Kebijakan pengembangan perbankan syariah

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Nasional

Biro Perbankan Syariah – Bank Biro Perbankan Syariah – Bank IndonesiaIndonesia

2

Perbankan Syariah Internasional (2000)*perkembangan yg telah dicapai……………………

Lembaga: 176 LKSAsset: $147.7 blnModal: $7.3 blnSebaran:+ 30 negara

- Timur Tengah- Asia Selatan- Asia Tenggara- USA/Eropa/Rusia

* Chapra & Khan, 2001

Globalisasi sistem perbankan dan keuangan syariah dapat ditinjau dari dua aspek: Ekspansi geografis

Keragaman jenis jasa/ produk layanan (incld.: banking, asuransi, reksa dana,, dan pasar modal)

3

Pola Regulasi dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*

Enforcement Pemerintah

Pakistan, Iran, Sudan

•Sistem Keuangan 100% Islamic berdasarkan UU

•Problema konversi sistem keuangan secara menyeluruh

Malaysia, Malaysia, Bahrain, KuwaitBahrain, Kuwait

•Dual system Dual system

•dukungan penuh dukungan penuh seluruh elemen seluruh elemen pemerintahanpemerintahan

•Kemudahan untuk konversi Kemudahan untuk konversi dan keikutsertaan sistem dan keikutsertaan sistem konvensional dlm konvensional dlm pengembanganpengembangan

Dukungan Dukungan penuh penuh pemerintahpemerintah

Indonesia, Indonesia, Saudi, Saudi, UAE, MesirUAE, Mesir

•Berhati-hati dan gradual approach

•Cenderung masih mengutamakan sistem konvensional

•Regulasi ketatRegulasi ketat•Menghindari pengharaman Menghindari pengharaman bank konvensionalbank konvensional

Konservatif

UK & umumnya UK & umumnya Negara BaratNegara Barat

•Dibatasi oleh regulasi Dibatasi oleh regulasi atau tidak ada aturan yg atau tidak ada aturan yg mengakomodasi mengakomodasi

Pengembangan Pengembangan TerbatasTerbatas

Diterapkan Negara Karakteristik Keterangan

Iqbal Khan, 2000

Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia & Negara Lain:Negara Kebijakan Sistem /

JaringanPengembangan SDM Sosialisasi

Indonesia Makro+ Mikro Dual Banking: FullBranch

BankSentral+Perbankan

Ada

Malaysia Makro+Mikro Dual Banking: Windows Bank Sentral Tidak Ada

Sudan Makro+Mikro Islamic Banking Bank Sentral +Perbankan

Tidak Ada

Jordan Mikro Dual Banking: FullIslamic Bank

Tidak Ada Tidak Ada

Iran Makro+Mikro Islamic Banking Bank Sentral Tidak Ada

Pakistan Mikro Islamic Banking Bank Sentral Tidak Ada

Bahrain Mikro Dual Banking:Windows

Bank Sentral Tidak Ada

PERBANDINGAN STRATEGI PENGEMBANGAN

5

Mengapa Indonesia relatif terlambat dalam

pengembangan bank syariah dibandingkan

negara lain ?

Kendala Dasar Hukum• UU Perbankan 1967 • UU Bank Sentral 1968tidak mengenal bank syariah

Pertimbangan Sosial Politik• Trauma sejarah & phobia• Tanggung jawab pencantuman label

“syariah”Perbedaan pandangan tentang bunga bank

• Halal, Subhat atau Haram

6

Daftar Isi Daftar Isi

I. Latar Belakang•Alasan Pengembangan Perbankan Syariah•Prinsip Pokok Ekonomi Syariah, Milestone dan Kondisi Terkini•Tantangan dan Peluang Pengembangan Perbankan Syariah

II. Nilai-Nilai DasarIII. Misi dan Visi IV. Kondisi Aktual V. Paradigma KebiiakanVI. Sasaran 2002-2011 VII. Inisiatif

•Tahap 1: Meletakan landasan pertumbuhan (2002-2004)•Tahap 2: Memperkuat struktur industri(2004-2008)•Tahap 3: Memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan

internasional (2008-2011)

