Home >Documents >KEBIJAKAN PENGEMBANGAN - ekon

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN - ekon

Date post:13-Nov-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
KATA PENGANTAR
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala
rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat
menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2019. Laporan
Kinerja Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing
Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian merupakan bagian dari implementasi
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) yang didalamnya berisi potret kinerja selama tahun 2019.
Keberhasilan program kebijakan bidang perekonomian, khususnya terkait
bidang koordinasi ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan peningkatan daya saing
KUKM memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pemerintah. Implementasi peta
jalan e-commerce, kemitraan ekonomi umat, dan peta jalan vokasi menjadi kegiatan
prioritas Kedeputian IV dalam mendukung terwujudnya misi Kementerian, yaitu
pertumbuhan dan pemerataan. Selain itu, keberhasilan program juga didorong oleh
terlaksananya kegiatan koordinasi reguler terkait bidang pengembangan ekonomi
kreatif, kewirausahaan, pengembangan ekonomi kawasan, daya saing KUKM, dan
ketenagakerjaan.
Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan atas potret
kinerja, dan pendorong peningkatan kinerja organisasi. Kepada semua pihak yang
telah berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan
laporan ini kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, Februari 2020
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM,
Rudy Salahuddin
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
INFOGRAFIS 2019
CAPAIAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING UMKM TAHUN 2015-2019
Koordinasi Kebijakan & Regulasi
10/2018 Tentang BNSP; dan (iii) PP
45/2019 Super Tax Deduction & PMK
128/2019 mengenai Pemberian Tax
Indonesia.
System pada SMK 26 Jakarta; (ii)
Kerjasama Kemenko Perekonomian dan Ekonid Jerman Kurikulum Dual System pada
SMK 56 Jakarta; (iii) Kerjasama Kemenko Perekonomian, Kemenag dan Ekonid Jerman
pengembangan vokasi pada 2 Madrasah Aliyah Kejuruan dan 14 Madrasah Aliyah; dan
(iv) Kerjasama dengan GIZ dan K/L Terkait dalam program TVET System Reform.
PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Program Kemitraan Ekonomi Umat yang terdiri dari pilar kewirausahaan, vokasi,
dan kemitraan usaha salah satu tujuannya mendukung upaya pengurangan
ketimpangan pendapatan masyarakat (rasio gini). Capaian implementasi program
ini selama periode 2017-2019 mencakup penerima manfaat di 110 lokasi
kabupaten/kota pada 30 provinsi yang melibatkan 27 pelaku usaha besar, 192
Pesantren, 107 SMK, 176 Koperasi/BUMDes, 202.362 pelaku UMKM, 1.209
kelompok tani, dan 5 Ormas.
PROGRAM KEMITRAAN EKONOMI UMAT MENDUKUNG PEMERATAAN EKONOMI
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
IKHTISAR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Peraturan Presiden No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan
Nasional berbasis Elektronik telah berakhir. Terdapat 8 pilar utama dan 64
keluaran dengan status 54 keluaran telah selesai dan 8 keluaran tidak
selesai.
menyepakati urgensi keberlanjutan SPNBE dalam wujud penyusunan
strategi kebijakan ekonomi digital 2020-2024.
Penetapan PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE) menjadi payung hukum E-Commerce di Indonesia.
Penetapan PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik (PSTE)
E-Commerce yang saat ini sedang dalam proses ratifikasi.
3 PROGRAM PRIORITAS 2019
PP.4.2 KEMITRAAN EKONOMI UMAT
Koordinasi dan fasilitasi kegiatan vokasi, pelatihan, dan kemitraan usaha yang
dilaksanakan dunia usaha dan kelompok masyarakat:
• Pelaksanaan kemitraan budidaya singkong kerjasama antara Mayora,
Koperasi Mitra Santri Nasional, Pesantren, dan Bank Sulselbar di
Jeneponto, panen pada Bulan September seluas + 170 Ha
• Pelatihan Santriprenenur dan Petani Muda berbasis integrated Farming (5
batch) kerjasama Medco Foundation dan IPB di Bogor (Januari, April,
Agustus 2019)
Ormas Islam oleh Yayasan Dharma Bhakti Astra di Kabupaten Tangerang
(Februari 2019)
Entrepreneurship Training Center di Pasuruan, Jawa Timur (Oktober 2019)
• Pilot pelatihan kewirausahaan digital terintegrasi bagi UMKM berbasis
komunitas ponpes, kerjasama Bukalapak, Kemenag, dan Kemenkop UKM
di PLUT Kab. Tasikmalaya (November 2019);
• Pelatihan “Gojek Wirausaha” bagi UMKM
• Launching pilot Tokopedia Center dan pembinaan UMKM di Kabupaten
Kuningan (Februari 2019), serta pengembangan Tokopedia Center dan
Mitra Digital Tokopedia di berbagai lokasi
• Pelatihan Santripreneur go-online kerjasama dengan Shopee di
Banyuwangi (Juli 2019)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Revitalisasi Kurikulum SMK Kerjasama Pemerintah Daerah :
• 9 Pemerintah Daerah dan 29 Industri terlibat dalam pelaksanaan Pilot
Project
melibatkan 843 Orang Siswa
• 244 Orang Guru mengikuti ToT peningkatan kapasitas, serta 57 Orang
Instruktur yang berasal dari industri maupun expert/ahli dilibatkan
memberikan ToT
Revisi Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2019-2025,
yang secara garis besar berfokus pada 3 poin yaitu, penyiapan tenaga kerja
untuk sektor tertentu, fokus masing-masing pendidikan dan pelatihan
vokasi, dan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi
Finalisasi Draft Buku Putih Kebijakan TVET Indonesia, Buku Putih ini akan
menjadi landasan Strategi TVET Nasional dan pendirian Komite Vokasi
Nasional.
MoU kerjasama ToT guru produktif SMK Kopi PPN Tanjungsari dengan
KT&G Korea (sudah dilakukan ToT 1 kali yang melibatkan 10 guru
produktif).
Terbitnya Super Tax Deduction (PP No 45 tahun 2019 dan PMK Nomor 128
/PMK.010/2019) merupakan insentif pajak untuk mendorong keterlibatan
industri dalam kegiatan vokasi.
Ekonomi Umat 2018-2019” yang merekomendasikan keberlanjutan Komite
Kemitraan Ekonomi Umat dengan perluasan stakeholders dan penerima
manfaat.
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
5 PROGRAM REGULER 2019
Nasional Tahun 2018-2025.
bekerjasama dengan Bekraf
Penguatan Industri Kreatif
a) Penetapan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 24
Oktober 2019, dengan salah satu pengaturannya adalah IP Financing.
b) Tindak lanjut pembahasan PP penetapan KEK Singhasari
Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Melalui Pendekatan Kemitraan
Fasilitasi kerjasama antara PT Astra International Tbk dengan Kementerian Desa
PDTT dalam pengembangan wilayah perdesaan melalui kolaborasi dengan usaha
startup
Fasilitasi kemitraan pengolahan Minyak Atsiri di Kendal dan Musi Rawas antara
masyarakat/BUMDES setempat dengan mitra swasta melibatkan Kementerian Desa
PDTT dan Kementerian Pertanian.
target 275 desa penerima program
Kebijakan Pengembangan Kota Kreatif
Rangkaian Rakor dan FGD dengan rekomendasi : (a) Perlu NSPK Pengembangan
Kota Kreatif yang disepakati oleh K/L, Pemda, dan stakeholder lain; (b) Perlu forum
kelembagaan dan dialog, berupa tim/komite lintas sektor
Pengembangan dan Hilirisasi IPTEK
FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Produk Hasil R&D dari
Kawasan Sains dan Teknologi, Surabaya
• Sinergi program K/L untuk mendukung wirausaha Sektor Pariwisata di Mandalika
(NTB);
• Evaluasi dan monitoring capaian pengembangan inkubator wirausaha tahun
2015 – 2018;
2018 dari K/L terkait.
PR.4.1. Pengembangan Ekonomi Kreatif
PR.4.3. Pengembangan Kewirausahaan
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
• Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program hasil Pilot Project Pengembangan
Kewirausahaan Sektor Pariwisata (Homestay dan Tourist Guide) di Humbang
Hasundutan, Sumatera Utara.
• Pengumpulan data capaian dukungan program K/L tahun 2018 - 2019 dan rencana
program tindak lanjut tahun 2020
Deregulasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Koperasi
• Koordinasi pembahasan perubahan PermenKUKM 11/2018 tentang Perizinan USP
Koperasi dengan hasil: (i) perubahan persyaratan perizinan menjadi dokumen
elektronik, (ii) penghapusan kewajiban persyaratan persetujuan dari Pemda dalam
pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
• Koordinasi pembahasan perubahan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan
Lain untuk memberi kesempatan kepada koperasi tenaga kerja sebagai badan hukum
yang memberikan jasa tenaga kerja/outsourcing kepada perusahaan lain.
