Top Banner
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN 2018 BOEDIARSO TEGUH WIDODO DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN BALIKPAPAN, 7 MARET 2017
31

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

Jun 04, 2018

Download

Documents

dinhcong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PENGELOLAAN

DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN 2018

BOEDIARSO TEGUH WIDODODIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

BALIKPAPAN, 7 MARET 2017

Page 2: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KONDISI KALIMANTAN TIMUR

Sosial, Ekonomi dan Layanan Publik

DANA TRANSFER KHUSUS

Evaluasi 2016

OUTLINE

KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Dana Transfer Khusus Tahun 2018

PELAKSANAAN DANA TRANSFER KHUSUS

Tahun 2017

2

Page 3: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN 3

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (1) : Pertumbuhan,

Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Antarwilayah

7,5%

11,1%

22,0%

11,0%

6,5%

Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY

Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016Source: BPS

JAWA: 58,5% thd PDBIndustri pengolahan, perdagangan,

konstruksi

SUMATERA: 22,0% thd PDBPertanian, Industri pengolahan,

pertambangan

KALIMANTAN: 7,9% thd PDBPertambangan, Industri, Pertanian

SULAWESI: 6,0% thd PDBPertanian, konstruksi, perdagangan

PAPUA: 2,5% thd PDBPertambangan, pertanian, dan

administrasi pemerintahan

BALI & NUSRA: 13,1% thd PDBPertanian, pariwisata, perdagangan

5,9%14,7%

5,6 %10,1%

4,3%

2,0%

7,4%5,2%

1,2%

3,8% 5,5%

3%

5,9%

Tingkat pengangguran 2016

Page 4: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Rata-rata Nasional:

• Tingkat Kemiskinan 10,7%

• Pendapatan perkapita Rp45,18 jt

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (2) : Gini Ratio, PDRB

perKapita, dan Tingkat Kemiskinan Antardaerah

PDRB perKapita Prov. Kalimantan Timur termasuk empat besar PDRB tertinggi di Indonesia, dengan Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan dibawah rata-rata nasional.

4

(1)

(2)(3)

(4)32,9

6

0,32

Page 5: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Tingkat Kemiskinan Daerah 2015

Source: BPS

Pertumbuhan PDRB 2015

Tingkat pengangguran 2015

5,1%5,3%

5,7%

1,3%

9,3%5,1%

-1,4%8,3%

11,7%

-1,0%

8,8%9,2%

1,9%

7,97,3%

2,6%

2,9%

5,9%

5,8%

5,1%

12,1%

-10,7%8,0%

10,2%

0,0%

4,8%5,6%

3,1%

10,5%

4,7%

-1,3%

7,5%

6,2%

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (3) : Pertumbuhan,

Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan se-Provinsi Kalimantan Timur

5

Page 6: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

4%Kab. Mahakam Ulu

69,2%

95,1%Kota Balikpapan

Akses Air Minum Layak

79,8Kab. Paser

100%

Kota Balikpapan& Kab. Mahakam Ulu

Partisipasi Sekolahhingga SMP

62,1%

Kab. Mahakam Ulu

79,4%

Kab. Kutai Barat

88%Kab. Berau

SMP

PDRB per Kapita

Juta Rupiah

Akses Sanitasi

20,7%Kab. Kutai Barat

36%Kab. Penajam Paser Utara

89,9%Kota Bontang

Sumber : BPS

Indeks Pembangunan Manusia

78,8Kota Balikpapan

71,8Kab. Kutai

Kartanegara

64,9Kab. Majakam Ulu

Kab. Paser

352.9

145.7

48.1

Kota Bontang Kab. PenajamPaser Utara

Kab. Berau

Persalinan dgn Tenaga Kesehatan

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (4) : Ketimpangan

Layanan Publik Antar Kab/Kota di Kalimantan Timur

Masih terjadi ketimpangan layanan publik antardaerah di Kalimantan Timur

6

Page 7: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN 7

Kebijakan dan Alokasi Transfer ke

Daerah dan Dana Desa sebagai salah

satu instrument penting desentralisasi

fiskal berperan strategis untuk:

Perbaikan pelayanan dasar publik

yang lebih berkualitas.