7

• Amanah UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999• Adanya demand dari masyarakat• Restrukturisasi Perbankan• Kesinambungan pelaksanaan tugas

pengaturan dan pengawasan• Pedoman bagi internal BI• Acuan bagi pihak eksternal• Terwujudnya perbankan syariah yang sehat

Alasan Pengembangan Kebijakan:

RESTRUKTURISASIRESTRUKTURISASIPERBANKANPERBANKAN

A. Mengatasi Dampak Krisis Penyehatan Bank

B. Menghindari Krisis Di Masa Depan (Peningkatan Ketahanan Sistem Perbankan)

PASIVARekapitalisasi

Perbankan

PENGEMB. INFRASTRUKTUR• Lembaga Penjamin Simpanan• Community Bank (BPR)• Bank SyariahBank Syariah• Pemberdayaaan Asosiasi bank

AKTIVARestrukturisasi

Kredit Perbankan

PEMANTAPANPengaturan dan

Pengawasan Bank

1 2

3 4

Pemulihan Ekonomi Melalui Kebijakan Perbankan

9

Prinsip Pokok Ekonomi Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Perbankan Syariah

PERTUMBUHAN EKONOMIYG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN (Rahmatan lil ‘alamin)

• Larangan produk- jasa yg merugikan & berbahaya

• Larangan proses yang berbahaya

• Tidak m’gunakan sumberdaya illegal & secara tidak adil

• Produktif, • Tidak spekulatif • Efektif, efisien,

berkelanjutan dalam penggunaan sumbar daya (SD)

• Akses yg sebesar2nya bagi masyarakat untuk memperoleh SD.

• Transparan dan jujur

• Trasanksi yang fair, tdk boleh ada eksploitasi

• Persaingan yang sehat

• Kontrak yang adil

ADIL MENGHINDARI KEGIATAN YG

MERUSAK

KEMASLAHATAN

A Q I D A H

10

‘MILESTONE’ PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA SEJAK 1990

Lokakarya / Munas MUI

Pengenalan Dual banking system

Diperbolehkannya bank beroperasi secara dual system bank

• BI membuat dan menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah

• Pengembangan PUAS & SWBI

Lokakarya: sepakat untuk segera

mendirikan bank tanpa bunga

Munas: mempersiapkan blue print BMI

Bank Muamalat Indonesia berdiri 1991 dan beroperasi 1992

setelah adanya UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992

• UU no. 10/1998, Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional

• Bank konvensional diperkenankan membuka KC syariah.

• UU no.23/1999:• BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan

pengawasan perbankan termasuk bank syariah• BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg

menggunakan prinsip syariah• Berdiri BUS kedua• Dibuka UUS untuk yang pertama kalinya• BI memiliki Tim Penelitian dan Pengaturan Perbankan

Syariah

1990 1992 1998 1999 2000Keluarnya Reg. Operasional & Kelembagaan

Kebijakan moneter dpt berdasarkan prinsip syariah

BPS

2001

11

…. Industri Perbankan Syariah Menunjukan Kondisi yang Relatif Resisten dalam Periode Krisis

14.08%

26.77%

4.04%

12.96%

2000 2001

Conventional BankingSharia Banking

0

50

100

150

200

250

92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01

Sharia Banking Conventional Banking

LDR bank konvensional masih tetap di bawah 50% dan bank syariah telah kembali

di atas 100%

NPL Bank Syariah lebih rendah dan cepat melakukan recovery dibandingkan

bank konvensional dalam pasca krisis ekonomi

12

Perkembangan NPL/NPF Bank (%)

Bank 2000 2001 2002

Syariah 12.96 4.04 4.12

Conv. 26.77 14.08 8.10

13

LAJU PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA RELATIF CEPAT KHUSUSNYA SEJAK TAHUN 1999

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

AssetDepositFinancing

Total DPK, Pembiayaan dan Aset Bank Syariah (dlm Rp. Milyar)Total DPK, Pembiayaan dan Aset Bank Syariah (dlm Rp. Milyar)