• Koordinasi dengan K/L terkait dalam proses pengalihan kewenangan pengesahan
koperasi melalui Online Single Submission dari Kementerian KUKM kepada
Kementerian Hukum dan HAM.
Sinergi Program Pembinaan UMKM
Payakumbuh.
(BDS).
dengan K/L terkait.
• Penyusunan aturan turunan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia :
Penempatan
• Informasi pasar kerja melalui Skill Monitoring System (35 jabatan Critical Ocupation
List) sudah disetujui dan akan segera dirilis.
• Implementasi Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan TKA sedang dalam proses
integrasi dengan OSS dan Kepmenaker 228/2019 tentang Jabatan Tertentu yang
dapat di Duduki oleh TKA telah diterbitkan.
• Implementasi PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, seluruh aturan turunannya (6
Permenaker) sudah selesai dan diterbitkan. (UM masuk menjadi substansi dalam
Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja)
PR.4.4.
PR.4.5. Ketenagakerjaan
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
PERISTIWA-PERISTIWA PENTING TAHUN 2019
FOTO TANGGAL KEGIATAN PENTING
di Surabaya
Paper
Kemenko dan Kemenag
29 Agustus 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Pengembangan Wirausaha
1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
3. Poordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional;
4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan konektivitas nasional;
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Tugas Fungsi
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional;
8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
9. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri;
10. dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
VISI DAN MISI
pembangunan di bidang ekonomi kreatif; kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi; kewirausahaan; koperasi dan UMKM; serta ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan”.
“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan Ketenagakerjaan”
MISI
VISI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
NILAI-NILAI
" Pikir "
Profesional
meningkatkan kinerja individu dan organisasi.
Integritas
organisasi.
Inovasi
Mencerminkan kemampuan dan kemauan untuk menciptakan gagasan baru dan
implementasi yang lebih baik dalam memperbaiki proses dan hasil kerja di atas standar.
Responsibility/Tanggung Jawab
serta memikul konsekuensi atas hasil yang telah disepakati.
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
AKUNTABILITAS KEUANGAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
RINGKASAN
EKSEKUTIF
koordinasi dan sinkronisasi serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L
ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya
saing koperasi dan UKM. Tugas tersebut
meliputi, antara lain koordinasi dan
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
kewirausahaan dan daya saing
menengah; pengendalian pelaksanaan
kewirausahaan dan daya saing
menengah; koordinasi dan sinkronisasi
perumusan kebijakan di bidang
penciptaan wirausaha baru berbasis
teknologi; Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan kebijakan di bidang
Menengah; dan Pelaksanaan fungsi
Koordinator Bidang Perekonomian.
utama yaitu Program Koordinasi
: (1) Terwujudnya Sistem
Perdagangan Nasional Berbasis
rekomendasi kebijakan
kegiatan, yaitu: Pengembangan
Ekonomi Kreatif, Pengembangan
Kewirausahaan, Peningkatan Daya
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Analisis capaian kinerja 2019 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, menunjukan bahwa target dapat
direalisasikan dengan baik, sebagaimana tercermin dalam tabel Pengukuran Kinerja
di bawah ini:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2019
Realisasi 2019
Jumlah Paket Rekomendasi Implementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
1 paket Rekomendasi
1 paket Rekomendasi
1 paket Rekomendasi
1 paket Rekomendasi
Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
1 paket Rekomendasi
1 paket Rekomendasi
Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
1 paket Rekomendasi
1 paket Rekomendasi
Terdapat 3 kegiatan prioritas (1 prioritas nasional, 2 prioritas koordinasi reguler)
dalam mencapai sasaran strategis program, yaitu :
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Capaian kinerja Program Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing
output-output sebagai berikut:
yang terdapat dalam 7 Pilar Peta
Jalan e-commerce sebagai
Commerce, ekosistem e-commerce
melalui koordinasi RPP
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik, peningkatan ekspor
penyusunan masukan RPJMN
penyusunan kebijakan dan peta
jalan pengembangan industri kreatif
Tahun 2004 tentang BNSP).
Namun demikian walaupun capaian kinerja berhasil dengan baik, masih terdapat
beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, antara
lain yaitu :
a) Indonesia belum memiliki kebijakan dan strategi nasional terkait pengembangan
ekonomi digital yang komprehensif dan terintegrasi;
b) Kurangnya Komitmen dari K/L terkait dalam mendukung dan melakukan
pembahasan Peraturan atau Program yang akan dibahas.
Laporan Kinerja Tahun 2019
sehingga diperlukan upaya untuk menyamakan persepsi dan merubah pola pikir
pengambil kebijakan.
d) Kurangnya sosialisasi dan promosi terkait program yang sudah direncanakan.
e) Perubahan peraturan oleh K/L terkait, mengenai program yang direncanakan.
Sumber daya atau kapasitas organisasi yang menjadi penggerak keberhasilan
program Deputi IV didukung dengan tata kelola organisasi yang baik. Unsur
sumberdaya yang dimiliki adalah: Profesionalitas SDM melalui peningkatan kapasitas
dan kedisiplinan dalam lingkup pembinaan Bagian SDM, Layanan Informasi yang
lancar dalam binaan Biro Perencanaan, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi
secara terus-menerus dipantau oleh Inspektorat, dan ketersediaan anggaran.
Evaluasi Kinerja Anggaran menunjukan dari Pagu Anggaran sebesar Rp.
20.702.928.000,- mencapai realisasi sebesar Rp. 19.660.279.226,- atau terserap
sebesar 94.96% dengan SILPA Rp. 1.042.648.774,- atau terdapat efisiensi
anggaran sebesar 5.04%.
C. Kapasitas Organisasi 6
2. Dukungan Anggaran 7
B. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 13
C. Penetapan Kinerja Tahun 2019 15
D. Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja 19
E. Pengukuran IKU Tahun 2019 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
B. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2019 33
C.
SS1 dan IKU 1
34
34
43
61
80
G. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya 103
H. Analisi Faktor Ketercapaian Kinerja 104
BAB IV CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2015-2019 DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2020-2024
A. Capaian Renstra Tahun 2015-2019 108
B. Dampak Kinerja Tahun 2015-2019 112
C. Isu strategis tahun 2020-2024 115
PENUTUP 128
130
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 SDM Deputi IV 6 Tabel 1.2 Dukungan Anggaran Deputi IV 7 Tabel 2.1 Perbandingan Target Kinerja 14 Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi IV 15 Tabel 2.3 Sasaran Deputi IV 2015-2019 15 Tabel 2.4 Rencana Deputi IV 17 Table 2.5 Indikator yang bersifat Maximize 21 Tabel 2.6 Metode Pengukuran IKU Tahun 2019 22 Tabel 3.1 Strategi dan Program Utama Pengembangan Ekonomi Digital 42 Tabel 3.2 Daftar Pilot Project Revitalisasi SMK dan BLK 45 Tabel 3.3 Daftar Peserta Bimbingan Teknis MAPK dan MAK 55 Tabel 3.4 Penetapan Forula Upah Minimum 80 Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2019 98 Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 - 2019 99 Tabel 3.7 Perbandingan Kinerja dalam perspektif Sasaran Hasil (outcome) 100 Tabel 3.8 Pencapaian Komponen 102 Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Anggaran Deputi IV 103 Tabel 4.1 Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 109 Tabel 4.2 Persentase Pertumbuhan Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam PDB 113
Nasional
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi IV 5 Gambar 1.2 Dukungan Anggaran Deputi IV 8 Gambar 3.1 Capaian Roadmap e-Commerce 36 Gambar 3.2 Kerjasama Internasional ACCEC 38 Gambar 3.3 Konsep Awal Framework Ekonomi Digital 40 Gambar 3.4 Timeline Pelaksanaan Pilot Project Revitalisasi SMK/BLK 46 Gambar 3.5 Timeline Workshop Penyusunan Kurikulum 47 Gambar 3.6 Timeline Pelaksanaan ToT Guru SMK Pilot Project 48 Gambar 3.7 Bagan Kerjasama Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan Jerman 49 Gambar 3.8 Basis dan Pilar White Paper 52 Gambar 3.9 Kronologis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden 53 Gambar 3.10 Grafik Tingkat Pengangguran 2015-2019 60 Gambar 3.11 Metodologi Penyusunan COL 76 Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Anggaran 100 Gambar 3.13 Pengembangan E-Commerce dan Ekonomi Digital 105
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
BAB I BAB I
Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,
2019 merupakan bentuk pertanggung- jawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap
capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada
tahun 2019.
