Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pengelolaan ...jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity...Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pengelolaan Sampah Tahun

1

Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pengelolaan Sampah Tahun

2015

(studi kasus Tempat Pemerosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet Tanjungpinang

Timur)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh

IRNA LASTARI

NIM. 120565201168

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

ABSTRAK

2

Kota Tanjungpinang merupakan pusat Provinsi Kepulauan Riau, tingginya tingkat

perkembangan penduduk dan pertambahan jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang dari tahun ke

tahun semakin meningkat. Hasil dari aktifitas masyarakat ini adalah semakin banyak sampah-sampah

yang dihasilkan dari bahan-bahan yang habis pakai atau bahan-bahan yang tidak di pergunakan lagi

yang bersumber dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain

sebagainnya. Ini akan menimbulkan dampak langsung terhadap penumpukan sampah yang ada di

TPA. Kebersihan TPA dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, akan tetapi

semakin tingginya aktifitas penduduk maka semakin banyak sampah yang menumpuk yang

mengakibatkan kurang terkendalinya pengelolaan sampah yang ada di TPA sehingga mengakibatkan

penumpukan sampah yang melebihi kapasitas. Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini akan

berfokus pada Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap Pengelolaan sampah di TPA Ganet

Kota Tanjungpinang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari topik yang

peneliti angkat tentu yang harus dijawab adalah Kebikan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam

Pengelolaan Sampah di TPA Ganet. Konsep teori yang digunakan merupakan sebuah teori dari G.

shabbier Cheema dan Dennis A. Rondinelli yang menyatakan langkah-langkah implementasi

kebijakan, kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi

kebijakan dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Berdasarkan Analisis yang dilakukan maka dapat diketahui Indikator pengukuran: kondisi

lingkungan yang dilihat dengan adanya rencana kebijakan yang ditetapkan sudah belum dijalankan

sesuai prosedural, hubungan antar organisasi dengan kebijakan ditemukan masih perlu perbaikan

khusunya dalam kerja sama langsung karena kerja sama yang dilakukan masih belum menyeluruh

terhadap TPA dan masyarakat sekitar, sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan

memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah dan penumpukan sampah yang ada di TPA dan indikator

terakhir karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah memperbaiki kebijakan terhadap

program yang dibuat yang dilihat dari tindakan koreksi antar kerja sama yang dilakukan.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pengelolaan Sampah, TPA Ganet.

3

ABSTRACT

Tanjungpinang is the center of Riau Islands Province, the high level of population growth and

the increase of population in Tanjungpinang City from year to year increase. The result of this

community activity is the more waste generated from consumable materials or materials that are not

in use again that comes from household waste, industrial waste, garbage, and others. This will have a

direct impact on the accumulation of waste in the landfill. The cleanliness of the landfill is done by the

Department of Hygiene, Gardening and Cemetery, but the higher the activity of the population the

more accumulated garbage resulting in less controlled waste management in the landfill, resulting in

the accumulation of waste that exceeds capacity. Based on the above problems, this research will focus

on Tanjungpinang City Government Policy on Waste Management in TPA Ganet Tanjungpinang City.

In this study, researchers used qualitative research methods. From the topics that the

adoptive researcher of course to be answered is the Kebikan of Tanjungpinang City Government in

Waste Management at TPA Ganet. The concept of theory used is a theory of G. shabbier Cheema and

Dennis A. Rondinelli which states the steps of policy implementation, environmental conditions, inter-

organizational relations, organizational resources for policy implementation and the characteristics

and capabilities of implementing agents.

Based on the analysis conducted it can be known Indicator of measurement: environmental

conditions seen with the policy plan established has not been executed according to procedural, inter-

organization relationship with the policy found still need improvement especially in direct cooperation

because the cooperation is still not comprehensive to TPA And the surrounding community,

organizational resources for policy implementation to improve the waste management policy and

garbage deposition present in the landfill and the last indicator of the characteristics and capabilities

of the implementing agency is to improve the policy on the created program which is seen from the

corrective action taken between the cooperation.

Keywords: Tanjungpinang City Government Policy, Waste Management, TPA Ganet.

4

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sampah (refuse) adalah sebagian dari

sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi

atau sesuatu yang harus dibuang, yang

umumnya berasal dari kegiatan yang

dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan

industri), tetapi bukan biologis (karena human

waste tidak termasuk didalamnya) dan

umumnya bersifat padat. Sumber sampah bisa

bermacam-macam, diantaranya adalah: dari

rumah tangga, pasar, warung, kantor,

bangunan umum, industri, dan jalan.

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk

yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan

daerah pemukiman semakin luas dan padat.

Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut

menyebabkan bertambahnya sampah. Faktor

yang mempengaruhi jumlah sampah selain

aktivitas penduduk antara lain adalah: jumlah

atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan

sampah, keadaan geografi, musim dan waktu,

kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat

sosial ekonomi (Depkes RI., 1987).

Persoalan sampah tidak henti

hentinya untuk dibahas, karena berkaitan

dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu

sendiri. Olehnya penanggulangan sampah

bukan hanya urusan pemerintah semata akan

tetapi penanganannya membutuhkan

partisipasi masyarakat secara luas. Dalam hal

penanganan sampah dapat diasumsikan bahwa

laju produksi sampah tidak sebanding dengan

proses penanganannya. Hal tersebut tentu

memacu pemerintah daerah untuk lebih awal

memikirkan bagaimana strategi yang efisien

dalam menanggulangi masalah persampahan.