00.10.20.30.40.50.60.7

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

AssetDepositFinancing

Persentase DPK, Pembiayaan dan Aset B. Syariah terhadap Persentase DPK, Pembiayaan dan Aset B. Syariah terhadap Total Perbankan NasionalTotal Perbankan Nasional

Asset CAGR ‘92-’99 = 38%

Asset CAGR ‘99-’01 = 54%

Asset Penetration = 0.03%

Asset Penetration = 0.06% Asset Penetration = 0.26%

BSM + UUS Bank IFI BerdiriBMI berdiri

14

Perkembangan Asset Bank Syariah dan Conventional

1999 2000 2001 2002 Growth Mar 03(%)

1.12 1.79 2.72 4.05 74.74 4.630.11 0.17 0.25 0.36 0.42

1005.54 1028.21 1096.98 1108.15 9.51 1095.3799.89 99.83 99.75 99.64 99.58

1006.66 1030.00 1099.70 1112.20 9.57 1100.00

B. Syariah

Rp. Trilyun

(%)

B.Conv.

Rp. Trilyun

(%)

Total

15

Perkembangan DPK, Pembiayaan & LDR Bank Syariah dan Conventional

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Grw

DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN

Bank Syariah: (%)

0.4 0.3 0.5 1.0 1.8 2.9 76.1

0.10 0.05 0.07 0.15 0.23 0.35

Bank Konv.:

400.2 625.0 678.3 698.0 797.4 832.9 17.3

99.90 99.95 99.93 99.85 99.77 99.65

Total:

400.6 625.3 678.8 699.0 799.2 835.8 17.3

100 100 100 100 100 100 PEMBIAYAAN/KREDIT PERBANKAN

Bank Syariah: (%)

0.45 0.44 0.47 1.28 2.05 3.28 74.8

0.10 0.08 0.17 0.45 0.57 0.80

Bank Konv.:

444.4 545.0 276.8 280.7 356.6 407.0 3.2

99.90 99.92 99.83 99.55 99.43 99.20

Total:

444.9 545.5 277.3 282.0 358.6 410.3 3.3

100 100 100 100 100 100

FDR Bank Syariah:

115.4 141.9 94.0 124.3 113.3 112.3

LDR Bank Konv.:

111.1 87.2 40.8 40.2 44.7 48.9

Rp. Trilyun

(%)

Rp. Trilyun

(%)

Rp. Trilyun

(%)

Rp. Trilyun

(%)

Rp. Trilyun

(%)

Rp. Trilyun

(%)

(%)

(%)

16

0

10

20

30

40

50

60

1993 1995 1997 1999 2001

BanksBranches

LAJU PERTUMBUHAN JARINGAN KANTOR

Jumlah Bank dan KC Bank Syariah

Bank Syariah

Pelaku Industri Bank Syariah Nasional (Mar 2003)

BPR Syariah

Bank Umum Syariah (full)

Jumlah Kantor Cabang

Jumlah Bank 2 6 85

31 1

4572

Total Jumlah

% thdp Total Bank Nasional

93

7673

3.97

0.84

Unit Usaha Syariah Bank Konvensional

--Jumlah KCp/KK

17

Tantangan dan Peluang Pengembangan Perbankan Syariah Saat ini

Faktor makro ekonomi

Industri perbankan syariah

• Periode pemulihan ekonomi dg pertumbuhan ekonomi yg relatif lambat

• NPL Perbankan yg tinggi

• Keterbatasan jaringan kerja• Belum efisien• Pelayanan yg belum

optimal• Kurang memasuki pasar

korporat

• Menyediakan alternatif instrumen keuangan/perbankan berdasarkan sistem bagi hasil (bukan bunga)

• Peluang pasar yg relatif besar bagi produk/jasa perbankan syariah.

