Kebijakan Pembatasan Impor Holtikultura Indonesia

8/18/2019 Kebijakan Pembatasan Impor Holtikultura Indonesia

1/21

Kebijakan Pembatasan Impor…, Makalah Presentasi Kelompok, Pascasarjana HI UGM, 2015

1 Universitas Gadjah Mada

Kebijakan Pembatasan Impor Holtikultura Indonesia

Bab I

A. Latar Belakang Masalah

Pada Bulan September 2012, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan

Republik Indonesia menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 60/M-

DAG/PER/9/2012 tentang kebijakan pembatasan pintu masuk bagi produk impor hortikultura.

Kebijakan ini merupakan penundaan atas penerapan Peraturan Menteri Perdagangan

(Permendag) Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

yang sedianya ditetapkan mulai berlaku 15 Juni 2012. 1 Pada pasal 9 ayat 6 dan 7 pada peraturan

tersebut, dijelaskan bahwa produk impor hanya boleh masuk melalui Pelabuhan dan Bandara

yang telah terkoneksi dengan sistem Indonesia Nasional Single Window (INSW).

Hingga saat ini, sistem pelayanan izin ekspor-impor melalui portal INSW baru berlaku

di lima pintu Pelabuhan utama di Indonesia, yakni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, dan

Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Akan tetapi, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, tidak lagi

ditetapkan sebagai pintu masuk karena keterbatasan kemampuan laboratorium karantina dan

keamanan pangan, serta jumlah petugas karantina yang tidak memadai jika dibandingkan

dengan jumlah komoditas yang harus diperiksa, serta telah ditemukan beberapa kasus yang

dapat mengancam pertanian Indonesia berdasarkan kegiatan pemeriksaan karantina dan

keamanan pangan. 2

Pada bulan September 2012, Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga

mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Peraturan tersebut juga mengatur tentang 7

komoditas hortikultura yang dibatasi jumlah kuota impornya ke Indonesia, dan 13 komoditas

yang dilarang masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kementerian Pertanian tidak

merekomendasi impor untuk enam jenis buah yaitu: durian, nanas, melon, pisang, mangga dan

1 W. Winardi, “Dampak Pembatasan Impor Hortikultura Terhadap Aktivitas Perekonomian, Tingkat Harga danKesejahteraan”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 16, No. 1, Juli 2013, Hal. 22.

2 Rafika Sari, “Tingkat Inflasi dan Kebijakan Pembatasan Impor Hortikultura”, Info Singkat Ekonomi danKebijakan Publik, Vol. V, No. 05/I/P3DI, Maret 2013, Hal. 14.


2/21



pepaya. Selain itu, empat jenis sayuran juga dilarang masuk ke Indonesia yaitu: kentang, kubis,

wortel dan cabai serta tiga jenis bunga yaitu: krisan, anggrek dan helicona.

Kedua peraturan menteri tersebut, praktis langsung menuai kontroversi tidak hanya di

dalam negeri, tetapi juga oleh beberapa negara pengekspor produk hortikultura ke Indonesia

(mitra perdagangan Indonesia). Kebijakan tersebut oleh kalangan luas disebut sebagai

kebijakan pembatasan produk impor hortikultura. Bentuk kebijakan ini oleh banyak pihak

diarahkan sebagai bentuk kebijakan non tarif ( non-tariff barriers ) karena akibat dari kebijakan

ini adalah berkurangnya produk impor holtikultura yang masuk ke negara Indonesia yang

dikuatirkan akan menimbulkan ekses negatif terhadap stabilitas perekonomian nasional

Indonesia, dan memunculkan resistensi dari para mitra perdagangan luar negeri Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan

pokok permasalahan yaitu:

1. Mengapa Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan impor produk holtikultura?

2. Bagaimana dampak penerapan kebijakan pembatasan impor holtikultura terhadap

perekonomian nasional?

C. Landasan Berfikir

Untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana dirumuskan oleh penulis, dalam

hal ini, penulis menggunakan kerangka teoritis Teori Pilihan Publik dan kerangka konseptual

Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar.

C.1 Teori Kebijakan Publik ( Public Policy Theory )

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan

(termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan

pejabat pemerintah 3. Kebijakan publik menurut Dye adalah apapun pilihan Pemerintahuntuk dilakukan atau tidak dilakukan ( public policy is whatever governments choose to

do or not to do ). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu

yang tidak dilakukan oleh pemerintah, disamping yang dilakukan oleh pemerintah

3 William N. Dunn. 2003. Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition (Terjemahan). Yogyakarta:Gajah Mada University Press, Hal. 109.


