Top Banner
1 KEBIJAKAN TEKNIS KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN IBADAH IBADAH HAJI HAJI TAHUN 14 TAHUN 14 36 36 H/20 H/20 15 15 M M OLEH: OLEH: Drs. H. SYUKERIANSYAH, Drs. H. SYUKERIANSYAH, MA MA K K antor Wilayah Kementerian Agama antor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
36

Kebijakan Haji 2015

Jan 11, 2016

Download

Documents

Ayman Jps

Haji
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kebijakan Haji 2015

1

KEBIJAKAN TEKNISKEBIJAKAN TEKNISPENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN IBADAH IBADAH

HAJI HAJI TAHUN 14TAHUN 143636 H/20 H/201515 M MOLEH: OLEH:

Drs. H. Drs. H. SYUKERIANSYAH, MASYUKERIANSYAH, MA

KKantor Wilayah Kementerian Agamaantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan SelatanProvinsi Kalimantan Selatan

KKantor Wilayah Kementerian Agamaantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan SelatanProvinsi Kalimantan Selatan

Page 2: Kebijakan Haji 2015

2

I. I. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJIPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

MERUPAKANMERUPAKAN : :Rangkaian kegiatan yang beragam;Rangkaian kegiatan yang beragam;Dilaksanakan dalam rentang waktu yang panjang;Dilaksanakan dalam rentang waktu yang panjang; Melibatkan banyak orang dan pihak di dalam Melibatkan banyak orang dan pihak di dalam

negeri dan di Arab Saudi;negeri dan di Arab Saudi;Mengelola banyak uangMengelola banyak uang..

OOleh karena itu memerlukan :leh karena itu memerlukan :o Pengelolaan yang cermat dan sungguh-sungguh;Pengelolaan yang cermat dan sungguh-sungguh;o Kerjasama yang erat;Kerjasama yang erat;o Koordinasi yang Koordinasi yang kuatkuat; ; o SDM yang handal dan amanah.SDM yang handal dan amanah.

Page 3: Kebijakan Haji 2015

IIII. . PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN HAJI :PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN HAJI :

3

Mengedepankan kepentingan jamaahMengedepankan kepentingan jamaah;;Memberikan rasa keadilanMemberikan rasa keadilan;;Memberikan kepastianMemberikan kepastian;;EfisiensiEfisiensi;;Transparansi dan akuntabilitas, sertaTransparansi dan akuntabilitas, serta ;;Profesionalitas. Profesionalitas.

Page 4: Kebijakan Haji 2015

4

III. III. 4 4 (empat) (empat) INDIKATOR UTAMA SEBAGAI TOLOK UKUR INDIKATOR UTAMA SEBAGAI TOLOK UKUR

KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN HAJIKEBERHASILAN PENYELENGGARAAN HAJI

III. III. 4 4 (empat) (empat) INDIKATOR UTAMA SEBAGAI TOLOK UKUR INDIKATOR UTAMA SEBAGAI TOLOK UKUR

KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN HAJIKEBERHASILAN PENYELENGGARAAN HAJI

1.1. Jemaah yang terdaftar dan memenuhi syarat dapat Jemaah yang terdaftar dan memenuhi syarat dapat

diberangkatkan ke Arab Saudi;diberangkatkan ke Arab Saudi;

2.2. Jemaah yang telah berada di Arab Saudi, akomodasi dan Jemaah yang telah berada di Arab Saudi, akomodasi dan

transportasinya terpenuhi;transportasinya terpenuhi;

3.3. Jemaah yang telah berada di Arab Saudi dapat melakukan Jemaah yang telah berada di Arab Saudi dapat melakukan

Wukuf dan rukun haji lainnya;Wukuf dan rukun haji lainnya;

4.4. Jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dapat Jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dapat

dipulangkan kembali ke daerah asal.dipulangkan kembali ke daerah asal.

Page 5: Kebijakan Haji 2015

IV. IV. K KUOTAUOTA (KMA. No. 32 Tahun 2015) (KMA. No. 32 Tahun 2015)IV. IV. K KUOTAUOTA (KMA. No. 32 Tahun 2015) (KMA. No. 32 Tahun 2015)

5

a.a. KKuota haji Indonesia uota haji Indonesia setelah adanya pemotongan 20% setelah adanya pemotongan 20% sebanyak sebanyak 168168..880000 orang orang yang terdiri dari: yang terdiri dari: 155.200 orang, jamaah haji reguler155.200 orang, jamaah haji reguler 13.600 orang, jamaah haji khusus13.600 orang, jamaah haji khusus

b.b. Porsi haji Provinsi Kalimantan SelatanPorsi haji Provinsi Kalimantan Selatan setelah adanya setelah adanya pemotongan 20% berjumlahpemotongan 20% berjumlah 3.0503.050 orang orang yang terdiri yang terdiri dari:dari: 3.023 orang, porsi jamaah haji 3.023 orang, porsi jamaah haji 27 orang, porsi Petugas Daerah (TPHD dan TKHD)27 orang, porsi Petugas Daerah (TPHD dan TKHD)