Dalam kapasitas kota sebagai sumber

pemenuhan kebutuhan manusia maka sudah

selayaknya untuk menyediakan berbagai

sarana dan prasarana yang memadai dalam

menjaga kelestarian lingkungan melalui

pengelolaan persampahan yang baik.

Jika masalah persampahan tidak

ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat

5

menimbulkan berbagai masalah, sampai pada

resiko bagi kesehatan manusia serta makhluk

lainnya. Pengelolaan persampahan yang baik

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

mencakup pengumpulan, pengangkutan,

pengelolaan dan pembuangannya. Setiap

kegiatan tersebut berkaitan antara satu dengan

lainnya dan saling berhubungan timbal balik.

Perkembangan produksi sampah

setiap harinya mengalami peningkatan yang

cukup tajam, olehnya diharapkan agar

pengelolaannya juga dilaksanakan secara

efektif dan efisien. Namun demikian,

berdasarkan pengamatan empiris terlihat

bahwa antara produksi sampah dengan

kemampuan untuk mengelola sampah tersebut

tidak seimbang. Penyebabnya adalah

terbatasnya sarana pengumpulan dan

pengangkutan sampah. Permasalahan ini

bukan hanya akan menjadi masalah jangka

pendek, tetapi akan menjadi masalah jangka

panjang, sehingga perlu disentuh dengan

kebijakan pemerintah daerah, dengan

demikian maka penangannya akan lebih

terintegrasi dengan hasil maksimal.

Tingginya tingkat perkembangan

penduduk dan pertambahan jumlah penduduk

di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun

semakin meningkat. Lajunya pertumbuhan

penduduk di kota Tanjungpinang,

mengakibatkan banyaknya aktifitas yang

terjadi di Kota Tanjungpinang. Pertambahan

jumlah penduduk ini di akibatkan, yaitu

perpindahan penduduk yang datang ke Kota

Tanjungpinang, maka sangat besar sekali

terjadinya permasalahan lingkungan dan juga

banyaknya aktifitas setiap harinya yang

dilakukan oleh masyarakat atau penduduk

Kota Tanjungpinang. Aktifitas yang dilakukan

oleh penduduk atau masyarakat Kota

Tanjungpinang akan berdampak kepada

kebersihan lingkungan kota. kebersihan di

lingkungan daerah merupakan suatu keindahan

dan kenyamanan yang di harapkan bagi

masyarakat yang bertempat tinggal di

daerahnya. Hasil dari aktifitas masyarakat ini

adalah semakin banyak sampah-sampah yang

dihasilkan dari bahan-bahan yang habis pakai

atau bahan-bahan yang tidak di pergunakan

lagi yang bersumber dari sampah rumah

tangga, sampah industri, sampah perdagangan,

dan lain sebagainnya yang ada di perkotaan

dan semakin meningkat jumlah sampah dari

tahun ke tahun. Ini akan menimbulkan dampak

langsung terhadap penumpukan sampah.

Sampah dari hasil masyarakat

tersebut akan dibuang ke Tempat Pembuangan

Sementara (TPS) yang sudah disediakan oleh

Pemerintah. Setelah sampah-sampah di

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) penuh

akan diangkut menggunakan truck seperti

dumptruck, armroll, pick up dan kaisar,yang

akan dibuang ke Tempat Pemerosesan Akhir

(TPA). Tidak hanya itu, sampah-sampah hasil

industri dan sampah pasar pun juga di angkut

setiap harinya yang akan berakhir di Tempat

Pemerosesan Akhir (TPA).

6

Berdasarkan Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2008 dapat dilihat pada gambar

sebagai berikut:

Kondisi ini diperparah dengan

dihasilkannya sampah sekitar 80 sampai 120

ton per hari diwilayah Tanjungpinang yang

dominan berasal dari pemukiman masyarakat

wilayah darat dan sejumlah aktifitas industri

dan pasar, pengelolaan sampah tersebut

diungkapkan oleh kepala bidang kebersihan

dari dinas kebersihan, pertamanan dan

pemakaman (DKPP) Kota Tanjungpinang,

Muhammad Yatim. Ia juga mengungkapkan

permasalahan pengelolaan sampah kompos

dan daur ulang juga dinilai belum mampu

menguranginya.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh

pengelolaan sampah yang masih kurang adalah

terjadinya pencemaran lingkungan, dalam

pengolahan sampah di TPA Sampah Ganet

tersebut menimbulkan berbagai dampak

negatif terhadap lingkungan di sekitarnya.

Dampak negatif, seperti: pencemaran air,

tanah dan udara, timbul berbagai penyakit,

banyak lalat, timbul bau yang tidak sedap,

terjadi kecelakaan kerja, dan lain sebagainya.

(Antarakepri.com).

Sebenarnya fasilitas pendukung dan

dasar di TPA Ganet sudah memadai. Mulai

dari ketersediaan alat berat, kantor, sumur

pantau, sarana air bersih, dan yang lainnya.