• Strategi diversifikasi pangsa pasar retail dan korporat

Tantangan Peluang

Infrastruktur saat ini

• Kurang berperannya:– Depkeu &lembaga2

pemerintah lainnya– DPS– BAMUI– BAPEPAM dll

• Masyarakat akan memiliki peran yg lebih signifikan untuk perkembangan industri perbankan syariah jika lembaga lebih bersikap pro-aktif

18

KERANGKA BERPIKIR DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL

Misi dan Visi

Paradigma Kebijakan

Sasaran Initiatif2 untuk Mencapai Sasaran

Kondisi Aktual

Nilai-Nilai Dasar

• Manfaat bagi Makro dan Mikro

• Berdayasaing dan effisien• Istiqomah dlm Memenuhi

prinsip syariah • Prinsip Kehati-hatian dan

and good corporate governance

• Inisiatif Strategis• Tahapan Implementasi

• Perspektif Mikro • Perspektif Makro

• Faktor Berpengaruh • Permasalahan Utama

19

NILAI – NILAI YG HARUS DIMILIKI BANK SYARIAH

Micro perspective:Shiddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah termasuk Ri'ayah serta Mas'uliyah.

Macro perspective: Zakat: mendorong investasi; Gharar: menghindari ketidak jelasan (transparansi); Riba: terbentuknya sikap berani menghadapi risiko dlm berinvestasi; Maisir: terbentuknya sikap menghindari judi dalam aktivitas investasinya atau linkage ke sektor riil.

Back

20

VISI & MISI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL (10 Tahun Kedepan)

MISI

Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yg sehat dan konsisten menjalankan prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:

• Melakukan penelitian/kajian mengenai kondisi, peluang dan kebutuhan bank syariah;

• Menyiapkan ketentuan dan infrastruktur lainnya yang memungkinkan bank syariah dapat beroperasi sesuai dengan karakteristiknya.

• Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap bank syariah

• Perizinan bank syariah

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dalam kerangka tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

VISI

21

5 FAKTOR PENDORONG / MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

• IIFM akan beroperasi 2003• PSAK syariah tersusun 2002 • Keterbatasan dana sosialisasi

• Dukungan internasional IDB, AAOIFI• Terbentuknya IFSB• Dukungan BI dengan membentuk BPS• Terbatasnya dukungan Pemerintah (Depkeu) dan

lembaga lainnya

• Perbankan konvensional• Kesulitan menarik tenaga

profesional berkualitas karena keterbatasan insentif

• Pasar terbesar UKM• Minat meningkat ttp

pemahaman minim

Pasar / infrastrukturRegulator, Institusi Pemerintah dan badan lainnya

Kompetitor / SubtitusiNasabah/Masyarakat

Pertumbuhan industri Perbankan Syariah yg

sejalan dengan kebutuhan pasar

Pelaku Industri• Pemain terbatas• Akan masuknya pemain

lokal/internasional• Jaringan terbatas tapi akan

berkembang dengan diterapkannya satu bank dual system

22

EXISTING REGULATION AND POLICY

• UU Perbankan No.10 th. 1998• UU Bank Indonesia No. 23 th. 1999• Ketentuan pengaturan kelembagaan dan

jaringan kantor bank syariah (3)• Ketentuan pengaturan penyelenggaraan

kliring lokal bagi BUS, UUS dan BUK• Ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum

bagi BUS dan UUSPengaturan tata cara penempatan dana pada SWBI

• Ketentuan mengenai infrastruktur PUAS

NEEDED REGULATION AND POLICY

• Ketentuan mengenai – Kualitas Aktiva Produktif– Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif (PPAP)– Capital Adequacy Ratio (CAR)– Legal Lending Limit (LLL)– Posisi Devisa Netto– Tingkat Kesehatan Bank– Transparansi Kondisi Keuangan

Bank– Laporan Bulanan Bank-Bank– Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

(FPJP)– Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)

Permasalahan Utama (1) Permasalahan Utama (1) • Kerangka pengaturan perbankan syariah yang belum lengkap dan

sesuai dengan keunikan karakteristik perbankan syariah

23

•

Permasalahan Utama (2) Permasalahan Utama (2) Jaringan kantor yang terbatas yang membatasi akses perbankan syariah terhadap nasabah potensial