Page 6: Kebijakan Haji 2015

V. PENDAFTARAN HAJIV. PENDAFTARAN HAJIV. PENDAFTARAN HAJIV. PENDAFTARAN HAJI

6

1. Pendaftaran haji dilakukan sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip first come first served;

2. Persyaratan Pendaftaran Haji: warga negara Indonesia yang beragama Islam

sehat jasmani dan rohani;mempunyai Kartu Tanda Penduduk/ Kartu

Identitas yang masih berlaku;mengisi SPPH (system baru, entry SPPH di

Kankemenag Kabupaten/ Kota);membayar BPIH dalam bentuk tabungan haji

(mulai 1 Juli 2010 jumlah setoran Rp. 25.000.000,-);

untuk WNA yang berdomisili di Indonesia yang ingin berangkat haji, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Page 7: Kebijakan Haji 2015

memiliki paspor kebangsaan yang masih berlaku atas namanya dan berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan dihitung sejak hari keberangkatannya;

memiliki dokumen keimigrasian/ izin tinggal yang berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan dihitung sejak keberangkatannya;

memiliki izin masuk kembali (re-entry permit ke Indonesia); memiliki rekomendasi dari Kedutaan yang bersangkutan; tidak tercantum dalam daftar cegah tangkal; sehat jasmani dan rohani.

7

Page 8: Kebijakan Haji 2015

VVII. PELUNASAN/PEMBAYARAN BPIH. PELUNASAN/PEMBAYARAN BPIHVVII. PELUNASAN/PEMBAYARAN BPIH. PELUNASAN/PEMBAYARAN BPIH

8

a.Pelunasan/pembayaran BPIH 1436 H/2015 M diperkirakan pada bulan Mei s.d. Juni 2015 setiap hari kerja dengan jadual sebagai berikut : Indonesia bagian Barat pukul 10.00 s/d 15.00 WIB; Indonesia bagian Tengah pukul 11.00 s/d 16.00 WITA; Indonesia bagian Timur pukul 12.00 s/d 17.00 WIT.

b.Calon jamaah haji yang berhak melunasi BPIH TH. 1436 H adalah : Calon jamaah haji yang memiliki nomor porsi yang masuk dalam

alokasi porsi provinsi dan atau porsi Kabupaten/ Kota bagi wilayah yang porsinya dibagi per Kabupaten/ Kota, yang belum pernah menunaikan ibadah haji dan telah berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah;

Calon jamaah haji yang telah melunasi BPIH Tahun 2006 s.d. 2014 yang tidak berangkat dan tidak membatalkan diri;

Page 9: Kebijakan Haji 2015

PERBANDINGAN BPIH

NO. EMBARKASIBPIH

2013 2014

1 Aceh 3.253 2.932,9

2 Medan 3.263 2.978,9

3 Batam 3.357 3.043,9

4 Padang 3.329 3.016,9

5 Palembang 3.381 3.070,9

6 Jakarta 3.522 3.211,9

7 Solo 3.542 3.231,9

8 Surabaya 3.619 3.308,9

9 Balikpapan 3.744 3.433,9

10 Banjarmasin 3.733 3.422,9

11 Makasar 3.807 3.496,9

12 Lombok 3.782 3.471,9

RATA-RATA 3.527 3.219 9

Page 10: Kebijakan Haji 2015

VII. MUTASIVII. MUTASI

10

a.a. Mutasi antar provinsi dan atau antar Mutasi antar provinsi dan atau antar EmbarkasiEmbarkasi hanya dapat dilakukan hanya dapat dilakukan untuk penyatuan suami istri yang terpisah, orang tua dan anak kandung untuk penyatuan suami istri yang terpisah, orang tua dan anak kandung

atau karena pindah tugas;atau karena pindah tugas;

Suami/istri dibuktikan dengan Suami/istri dibuktikan dengan suratsurat nikah; nikah; Orang tua/anak dibuktikan dengan akte kelahiran atau kartu keluarga;Orang tua/anak dibuktikan dengan akte kelahiran atau kartu keluarga; Pindah tugas/dinas dibuktikan dengan SK mutasi dinas dari instansi Pindah tugas/dinas dibuktikan dengan SK mutasi dinas dari instansi

yang bersangkutan. yang bersangkutan.