Penurunan kesenjangan antar daerah.

Pengentasan kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Sebagai implementasi Nawacita ke 3: “Membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”

513.3 573.7 602.3 664.2 704.9

00

20.846.7

60

582.9 577.2 732.1 677.6 763.6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2013LKPP

2014LKPP

2015LKPP

2016Realisasi

2017APBN

Dana Desa

513,3 573,7 623,1 710,9 764,9Total TKDD

Belanja K/L

Peningkatan kualitas perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai bukti penguatan Nawacita dan Desentralisasi

Setiap Dana Transfer memiliki fungsi

yang berbeda:

DBH: Mengatasi Ketimpangan Fiskal

antara Pusat dan Daerah.

DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal

antardaerah.

DAK FISIK: Mengatasi ketimpangan

infrastruktur layanan publik.

DAK Nonfisik: Mendukung

operasionalisasi layanan publik.

DID: memberikan reward utk daerah

berkinerja baik.

Dana Desa: untuk pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Page 8: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanjaK/L Rp680,8 T

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (1): Realisasi Sementara APBN 2016

8

Realisasi tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015:• secara nominal lebih tinggi Rp87,2 T

(13,99%)• secara persentase (91,5%) lebih

rendah 2,3%, terutama berkaitan dengan:

Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBN-P 2016 (Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematan alamiah Rp7 T),

Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp47,1 T dari pagu APBN-P 2016, terutama karena:• Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32,5 T,

• Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6 T.

Page 9: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

NO URAIAN Pagu Salur

TIDAK SALUR* %

TIDAK

SALURTW/

TAHAP I

TW/

TAHAP II

TW/

TAHAP IIITW IV JUMLAH

1 Reguler 51.996,39 44.835,11 0 337,37 1.570,25 5.246,73 7.154,35 14%

2 IPD 24.861,40 21.786,66 0 85,67 691,23 2.297,84 3.074,74 12%

3 Affirmasi 2.605,73 2.113,01 0 33,83 127,41 338,39 499,64 19%

4 Tambahan 10.345,85 6.472,72 141,20 587,43 3.144,51 3.873,15 37%

Total 89.809,37 75.207,50 141,20 1.044,30 5.533,40 7882,96 14.601,87 16%

(dalam miliar Rp)

DAK Fisik sebagian tidak tersalurkan, karena daerah belum memenuhi syarat penyaluran:• Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output.• Menyampaikan laporan melampaui batas waktu pelaporan.• Menyampaikan laporan, namun tidak lengkap/tidak sesuai.

Kebiasaan daerah utk menumpuk permintaan penyaluran pada akhir tahun, dan belum tertib sesuai triwulan/tahapannya.

9

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (2): Penghematan DAK Fisik Rp14,6 T, karena penyerapan belum optimal

→ Kekurangan pembayaran DAK Fisik direncanakan di-carry over pada APBN-P 2017.

→ Usulan Kriteria Daerah untuk rencana carry over DAK Fisik:

• Bidang DAK Fisik yang output kegiatannya telah mencapai 100%.

• Bidang DAK Fisik yang telah menyampaikan laporan pada 2016.

• Telah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi secara fisik dan administrasi atas

laporan pelaksanaan DAK Fisik TA 2016.

Page 10: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

385.2

64.5 71.4 82.4 79.2108.2

74.4

165.9 145.6

78.0 76.6

347.0

61.8 49.281.7

76.885.0

65.1

129.1 139.7

57.423.1

90.1%

95.8% 68.9% 99.1% 96.9% 78.5%87.6%

77.8% 96.0%73.6%

30.2%0.0 %

20. 0%

40. 0%

60. 0%

80. 0%

100 .0%

120 .0%

0.0

50. 0

100 .0

150 .0

200 .0

250 .0

300 .0

350 .0

400 .0

450 .0

ALOKASI REALISASI

• Secara keseluruhan, realisasi DAK Fisik 2016 untuk wilayah

Kalimantan Timur mencapai 83,8% dari pagu total Rp1,3 triliun.

