Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia · Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia Disampaikan pada Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Daerah ... Pengawasan Obat dan Makanan 5) Permendagri

Kebijakan Keamanan Pangan di

Indonesia

Disampaikan pada

Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Daerah

Samarinda, 6 Desember 2018

Agenda Presentasi

1. Pendahuluan : Arah KebijakanKeamanan Pangan

2. Profil Keamanan Pangan

3. Jejaring Keamanan Pangan Nasional

4. Perkembangan JKPD di Indonesia

5. Penutup

2

Keamanan pangan adalah hak dasar kehidupan

3

Rome Declaration on World Food Security (1996)Semua orang pada setiap waktu memiliki akses fisik dan ekonomimemperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi dalam rangkapemenuhan kebutuhan dan selera makannya untuk mencapaihidup aktif dan sehat

Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (1948)Setiap orang berhak memperoleh standar hidup yang mencukupiuntuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasukpangan

ASEAN Economic Community Blueprint 2025 (2015)Salah satu tujuan kerjasama di sektor pangan, pertanian, dankehutanan adalah memastikan tercapainya ketahanan pangan, keamanan pangan, dan gizi yang lebih baik bagi masyarakatASEAN

• Komitmen untuk menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas bersamasebagai bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia

• Kontribusi seluruh pihak dalam pengawasan dan pembinaan keamananpangan di sepanjang rantai pangan

• Membangun sinergisme antara pemangku kepentingan denganmemaksimalkan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki

4

Kementerian A Lembaga B Pemda C Universitas D Asosiasi E

Tantangan Pengawasan Pangan

Legislasi dan peraturan terkait pangan

1) Undang-Undang No 18/2012 tentang Pangan (menggantikan UU No 7/ 1996 tentang Pangan)

2) Undang-Undang No 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah

3) Peraturan Pemerintah No 28/ 2004 tentang Keamanan, Mutu, danGizi Pangan (sedang dalam tahap revisi/ amandemen)

4) Instruksi Presiden No 3/2017 tentang Peningkatan EfektivitasPengawasan Obat dan Makanan

5) Permendagri No.41 Tahun 2018 tentang Peningkatan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah

RUU Pengawasan Obat dan Makanan : Urgensi ?

5

Keamanan pangan

pencegahan cemaran biologis, kimia, dan benda lain

Pangan aman dikonsumsi

1) UU No. 18/2012 tentang Pangan

6

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

• Pasal 68(1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu

• Pasal 68(5): Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina danmengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteriaKeamanan Pangan

Definisi Keamanan Pangan

2) UU No. 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah

7

Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Pemerintah Pusat Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman

Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga

Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman

Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga

Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Pasal 12 Ayat (1) → Tidak ada perubahan dari UU No.23/2014

A. Urusan Makanan dan Minuman di Pemda (Bidang Kesehatan)

8

Pembagian Urusan Pemerintah Bidang PanganUrusan Keamanan Pangan

Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/ Kota

Pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi

Pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota

Pengawasankeamanan pangan segar

Pangan adalah salah satu dari 18 urusan Pemerintahan wajib yang tidakberkaitan dengan pelayanan dasar

B. Urusan Makanan dan Minuman di Pemda (Bidang Pangan)

Pasal 12 ayat (2)

3) PP No 28/2004 tentang Keamanan,

Mutu dan Gizi Pangan

Kewenangan/ tugas BPOM Pemprov Pemkab/ kota

Menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksipangan industri rumah tangga [ps 43(4)]

√

Menerbitkan sertifikat produksi IRTP [ps 43(3)] √

Mengambil dan menguji contoh pangan yang beredarlalu menyampaikan hasilnya kepada instansi terkaituntuk ditindaklanjuti [ps 45(1),(2),(3)]

√

Menindaklanjuti hasil pengujian pangan IRTP yang disampaikan oleh BPOM [ps 45(3)]

√

9

Pembagian Tugas Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Kewenangan/ tugas BPOM Pemprov Pemkab/ kota

Melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaanpelanggaran hukum di bidang pangan segar [ps 46],mengambil tindakan administratif [ps 47], danmemerintahkan penarikan/ pemusnahan [ps 48]

√ √

Melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaanpelanggaran hukum di bidang pangan siap saji danpangan olahan hasil industri rumah tangga [ps 46], mengambil tindakan administratif [ps 47]

√

Melakukan pembinaan produsen pangan siap saji danIRTP [ps 51(4)]

√

Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang pengawasan pangan [ps 51(5)]

√

10

……… lanjutan pembagian tugas

4) INPRES No. 3/2017 tentang

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Instruksi kepada

1) Menko Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan

2) Menteri Kesehatan3) Menteri Perdagangan4) Menteri Perindustrian5) Menteri Pertanian6) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

7) Menteri Dalam Negeri8) Menteri Kelautan dan Perikanan9) Menteri Komunikasi dan Informatika10) Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan11) Para Gubernur12) Para Bupati dan Walikota

11

untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat danmakanan yang meliputi (1) sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetik); (2) ekstrak bahan alam; (3) suplemen kesehatan; (4) pangan olahan; dan (5)bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

12

1. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat danmakanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola danbisnis proses pengawasan obat dan makanan;

3. Mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan;

4. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat danmakanan;

5. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangpengawasan obat dan makanan; dan

6. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan denganinstansi terkait.

