KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT DENGAN PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK REKLAME

KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK REKLAME

UKD II Hukum Pajak Kelas BPengampu : Wida Astuti, S.H., M.H

Kelompok

Made Veriza Arika Dery Elan Putra E0012240Willfried Aryadewa E0012396Adisty Ananda Putri E0013015Aditya Putra E0013018Astrid Meita Sari E0013075Krisna Vidya Anta Kusuma E0013247Sara Santika E0013373Syofyan Respati Dwi Raharja E0013389

Pengertian• Pendapatan daerah : Semua hak daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah, dan yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

• Pendapatan asli daerah memiliki banyak sumber, salah satunya berasal dari pajak daerah kabupaten/kota yang berupa Pajak Reklame.

Jenis Pungutan Pemerintah Daerah Pada Masyarakat

(1) Pajak daerah : iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi : Kontribusi tidak wajib pada daerah, tidak memaksa, tidak bersanksi, ada imbalan langsung dan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Pasal 150 UU 28/2009, pemda memiliki wewenang untuk menambah jenis-jenis retribusi baru di luar retribusi yang telah ditentukan di dalam UU ini.

(2) Pajak Reklame : Pajak yang kewenangan memungutnya diberikan kepada kota/kabupaten. Diatur dalam Pasal 43 - Pasal 51 UU 28/2009. Besaran tarif, tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur di dalam Peraturan Daerah masing-masing daerah.

Dasar Hukum Pajak Reklame

• UU No. 18 Tahun 1997 UU No. 34 Tahun 2004 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Undang-Undang ini berfungsi sebagai dasar kewenangan daerah dan pembatas pemerintah daerah dalam memungut biaya dari masyarakat. Sedangkan besaran biaya dan tata cara teknis pemungutan di atur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah di daerah masing-masing.

Pasal 103 UU 28/2009 mengatur bahwa subyek pajak dapat mengajukan keberatan atau banding, namun hanya terbatas pada :– Surat Pemberitahuan Pajak Terutang– Surat Ketetapan Pajak Daerah– Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar– Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan– Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil– Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar– Atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib

pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah a. Hasil pajak daerah b. Retribusi daerah c. Bagian laba BUMD d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Dana Perimbangan3. Pinjaman daerah4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Jika ada keberatan pada jumlah pungutan pajak reklame yang dikenakan, dapat diajukan surat keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah / SKPD yang memungut pajak reklame. Surat ini ditujukan kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis dengan mengemukakan alasan keberatan. Keberatan hanya bisa diajukan jika telah membayarkan min setengah dari kewajiban pajak dalam SKPD.

Namun jika pengajuan banding dikabulkan sebagian, akan dikenakan sanksi administratif sebesar 50% dan jika pengajuan banding ditolak, dikenakan sanksi administratif sebesar 100%. Jadi, pengajuan banding tak dapat dilakukan sembarangan.

Pengaturan terkait PAD dari sektor Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, ketentuan:• Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri : Dihitung berdasarkan jenis, bahan, lokasi penempatan, waktu, jangka

waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.• Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga: Dihitung berdasarkan nilai kontrak reklame. Jika berdasarkan pihak ketiga

nilai kontrak dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan faktor seperti halnya reklame yang diselenggarakan sendiri.

Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dan hasilnya ditetapkan dengan putusan kepala daerah. Tarif pajak reklame ditetapkan dengan ketetapan maksimum sebesar 25%.

Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak Reklame

1. Obyek pajak : Reklame papan/bilboard/megatron, Reklame kain, Reklame melekat, Reklame selebaran, Reklame berjalan, Reklame apum, Reklame udara, Reklame suara, Reklame film/slide, dan Reklame peragaan.

2. Subyek pajak : Pribadi / badan yang menggunakan reklame.3. Wajib pajak :

a. Pribadi / badan yang meyelenggarakan reklame.b. Diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi / badan.c. Diselenggarakan melalui pihak ketiga.

4. Tarif Pajak : Ditetapkan sebesar 25%.5. DPP : Nilai sewa reklame meliputi lebar, jenis, jangka waktu dan

ukuran.

6. Penghitungan :a. Tarif pajak X dasar pengenaan pajak

b. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan aturan gubernur7. Masa pajak : Jangka waktu 1 bulan.8. Saat terhutang : Saat penyelanggaran reklame atau saat keluarnya

SKPD.9. Sistem pemungutan : Offical Assessment (Pengenaan pajak yang

dibayar wajib pajak setelah ditetapkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan).

10. Perijinan :a) Harus ada ijin dari walikotamadya kepala daerah;b) Reklame konstruksi tertentu harus ada IMB;c) Walikotamadya kepala daerah menetapkan waktu berlakunya ijin reklame

paling lama 1 tahun;d) Pemegang ijin wajib menjaga Reklame yang dipasang selalu dalam keadaan

bersih dan baik.

Jenis Reklame

• Reklame Papan / Billboard / Megatron : Diselenggarakan dengan kayu, kertas, plastik, fiberglass, seng atau logam, dipasang dengan ditempelkan pada benda lain

• Reklame Kain : Diselenggarakan menggunakan kain, plastik, karet atau bagor• Reklame Melekat / Stiker ::Berbentuk lembaran, diselenggarakan dengan disebarkan

atau dipasang pada benda lain, luasnya tidak lebih dari 50cm persegi / lembar• Reklame Selebaran : Disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan

untuk tidak diletakkan di tempat lain• Reklame Berjalan : Diselenggarakan dengan cara ditempatkan pada kendaraan• Reklame Udara : Diselenggrakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau

alat lain yang sejenis• Reklame Suara : Diselenggarakan dengan kata-kata atau suara yang ditimbulkan oleh

perantaraan alat atau pesawat apapun• Reklame Film / Slide : Diselenggarakan dengan film sebagai alat yang diproyeksikan

pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi• Reklame Peragaan : Diselenggarakan utk memperagakan barang, dengan / tanpa

suara.

Penyelenggaraan ReklamePermohonan penyelenggara Reklame melampirkan persyaratan sebagai berikut :• Photo dan gambar produk yang akan disajikan• Surat kesepakatan dengan pemilik tanah atau bangunan• Photo copy identitas diri pemohon (KTP)• Photo copy NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)• Surat kuasa apabila proses permohonan dikuasakan• Photo copy IMB jika reklame diselenggarakan menempel atau diatas bangunan• Denah lokasi rencana pemasangan reklame• Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)• IMBR bagi reklame berukuran diatas 10m2• Gambar konstruksi bangunan reklame yang ditandatangani oleh penanggung

jawab untuk pengurusan IMBR• RAB (Rencana Anggaran Biaya) - Penyelenggaraan reklame selain kena pajak reklame, juga kena retribusi IMBR - Membongkar Reklame setelah berakhirnya Izin - Menanggung akibat jika penyelanggaraan reklame menimbulkan kerugian

KesimpulanPendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari

sektor pajak reklame. Yang mana pajak reklame tersebut mempunyai ketentuan yang berbeda-beda berdasarkan peraturan daerah masing-masing di setiap daerah. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah kota/kabupaten dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan PAD berbagai kebijakan hukum terkait dengan itu sudah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undang yaitu diatur dalam undang-undang terbaru UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

SEKIAN&

TERIMA KASIH