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
A. LATAR BELAKANG Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan
Daya Saing Koperasi dan UKM, berkomitmen mendukung pencapaian
Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang
telah ditetapkan.
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan,
kewirausahaan dan daya saing
2015). Sejalan dengan ditetapkannya
paket-paket kebijakan di bidang
merupakan sarana eksplorasi capaian
telah dilaksanakan pada tahun 2019.
Keberhasilan pelaksanaan program
pihak dalam melaksanakan kegiatan
sinkronisasi dan koordinasi, serta
dimandatkan kepada Deputi Bidang
Deputi IV.
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
B. ORGANISASI & FUNGSI Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan
Daya Saing Koperasi dan UKM dibantu oleh 5 (lima) orang asisten
deputi yaitu Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif; Asisten
Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan (PDSEK); Asisten
Deputi Pengembangan Kewirausahaan; Asisten Deputi Peningkatan
Daya Saing Koperasi dan UKM; dan Asisten Deputi Ketenagakerjaan.
TUGAS DAN FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenko
Nomor 5 Tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan
Daya Saing Koperasi dan UKM mempunyai tugas :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,
dan Daya Saing Koperasi dan UKM.
2. Pengendalian pelaksana-an kebijakan Kementerian / Lembaga yang terkait isu di
bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-
5/M.EKON/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, mengamantkan tugas Deputi IV adalah menyelenggarakan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan, kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan
menengah.
Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Menengah menyelenggarakan
fungsi:
dan Daya Saing Koperasi dan UKM.
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian / Lembaga yang terkait isu di
bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM.
c. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha
baru berbasis teknologi.
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan
ekonomi kreatif.
e. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja
dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh.
f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM.
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.
Koperasi dan UKM, dibantu oleh :
1. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
2. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
3. Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan
4. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
5. Asisten Deputi Ketenagakerjaan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang
Perekonomian, struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif dan
Daya Saing Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :
Gambar 1.1: Struktur Organisasi Deputi IV
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
C. KAPASITAS ORGANISASI Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan sumber daya
baik sumber daya manusia maupun anggaran.
SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi, Kreatif, Kewirausahaan,
dan Daya Saing KUKM tahun 2019 adalah 58 orang (1 eselon I, 3 eselon II, 13 eselon
III, 16 eselon IV, 23 pelaksana) dengan rincian per unit kerja terdapat pada tabel 2.1.
Tabel 1.1 : SDM Deputi IV
Unit Eselon II
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
1 2 3 1
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dam UMKM
1 2 3 5
Total 3 13 16 23
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
DUKUNGAN ANGGARAN
Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi IV yang
tertuang dalam dokumen perencanaan adalah, sebagai berikut :
Tabel 1.2: Dukungan Anggaran Deputi IV
Kegiatan Pagu 2019
8.777.928.000 1.800.000.000
1.000.000.000 1.500.000.000
Ketenagakerjaan (Prioritas: Pengembangan Vokasi)
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
D. ISU STRATEGIS Aspek Strategis adalah peran penting Deputi IV dalam
mewujudkan program nasional khususnya program Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian. Isu Strategis, selain Isu koordinasi
regular, terdapat 3 isu strategis nasional di Tahun 2019 yaitu e-
commerce, vokasi, dan kemitraan ekonomi umat.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
memiliki peran strategis, yaitu koordinasi penyusunan dan penetapan kebijakan serta
pengendalian kebijakan terkait ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM.
Peran tersebut mendukung kinerja pembangunan nasional bidang ekonomi kreatif,
UMKM, Ekonomi Kawasan berbasis kreatifitas, inovasi, dan teknologi, dan tenaga kerja
sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019. Selain itu, peran
strategis Deputi IV juga bagian dari mewujudkan misi kementerian, yaitu : misi
pertumbuhan, dan misi pemerataan.
Isu strategis yang dihadapi Tahun 2019 oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, antara lain:
ISU PRIORITAS NASIONAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
E. SISTEMATIKA LAPORAN Format laporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja.
Sistematika Pelaporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Tahun 2019 terdiri atas empat bab:
1. BAB I Pendahuluan, yang menyajikan penjelasan umum kedudukan Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, identifikasi
aspek-aspek strategis dan isu strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM dan format sistematika laporan.
2. BAB II Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tahapan secara ringkas
penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan
perjanjian kinerja terdiri dari: Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari capaian kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, analisis capain
kinerja, analisis capaian kinerja dari waktu ke waktu dan realisasi anggaran yang
digunakan untuk mencapai kinerja tersebut.
4. BAB IV Capaian RENSTRA Tahun 2015-2019 dan Isu Strategis Tahun 2020-
2024, yang berisikan capaian Renstra Tahun 2015-2019, dampak kinerja tahun
2015-2019, dan Isu Strategis Tahun 2020-2024.
5. BAB V Penutup, yang berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan
rencana aksi peningkatan kinerja.
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
BAB II
rencana strategis. yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah Didalam
rencana kinerja ditetapkan rencana
indikator kinerja yang ada pada sasaran
strategis. Penyusunan rencana kinerja
dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran,
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
VISI
MISI
A. Visi dan Misi Visi Dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
"Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi,
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang
profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan responsibility yang disingkat dengan
“PIKIR”. Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada
pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat
diwujudkan. Visi Kementerian Koordinator Bidang Pereko-nomian tersebut
mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu merupakan proses
mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam
mewujudkan pencapaian tujuan.
pelaksanaan kebijakan perekonomian”
Perekonomian dalam mengupayakan/memastikan Misi Presiden antara lain
“Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera
serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing”, yang pelaksanaannya diwujudkan
melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi. Untuk meningkatkan kinerja lintas
sektor di bidang ekonomi dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk
menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasan dari
berbagai intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik
dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan
dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan
kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang
timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga
progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan
dengan optimal.
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
VISI
MISI
Dan Daya Saing Kukm
“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan di bidang ekonomi kreatif; kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi; kewirausahaan; koperasi dan UMKM; serta ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan”.
Visi ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM, dengan tugas koordinasi,
sinkronisasi dan pengendalian turut mewujudkan pembangunan melalui kebijakan
ekonomi kreatif; kawasan berbasis kreativitas, inovasi, dan teknologi; kewirausahaan;
koperasi dan UMKM; serta ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga
menjadikan perekonomian nasional yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi.
Adapun Misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya
Saing UKM adalah:“
penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan Ketenagakerjaan”
Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di
bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, ekonomi kawasan, KUKM, dan ketenagakerjaan
dalam kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan masyarakat akan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Koperasi dan
UMKM Tahun 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran
sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) serta
strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran. Penyusunan Renstra Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM telah mengacu pada
Renstra Kemenko Perekonomian tahun 2015-2019. Pada Dokumen Rencana Strategis Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
terdapat empat Sasaran Strategis (SS) dan lima Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan target-
target sampai dengan tahun 2019 diuraikan dalam tabel berikut.
TABEL 2. 1 PERBANDINGAN TARGET KINERJA NO SASARAN PROGRAM/
INDIKATOR KINERJA TARGET
SS1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, dan Ketenagakerjaan
Indikator 2015-2016 Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUMKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan.
85
85
-
-
- - 90 95 100
Indikator 2015-2016 Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan
85
85
-
-
Indikator Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015
85
85
Indikator: Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di ASEAN
85
85
-**)
-**)
-**)
*) SS3 pada periode 2017-2019 digabung ke dalam SS1 **) SS4 pada periode 2017-2019 digabung ke dalam SS2
Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi
dan UKM diukur dari pencapaian sasaran strategis atau outcome program yang ditunjukkan
dengan meningkatnya pengelolaaan progeam kerja sektor/lintas sektor di bidang ekonomi
kreatif, Kawasan Berbasis KIT, kewirausahaan, koperasi dan UKM, serta ketenagakerjaan
secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari
berfungsinya keluaran-keluaran (output) yang disampaikan unit masing-masing di lingkungan
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
UKM. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja hasil yang akan dicapai oleh Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM
selama periode 2015-2019 berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi.