Instruksi kepada Kepala BPOM

dalam Inpres No 3/2017

Instruksi kepada Gubernur terkait pengawasan

pangan dalam Inpres No 3/2017

1. Meningkatkan koordinasi pengawasan

2. Melakukan pengawasan bahan berbahaya dan penerbitan SIUP B2 untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Melakukan sanksi administratif berupa pencabutan izin pengecer bahanberbahaya

4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

13

Instruksi kepada Bupati/ Walikota terkait

pengawasan pangan dalam Inpres No 3/2017

1. Meningkatkan koordinasi pengawasan

2. Melakukan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat produk pangan industri rumah tangga

3. Melakukan pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga

4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

14

5) Permendagri No.41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah

15

Pasal 7

2. Pendanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah provinsi dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

3. Pendanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah kabupaten/kota dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota

RUU Pengawasan Obat dan Makanan : Urgensi ?

16

PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN PENGUATAN

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

18

PERKUATAN FUNGSI PENEGAKAN HUKUM

UNTUK KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

SANKSI YANG DAPAT

MENIMBULKAN EFEK

JERA

PENGUATAN

KEWENANGAN PPNS

BADAN POM

Payung hukum sanksi yang

kuat dan pembedaan yang

jelas dan proporsional antara

penegakan hukum di jalur

legal dan ilegal

Penguatan kewenangan

penindakan di jalur ilegal

Kewengangan untuk dapat

langsung memberikan sanksi

administratif

Tidak ada lagi fragmentasi

pemberian izin agar

pemberian sanksi dapat efektif

Kewenangan PPNS (UU 8/81

tentang KUHAP) terbatas

pada fungsi penyidikan

Penambahan kewenangan

PPNS:

Pemeriksaan Penggeledahan Penyitaan Pengujian

Penangkapan dan

penahanan

19

MATERI RUU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Kosmetik

Obat Bahan

Alam

Suplemen

Kesehatan

Pangan

Olahan

Obat

Ekstrak

Bahan Alam

RUANG LINGKUP

OBAT DAN MAKANAN

19 Bab

MENGATUR

Penggolong

an

Standar dan

persyaratan

Produksi Label dan penandaan

DistribusiPemasukan dan

pengeluaran

Promosi dan iklan Pengambilan sampel

PengujianPenarikan kembali dan

pemusnahan

Kelembagaan Koordinasi

Tanggung jawab dan

tanggung gugatPenelitian dan

pengembangan

Peran serta

masyarakatTenaga pengawas

Penyidikan Ketentuan pidana

20

RUU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Menciptakan iklim usaha yang

sehat

Menjamin standar dan

persyaratan obat dan makanan

yang beredar

Melindungi masyarakat dari

penggunaan obat dan makanan

yang tidak memenuhi standar

dan persyaratan

Mencegah penggunaan yang

salah dari obat dan makanan

Mencegah penyalahgunaan

obat dan makanan

Memberikan kepastian

hukum

Agenda Presentasi

1. Pendahuluan : Arah KebijakanKeamanan Pangan

2. Profil Keamanan Pangan

3. Jejaring Keamanan Pangan Nasional

4. Perkembangan JKPD di Indonesia

5. Penutup

21

2. Sampling dan pengujian produk pangan

terdaftar di Badan POM (MD/ML)*

22

90.21% 91.10% 92.04%89.03% 91.50%

9.79% 8.90% 7.96%10.97%

8.50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

% Memenuhi Syarat % Tidak Memenuhi Syarat

N:13.974N:10.684 N:13.379 N:13.084

MD: pangan olahan produksi dalam negeri, ML: pangan olahan produksi negara lain

N:15.758

Sampling dan Pengujian Produk Pangan

IRTP/ TTD*

23

83.21%80.31% 77.91%

72.89%75.71%

16.79%19.69% 22.09%

27.11% 24.29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2012 2013 2014 2015 2016

% Memenuhi Syarat % Tidak Memenuhi Syarat

N:3.261N:11.828 N:3.241 N:3.155

* IRTP: industri rumah tangga pangan, TTD: tidak terdaftar (misal pangan siap saji, pangan jajanan anak sekolah)

N:10.779

66,99%

11.60%

10.97%

33,01%

88.40%83.04%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017

Memenuhi ketentuan (MK)

