4000 dokumen,


5. Dst...

SKP ESELON IV

1. Memeriksa kelengkapan

berkas usulan KP ke golru

IV/c ke atas periode 1 April

dgn target kuantitas 500

berkas, kualitas 100, waktu 2

bulan

2. Menyiapkan bahan

penyusunan usul KP IV/b ke

atas periode 1 April dgn

target kuantitas 500

dokumen, kualitas 100,

waktu 2 bulan.

3. Mengirimkan dokumen usul

KP IV/b ke atas periode 1

April dengan target

kuantitas 500 dokumen,


4. Dst...

FUNGSIONAL UMUM

(Pemroses Kepegawaian,

jumlah 2 orang)

30

1. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan sbb:

a) 91 – ke atas : Sangat baik

b) 76 – 90 : Baik

c) 61 – 75 : Cukup

d) 51 – 60 : Kurang

e) 50 – ke bawah : Buruk

2. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan

antara realisasi kerja dengan target yang sudah

direncanakan (kontrak kerja)

3. Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target maka

penilaian capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus)

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

31

MENGHITUNG TINGKAT CAPAIAN SKP

Untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan tugas jabatan digunakan 4 aspek pengukuran yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu, dan aspek biaya.

a. Aspek kuantitas menggunakan rumus :

contoh :seorang staf mempunyai tugas mencatat dokumen kepegawaian ke dalam kartu induk dan daftar isi serta menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah dengan target kuantitas = 1000 data, ternyata yang bersangkutan hanya mampu menyelesaikan 800 data pada target waktu yang telah ditentukan .

800Aspek kuantitas = ------ x 100

1000

= 80

32

Realisasi OutputAspek Kuantitas = ------------------------- X 100

Target Output

Kriteria Nilai Keterangan

91 – 100Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di

atas standar yg ditentukan dll.

76 - 90Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar,

revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll.

61 - 75Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan

besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan

51 -60Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan

pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll.

50 ke bawahHasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar,

kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll.

33

Realisasi Kualitas (RK)Aspek kualitas = ------------------------------- x 100

Target Kualitas (TK)

Pedoman dalam menentukan realisasi Kualitas (RK)

b. Aspek kualitas

34

35

MENGHITUNG NILAI CAPAIAN SKP PERKEGIATAN YANG DILAKUKAN

36

NAK + NAKw + NAW + NAB

NCSKP = ----------------------------------------------4

Contoh :

Nilai Aspek Kualitas (AK) = 85

Nilai Aspek Kuantitas (Akw) = 75

Nilai Aspek Waktu (AW) = 80

Nilai Aspek Biaya (AB) = 80

85 + 75 + 80 + 80

NCSKP = --------------------------- = 804

Catatan :

Kalau hanya memiliki 3 Aspek, maka hasil penjumlahan 3 aspek di bagi 3

Penilaian SKP Apabila Terjadi Faktor-Faktor di luar Kemampuan PNS

Penilaian SKP bagi PNS apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS, maka penilaiannnya

disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yang telah ditetapkan.

Contoh 1:

Atas target SKP mengelola 100 data kepegawaian pada tahun 2014 s.d. Maret, telah

menyelesaikan 40 data, namun pada bulan April 2014 terjadi bencana alam sehingga kantor tidak

dapat melakukan aktifitas sampai dengan Desember 2014. Dalam hal demikian maka untuk

penilaian SKP pada akhir tahun tanpa dilakukan penghitungan menggunakan rumus SKP namun

langsung diberikan penilaian berdasarkan pertimbangan obyektif yaitu antara nilai 76 s.d. 100,

yang dituangkan dibawa formulir penilaian dengan mempertimbangkan kondisi penyebabnya.

Contoh 2:

Target SKP yang telah disusun realisasinya sangat tergantung pada pihak/unit kerja/ instansi lain.

Misalnya rencana target penyelesaian kenaikan pangkat tenaga dosen pada tahun 2014 adalah

3000 , tetapi karena adanya keterlambatan proses penilaian angka kredit oleh Tim Penilai maka

yang terealisasi hanya 2000 . Dalam hal demikian maka dilakukan penyesuaian target, sehingga

penilaian SKP disesuaikan dengan target yang terealisasi.

37

PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN

38

39

PENILAIAN KREATIVITAS

40

41

42

Setiap PNS wajib

Mencapai sasaran kerja

pegawai yang

ditetapkan

Persentase capaian

beban kerja yang

disepakati dlm 1 tahun JENIS HUKUMAN

25 % s.d. 50%Sedang

Dibawah 25% Berat

CAPAIAN SKP & ANCAMAN HUKUMAN DISIPLIN DLM PP NO.53 TAHUN 2010

43

PERILAKU KERJA

Perilaku Kerja yaitu setiap tingkah laku, sikap atau

tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

44

PENILAIAN PERILAKU KERJA

Meliputi aspek :

1. Orientasi pelayanan

2. Integritas

3. Komitmen

4. Disiplin

5. Kerja sama, dan

6. Kepemimpinan, hanya

dilakukan bagi PNS

yang menduduki

jabatan

struktural(termasuk

tugas tambahan

sebagai pimpinan PTN)

1. Penilaian dilakukan oleh pejabat

penilai sesuai dengan kriteria yang

telah ditentukan

2. Pejabat penilai dapat

mempertimbangkan masukan dari

pejabat penilai lain yang setingkat di

lingkungan unit kerja masing-masing

3. Nilai perilaku kerja dapat diberikan

paling tinggi 100.