Syarat - syarat

b.b. Proses mutasi antar provinsiProses mutasi antar provinsi dalam satu dalam satu EmbarkasiEmbarkasi dapat dilakukan sejak dapat dilakukan sejak dimulainya masa pelunasan BPIH sampai dengan dimulainya masa pelunasan BPIH sampai dengan batas batas tanggaltanggal yang akan yang akan

ditentukanditentukan, sedangkan mutasi antar provinsi antar , sedangkan mutasi antar provinsi antar EmbarkasiEmbarkasi selambat- selambat-lambatnya lambatnya 7 hari setelah masa pelunasan berakhir7 hari setelah masa pelunasan berakhir sudah diproses di Direktorat sudah diproses di Direktorat

Pelayanan HajiPelayanan Haji Dalam Negeri Dalam Negeri;;

c.c. Mutasi antar Mutasi antar EmbarkasiEmbarkasi dilakukan melalui Kantor Wilayah dilakukan melalui Kantor Wilayah KKemenementerianterian Agama Agama Provinsi yang dituju untuk diproses di Direktorat Pelayanan HajiProvinsi yang dituju untuk diproses di Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Dalam Negeri..

Page 11: Kebijakan Haji 2015

VIIVIII. I. DOKUMEN HAJIDOKUMEN HAJIVIIVIII. I. DOKUMEN HAJIDOKUMEN HAJI

11

* * PASPOR JAMAAH HAJIPASPOR JAMAAH HAJIa.a.Paspor Haji tahun 14Paspor Haji tahun 143636 H H/ 2015 M masih sama dengan tahun 1435 H/ / 2015 M masih sama dengan tahun 1435 H/ 2014 M penerbitannya masih dilakukan di Kantor Imigrasi2014 M penerbitannya masih dilakukan di Kantor Imigrasi;;

b.b.Jumlah halaman paspor haji adalah 48 halaman;Jumlah halaman paspor haji adalah 48 halaman;

c.c.Biaya penerbitan paspor Rp. 360.000,-Biaya penerbitan paspor Rp. 360.000,-

d.d.Pengurusan administrasi (pengumpulan berkas) bisa secara mandiri Pengurusan administrasi (pengumpulan berkas) bisa secara mandiri maupun kolektif, tapi untuk pembayaran melalui Bank yang ditunjuk oleh maupun kolektif, tapi untuk pembayaran melalui Bank yang ditunjuk oleh Ditjen Keimigrasian harus secara mandiri;Ditjen Keimigrasian harus secara mandiri;

e.e.Biaya penerbitan paspor dapat dibayarkan terlebih dahulu oleh masing-Biaya penerbitan paspor dapat dibayarkan terlebih dahulu oleh masing-masing calon jamaah haji, kemudian akan mendapatkan penggantian, setelah masing calon jamaah haji, kemudian akan mendapatkan penggantian, setelah dilakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);dilakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);

f.f.Biaya penerbitan paspor yang mendapatkan penggantian adalah yang Biaya penerbitan paspor yang mendapatkan penggantian adalah yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 2015, dengan melampirkan Bukti dibuat sejak tanggal 1 Januari 2015, dengan melampirkan Bukti pembayaran pembayaran paspor dan spaspor dan setoran Lunas BPIH Tahun 1436 H/ 2015 M;etoran Lunas BPIH Tahun 1436 H/ 2015 M;

Page 12: Kebijakan Haji 2015

12

g.g. BBagi yang sudah memiliki paspor sebelum tanggal 1 Januari 2015 agi yang sudah memiliki paspor sebelum tanggal 1 Januari 2015 maka masa berlakunya paling sedikit 6 (enam) bulan, terhitung maka masa berlakunya paling sedikit 6 (enam) bulan, terhitung sejak kloter terakhir jamaah haji berangkat ke Arab Saudi;sejak kloter terakhir jamaah haji berangkat ke Arab Saudi;

h.h. Dalam saat pengurusan paspor, jika terjadi perbedaan data Dalam saat pengurusan paspor, jika terjadi perbedaan data dokumen pada saat pendaftaran haji dengan data yang terdapat dokumen pada saat pendaftaran haji dengan data yang terdapat pada persyaratan penerbitan paspor Kantor Kementerian Agama pada persyaratan penerbitan paspor Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota melakukan klarifikasi dengan membuat Berita Acara Kab/ Kota melakukan klarifikasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);Pemeriksaan (BAP);

i.i. Khusus untuk perbedaan data calon jamaah haji yang berkaitan Khusus untuk perbedaan data calon jamaah haji yang berkaitan dengan perubahan nama, maka BAP harus dilengkapi dengan dengan perubahan nama, maka BAP harus dilengkapi dengan salinan putusan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang salinan putusan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006

Page 13: Kebijakan Haji 2015

13

* * DokumenDokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH)a.a.DDisamping Paspor, dokumen lain yang harus dimiliki oleh calon jamaah isamping Paspor, dokumen lain yang harus dimiliki oleh calon jamaah haji adalah Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH);haji adalah Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH);

b.b.Jumlah halaman DAPIH hanya 1 (satu) lembar yang merupakan Jumlah halaman DAPIH hanya 1 (satu) lembar yang merupakan lembaran identitas calon jamaah haji secara keseluruhan;lembaran identitas calon jamaah haji secara keseluruhan;

c.c.Lembaran DAPIH berisi identitas jamaah haji, nomor kloter, asal Lembaran DAPIH berisi identitas jamaah haji, nomor kloter, asal Embarkasi;Embarkasi;

d.d.Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) dicetak oleh Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) dicetak oleh Kementerian Agama, dhi. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dhi. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Page 14: Kebijakan Haji 2015