CONTOH GAMBARAN PELUANG PENGEMBANGAN KANTOR BANK SYARIAH: KASUS HASIL PENELITIAN DI JAWA BARAT (1/2)

Nasabah bank konvensional yang memiliki preferensi untuk memilih bank syariah*

Total DPK pada KC Bank Konvensional**

42%

Ekspektasi pengalihan/ diversifikasi menggunakan bank syariah , jika ada KCS yg terjangkau

Rp. 74 Trilyun 5%

Potensi pengalihan

Rp 1.55 Trilyun***

* Hasil survey in W. Java 2001 by IPB and Bank Indonesia, KBI West Java * * Penghimpunan dana di Wilayah KBI Bandung (April, .2003)*** 42% x Rp. 74 Trilyun x 5% = Rp. 1.55 Trilyun

24

Potensi Pengalihan

Rata2 DPK per KC di Jabar

Rp. 30 Milyar* Rp. 1.55 Trilyun

Estimasi # KCS yg diperlukan untuk melayani potensi DPK

+/-50

Jumlah KC Syariah yang ada saat ini

3

*Based on data from KBI in West Java on Dec. 31, 2001: Rp. 325 Billion / 11 = +/-Rp. 30 BillionSource: Result of customer survey in W. Java 2001 by IPB and Bank Indonesia, KBI West Java

Syarat Perlu :• Tabungan KC Bank syariah

dapat memberikan keuntungan yg lebih baik (risk-return)

• Sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan awareness penggunaan jasa bank syariah

CONTOH GAMBARAN PELUANG PENGEMBANGAN KANTOR BANK SYARIAH: KASUS HASIL PENELITIAN DI JAWA BARAT (1/2)

25

Permasalahan Utama (3) Permasalahan Utama (3) • Potensi pasar relatif besar namun pengetahuan dan pemahaman

masyarakat secara umum tentang produk, jasa dan keuntungan perbankan syariah relatif rendah

Jawa Barat

JaTeng &Yogyakarta

Jawa Timur

Sumatra Barat

Jambi

Propinsi

Percent

62

48

31

20

Bunga haram

Percent Percent Percent

Setuju dg sistem bagi hasil

Mengakui keberadaan bank syariah

Memahami produk dan manfaat bank syariah

94

52

58

71

74

89 6

10

10

16

N.A. **

N.A. ** N.A. ** N.A. **

N.A. **

N.A. **

Jumlah responden

1022

1500

1503

1060

500

Total 5585 rata2*=40%

rata2*=68%

rata2*=78%

rata2*=11%

26

Permasalahan Utama (4) Permasalahan Utama (4) • Regulasi, infrastruktur dan institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif

Notes:* DPS: Dewan Pengawas Syariah ** PUAS : Pasar Uang Antar-bank Berdasarkan Prinsip Syariah *** IMA: Investasi Mudharabah Antar Bank

PUAS**

BANK INDONESIA SWBI

Dewan Syariah Nasional-MUI

DPS DPSDPS*

LKBB Syariah

SupervisoryTransaksi

DPS

SertifikatIMA*** BPR

SyariahBadan Arbitrase Syariah

Supervisory, Regulatory and Licensing

DPS

Ikatan Akuntan Indonesian

Penyelesaian permasalahan hukumStandardisasii

BUKUUS

BUS

27

Permasalahan Utama (5) Permasalahan Utama (5) • Perlunya peningkatan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan secara

berkesinambungan agar dapat berdaya saing, memperbesar pangsa pasar, menarik SDM profesional dan permodalan

Kinerja Keuangan

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ROE Bank Syariah (%)

15.8%

8.3%

18%

Sharia Banking Conventional BankingJakarta Islamic Index

ROE Bank Syariah, Bank Konvensional dan Jakarta

Islamic Index selama th.2001

28

MASIH BANYAK NASABAH YANG BELUM PUAS DENGAN PELAYANAN JASA DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Sumber : hasil Penelitian Customer survey in W. Java, C. Java and Yogyakarta, dilaksanakan oleh BI – 2000/2001