Hanya saja, perlu adanya peningkatan di

beberapa sisi. Seperti, di TPA sudah mengolah

sampah organik menjadi kompos, namun

masih sangat terbatas. Kurangnya, tenaga

pekerja menjadi salah satu masalah. Tak hanya

itu, pemanfataan gas metan juga belum

dilakukan di TPA Ganet

(tanjungpinangpos.co.id).

Menurut Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009

Tentang Sistem Pengelolaan Sampah yang

terdapat pada Bab III Sistem Pengelolaan

Sampah pasal 3, sistem pengelolaan sampah

adalah suatu kegiatan yang sistemasis,

menyeluruh dan berkesinambungan yang

meliputi pengurangan dan penanganan

sampah, pasal 4 Sistem Pengelolaan Sampah

sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi: a).

pengelolaan sampah, b). teknis pengelolaan

sampah, c). etika kebersihan lingkungan, Bab

IV Pengelolaan Sampah pasal 5 pengelolaan

sampah dilakukan dengan memperhatikan

jenis dan sifat sampah, pasal 6 Jenis Sampah

sebagaimana dimaksud pasal 5 terdiri dari:

a. Sampah basah (organik) adalah sampah yang

susunannya terdiri dari bahan yang mudah

membusuk;

7

b. Sampah kering (anorganik) adalah sampah

yang susunannya terdiri dari bahan yang

mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh

bahannya tidak mudah membusuk.

Pasal 7 Sifat Sampah sebagaimana

dimaksud Pasal 5 digolongkan menjadi:

a. Sampah umum, adalah sampah yang menurut

sifatnya dapat ditangani secara langsung;

b. Sampah khusus, adalah sampah yang menurut

sifatnya harus diproses terlebih dahulu

sebelum ditangani lebih lanjut.

Pasal 8 (1) Kegiatan Pengelolaan

Sampah dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman

dan Prasarana Wilayah atau Mitra Kerja yang

ditunjuk Dinas berdasarkan persyaratan yang

ditetapkan. (2) Mitra Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam

bentuk perjanjian. (3) Tata Cara Pelaksanaan

Mitra Kerja sebagaimana pada ayat 2

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Kegiatan sistem pengelolalan sampah

yang dilakukan oleh pemerintah Kota

Tanjungpinang dalam menyikapi hal ini.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang

Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan

dan Pemakaman sebagaimana menyebutkan

pada paragraph 3 seksi pengelolaan TPS dan

TPA pasal 12 terdapat pada poin 1 seksi

pengelolaan TPS dan TPA melaksanakan

penyelenggaraan pelayanan kebersihan TPS

dan TPA yang bertepat di Kecamatan

Tanjungpinang Timur sampah menumpuk dan

kurangnya kapasitas untuk pembuangan

sampah yang menggakibatkan penumpukan

sampah yang menggakibatkan aroma sampah

yang mencemari lingkungan sekitar TPA yang

meresahkan masyarakat sekitar TPA

(tanjungpinangpos.co.id).

Sebagaimana dijelaskan pada

Peraturan Walikota Tanjungpinang nomor 12

Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan,

Pertamanan Dan Pemakaman yang terdapat

pada paragraph 3 pasal 12 Seksi Pengelolaan

TPS dan TPA,yaitu:

1. Seksi Pengelolaan TPS dan TPA

melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan

pelayanan kebersihan TPS dan TPA.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan

TPS dan TPA menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis bidang pengelolaan TPS dan

TPA;

b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan

pelaksanaan program di bidang

penyelenggaraan pengelolaan TPS dan TPA;

c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan

TPS dan TPA;

d. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan

lahan, sarana dan prasarana TPS dan TPA;

e. Pelaksanaan pemantauan petugas TPS dan

TPA;

f. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan

pengembangan pengelolaan TPS dan TPA;

8

g. Pelaksanaan pendataan, pengkajian dan

penyajian data yang berkaitan dengan potensi,

peluang dan hambatan dalam pengelolaan TPS

dan TPA;

h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.

Dari petikan Undang-undang di atas

dapat dilihat bahwa urusan mengenai

kebersihan TPS dan TPA menjadi urusan dan

tanggung jawab Dinas Kebersihan Pertamanan

dan Pemakaman, melihat fenomena yang

terjadi maka peneliti tertarik untuk meneliti

bagaimana pengelolaan dari Dinas Kebersihan

Pertamanan dan Pemakaman dalam upaya

pengelolaan TPA yang ada di Kota

Tanjungpinang salah satunya TPA yang

berada di Tanjungpinang Timur sesuai

wewenang yang dimilikinya Pemerintah Kota

Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian diatas maka

peneliti tertarik untuk menenliti permasalahan

ini lebih lanjut, maka topik yang menjadi

pemasalahannya adalah mengenai Kebijakan

Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam

Pengelolaan Sampah di TPA Ganet.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas,

maka dapat ditarik suatu rumusan masalah

yaitu:

Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam

Pengelolaan Sampah di TPA Ganet?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

mengetahui dan mendeskripsikan penerapan

pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang

serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan

menganalisis kebijakan dan upaya Pemerintah

Kota dalam sistem mengelola sampah di Kota

Tanjungpinang khususnya TPA Ganet.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Memberikan tambahan wacana atau

pengayaan pustakaan tentang kebijakan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Di

Tanjungpinang dan sebagai referensi untuk

penelitian serupa dalam ruang lingkup serupa

yang lebih luas dan lebih mendalam.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam penyusunan kebijakan

oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang agar

pengelolaan sampah lebih diperhatikan.