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM terintegrasi dengan apa yang telah tertuang
dalam dokumen perencanaan (RKAKL). Sasaran Program dan Indikator Kinerja pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi IV
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Target 2019
Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
Jumlah paket rekomendasi Impementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
1 paket rekomendasi
1 paket rekomendasi
Jumlah Paket Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
1 paket rekomendasi
Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
1 paket rekomendasi
Kinerja Tahun 2019 pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya
Saing KUKM, diketahui bahwa terdapat penyesuaian penetapan sasaran strategis dan indikator
kinerja utama di tahun 2019, sebagaimana berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
TABEL 2. 3 Sasaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM 2015-2019
Renstra 2015-2019 Penetapan Kinerja Tahun 2019
Keterangan Sasaran Strategis IKU
Indikator 2015-2016 Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUMKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan.
Sasaran 1: Terimplementasin ya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
Jumlah paket rekomendasi Impementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
Berubah
2. % koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan peraturan perundangan yang diusulkan K/L mitra
Berubah
Indikator 2015-2016 Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan
Sasaran 2: Terwujudnya Koordinasi dan Sikronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Jumlah paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Berubah
Indikator 2017-2019 Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, kawasan berbasis KIT, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti.
ditiadakan
Sasaran 3 :
Berubah
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, Kawasan Berbasis KIT, KUMKM, SDM, dan Ketenagakerjaan/bur uh dalam pelaksanaan MEA 2015
kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015
Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian
Sasaran 4:
Sasaran 4:
Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
Berubah
kebutuhan atas penugasan-penugasan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM. Sejumlah penugasan tambahan dilakukan
berdasarkan arahan/penugasan Presiden maupun Menko Perekonomian, diantaranya
berupa:
Untuk mencapai kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan
Daya Saing KUKM tahun 2019 tersebut, Sekretariat Kemenko Perekonomian melaksanakan
dua program yaitu:
2. Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian.
Untuk merealisasikan perjanjian kinerja tersebut, telah ditetapkan kegiatan-kegiatan dan
indikator sebagai ukuran keberhasilan, serta alokasi anggaran pada DIPA TA 2019, yaitu
sebagai berikut :
Tabel 2.4 Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing
KUKM Tahun Anggaran 2019
Kode Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
5226 Koordinasi Kebijakan Bid. Pengembangan Ekraf Kreatif
1.800
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Kode Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
KL 2 Paket Rekomen
2. Jumlah paket rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif
KL 2 Paket Rekomen
dasi
243
3. Terselenggarannya Lay. Dukungan Admin. Keg. dan Tata Kelola pada Dep. Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM
3. Jumlah Laporan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
KL 2 Paket Rekomen
8.778
KL 1 Paket Rekomen
1.500
1. Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
KL 2 Paket rekomen
KL 2 Paket rekomen
3. Jumlah paket rekomendasi kebijakan kemitraan ekonomi umat
KL 1 Paket rekomen
1.500
1. Jumlah paket rekomendai koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kemudahan wirausaha
2. Jumlah paket rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan penciptaan wirausaha baru
KL 1 Paket Rekomen
3. Jumlah paket rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
KL 1 Paket Rekomen
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Kode Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
2505 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya saing Koperasi dan UMKM
1.500
1. Jumlah paket rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
KL 1 Paket Rekomen
2. Jumlah paket rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
KL 1 Paket Rekomen
KL 2 Paket Rekomen
2. Tersusunnya paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan
2. Jumlah paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan
KL 1 Paket Rekomen
KL 1 Paket Rekomen
Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,
dan Daya Saing KUKM meliputi Penetapan Kinerja melalui penandatanganan dokumen
Perjanjian Kinerja, pengumpulan data kinerja, Pengukuran Data Kinerja, Pelaporan Kinerja,
serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara periodik. Pelaksanaan pengumpulan data,
pelaporan, dan monitoring atas capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM dilakukan dalam Sistem Manajemen Kinerja secara
terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi ekon-GO
(Evaluasi Kinerja Online-Gerai Otomatisasi), di laman situs http://kinerja.ekon.go.id.
Mekanisme pengelolaan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan
Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
D.2 Pengukuran Kinerja Organisasi
Gambaran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya
Saing KUKM Tahun 2019 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, yaitu dengan membandingkan antara realisasi
dengan target yang ditentukan di awal tahun.
Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM tahun 2019, dilakukan pengukuran terhadap
Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO adalah nilai
keseluruhan capaian sasaran unit yang bersangkutan dengan memperhitungkan seluruh
Indikator Kinerja Utama (IKU). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran
dari unit kerja. Status capaian NKO yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau,
ditentukan oleh besaran NKO tersebut. Status NKO ditentukan oleh nilai indeks sebagai
berikut:
Komponen Perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:
i. Capaian IKU.
Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini:
Gambar 3.2
Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi.
Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:
Hijau Kuning Merah
100% Indeks Capaian<
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Tabel 2.5 Indikator Kinerja yang bersifat Maximize
Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3, yaitu:
(1) Polarisasi Maximize
Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang
lebih tinggi dari target. Contoh: Persentase Pertumbuhan Ekonomi
(2) Polarisasi Minimize
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang
lebih kecil dari target. Contoh: Persentase Jumlah Temuan Pemeriksaan
(3) Polarisasi Stabilize
Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang
berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau Semakin
Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin
baik. Contoh: Persentase deviasi asumsi makro ekonomi.
Tahun 2019, dari 4 (Empat) Sasaran Program pada Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, terdapat 4 (Empat) Indikator
Kinerja yang bersifat Maximize.
Nasional Berbasis Elektronik
1 paket rekomendasi
Jumlah paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
1 paket rekomendasi
Jumlah Paket Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
1 paket rekomendasi
Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
1 paket rekomendasi
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)
NSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu
SS. Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan
oleh NSS. Status SS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:
Hijau Kuning Merah
Penghitungan NSS Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,
dan Daya Saing KUKM Tahun 2019 dilakukan atas dua sasaran sebagaimana
dilaporkan dalam tabel di atas, dengan besaran bobot yang sama pada setiap
sasaran.
E. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 Pengukuran atas 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2019, dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut:
Tabel 2. 6 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
No. Indikator Kinerja Utama / Deskripsi IKU Target Satuan
1 Jumlah paket rekomendasi Impementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
1 Paket
2 Jumlah paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
1 Paket
3 Jumlah Paket Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
1 Paket
1 Paket
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
BAB III
dan kegiatan, serta hasil strategis adalah
seberapa besar capain-capaian tersebut dapat
diukur dan sesuai dengan perjanjian kinerja
yang telah ditetapkan.
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
A. PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM REGULER
TAHUN 2019
PP.4.1 PENGEMBANGAN E-COMMERCE DAN EKONOMI DIGITAL
Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis
Elektronik (SPNBE)
pada periode Tahun 2017-2019.
Terdapat 8 pilar utama dan 64 keluaran dengan status 54 keluaran telah selesai dan 8
keluaran tidak selesai.
3 PROGRAM PRIORITAS 2019
Dengan berakhirnya Perpres SPNBE per 31 Desember 2019 dan merujuk pada rancangan RPJMN 2020-2024, Tim Pelaksana telah melakukan evaluasi atas capaian final sekaligus menyepakati urgensi keberlanjutan SPNBE dalam wujud penyusunan strategi kebijakan ekonomi digital 2020-2024. Hasil rapat tim pelaksana tersebut telah dilaporkan kepada Bapak Menko selaku Ketua
Komite Pengarah (ND Tanggal 21 Januari 2020) dan direkomendasikan untuk disepakati lebih lanjut dalam forum rapat Komite Pengarah yang dipimpin oleh Bapak Menko
Koordinasi Kebijakan di Bidang E-Commerce
Penetapan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE) Prinsip Pengaturan: Persamaan perlakuan, Perlindungan konsumen, dan Pengutamaan
pelaku usaha dan produk lokal
Penetapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik (PSTE)
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Koordinasi Kebijakan E-commerce: di Tingkat Internasional
PP.4.2 KEMITRAAN EKONOMI UMAT
ASEAN AGREEMENT ON E-COMMERCE
Proses Ratifikasi: DPR Telah memutuskan ratifikasi ASEAN Agreement on E- Commerce melalui Undang-Undang
DIGITAL INTEGRATION FRAMEWORK ACTION PLAN (DIFAP)
Urgensi:
Prinsip:
Mewujudkan integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara • Kerjasama Capacity building, Seamless trade, Pemberdayaan UMKM • Isu: data, arus informasi, logistik, keamanan siber, payment
Inisiatif untuk mendorong integrasi digital di ASEAN, terdiri dari 6 pilar integrasi.