3/21



ketika menghadapi suatu masalah publik 4. Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut

mengandung 2 (dua) makna yaitu: (1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan

pemerintah, bukan oleh swasta dan (2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang

harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan publik memuat sejumlah kriteria seperti dikemukakan oleh Anderson

berikut yaitu: (1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan

tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah. (2) Kebijakan publik

berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah. (3) Kebijakan

publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan

merupakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. (4) Bersifat positif dalam arti

merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu. (5)

Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada

peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa ( authoritative )5.

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan tersebut di atas, berikut ini disajikan

tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik yaitu:

Proses Pembentukan Kebijakan Publik

Berdasarkan alur pembentukan kebijakan publik, proses pembentukannya dapat

dijelaskan sebagai berikut yaitu: (1) Perumusan masalah , membantu menemukan

asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan

tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan

merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. (2) Formulasi Kebijakan ,

peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentangmasalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif,

termasuk melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial dan

secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang

diusulkan dan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam

4 A. G. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 2.5 James E. Anderson. 1979. Public Policy Making. New York: Holt, Renehart and Wisto, Hal. 10.

PerumusanMasalah

FormulasiKebijakan

ImplementasiKebijakan

EvaluasiKebijakan

RekomendasiKebijakan


4/21



pencapaian tujuan. (3) Rekomendasi Kebijakan , rekomendasi membuahkan

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai

alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan.

Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali

eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan

menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan. (4)

Implementasi Kebijakan , pemantauan atau/ monitoring menyediakan pengetahuan

yang relevan dengan kebijakan mengenai akibat dari kebijakan yang diambil

sebelumnya. (5) Evaluasi Kebijakan , membuahkan pengetahuan yang relevan dengan

kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan

yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai

seberapa jauh masalah telah terselesaikan; tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan

kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan

perumusan kembali masalah 6.

Dalam konteks pengendalian terhadap membeludaknya produk-produk impor

holtikultura yang masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan

pembatasan dan pelarangan impor terhadap sejumlah komoditas holtikultura dengan

memberlakukan 2 (dua) regulasi sekaligus yaitu: Peraturan Menteri Perdagangan RI

Nomor 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang kebijakan pembatasan pintu masuk bagi

produk impor hortikultura dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

(RIPH). Kebijakan ini merupakan suatu bentuk respon pemerintah atas persoalan

membanjirnya produk-produk holtikultura di Indonesia yang dianggap mengancam

stabilitas perekonomian nasional yang ditandai dengan ketidakseimbangan neraca

perdagangan luar negeri produk-produk holtikultura dan mengancam kepentingan

petani dan industri holtikultura dalam negeri.

6 William N. Dunn., Op.cit. , Hal. 109.


5/21



C.2 Teori Hambatan Perdagangan

Kebijakan Hambatan Non Tarif ( Non-Tariff Barriers )

Kebijakan Non Tariff Barrier terdiri atas beberapa bentuk yaitu: (1) Pembatasan

spesifik, terdiri dari larangan impor secara mutlak; pembatasan impor atau quota

system ; peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu; peraturan

kesehatan atau karantina, peraturan pertahanan dan keamanan negara; peraturan

kebudayaan, perizinan impor/ import licenses ; embargo; dan hambatan pemasaran

seperti VERs ( Voluntary Export Restraint ), OMA ( Orderly Marketing Agreement ). (2)

Peraturan Bea Cukai ( Custom Administration Rules ), terdiri dari tatalaksana impor

tertentu; penetapan harga pabean; penetapan forres rate (kurs valas) dan pengawasan

devisa; consultan formalities ; packaging/labelling regulation ; documentation hended ;

quality and testing standard ; pungutan administrasi ( fees ); dan tariff classification. (3)

Partisipasi pemerintah, terdiri dari kebijakan pengadaan pemerintah; subsidi dan

insentif ekspor; countervailing duties ; domestic assistance programs ; dan trade-

diverting. (4) Import charges , terdiri dari import deposits ; supplementary duties ; dan

variable levies .

Perdagangan dunia secara operasional masih jauh dari prinsip-prinsip

kebebasan. Beberapa negara menggunakan bermacam hambatan perdagangan, baik

tarif dan non tarif untuk melindungi industri yang tidak efisien. Hal ini terutama berlaku

pada pertanian. Rata-rata tarif untuk produk pertanian (30%) lebih besar daripada untuk

produk industri (6%). Tarif adalah pajak yang dibebankan pemerintah untuk komoditi

sebagai batas garis nasional. Tarif digunakan untuk melindungi ekonomi domestik dari

kompetisi luar negeri. Tarif ad valorem menunjukkan persentase dari nilai komoditi

yang diperdagangkan. Sedangkan tarif spesifik adalah jumlah tetap per unit komoditi

yang diperdagangkan. Tarif campuran adalah kombinasi dari tarif ad valorem dan tarif

spesifik.Hambatan non tarif bisa mengandung rintangan dengan angka yang besar selain

tarif, seperti kebijakan, peraturan dan prosedur yang mengubah perdagangan. Bentuk