14

IXIX. PROSES PEMBATALAN. PROSES PEMBATALANA. PEMBATALAN SETORAN AWAL A. PEMBATALAN SETORAN AWAL Calon Jamaah Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kantor Kementerian Calon Jamaah Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan;Agama Kabupaten/Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan; Berkas permohonan pembatalan oleh Kankemenag setempat dikirimkan kepada Kanwil Berkas permohonan pembatalan oleh Kankemenag setempat dikirimkan kepada Kanwil

Kemenag Provinsi, selanjutnya Kanwil Kemenag Provinsi meneruskan ke Kementerian Kemenag Provinsi, selanjutnya Kanwil Kemenag Provinsi meneruskan ke Kementerian Agama Pusat untuk proses pembatalan data dan pembayaran;Agama Pusat untuk proses pembatalan data dan pembayaran;

Kementerian Agma Pusat dhi. Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS BPIH Kementerian Agma Pusat dhi. Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk mentrasfer dana pembayaran pembatalan ke yang mengelola rekening setoran awal untuk mentrasfer dana pembayaran pembatalan ke rekening calon jamaah haji.rekening calon jamaah haji.

B. PEMBATALAN BPIH LUNASB. PEMBATALAN BPIH LUNAS Calon Jamaah Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kantor Kementerian Calon Jamaah Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan;Agama Kabupaten/Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan; Berkas permohonan pembatalan oleh Kankemenag setempat dikirimkan kepada Kanwil Berkas permohonan pembatalan oleh Kankemenag setempat dikirimkan kepada Kanwil

Kemenag Provinsi, selanjutnya Kanwil Kemenag Provinsi meneruskan ke Kementerian Kemenag Provinsi, selanjutnya Kanwil Kemenag Provinsi meneruskan ke Kementerian Agama Pusat untuk proses pembatalan data dan pembayaran;Agama Pusat untuk proses pembatalan data dan pembayaran;

Kementerian Agma Pusat dhi. Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS BPIH Kementerian Agma Pusat dhi. Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk mentrasfer dana pembayaran pembatalan ke yang mengelola rekening setoran awal untuk mentrasfer dana pembayaran pembatalan ke rekening calon jamaah haji.rekening calon jamaah haji.

Besarnya setoran BPIH lunas yang dikembalikan oleh Kementerian Agama dipotong 1%.Besarnya setoran BPIH lunas yang dikembalikan oleh Kementerian Agama dipotong 1%.

Page 15: Kebijakan Haji 2015

X. ANGKUTANX. ANGKUTANX. ANGKUTANX. ANGKUTANa.a. Maskapai penerbangan yang akan mengangkut jemaah haji tahun 14Maskapai penerbangan yang akan mengangkut jemaah haji tahun 143636 H H/ /

2015 M 2015 M dilakukan lelang terbuka baik maskapai luar maupun dalam dilakukan lelang terbuka baik maskapai luar maupun dalam

negeri negeri

-- Tahun 2013 diikuti maskapai selain GIA dan SAUDI, Batavia Air Tahun 2013 diikuti maskapai selain GIA dan SAUDI, Batavia Air

dan dan Air Asia.Air Asia.

-- Tahun 2014 dari total 12 operator penerbangan yang diundang Tahun 2014 dari total 12 operator penerbangan yang diundang

oleh oleh Kemenag RI, hanya 2 maskapai yang siap, Garuda Indonesia dan Kemenag RI, hanya 2 maskapai yang siap, Garuda Indonesia dan

Saudi Airlines.Saudi Airlines.

-- Tahun 2015 Tahun 2015 a. Angkutan di Arab Saudi :

Angkutan antar kota dan masya’ir muqaddasah dilakukan oleh Naqobah sesuai dengan ta’limatul hajj;

c.c. Angkutan Domestik Angkutan Domestik dari daerah ke embarkasi diatur oleh masing-masing daerah sesuai keperluan (PERDA);

15

Page 16: Kebijakan Haji 2015

KAPASITAS SEAT DAN JENIS PESAWATKAPASITAS SEAT DAN JENIS PESAWATKAPASITAS SEAT DAN JENIS PESAWATKAPASITAS SEAT DAN JENIS PESAWAT