JOINT STATEMENT INITIATIVES (JSI) ON E-COMMERCE DI WTO
• Diputuskan keikutsertaan Indonesia dalam pembahasan JSI on E-Commerce di WTO • Kementerian Luar Negeri (cq. Dit. Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan
Intelektual) menjadi focal point Indonesia dalam forum JSI on E-Commerce di WTO
Urgensi:
Prinsip:
Partisipasi Indonesia dalam penyusunan norm setting sektor e-commerce di level global • Posisi Indonesia selalu menjaga kesesuaian dengan kepentingan nasional
KOORDINASI DOMESTIK
Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Komunitas Pesantren di SETC, Pasuruan, Jawa Timur yang diikuti 60 orang peserta calon wirausaha dari 4 pondok pesantren pada bulan Oktober 2019
Pelatihan dan pendampingan kegiatan Santripreneur dan Petani Muda berbasis Integrated Farming sebanyak 5 batch yang diikuti oleh 90 petani muda dan santri di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat Cibuntu, Bogor, kerja sama antara Medco Foundation dengan IPB pada bulan Januari, April, dan Agustus 2019
Pelatihan Calon Mekanik dan Wirausaha Bengkel Sepeda Motor dengan melibatkan 23 peserta dari 5 (lima) ormas Islam di Tangerang pada bulan Februari 2019
Pelaksanaan panen singkong pada lahan seluas ±170 Ha pada September 2019 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, sebagai hasil dari kemitraan antara Mayora dengan Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN-MUI), Ponpes Al-Hikam, Ponpes Baitullah, dan Bank Sulselbar
Policy Paper “Kebijakan Program Kemitraan Ekonomi Umat 2018- 2019: Capaian Implementasi Program/Kegiatan dan Evaluasi”
Launching fasilitas pengembangan usaha dan pasar UMKM berbasis digital “Tokopedia Center” di Kabupaten Kuningan, dengan melibatkan Pemda Kuningan dan 200 UMKM binaan pada bulan Februari 2019
• Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Digital Terintegrasi/Santripreneur Go Online yang diikuti perwakilan 28 Pesantren dan 2 Ormas
• Kegiatan Pelatihan lifeskill yang diikuti perwakilan 45 pesantren
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
PP.4.3 PENGEMBANGAN VOKASI
• Kegiatan Mitra Digital Tokopedia melibatkan 200.000 Pelaku UMKM • Santripreneur Go Online sebanyak 1 pesantren • Tokopedia Center di 37 titik lokasi
• Kegiatan Gojek Wirausaha melibatkan 2245 pelaku UMKM dan 1 ormas
Pelatihan “Santripreneur Go-online” Di Banyuwangi Bekerjasama Dengan Platform Digital Shopee Di Pondok Pesantren Nurul Quran Kabupaten Banyuwangi.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, dan Bukalapak tentang Program Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Digital bagi UMKM berbasis Komunitas Pesantren, serta implementasi pilot di PLUT KUMKM di Tasikmalaya.
Kebijakan Pengembangan Vokasi
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Kemenko Perekonomian hingga tahun 2019 telah :
Revitalisasi Kurikulum SMK Kerjasama Pemerintah Daerah
Output pelaksanaan Revitalisasi Kurikulum SMK antara lain:
244 Orang Guru mengikuti ToT peningkatan kapasitas mengajarkan materi hasil penyelarasan kurikulum
29 Industri terlibat dalam pelaksanaan Pilot Project
57 Orang Instruktur yang berasal dari industri maupun expert/ahli dilibatkan memberikan ToT
843 Orang Siswa terlibat dalam kelas pilot project yang dimulai tahun ajaran Juli 2019
20 Kurikulum telah disesuaikan dengan kebutuhan industri
9 Pemerintah Daerah terlibat dalam pelaksanaan Pilot Project
Telah direvisi Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2019-2025, yang secara garis besar berfokus pada 3 poin yaitu, penyiapan tenaga kerja untuk sektor tertentu, fokus masing-masing pendidikan dan pelatihan vokasi, dan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.
MoU kerjasama ToT guru produktif SMK Kopi PPN Tanjungsari dengan KT&G Korea (sudah dilakukan ToT 1 kali yang melibatkan 10 guru produktif)
Terbitnya Super Tax Deduction (PP No 45 tahun 2019 dan PMK Nomor 128 /PMK.010/2019) merupakan insentif pajak untuk mendorong keterlibatan industri dalam kegiatan vokasi.
Finalisasi Draft Buku Putih Kebijakan TVET Indonesia, Buku Putih ini akan menjadi landasan Strategi TVET Nasional dan pendirian Komite Vokasi Nasional.
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
EKONOMI KREATIF
Kreatif Nasional
Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Rindekraf) di Kota Yogyakarta, melibatkan K/L terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kreatif (Pentahelix),
Fasilitasi kegiatan penyusunan petunjuk teknis pedoman roadmap ekonomi kreatif daerah (leading Bekraf). Langka awal dilakukan di Yogyakarta sebagai target pilot project penyusunan roadmap ekonomi kreatif daerah.
• Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Ditetapkan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada
tanggal 24 Oktober 2019. Kemenko Perekonomian terlibat aktif dalam
penyusunan dan mendorong RUU Ekonomi Kreatif menjadi UU sejak
pembahasan internal Pemerintah sampai dengan pembahasan pada
Rapat Panitia Kerja dengan Komisi X DPR RI.
Salah satu prinsip pengaturan UU:
Kekayaan Intelektual: dalam upaya pengembangan industri/pelaku
ekonomi kreatif yang inovatif, mendorong prinsip IP Financing
sebagai salah satu alternatif agunan pembiayaan, menjadi
kebijakan nasional di sektor ekonomi kreatif melalui pengaturan
yang dimuat dalam UU 24 Tahun 2019.
Sebagai tindak lanjut PP penetapan KEK Singhasari, Kota Malang,
Kantor Kemenko Perekonomian menginisiasi rekomendasi untuk segera
dilakukan kerja sama antara pengelola KEK Singhasari dengan pihak
swasta dan akademisi dalam rangka mendorong penciptaan SDM
terampil dan memiliki kemampuan digital yang dihasilkan oleh KEK
Singhasari, sesuai dengan kebutuhan industri .
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
PR.4.2 PENINGKATAN DAYA SAING KAWASAN
Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Berbasis Kemitraan 01
Fasilitasi kerjasama antara PT Astra International Tbk dengan Kementerian Desa PDTT dalam bentuk pitching program untuk pemetaan wilayah perdesaan yang sudah berkolaborasi dengan badan usaha startup, untuk di-scaling up usahanya melalui program CSR PT Astra International Tbk (melalui MoU antara Kementerian Desa PDTT dan PT Astra International Tbk)
Fasilitasi kegiatan kemitraan pengembangan pengolahan Minyak Atsiri di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, antara PT. Nares Essential Oil dengan masyarakat/BUMDES setempat dengan melibatkan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Pertanian.
Pengkoordinasian pelaksanaan Program CSR Kampung Berseri Astra- Desa Sejahtera (KBADS) dengan target 10 desa menjadi desa sejahtera dari 275 desa penerima program, melalui MoU antara Kemenko Perekonomian dengan PT. Astra International tentang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Perdesaan dan Program Kemitraan Ekonomi Umat.
Pengembangan & Hilirisasi Pemanfaatan IPTEK 02
Focus Group Discussion (FGD) “Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan
Produk Hasil R&D dari Kawasan Sains dan Teknologi, Surabaya dengan beberapa hasil
rekomendasi :
1) Perlu ditetapkan satu STP yang ideal sebagai pilot implementasi pemanfaatan produk hasil R&D dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi kawasan.
2) Perlu didorong adanya proses matchmaking yang akan dilakukan dengan mensinergikan data hasil R&D potensial yang siap dikomersialisasikan dengan data potensi sumber daya maupun produk unggulan daerah.
Pengembangan Kota Kreatif 03
1) Perlu disusun kesepahaman dalam pengembangan dan pengelolaan kota kreatif,
termasuk NSPK yang disepakati oleh K/L, Pemda, dan stakeholder lain. NSPK
antara lain meliputi: (i) tahapan/proses, (ii) standar minimum, (iii) dukungan
kebijakan, (iv) insentif dan disinsentif.
2) Terbangunnya forum kelembagaan dan dialog, berupa tim/komite lintas sektor, yang
menjadi wadah untuk mengkonsolidasikan peran dan program terkait pembentukan
dan pengelolaan kota kreatif eksisting, termasuk pengembangan menuju jejaring
UNESCO Creative Cities Network/UCCN.
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
01
02
03
Sinergi Program K/L untuk Mendukung Wirausaha Sektor Pariwisata di Mandalika (NTB)
Dalam rangka mengurangi ketimpangan perekonomian di kawasan sekitar KEK Mandalika, telah disepakati beberapa dukungan program dari 15 Kementerian/Lembaga bersama dengan Bupati Lombok Tengah untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan Wirausaha berbasis potensi lokal Lombok.