II. Konsep Operasional

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir

Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut

terdapat faktor yang menentukan keberhasilan

suatu implementasi kebijakan yang diterapkan.

Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang

diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya

bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kebijakan. Pemerintah pusat

dalam melaksanakan kebijakan dapat

melakukan upaya untuk mendorong

pemerintahan daerah dalam program-program

9

pembangunan dan pelayanan yang sejalan

dengan kebijaksanaan nasional.

G. Shabbir Cheema dan Dennis A.

Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan program-program

pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-

faktor tersebut diantaranya:

1) Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat

mempengaruhi implementasi kebijakan, yang

dimaksud lingkungan ini mencakup

lingkungan sosio kultural serta keterlibatan

penerima program. Kondisi lingkungan terkait

dengan keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini

indikatornya keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.

2) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak

program, implementasi sebuah program perlu

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama

antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Hubungan antar organisasi terkait dengan

koordinasi antar instansi pelaksana program.

Dalam hal ini indikatornya adalah instansi apa

saja yang terlibat dan bagaimana koordinasi

yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem

pengelolaan sampah.

3) Sumber daya organisasi untuk implementasi

program. Implementasi kebijakan perlu

didukung sumber daya baik sumber daya

manusia (human resources) maupun sumber

daya non-manusia (non human resources).

Sumber daya organisasi terkait dengan daya

dukung aparatur pelaksanaan dan infrastruktur

dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini

indikatornya aparatur dan infrastruktur yang

memadai.

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan

agen pelaksana adalah mencakup struktur

birokrasi, norma-norma, dan pola-pola

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang

semuanya itu akan mempengaruhi

implementasi suatu program. Karakteristik dan

kemampuan agen pelaksana terkait dengan

sikap dari aparatur pelaksana program. Dalam

hal ini indikatornya objektif, professional.

III. Metode Penelitian

Burhan Bungin (2001: 15),

mengatakan bahwa: Metode atau aspek

kemetodean dalam rancangan penelitian

kualitatif sesungguhnya tidak dituntut untuk

dirinci sedemikian rupa. Untuk menganalisis

latar belakang masalah diatas, berikut aspek

yang penyusun Gunakan : Jenis penelitian,

Lokasi penelitian, Jenis Data, Populasi dan

Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif, artinya data yang

dikumpulkan bukan berupa angka-angka,

melainkan data tersebut berasal dari naskah

wawancara, catatan lapangan, dokumen

pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi

lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari

penelitian kualitatif ini adalah ingin

menggambarkan realita empirik di balik

10

fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Oleh karena itu penggunaan pendekatan

kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan

mencocokkan antara realita empirik dengan

teori yang berlaku dengan menggunakkan

metode diskriptif.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,

2006: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menhasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati.

Sedangkan menurut Keirl dan Miller

(dalam Moleong, 2006: 4) dalam Moleong

yang dimaksud dengan penelitian kualitatif

adalah “tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial yang secara fundamental

bergantung pada pengamatan pada manusia

pada kawasannya sendiri, dan berhubungan

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya

dan peristilahannya”.

Metode kualitatif adalah metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti

adalah sebagai instrument kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara gabungan,

analisis data bersifat induktif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna

dari pada generalisasi. Adapun pendekatan

eksplanasi penelitian ini adalah dengan

menggunakan penelitian deskriptif. Menurut

Prasetyo dan Jannah (dalam Bambang, 2012:

9) bahwa penelitian deskriptif ini adalah

“sebuah penelitian untuk memberikan

gambaran yang lebih detail mengenai suatu

gejala atau fenomena”. Sedangkan menurut

Sugiyono (2007:6) penelitian deskriptif adalah

penelitian yang dilakukan terhadap variabel

mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan

atau menggabungkan dengan variabel lain.

Dalam hal ini guna menganalisis data yang

diperoleh secara mendalam dan menyeluruh.

Menurut Jalaluddin Rahmat (2001:

24). Pendekatan ini menggunakan pendekatan

metode analitis deskriptif, yang mana

peneltian ini hanyalah memaparkan situasi dan

peristiwa. Penelitian dalam metode ini hanya

bersifat menuturkan dan menafsirkan data

yang ada, misalnya peristiwa yang dialami

atau tentang suatu proses yang sedang

berlangsung. Penelitian ini tidak mencari atau

menjelaskan suatu hubungan dan tidak

menguji hipotesis ataupun memuat prediksi.

Sehingga data yang diperoleh data deskriftif

yang berupa informasi lisan, seperti dari hasil

wawancara , struktur organisasi, dan lain-lain.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di

TPA Ganet Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Penentuan lokasi penelitian di Tanjungpinang

Timur merupakan salah satu Kecamatan yang

berada di Kota Tanjungpinang yang

merupakan sasaran pelaksanaan Dinas

Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

merupakan salah satu kecamatan yang

lumayan padat penduduknya. Lokasi

penelitian yang dipilih adalah wilayah kerja

11

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman Kota Tanjungpinang.

3. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong

(2002: 112), sumber data utama dalam

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan

tindakan. Selebihnya adalah data tambahan

seperti dokumen dan lain sebagainya. Sumber

data berdasarkan jenisnya dibagi dalam dua

kelompok, yaitu:

a. Data primer adalah data yang diperoleh

langsung dari pihak terkait dengan objek yang

diteliti. Data primer sebagai sumber data

utama diperoleh langsung dari penelitian

lapangan melalui wawancara kepada informan

yang menguasai permasalahan dan observasi

langsung ke tempat terjadinya peristiwa

dengan pelaku yang terkait dengan peran

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam

menjaga dan mengelola sampah.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh

secara tidak langsung dari objek yang diteliti,

namun diusahakan pihak lain, yaitu dokumen

yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Data sekunder diperoleh melalui catatan-

catatan atau dokumentasi resmi lainnya yang

mendukung data primer, yaitu dokumentasi,

data laporan atau arsip-arsip tentang Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota

Tanjungpinang. Oleh karena itu, batasan data

sekunder mencakup data yang mendukung isi

dan pembahasan yang berkaitan dengan

penelitian tersebut.

4. Informan penelitian

Informan adalah orang yang memiliki

informasi tentang objek yang ingin diketahui

dalam penelitian. Secara teknis informan

adalah orang yang dapat memberikan

penjelasan tentang suatu kejadian secara

terperinci untuk memudahkan peneliti dalam

melakukan penelitian yang dilakukan.

Menurut Sugiyono (2011: 221) ada beberapa

kriteria untuk mengetahui apakah seseorang

memiliki kapasitas untuk dipilih sebagai

informan, yaitu sebagai berikut:

a) Mereka yang memahami atau menguasai

sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga

sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga

dihayatinya.

b) Mereka yang tergolong masih sedang

berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang

tengah diteliti.

c) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan

informasi hasil “kemasannya” sendiri.

d) Mereka yang mempunyai waktu yang

memadai untuk dimintai informasi.

e) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup

asing” dengan penelitian sehingga lebih

menggairahkan untuk dijadikan semacam guru

atau narasumber.

Informan adalah orang yang memberikan

informasi. Dengan pengertian ini maka

informan dapat dikatakan sama dengan

responden, apabila pemeberian keterangannya

karena dipancing oleh pihak peneliti, istilah

“informan” ini banyak digunakan dalam

penelitian kualitatif menurut Arikunto (2013:

188).

12

Dalam penelitian ini, untuk

memperoleh informasi dalam penelitian ini

menggunakan sebutan informan, informan

adalah orang yang memberikan informasi.

Dalam menentukan jumlah informan peneliti

menggunakan teknik purposive sampling.

Menurut Sugiyono (2012: 96) mendefinisikan

purposive sampling yaitu teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan teknik purposive sampling

tersebut maka peneliti mengambil informan

sebanyak 10 orang dan 2 orang informan kunci

(key informan).

Dengan kata lain unit sampel yang

diambil disesuaikan dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu yang ditetapkan

berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam

penelitian ini, peneliti mengambil informan

atau narasumber yang memenuhi kualifikasi,

yang mana terdiri atas:

1. Informan kunci (key informan) yang terdiri

dari KepalaBidang Kebersihan dan Kepala

Seksi Kebersihan.

2. Informan terdiri dari BLH (Badan Lingkungan

Hidup), LSM ALIM (Air Lingkungan dan

Manusia), petugas kebersihan dan masyarakat

di sekitar TPA.

G. Teknis Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

mana yang penting dan yang akan

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang

lain.

IV. PEMBAHASAN

A. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi

implementasi kebijakan, yang dimaksud

lingkungan ini mencakup lingkungan sosio

kultural serta keterlibatan penerima program.

Kondisi lingkungan terkait dengan keterlibatan

masyarakat dalam pelaksanaan suatu program.

Dalam hal ini indikatornya keterlibatan

masyarakat dalam pelaksanaan sistem

pengelolaan sampah.

Terkait dengan penelitian ini,

pertama yang harus dilihat tentu mengenai

kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang

khususnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman Kota Tanjungpinang dalam

pengelolaan sampah di TPA Ganet. Peneliti

akan membahas bagaimana alur proses

penanganan sampah di TPA Ganet.

Dari data Dinas Kebersihan,

Pertamanan dan Pemakaman proses

penanganan sampah di Tempat Pemerosesan

Akhir Sampah (TPA) Ganet dilakukan dengan

cara berikut ini:

1. Penanganan Sampah

Yang diizinkan masuk TPA sampah

rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga.

13

a. Penerimaan dan Penimbangan Sampah yang

masuk TPA

TPA Ganet saat ini telah memiliki

timbangan dengan sistem komputer, dimana

data sampah telah ditimbang dapat disimpan,

sehingga memu dahkan data diperlukan setiap

waktu.

b. Pencatatan Sampah.

Dengan menggunakan komputer,

sampah yang masuk dicatat berat, tgl, jam

masuk dan keluar, nopol (no pintu )kendaraan,

nama supir.

c. Pembongkaran Sampah.