hambatan non tarif yang paling banyak digunakan untuk tujuan mengontrol impor

pertanian yaitu: (1) pembatasan kuantitatif dan pembatasan spesifik sejenis, misalnya

kuota, Voluntary Export Restraints (VERs), dan kartel internasional; (2) Beban non

tarif dan kebijakan yang berhubungan yang mempengaruhi impor, misalnya kebijakan


6/21



antidumping dan kebijakan countervailing ; (3) Kebijakan umum pemerintah yang

membatasi, misalnya kebijakan oleh pemerintah, kebijakan kompetisi, dan penetapan

perdagangan; (4) Prosedur umum dan kegiatan administrasi, misalnya prosedur valuasi

dan prosedur perizinan; dan (5) Hambatan teknis berupa peraturan dan standar kualitas

kesehatan dan sanitasi, keamanan, peraturan dan standar industrial, dan peraturan

pengemasan dan pelabelan 7.

Dalam konteks diterapkannya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 60/M-

DAG/PER/9/2012 tentang kebijakan pembatasan pintu masuk bagi produk impor

hortikultura dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012

tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), merupakan kebijakan

pemerintah Indonesia untuk mengontrol volume importasi produk-produk pertanian

holtikultura melalui penerapan kebijakan pembatasan spesifik yang terdiri dari larangan

impor secara mutlak atas sejumlah produk-produk holtikultura, pemberlakuan

pembatasan impor atau quota system bagi produk-produk holtikultura, dan penerapan

peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk holtikultura, serta penerapan

peraturan kesehatan atau karantina dan peraturan pertahanan dan keamanan negara

terkait dengan importasi produk-produk holtikultura. Tujuan utamanya adalah untuk

melindungi industri produk holtikultura dalam negeri yang tidak efisien, melindungi

ekonomi domestik dari kompetisi luar negeri, perlindungan terhadap konsumen

terutama dalam hal pengendalian hama penyakit dan terakhir terkait dengan keamanan

negara guna mencegah masuknya produk-produk impor holtikultura secara ilegal ke

Indonesia.

D. Hipotesis

Berdasarkan studi literatur pendahuluan ( preliminary study ) yang penulis lakukan,

terdapat beberapa hipotesis yang menjelaskan mengapa pemerintah Indonesia menerapkankebijakan pembatasan impor holtikultura dan implikasinya bagi perekonomian nasional yaitu:

1. Melindungi kepentingan nasional dalam konteks perlindungan terhadap industri

holtikultura dalam negeri.

7 Koo, Won W., and P. Lynn Kennedy. 2005. International Trade and Agriculture . United Kingdom: BlackwellPublishing.


7/21



2. Meningkatnya inflasi, berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS

dan protes dari Amerika Serikat dan New Zealand sebagai mitra perdagangan

Indonesia.


8/21



Bab II

Analisis

A. Kepentingan dibalik Pembatasan Impor Holtikultura

A.1 Kinerja Perdagangan Luar Negeri Industri Produk Holtikultura Indonesia

sebelum Penerapan Kebijakan Pembatasan Impor Holtikultura

Sejak mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997, produk hortikultura dari luar

negeri mulai masuk ke Indonesia. Selama lima tahun terakhir, sejak tahun 2007 hingga

tahun 2011, impor produk hortikultura cenderung mengalami peningkatan sebesar

19,2% per tahun. 8 Pada tahun 2008, nilai impor produk hortikultura adalah USD 881,6

juta. Pada tahun 2010, impor produk hortikultura mencapai 1,5 juta ton dengan nilai

USD 1,2 miliar dan meningkat menjadi 2,05 juta ton dan nilainya mencapai USD 1,6

miliar pada tahun 2011. 9 Sementara pada tahun 2012 volume impor produk hortikultura

menembus angka 2,2 juta ton dengan nilai perdagangan mencapai USD 1,8 miliar.

Hampir sebagian produk hortikultura Indonesia (47,1%) diimpor dari Tiongkok.

Negara asal impor produk Hortikultura Indonesia lainnya adalah Thailand (12,9%), AS

(8,3%), India (5,1%), dan Australia (3,2%), dimana keempat negara tersebut merupakan

negara-negara mitra perdagangan Indonesia yang sudah terikat dengan rezim

perdagangan bebas atau/ Free Trade Agreement (FTA). Jumlah ini menunjukkan

adanya peningkatan impor produk hortikultura dimana salah satu alasan dari

meningkatnya impor tersebut adalah untuk menutupi kekurangan dari kebutuhan buah

dan sayuran di dalam negeri. 10

Tingginya importasi produk-produk holtikultura adalah salah satu penyebab

dari defisitnya neraca perdagangan luar negeri Indonesia ( deficit balance of payment ).