• Daerah dengan realisasi terendah adalah Kab. Mahakam Ulu yang

hanya mencapai 30,2%, sementara yang tertinggi adalah Kab.

Kutai Barat mencapai 99,1%.

Miliar rupaih

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (3): Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2016 di Kalimantan Timur

10

Page 11: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (4): Realisasi penyaluran DAK Nonfisik berdasarkan pada kebutuhan riil di daerah

URAIAN2015 2016

Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %

Dana Alokasi Khusus Non Fisik 102,7 97,4 94,82% 121,2 89,3 73,64%

1) Bantuan Operasional Sekolah 31,3 31,3 99,99% 43,9 43,9 100,00%

2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - - - 2,3 2,3 100,00%

3) Tunjangan Profesi Guru PNSD 70,3 65,2 92,86% 69,8 39,2 56,14%

4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,1 0,8 75,62% 1,0 0,8 80,36%

5) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 0,1 0,1 58,56% 0,4 0,2 49,83%

6) BOK dan BOKB - - - 3,6 2,6 73,90%

7) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan - - - 0,3 0,2 89,84%

Penghematan alamiah Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada TA 2016, terutamadari penghematan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagai akibat dari:

(i) berkurangnya jumlah guru bersertifikasi yang berhak memperoleh TPG, dari sekitar 1,3 juta guru menjadi 1,2 juta guru; dan

(ii) adanya sisa dana TPG tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di kasdaerah sebesar Rp19,7 triliun.

triliun rupiah

11

Page 12: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (5): Pelaksanaan DAK Nonfisik Tahun 2016 di Kalimantan Timur

83.9 64.0

282.6

86.3

2.484.6

61.3

132.6

35.6

183.9

674.1

48.5 25.7

170.3

49.51.0

48.6 38.579.9

21.0

117.1

674.1

57.8%40.2%

60.3%

57.3%

42.5%

57.5% 62.9%60.3%

59.1%

63.7%

100.0%

20. 0%

30. 0%

40. 0%

50. 0%

60. 0%

70. 0%

80. 0%

90. 0%

100 .0%

110 .0%

0.0

100 .0

200 .0

300 .0

400 .0

500 .0

600 .0

700 .0

800 .0

Alokasi

Realisasi

%

• Secara keseluruhan, realisasi DAK Nonfisik 2016 untuk wilayah Kalimantan

Timur mencapai 75,3% dari pagu total Rp1,7 triliun atau sebesar Rp1,3 triliun.

• Daerah dengan realisasi terendah adalah Kab. Kutai Barat yang hanya

mencapai 40,2%, sementara yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur

mencapai 100%.

12

Page 13: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

190 211260 232

583

1331

1038

170 167224

192

516

111689.5%

79.1%

86.2%

82.8%

88.5%

83.8%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

0

200

400

600

800

100 0

120 0

140 0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pagu Realisasi %

Milyar

Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (1): Kebijakan dan Alokasi

Pada tahun 2017, alokasi DAK Fisik se-Prov. Kaltim sebesar Rp1,04 triliun.

Mempertajam fokus bidang/sub

bidang DAK Fisik untuk mendukung

pencapaian prioritas nasional.

Mengalokasikan DAK Fisik

berdasarkan usulan daerah dan

prioritas nasional.

Memberikan afirmasi untuk daerah

tertinggal, perbatasan, kepulauan,

dan transmigrasi.

Melakukan sinkronisasi rencana

kegiatan dalam pengalokasian DAK:

antar bidang/subbidang DAK,

antardaerah, dan

antara DAK dengan pendanaan

selain DAK.

dengan mengoptimalkan peran

Provinsi.

