Top Banner
KEBIJAKAN PEMERINTAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS Direktorat Direktorat Jenderal Jenderal Minyak Minyak dan dan Gas Gas Bumi Bumi
21

KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

Feb 03, 2018

Download

Documents

VũDương
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

KEBIJAKAN PEMERINTAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASPADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

DirektoratDirektorat JenderalJenderal MinyakMinyak dandan Gas Gas BumiBumi

Page 2: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

PP 36 / 2004

UU No. 22/2001

Permen 0007/2005

Page 3: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

PemisahanPemisahan yang yang jelasjelas antaraantara sektorsektor HuluHulu dandan HilirHilir..PadaPada sektorsektor HuluHulu, , ““KuasaKuasa PertambanganPertambangan”” minyakminyak dandan gas gas bumibumidikembalikandikembalikan kepadakepada PemerintahPemerintah ((sebelumnyasebelumnya dipegangdipegang PertaminaPertamina). ). DiDisektorsektor HilirHilir, UU no. 22/2001 , UU no. 22/2001 mengamanatkanmengamanatkan dibukanyadibukanya sektorsektor yang yang sebelumnyasebelumnya dimonopolidimonopoli PertaminaPertamina..PadaPada kegiatankegiatan usahausaha HuluHulu dibentukdibentuk BadanBadan HukumHukum milikmilik Negara yang Negara yang disebutdisebut BadanBadan PelaksanaPelaksana keiatankeiatan usahausaha huluhulu MigasMigas (BP (BP MigasMigas) yang ) yang bertugasbertugas menandatanganimenandatangani KontrakKontrak KerjaKerja Sama, Sama, mengawasimengawasi pelaksanaanpelaksanaankontrakkontrak kerjakerja sama yang sama yang semulasemula beradaberada padapada PertaminaPertamina..SementaraSementara didi sektorsektor HilirHilir dibentukdibentuk BadanBadan PengaturPengatur (BPH (BPH MigasMigas). ). BadanBadanini akanini akan mengawasimengawasi pelaksanaanpelaksanaan aktivitasaktivitas didi sektorsektor HilirHilir MigasMigas, , terutamaterutamaketersediaanketersediaan dandan distribusidistribusi bahanbahan bakarbakar minyakminyak tertentutertentu ((BBMBBM) ) dandankegiatankegiatan usaha penyaluranusaha penyaluran gas gas alamalam didi pasarpasar dalamdalam negerinegeri. . SemulaSemula halhaliniini menjadimenjadi tanggungtanggung jawabjawab PertaminaPertamina..PertaminaPertamina menjadimenjadi PerusahaanPerusahaan ((perseropersero) ) milikmilik negaranegara dandan akanakan bertindakbertindaksebagaisebagai salahsalah satusatu pelakupelaku bisnisbisnis minyakminyak dandan gas gas bumibumi disektordisektor HuluHulumaupunmaupun dandan HilirHilir..

PELAKSANAAN UU NO. 22 / 2001PELAKSANAAN UU NO. 22 / 2001

Page 4: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

• Pengatur• Pemain

Pemain

Pengatur

Pengawas

Sebelum Sebelum SekarangSekarang

1970 - 2001 2001 - Saat ini ( UU Migas NO. 22/2001)

