Home >Documents >Kebijakan Fiskal Sektor Kehutanan - forda-mof. Seminar PI - Singgih Riphat...  PENERIMAAN PAJAK...

Kebijakan Fiskal Sektor Kehutanan - forda-mof. Seminar PI - Singgih Riphat...  PENERIMAAN PAJAK...

Date post:23-Mar-2019
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Kebijakan Fiskal SektorKehutanan

Prof. Dr. Singgih RiphatBadan Kebijakan Fiskal

Departemen Keuangan

PENYUMBANG EMISI CO2 TERBESAR DI DUNIA

Indonesia menempati urutan ke 16 dari 25 negara penyumbang emisi terbesar

Apabila deforetasi dimasukkan, Indonesia menempati urutan ke 3-5 Bila gambut dimasukkan , urutan Indonesia menjadi ke 2 setelah USA

HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Kehutanan memiliki peran ganda dalam konteks perubahan iklim:

Sebagai peng-emisi karbon (Carbon emitter) Terjadi pada saat penebangan dan pembakaran hutan Terjadi pada saat penebangan dan pembakaran hutan

CO2 yang tersimpan dalam pohon akan keluar

Semakin luas hutang ditebang, semakin besar CO2 yang dikeluarkan

Sebagai penyerap karbon (Carbon Sink) Penyerapan CO2 melalui daun pada siang hari

Semakin luas tutupan hutan, semakin banyak CO2 yang diserap

LAJU DEFORESTASI

Rata-rata laju Deforestasi mencapai 1,08 juta Ha / Tahun

LAJU REHABILITASI

GAP

Sumber : Dep. Kehutanan

Laju Deforestasi tidak mampu diimbangi oleh laju rehabilitasi Terjadi Net Deforestasi sebesar 300 ribu Ha / tahun

KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN DALAM PDB

PENERIMAAN PNBP SEKTOR KEHUTANAN

Jenis penerimaan 2004 2005 2006 2007 2008

IHPH 90.55 42.99 112.53 36.5 31

PSDH 1,105.81 637.54 560.46 152.07 1,217.00

Dana ReboisasiDana Reboisasi 2,946.67 2,558.39 1,704.84 440.38 1,302.00

Dana Pengamanan Hutan - - 25.61 - -

Denda Pelanggaran

Eksploitasi Hutan - 3.64 2.15 0.61 -

Iuran Menangkap Satwa

Liar - 1.66 3.39 2.19 -

Sumber:DJA, Direktorat PNBP

PENERIMAAN PAJAK SEKTOR KEHUTANAN

Tahun Kehutanan

Industri Kayu, Barang-

Barang Dari Kayu (Tidak

Termasuk Furnitur)

Industri Furnitur Dan

Industri Pengolahan

Lainnya

2004 596.071.220.733 601.338.213.053 828.415.337.911

2005 595.873.315.706 755.172.616.674 784.359.746.624595.873.315.706 755.172.616.674 784.359.746.624

2006 634.507.792.854 806.139.048.593 957.269.360.091

2007 459.544.478.701 932.085.219.425 937.863.825.701

2008 116.057.804.371 274.351.959.158 266.303.379.523

Sumber:DJP, diolah

Tujuan Kebijakan Fiskal bidangKehutanan

Pertumbuhan ekonomi peningkatan pertumbuhan PDB Sektor Kehutanan sebagai bagian sasaran-sasaran

makro Pemerintah (stimulus pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerjadll.)

peningkatan pendapatan pemerintah ( fungsi APBN dari kekuasaan eksekutif) Kesejahteraan Masyarakat ( pro poor principle)

Redistribusi pendapatan Redistribusi pendapatan Pembangunan hutan yang berkelanjutan (Sustainable Forest Development)

Koreksi eksternalitas nilai hutan melalui proses internalisasi sosial dan ekonomi Pemberian insentif/disinsentif yang efektif dan efisien, sebagai perangkat koreksi

eksternalitas nilai hutan, dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan konservasihutan

Bila reduksi emisi karbon merupakan bagian dari policy mainstream Pemerintah, maka pemberian insentif/disinsentif harus terintegrasikan ke dalamSustainable Forest Management

h4

Slide 9

h4 Ilustrasi-Ilustrasi eksternalitas di sektor kehutanan:1.Nilai Pelestarian Hutan (Forest Conservation) & DAS (Watershed Management) vs Market Price kayu gelondongan2. Nilai Kerugian Banjir vs Biaya Investasi Forest Conservation & Watershed Managementharryks; 14/11/2009

Perbedaan antara PJL denganPajak dan PNBP

Pajak dan PNBP Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL)

a. Bersifat wajib (mandatory) b. Besaran ditetapkan pemerintah berdasar

peraturan perundang-undanganc. Dikelola sistem administrasi keuangan negarad. Landasan hukum : Undang-undang dan