Mempercepat penetapan petunjuk

teknis DAK dan pemberlakuan

petunjuk teknis min 3 tahun yang

ditetapkan dalam Perpres.

13

Page 14: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (2): Perbaikan Mekanisme Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan & capaian output

14

Page 15: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL

2017 (TRIWULAN 1)

2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI:• PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB

• PERALIHAN DIPA, PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar),

DAN PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

PENYUSUNAN POKJA DJPK &

DJPB

PENYUSUNAN PROSES BISNIS

PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016

PENYUSUNAN SOP LINK

PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)

SOSIALISASI KEPADA

SELURUH KPPN& PEMDA PENYALURAN

TRIWULAN I

JAN

MINGGU

3-4

FEB

MINGGU

1-4

JAN

MINGGU 3JAN -

MARETFEB -

MARET

MARET APRIL

Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (3): Transisi Penyaluran

Melalui KPPN mulai 2017

15

Page 16: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

MANFAAT:

Memberikan kepastian bagi Pemda dalam

melaksanakan DAK Fisik;

Mempercepat pelaksanaan DAK Fisik di

daerah dengan penetapan juknis yang

tepat waktu;

Memperkuat landasan hukum

pelaksanaan DAK Fisik.

TUJUAN: Memberikan informasi yang cepat

kepada pemerintah daerah mengenairuang lingkup menu kegiatan dan sasaran/target DAK Fisik per bidangsebagai dasar penyusunan APBD;

Mempercepat penetapan Juknis tepatwaktu sebelum TA dimulai;

Memberikan panduan bagi pemerintahdalam melaksanakan/mengelolakegiatan DAK Fisik.

MATERI JUKNIS, antara lain:

Ketentuan umum pelaksanaan DAK;

Tatacara pelaksanaan DAK masing-

masing bidang;

Tatacara pelaksanaan sisa DAK;

Penetapan target/sasaran output

kegiatan perbidang/subbidang;

Tatacara pelaporan teknis/capaian

output kegiatan.

PENETAPAN DAN MASA BERLAKU: Perpres No. 123 Tahun 2016 tentang

Juknis DAK Fisik telah ditetapkan30 Desember 2016 (1 bulan sejakPerpres Rincian APBN 2017 ditetapkan);

Perpres berlaku 3 tahun untukmemberikan panduan yang bersifatjangka menengah bagi Pemda;

Perubahan atas ketentuan Perpresdiatur dengan Peraturan Menteri.

16

Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (4): Percepatan Pelaksanaan

Melalui Perpres No.123 Tahun 2016 Tentang Juknis DAK Fisik

Page 17: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Pelaksanaan DAK Nonfisik 2017: Kebijakan dan Alokasi

697.5

46.3

798.4

23.159.8 124.2

3.0 11.7

BOS BOP PAUD TPG TAMSIL

TKG BOKB KOP & UKM ADMINDUK

DAK NONFISIKSE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017Rp1,76 triliun

Pengalokasian DAK Nonfisik berdasarkan

atas biaya satuan (unit cost) dikalikan

jumlah kebutuhan berdasarkan data dari

K/L teknis terkait

Memberikan Tunjangan Khusus kepada

Guru PNSD di desa sangat tertinggal untuk

memberikan kompensasi atas kesulitan

hidup dalam melaksanakan tugas.

Mengalokasikan dana administrasi

kependudukan yang ditujukan untuk

mendukung penyelenggaraan program

dan kegiatan administrasi kependudukan.

17

Page 18: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

• Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money

follows program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg

belanja K/L.

• Pengalokasian DAK berbasis target output per bidang,

kebutuhan daerah, dan kinerja penyerapan dana dan

capaian output/outcome.

• Penguatan peran Propinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik

daerah.

• Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui KPPN, dengan

meningkatkan kualitas pelaporan output DAK Fisik (berbasisspatial) digunakan sebagai bahan informasi dalam

pengambilan kebijakan (rewards and punishment

pengalokasian DAK Fisik).