PERTAMINA (Pemerintah) Batas

KebijakanPemerintah

PERTAMINA& Pemain Lainnya

Hilir

HULU

FILOSOFI PERUBAHANFILOSOFI PERUBAHAN

Page 5: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

KewenanganKewenangan DalamDalam KegiatanKegiatan BBMBBMDitjen Migas

Pasar yang Ada

Feedstock Pengolahan Penyimpanan DistribusiPengecerNon-BBM Retail BBM

Kebijakan Umum

Standar Teknis

SpesifikasiTingkah Laku Bisnis

Etika Bisnis

Ijin &Lisensi

Sanksi

PenyelesaianPerselisihan

Suplai danDistribusi

Alokasi Volume

NominasiSupplier

Pasar yang BelumBerkembang

BPH Migas

WilayahNiaga

Page 6: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

KewenanganKewenangan DalamDalam KegiatanKegiatan GasGasDitjen Migas

Perantara Transmisi Distribusi

Kebijakan Umum

StandarTeknis

Spesifikasi

Tingkah Laku Bisnis

Etika Bisnis

Ijin Usaha

Lisensi Transmisi & Distribusi Gas

Sanksi-sanksi

Penyelesaian Perselisihan

BPH Migas

Mekanisme Tarif

Rencana Induk Transportasi dan Distribusi Gas

Page 7: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

PENERIMAAN NEGARADARI SEKTOR MIGAS

APBN

PERTAMINASEKTOR-SEKTOR EKONOMI

NON-PEMERINTAH

BBM (78%)

ENERGI LAIN(22 %)

PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

PENERIMAAN NEGARADARI SEKTOR NON-MIGAS

APBN

PERTAMINA & PEMAIN LAIN

SEKTOR-SEKTOR EKONOMINON-PEMERINTAH

BBM TERREGULASI UNTUKRUMAH TANGGA,;INDUSTRI KECIL;TRANSPORTASI UMUM;DAN STOCK NASIONAL

ENERGI LAIN

PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

BBM NON-REGULASI

-PENGURANGAN SUBSIDI BBM DAN MENJAGA KEAMANAN SUPLAI MINIMUM

-SUPLAI BBM YANG LEBIH EFISIEN DAN TRANSPARAN

-PENGALIHAN RISIKOKE SEKTOR SWASTA

-KEBEBASAN BAGI PERU-SAHAAN SWASTA UNTUKMERANCANG BUSINESS PLANMEREKA

KONSEP PENYEDIAAN BBM NASIONALKONSEP PENYEDIAAN BBM NASIONAL

Page 8: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

KONSEP PENYEDIAAN BBMKONSEP PENYEDIAAN BBM

JenisJenis BBM BBM TidakTidak DiDirregulasiegulasi

HargaHarga ditentukanditentukan oleholeh PemerintahPemerintah berdasarkanberdasarkan tingkattingkat keke--ekonomiannyaekonomiannya

ContohContoh : : AvigasAvigas, Jet Fuel, Marine Fuel Oil, , Jet Fuel, Marine Fuel Oil, BensinBensin TipeTipe tertentutertentu ((PertamaxPertamax--PertamaxPertamax Plus) Plus) Industrial Diesel Oil, Fuel OilIndustrial Diesel Oil, Fuel Oil

JenisJenis BBM BBM TertentuTertentu ((DiDirregulasiegulasi))-- Volume, Volume, jenisjenis, , hargaharga sertaserta target target konsumenkonsumen ditetapkanditetapkan oleholeh pemerintahpemerintah-- PenyediaanPenyediaan BBM BBM iniini mengandungmengandung unsurunsur subsidisubsidi-- ContohContoh : : BensinBensin ( RON 88 ), ( RON 88 ), MinyakMinyak TanahTanah, , MinyakMinyak Solar Solar

Page 9: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAKKEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAKVolume, Volume, HargaHarga , , PenyediaanPenyediaan dandan SpesifikasiSpesifikasi

GRADE B GRADE C

Producer/Supplier

Metode Suplai

Mekanisme Harga

Volume Penjualan

Target Suplai

Pedagang Besar

Pasar Terbuka

Harga Keekonomian

Permintaan Pasar

Pasar Terbuka

Pedagang Besar

Pasar Teregulasi

HargaKeekonomian

Permintaan Pasar

KelompokBerpendapatanMenengah Ke atas

PT PERTAMINA (Persero)(Sampai 2005)