45

Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb:

a) 91 – 100 : Sangat baik

b) 76 – 90 : Baik

c) 61 – 75 : Cukup

d) 51 – 60 : Kurang

e) 50 – ke bawah : Buruk

46

NOUNSUR YG

DINILAIURAIAN

NILAI

ANGKA SEBUTAN

1 2 3 4 5 6

1Orientasi

Pelayanan

1

Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-

baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan

baik untuk pelayanan internal maupun eksternal

organisasi.

91 - 100 Sangat baik

2

Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan

dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik

untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi

76 - 90 Baik

3

Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan

dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup

memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun

eksternal organisasi.

61 - 75 Cukup

4

Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan

baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan

baik untuk pelayanan internal maupun eksternal

organisasi.

51 - 60 Kurang

5

Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan

dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak

memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun

eksternal organisasi.

50 ke

bawah Buruk

PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

47

PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

N

OUNSUR YG

DINILAIURAIAN

NILAI

ANGKA SEBUTAN

1 2 3 4 5 6

2 Integritas

1

Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan

tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani

menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

91 - 100 Sangat

baik

2

Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur,

ikhlas, dan tidak pernah menya-lahgunakan wewenangnya

tetapi berani menang-gung resiko dari tindakan yang

dilakukannya.

76 - 90 Baik

3

Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas

bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang

menyalahgunakan wewenang-nya serta cukup berani


61 - 75 Cukup

4

Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan

sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani


51 - 60 Kurang

5

Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas,

dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak

berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.

50 ke

bawah Buruk 48

NOUNSUR YG

DINILAIURAIAN

NILAI

ANGKA SEBUTAN

1 2 3 4 5 6

3 Komitmen

1

Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan

untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan

kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan

tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.


2

Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan

tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan

kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan


76 - 90 Baik

3

Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan

untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepen-

tingan kedinasan daripada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung

jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.

61 - 75 Cukup

4

Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat

melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan

dari-pada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai

unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.

51 - 60 Kurang

5

Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat

melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan

kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan


50 ke

bawah Buruk

NO

UNSUR

YG

DINILAI

URAIANNILAI

ANGKA SEBUTAN

1 2 3 4 5 6

4 Disiplin

1

Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati

ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-

barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

91 - 100 Sangat

baik

2

Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam

kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik

negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik.

76 - 90 Baik

3

Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati

ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara

barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup

baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang

dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai

dengan 15 (lima belas) hari kerja.

61 - 75 Cukup

4

Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati

ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara

barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang


dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas)

sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

51 - 60 Kurang

5

Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati

ketentuan jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara

barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang


dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu)

hari kerja.

50 ke

bawah Buruk

NOUNSUR YG

DINILAIURAIAN

NILAI

ANGKA SEBUTAN

1 2 3 4 5 6

5 Kerjasama

1

Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,

bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta

menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia

menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah

menjadi keputusan bersama.


2

Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja,

atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta

menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia



76 - 90 Baik

3

Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan,

bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta

adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain,

kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil

secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

61 - 75 Cukup

4

Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,

bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang

menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang

bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang

telah menjadi keputusan bersama.

51 - 60 Kurang

5

Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,

bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak

menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia



50 ke

bawah Buruk

NOUNSUR YG

DINILAIURAIAN

NILAI

ANGKA SEBUTAN

1 2 3 4 5 6

6 Kepemimpinan

1

Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan

yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai

kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan meng-

gerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu

mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.


2

Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan

teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk men-

capai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan

menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu

mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

76 - 90 Baik

3

Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan

teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai

kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan

menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup

mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

61 - 75 Cukup

4

Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu

memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim

kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu

menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam

melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan

dengan cepat dan tepat.

51 - 60 Kurang

5

Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak

memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim

kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah

semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan

tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan

tepat.

50 ke

bawah Buruk

CONTOH PENYUSUNAN SKP

54

Seorang PNS bernama Ali Muktar Raja, S.Sos., karena kepentingan

kedinasan yang bersangkutan dimutasikan ke unit kerja lain.

Apabila kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan hanya sebagian

saja, maka penilaian SKP Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., adalahsebagai berikut :

55

Karena kepentingan kedinasan Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., dimutasikan ke unit kerja

lain pada bulan Juli 2OI4, sehingga hanya sebagian kegiatan tugas jabatan yang

dapat dilakukan dari target 12 bulan menjadi 6 bulan maka target tahunannya

disesuaikan sebagai berikut:

Untuk target kuantitas : 6 x 500 = 250

I2

Jadi, awal target kuantitas 500 NP menjadi 250 NP.

Untuk target kualitas setiap output tetap 100

Untuk target waktu : 6 x 12 = 6

I2

Jadi, awal target waktu 12 bulan menjadi 6 bulan.

56

57

58

Maka pada akhir tahun 2OI4 yang bersangkutan memperoleh penilaian SKP sebagai berikut :

Penilaian SKP unit kerja lama ditambah penilaian SKP unit kerja baru hasilnya dibagi 2 (dua)

Nilai SKP pada unit kerja lama = 89,O4

Nilai SKP pada unit kerja baru = 77

89,04 + 77 = 166,04 = 83,022

Sehingga nilai SKP Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., tahun 2014 adalah 83,02

TERIMA KASIH

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM

Documents