16

NO. EMBARKASIJENIS

PESAWATKAPASITAS

SEAT

ASUMSI JUMLAH JAMAAH

ASUMSI KLOTER

1. Aceh (BTH) Boeing 777 393 3.180 8

2. Medan (MES) Boeing 777 393 6.673 17

3. Batam (BTJ) Boeing 747 450 8.911 20

4. Padang (PDG) Boeing 747 455 4.946 11

5. Palembang (PLM) Boeing 747 450 5.885 13

6. Jakarta (JKG) Boeing 747 455 17.723 39

Jakarta (JKS) Boeing 747 450 30.428 68

7. Solo (SOC) Airbus 330 360 26.561 74

8. Surabaya (SUB) Boeing 747 450 28.676 64

9.9. Banjarmasin Banjarmasin (BDJ)(BDJ)

Airbus Airbus 330330 360360 4.1904.190 1212

10. Balikpapan (BPN) Airbus 330 360 4.284 12

11. Makasar (UPG) Boeing 747 455 11.972 27

12. Lombok (LOP) Airbus 330 360 3.646 10

Page 17: Kebijakan Haji 2015

AIR BUS 330

17

Page 18: Kebijakan Haji 2015

BOENG 747 400

18

Page 19: Kebijakan Haji 2015

PRAMUGARI HAJI

19

Page 20: Kebijakan Haji 2015

PRAMUGARI LION

20

Page 21: Kebijakan Haji 2015

21

a.a. Mengacu kepada Kalender Ummul Quro Arab Saudi, masa operasional Mengacu kepada Kalender Ummul Quro Arab Saudi, masa operasional penerbangan haji baik pada phase I (pemberangkatan) maupun phase II penerbangan haji baik pada phase I (pemberangkatan) maupun phase II (pemulangan) masing-masing (pemulangan) masing-masing 28 hari28 hari, terdiri dari Gelombang I : , terdiri dari Gelombang I : 1144 hari hari dan dan Gelombang II : Gelombang II : 1144 hari hari. Sehingga masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi. Sehingga masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi 39 hari 39 hari;;

b.b. Masuk asrama haji tanggal Masuk asrama haji tanggal 20 Agustus 2015 (Nasional)20 Agustus 2015 (Nasional);;

c.c. Awal pemberangkatan calon jemaah haji tanggal Awal pemberangkatan calon jemaah haji tanggal 21 Agustus 201521 Agustus 2015; ; Wukuf di Wukuf di Arafah hari Arafah hari SelasaSelasa tanggal tanggal 22 September 201522 September 2015;;

d.d. Akhir kedatangan jemaah haji di tanah air tanggal Akhir kedatangan jemaah haji di tanah air tanggal 226 Oktober 20156 Oktober 2015;;

e.e. Jemaah haji diperbolehkan membawa barang bawaan dengan menggunakan 1 Jemaah haji diperbolehkan membawa barang bawaan dengan menggunakan 1 (satu) koper yang diberikan oleh pihak penerbangan yang dapat di isi maksimal (satu) koper yang diberikan oleh pihak penerbangan yang dapat di isi maksimal 3322 Kg, kecuali untuk embarkasi Aceh dan Palembang dibatasi 15 Kg pada waktu Kg, kecuali untuk embarkasi Aceh dan Palembang dibatasi 15 Kg pada waktu berangkat dan 1 (satu) tas tentengan yang dibawa ke cabin berangkat dan 1 (satu) tas tentengan yang dibawa ke cabin

f.f. AAir zam-zam sebanyak 5 literir zam-zam sebanyak 5 liter disediakan oleh penerbangan dan dibagikan di disediakan oleh penerbangan dan dibagikan di asrama haji pada saat kepulangan sampai di Tanah Air;asrama haji pada saat kepulangan sampai di Tanah Air;

PEMBERANGKATAN

Page 22: Kebijakan Haji 2015

GELOMBANG 1Tahun 2015GELOMBANG 1Tahun 2015

192 KLOTER

81.940 JEMAAH

GELOMBANG 1

100% DIRECT KE

MADINAH

Page 23: Kebijakan Haji 2015

GELOMBANG 2(RENCANA PERUBAHAN MASA PEMULANGAN)

Tahun 2015

GELOMBANG 2(RENCANA PERUBAHAN MASA PEMULANGAN)

Tahun 2015

181 KLOTER

75.120 JEMAAH

GELOMBANG 2

100% DARI MADINAH

DIRECT KE TANAH AIR

Page 24: Kebijakan Haji 2015

XI.XI. HAJI KHUSUS dan UMRAH HAJI KHUSUS dan UMRAH XI.XI. HAJI KHUSUS dan UMRAH HAJI KHUSUS dan UMRAH

24

a.a. Sejak tahun 2012 Pendaftaran Haji Khusus sudah dapat dilakukan di Kalimantan Sejak tahun 2012 Pendaftaran Haji Khusus sudah dapat dilakukan di Kalimantan Selatan, yakni di SISKOHAT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yakni di SISKOHAT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa persyaratan tertentu;Selatan dengan membawa persyaratan tertentu;

b.b. Persyaratan Pendaftaran Haji Khusus:Persyaratan Pendaftaran Haji Khusus:

1. Sebelum mendaftar Calon Jamaah Haji Khusus (CJHK) terlebih dahulu memilih Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah memiliki (PIN) Personal Identification Number;

2. Surat Permohonan Pendaftaran dari jamaah haji (CJHK) ;3. Surat Pernyataan Pilihan PIHK yang dikeluarkan oleh PIHK;4. Surat Pernyataan Waiting List;5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas/ Dokter;6. Fotocopy KTP/ Kartu Identitas yang masih berlaku;7. Fotocopy Kartu Keluarga;8. Fotocopy Akte Kelahiran/ Ijazah/ Surat nikah;9. Fotocopy Paspor (Apabila telah memiliki paspor, persyaratan 7 & 8 tidak perlu

dilampirkan);10. Pas foto warna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10 lembar dengan latar belakang

warna putih, dengan focus wajah 70% - 80%.

