Kebijakan Pengelolaan JabatanFungsional Pengembangan ...

TREYr e s e a r c h

Kebijakan Pengelolaan Jabatan Fungsional

Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja

TREYr e s e a r c h

PenyetaraanJabatan

Kenaikan PangkatPelaksanaanPenyetaraan

1. Kabagdisetarakandengan JabfungAhli Madya

2. Kasubagdisetarakandengan JabfungAhli Muda

3. Eselon V disetarakandengan JabfungAhli Pertama

1. Bagi yang sudah duduk di pangkatterakhir paling singkat 4 tahun bisanaik pangkat sesuai jabatan terakhir

2. Bagi yang sudah duduk di pangkatterakhir lebih dari 3 tahun, kurang dari4 tahun diberi angka kredit 75%



1. Wajib Uji Kompetensi2.Wajib memiliki

Pendidikan sesuai syaratJabfung paling lama 3 tahun sejak diangkat

3.Kabag yg akan diangkatdalam Jabfung Madya harus memperhatikanJabfung yang mensyaratkan S2 dan wajib memilikiPendidikan sesuai syaratjabatan paling lama 4 tahun sejak diangkat

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN ESELON 3 DAN 4

PermenPAN dan RB No 28 Tahun 2019 tentangPenyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

TREYr e s e a r c h

POKOK BAHASAN

Penyesuaian Pengaturan Kebijakan

•Persfektif :

•UU No. 5 Thn 2014

•PP No. 11 Thn 2017

•PermenPANRB 42/2018 & 13/2019

Pengembangan Karier & Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional

TREYr e s e a r c h

VISI DAN MISI KEPEGAWAIAN NEGARADI ERA UU ASN

V I S I

Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas,

profesional, melayani dan sejahtera

M I S I

Memindahkan Aparatur SipilNegara dari Comfort Zone ke

Competitive Zone

(Zona kenyamanan ke Zona Kompetitif)

TREYr e s e a r c h

PRINSIP DASAR MERIT SYSTEM DALAM

UU ASN PP 11 THN 2017

TREYr e s e a r c h

MANAJEMEN PNS

Perencanaan Kebutuhan

Rekruitment

Pangkat Jabatan

Pola Karier

Pengembangan Karier

Penilaian KinerjaKenaikan

Pangkat & Mutasi

Disiplin Pegawai

Penggajian & Tunjangan

Pensiun, Jaminan Hari Tua &

Perlindungan

Penghargaan

Sistem Informasi

Manajemen PNS

TREYr e s e a r c h

TREYr e s e a r c h

Jabatan Administrasi

- Jabatan Administrator

- Jabatan Pengawas

- Jabatan Pelaksana

JABATAN ASN

Jabatan FungsionalKeahlian

Jabatan FungsionalKeterampilan

§ Ahli Utama§ Ahli Madya§ Ahli Muda§ Ahli Pertama

§ Penyelia§ Mahir§ Terampil§ Pemula

Jabatan Pimpinan Tinggi

• Jabatan Pimpinan Tinggi Utama

• Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

• Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

TREYr e s e a r c h

TREND

PERTUMBUHANJF

45INSTANSI

PEMBINAJF

TERAMPIL

AHLI

JABATAN FUNGSIONAL

2012

110jenis

2013

124jenis

2014

142jenis

2.303.887org

2015

142jenis

2.306.048 org

2016

147jenis

2.285.264org

2017

154Jenis

2.276.925

orang

Pembinaan Jabatan Fungsional

2018

176Jenis

2.185.127

orang

TREYr e s e a r c h

Definisi

Jabatan Fungsional adalah sekelompok

Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitandengan pelayanan fungsional yangberdasarkan pada keahlian dan keterampilan

tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASNyang menduduki JF pada instansipemerintah

2/7/20

JABATAN KARIER PNS

TREYr e s e a r c h

PENYESUAIAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

1. Utama2. Madya3. Muda4. Pertama

UU NO. 5 TAHUN 2014

1. Ahli Utama2. Ahli Madya3. Ahli Muda4. Ahli Pertama

1. Penyelia2. Pelaksana Lanjutan3. Pelaksana4. Pelaksana Pemula

1. Penyelia2. Mahir3. Terampil4. Pemula

Keppres No. 87 Tahun 1999 jo. Keppres No. 97 Tahun 2012

TREYr e s e a r c h

PENGEMBANGAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL

1. Ahli Utama2. Ahli Madya3. Ahli Muda4. Ahli Pertama

1. JPT Utama2. JPT Madya3. JPT Pratama4. Administraor5. Pengawas

1. Penyelia2. Mahir3. Terampil4. Pemula

1. Administrator2. Pengawas

JF LAINNYA

TREYr e s e a r c h

Kedudukan dan Tugas JF

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada pejabatpimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, ataupejabat pengawas yang memiliki keterkaitan denganpelaksanaan tugas JF.