Di satu sisi, volume ekspor produk-produk holtikultura Indonesia mengalami

ketimpangan (defisit) jika dibandingkan dengan volume impornya. Pada tahun 2009

8 Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 2012. Laporan: Kajian Kebijakan Penentuan Pelabuhan tertentusebagai Pintu Masuk Impor Produk Tertentu. Diakses dari, pada tanggal8 November 2015.

9 Virna P. Setyorini. 2013. “Tolong Kurangi Impor Produk Hortikultura”. Diakses dari, pada tanggal 8

November 2015.10 Muchijidin Rachmat et.al. 2014. Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura. Pusat Sosial

Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Hal. 1.

http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-Kajian-Pelabuhan-Tertentu.pdfhttp://www.antaranews.com/berita/383077/tolong-kurangi-impor-produk-hortikulturahttp://www.antaranews.com/berita/383077/tolong-kurangi-impor-produk-hortikulturahttp://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-Kajian-Pelabuhan-Tertentu.pdf


9/21



saja, tercatat volume impor produk holtikultura lebih besar (surplus) dibandingkan

dengan volume ekspornya (defisit) sehingga neraca perdagangan Indonesia mengalami

defisit sebesar 1,07 juta ton, sehingga hal ini sedikit tidak dapat memengaruhi stabilitas

kebijakan moneter Indonesia. Hal ini berjalan sedemikian rupa hingga triwulan pertama

tahun 2012 dan masih terus mengalami defisit dalam neraca perdagangan. 11 Berikut

tabel neraca perdagangan luar negeri produk holtikultura Indonesia tahun 2009-2012

sebelum diberlakukannya kebijakan pembatasan importasi produk-produk holtikultura.

Perbandingan Volume Ekspor dan Impor Produk Holtikultura 12

Ekspor-

Impor 2009 2010 2011

2012

TW I

Volume (ton)

Ekspor 447.609 364.139 381.684 89.455

Impor 1.524.666 1.560.798 2.052.271 524.981

Neraca -1.077.057 -1.196.678 -1.670.623 -435.526

Nilai (US$)

Ekspor 379.739 390.740 491.304 117.729

Impor 1.077.463 1.292.868 1.686.131 423.795

Neraca -697.724 -902.148 -1.194.827 -306.066

Dari sisi volume perdagangan luar negeri holtikultura, Indonesia mengalami

defisit absolut, diukur melalui nilai harga berlaku produk hortikultura Indonesia, juga

mengalami defisit neraca perdagangan dari tahun 2009 hingga 2012. Pada tahun 2009,

Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 697,724 US$, hal ini terjadi

terus menerus hingga triwulan pertama 2012 dimana Indonesia masih terus mengalami

11https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/

12 Kementerian Pertanian Republik Indonesia, .

https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/


10/21



defisit neraca perdagangan untuk produk hortikultura. Ketika defisit neraca

perdagangan holtikultura ini terus menerus berlangsung, otomatis Indonesia akan

semakin merugi atas kebijakan impor yang diberlakukannya selama ini. Oleh karena

itu, presenden seperti ini tidak boleh terulang, atau paling tidak terminimalisir. Bukan

hanya bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri yang notabene sudah kalah

saing ( less value of competitive ), akan tetapi juga untuk melindungi perekonomian

nasional Indonesia sendiri. 13

A.2 Kondisi Industri Produk Holtikultura Indonesia sebelum Penerapan

Kebijakan Pembatasan Impor Holtikultura

Perkembangan industri holtikultura Indonesia terbagi atas 3 kelompok produk

utama yaitu: buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Klasifikasi ini didasarkan pada

ketentuan kebijakan pembatasan impor produk-produk holtikultura sebagaimana yang

diatur oleh pemerintah. Kelompok buah-buahan tersebut terdiri dari atas Jeruk,

Mangga, Nanas, Durian, Pepaya, Pisang, Anggur, Apel, Melon, dan Lengkeng.

Sedangkan untuk sayuran terdiri dari bawang merah, bawang putih, kubis, cabe besar,

cabe rawit, kentang dan wortel, serta untuk kelompok tanaman hias adalah anggrek,

krisan, dan heleconia. 14 Total area produk hortikultura di Indonesia untuk komoditas

buah-buahan dan sayuran tercakup dalam Permentan No.89 Tahun 2012 yang

diperbaharui dengan Permentan No. 42 Tahun 2012 mencapai 876.860 ha. Selama

periode tahun 2006 hingga tahun 2010, Komoditas sayuran mengalami peningkatan

areal sebesar 4,12% per tahun, sementara komoditas buah-buahan mengalami

penurunan areal sebesar 4,28% per tahun. Komoditas buah-buahan yang mengalami

penurunan areal yang cukup signifikan adalah nanas, manga, dan jeruk. 15

13 Op.cit .,

14 Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Op.cit., Hal. 75. 15 Ibid.