Page 25: Kebijakan Haji 2015

25

Untuk Calon Jamaah Haji Khusus yang mewakilkan pendaftarannya kepada PIHK, maka ada tambahan persyaratan:a. Surat Permohonan Pengambilan SPPH dari Pimpinan PIHK;b. Surat Tugas dari Pimpinan PIHK kepada Petugas yang dikuasakan;

Prosedur PendaftaranProsedur Pendaftaran

Calon jamaah/ Petugas PIHK yang dikuasakan datang ke Kanwil Kemenag Provinsi dhi. Kantor Siskohat Kanwil Kemenag Provinsi;

Petugas Kanwil Kemenag/ Petugas Siskohat memeriksa kelengkapan berkas-berkas lainnya;

Petugas Kemenag/ Petugas Siskohat mengentrykan nama-nama yang terdapat pada surat permohonan serta identitas lain yang diperlukan ke dalam aplikasi Siskohat selanjutnya mencetak hasil entry-an, hasil cetakan berisi Nomor Urut, Nama calon jamaah, Nomor Pendaftaran dan Nomor SPPH;

Page 26: Kebijakan Haji 2015

26

Hasil cetakan dan blanko SPPH diberikan kepada calon jamaah haji/ Petugas PIHK yang dikuasakan untuk diisi;

Calon jamaah/ Petugas PIHK yang dikuasakan mengisi SPPH dan diberi nomor SPPH sesuai dengan hasil cetakan, setelah SPPH ditandatangani oleh calon jamaah diserahkan kepada petugas Kankemenag dengan melampirkan kelengkapan berkas;

Setelah SPPH ditandatangani oleh pejabat Kankemenag, nomor SPPH dilakukan otorisasi ke dalam system untuk pengaktifan nomor SPPH, agar proses penyetoran di BPS-BPIH bisa dilaksanakan;

Lembar merah pada SPPH disimpan di Kementerian Agama dan lembar lainnya diberikan ke calon jamaah/ petugas PIHK;

Calon jamaah/ Petugas PIHK yang dikuasakan, melakukan setoran awal BPIH sebesar US Dollar 4.000,- dan dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Page 27: Kebijakan Haji 2015

27

Setelah mendapatkan nomor porsi dan bukti setoran awal, calon jamaah/ petugas PIHK yang dikuasakan datang kembali ke Kementerian Agama dengan membawa Bukti Setoran Awal BPIH, dengan ketentuan:

- Lembar pertama (asli) untuk calon jamaah haji

- Lembar kedua untuk BPS-BPIH

- Lembar ketiga untuk Kanwil Kementerian Agama

- Lembar keempat untuk PIHK

- Lembar kelima untuk Direktorat Pelayanan Haji; Kemudian calon jamaah haji menunggu waktu pelunasan sesuai dengan

urutan nomor porsinya;

Biaya Pelunasan BPIH nantinya akan diumumkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang besarnya ditetapkan oleh Presiden setelah berkoordinasi dengan DPR;

Page 28: Kebijakan Haji 2015

28

DATA BIRO PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK)

di Kalimantan Selatan

NO NAMAKANTOR PUSAT

ALAMATNO. TELP/

HP

1 PT. Idah Roes Kota Banjarmasin Jl. Sultan Adam Raya Banjarmasin(0511) 3304072, 3302067

2 PT. Kaltrabu Indah Kota BanjarmasinJl. Jend. A. Yani (Ruko Seberang POLTABES BJM) Banjarmasin

(0511) 3362325, 3352168

3 PT. Kamila Wisata Muslim Kab. Banjar Jl. Sekumpul, Martapura -

4 PT. Namira Amalia Utama Kab. Banjar Jl. Sekumpul No. 16 Martapura (0511) 4720929, 4721819

5 PT. Pancar Ni'mah Kab. Banjar Jl. Sekumpul No. 16 Martapura (0511) 4720929, 4721819

6 PT. Riyal Tunggal Kota Banjarmasin Jl. Jend. A. Yani, No. 407 Banjarmasin (0511) 325019,

7 PT. Salfany Safanusa Kota Banjarmasin Jl. Cempaka Besar, No. 41 Banjamasin(0511) 365674, 66495

8 PT. Saidi Putra Wisata Kota BanjarmasinJl. Pangeran Antasari, No. 96 A Banjarmasin

(0511) 3258701, 3260589

9 PT. Surya Dharma Wisata Kota BanjarmasinJl. Pangeran Antasari, No. 96 A Banjarmasin

(0511) 3258701, 3260589

10PT. Travelindo Lusiyana (Perwakilan)