Kementerian/Lembaga terkait:
Evaluasi dan Monitoring Capaian Pengembangan Inkubator Wirausaha Tahun 2015 – 2018
Telah dilaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap beberapa lembaga Inkubator Wirausaha, dengan hasil sebagai berikut:
Masih rendahnya jumlah dan kemampuan pengelolaan inkubator, khususnya bagi inkubator yang baru berdiri.
Proses pendampingan pada tenant terkendala dengan jauhnya lokasi inkubator serta sulitnya akses menuju lembaga inkubator.
Minimnya minat mahasiswa atau masyarakat umum khususnya di luar Pulau Jawa untuk berwirausaha dan dapat diinkubasi
143 Inkubator Wirausaha
108 Pengelola Inkubator
Rp.120 M anggaran pemerintah untuk pengembangan Inkubator Wirausaha
Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pengembangan Inkubator Wirausaha (Perpres No 27 Tahun 2013), telah dilaksanakan monitoring capaian yang ditujukan kepada beberapa Kementerian/Lembaga terkait dan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI). Hasil capaian:
Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Hasil Pilot Project Pengembangan Kewirausahaan Sektor Pariwisata (Homestay dan Tour Guide) di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 32 program yang dilaksanakan K/L, persentase capaian pelaksanaan program tersebut baru mencapai 81%. Kendala yang dihadapi rata-rata disebabkan oleh kendala anggaran dan belum tersedianya infrastruktur dasar untuk desa wisata.
Sebagai upaya tindak lanjut, disepakati untuk dilakukan sinergi program dukungan lanjutan berkoloborasi dengan K/L terkait lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2019 telah terakomodir 19 program dari 10 K/L untuk dapat disepakati bersama melalui penandatangan komitmen.
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
PR.4.4 BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN UMKM
• Sinergi Program Pembinaan UMKM
Bermaksud untuk mensinergikan program-program pembinaan UMKM yang tersebar di berbagai K/L. Tujuannya adalah agar program pembinaan tersinergi dalam suatu klaster dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan UMKM.
Capaian: Sentra IKM Rendang Payakumbuh: Telah terlaksana berbagai koordinasi seperti FGD, rakor dan monev. Mulai produksi pada bulan Juli 2019 dengan kapasitas 1 ton/hari dan Total Omzet Sentra IKM mencapai Rp 227,563,353/Hari, dengan tenaga kerja 279 orang. Pengembangan Klaster UMKM Rumput Laut: Telah terlaksana berbagai koordinasi seperti FGD, rakor dan monev. Sebagai Tinlak implementasi Perpres 33/2019. Telah dilaksanakan FGD sebagai titik awal sinergi program pembinaan K/L yang sudah mulai dijalankan pada akhir tahun 2019
Pengembangan UMKM Cibaduyut: Telah dilaksanakan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang membahas tentang kondisi sentra cibaduyut mencakup struktur kondisi alam (jalan, dll), sumber bahan baku, potensi pasar dan kemitraan, serta berbagai hal terkait guna memunculkan program-program pembinaan, fasilitasi maupun pelatihan yang tepat sasaran
• Koordinasi Pengalihan Kewenangan Pengesahan Koperasi melalui Online Single
Submission (OSS)
Bertujuan agar masa transisi pelaksanaan pengalihan kewenangan pengesahan koperasi dari Kementerian KUKM kepada Kementerian Hukum dan HAM dapat berjalan dengan baik sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tangal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Capaian: KemenkumHAM telah menerbitkan PermenkumHAM Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 21
Juni 2019 tentang pengesahan koperasi dan diundangkan tanggal 28 Juni 2019 yang mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkan
Cut off pengalihan kewenangan pengesahan koperasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2019
• Koordinasi Deregulasi Dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Koperasi
Bertujuan untuk mengharmonisasi regulasi dan kebijakan bidang koperasi sehingga dapat meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Capaian: Koordinasi perubahan PermenKUKM 11/2018 tentang Perizinan USP Koperasi
diharmonisasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan hasil: (i) perubahan persyaratan perizinan menjadi dokumen elektronik, (ii) penghapusan kewajiban persyaratan persetujuan dari Pemda dalam pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu
Koordinasi perubahan Permenakertrans 19/2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
01
02
03
04
Pasar Kerja yang disebut Skill Monitoring System, kegiatan ini telah menghasilkan 35
Critical Occupation List berdasarkan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh
Perusahaan namun susah terisi.
Pemda terkait.
Selain itu, juga telah diluncurkan Kepmenaker No 228 tahun 2019 tentang Jabatan
Tertentu yang dapat di Duduki oleh Tenaga Kerja Asing bertujuan untuk
merelaksasi tenaga kerja di Indonesia
Implementasi PP No. 78/2015 tentang Pengupahan
(Formula UM masuk menjadi substansi dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja)
Penyusunan aturan turunan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia :
Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Indonesia
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
B. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2019 Penilaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing
KUKM dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di tahun 2019.
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan
target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Mekanisme penghitungan Nilai
Kinerja Organisasi (NKO) diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM untuk Tahun 2019
adalah sebesar 100%, dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi”.
Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organsiasi (NKO) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, Dan Daya Saing KUKM Tahun 2019 Sasaran Program Indikator Kinerja Output Fisik %
Capaian IKU
Jumlah paket rekomendasi Impementasi Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
1 Paket rekomendasi
1 Paket rekomendasi
1 Paket rekomendasi
1 Paket rekomendasi
Jumlah Paket Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
1 Paket rekomendasi
1 Paket rekomendasi
Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
1 Paket rekomendasi
1 Paket rekomendasi
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
C. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Sasaran Program 1 (SS-1) Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
Dalam pencapaian sasaran strategis “Terimplementasinya Peta Jalan
Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik”, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Kreatif, Kewirausahaan, Dan Daya Saing KUKM Koordinator Bidang Perekonomian
mengindentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dilaporkan dalam
tabel di bawah ini.
Nasional Berbasis Elektronik
peluang usaha baru, memperluas pasar, dan mendorong inklusivitas. Melalui pendekatan
sharing economy, Gojek yang tidak memiliki armada kendaraan telah menjadi penyedia ride-
hailing terbesar di Indonesia. Kehadiran start-up telah mendisrupsi sebagian proses dan bahkan
keberlangsungan bisnis konvensional. Kondisi ini sangat dirasakan di sektor perdagangan.
No Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisa
si
Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis
Elektronik ;
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Tuntutan untuk segera menyesuaikan diri dan terus berinovasi semakin tinggi. Sebagai
respon terhadap pesatnya perkembangan e-commerce, pemerintah mengeluarkan Paket
Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
(SPNBE) atau Road Map e-Commerce pada bulan November 2016. Peta Jalan tersebut
bertujuan untuk membangun pranata dan ekosistem perniagaan yang lebih efisien melalui tujuh
langkah, yaitu (i) mempermudah dan memperluas akses pendanaan; (ii) memberikan insentif
perpajakan; (iii) memberikan perlindungan konsumen; (iv) meningkatkan kemampuan sumber
daya manusia; (v) meningkatkan sistem logistik nasional (SISLOGNAS); (vi) mempercepat
pembangunan infrastruktur komunikasi; dan (vii) meningkatkan keamanan siber. Sebagai tindak
lanjut Paket Kebijakan Ekonomi XIV, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden
(Perpres) No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis
Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. Penyusunan Perpres sudah dimulai
sejak tahun 2015 dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2017. Sebagaimana dijelaskan
dalam Perpres No. 74 Tahun 2017, Peta Jalan e-Commerce bertujuan untuk memberikan arah
dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis
Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019, serta berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah untuk
menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka percepatan pelaksanaan
SPNBE. Peta Jalan berisi 62 rencana aksi yang dikelompokkan ke dalam delapan pilar, yaitu
tujuh pilar yang merupakan komponen ekosistem digital dan satu pilar manajemen pelaksana
yang mengorganisasikan pelaksanaan teknis Peta Jalan. Selama pelaksanaan peta jalan
periode 2017-2019 tidak hanya menghasilkan keluaran namun juga pembelajaran yang penting
untuk dipahami bersama terutama dalam mengembangkan ekonomi digital. Pembelajaran
dimaksud adalah sebagai berikut: (i) pola pikir, visi & peran pemerintah; (ii) evaluasi; (iii) data;
(iv) kolaborasi dengan pelaku usaha; (v) peran koordinator; (vi) regulasi yang agile; dan (vii)
sinkronisasi kebijakan & sinergi program.