JF memiliki tugas memberikan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahliandan keterampilan tertentu.

2/7/20

• Eselon I• Eselon II• Eselon III• Eselon IV• Eselon v

PEJABAT FUNGSIONAL

TREYr e s e a r c h

•Pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keahlian; dan

•Pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keterampilan.

Setiap Pejabat

fungsional harus

menjamin akuntabilitas

Jabatan

AKUNTABILITAS JABATAN FUNGSIONAL

ORIENTASI OUTPUT

TREYr e s e a r c h

•JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja

RUMPUN JABATAN (Keppres)

KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN MENTERI PANRB

TREYr e s e a r c h

Klasifikasi Jabatan Fungsional (Rumpun : Keppres 87/1999)

1. FisikaKimia

2. Matematika

Statistik

3. Kekomputeran

4. Arsitek, Insinyur

5. Penelitian & Perekayasaan

6. Ilmu Hayat

7. Kesehatan

11. Operator Alat Optik & Elektronik

12. Teknisi Pengontrol Kapal & Pesawat

13. Pengawas Kualitas dan Keamanan

14. Angkutan & Anggaran

24. Keagamaan

25.

Politik & Hubungan

Luar Negeri

15. Ass. Profesional Keuangan & Penjualan

16. Imigrasi, Pajak & Ass. Profesional

17. Manajemen

18. Hukum & Peradilan

19. Hak Cipta, Paten & Merk

20. Penyidik & Detektif

21. Arsiparis, Pustakawan,

22.Ilmu Sosial

23. Penerangan & Seni Budaya

8. Pendidikan Tinggi

9. Pendidikan TK, Dasar, Lanjutan & Sekolah khusus

10. Pendidikan Lainnya

TREYr e s e a r c h

• Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF.

•Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri PANRB

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL

HANYA YG DIUSULKAN IP

TREYr e s e a r c h

Syarat Pengangkatan JF

Formasi

Status PNS

Kesehatan Kualifikasi

Integritas Moralitas

Uji Kompetensi

Kinerja

Syarat Lain

Pengambilan Sumpah

Usia Pindah dari Jabatan Lain : 53, 55, 60

TREYr e s e a r c h

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

INPANSSING/PENYESUAIAN

PENGANGKATAN PERTAMA

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

PROMOSI

2/7/2019

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN




TREYr e s e a r c h

PERTAMA DARI CPNS PERPINDAHAN DR JAB LAIN PENYESUAIAN/INPASSING

1. berstatus PNS;2. memiliki integritas dan

moralitas yang baik;3. sehat jasmani dan rohani;4.berijazah paling rendah S-1

atau diploma IV sesuai dgnkualifikasi pendidikan yangdibutuhkan;

5.mengikuti dan lulus ujiKompetensi Teknis,Kompetensi Manajerial, danKompetensi Sosial Kulturalsesuai standar kompetensiyang telah disusun olehinstansi pembina;

6.nilai prestasi kerja palingsedikit bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir; dan

7. syarat lain sesuai dgnkebutuhan JF yangditetapkan oleh Menteri.

1. berstatus PNS;2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah S-1 atau diploma IVsesuai dengan kualifikasi pendidikan yangdibutuhkan;

5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi

Sosial Kultural sesuai dengan standarkompetensi yang telah disusun oleh instansipembina;

6.memiliki pengalaman dalam pelaksanaantugas di bidang JF yang akan diduduki paling

kurang 2 (dua) tahun;7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir;8.berusia paling tinggi: 53 (lima puluh tiga)

tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli

muda; 55 (lima puluh lima) tahun untuk JFahli madya; dan 60 (enam puluh) tahun untukJF ahli utama bagi PNS yang telah mendudukiJPT; dan

9.syarat lain sesuai dgn kebutuhan JF yang

ditetapkan oleh Menteri.

1. berstatus PNS;2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah S-1 atau diploma IV;5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan

tugas di bidang JF yang akan didudukipaling kurang 2 (dua) tahun;

6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan7. syarat lain sesuai dgn kebutuhan JF yang

ditetapkan oleh Menteri.