DKI JakartaJl. Pang. Hidayatullah, Komp. Ruko 53 Kayutangi Banjarmasin

(0511) 431549, 6292729

         

Page 29: Kebijakan Haji 2015

29

DATA BIRO PENYELENGGARA IBADAH UMRAH (PPIU)

di Kalimantan Selatan

NO NAMAKANTOR PUSAT

ALAMATNO. TELP/

HP

1 PT. Idah Roes Kota Banjarmasin Jl. Sultan Adam Raya Banjarmasin(0511) 3304072, 3302067

2 PT. Kaltrabu Indah Kota BanjarmasinJl. Jend. A. Yani (Ruko Seberang POLTABES BJM) Banjarmasin

(0511) 3362325, 3352168

3 PT. Kamila Wisata Muslim Kab. Banjar Jl. Sekumpul, Martapura -

4 PT. Namira Amalia Utama Kab. Banjar Jl. Sekumpul No. 16 Martapura (0511) 4720929, 4721819

5 PT. Pancar Ni'mah Kab. Banjar Jl. Sekumpul No. 16 Martapura (0511) 4720929, 4721819

6 PT. Riyal Tunggal Kota Banjarmasin Jl. Jend. A. Yani, No. 407 Banjarmasin (0511) 325019,

7 PT. Salfany Safanusa Kota Banjarmasin Jl. Cempaka Besar, No. 41 Banjamasin(0511) 365674, 66495

8 PT. Saidi Putra Wisata Kota BanjarmasinJl. Pangeran Antasari, No. 96 A Banjarmasin

(0511) 3258701, 3260589

9 PT. Surya Dharma Wisata Kota BanjarmasinJl. Pangeran Antasari, No. 96 A Banjarmasin

(0511) 3258701, 3260589

10PT. Travelindo Lusiyana (Perwakilan)

DKI JakartaJl. Pang. Hidayatullah, Komp. Ruko 53 Kayutangi Banjarmasin

(0511) 431549, 6292729

         

Page 30: Kebijakan Haji 2015

30

11 PT. Absas Al - Rahalah Tour Kota BanjarmasinJl. Pahlawan VIII, No.10 RT.007/ 03 Banjarmasin

(0511) 3274562

12 PT. Albis Nusa Wisata Kota Banjarmasin Jl. Banjar Indah IV, No. 14 Banjarmasin(0511) 4781355, 4782377

13 PT. Al - Banjary Kota Banjarmasin Jl. Manggis, No. 47 Banjarmasin (0511) 7400550

14PT. Al Taif Saudi Wisata (Perwakilan)

DKI Jakarta Jl. A. Yani, Km. 39,5 Martapura (0511) 4722414

15 PT. Banu Mibras Wisata Kota BanjarmasinJl. Pang. Hidayatullah, Komp. Ruko 53 Kayutangi Banjarmasin

(0511) 431549, 6292729

16 PT. Bagus Umrah Tama Kota BanjarmasinJl. Pramuka, No. 45 RT.12 Pengambangan Banjarmasin

(0511) 3261265

17 PT. Borneo Exotic Tou Kota BanjarbaruJl. Kawamara, No. 24 RT. 4/ 02 Komp. Adi Upaya, Land. Ulin Banjarbaru

HP. 081348476310

18 PT. Berkat Aulia Tour Kota Banjarbaru Jl. A. Yani, Km. 40 Banjarbaru(0511) 7349323, 7727899

19 PT. Emma Tour and Travel Kota BanjarmasinJl. Gatot Subroto 8, No. 37 Komp. Madastana Banjarmasin

 

20 PT. Hanny Aulia Wisata Kota Banjarmasin Jl. Sultan Adam Raya Banjarmasin(0511) 3304072, 3302067

21 PT. Ipah Mandiri Utama Kota BanjarmasinJl. A. Yani, Km. 4.5 Komp. Bina Brata Manunggal II, Gang VII Kebun Bunga

(0511) 326340

22 PT. Makmur Mulia Kota BanjarmasinJl. Teluk Tiram Darat 10/ Melati No.01 Kel. Telawang Banjarmasin

(0511) 7529318

23 PT. Madina Wisata Abadi Kab. Hulu Sungai Utara

Jl. Brigjen. Hasan Baseri, RT.002/ 01 Amuntai - Hulu Sungai Utara

(0527) 63680

24 PT. Murni Tiga Utama Kota BanjarmasinJl. A. Yani, Km.5.5 Gg. Karya Baru, RT.03 Banjarmasin

(0511) 6217059

25 PT. Nurindo Wisata Kota BanjarmasinJl. A. Yani, Km. 5 Komp. Dharma Praja VII, No.27 Banjarmasin

(0511) 3273371

Page 31: Kebijakan Haji 2015

31

26PT. Panguji Luhur Utama

Kota Banjarmasin

Jl . Kapt. Piere Tendean, No. 25 Banjarmasin

 