Hasil survey konsumen di Jawa Barat menunjukkan bahwa 53.7% responden yang memiliki rekening di bank konvensional dan bank syariah berpendapat bahwa kualitas pelayanan bank syariah relatif lebih rendah dari bank konvensional karena:

• Kurangnya informasi mengenai produk dan jasa bank syariah

• Pemahaman yang kurang memadai dari pegawai bank syariah mengenai sistem operasional bank syariahSharia

• Fasilitas yang tidak memadai• Ketidakjelasan perhitungan bagi hasil

Hasil survey di Sumatra Barat• 73% responden berpendapat bahwa pelayanan

bank syariah lebih baik• 56% berpendapat bahwa kelemahan bank syariah

terletak pada kurang tersedianya informasi mengenai produk dan jasa perbankan syariah

Bank syariah perlu secara konsisten

menerapkan prinsip syariah,

meningkatkan kualitas pelayanan dan melayani lebih

banyak segmen masyarakat

29

Permasalahan Utama (6) Permasalahan Utama (6) • Portofolio pembiayaan belum mencerminkan hakekat bank syariah –

dominasi yang besar pembiayaaan non-PLS

61.0

29.8

5.92.5 0.8

69.3

8.22.6 0.3

19.6

2000

2001

Mudharabah OtherMurabahah

Komposisi produk bank syariah (%)

PORTOFOLIO BANK SYARIAH SAAT INI LEBIH BANYAK PADA ‘DEBT FINANCING’ DARI PADA ‘QUASI-EQUITY FINANCING’

Istishna’

• Bagaimana agar porsi dari quasi-equity financing (profit sharing) diperbesar untuk semakin meningkatkan peran bank syariah dalam menggerakkan sektor riil?

• Munculnya kebutuhan lembaga penjamin pembiayaan?

Musharakah

• Debt financing products: Murabahah, Istishna, Ijarah, Salam• Equity financing products: Mudharabah and Musharakah

30

Permasalahan Utama (7) Permasalahan Utama (7) • Agar dapat berkompetisi dalam era globalisasi penting kemampuan

untuk mengadopsi best practice dan standar keuangan internasional

Opportunities for global business for sharia banks and units

• Foreign direct investment from other moslem countries

• Remittance business from Indonesian workers in moslem countries

• Idle fund placement• Foreign exchange

transaction• L/C and trade finance for

export-import

Challenges in capturing global business

Entrance into IIFM

Accepted by global community by adopting IFSB standard• IFSB, Islamic Financial Service

Board• Establish international standard in

regulation and risk management for Islamic Financial Institutions that can be adopted by IFSB’s member countries

• IIFM, International Islamic Financial Market

• Providing alternative placement for sharia banks’ fund in order to minimize their idle funds.

Indonesian sharia banks need to comply with these standards to enhance their capability to conduct business globally

Indonesian sharia banks need to demonstrate high performance in order to gain access into IIFM

31

SASARAN PENGEMBANGAN (10 Tahun Kedepan)Bank Syariah yang mampu memberikan manfaaat optimal bagi masyarakat luas melalui:

– Melayani seluruh segmen pasar – Aktif mendukung sektor riil terutama UKM – 5% market share dari total banking system – Peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil

Bank Syariah yang kokoh, berdayasaing dan efisien melalui:– Menyediakan produk/jasa sesuai kebutuhan masyarakat– SDM berkualitas – Didukung infrastruktur yg lengkap dan efisien

Bank Syariah yang istiqomah menjalankan prinsip syariah melalui:– Kerjasama erat dg dan mendorong peningkatan peran dan fungsi DSN– Mendukung mengembangan lembaga peradilan dan aspek hukum yg sesuai syariah

Bank Syariah yang melaksanakan prinsip kehati-hatian melalui:– Peraturan kehati-hatian yang diterapkan secara efektif dan pengelolaan risiko-risiko– Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas melalui accounting dan auditing system

serta good corporate governance– Sistem pengawasan dan pemeriksaan yang handal, efektif dan efisien