Kebijakan Umum DAK Fisik Tahun 2018

18

Page 19: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Pemerintah Pusat1. Penentuan Jenis/Bidang/Subbidang/Menu Kegiatan DAK Fisik2. Sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik3. Penentuan target output DAK Fisik secara Nasional4. Penentuan Lokus dan output DAK Fisik untuk mendukung prioritas nasional5. Penentuan Juknis/Standar Teknis Kegiatan DAK6. Penyiapan aplikasi (e-Planning)7. Verifikasi dan Penilaian Proposal usulan DAK

Pemerintah Provinsi Sebagai koordinator dalam pelaksanaaan kegiatan DAK:1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan

daerah (RKPD) Provinsi2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal usulan DAK3. Melakukan Sinkronisasi Usulan DAK dengan RPJMD dan RKPD4. Mengkoordinasikan Penentuan target dan lokasi output DAK Fisik yang

mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah Sebagai wakil pemerintah pusat:1. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK dari Kabupaten/kota diwilayahnya

dengan Prioritas Nasional (RPJMN, RKP) & RPJMD dan RKPD Provinsi2. Membuat rekomendasi atas usulan DAK dari Kabupaten/Kota

Bappeda

Pemerintah Kab/Kota 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Kab./Kota

2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal kegiatan DAK dari semua SKPD3. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK semua SKPD dg RPJMD dan RKPD

Kab./Kota4. Mengkoordinasikan penentuan target dan lokasi output DAK Fisik Kab./

Kota yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah

Bappeda

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (1): Tahap Perencanaan

19

Page 20: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN 20

PrinsipPembangunan Berkelanjutan

PrinsipPercepatanPenyediaan

Infrastruktur di Daerah

PrinsipSinkronisasiPendanaan

Pembangunan Daerah

PrinsipPengalokasianDAK Berbasis

KinerjaPenyerapan

Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan

daerah;2. Bagian dari RPJMD dan

RKPD yang telahdisinkronisasi denganprioritas nasional; dan

3. Kegiatannya harusmenghasilkan output/ outcome yang bermanfaatlangsung bagi masyarakat

Usulan kegiatan harusdisinkronisasikan antara:1. Bidang yang satu dengan

bidang lainnya; 2. Daerah yang satu dengan

daerah lainnya, termasukantara kabupaten/kotadengan provinsi; dan

3. Kegiatan DAK dengankegiatan yang didanai darinon DAK

Pengalokasian DAK diprioritaskan untukmempercepat pembangunaninfrastruktur di daerah yang terkait dengan:1. pelayanan dasar untuk

pemenuhan SPM;2. pengembangan industri,

perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya

Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkatpenyerapan DAK dan capaian output/outcome tahun sebelumnya, dengan tujuan agar:1. Daerah punya komitmen

untuk melaksanakan apayang telah diusulkan;

2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan terget output dan lokasi kegiatan sertabatas waktu yang ditetapkan.

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (2): Prinsip-Prinsip

Pengalokasian DAK Fisik

Page 21: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk urusan wajib

layanan dasar

Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada

kategori daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal

DAK REGULER

Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun

2018

1. Kesehatan (Puskesmas)2. Perumahan dan Permukiman3. Transportasi4. Pendidikan5. Air Minum6. Sanitasi

1. Pendidikan (SMK)

2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS

Pratama)

3. Air Minum

4. Sanitasi

5. Jalan

6. Irigasi

7. Pasar

8. Energi Skala Kecil

9. Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

1. Pendidikan

2. Kesehatan dan KB

3. Jalan4. Air Minum

5. Sanitasi

6. Perumahan dan Permukiman7. Pasar

8. IKM

9. Pertanian

10. Kelautan dan Perikanan

11. Pariwisata

DAK AFIRMASI

DAK PENUGASAN

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (3): Rancangan Jenis dan

Bidang DAK Fisik

21

Page 22: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Menyusun usulan awalDAK & Data Pendukungsesuai prioritas dalamRKPD/RPJMD mengacupada prioritas nasional

dalam RKP/RPJMN

Verifikasi & pembahasan berdasarkan kriteria-kriteria a.l.:

Bappedaa. Kesesuaian thd RKPD/RPJMD;b. Kesesuaian thd RKP/RPJMN;c. Sinkronisasi usulan kegiatan antar SKPD;d. Urutan prioritas kegiatan per bidang.