Tender

Mekanisme disubsidi

Disetujui DPR berdasarkan Perkiraan sebenarnya daribeberapa Inst. Pemerintah

Kelompok BerpendapatanRendah, Pengguna PelayananMasyarakat

GRADE A

Spesifikasi Euro/WWFC/Euro/WWFC/SpesSpes. . IntiInti

Free Range (AFree Range (A--C)C) SpesifikasiSpesifikasi dandan namanama dagang dagang saatsaat iniini

Page 10: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

STRUKTUR PASAR SEBELUM UU No.22/2001STRUKTUR PASAR SEBELUM UU No.22/2001

PEMBANGKIT LISTRIK

INDUSTRI

JASA

TRANSPORTASI

RUMAH TANGGA

DEMAND

SUPPLY

PERMINTAAN PENAWARANMEKANISME

PERTAMINA

SUPPLY

HARGA REGULASI, VOLUME DAN JENIS

HARGA KEEKONOMIAN, VOLUME DAN JENIS

DEMAND

Page 11: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

STRUKTUR PASAR STRUKTUR PASAR PASCA PASCA UU No.22/UU No.22/20012001

PEMBANGKIT

INDUSTRI

JASA

TRANSPORTASI

CAD. RMH TANGGA& TRANSP. UMUM

SUPPLY

PERMINTAAN PENAWARANMEKANISME

PERTAMINA

PEMAIN-PEMAIN

BARU

SUPPLY

HARGA REGULASI, VOLUME DAN JENIS

HARGA KEEKONOMIAN DITENTUKAN PEMERINTAH, VOLUME DAN JENIS

DEMAND

DEMAND

DEMAND

SUPPLY

Page 12: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

RUANG LINGKUP PSO

Rumah Tangga, Pelanggan Kecil, Pemakai tertentu

lainnya

Masyarakat Umum, Industri, Komersial

Infrastruktur Dasar Perekonomian

Mekanisme PSO

Harga Subsidi

Mekanisme Pasar

Harga Keekonomian

Mekanisme PSO

Harga Subsidi

JENIS BBM TERTENTU BBM NON REGULASI CADANGAN BBMNASIONAL

BBM

Page 13: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

JENIS BBM TERTENTU

PENUGASAN LANGSUNG

LELANG

MEKANISME PSO

CADANGAN BBM NASIONAL

KEBUTUHAN BBM NASIONAL

BU MEMILIKIFASILITAS KILANG

KEKURANGANPASOKAN JENIS BBM

TERTENTUIMPOR

Page 14: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

STRUKTUR PASAR GAS BUMI SEBELUM UU No. 22/2001 STRUKTUR PASAR GAS BUMI SEBELUM UU No. 22/2001

PEMBANGKIT LISTRIK

INDUSTRI

JASA

TRANSPORTASI

RUMAH TANGGA

MONOPOLI ALAMI,VOLUM DIATURPASAR

PERMINTAAN TRANSPORTASI/DISTRIBUSI

PENAWARAN

PERTAMINATACJOB

PERDAGANGAN

KPS

PERTAMINATACJOB

KPS

PGN

HARGAKEEKONOMIANDANVOLUME

PERDAGANGAN/TRANSPORTASI

DEMAND

DEMANDDEMAND

SUPPLY

SUPPLY

SUPPLY

DEMAND

SUPPLY

Page 15: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

STRUKTUR PASAR GAS BUMI STRUKTUR PASAR GAS BUMI PASCA PASCA UU No. 22/2001 UU No. 22/2001

PEMBANGKIT LISTRIK

INDUSTRI

JASA

TRANSPORTASI

RUMAH TANGGA KECIL

PERTAMINA& KKS LAIN

KPS

PERTAMINAKPS & KKS LAIN

PEMAIN-PEMAIN

LAIN

PGN

PERMINTAAN PENAWARANTRANSPORTASI/DISTRIBUSI

PERDAGANGANPERDAGANGAN/TRANSPORTASI

TEREGULASI/SUBSIDI

OPEN ACCESS, VOLUME DIATUR PASAR DIBAWAH PENGAWASAN BADAN PENGATUR

MONOPOLIALAMI, VOLUME DIATUR PASAR

TEREGULASI/SUBSIDI

VOLUME DAN HARGA KEEKONOMIAN DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH

KONTRAK-KONTRAK KKS

DEMAND

DEMAND

DEMAND

DEMAND

DEMAND DEMAND

DEMAND

DEMAND DEMAND

SUPPLY

SUPPLYSUPPLY

SUPPLY SUPPLY

SUPPLY

SUPPLY

SUPPLY SUPPLY

Page 16: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

SetiapSetiap orangorang yang yang melakukanmelakukan ::PengolahanPengolahan tanpatanpa IzinIzin UsahaUsaha PengolahanPengolahan dipidanadipidana dengandengan pidanapidanapenjarapenjara paling lama 5 (lima) paling lama 5 (lima) tahuntahun dandan dendadenda paling paling tinggi tinggi RpRp. 50.000.000.000,. 50.000.000.000,-- (lima (lima puluhpuluh miliarmiliar rupiahrupiah).).PengangkutanPengangkutan tanpatanpa IzinIzin UsahaUsaha PengangkutanPengangkutan dipidanadipidana dengandenganpidanapidana penjarapenjara paling lama 4 (paling lama 4 (empatempat) ) tahuntahun dandan dendadenda paling paling tinggitinggi RpRp. 40.000.000.000,. 40.000.000.000,-- ((empatempat puluhpuluh miliarmiliar rupiahrupiah).).PenyimpananPenyimpanan tanpatanpa IzinIzin UsahaUsaha PeyimpananPeyimpanan dipidanadipidana dengandenganpidanapidana penjarapenjara paling lama 3 (paling lama 3 (tigatiga) ) tahuntahun dandan dendadenda paling paling tinggitinggiRpRp. 30.000.000.000,. 30.000.000.000,-- ((tigatiga puluhpuluh miliarmiliar rupiahrupiah).).NiagaNiaga tanpatanpa IzinIzin UsahaUsaha NiagaNiaga dipidanadipidana dengandengan pidanapidana penjarapenjarapaling lama 3 (paling lama 3 (tigatiga) ) tahuntahun dandan dendadenda paling paling tinggi tinggi RpRp. 30.000.000.000,. 30.000.000.000,-- ((tigatiga puluhpuluh miliarmiliar rupiahrupiah).).

KETENTUAN PIDANAKETENTUAN PIDANA

Page 17: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

POLA PENYEDIAAN BBM NASIONAL

ISU UTAMA ISU UTAMA YANG TERKAIT DENGAN DEREGULASI YANG TERKAIT DENGAN DEREGULASI

KEGIATAN USAHA HILIR MIGASKEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

SECURITY OF SUPPLY (CADANGAN BBM NASIONAL)

Jenis BBM yang dideregulasi

Kewajiban Pemerintah

REGULATEDPERTAMINA

• PERTAMINA & BADAN USAHA

UNREGULATED• PERTAMINA &

BADAN USAHA

MEKANISME PENENTUAN HARGA BBMTingkat ekonomi usaha: - Untuk menarik minat investor dalam kegiatan usaha hilir Migas- Untuk meyakinkan investor agar mau memasok BBM

Memperhatikan kepentingan masyarakat : Daya beli masyarakat yang berada di bawah harga ekonomi menjadi dasar kebijakan Pemerintah dalam pemberian Subsidi

Page 18: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

MATRIKS ORGANISASI PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HUKUM PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

ORGANISASI/ INSTITUSI

TUGAS KEWENANGAN DI BAWAH KOORDINASI

Memberikan dan mencabut Izin UsahaMenerapkan sanksi administratip

MESDM

MESDM

KAPOLRI

KEJAKSAAN AGUNG

Menindaklanjuti hasil penyidikan dariPOLRI

Melaksanakan prosedur penuntutanhukum

JAKSA AGUNG

JAKSAAGUNG

MENKOPOLHUKAM

Merekomendasikan pencabutan izinusahaMencabut izin wilayah distribusi niagaBBM

Penyidikan dan penyusunan BAP dalam rangka pendistribusian jenisBBM tertentu.