Implementasi Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan
Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) pada periode Tahun 2017-2019 telah
memasuki periode akhir. Dengan adanya berbagai persoalan baru mengenai pengembangan e-
commerce hingga meluasnya isu ekonomi digital, Perpres No. 74 Tahun 2017 dirasa belum
memadai untuk menjadi grand design e-commerce karena hanya berisi rencana aksi dengan
jangka waktu penyelesaian yang pendek dan isu yang tidak update serta arah kebijakan yang
masih bersifat parsial dan beberapa regulasi dalam tahap peralihan. Selain itu, Indonesia belum
memiliki kebijakan dan strategi nasional terkait pengembangan ekonomi digital yang
komprehensif dan terintegrasi, sementara Indonesia dituntut untuk bergerak cepat termasuk
dalam membangun kerjasama dengan negara lain dalam membangun ekonomi digital di global.
Pentingnya perumusan Strategi Nasional Ekonomi Digital untuk dapat menjadi payung
kebijakan dan memberikan arah pengembangan ekonomi digital Indonesia ke depannya.
Tahapan penyusunan framework awal strategi ekonomi digital adalah :
1. Eksplorasi Konteks;
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Dalam rangka perwujudan penyusunan strategi nasional ekonomi digital memiliki target
kinerja sebanyak 1 (satu) paket rekomendasi, maka target capaian yang perlu dicapai
tersusunnya framework awal strategi ekonomi digital.
1. Penyelesaian Implementasi Perpres No. 74 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan
Nasional Berbasis Eleketronik (SPNBE)
Implementasi Peraturan Presiden No 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem
Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) pada periode Tahun
2017-2019 telah memasuki periode akhir. Dalam Road Map e-Commerce tersebut
terdapat 8 pilar dengan 62 keluaran, sampai dengan berakhirnya masa Perpres, output
Road Map e-Commerce yang tercapai, yaitu: 54 output telah selesai dan 8 output tidak
selesai. Adapun output Road Map e-Commerce tersebut yang tidak terselesaikan tepat
waktu, di antaranya: (i) perpajakan; (ii) perlindungan konsumen; (iii) infrastruktur; (iv)
logistik; dan (v) keamanan siber. Penyelesaian capaian output dilakukan dengan cara
melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) teknis terkait.
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Gambar 3.1 Capaian Roadmap e-Commerce
Berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi implementasi Roadmap e-Commerce,
terdapat beberapa pembelajaran yaitu:
i. Leveling keluaran berbeda-beda, dimana output dari Perpres tidak seragam, beberapa
dari K/L mengeluarkan dalam bentuk regulasi namun ada pula yang berbentuk program
kerja dan bahkan buku panduan, diharapkan kedepan terjadi kesepahaman dan sinergi
antara output yang dikeluarkan oleh K/L terkait sehingga pengembangan ekonomi
digital lebih terukur;
ii. Pemahaman Kementerian/Lembaga yang tidak setara, definisi yang baru serta luasnya
ekonomi digital membuat K/L belum mempunyai keseragaman, hal ini berimplikasi
terhadap kebijakan dan pembagian tugas yang tidak terarah dengan jelas, proses
pengembangan menjadi terhambat karena ada beberapa K/L yang sudah sangat fasih
namun dilain sisi terdapat juga K/L yang belum mengerti mengenai isu tersebut;
iii. Tidak ada alat ukur dari keluaran Road Map E-Commerce, tidak adanya tolak ukur
yang standar membuat berbagai output tidak dapat terukur, sehingga output menjadi
hanya seperti to-do list tanpa memiliki strategi makro yang jelas;
iv. Isu yang meluas kearah ekonomi digital, hasil pembelajaran dari Kemenko
Perekonomian, menemukan bahwa saja pilar-pilar yang ada di Pepres SPNBE belum
memuat berbagai isu baru yang berkembang, seperti halnya: i) data; ii) teknologi
terbarukan (AI, IOT, Cloud Computing); iii) digitalisasi sektor primer; iv) dll.
Sebagai tindak lanjut, Tim Pelaksana telah melakukan Rapat Koordinasi Capaian
Dan Rencana Tindak Lanjut Perpres 74 Tahun 2017-2019 pada tanggal 16 Desember
2019. Hasil rapat tersebut menyimpulkan, bahwa diperlukan waktu tambahan untuk
penyelesaian capaian ouput Road Map e-Commerce tersebut sehingga dilakukan carry-
over output yang pada program selanjutnya dan juga urgensi dibentuknya framework
Strategi Nasional Ekonomi Digital.
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
2. Koordinasi Kebijakan di Bidang E-Commerce
Dalam mendukung pengembangan e-commerce nasional diperlukan peraturan
tentang perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Sehingga dengan adanya
peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan
perlindungan bagi kepentingan konsumen. Dalam hal ini Kemenko Perekonomian telah
berperan aktif dalam mendorong penetapan peraturan-peraturan terkait, dengan
melakukan berbagai kegiatan dengan K/L terkait, mulai dari proses focus group
discussion, rapat koordinasi, hingga audiensi. Peraturan yang telah ditetapkan yaitu:
i. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE) Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditetapkan pada tanggal 20 November
2019 dan mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019. PP PMSE diperlukan untuk
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi kepentingan
konsumen. PP PMSE membagi pelaku usaha menjadi 2 (dua) bentuk yakni: Pelaku
Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri yang masing-masing pelaku
usaha tersebut meliputi tiga jenis, yakni: (i) Pedagang (merchant); (ii) Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan (iii) Penyelenggara Sarana
Perantara (PSP). Focal Point dari PP ini adalah Kementerian Perdagangan.
ii. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PSTE)
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang merupakan pengganti dari PP No. 82 Tahun 2012.
PP No. 71 Tahun 2019 mulai ditetapkan tanggal 4 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada
tanggal 10 Oktober 2019. Salah satu tujuan penyusunan PP ini ialah untuk mendorong
pembentukan ekosistem ekonom digital yang kondsif. Perubahan mendasar PP PSTE
mengatur tentang tata kelola pusat data baik dari segi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau
penyimpanan data yang dikategorikan dengan pendekatan lingkup publik atau privat.
Focal Point dari PP ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Koordinasi Kebijakan E-Commerce di Tingkat Internasional
Gambar 3.2: Kerjasama Internasional ACCEC
Dalam upaya pengembangan e-commerce nasional Kemenko Perekonomian juga
turut serta aktif pada forum internasional. Hal ini juga diandasi oleh perkembangan dan
menguatnya isu e-commerce hingga ekonomi digital pada ranah internasional, berbagai
Perundingan
ASEAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
perjanjian telah memuat dokumen e-commerce tersendiri diluar dari perjanjian
perdagangan dan teknologi. Hasil dari beberapa perundingan internasional yang dilakukan
oleh Kemenko Perekonomian, terdapat isu yang selalu dibahas dan harus dijawab dalam
perundingan internasional selanjutnya, beberapa isu tersebut antara lain: i) cross border
data flow ii) location of computing facilities iii) import dutties . Dalam setap perundingannya
Kemenko Perekonomian selalu aktif dalam mengoordinasikan K/L dan otoritas terkait
seperti: Kemenlu, Kemndag, Kominfo, Kemenkeu, BSSN, BI, dll. Sampai saat ini Kemenko
Perekonomian terlibat dalam dua perundingan internasional, yaitu:
i. ASEAN COORDINATING COMMITTEE ON E-COMMERCE
Kemenko Perekonomian berperan sebagai
commerce (ASEAN Agreement on e-Commerce)
dengan urgensi mewujudkan integrasi ekonomi
digital di kawasan Asia Tenggara. Saat ini proses
perjanjian kerjasama tersebut sudah sampai tahap
pra-ratifikasi. Dokumen pra-ratifikasi ASEAN
oleh 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN pada
tanggal 22 Januari 2019, Di Hanoi Vietnam.
Dokumen pra-ratifikasi ASEAN Agreement on e-Commerce tersebut telah disampaikan
Pemerintah Indonesia kepada DPR dan telah dilakukan pembahasan bersama pada
tanggal 18 November 2019. DPR telah memutuskan ASEAN Agreement on e-Commerce
untuk ditetapkan melalui Undang-Undang.
Isi perjanjian kerja sama ASEAN mengenai e-commerce
1. ASEAN Agreement on E-Commerce adalah implementasi dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2025 untuk meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang e-commerce.
2. Perjanjian ini terdiri dari 19 artikel, dengan beberapa artikel terkait akses pasar, antara lain cross border transfer of information (art. 7.4), location of computing facilities (art. 7.6) dan electronic payment (art. 9). Ketentuan ini mewajibkan seluruh negara anggota ASEAN untuk tidak membatasi perpindahan data antar negara, tidak mensyaratkan lokalisasi computing facilities, dan mendorong sistem pembayaran elektronik yang aman, efisien, dan interoperable. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian untuk tetap memberi ruang bagi kebijakan nasional masing-masing negara.
3. Isu customs duties yang mengatur pengenaan bea masuk untuk produk yang diperdagangkan melalui electronic transmission belum dimasukkan ke dalam Perjanjian ini karena negara anggota belum sepaham atas definisi electronic transmission dan mekanisme pemungutan bea masuknya. Negara anggota sepakat menjaga komitmen Moratorium WTO dan menyerahkan pembahasannya pada ASEAN Working Group on Customs.
Pada pertemuan ASEAN Coordinating Committee on E-Commerce (ACCEC) tanggal 6 November
2018, negara anggota yang menyatakan siap menandatangani Perjanjian adalah Indonesia, Kamboja,
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Laos, Malaysia dan Singapura, namun delegasi yang sudah memiliki full power baru Indonesia,
Kamboja, dan Laos. Negara lainnya masih dalam tahap menyiapkan proses domestik.
ii. JOINT STATEMENT INITIATIVES (JSI) ON E-COMMERCE di WTO
Perundingan internasional juga telah masuk
sampai tahap plurilateral di WTO. Perundingan ini
telah diikuti oleh berbagai negara di dunia mulai dari
negara berkembang hingga negara maju sehingga
urgensi mengikuti perundingan ini, Indonesia dapat
berpartisipasi akrif dalam penyusunan norm setting
sektor e-commerce di level global. Sampai dengan
saat ini posisi Indonesia telah memutuskan untuk ikut
serta dalam pembahasan JSI on E-Commerce
dengan menetapkan Kementerian Luar Negeri sebagai focal point.
4. Penyusunan Framework Strategi Nasional Ekonomi Digital
a) Konsep awal framework ekonomi digital
Kerangka dalam strategi pengembangan ekonomi digital nasional disusun sejalan
dan sesuai dengan visi pemerintah dalam pembangunan jangka panjang nasional.
Pada dasarnya kerangka ini merupakan pengembangan dari hasil tindak lanjut dan
pembelajaran dari implementasi Roadmap E-Commerce, yang dibedakan menjadi
visi , target, strategi, program utama dan program dasar sebagai berikut:
Gambar 3.3 Konsep Awal Framework Ekonomi Digital
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Dalam perumusan Framework Pengembangan Ekonomi Digital, hal yang paling penting
untuk menguraikan terlebih dahulu visi dari pengembangan ekonomi digital tersebut. Visi
pengembangan ekonomi digital Indonesia dalam hal ini ialah mewujudkan Indonesia yang
Maju, Adil dan Makmur dan yang mampu Menjadi Pusat Ekonomi Digital Asia, yang juga
sejalan dengan visi yang ada dalam RPJMN. Lebih jauh, beberapa Kementerian/Lembaga
pun tengah menyusun rencana strategis (Renstra) yang tidak lepas dari pemanfaatan
digital. Adapun, tujuan dari Renstra maupun inisiatif utama mereka tidak lepas dari upaya
mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi (lebih jauh, beberapa
Kementerian/Lembaga pun tengah menyusun rencana strategis (Renstra) yang tidak lepas
dari pemanfaatan digital. Tujuan dari Renstra maupun inisiatif utama mereka tidak lepas
dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di Asia. Berbagai inisiatif
yang disusun oleh Renstra dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang
didorong oleh berbagai sektor (yang pada dasarnya bergantung kepada fokus sektor dari
masing-masing kementerian/lembaga tersebut).
Target yang hendak dicapai dari pengembangan ekonomi digital nasional dibedakan
menjadi tiga target capaian, yaitu:
1) Dalam hal infrastruktur digital, melalui peningkatan indeks infrastruktur digital, dengan
indikator berupa peningkatan aksesibilitas, jangkauan, keterbukaan, teknologi dan
keamanan infrastruktur digital;
peningkatan manfaat digital secara nasional, inklusi, inovasi, efisiensi sektoral, dan
terkontrolnya resiko yang muncul dari teknologi digital;
3) Dalam hal pengguna digital, melalui peningkatan pengguna digital, indikator berupa
peningkatan kapasitas konsumen, literasi digital dan keuangan, perlindungan digital
masyarakat pengguna, baik selaku pekerja, pelaku usaha maupun ASN.
Strategi Utama& Program Utama
Secara garis besar, strategi utama dalam kerangka Strategi Pengembangan Ekonomi
Digital Nasional disusun berdasarkan target capaian dan indikator utama yang kemudian
Eksplorasi Konteks
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
dapat mendorong tercapainya visi dari pengembangan ekonomi digital. Program utama
dibedakan berdasarkan strategi utama yang ingin dicapai sebagai indikator utama dalam
rangka mencapai target, yaitu:
a. Pengembangan Infrastruktur Internet;
c. Pengembangan Infrastruktur Keuangan Digital; dan
d. Pengembangan Infrastruktur eLogistik.
d. Pemantauan Dampak atau Pengelolaan Resiko dari Transformasi.
Peningkatan pengguna digital a. Peningkatan Kapasitas Konsumen;
b. Peningkatan Literasi Keuangan Digital;
c. Peningkatan Literasi Digital; dan
d. Peningkatan Perlindungan Digital
Tabel 3.1 Stategi dan Program Utama Pengembangan Ekonomi Digital Nasional
Strategi Dasar Penguatan Ekosistem Analog
Implementasi strategi utama guna memenuhi indikator utama dan mencapai target capaian
untuk strategi pengembangan ekonomi digital tersebut di atas tidak lepas dan harus didukung
dengan strategi dasar berupa penguatan ekosistem analog. Manfaat yang dihasilkan oleh
teknologi tidak lepas dari resiko yang timbul akibat teknologi. Yang dimaksud dengan
komplemen analog ini ialah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam memaksimalkan manfaat dari
teknologi, dan di saat yang sama, mengantisipasi resiko yang timbul dari teknologi.
Teknologi memang dapat mempercepat inklusivitas maupun meningkatkan produktivitas suatu
kegiatan usaha tetapi pemanfaatan teknologi yang ada tidak lepas dari keputusan maupun
penilaian dari manusia. Hal seperti itulah yang dimaksud dengan komplemen analog yang tidak
lepas dari pemanfaatan teknologi digital. Adapun, komplemen analog yang dimaksud,
mencakup:
Regulasi tetap merupakan hal yang penting dalam menjamin keseimbangan antara inovasi yang
ada dan risiko yang timbul dari inovasi tersebut. Regulasi dibutuhkan untuk menciptakan
iklim kegiatan usaha yang mendukung, bahkan mendorong persaingan usaha yang sehat antar
pelaku usaha sehingga inovasi terus berjalan. Dalam rangka mencapai kondisi demikian,
dibutuhkan regulator yang paham dan mampu mengikuti dinamika industri maupun
perkembangan teknologi yang ada. Penguatan salah satu peran dari pemerintah selaku
regulator pun menjadi dibutuhkan. Lebih jauh lagi, pemerintah pun perlu terus meingkatkan
proses pelayanan dari lembaga pemerintahan kepada masyarakat sehingga e-Government juga
merupakan media yang dapat mengontrol dan memantau pelayanan yang dilakukan
pemerintah, termasuk bentuk pelayanan yang timbul dari regulasi yang berlaku.
2) Peningkatan Digital Human Capital; dan
Laporan Kinerja Tahun 2019
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Peningkatan Digital Human Capital ini termasuk peningkatan edukasi dan literasi
konsumen, serta keterampilan dari tenaga kerja, wirausaha maupun aparatur sipil negara untuk
turut serta mengambil peran dalam pemanfaatan teknologi sebab pemanfaatan teknologi
tersebut tidak lepas dari keputusan dan penilaian manusia, sebagaimana yang telah
disampaikan sebelumnya. Inovasi pun berawal dari keputusan dan penilaian manusia
untuk membuat solusi atas suatu permasalahan.
3) Penguatan Institusi dan Kelembagaan.
Kelembagaan dan institusi yang akuntabel penting agar pemanfaatan teknologi digital
tersebut dapat menggapai oleh seluruh kalangan masyarakat, baik di kota maupun di
pedesaan, untuk diberdayagunakan agar masyarakat dapat turut serta mengambil potensi yang
ada.
Sasaran Program 2 (SS-2) Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Dalam pencapaian sasaran strategis “Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi”, Deputi
Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Dan Daya Saing KUKM Koor
of 162/162
Embed Size (px)
Recommended