SKPDa. Kesesuaian usulan kegiatan thd SPM;b. Kewajaran target output kegiatan;c. Lokasi pelaksanaan kegiatan.

BPKADa. Standar biaya daerah;b. Mempertimbangkan kinerja pelaksanaan

DAK (penyerapan dan capaian output) SKPD 3 th. sebelumnya;

c. Menilai kewajaran nilai usulan dari SKPD.

a. Menyusun rekapitulasi UsulanDAK semua bidang/subbidang/ subjenis DAK;

b. Menyusun surat pengantarkepala daerah

c. Mengajukan usulan DAK perbidang/subbidang, rekapitulasi usulan DAK, dansurat pengantar usulan DAK

kepada kepala Daerah

USULAN AWAL DAK & DATA PENDUKUNG

BERKAS USULAN

DAK

USULAN DAK FINAL PERBIDANG/SUBBIDANG dan

DATA PENDUKUNG

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (4): Peran Strategis

BAPPEDA Dalam Penyusunan Proposal DAK

22

Sekda mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda, BPKAD,

dan SKPD

Page 23: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (5): Mekanisme

Pengalokasian

PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

K/L Teknis Bappenas KemenkeuPenilaian mengacu pada:a. data teknis Usulan DAK;

b. perbandingan data teknis usulandaerah dengan data teknis K/L;

c. tingkat pencapaian SPM;

d. target output dan outcome:

• jangka menengah;

• per tahun secara nasional;

• dari dana TP dan KP.

Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:a. Data teknis Usulan DAK;

b. lokasi prioritas;

c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritasnasional dalam RKP dan RPJMN.

Menilai satuan biaya:a.Standar Biaya Masukan;b.Standar Biaya Keluaran usulan

K/L;c. Indeks kemahalan konstruksi.d.kinerja penyerapan DAK dan

tingkat capaian output fisiktahun sebelumnya.

Provinsi

a.Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota

b.Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi

23

Page 24: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (6):

Rencana dan Arah Kebijakan Pelaksanaan DAK

2018

Pelaksanaan berdasarkan pada Target Output yang

ditetapkan.

Acuan pelaksanaan adalah Perpres tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Fisik.

Penyaluran didasarkan pada kinerja penyerapan

dana dan ketercapaian output per bidang DAK Fisik.

Penyaluran dilakukan oleh KPPN untuk efisiensi,

efektivitas, dan governance.

24

Page 25: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Pemerintah Pusat 1. Mengetahui capaian target output DAK Fisik secara nasional dalam pemenuhan prioritas nasional;

2. Sebagai dasar pengambilan kebijakan RKP dan DAK Fisik tahun berikutnya.

Pemerintah Provinsi Sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan DAK:1. Mengetahui capaian target output DAK Fisik dari Kab/Kota dalam

wilayahnya dan target output yang menjadi kewajiban provinsi dalam pemenuhan prioritas nasional;

2. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan RKPD tahun berikutnya;

3. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan proposal DAK Fisik tahun berikutnya.

Bappeda

Sebagai wakil pemerintah pusat:Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi usulan proposal DAK Fisik dari Kab/Kota di wilayahnya pada tahun berikutnya.