https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/


11/21



Jika dilihat dari sisi produksi untuk produk hortikultura lingkup Permentan No

89 Tahun 2012, walau areal panen tanaman buah-buahan lebih kecil dibandingkandengan areal panen sayuran, namun produksinya memiliki kontribusi terbesar yang

pada tahun 2010 mencapai produksi sebesar 12 juta ton. Produksi sayuran pada tahun

2010 hanya mencapai 6,6 juta ton (Tabel 4.5). Jika dilihat dari aspek perkembangan

produksinya, selama periode 2006- 2010 produksi cenderung sedikit meningkat sebesar

0,8% per tahun. Sedangkan produksi sayuran cenderung meningkat secara signifikan

sebesar 3% per tahun sejalan dengan adanya peningkatan areal panen. Di lain pihak,

produksi buah-buahan cenderung menurun sebesar minus 0,3% per tahun karenaadanya penurunan areal panennya yang cukup signifikan. 16

16 Ibid ., Hal. 77.


12/21



Jika dilihat dari aspek perdagangan, sampai dengan tahun 2011, neraca

perdagangan hortikultura Indonesia (gambar 4.3) masih mengalami defisit secara total

sebesar USD 1.400 juta. Defisit neraca perdagangan tersebut terus meningkat pesat

selama periode 2006-2011. Produk hortikultura yang mengalami defisit neraca

perdagangan yang terbesar adalah produk buah-buahan (Gambar 4.4) kemudian diikuti


13/21



oleh produk sayuran (Gambar 4.5). Dengan demikian, sangat diperlukan upaya untuk

dapat mensubtitusi produk-produk hortikultura impor tersebut dengan produk-produk

hortikultura lokal yang pada tahap awal melalui kebijakan proteksi terlebih dahulu

simultan dengan upaya peningkatan daya saing produk-produk hortikultura lokal. 17

A.3 Kondisi Industri Produk Holtikultura Indonesia pasca Penerapan

Kebijakan Pembatasan Impor Holtikultura

Setelah diterapkannya pembatasan volume impor terhadap produk-produk

holtikultura sejak september 2012, bisa terlihat terdapat penurunan total volume impor

produk holtikultra pada periode tahun 2012-2013, yang mengalami penurunan cukup

signifikan. Berikut tabel penurunan volume importasi produk-produk holtikultura pasca

diterapkannya kebijakan pembatasan importasi produk holtikultura.

Tabel Total Impor Produk Holtikultura Indonesia dari Tahun 2012-2015/Agustus Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah mengenai Pembatasan

Impor Produk Holtikultura

Nomor Tahun Volume Impor (kg)1 2012 2.064.892.239,002 2013 1.538.104.751,003 2014 1.656.343.897,004 2015/Agustus 953.046.776,00

Pemerintah kemudian merumuskan lagi peraturan pemerintah yang baru melalui

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 tahun 2015. Dalam Peraturan Menteri

Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia diatur mengenai pembatasan impor pada produk-

produk holtikultura. Pemerintah Indonesia dengan alasan untuk melindungi produsen

dalam negeri dan mengembangkan industri pertanian Indonesia, memilih untuk

melakukan pembatasan impor pada produk-produk holtikultura yang selama ini selalu

mengakibatkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia. Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 71 ini dikeluarkan untuk menggantikan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 yang juga mengatur tentang pembatasan impor

17 Ibid ., Hal. 79.


14/21



produk-produk holtikultura. Dalam Peraturan tersebut jelas disebutkan pada Pasal 2

Ayat 1 mengenai pembatasan produk holtikultura.

Pengambilan sebuah kebijakan dengan dalih untuk melindungi petani domestik

merupakan sebuah keputusan yang biasa dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Oleh

karena itu, menjadi keharusan bagi pemerintah Indonesia untuk memiliki sebuah

kebijakan jangka panjang yang memberdayakan petani lokal agar mampu menjadi tuan

rumah di negaranya sendiri, sehingga kelak mampu menciptakan swasembada pangan.

Dalam kasus produk hortikultura, Indonesia sedang berupaya mengembangkan dan

membangun produk lokal yang mampu bersaing dengan produk luar, minimal di dalam

negeri sendiri dimana potensi pasar hortikultura sangatlah besar. Kebijakan ini

diharapkan memberi dampak positif bagi petani untuk meningkatkan produksinya.

Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertanian RI merupakan sebuah

kebijakan yang wajar untuk dilakukan. Pembatasan importasi terhadap 13 komoditas

hortikultura yang tidak direkomendasikan untuk diimpor ke Indonesia dalam jangka

waktu tertentu, seperti durian, nanas, melon, pisang, mangga, papaya, kentang, kubis,

wortel, cabe, krisan, aggrek, heliconia, notabene merupakan produk-produk

holtikultura yang bisa dihasilkan di Indonesia. Bahkan, sebagian dari produk-produk

tersebut merupakan produk pertanian yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia.