Tidak memenuhi ketentuan (TMK)

N:2411

N:2380N:2352

Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRTP tahun 2015 s.d. 2017

Majority findings: :

• Belum ada sistem

dokumentasi yang

memadai

• Fasilitas dan implementasi

higiene dan sanitasi sarana

yang masih kurang

• Personal hygiene yang

kurang

• Konstruksi sarana yang

belum sesuai dengan

aspek GMP

• Sistem Quality Assurance /Quality Control yang belum

optimal

Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan (Updated)

25

62.10% 67.26% 67.01%

37.90% 32.74% 32.99%

0%

50%

100%

2015 2016 2017

% Memenuhi Ketentuan

% Tidak Memenuhi Ketentuan

N:10309

Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan tahun 2015 s.d. 2017

N:9487

Majority findings: :

• Sarana menjual produk tidak terdaftar (Tanpa Ijin

Edar/TIE)

• Ditemukan produk yang dijual labelnya TMK

• Sarana menjual produk kadaluwarsa

• Sarana menjual produk dengan penandaan/ labeling

yang tidak sesuai ketentuan

• Sarana menjual produk rusak

• Sarana menjual Bahan Berbahaya

• Sarana menjual produk tidak memenuhi syarat

lainnya, misalnya penempatan produk babi tidak

terpisah (tanpa diberi keterangan)

• Produk pangan bercampur dengan produk non

pangan (misal Obat Nyamuk, detergen dan lain lain)

Terhadap pelanggaran tersebut

dilakukan tindak lanjut antara

lain: penarikan dan

pemusnahan produk,

peringatan, pro-justisia,

pengembalian produk dan

pembinaan

N:9087

Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan (Updated)

26

Label Pangan 2015 2016 2017

MK TMK MK TMK MK TMK

Produk dengan

pendaftaran MD/ML 6047 765 5839 502 6919 653

Produk dengan

pendaftaran SP/PIRT 318 952 240 455 511 525

Hasil Pengawasan Label Produk Pangan

Jenis Pelanggaran

Jumlah Pelanggaran

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Label

MD/ML

Label

PIRT

Label

MD/ML

Label

PIRT Label MD/ML Label PIRT

Tidak Mencantumkan Nama dan Alamat

Produsen/ Importir 33 96 12 50 3 52

Tidak Mencantumkan Kode Produksi /

No. Batch 678 847 403 421 589 503

Tidak Mencantumkan Tanggal

Kedaluwarsa 62 283 44 106 136 161

Komposisi Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai 68 226 91 119 51 87

Berat Bersih / Netto 42 349 26 168 21 110

Tanpa Bahasa Indonesia 1 0 3 2 3 1

Klaim Menyesatkan 2 3 0 0 0 0

*Catatan : pada satu label terdapat lebih dari satu pelanggaran

LABEL (Updated)

Agenda Presentasi

1. Pendahuluan : Arah KebijakanKeamanan Pangan

2. Profil Keamanan Pangan

3. Jejaring Keamanan Pangan Nasional

4. Perkembangan JKPD di Indonesia

5. Penutup

27

28

Sistem Keamanan Pangan Terpadu

29

Jejaring Keamanan Pangan Nasional

SK Menko Kesra No 23/2011 tentang Tim Koordinasi

Jejaring Keamanan Pangan Nasional

Tim Pengarah

Ketua: Menko Kesra/ Menko PMK

30

Tim Pelaksana

Ketua: Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan BerbahayaBPOM

Kelompok kerja Sekretariat

Jejaring IntelijenPangan (JIP)

JejaringPengawasanPangan (JPP)

Jejaring PromosiKeamanan Pangan

(JPKP)

Ketua: Dir. Surveilan danPenyuluhanKeamananPangan, BPOM

Ketua: Dir. Surveilandan PenyuluhanKeamanan Pangan, BPOM

Ketua: Dir. Inspeksi danSertifikasi Pangan, BPOM

Ketua: Dir. Manajemen danPenyediaan Informasi, Kemenkominfo

Jejaring Intelijen Pangan (JIP)

• JIP menghimpun informasi kajian risikokeamanan pangan di lembaga terkait(data surveilan, inspeksi, riset keamananpangan, dsb.)