• Pengangkatan dalam JF keahlian dapatdilakukan apabila PNS yang bersangkutanpada saat penetapan JF memilikipengalaman dan masih menjalankan tugas

di bidang JF yang akan didudukiberdasarkan keputusan PyB.

• Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untukpaling lama 2 (dua) tahun sejak penetapanJF dengan mempertimbangkan kebutuhan

Jabatan.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETEGORI KEAHLIAN

TREYr e s e a r c h

PERTAMA DARI CPNS PERPINDAHAN DR JAB LAIN PENYESUAIAN/INPASSING

1. berstatus PNS;2. memiliki integritas dan moralitas

yang baik;

3. sehat jasmani dan rohani;4. berijazah paling rendah SLTA/

SMA/SMK atau setara sesuaidengan kualifikasi pendidikanyang dibutuhkan;

5. mengikuti dan lulus ujiKompetensi Teknis, KompetensiManajerial, dan KompetensiSosial Kultural sesuai standarkompetensi yang telah disusun

oleh instansi pembina;6. nilai prestasi kerja paling sedikit

bernilai baik dalam 1 (satu) tahunterakhir;

7. syarat lain sesuai dgn kebutuhan

JF yang ditetapkan oleh Menteri.

1. berstatus PNS;2. memiliki integritas dan moralitas yang

baik;

3. sehat jasmani dan rohani;4. berijazah paling rendah SLTA/SMA/SMK

atau setara sesuai dengan kualifikasipendidikan yang dibutuhkan;

5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi

Teknis, Kompetensi Manajerial, danKompetensi Sosial Kultural sesuaistandar kompetensi yang telah disusunoleh instansi pembina;

6. memiliki pengalaman dalam

pelaksanaan tugas di bidang JF yangakan diduduki paling kurang 2 (dua)tahun;

7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilaibaik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

8. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga)tahun; dan

9. syarat lain sesuai dgn kebutuhan JF yangditetapkan oleh Menteri.

1. berstatus PNS;2. memiliki integritas dan moralitas yang

baik;

3. sehat jasmani dan rohani;4. berijazah paling rendah SLTA/SMA/SMK

atau setara;5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan

tugas di bidang JF yang akan diduduki

paling singkat 2 (dua) tahun;6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan7. syarat lain sesuai dgn kebutuhan JF yang

ditetapkan oleh Menteri.• Pengangkatan dalam JF keahlian dapat dilakukan

apabila PNS yang bersangkutan pada saatpenetapan JF memiliki pengalaman dan masihmenjalankan tugas di bidang JF yang akandiduduki berdasarkan keputusan PyB.

• Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untukpaling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JFdengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETEGORI KETERAMPILAN

TREYr e s e a r c h

PEMBINAAN ADMINISTRASI JF




PROMOSI

2/7/2022

KeterampilanAhli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya

Pemula, TerampilPertama

KeterampilanAhli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama

Satu tingkat jenjang jabatan fungsional dalan satu kategorijabatan

Ahli Utama

• Instansi Pengguna• Instansi Pembina• Kemensekneg• BKN

PRESIDEN

TREYr e s e a r c h

23

1. PENATAAN ORGANISASI2. KETERBATASAN FORMASI3. PEMENUHAN JF4. BERSIFAT NASIONAL5. TERBATAS6. DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU

• JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMBINA

PENYESUAIAN/INPASSING JFPERMENPANRB

No. 42 TAHUN 2018Sampai dengan April 2021

• JABATAN FUNGSIONAL BARU• PERUBAHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN• PENAMBAHAN JENJANG JABATAN• PEMENUHAN KEBUTUHAN JF

Pasal 357 PP 11/2017• JA & JPT• 2 THN PERSIAPAN DAN 2 THN

PELAKSANAAN• DILAKSANAKAN 1 X SECARA

NASIONAL

KETENTUANUMUM INPASSING

PERMENPANRBNo.42Thn 2018

Penyesuian/inpassing ke dalamjabatan

fungsionalditujukankepada :

a. PNS yg telah dan masih menjalankan tugas

JF tersebut.

b. PNS yg masih menjalankan tugas jabatan

sesuai dengan formasi jabatan fungsional

dan telah mendapat kenaikan KP setingkat

lebih tinggi.

c. JPT dan Administrator dan Pengawas yg

memiliki kesesuian antara jabatan terakhir

yg didudukinya.

d. JF yg dibebaskan sementara karena tdk

dapat mengumpulkan angka kredit.