27PT. Qalbu Amanah Perdana

Kota Banjarmasin

Jl. Sultan Adam No. 4 Banjarmasin(0511) 4311368

28 PT. Andi Prima WisataKota Banjarmasin

Jl. Pulau Laut, No. 16 RT. 03/ 01 Antasan Besar Banjarmasin

(0511) 3364052

29 PT. Ridho Illahy Wisata Kota BanjarbaruJl. A. Yani, Km. 29 Guntung Payung Kota Banjarbaru

 

30 PT. Wahdan SabilanaKota Banjarmasin

Jl. Jend. A. Yani (Ruko Seberang POLTABES BJM) Banjarmasin

(0511) 3362325, 3352168

31 PT. Wahyu Titian InsaniKota Banjarmasin

Jl. Kolonel Sugiono, No. 14 Banjarmasin

(0511) 3263035

32PT. Zeinta Intan Kalimantan

Kota Banjarmasin

Jl. Sultan Adam, Komp. Bumi Graha Lestari, No.28 RT.14 BJM

 

Page 32: Kebijakan Haji 2015

XXIIIIII. PEMBINAAN HAJI. PEMBINAAN HAJIXXIIIIII. PEMBINAAN HAJI. PEMBINAAN HAJI

a)a) Seluruh permohonan perizinan untuk KBIH dan PIHK dihentikan karena sedang Seluruh permohonan perizinan untuk KBIH dan PIHK dihentikan karena sedang dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sampai seluruh KBIH dan PIHK dikategorikan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sampai seluruh KBIH dan PIHK dikategorikan baik.baik.

b)b) Atribut bagi KBIH hanya sampai di asrama haji embarkasi, setelah di asrama haji yang Atribut bagi KBIH hanya sampai di asrama haji embarkasi, setelah di asrama haji yang ada adalah jemaah haji Indonesia, dengan susunan jemaah haji, ketua kloter, ketua ada adalah jemaah haji Indonesia, dengan susunan jemaah haji, ketua kloter, ketua rombongan dan ketua regu. rombongan dan ketua regu.

32

a)a) Pelakasanaan bimbingan manasik haji dengan memberdayakan KUA dan Pelakasanaan bimbingan manasik haji dengan memberdayakan KUA dan melibatkan ormas Islam, tokoh masyarakat dalam ormas Islam;melibatkan ormas Islam, tokoh masyarakat dalam ormas Islam;

b)b) Bimbingan manasik haji didelegasikan :Bimbingan manasik haji didelegasikan : Kabupaten/Kota berupa bimbingan masal setiap kloter 4 x pertemuan;Kabupaten/Kota berupa bimbingan masal setiap kloter 4 x pertemuan; KUA berupa bimbingan setiap mahrom 10 x pertemuan; KUA berupa bimbingan setiap mahrom 10 x pertemuan;

c)c) Bimbingan manasik agar jemaah benar-benar istitoah dan mandiri sebagai Bimbingan manasik agar jemaah benar-benar istitoah dan mandiri sebagai pelaksanaan ibadah haji yang sah, sebagaimana dalam mendapatkan haji pelaksanaan ibadah haji yang sah, sebagaimana dalam mendapatkan haji mabrur;mabrur;

d)d) Pemahaman pelaksanaan ibadah haji dilakukan melalui sodialisasi Pemahaman pelaksanaan ibadah haji dilakukan melalui sodialisasi rekuitmen kebijakkan penyelenggaraan haji melalui media cetak dan rekuitmen kebijakkan penyelenggaraan haji melalui media cetak dan electronikelectronik

Page 33: Kebijakan Haji 2015

PETA RUMAH JEMAAH HAJI DI MEKKAH 2015

JARWAL

JUMAIZAH

AZIZIYAH

SYISYAH

MAHBAS JIN

MISFALAH

JARWAL

ROUDHAH

Page 34: Kebijakan Haji 2015

34

1- Perluasan Mathaf tahap pertama 20131- Perluasan Mathaf tahap pertama 20132- Perluasan Mathaf tahap kedua 20142- Perluasan Mathaf tahap kedua 20143- Perluasan Mathaf tahap ketiga 20153- Perluasan Mathaf tahap ketiga 20154- Perluasan Haram Baru4- Perluasan Haram Baru

Page 35: Kebijakan Haji 2015

35

Peta Pembongkaran Wilayah Markaziyah (perhatikan yang ditandai kolom merah sebagian sudah dirobohkan .VID-20141222-WA0006 (1).mp4.VID-20141222-WA0006.mp4

Page 36: Kebijakan Haji 2015

36

TERIMA KASIH

WASSALAM