• Program dan Kegiatan JIP:

– Lokakarya JIP > 20 kali sejak pencananganSKPT

– Pengembangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) for Food Safety

– Penerbitan buletin Food watch

Jejaring Pengawasan Pangan (JPP)

• JPP adalah jejaring kerjasama antar lembaga dalam kegiatanyang terkait dengan pengawasan keamanan pangan sepertipenyusunan NSPK, inspeksi dan sertifikasi pangan, pengujianlaboratorium, dsb

• Program dan kegiatan JPP:– Koordinasi program pengawasan pangan lintas sektor– Inspeksi pangan bersama– Pengembangan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia

(JLPPI)

Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP)

• JPKP mengembangkan materi danprogram komunikasi, informasi, danedukasi (KIE) keamanan pangan untukprodusen, petugas, dan konsumen

• Program dan kegiatan JPKP:

– Pembuatan materi KIE keamananpangan : brosur, poster, CD, komik, maskot, film animasi

– Kampanye keamanan pangan: pameran, acara di media massa elektronik (radio, televisi)

– Pelatihan SDM, penyuluhan keamananpangan di sekolah

Agenda Presentasi

1. Pendahuluan : Arah KebijakanKeamanan Pangan

2. Profil Keamanan Pangan

3. Jejaring Keamanan Pangan Nasional

4. Perkembangan JKPD di Indonesia

5. Penutup

34

JKPD sebagai bagian dari JKPN

Garis koordinasi

BBPOM/BPOM Sebagai

Koordinator

Dinas Terkait Sebagai

Koordinator

Usulan Struktur Organisasi JKPD

VISI

JKPD mendukung penjaminan keamanan pangan di daerah

dan mendukung peningkatan keamanan pangan nasional,

regional dan internasional.

MISI

• Menguatkan sistem manajemen operasional JKPD

• Menguatkan jejaring pengawasan keamanan pangan

daerah

• Menguatkan jejaring promosi keamanan pangan daerah

• Menguatkan komunikasi JKPD dengan sekretariat JKPN

serta menjalin kerjasama dengan jejaring keamanan

pangan regional dan internasional

1. Advokasi Tentang SKPT

2. Pertemuan lintas sektor keamanan pangan secara rutin

3. Pembentukan tim SKPT di Daerah

4. Pengembangan program bersama keamanan pangan

5. Legalisasi tim SKPT dalam bentuk peraturan daerah

Tahapan Pengembangan JKPD

39

No Klasifikasi Jumlah Keterangan

1 Ada tim, PERDA,

pengembangan pro gram

5 Jambi, Kendari, Makassar, Mataram, Padang

2 Ada tim dan program 7 DKI Jakarta, Kupang, Manado, Medan,

Palembang, Semarang, Yogyakarta

3 Ada program 12 Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung,

Bandung, Banjarmasin, Batam, Jayapura,

Palangkaraya, Pekanbaru, Pontianak,

Samarinda, Serang, Surabaya

4 Belum ada sama sekali 5 Bengkulu, Denpasar, Gorontalo, Palu,

Pangkalpinang

Hasil Grading Program JKPD

Laporan JKPD, 2017

• Meningkatkan efektifitas pengawasan keamanan

pangan : koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan

pangan oleh Pemerintah Daerah

• Koordinasi pengawasan Bahan Berbahaya

• Koordinasi dalam penanganan KLB Keracunan Pangan,

• Koordinasi dalam Indonesia Rapid Alert System for

Food and Feed

• DLL

Program Kerja JPP

Balai Besar/ Balai POM di 33 provinsi, 10 Pos POM di 8 provinsi

Pada tahun 2017, sekitar 28% dari 1.607

surat rekomendasi hasil pengawasan pangan

ditindaklanjuti oleh Pemda

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pangan oleh

Pemerintah Daerah

41

Pengawasan oleh BPOM dalam bentuk pemeriksaan sarana produksi IRTP, sarana distribusi, produk pangan IRT/ TTD

Penyampaian hasil dan rekomendasi tindak lanjut kepada Pemda

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh keamananpangan di daerah

• Melakukan sertifikasi penyuluh keamanan pangan di daerah

• Meningkatkan koordinasi antar institusi daerah dalamkegiatan promosi keamanan pangan

• Melakukan promosi keamanan pangan terpadu di daerah

• Memberikan rekomendasi untuk komunikasi keamananpangan di daerah

• DLL

Program Kerja JPKP

Agenda Presentasi

1. Pendahuluan : Arah KebijakanKeamanan Pangan

2. Profil Keamanan Pangan

3. Jejaring Keamanan Pangan Nasional

4. Perkembangan JKPD di Indonesia

5. Penutup

43

• Keamanan Pangan adalah hak dasar setiap manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama

• Legislasi diperlukan dalam mendukung arah kebijakan keamanan pangan di Indonesia.

• Peran serta semua pihak di sepanjang rantai pangan, dapat diwujudkan dengan menerapkan sanitasipangan /best practices di sepanjang rantai pangan

44

Penutup

• Untuk mewujudkan keamanan pangan perlu komitmen, kontribusi & sinergisme pembinaan &

pengawasan keamanan pangan antar pemangku kepentingan di seluruh rantai pangan dengan

memaksimalkan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki

Kesadaran

Masyarakat

Elemen Sistem Pengawasan

K

I

E

45