Top Banner
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN DESA SESUAI UU NO. 6 TAHUN 2014 DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Oleh Drs. H. ANDI TALHA, M.Si (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sinjai)
22

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Desa Sesuai Uu No

Dec 17, 2015

Download

Documents

Muhammad Yusuf

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Desa Sesuai Uu No
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN DESA SESUAI UU NO. 6 TAHUN 2014 DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN DESA SESUAI UU NO. 6 TAHUN 2014 DAN PENANGGULANGAN KEMISKINANOleh Drs. H. ANDI TALHA, M.Si(Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sinjai)

PENDAHULUANSebagai bagian dari agenda Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahSebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa baik di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan lingkunganSebagai salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mempercepat kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Prinsip Dasar Kedudukan Desa Yang di kembangkan Dalam UU DesaPerpaduan self local community (semua pelaksanaan tugas pelayanan berbasisi masyarakat) dan self local governmentDikembangkan dan dijaga hak asal-usul, tradisional dan sosial budaya masyarakat, seperti misalnya: tanah kas desa, tambahan perahu, pasar desa, adat istiadat, dsb.Urusan lokal yang berkembang di desa, misalnya: jagabaya, ulu-ulu, modin, amir, dsbDidorong urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupate/kota/provinsi dan nasional

KONSTRUKSI DESA KE DEPANMAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA MENINGGALKAN JATI DIRINYA

DESA

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintaha NKRI Kedudukan:Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kotaDiakui dan dihormati dalam sistem Pemerintaha NKRI

9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019Mengahdirkan Kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negaraMembangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demoktatis, dan terpercayaMembangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuanMemperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas, korupsi, bermartabat dan terpercayaMeningkatkan kualitas hidup manusia indonesiaMeningkatkan produktivitas rakyatdan saing di pasar internasionalMewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestikMelakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Tujuan Pembangunan Desa(Pasal 78 UU Desa)DESA YANG KUAT, MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Prinsip Penggunaan Dana DesaDana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat DesaPenggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan SesaPemenuhan Kebutuhan DasarPembangunan sarana dan prasarana desaPengembangan potensi ekonomi lokalPemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat DesaPeningkatan kualitas proses perencanaan Desa;Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh; BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader Pemberdayaan masyarakat desa;Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa;Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan dan; danPeningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui 1) kelompok usaha ekonomi produktif; 2) kelompok perempuan; 3) kelompok tani; 4) kelompok masyarakat miskin; 5) kelompok nelayan; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan 9) kelompok lain sesuai kondisi desa.

Fokus koordiansi kemenko PMK di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Pembangunan Desa semesta Mengarahkan program pada keselarasan antara pemberdayaan masyarakat, pembangunan kawasan, aksesibilitas infrastruktur sosial-ekonomi, dan kearifan budaya lokalMemberikan prioritas pada kawasan desa 3T (Terdepan, Tertinggal, Terpencil)

UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang DesaRuang Lingkup Pendekatan Pembangunan Menjadi Landasan/Arah Kegiatan Pembangunan Oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa

Pengertian gerakan desa Gerakan pembangunan desa semesta (gerakan desa) adalah: Suatu upaya mengkoordinasikan, mensinkronisasikan mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan kementrian dan lembaga, pemerintah daerah, perdesaan untuk meningkatakan kualitas manusia dan kebudayaan, dengan memberikan prioritas pada wilayah tertinggal, terdepan dan terpencil (3T)

KENAPA PERLU GERAKAN DESATingkat kesejahteraan rakyat masih rendahIndeks pembangunan manusia di desa masih rendahKemiskinan di desa masih tinggiKesenjangan/ketimpangan/pedesaan yang belum dioptimalkan dalam pembangunan desaPotensi ekonomi di kawasan/pedesaan yang belum dioptimalkan dalam pembangunan desaRendahnya daya tarik masyarakat untuk tinggal di desa sehingga urbanisasi meningkatkan terusDesa masih menjadi objek pembangunan Rendahnya kerjasama antar desa/kawasan dalam pembangunan desaKawasan tertinggal, terluar dan terpencil (3T) belum mendapatkan perhatian khusus

Sasaran Gerkan Desa(sesuai dengan target RPJMN 2015-2019)Gerakan Desa ditunjukan untuk mengawal pencipptaan RPJMN 2015-2019 dalam mengentaskan minimal 5000 desa tertinggi dan menciptakan minimal 2000 desa MandiriPrioritas Sasaran GERAKAN DESA 5000 Desa s/d 20192000 Desa Mandiri s/d 2019Pengelompokan Perkembangan Desa

Variabel dan Indikator Perkembangan Desa(Variabel dan Indikator Dasar Berdasarkan Data Tersedia (Podes))

Target Pencapaian Sasaran Gerakan Desa(Sesuai dengan target RPJMN 2015-2019)Target GERAKAN DESA diprioritaskan untuk menangani desa-desa miskin kawasan 3T sebanyak 5000 desa sampai dengan 20192015Persiapan20162017201820194500 Desa5000 DesaExit/Evaluasi*) target 5000 Desa adalah target minimal

Target Pencapaian Sasaran Gerakan Desa(Sesuai target RPJMN 2015-2019)Target GERAKAN DESA membangun 2000 desa sampai dengan 20192015Persiapan20162017201820191800Desa2000 DesaExit/Evaluasi*) target 2000 Desa adalah target minimal

Peran K/L dan Data Stakeholders terkait dalam gerakan desa(melaksanakan membangun desa)Menyiapkan mapping dan identifikasi lokasi sasaran gerakan desa (desa berkembang dan desa di kawasan tertinggal, terluar, dan terpencil (3T) yang menjadi sasaran program dan kegiatan masing-masing)Inventarisasi program dan kegiatan yang mendukung gerakan desaBerkoordinasi dengan K/L terkait lainnya, pemda dan stakeholders di luar pemerintahan dalam pelaksanaan programMemonitor dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan

Alur Proses Pelaksanaan GERAKAN DESA

TERIMA KASIH