Pemerintah Kab/Kota 1. Mengetahui capaian target output DAK Fisik setiap SKPD di Kab./Kota;

2. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana kerjadan prioritas daerah dalam RKPD tahun berikutnya;

3. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan proposal DAK Fisik semua SKPD kab./Kota tahun berikutnya

Bappeda

Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (7): Tahap Monev

25

Page 26: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Arah Kebijakan DAK Nonfisik 2018

Pengalokasian berdasarkan kebutuhan riil dan kapasitas daerah

Peningkatan kebijakan afirmasi terhadap daerah tertinggal, terdepan,

dan terluar (perbatasan)

Peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance

based dan pemantauan penggunaan DAK Nonfisik

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

c. Tunjangan Profesi Guru PNSD

d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

e. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus

f. BOK dan BOKB

g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan

h. Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan

JENIS DAK FISIK 2018

26

Page 27: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Sinergi antar Organisasi Perangkat di Daerah untuk Mendukung

Pelaksanaan Kebijakan DAK Fisik yang Optimal

APIP

Sinergi

Pembangunan

di Daerah

DPRD

SKPD

BAPPEDA

Bappeda mengkoordinasikan, mensinergikan, danmengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasipelaksanaan DAK Fisik di daerah.

27

BPKAD

BPKAD Pengelola DAK Fisik di RKUD, dansebagai koordinator dalam penyusunanpelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di daerah, baik dari sisi penggunaan dana danpencapaian output/outcome.

SEKDA

Page 28: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

KEMENTERIAN KEUANGAN

Daerah

Total Panjang Jalan

Kondisi Tidak Mantap Jumlah Puskesmas Jumlah Sekolah* Akses Terhadap* Rasio Gini**