Pengangkatan PNS dalam JF melalui

Penyesuian/inpassing dilaksanakan s.d April

2021

PPNo11Tahun 2017 - Pasal 357

PNS yang menduduki Jabatan Adminstrasi (JA)

dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang telah

melaksanakan tugas-tugas Jabatan Fungsional

sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku

dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui

penyesuaian yang dilaksanakan 1 (satu) kali

secara nasional untuk paling lama:

a. 2(dua)tahununtukmasa persiapan.

b. 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan,

terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah

ini mulai berlaku, dengan mempertimbangkan

Kebutuhan instansi, kualifikasi, dan

kompetensi serta dilaksanakan sesuai

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

TREYr e s e a r c h

•PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JF selain JF ahli madya.

Peraturan Menteri PANRB

(Tata Cara Pemberian Kuasa

Pengangkatan Dalam JF)

PENDELEGASIAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

TREYr e s e a r c h

TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

- Tim Penilai Pusat

- Tim Penilai Instansi/Unit Kerja

- Tim Penilai Provinsi

- Tim Penilai Kab/Kota

PENILAIAN KINERJA

TREYr e s e a r c h

PENILAIAN KINERJA (1) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin

objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistemprestasi dan sistem karier.

(2) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkanperencanaan kinerja pada tingkat individu dantingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikantarget, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, sertaperilaku PNS.

(3) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif,terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan langsungdari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh PyB.

Penilaian

Kinerja,

meliputi:

a. SKP; dan

b. Perilaku Kerja.

TREYr e s e a r c h

28

SKP masing2 jenjang jabatan: dari uraian kegiatan

tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan

kinerja unit kerja.

• Target AK dan tugas tambahan, sebagai dasar untuk

penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

• SKP yang disusun harus disetujui & ditetapkan oleh

atasan langsung.

• Penilaian SKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

• Hasil penilaian SKP Pejabat Fungsional ditetapkan

sebagai capaian SKP.

TREYr e s e a r c h

29

Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk

masing-masing jenjang JF setiap tahun

Jenjang Angka Kredit Minimal Angka Kredit Maksimal

Ahli Utama 50 75

Ahli Madya 37,5 56,25

Ahli Muda 25 37,5

Ahli Pertama 12,5 18,75

Penyelia 25 37,5

Mahir 12,5 18,75

Terampil 5 7,5

Pemula 3,75 5,625

TREYr e s e a r c h

30

ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PER TAHUN

KATEGORI JENJANG PANGKAT

TARGET DAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

PER TAHUN

ANGKA KREDIT

KUMULATIF KENAIKAN

NORMAPEMELI

HARAAN

PANGKAT

PUNCAKPANGKAT JENJANG

KEAHLIAN

Ahli Utama IV/d – IV/e 50 - 25 200 -

Ahli Madya IV/a – IV/b – IV/e 37,5 30 20* 150 450

Ahli Muda III/c – III/d 25 20 - 100 200

Ahli Pertama III/a – III/b 12,5 10 - 50 100

KETERAM

PILAN

Penyelia III/c – III/d 25 - 10 100 -

Mahir III/a – III/b 12,5 10 - 50 100

Terampil II/b – II/c – II/d 5 4 - 20 60

Pemula II/a 3,75 3 - 15 15

* dalam hal Ahli Madya merupakan jenjang tertinggi

TREYr e s e a r c h

PANGKAT DAN JABATAN1. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan,

tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasarpenggajian.

2. Nomenklatur jabatan & pangkat JPT Madya & Utama oleh Presiden, JPT Pratama dan Jabatan Administratoroleh PPK dengan pertimbangan Menpan

3. Pengangkatan dalam jabatan Administrator dilaksanakan dengan pertimbangan Tim Penilai Kinerja

4. Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain,pengangkatan penyesuaian (inpassing), dan promosi.

5. Pengangkatan JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif dan dapat diisi dari kalangan non-PNS (JPT utamadan Madya) kecuali Instansi yang sudah melaksanakan merit sistem.

6. PPK dilarang mengisi jabatan yang lowong dari calon JPT yang lulus dari JPT lain.

7. Presiden dapat mengangkat JPT Utama melalui penugasan dan penunjukan langsung.

8. Mutasi antar JPT dapat dilakukan dengan uji kompetensi dari pejabat yang ada dengan syarat 1 klasifikasijabatan, memenuhi standart kompetensi & menduduki jabatan min 2 tahun maksimal 5 tahun

9. Pejabat Fungsional dilarang rangkap jabatan dengan jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi kecualiyang kompetensinya sama

10. JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri.

11. Presiden memiliki kewenangan mutasi JPT secara nasional

TREYr e s e a r c h

o PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah

mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan

dan syarat lain yang ditentukan

o Kenaikan pangkat dlm jenjang jab yang lebih tinggi dapat

dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang

Contoh :* Jenjang Pertama menjadi Jenjang Muda

* Jenjang Muda menjadi Jenjang Madya

TREYr e s e a r c h

PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI

• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja danprofesionalitas PNS.

• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasidari Sistem Informasi ASN

• Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi

PENGEMBANGAN KARIER

•kejelasan dan kepastian karierkepada PNS

•berdasarkan kualifikasi,kompetensi, penilaian kinerja,dan kebutuhan instansipemerintah

•Dilakukan melalui mutasidan/atau promosi

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

•Diklat, seminar, kursus,penataran, sekolah/ pelatihankader dan magang

•paling kurang 20 jampelajaran dalam 1 tahun

• Prinsip Dasar: PNS memilikihak dan kesempatan yangsama didasarkan padapenilaian kinerja dan penilaiankompetensi

•Diklat Pim (Madya, pratama,Administrator, Pengawas)

•Diklat tingkat nasional

POLA KARIER

•Berdasarkan standar jabatandan standar kompetensijabatan

•Pola karier nasional danInstansional.

•Berbentuk horizontal, vertikaldan diagonal

•Prinsip Dasar: untukmenjamin keselarasan potensiPNS dengan penyelenggaraantugas-nya

PROMOSI DAN MUTASI

•Instansi menyusun perencanaan mutasi

•Atas dasar kesesuaian antarakompetensi PNS dengan persyaratanjabatan, klasifikasi jabatan dan polakarier

•paling cepat 2 tahun dan paling lama 5tahun

•Mutasi antar kota/kab dalam provinsioleh Gubernur dengan pertimbanganKanreg BKN

•Mutasi kab/kota antar provinsi olehMendagri dengan pertimbangan BKN

•Mutasi prov/kab/kota ke pusat dan antarinstansi pusat oleh BKN

•Mutasi Pusat ke Prov/Kab/Kota olehKanreg BKN

TREYr e s e a r c h

Pertama

Utama

Madya

MudaPenyelia

Pelaksana L /Mahir

Pelaksana / Terampil

Pelaksana P

I

II

III

IV

V

IV/eIV/d

IV/cIV/b

IV/a

III/dIII/c

III/bIII/a

III/bIII/a

III/dIII/c

II/dII/c

II/b

II/a

Angka kredit

Angka kredit

Untuk mengembangkan

Karier PNS yg menduduki

Jabatan terampil dpt alih

Jabatan ke tingkat ahli

TREYr e s e a r c h

☻ Pejabat fungsional kategori ketrampilan yang memperoleh ijazah S1 dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian

☻ Bbrp JF menerapkan pemberian angka kredit 65 % dari angka kredit kumulatif (Diklat, Tugas pokok dan Pengembangan Profesi) ditambah angka kredit Sarjana (S1)/Diploma IV angka kredit dari unsur penunjang tidak diperhitungkan

Memenuhi persyaratan sebagai berikut :

q Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi

q Lulus pendidikan dan pelatihan fungsionalq Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif

q Tersedia formasi

TREYr e s e a r c h

PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH AK 65%

I. UNSUR UTAMA

D.III - 60

D.II - 40

SLTA -25

40

60

75

100

100

100

100A A. PENDIDIKAN

1. Pendidikan & Memperoleh ijazah

2. Diklat Fungsional Calon JFT &

Memperoleh STTPP

3 3 6 65% x 6

3. Diklat Fungsional & memperoleh

STTPP

1 1 2 65% x 2

B TUGAS UTAMA 150 15 165 65% x 165

C PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

BERKELANJUTAN (PD, P

6 4 10 65% x 10

II. UNSUR PENUNJANG

Kegiatan Penunjang Tugas JFT

10 5 15 0

(nihil)

JUMLAH 100 + 118.95 =

218.95

Konversi 65% AK JF

yg memperoleh ijazah S.1/D.IV

TREYr e s e a r c h

PEMBERHENTIAN JABATANFUNGSIONAL

1. Mengundurkan diri dari Jabatan

2. Diberhentikan sementara sebagai PNS

3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara

4. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

5. Ditugaskan secara penuh di luar JF

6. Tidak memenuhi persyaratan Jabatan

2/7/20 37

Dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhirapabila tersedia lowongan Jabatan (kecuali angka 1 dan 6)

DIANGKAT KEMBALI PADA BATAS USIA TERTENTU

ANGKA KREDIT JENJANG JABATAN

TREYr e s e a r c h

•Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF

RANGKAP JABATAN

RANGKAP JABATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

• JAKSA• PERANCANG

• Diplomat

• JAKSA• PERANCANG• DIPLOMAT

TREYr e s e a r c h

• Instansi pembina JF merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.

• Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.

INSTANSI PEMBINA

INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

PENGEMBANGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN INSTANSI PEMBINAJABATAN FUNGSIONAL

TREYr e s e a r c h

1. menyusun pedoman formasi JF;2. menyusun standar kompetensi JF;3. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;4. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman

penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;5. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah

yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;6. menyelenggarakan uji kompetensi JF;7. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis JF;8. mengembangkan sistem informasi JF;9. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;10. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;11. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik

profesi dan kode perilaku JF;12. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di

seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatantersebut; dan

13. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalamrangka pembinaan karier pejabat fungsional.

LAPORAN SECARA BERKALA

T E M B U S A N :

TREYr e s e a r c h

1. menyusun kurikulum pelatihan JF;2. menyelenggarakan pelatihan JF;3.membina penyelenggaraan

pelatihan fungsional pada lembagapelatihan;

4.menganalisis kebutuhan pelatihanfungsional di bidang tugas JF;

5.melakukan akreditasi pelatihanfungsional dengan mengacukepada ketentuan yang telahditetapkan oleh LAN.

LAPORAN SECARA BERKALA

T E M B U S A N :

TREYr e s e a r c h

58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan

60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya

65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama

Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam Undang-Undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan

BATAS USIA PENSIUN

• 58• 60• 65• 70

TREYr e s e a r c h

ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL

Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.

Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.

Pembentukan organisasi profesi JF difasilitasi instansi pembina.

Organisasi profesi JF wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi

Kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina

2/7/20 43

JF WAJIB MEMILIKI OP

TREYr e s e a r c h

Skema Penilaian Kinerja JabatanFungsional

TREYr e s e a r c h

TREYr e s e a r c h

Penetapan Angka KreditJabatan Fungsional saat inidilakukan dengan 3 skema:

1. Penetapan AK berdasarkan PenilaianAK per satuan kegiatan (159 JF)

2. Penetapan AK berdasarkan SistemKonversi Angka Kredit (11 JF)

3. Penetapan AK berdasarkan Integrasidengan SKP (4 JF)

PenilaianKinerjaJabatanFungsionalPenilaian Kinerja Jabatan Fungsional

ditetapkan berdasarkan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

46

TREYr e s e a r c h

AK SatuanKegiatan

Skema Penilaian Angka Kredit 1

47

TREYr e s e a r c h

AK Satuan KegiatanAngka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatanditetapkan berdasarkan hasil penilaian per satuan butir kegiatan

Angka Kredit Kumulatif dihitung berdasarkan pencapaian AngkaKredit Per Tahun dan diakumulasikan sejak menduduki jabatanfungsional (Angka Kredit Dasar)

Alur Penilaian

48

*selalu menggunakan bukti fisik

Contoh Tabel AK Kumulatif JF ber AK

15 20 20 20 50 50 100

PejabatFungsional

SKP

Disusun berdasarkan PK Organisasi/Unit/Atasan

Langsung

Dinilai oleh AtasanLangsung

DUPAK

Disusun sesuai dengan butirkegiatan jabatan fungsional

Dinilai oleh Tim PenilaiAngka Kredit

50 50 100 100 150 150 150 200

TREYr e s e a r c h

KonversiNilai SKP


49

1. Arsiparis

2. Penerjemah

3. Pelatih Olahraga

4. Asisten Pelatih Olahraga

5. Analis Ketahanan Pangan

6. Analis APBN

7. Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)

8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

9. Pelelang

10. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

11. Penyuluh Narkoba

TREYr e s e a r c h

Konversi Nilai SKPAngka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatanditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja

Norma Penilaian

• Nilai Kinerja ≥90% (Sangat Baik), AK adalah 150% AK Pertahun.

• Nilai Kinerja 76-90% (Baik), AK adalah 125% AK Pertahun.

• Nilai Kinerja 61-75% (Cukup), AK adalah 100% AK Pertahun.

• Nilai Kinerja 51-60% (Kurang), AK adalah 75% AK Pertahun.

