Kebijakan Kehumasan Instansi Pemerintah

KEBIJAKAN KEHUMASAN INSTANSI PEMERINTAH

Dr. Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc.DEPUTI BIDANG TATALAKSANA

[email protected]

2012

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. INFRASTRUKTUR

2. BIROKRASI

3. KORUPSI

belum memadai anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih kecil.

banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah

korupsi merupakan bahaya laten (terselubung) yang sangat membahayakan bagi budaya

masih gemuk, lamban dan belum profesional belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan

investasi

Ada 3 masalah besar dalam pembangunan:

Kondisi Indonesia

2

Beras 2 juta ton / tahun (World Biggest)

Gula 1,6 juta ton / tahun (2nd Biggest)

Kedelai 4,7 juta ton / tahun

Gandum 4,7 juta ton / tahun

Jagung 1,2 juta ton / tahun

Garam 1,6 juta ton / tahun

Sapi & Buntut Sapi 1,2 juta ekor / tahun

Fakta Impor Komoditi Pangan Indonesia

BPS (2012)

1

2Pelayanan Publik: belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat

3

Organisasi dan Kewenangan: Organisasi belum tepat fungsi dan sasaran Kewenangan masih banyak disalahgunakan dan overlapping

Pola pikir dan budaya kerja: belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani

Kondisi dan Masalah Birokrasi Indonesia

4Peraturan perundang-undangan: tumpang tindih, tidak jelas dan multi tafsir

5SDM Aparatur:• PNS: 4.572.113 orang (BKN, Desember 2011)• Kuantitas penyebarannya tak sesuai kebutuhan.• Kualitas dan produktifitas masih rendah• Penggajian belum adil (berdasarkan beban kerja

dan jabatannya)• Kesejahteraan masih kurang• Tunjangan kinerja belum semua

5

Kondisi dan Masalah Birokrasi Indonesia

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju

pemerintah berkelas dunia

Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Program Percepatan Reformasi Birokrasi

7

MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI: bersih dari KKN dan politisasi kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang

diemban melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.

9 Program percepatan Reformasi Birokrasi berisi langkah-langkah perbaikan birokrasi untuk pencegahan korupsi

Birokrasi bersih akan menyelamatkan keuangan negara

Anggaran infrastruktur akan bertambah

Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka

Penataan Jumlah dan Distribusi PNS

Penataan Struktur Birokrasi

Profesionalisasi PNS

Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government)

Penyederhanaan Perizinan Usaha

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja

Pegawai Negeri

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Perpres 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB

2010 - 2025

Permenpan 20 Tahun 2010 Tentang Road Map RB

2010 - 2014

Makro:Kerangka Regulasi Nasional

Mikro:Implementasi Kebijakan RB Nasional

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

6. Penguatan Pengawasan

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

9. Monitoring dan Evaluasi

8 Area Perubahan

1. Organisasi2. Tata Laksana3. Peraturan

Perundang-undangan

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

5. Pengawasan6. Akuntabilitas7. Pelayanan Publik8. Pola Pikir (mind-set)

dan Budaya Kerja (culture-set)

9 Percepatan Reformasi Birokrasi

1. Penataan Struktur Birokrasi

2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS

3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka

4. Profesionalisasi PNS

5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government)

6. Penyederhanaan Perizinan Usaha

7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur

8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri

1. Penataan Organisasi2. Penataan Tata Laksana3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur4. Penguatan Pengawasan5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2007- 2010RevitalisasiKehumasan

2011-2012TransformasiKehumasan

2013 - 2014KonseptualisasiKehumasan

10

Kebijakan Kehumasan

10

2007- 2010 Revitalisasi Kehumasan

• Kesepakatan Bersama Tiga Menteri (MENKOMINFO, MENDAGRI, dan MENPAN)

NOMOR : 41 Tahun 2007NOMOR : 373/M.KOMINFO/08/2007NOMOR : KB/01/M.PAN/08/2007

tentang Revitalisasi Fungsi Humas pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi Pemerintah

1111

Ketentuan Dalam PerMenPAN 12/20051.Pengertian Umum: humas, lembaga humas pemerintah, praktisi humas, instansi pemerintah, aparatur negara, dan kode etik humas;2.Asas Umum: keterbukaan, obyektif, jujur, tepat janji, etis, profesional, dan akuntabel.3.Ruang Lingkup Humas Pemerintah.4.Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Humas Pemerintah;5.Fungsi dan Strategi Humas Pemerintah.6.Pemangku Kepentingan (stakeholders).7.Etika Profesi, Kode Etik, dan Implikasi Hukum Humas Pemerintah.8.Perencanaan Strategis dan penyusunan program humas pemerintah.9.Pengukuran dan Evaluasi Kegiatan Humas Pemerintah.10.Hubungan Humas Pemerintah dengan Publik ()internal, eksternal,11.Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government).12.Organisasi, SDM, dan Pola Rekruitmen.13.Ketentuan Penutup.

2011 - 2012Transformasi Kehumasan

Lima Pedoman Umum Kehumasan1. PerMenPAN dan RB No. 27 Tahun 2011 tentang Pedoman

Umum Audit Komunikasi di Instansi Pemerintah2. PerMenPAN dan RB No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman

Umum Komunikasi Organisasi di Instansi Pemerintah3. PerMenPAN dan RB No. 29 Tahun 2011 tentang Pedoman

Umum Komunikasi Krisis Kehumasan di Instansi Pemerintah;

4. PerMenPAN dan RB No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Instansi Pemerintah;

5. PerMenPAN dan RB No. 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Kehumasan di Instansi Pemerintah.

1313

14

1. Pedoman Umum Opini Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah

2. Pedoman Umum Mekanisme Hak Jawab di Lingkungan Instansi Pemerintah

3. PedomanUmum Keterampilan Lobi dan Negosiasi di Lingkungan Instansi Pemerintah

4. PedomanUmum Manajemen Even di Lingkungan Instansi Pemerintah

5. PedomanUmum Corporate Social Responsibility (CSR) di Lingkungan Instansi Pemerintah

6. PedomanUmum Manajemen Citra dan Reputasi di Lingkungan Instansi Pemerintah

2013 - 2014Konseptualisasi Kehumasan

15

PAST PRESENT FUTURE

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Paradigma Kehumasan

REACTIVERESPONSIBLE PROACTIVE

Tugas Humas Pemerintah

1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama;

2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik;

3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah;

4. Membangun citra dan reputasi positif.

16

Peran Humas Pemerintah

• KomunikatorHumas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan.

• FasilitatorHumas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan.

• DiseminatorHumas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah.

• KatalisatorHumas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik.

• Konselor, Advisor, dan InterpratorHumas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah.

• PrescriberHumas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan.

17

Kondisi Yang Diharapkan

Pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi, serta budaya organisasi positif dapat optimal apabila komunikasi organisasi dalam instansi pemerintah telah berjalan dengan baik sehingga mampu menciptakan kondisi sebagai berikut:

a. Citra yang baik dan bereputasi (good image);b. Itikad baik (goodwill);c. Saling memahami (mutual understanding);d. Saling percaya (mutual confidence);e. Saling menghargai (mutual appreciation);f. Saling bertoleransi (mutual tolerance)

18

PermasalahanKehumasan semakin berkembang cepat yang ditandai dengan timbulnya situasi-situasi sebagai berikut.

1. Dinamika instansi atau perusahaan semakin besar dan berkembang.2. Persaingan antarinstansi semakin ketat.3. Tuntutan, keinginan, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan

pemenuhan kebutuhan informasi makin tinggi.4. Masyarakat semakin kritis dan mereka tidak mau kepentingannya

terganggu.5. Perkembangan teknologi komunikasi sangat luar biasa.6. Besarnya pengaruh opini publik terhadap citra dan reputasi positif,

sikap, perilaku, dan kelembagaan.7. Besarnya pengaruh sosial ekonomi dan budaya terhadap perubahan

masyarakat.

19

8. Besarnya pengaruh media massa dan media sosial (facebook, twitter, blog, web) terhadap pembentukan opini publik.

9. Peledakan informasi (kuantitas, kualitas, dan kecepatan informasi) yang berpotensi menciptakan krisis dan perbedaan persepsi.

10. Kecanggihan teknologi (cetak jarak jauh), dampak media siar baru, dan pengaruh teknologi multimedia dapat membentuk opini menjadi kekuatan media dan publik.

11. Tuntutan perubahan pola pikir (mindset), pola budaya (cultural-set), etika, dan kode etik kehumasan, yaitu

a. perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan;b. perubahan budaya kerja;c. penegakan etika penyelenggara negara; dand. perubahan paradigma lama ke paradigma baru (paradigm shift).

20

Permasalahan

Kompetensi Humas Pemerintah

Kompetensi keterampilan

(skill)

Kompetensi penguasaan

wawasan (knowledge)

Kompetensi manajerial

Kompetensi profesionalis

me

21

Humas Harus SMART

Martani H (2012)

SMART (simpatik, metodik, artikulatif, resume, dan taktis).

Piramida Perencanaan Komunikasi Strategis

Martani H (2012)

24

Kelembagaan Amanat UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID)

1. Kelembagaan atas konsekuensi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

2. Menurut rekomendasi Komisi Informasi sebaiknya PPID melekat pada fungsi yang menangani bidang komunikasi, informasi, dan kehumasan

3. Bila tidak, maka minimal harus melibatkan aktif fungsi yang menangani bidang komunikasi, informasi, dan kehumasan

4. Dalam PP 61 Tahun 2010 tentang peraturan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik disebutkan PPID selama belum terbentuk maka fungsinya dijalankan HUMAS

TERIMA KASIH

25