Km Km (%)Rawat Inap

Non Rawat Inap

SD SMP Sanitasi Air Minum

Kab. Berau 1.288,93 519,69 40,3% 9 8 156 44 68,2% 70,3% 0,32

Kab. Kutai Kartanegara 2.193,02 812,67 37,1% 17 13 456 131 59,7% 68,9% 0,31

Kab. Kutai Barat 1.635,15 455,44 27,9% 13 5 208 52 20,7% 67,2% 0,28

Kab. Kutai Timur 1.105,764 343,41 31,1% 18 1 202 78 42,0% 58,0% 0,30

Kab. Paser 1.005,192 389,972 38,8% 9 8 215 64 54,3% 69,2% 0,30

Kota Balikpapan 501,18 17,3 3,5% 9 18 174 60 83,4% 95,1% 0,34

Kota Bontang 195,337 10,316 5,3% 1 5 56 33 90,0% 94,5% 0,35

Kota Samarinda 691,465 120,728 17,5% 6 18 226 91 87,7% 90,0% 0,31

Kab. Penajam Paser Utara 940,76 197,11 21,0% 9 2 104 29 63,1% 62,0% 0,32

Kab. Mahakam Ulu 233,693 62,676 26,8% 4 1 36 11 51,8% 12,7% #NA

Provinsi Kalimantan Timur 1.640,07 637,06 38,8%

28

Urgensi memahami kebutuhan daerah dalam penyusunan usulan DAK

Fisik: Data Infrastruktur dan Kondisi Sosial, Ekonomi & Layanan Publik

DaerahPendapatan/kapita Pertumbuhan

Ekonomi*Persalinan dg Tenaga

Kesehatan*Anak 12-23 bln dapat

imunisasi campak*APM* IPM* Penduduk

Miskin*Juta rupiah* SD SMP

Kab. Berau 145,70 5,1% 97,72% 79,18% 97,45% 87,96% 72,72 5,33%

Kab. Kutai Kartanegara 179,07 -10,7% 99,53% 84,63% 99,47% 76,89% 71,78 7,99%

Kab. Kutai Barat 144,60 -1,4% 83,41% 85,53% 97,91% 79,44% 69,34 8,33%

Kab. Kutai Timur 292,06 1,3% 83,77% 82,53% 98,80% 83,95% 70,76 9,31%

Kab. Paser 145,92 -1,0% 79,79% 97,60% 96,70% 67,18% 70,30 8,76%

Kota Balikpapan 120,32 2,6% 100,0% 80,08% 97,52% 76,97% 78,18 2,91%

Kota Bontang 352,88 5,8% 99,37% 91,21% 93,33% 79,68% 78,78 5,06%

Kota Samarinda 63,00 0,0% 95,65% 86,07% 93,63% 84,96% 78,69 4,82%

Kab. Penajam Paser Utara 48,13 1,9% 94,94% 96,39% 98,80% 73,91% 69,26 7,92%

Kab. Mahakam Ulu 74,65 3,1% 100% 89,53% 94,02% 62,09% 64,89 10,50%

Provinsi Kalimantan Timur 146,46 -1,3% 94,83% 84,94% 97,00% 79,06% 74,17 6,23%

Keterangan:• ** tahun 2014 dan * tahun 2015• Jumlah sekolah berdasarkan data rekapitulasi penerima BOS.• Data jumlah puskesmas dari Pusdatin Kemenkes.• Data jalan bersumber dari KemenPUPERA• Data lainnya bersumber dari BPS.

Page 29: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

Terima Kasih

29

Page 30: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

83 77131 111

49

264

541

68 88 79 92

493

919

311

38 46 50 29 42

149187

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mily

ar

Pembangunan Manusia Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan Pembangunan Sektor Unggulan

Infrastruktur

Perumahan,

Permukiman, Air

Minum & Sanitasi

Air Minum

Perumahan dan Permukiman

Sanitasi

Kesehatan & KB

Keluarga Berencana

Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Dasar

Pelayanan Kesehatan Kefarmasian

Pelayanan Kesehatan Rujukan

RS Rujukan dan Pratama

Sarpras Penunjang Kesehatan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan SD

Pendidikan SMA

Pendidikan SMK

Pendidikan SMP

Tambahan DAK Kesehatan

Energi Skala Kecil Energi Skala Kecil

Kedaulatan PanganIrigasi

Pertanian

Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan

Sarana Perdagangan,

Industri Kecil dan

Menengah, dan

Pariwisata

Industri Kecil dan

Menengah

Pariwisata

Tambahan DAK Irigasi

Konektivitas/Transportasi

Jalan

Perhubungan

Transportasi Perdesaan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kehutanan

Lingkungan Hidup

Prasarana Pemerintahan Daerah

Pemadam Kebakaran

Prasarana Pemda

Sapras Damkar

Sapras Satpol PP

Satpol PP

Sapras Daerah Tertinggal Sapras Daerah Tertinggal

Sapras Kawasan Perbatasan Sapras Kawasan Perbatasan

Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan

Pariwisata

Sarana Perdagangan

Sarana Perdagangan-Gudang

Sarana Perdagangan-Metrologi

Sarana Perdagangan-Pasar

Tambahan DAKJalan

Sarana Perdagangan

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK se-KALIMANTAN TIMUR 2011-2017

berdasarkan Tiga dimensi pembangunan

30

Page 31: KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/Dirjen_Perimbangan... · kebijakan pengelolaan dana transfer khusus tahun 2018 boediarso teguh

DR. BOEDIARSO TEGUH WIDODO, M.E.DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 23 Agustus 1958

Alamat Kantor : Gedung Radius Prawiro Lt. 9Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat

Riwayat Pendidikan

1970 SD Negeri Kutohardjo V, Rembang

1973 SMP Negeri II Rembang

1976 SMA Negeri II Rembang

1982 Sarjana EkonomiEkonomi UmumUniversitas Diponegoro

2005 Magister Ekonomi Keuangan Publik (Perencanaan danKebijakan Publik)Universitas Indonesia

2012 Doktor Ilmu EkonomiEkonomi PublikUniversitas Indonesia

Riwayat Pekerjaan

2000-2001 Kepala Pusat Analisa Belanja Negara,Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu

2001-2004 Kepala Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran,Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu

2004-2012 Direktur Penyusunan APBN,Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu

2012-2013 Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kemenkeu

Sep 2013-Nov 2013

Plt. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu

2013- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,Kemenkeu