Kementerian Pertanian berargumen bahwa produktivitas hasil pertanian produk

hortikultura tersebut masih mencukupi permintaan pasar dalam negeri sehingga impor

tidak perlu dilakukan.

Kebijakan pembatasan pintu masuk bagi produk impor hortikultura yang

ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan RI juga merupakan sebuah kebijakan yang

relatif wajar dilakukan. Kebijakan penetapan empat pintu masuk itu bertujuan agar

pemerintah mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap produk-produk impor

holtikultura. Sebelum kebijakan ini ditetapkan, produk-produk impor hortikultura yangmasuk ke Indonesia boleh melewati pelabuhan atau bandara manapun. Hal ini

mengakibatkan banyaknya produk ilegal yang masuk, ataupun produk legal tetapi tidak

memenuhi standar pangan dan kesehatan yang layak bagi konsumen Indonesia.

Pemberian izin yang ketat dan pemeriksaan terhadap produk-produk impor holtikultura

yang masuk ke Indonesia, menjadikan produk tersebut sesuai dengan standar kelayakan


15/21



untuk untuk dapat dikonsumsi secara layak, sehingga menguntungkan dan terjamin

keamanannya bagi konsumen di Indonesia.

Kebijakan pembatasan impor ini memang merupakan kebijakan yang ditujukan

untuk melindungi, memberdayakan, dan memotivasi petani lokal untuk lebih berperan

dalam memenuhi kebutuhan pasar hortikultura domestik. Kebijakan ini juga bertujuan

untuk membatasi membanjirnya produk impor dalam negeri yang menyebabkan produk

lokal kalah saing. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan ini seharusnya diikuti dengan

penguatan aparatur negara dan pembuatan kebijakan lain seperti stabilisasi harga untuk

menghindari terjadinya inflasi akibat kelangkaan produk hortikultura untuk memenuhi

permintaan konsumen lokal. Menjadi hal yang ironi sekiranya, jika kebijakan ini

bertujuan untuk pembangunan industri pertanian nasional, tetapi disisi lain

mengorbankan konsumen dan perekonomian domestik karena menghasilkan produk

hortikultura yang harganya mahal dan tidak berdaya saing yang baik. Pembuatan

kebijakan yang ditujukan untuk menguntungkan konsumen sekaligus melindungi

petani domestik menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah Indonesia, terutama dalam

menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015 ini.

B. Dampak Pembatasan Impor Holtikultura terhadap Perekonomian Nasional dan

Mitra Perdagangan Indonesia

B.1 Tingkat Inflasi

Pasca diterapkannya kebijakan pembatasan dan pelarangan impor terhadap

sejumlah komoditas holtikultura, berdampak serius terhadap fluktuasi tingkat inflasi di

Indonesia. Tingkat inflasi tertinggi Indonesia selama 10 tahun terakhir terjadi pada

bulan Januari 2013 sebesar 1,03% dan bulan Februari 2013 sebesar 0,75% dengan total

1,79%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi terbesar terhadap laju inflasi

adalah kelompok bahan makanan. Hal ini tidak terlepas dari keluarnya Permentan No.60 Tahun 2012 dan Permendag No. 60 Tahun 2012 yang mengakibatkan 7 komoditas

produk Hortikultura dibatasi dan 13 produk Hortikultura dilarang masuk ke Indonesia

dalam jangka waktu tertentu 18. Berikut ini data tingkat inflasi per-triwulan yaitu 19:

18 Rafika Sari, Log.cit.19 Badan Pusat Statistik Nasional, .


16/21



Tahun Triwulan BahanMakanan

MakananJadi,

Minuman,Rokok, danTembakau

Perumahan,Air, Listrik,

Gas, danBahanBakar

Sandang Kesehatan Pendidikan,Rekreasi

danOlahraga

Transportasi,Komunikasi,

dan JasaKeuangan

Umum

2012 III0.75 0.71 0.26 0.84 0.27 1.11 0.34 0.55IV 0.34 0.29 0.25 0.36 0.21 0.11 0.16 0.26

Total Tahunan 5,68 6,11 3,35 4,67 2,91 4,21 2,20 4,30

2013 I 2.503 0.44 0.53 -0.35 0.36 0.12 -0.003 0.803II -0.15 0.44 0.46 -0.88 0.23 0.08 1.32 0.3III 1.44 1.003 0.57 1.57 0.35 0.92 3.25 1.35IV -0.1 0.52 0.46 -0.14 0.28 0.16 0.37 0.25

Total Tahunan 11,35 7,45 6,22 0,52 3,70 3,91 15,36 8,38

2014 I 0.89 0.53 0.45 0.4 0.47 0.19 0.19 0.47

II -0.08 0.37 0.29 0.06 0.46 0.13 0.21 0.19III 0.71 0.67 0.65 0.30 0.33 0.9 0.17 0.56IV 1.87 1.03 0.99 0.26 0.59 0.22 3.33 1.47

Total Tahunan 10,57 8,11 7,36 3,08 5,71 4,44 12,14 8,36

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada triwulan I tahun 2013 di mana

kebijakan pembatasan impor mulai efektif berlaku, terjadi peningkatan inflasi dari

kelompok bahan makanan yang sangat signifikan dibanding inflasi triwulan akhir tahun

2012, yakni dari 0,34% menjadi 2,503%. Inflasi dari kelompok makanan tersebutmerupakan kontribusi terbesar bagi inflasi umum triwulan pertama di Indonesia tahun

2013. Pada akhir tahun 2013 dan 2014, inflasi dari kelompok bahan makanan masih

menjadi penyumbang besar bagi inflasi secara umum.

Inflasi dari kelompok bahan makanan ini diakibatkan berkurangnya produk

impor hortikultura ( supply ) yang sebelumnya merupakan produk yang mendominasi

pasar di Indonesia. Jumlah produk hortikultura dalam negeri yang tidak memenuhi

permintaan pasar domestik ( demand ), mengakibatkan kenaikan harga pada produkhortikultura. Pada akhirnya, peningkatan harga pada produk hortikultura ini

mengakibatkan inflasi. Sementara keran impor sebagai salah satu alternatif sumber

pasokan dalam negeri telah ditutup atau/ dibatasi akibat dari peraturan-peraturan yang

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.


17/21



B.2 Nilai Tukar Rupiah

Pasca diberlakukannya kebijakan pembatasan dan pelarangan impor terhadap

produk-produk holtikultura, secara relatif berdampak terhadap fluktuasi nilai tukar

rupiah terhadap dolar AS. Mengingat, dengan adanya pembatasan dan pelarangan

impor terhadap sejumlah komoditas holtikultura, menyebabkan permintaan mata uang

asing khususnya dolar AS mengalami penurunan sebagai mata uang transaksi

internasional ( demand ), akibatnya, supply mata uang dolar di pasar valas Indonesia

mengalami penurunan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa, ada sejumlah faktor

lainnya yang memengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, salah satunya

adalah karena masih adanya ekses pelemahan perekonomian global yang berimbas pada

stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar AS. Berikut ini

data fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS terhitung sejak

pemberlakuan kebijakan pelarangan dan pembatasan impor produk-produk holtikultura

ke Indonesia yaitu:

Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar 2012 – 2013 20

Tahun US Dollar2014 11878.302013 10451.372012 9380.39

Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Januari 2013 – Desember 2014

Tahun 20141/12/14 12438.291/11/14 12158.301/10/14 12144.871/9/14 11890.771/8/14 11706.671/7/14 11689.06

1/6/14 11892.621/5/14 11525.941/4/14 11435.751/3/14 11427.051/2/14 11935.101/1/14 12179.65

Tahun 20131/12/13 12087.10

20 Bank Indonesia, .

http://www.bi.go.id/http://www.bi.go.id/


18/21



1/11/13 11613.101/10/13 11366.901/9/13 11346.241/8/13 10572.501/7/13 10073.391/6/13 9881.531/5/13 9760.911/4/13 9724.051/3/13 9709.421/2/13 9686.651/1/13 9687.33

Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa nilai tukar rupiah semakin menurun

terhadap mata uang US dollar. Awal tahun 2013, nilai tukar rupiah adalah sebesar Rp.

9.687,33 dan menurun pada akhir tahun 2014 hingga mencapai Rp. 12.438,29. Padaakhir tahun 2013 dan awal tahun 2014 menurun drastis hingga mencapai Rp. 12.179,65

per 1 US dollar. Hal ini sejalan dengan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri

Perdagangan no. 47 tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang

mulai diberlakukan pada tanggal 2 September 2013, peraturan tersebut secara langsung

mengakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah. Dapat terlihat bahwa setelah bulan

Januari 2014, nilai tukar rupiah kembali menguat. Meskipun tidak dapat dipungkiri

bahwa tentu terdapat faktor-faktor lain yang mengakibatkan nilai tukar rupiah

melemah, namun pembatasan impor produk hortikultura merupakan salah satu faktor

yang sangat mempengaruhi hal tersebut.

B.3 Mitra Perdagangan Indonesia

Protes dari Amerika Serikat dan New Zealand

Dinamika pemberlakuan kebijakan pembatasan dan pelarangan impor terhadap

sejumlah produk-produk holtikultura yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan

dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tersebut menciptakan polemik dan

resistensi oleh mitra-mitra perdagangan Indonesia. Buntut dari kebijakan tersebut

adalah adanya protes dari Amerika Serikat dan Selandia Baru. Namun, yang lebih

menarik adalah Tiongkok sebagai mitra teratas perdagangan luar negeri Indonesia

khususnya terkait dengan produk-produk holtikultura justru tidak mengajukan protes

terhadap Indonesia.


19/21



Pemerintah kedua negara ini memprotes kebijakan pemerintah Indonesia dan

mengajukan langkah notifikasi dan keberatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia

(World Trade Organization atau/WTO) berkaitan dengan kebijakan ini pada Bulan

Januari 2013. Nilai impor hortikultura Indonesia dari AS hanya 120 juta dollar AS per

tahun. Tidak lebih dari 12 persen dari total impor hortikultura. Perlu dipahami bahwa,

AS dan New Zealand juga bukan merupakan mitra strategis bagi impor produk-produk

holtikultura Indonesia. 21

Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa tidak ada aturan WTO yang

dilanggar sehubungan dengan kebijakan tersebut. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia

menganggap pelaksanaan larangan impor ini sesuai dengan prinsip Safeguard

Measures di WTO yang memperbolehkan larangan atau batasan impor dengan syarat-

syarat tertentu. Safeguard Measures adalah metode yang diperbolehkan WTO untuk

menghindari runtuhnya industri dalam negeri yang sejenis. Metode ini bisa dilakukan

dengan cara pembatasan impor, larangan impor ataupun lainnya selama terpenuhi

adanya Serious Injury pada industri dalam negeri. Metode ini bisa juga dijadikan

sebagai “alasan” agar produk-produk asing seperti produk hortikultura tidak masuk ke

pasar dalam negeri sehingga mengurangi kompetisi yang diterima oleh para produsen

produk hortikultura lokal.

Karena telah dilaporkan ke WTO maka tidak ada pilihan bagi Indonesia, kecuali

segera menjawab protes Amerika Serikat dan Selandia Baru itu dalam 60 hari, sebelum

meningkat menjadi permintaan arbitrase yang lebih rumit dan menguras energi.

Pemerintah Indonesia telah merespon keberatan tersebut melalui dua kali pertemuan

pada Februari 2013 dan Juni 2014 dengan memberikan jawaban yang lengkap alasan

dibalik pengambilan keputusan tersebut.

Bibliografi

Buku

Dunn, William N. 2003. Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition(Terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

21 Bustanul Arifin, “Diplomasi Hortikultura Dimulai dari Dalam Negeri”, “ Koordinasi Perguruan Tinggi SwastaWilayah XII ”, 4 Februari 2013. Diakses dari < http://www.kopertis12.or.id/2013/02/04/diplomasi-hortikultura-dimulai-dari-dalam-negeri.html >, pada tanggal 29 Oktober 2015.


20/21



Subarsono, A. G. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anderson, James E. 1979. Public Policy Making . New York: Holt, Renehart and Wisto.

Koo, Won W., and P. Lynn Kennedy. 2005. International Trade and Agriculture . United

Kingdom: Blackwell Publishing.Artikel Jurnal

Winardi, W., “Dampak Pembatasan Impor Hortikultura terhadap Aktivitas Perekonomian,Tingkat Harga dan Kesejahteraan”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 16, No. 1,Juli 2013.

Sari, Rafika, “Tingkat Inflasi dan Kebijakan Pembatasan Impor Hortikultura”, Info SingkatEkonomi dan Kebijakan Publik, Vol. V, No. 05/I/P3DI, Maret 2013.

Rachmat, Muchijidin et.al. , 2014, Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura.Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian , Badan Penelitian dan PengembanganPertanian.

Report

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, 2012, Laporan: Kajian Kebijakan PenentuanPelabuhan tertentu sebagai Pintu Masuk Impor Produk Tertentu . Diakses dari, pada tanggal 8 November 2015.

Documents from Websites

Virna P. Setyorini, 2013, “Tolong Kurangi Impor Produk Hortikultura”. Diakses dari,

pada tanggal 8 November 2015.

Bustanul Arifin, “Diplomasi Holtikultura Dimulai dari Dalam Negeri”, “Koordinasi PerguruanTinggi Swasta Wilayah XII”, 4 Februari 2013. Diakses dari <http://www.kopertis12.or.id/2013/02/04/diplomasi-hortikultura-dimulai-dari-dalam-negeri.html >, pada tanggal 29 Oktober 2015.

Websites

Badan Pusat Statistik Nasional, .

Bank Indonesia, < www.bi.go.id >.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, < http://hortikultura.deptan.go.id/ >.

< https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard- produk-hortikultura-indonesia/ >.

http://www.bi.go.id/http://hortikultura.deptan.go.id/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/https://qonitriadi.wordpress.com/2013/04/13/kontradiksi-as-terhadap-kebijakan-safeguard-produk-hortikultura-indonesia/http://hortikultura.deptan.go.id/http://www.bi.go.id/


21/21