Setelah didata, sampah dibawa

menuju tempat pembongkaran (titik bongkar)

yang telah ditentukan oleh Pengawas

Lapangan.

1. Dititik bongkar, dilakukan pengambilan

sampah organik oleh petugas TPA, pemulung

mengambil bagian-bagian sampah yang masih

bisa dimafaatkan atau yang masih

mempunyai nilai ekonomi.

2. Rata-rata setiap harinya sampah yang masuk

di titik bongkar sebanyak

d. Penyebaran dan Pemerataan Sampah :

1. Menunju titik penyebaran sampah yang telah

ditentukan, dan dilakukan perataan sampah

menggunakan alat berat buldozer dan

excavator.

2. Pembentukan sel sampah harian,

3. Perataan sel sampah yang telah terbentuk.

4. Ketinggian sel sampah 1,5 meter

e. Pemadatan Sel Sampah

1. Pemadatan dilakukan setelah terbentuk bidang

sel sampah.

2. Untuk mencapai tingkat kompaksi yang tinggi,

pelintasan alat berat (buldozer/excavator)

sebanyak 5 kali pada bidang sampah yang

sama

3. Dilakukan pada sore hari, karena frekwensi

kendaraan yang masuk tidak banyak.

2. Penutupan Tanah

1. Dilakukan penutupan dengan tanah penutup

pada didang sel sampah yang telah dipadatkan.

2. Dilakukan pada sore hari, dengan ketebalan

tanah 20-30 cm (penutup harian)

3. Berfungsi sebagai :

a) Kontrol kelembaban sampah.

b) Mencegah tersebarnya sampah,

c) Mencegah timbulnya bau dan pertumbuhan

binatang/vektor penyakit

d) Mencegah kebakaran akibat pembentukan gas

methan sampah

3. Penangan Lindi (Leachet)

1. Penanganan Lindi di Tpa Ganet menerapkan

konsep konvensional.(gravitasi)

2. Memiliki IPL pada Zona 4 dan 3.

3. Pemantauan Lindi masih terbatas pada

pemantauan ph kolam stabilisasi/anaerob dan

kolam maturasi

4. Melakukan resirkulasi lindi ke timbunan

sampah dan ke kolam stabilisasi.

4. Penanganan Gas.

a. Pada lokasi Lahan Urug sampah Zona 4 telah

terpasang penangkap gas saat lahah urug

sampah pertama kali dioperasikan, meliputi:

14

a. Ventilasi (pipa perforasi) horizontal: untuk

mengalirkan lindi.

b. Ventilasi (pipa peforasi) vertikal:

mengarahkan dan mengalirkan gas yang

terbentuk ke atas.

b. Ventilasi (pipa perforasi) akhir dilakukan pada

Zona 3. dibangun setelah terbentuknya

timbunan akhir sampah.

c. Penyambungan pipa mengikuti ketinggian

penimbunan sampah (dilakukan bertahap).

d. Pemanfaatan gas dari sampah sudah dilakukan

di TPA Ganet, yaitu untuk bbm genset dan

keperluan memasak rumah tangga disekitar

TPA.

e. Jumlah rumah tangga yang telah tersambung

sebanyak 15 KK.

f. Dilakukan juga pembakaran gas menggunakan

gas flare, yang bertujuan untuk mengkonversi

CH4 menjadi CO2, sehingga mengurangi efek

rumah kaca (green house effect).

B. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program,

implementasi sebuah program perlu dukungan

dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar

instansi bagi keberhasilan suatu program.

Hubungan antar organisasi terkait dengan

koordinasi antar instansi pelaksana program.

Dalam hal ini indikatornya adalah instansi apa

saja yang terlibat dan bagaimana koordinasi

yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem

pengelolaan sampah.

Dalam pembahasan ini peneliti akan

membahas instansi apa saja yang terlibat

dalam melaksanakan pengelolaan sampah di

TPA Ganet serta bagaimana koordinasi antara

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman Kota Tanjungpinang dengan

instansi-instansi tersebut.

Kerjasama Dinas Kebersihan,

Pertamanan dan Pemakaman dengan Dinas

Kesehatan adalah mengenai Kesehatan

Lingkungan TPA Ganet, dalam hal ini mereka

mencegah dampak pengelolaan sampah

terhadap kesehatan petugas, para pemulung

maupun masyarakat di sekitar di TPA Ganet.

Dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan

pengecekan kesehatan para petugas, pemulung

dan masyarakat disekitar TPA Ganet dalam

setahun dua kali hal ini untuk mencegah

terjadinya wabah penyakit pada para petugas,

pemulung dan masyarakat sekitar.

Hal ini juga sejalan dengan kerjasama

yang dilakukan Dinas Kebersihan, Pertamanan

dan Pemakaman bersama dengan BLH Kota

Tanjungpinang. Kerjasama dengan BLH

tersebut adalah dalam hal ini mereka

melakukan pemeriksaan air lindi, limbah dan

pencemaran udara. Dalam hal ini BLH

melakukan pengecekan air lindi, limbah dan

pencemaran udara yaitu tiga bulan sekali agar

tidak terjadinya pencemaran udara dan

pencemaran air di lingkungan masyarakat.

C. Sumber daya organisasi untuk

implementasi program.

Implementasi kebijakan perlu

didukung sumber daya baik sumber daya

manusia (human resources) maupun sumber

15

daya non-manusia (non human resources).

Sumber daya organisasi terkait dengan daya

dukung aparatur pelaksanaan dan infrastruktur

dalam pelaksanaan program. Adapun aspek-

aspek sumber daya organisasi dalam

pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA

Ganet oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman Kota Tanjungpinang antara lain:

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan

salah satu unsur penunjang yang sangat

urgen dalam sebuah organisasi. SDM

merupakan suatu asset atau modal non-

material yang harus tersedia dengan baik bagi

terwujudnya tujuan dari sebuah organisasi

yang merupakan motor penggerak bagi

pelaksanaan segala program dan kegiatan

dari sebuah organisasi.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan

sampah di TPA Ganet tidak hanya

membutuhkan sarana prasarana berupa

perlengkapan peralatan dalam pengelolaan

sampah, namun juga dibutuhkan sumber daya

yang baik dalam pengelolaan sampah yang

telah dibuat.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana atau lebih

dikenal dengan peralatan adalah setiap benda

atau alat yang dipergunakan untuk

memperlancar atau mempermudah pekerjaan

atau gerak aktivitas dari Pemerintahan Daerah.

Untuk dapat memperlancar daya

kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman, maka diperlukan adanya

peralatan yang baik dalam arti cukup dalam

jumlah dan efisien, efektif serta praktis dalam

penggunaannya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan

sampah di TPA Ganet, sarana dan prasarana

yang tersedia antara lain:

No Fasilitas Jenis Fasilitas Jumlah

1. Fasilitas

Pelindung

Lingkungan

Instalasi

Pengelolaan

Lindi (IPL)

1

Zona

Penyangga

Sumur

Uji/Pantau

3

Lapisan Kedap

Air

1

Pengumpul

Lindi

1

Penanganan

Gas (Pipa

Panangkap

Gas).

5

2. Fasilitas

Penunjang

Bengkel 1

Garasi 1

Jembatan

Timbang

1

Pos Pencatatan 1

Tempat

Pencucian

1

Bangunan

Laboratorium

1

Tempat Parkir 1

Alat P3K 1

16

Truk Tangki

Air

1

Rumah

Penjaga

1

Mes Petugas

TPA

1

3. Fasilitas

Operasional

Dump truk 20 unit

Buldozer 2 unit

Excavator 1 unit

Loader 1 unit

Jumlah Unit Keseluruhan 46

D. Karakteristik dan kemampuan agen

pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan

kemampuan agen pelaksana adalah mencakup

struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang

semuanya itu akan mempengaruhi

implementasi suatu program. Karakteristik dan

kemampuan agen pelaksana terkait dengan

sikap dari aparatur pelaksana program. Dalam

hal ini indikatornya objektif, professional.

Karakteristik dan kemampuan agen

pelaksana menjadi sangat penting sebab hal ini

terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab

dari setiap pihak yang terlibat untuk

mensukseskan kebijakan pengelolaan sampah

yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan

pengelolaan sampah di TPA Ganet oleh Dinas

Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman

Kota Tanjungpinang, pembahasan pada

indikator ini tentu pada sikap petugas

pelaksana baik itu dalam pelaksanaan

pengelolaan sampah di TPA Ganet maupun

pelaksanaan kerja Dinas-dinas terkait

Mengenai sikap dari masyarakat

sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam

pengelolaan sampah, dalam hal ini pun peneliti

menilai belum baik khususnya dalam

pelaksanaan proses 3R. Seperti yang kita

bahas sebelumnya bahwa masyarakat ikut

terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan

sampah. Ketelibatan ini memang tidak secara

langsung didalam proses pengelolaannya,

namun keterlibatan sebagai salah satu

penghasil sampah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Kota

Tanjungpinang dalam pengelolaan sampah di

TPA Ganet merupakan salah satu tugas dari

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman. Kebijakan terhadap pengelolaan

sampah di TPA Ganet ini dilakukan untuk

meminimalisirkan persampahan yang di ada di

TPA Ganet agar dampak dari penumpukan

sampah di TPA Ganet dapat mengurangi

persampahan dari sumber-sumber sampah

yang ada di Kota Tanjungpinang ini. Dengan

dilakukannya Kebijakan dan diterapkan proses

3R ini diharapkan agar dapat mengurangi

pengelolaan sampah yang masuk ke TPA

Ganet dan dapat mewujudkan pembangunan

Kota Tanjungpinang yang harmonis,

berkelanjutan dan lestari.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

17

Pemakaman Kota Tanjungpinang dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari sisi kondisi lingkungan, maka

dalam implementasi pengelolaan sampah di

TPA Ganet masyarakat memang tidak terlibat

langsung akan tetapi keterlibatan masyarakat

dalam proses pengelolaan sampah yaitu dalam

proses pengurangan sampah melalui proses 3R

(Reduce, Reuse dan Reycle). Dalam

pelaksanaan selama ini masyarakat disekitar

TPA Ganet belum melaksanakan proses 3R,

karena menurut informan yang peneliti

wawancarai Dinas Kebersiahan, Pertamanan

dan Pemakaman belum ada memberikan

sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat

terkait 3R tersebut sehingga masyarakat belum

memahami.

2. Dari sisi hubungan antar organisasi

dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di

TPA Ganet Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman Kota Tanjungpinang bekerjasama

dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam bidang

menyediakan sarana dan prasarana, Dinas

Kesehatan dalam bidang kesehatan lingkungan

masyarakat di TPA Ganet dan BLH dalam

bidang pencegahan dampak lingkungan yang

timbul dari pengelolaan sampah di TPA Ganet.

Sejauh ini mengenai koordinasi terkait

instansi-instansi di atas sudah cukup baik,

namun dalam dalam hal pelaksanaan peran

dinas kesehatan dan BLH belum baik dalam

hal menanggapi masalah-masalah kesehatan

maupun pencemaran lingkungan.

3. Dari sisi sumber daya organisasi

untuk implementasi program. Aspek Sumber

daya Manusia dalam pelaksanaan sejauh ini

sudah baik. Namun masih kekurangan dalam

hal petugas lapangan terutama yang mengurusi

pemilahan sampah. SDM dalam pengelolaan

sampah di TPA Ganet ini terdiri dari 26

Petugas TPA dan dibantu oleh petugas dari

Dinas Pekerjaan umum. Sedangkan dalam hal

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan

pengelolaan sampah di TPA Ganet sudah

cukup baik, namun masih kekurangan dalam

hal fasilitas operasional seperti Buldozer,

Loader, Excavator dan Dump truck.

4. Dari sisi karakteristik dan

kemampuan agen pelaksana dalam

pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA

Ganet masih belum baik. Hal ini ditinjau dari

data yang diperoleh peneliti bahwa petugas

pelaksana dalam hal ini belum maksimal

dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya. Disamping masih kurangnya

partisipasi masyarakat dalam melaksanakan

perannya, tentu dibutuhkan sikap yang baik

dari petugas pelaksana tersebut dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman, maka saran yang dapat peneliti

berikan sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Kebersihan, Pertamanan

dan Pemakaman, lebih memperhatikan kondisi

lingkungan sekitar TPA Ganet dan

18

memanfaatkan sampah yang menghasilkan

nilai jual untuk masyarakat sekitar TPA, dan

langkah selanjutnya mensosialisasikan

program 3R ini.

2. Untuk Dinas terkait agar dapat terjun

langsung ke TPA untuk melihat kondisi

masyarakat di sekitar TPA agar lebih

memperhatikan kesehatan masyarakat yang

ada di sekitar TPA Ganet karena pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab dari para agen

pelaksana sangat penting melaksanakan

kebijakan yang dibuat.

3. Untuk masyarakat lebih memahami

pentingnya 3R ini dan meningkatkan

partisipasinya dalam proses pengelolaan 3R

tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan

pememrintah tidak hanya bergantung pada

aparat pelaksanaan namun juga pada

keterlibatan masyarakat untuk mendukung

kebijakan yang dibuat.

19

Daftar pustaka

Literature buku

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:

Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van

Horn: The Policy.

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta. Bandung

Alex S. Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik.: Pustaka

Baru Press. Yogyakarta, 2012.

Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, media pressindo, 2008

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif

dan Kualitatif. Surabaya : Airlangga University Press

------------------. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada

Daniel, Valerina. Easy Green Living. Hikmah. Bandung, 2009.

Effendi Hariandja, Marihot Tua.. Manajemen Sumber DayaManusia (pengadaan,

pengembangan, pengkompensasian, dan peningkatan produktivitas

pegawai), PT. Grasindo. Jakarta : 2002.

Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja

Rosdakarya.

--------------------. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Miles MB dan AM Huberman, Analisa Data Kualitatif, UI Press, Jakarta 1994.

20

Hj.Erliana Hasana, Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan,

Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

H. Inu Kencana Syafiie, ilmu pemerintahan, PT bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Teori

dan aplikasinya, Jakarta : Rajawali Pers

Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta, UNS Pres, 1990.

Y.W. Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT Renika Cipta,

jakarta, 1996.

Literature Jurnal

Mohamad Rizal, Analisis pengelolaan persampahan perkotaan,2008.

Lillis Sulistyorini, Pengelolaan sampah, 2005.

Rika Pratiwi Wulandari dkk, Naskah Publikasi, manajemen pengelolaan sampah di

tempat pemrosesan akhir Sampah (tpa) ganet pada kantor dinas tata kota

kebersihan Pertamanan dan pemakaman kota tanjungpinang, 2004.

Tri Sukrorini Dkk, Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan Di

Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Putri Cempo Surakarta, 2014

Literature perundang-undangan

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas

Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem

Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sampah.

21

Literature website

http://www.antarakepri.com/berita/37059/produksi-sampah-tanjungpinang-capai-80-

120-ton-per-hari, diakses tanggal 28 april 2016.

http://www.tanjungpinangpos.co.id/2014/97375/pengolahan-sampah-masih-kurang/,

diakses tanggal 29 april 2016.

http://www.menlh.go.id/sampah-di-indonesia-sudah-memasuki-stadium-iv/,1 mei

2016.