• Nilai Kinerja ≤50% (Sangat Baik), AK adalah 50% AK Pertahun.

Alur Penilaian

50

•Menyusun SKP setiapTahun

•Tugas Utama dan Tugas Tambahan

Pejabat Fungsional

•Menyetujui dan menetapkan SKP PejabatFungsional

•Menilai SKP dan menyampaikanhasil penilaiankepada Tim Penilai(Instansi/InstansiPembina)

Atasan langsungPejabat Fungsional

•Melakukan konversinilai SKP kedalamAngka Kredit

•Menetapkan AngkaKredit Kumulatif

Tim Penilai

*bukti fisik jika dibutuhkan untuk validasi penilaian

TREYr e s e a r c h

Konversi Nilai SKP

Contoh Simulasi PenilaianUntuk kenaikan pangkat dan jenjang dari III/b ke III/c membutuhkan AK Kumulatif50 AK , AK per tahun 12.5 AK

Nilai Kinerja tahun 2014 adalah 80%, maka AK adalah 125% x 12.5 = 15.6




Maka Jumlah AK Kumulatif untuk KP yang diperoleh yaitu 65.6

51

Tabel AK Kumulatif JF ber AK

50 50 100 100 150 150 150 200

Perbandingan dengan Tabel AK Kumulatif JF ber AK

Dengan demikian yang bersangkutan sudah

memenuhi syarat AK Kumulatif untuk KenaikanPangkat dan jenjang ke III/b yaitu 50

Jika dianalogikan dengan simulasi penilaian JF ber AK, maka ybs perolehan AK sbb:

§ Pendidikan (unsur Pendidikan awal)= 100 AK§ Utama= 40 AK

§ Penunjang= 10 AKTotal 150 AK à KJKP

TREYr e s e a r c h

IntegrasiAK dan SKP


52

1. Dokter Hewan Karantina2. Paramedik Karantina Hewan3. Analis Perkarantinaan Tumbuhan4. Pemeriksa Karantina Tumbuhan

TREYr e s e a r c h

IntegrasiAK dan SKPAngka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan ditetapkan

berdasarkan hasil penilaian kualitas hasil pekerjaan

53

•Menyusun SKP setiap Tahun

•Tugas Utama dan Tugas Tambahan

•Butir Kegiatan dan Satuan AngkaKredit dicantumkandalam SKP sebagaiTarget AngkaKredit*

Pejabat Fungsional

•Menyetujui dan menetapkan SKP Pejabat Fungsional

•Menilai tingkatCapaian SKP

•menyampaikan hasilpenilaian kepada Tim Penilai

•Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk Tim Validasi Internal penilaian kualitas hasilpekerjaan

Atasan langsungPejabat Fungsional

•Melakukan penetapanCapaian AK** berdasarkan Capaian SKP yang dipersentasekandan dikalikan denganTarget AK

•Capaian AK selanjutnyadiakumulasikan dan ditetapkan dalamPenetapan Angka Kredit(PAK) oleh Pejabat yang Berwenang untuk KPKJ

Tim Penilai

* Target AK setiap tahun sama dengan norma, yaitukumulatif dibagi 4 tahun**bukti fisik jika dibutuhkan untuk validasi penilaian***Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun

Perbandingan dengan Tabel AK Kumulatif JF ber AK

50 50 100 100 150 150 150 200

Pada prinsipnya memenuhi kaidahtarget angka kredit per tahun dan akumulasi untuk KPKJPenyusunan Target SKP lebih terukurPerlu penyesuaian terhadap format penilaian dan aplikasi penetapanangka kredit

TREYr e s e a r c h

54

S E M O G A

B E R M A N FA AT

TREYr e s e a r c h

JABATAN ADMINISTRATOR

Bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruhkegiatan pelayanan publik serta administrasipemerintahan & pembangunan

JABATAN PENGAWAS

bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaankegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

JABATAN PELAKSANA

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayananpublik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

TREYr e s e a r c h

• bertanggung jawab melaksanakan kegiatanpelayanan publik serta administrasi pemerintahandan pembangunan

• SYARAT JABATAN

PENGADAAN BARU

• PENGISIAN JABATAN

MUTASI / ROTASI(SELEKSI)

TREYr e s e a r c h

MUTASI / ROTASI

PROMOSI

SELEKSI

BAPERJAKAT /TPK

MENGISI JABATAN

PENGAWAS & ADMINISTRATOR

TREYr e s e a r c h

JABATAN STRUKTURAL & JABATAN FUNGSIONAL YG HANYA DAPAT DIDUDUKI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUATU KEDUDUKAN YG MENUNJUKKAN TUGAS,TANGGUNG JAWAB, WEWENANG & HAK SEORANG PNS DLM RANGKA MEMIMPIN SUATU SATUAN ORGANISASI NEGARA

TREYr e s e a r c h

ESELON

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG

TERENDAH TERTINGGI

PANGKAT GOL RU

PANGKATGOL RU

Ia Pembina Utama Madya IV / d Pembina Utama IV / e

I b Pembina Utama Muda IV / c Pembina Utama IV / e

Iia Pembina Utama Muda IV / c Pembina Utama Madya IV / d

II b Pembina Tingkat I IV / b Pembina Utama Muda IV / c

IIIa Pembina IV / a Pembina Tingkat I IV / b

IIIb Penata Tingkat I III/ d Pembina IV / a

IV a Penata III / c Penata Tingkat I III / d

IV b Penata Muda Tingkat I III / b Penata III / c

V / V a Penata Muda III / a Penata Muda Tingkat I III / b

V b Pengatur Tingkat I II / d Penata Muda III / a

TREYr e s e a r c h

Persyaratan Pengangkatan Jabatan

PENGAWAS :

1. berstatus PNS;

2. kualifikasi dan paling rendahdiploma III atau yang setara;

3. integritas dan moralitas yangbaik;

4. pengalaman dalam Jabatanpelaksana minimal 4 (empat)tahun atau JF yang setingkatdengan Jabatan pelaksana sesuaidengan bidang tugas Jabatanyang akan diduduki;

5. penilaian prestasi kerja minimalbaik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. memiliki Kompetensi Teknis,Manajerial, dan Sosial Kulturalsesuai standar kompetensi;

7. sehat jasmani dan rohani.

PELAKSANA1. berstatus PNS;

2. kualifikasi dan tingkatpendidikan sekolah lanjutantingkat atas atau yangsetara;

3. mengikuti dan luluspelatihan terkait denganbidang tugas dan/atau luluspendidikan dan pelatihanterintegrasi;

4. memiliki integritas danmoralitas yang baik;

5. Kompetensi Teknis,Kompetensi Manajerial, danSosial Kultural sesuaidengan standar kompetensiyang ditetapkan; dan


ADMINISTRATOR :1. berstatus PNS;

2. kualifikasi dan paling rendahdiploma IV atau S1;

3. integritas dan moralitas yangbaik;

4. pengalaman dalam Jabatanpengawas minimal 3 tahun atauJF yang setingkat denganJabatan pengawas sesuaidengan bidang tugas Jabatanyang akan diduduki;

5. penilaian prestasi kerja minimalbaik dalam 2 (dua) tahunterakhir;

6. memiliki Kompetensi Teknis,Manajerial, dan Sosial Kulturalsesuai standar kompetensi;


TREYr e s e a r c h

Pengecualian Persyaratan Kualifikasi & Pendidikan

1. PNS di daerah tertinggal

2. PNS di daerah perbatasan

3. PNS di daerah terpencil

* Wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

TREYr e s e a r c h

• PENGANGKATAN, PEMINDAHAN & PEMBERHENTIAN DLM & DARI JABATAN DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN PJBT YBW

• DAPAT DIANGKAT DLM JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI APABILA MINIMAL TELAH 2 TH DLM JABATAN YG PERNAH ATAU

SEDANG DIDUDUKI. (KECUALI YG MENJADI WEWENANG PRESIDEN)

• PNS YG AKAN & TELAH MENDUDUKI JABATAN WAJIB MENGIKUTI DIKLATPIM SESUAI TINGKAT JABATAN (PALING LAMBAT 12 BlnSEJAK DILANTIK) (PS 7)

• TIDAK DAPAT MENDUDUKI JABATAN RANGKAP KECUALI JAKSA , DIPLOMAT & PERANCANG PER-UU

TREYr e s e a r c h

KETENTUAN PERALIHAN

Penyetaraan jabatan PNS :

1. Es Ia Kepala LPNK setara dgn Jbt Pimpinan Tinggi Utama;

2. Esl. Ia & Ib setara dgn Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

3. Esl. II setara dgn Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

4. Esl. III setara dgn jabatan Administrator;

5. Esl. IV setara dgn jabatan Pengawas;

6. Esl. V & fungsional umum setara dgn Jabatan pelaksana,

(Pasal 131)

Kebijakan Pengelolaan JabatanFungsional Pengembangan ...

Documents