32

PARADIGMA YANG DIADOPSI DALAM PENYUSUNAN INISIATIF PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL

• Market driven• Perlakuan yang Adil (Fair treatment)• Bertahap dan berkesinambungan

(Gradual and sustainable approach)• Memenuhi prinsip syariah (Comply to

sharia principles)

33

Mememenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan Internasional

Memperkuat Struktur Industri

PENTAHAPAN PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL (2002-2011)

Meletakan Fondasi Pertumbuhan

Phase 1 (2002 – 2004)

Phase 2 (2004 – 2008)

Phase 3(2008 – 2011)

• Melengkapi dan menyempurnakan peraturan yg sesuai dg karakteristik BS

• Meningkatkan pemahaman masyarakat ttg perbankan syariah

• Mendorong pertumbuhan kantor keseluruh wilayah yang potensial dan penetrasi pasar

• Melengkapi dan memperkuat infrastruktur pendukung

• Meningkatkan kompetensi, skill dan profesional lembaga dan pelaku perbankan syariah

• Meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi dan daya saing industri perbankan syariah

• Meningkatkan kinerja BS agar minimal setara dengan Bkonv dan Bank syariah Internasional

• Meningkatkan service excellent dan ketaatan thd prinsip syraiah

• Mendorong peningkatan pembiayaan PLS dg performa baik

34

Initiatives2002 - 2004Tujuan

Manfaat pada level makro dan mikro

PROGRAM JANGKA PENDEK : MEMBANGUN FONDASI UNTUK PERTUMBUHAN

• Memdorong masuknya pemain baru

• Pengembangan jaringan

• Inisiatif membentuk communication board

Meningkatkan efisiensi dan dayasaing BS

• Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM

• Kerjasama antar LK syariah dan lembaga lain

• Mendukung DSN untuk mengembangan training bagi anggota DPS dan DSN.

• Memfasilitasi pengembangan unit pengaduan masyarakat (DSN) atas pelanggaran pelaksanaan prinsip syariah.

• Pengkajian terhadap perbankan konvensional selama periode krisis untuk meningkatkan mutu kebiiakan dan pengaturan.

Initiatives2002 - 2004

Kepatuhan thd prinsip syariah

Prudent dan good corporate governance

35

Objectives

• Mengembangkan standar penilaian kinerja bank syariah

• Mengembangkan kerangka peningkatan kualitas SDM

• Mendorong aliansi strategis di bidang TI

PROGRAM JANGKA MENENGAH: MEMPERKUAT STRUKTUR INDUSTRI

• Menyiapkan lembaga penjamin pembiayaan

• Mendorong PLS financing

• Studi mengenai potensial efek bila diterapkan pembatasan pembiayaan Murabahah

Initiatives2004 – 2008

• Mengembangkan dan memelihara corporate governance standard bagi perbankan syariah

• Mengembangkan risk management standard bagi perbankan syariah

• Melanjutkan upaya peningkatan kualitas DPS

• Memfasilitasi pendirian peradilan syariah untuk komersial



Kepatuhan thd prinsip syariah

Prudent dan good corporate governance


36

Tujuan

• Mendorong pembiayaan PLS dengan mengadopsi incentive scheme atau enforcing policy yang didasarkan pada riset pada periode jangka menengah

PROGRAM JANGKA PANJANG : MENJADIKAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DENGAN MUTU DAN KINERJA YANG SEPADAN DG COUNTERPART INTERNASIONAL


Kepatuhan thdsharia principles

Pruden dan good corporate governance

Melanjutkan langkah yg ditempuh jk pendek dan menengah yg mengarah kepada efek pertumbuhan yg maksimum dan berkesinambungan



37

Akhir PresentasiAkhir Presentasi

Terima Terima KasihKasih Biro Perbankan SyariahBiro Perbankan Syariah

Bank IndonesiaBank IndonesiaTelp.: 381 7513 – Fax. 350 1989Telp.: 381 7513 – Fax. 350 1989

E-mail : [email protected] : [email protected]@bi.go.id or [email protected]@bi.go.id or [email protected]

Kebijakan pengembangan perbankan syariah

Economy & Finance