Koordinasi pengawasan pengendalianpemantauan di lapangan menghimpun data maupun informasiyang diperlukan dari semua instansimaupun pemerintah

MELAPOR KEPADA

DESDM/DITJEN MIGAS

Menyusun kebijakan Makro distribusidan pengawasan;Menetapkan volume distribusi BBMMenetapkan kebijakan harga.

MESDM

BPH MIGAS Melakukan pengaturan danpengawasan penyediaan danpendistribusian BBM;Menetapkan alokasi volume BBM;Menyusun sistem distribusi BBM.

Presidenmelalui

MESDM

POLRI Penegakkan hukum KAPOLRI

TIMDU Koordinasi terhadap pengawasan danpengendalian terhadap dampakkenaikan harga BBM;Koordinasi pengawasan danpengendalian penanggulanganpenyalahgunaan BBM.

MENKOPOLHUKAM

SISTEM DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN JENIS BBM TERTENTU (DIREGULASI)

Page 19: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

MATRIKS ORGANISASI PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HUKUM PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

ORGANISASI/ INSTITUSI

TUGAS KEWENANGAN DI BAWAH KOORDINASI

Melakukan pembinaan terhadapjaringan distribusi (KewenanganPertamina hanya sampai pangkalan)Memutuskan hubungan kerja danmemberikan sanksi administratip padapenyalur.

BPH MIGAS

Independen

BPH Migas

DEPERIN Melaksanakan pengembangan danpembinaan industri termasuk industri yang menggunakan jenis BBM tertentu.

• Menetapkan jenis industri.• Memberikan dan mencabut ijinUsaha.• Memantau konsumsi BBM industri

MESDM melaluiBPH MIGAS

MENPERIN

BPH Migas

Mengevaluasi danmengkomunikasikan hasil pemantauandan pengawasan kepada stakeholder.

Melakukan penyelidikan & enyidikanbersama-sama dengan POLRI dalamrangka pendistribusian jenis BBM tertentu.

Menetapkan dan melakukanpengawasan pelaksanaan HETMelakukan pengawasan terhadapalokasi pendistribusian jenis BBM tertentu

MELAPOR KEPADA

BADAN USAHA DIBERI PENUGASAN PSO/ PERTAMINA

Menyiapkan saluran distribusi seperti yang ditugaskan oleh BPH Migas.Bertanggung jawab terhadap kelancaranpendistribusian BBM sesuai denganpenugasan.

MESDM

Lembaga Independennon Pemerintah

• Mengkoordinasikan pemantauan danpengawasan oleh publik terhadap jaringandistribusi.• Melaksanakan sosialisasi dan edukasipublik terhadap jenis BBM tertentu.• Memfasilitasi pengaduan masyarakattentang penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu(subsidi)

InstansiTerkait

PEMDA KAB/KOTA Melaksanakan pengawasan pendistribusianjenis BBM tertentu di wilayah hukumnya. MENDAGRI

PPNS DESDM Melaksanakan penegakan hukum sesuaidengan UU No 22/2001 MESDM

SISTEM DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN JENIS BBM TERTENTU (DIREGULASI)

Page 20: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang

STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

BPH MIGAS

Instansi berwenang Unit Investigasi Unit Penyidik Unit Penerapan Hukum

MENKO POLHUKAM POLRI POLRI KEJARI

MESDM TIMDU PPNS DEPERIN

MENDAGRI PEMDA BU/PERTAMINA

INDEPENDEN

MENPERIN MIGAS

KAPOLRI Garis Pelaporan

Garis Koordinasi

KEJAGUNG

SISTEM DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN JENIS BBM TERTENTU (DIREGULASI)

Page 21: KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGASperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/112496... · disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang