Top Banner
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi
15

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Nov 25, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN

Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi

Page 2: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

OUTLINE

• ISU STRATEGI KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA

1

•ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KEWIRAUSAHAAN

2

Page 3: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

1. ISU STRATEGIS BACKGROUND KEWIRAUSAHAAN DI

INDONESIA

Page 4: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

(Sumber: OECD & ERIA, SME Policy Index: ASEAN 2018)

Governmentalsupport

and policies

PajakdanBirookrasi

Governmental

programs

Post-school

entrepreneurial

education and

training

Infrastruktur

Professional

Dinamika

Pasar

Keterbukaan

Pasar

InfrastrukturFisik

Cultural andSocial

Norms

Indonesia GlobalAkses

Pembiayaan

Basic-school

Entrepreneurial

Education and

training

Transfer

Hasil Riset

1

3

5

7

9Ekosistem kewirausahaan

nasional dipersepsikan baik

oleh wirausaha dan praktisi

Indonesia.

Hal ini didukung dengan hasil

survey GEM 2018 yang mana

secara keseluruhan aspek

Indonesia diatas rerata global,

termasuk pada aspek

infrastruktur fisik yang masih

harus diperbaiki.

Page 5: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

2014

Kemudahan Usaha

Posisi Indonesia dalam Ease of Doing Business Rank : 72/190

Indeks kemudahan berusaha

(Ease of Doing Business Index)

di Indonesia menunjukkan

peningkatan yang pesat dalam

5 tahun terakhir, bahkan pada

tahun 2018, Indonesia berhasil

naik 19 peringkat dibandingkan

tahun 2017.

Akses listrik dan kredit menjadi

salah satu pendorong utama

kenaikan indeks kemudahan

berbisnis di Indonesia.

Sedangkan indikator

penegakan kontrak menjadi

faktor penghambat kenaikan

ranking EoDB.

2015

120

2016 2017 2018

114106

91

72Ease of Doing Business

Indonesia 2014-2018

Getting electricity

Resolving insolvency

Getting credit

Protecting minority

investors

Registering property

Dealing with

construction permit

Paying taxes

Trading across

border

Starting a business

Enforcing contracts

Ease of Doing Business Indonesia

Indicators rank 2018

33

36

44

51

100

112

112

116

134

146 Peringkat Indonesia dalam kriteria Ease of Doing

Business 2019 (World Bank Group, 2018)

Page 6: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

ISU STRATEGIS KEWIRAUSAHAAN

1. Indonesia memiliki pandangan dan motivasi yang kuat dalam berwirausaha jika dibandingkan dengan global. Namun implementasi wirausaha baru masih rendah.

2. Wirausaha yang berdasarkan kebutuhan

3. (necessity entrepreneurs) masih tinggi.

4.Perizinan usaha masih belum mudah dan terintegrasi.

5. Masih kurangnya ketersediaan dan akses untuk sistem penunjang usaha, seperti logistik, infrastruktur, digital enablers.

6. Kurangnya akses informasi peluang dan pengembangan usaha.

7. Belum ada kebijakan mendukung perkembangan wirausaha sosial.

Page 7: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

TEKNOLOGI TEPAT GUNA, KEBERLANJUTAN USAHA DAN INTERNASIONALISASI

0,24

0,39

0,25

0,53

0,3

0,28

0,19

0,24

0,49

0,09

0,04

0,17

0,25

0,29

0,23

0,61

0,31

0,31

0,08

0,16

0,25

0,58

0,07

0,01

0,14

0 0,1 0,4 0,5 0,6

Opportunity perception

Startup Skills

Risk Acceptance

Networking

Cultural Support

Opportunity Startup

Technology Absorption

Human Capital

Competition

Product Innovation

Process Innovation

High Growth

Internationalization

Risk Capital

0,2 0,3

2018 2017

0,20,2

0,03

Dengan menggunakan data GEM (2018), jumlah wirausaha baru (early-stage entrepreneurs atau TEA) yang aktif padasektor teknologi (menengah atau tinggi) adalah 4.4%.

Dari data GCI (2017/2018), nilai atas absorpsi teknologi (sejauh mana usaha mengadopsiteknologi terbaru) adalah 5 dari skala 7.

Wirausaha baru yang memiliki konsumen di luar negeri (>1% konsumen luar): 2.5% (GEM, 2018)

Wirausaha baru yang memiliki ekspektasi tinggi (penambahan lebih dari 10 TK dalam 5 tahun): 1.2% (GEM, 2018)

Page 8: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

KURANGNYA PENINGKATAN KAPASITAS DAN DAYA SAING

Distribusi usaha (non pertanian) menurut kategori lapangan usaha (BPS, Sensus Ekonomi 2016)

Usaha didominasi perdagangan, penyediaan akomodasi

dan makanan minuman

Banyaknya kompetitor untuk produk yang ditawarkan (kategori wirausaha baru)

70%

23%

7%

Banyak Sedikit Tidak ada

Page 9: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

REPUBLIK INDONESI

A

9

• Total amount of disclosed investment for startups

is increasing but the number of startups invested is

decreased in 2016 and 2017

• In 2017, majority of investments are concentrated

at unicorn startups, such as Tokopedia and

Traveloka

Startup Investment Landscape

Source: Tech In Asia (2018), Startup Report 2017 (Daily Social ID)

>230 Number of startups launched

14

startups

2

startups

Number of mergers and acquisitions

Initial Public Offerings

Page 10: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

2. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

KEWIRAUSAHAAN

Page 11: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

ARAH KEBIJAKAN KEWIRAUSAHAAN

2. Penciptaan peluang usaha untuk meningkatkan populasi wirausaha yangberorientasi pada pertumbuhan.

3. Penguatan usaha melalui kolaborasi dalam inovasi dan kreativitas untuk

menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi.

1. Akselerasi penggunaan teknologi dalam peningkatan kemampuan berwirausaha.

4. Penyediaan layanan sistem informasi yang terintegrasi dan real time.

5. Penyederhanaan perizinan usaha.

Page 12: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KEWIRAUSAHAAN

3. Penyediaan wadah informasi wirausaha yang berisikan berbagai informasimengenai pengembangan usaha, termasuk fasilitasi yang disediakan Pemerintah,akses pasar hingga perizinan usaha.

1. Penyusunan skema baru untuk pembiayaan wirausaha

2. Public Private Partnership dan kemitraan usaha dalam transfer riset danteknologi.

6. Pemberian insentif khusus bagi wirausaha sosial.

4. Pengembangan skema perpajakan bagi wirausaha melalui mekanisme insentiffasilitasi pemerintah.

5. Pengembangan kemitraan usaha, termasuk melalui temu bisnis antara investor,startup/wirausaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Page 13: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

INDIKATOR PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

No Indikator Sumber Data Ketersediaan Data Tahunan

1

Rasio

kewirausahaan

nasional

Data Survey Angkatan Kerja, BPS

Survey dilaksanakan dua kali per

tahun oleh BPS sehingga

ketersediaan data terjamin

2Rasio wirausaha

berbasis peluang

Data Global

Entrepreneurship Monitor

Survei dilakukan setiap tahun oleh

tim GEM Indonesia

3 Nilai Absorpsi Teknologi

Data Global Entrepreneurship

Monitor

Data Global Competitiveness Index

Survei dilakukan setiap tahun oleh tim

GEM Indonesia

Laporan GCI diluncurkan oleh World

Economic Forum setiap tahun

4 Motivational indexData Global

Entrepreneurship Monitor

Survei dilakukan setiap tahun oleh

tim GEM Indonesia

5 Persentase wirausaha sosial

Data belum tersedia secara rutin, tahun

2016 data dikumpulkan GEM Tahun

2018 data dikumpulkan British Council

dan UNESCAP

Perlu dipastikan ketersediaan

data, da[at menggunakan proxy

dari Sensus Ekonomi atau dari

data Susenas

Page 14: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

REPUBLIK INDONESI

A

14

Fostering Startup’s Growth

Developing tailored financing scheme to

finance every stage of business growth

Formulate regulations and policies that

encourage business, especially in cost

efficient, but still provide legal certainty

and protection

Increase number of matchmaking event

to collaborate investor, startup, and

other related stakeholders

Infrastructure development (electricity and

broadband) in all regions of Indonesia

Specific vocational education to provide

talents based on startup needs

Entrepreneurship education in schools,

colleges and universities

Promote cashless payment

Page 15: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi,

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat

Telp: (021) 319 34511 ext . 3212 Fax : (021) 319 34511 Website: www.bappenas.go.id

2019