Peraturan Pemerintahe. Bagian dari keuntungan

a. Bersifat sukarela (voluntary) b. Besaran tetapan berdasar kesepakatan para pihak

dengan nilai minimal sama dengan biaya perolehan (opportunity cost)

c. Dikelola oleh Lembaga Keuangan Alternatif yang otonom/independen dan akuntabel

d. Komitmen global, nasional, lokale. Bagian dari keuntungan f. Tidak dapat memasuki pasar bursag. Pungutan Pemerintah merupakan pungutan

untuk membiayai pembangunan yang lebih luas.h. Hanya mempertahankan hutan sebagai sumber

penghasilan negarai. Tidak berubah konsepj. Tidak demikian

d. Komitmen global, nasional, lokale. Bagian komponen biaya produksi (biaya kelola

lingkungan/sosial)f. Dapat memasuki pasar bursa (Nasional dan

Internasional)g. Pembayaran jasa lingkungan merupakan

pembayaran diantara 2 sektor privat bukan subsidi.

h. Pembayaran jasa lingkungan meningkatkan kepedulian lingkungan dan produksi lestari.

i. Pembayaran jasa lingkungan mendorong untuk membangun lembaga kehutanan yang baru.

j. Memobilisasi sumber-sumber keuangan internasional dan domestik pada semua tingkatan.

Sumber:Sumber:Tabulasi disiapkan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dalam Focus Group Discussion (FGD) di Departemen Keuangan, Senin/9 Februari 2009

TUGAS MENKEU SEBAGAI PENGELOLA FISKALPASAL 8 UU NO. 17 TAHUN 2008

menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;undang-undang;

melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;

melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Kebijakan Fiskal Pada REDD

MASALAH REDD DI INDONESIA

Ketidakpastian regulasi Negosiasi REDD di sidang UNFCCC belum final

Petunjuk teknis pelaksanaan operasional REDD masih dalam bentuk draft Permenhut

Skema penerimaan REDD belum masuk dalam Skema penerimaan REDD belum masuk dalam penerimaan SDA sektor kehutanan. Saat ini penerimaan sektor kehutanan terdiri dari: IHPH

PSDH

Dana Reboisasi

MASALAH REDD DI INDONESIA

Ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah Kewenangan untuk mengatur politik luar negeri, moneter, dan fiskal

adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Apakah Pemda boleh melakukan transaksi REDD dengan pihak luar negeri?

Bagaimana arus dana dari luar negeri sampai ke daerah? Bagaimana distribusi dana REDD sampai kepada para stakeholder sektor Bagaimana distribusi dana REDD sampai kepada para stakeholder sektor

kehutanan?

Resistensi beberapa kelompok masyarakat REDD lebih memprioritaskan pengurangan deforestasi dan degradasi

hutan dibandingkan pengurangan kemiskinan Penguatan kontrol terhadap akses ke hutan semakin meminggirkan

masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan REDD lebih mementingkan tujuan negara maju yang mendanainya,

dibandingkan dengan penduduk yang hidupnya bergantung pada hutan

MASALAH REDD DI INDONESIA

Proteksi terhadap hutan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap industri yang menggunakan produk hutan sebagai input.

Dana yang diperoleh dari REDD dikhawatirkan tidak lebih besar dari penurunan sektor industri yang menurun sebagai akibat berkurangnya pasokan bahan baku dari sektor kehutanan

Permasalahan Pemda dalam implementasi REDD Permasalahan Pemda dalam implementasi REDD Belum pernah ada pengalaman sebelumnya yang bisa digunakan sebagai acuan Persepsi para pihak yang beragam, sehingga menimbulkan status quo apakah

sebagai peluang atau ancaman Skema REDD menimbulkan harapan yang berlebihan bagi masyarakat dan

pemerintah daerah bahwa skema REDD akan menghasilkan dalam waktu singkat Distribusi hasil penerimaan dari REDD belum ada Belum cukup dukungan yang konkrit dari Pemerintah Pusat untuk merealisasikan

REDD di daerah

S U N AR S I P

Review Atas

Peraturan Menteri Kehutanan No. P-30/MenhutII/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan Peraturan Degradasi Hutan (REDD) dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung

S U N AR S I P Bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Kehutanan No. P-30/Menhut

II/2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-36/Menhut-II/2009? (1)

Permenhut No. P-30/Menhut-II/2009 ternyata menyebut klausul mengenai distribusi dana REDD sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1): Perimbangan Keuangan atas Penerimaan Negara yang bersumber dari pelaksanaan REDD diatur dengan peraturan-perundang-undangan tersendiri; dan Pasal 20 Ayat (2): Tata Cara pengenaan, pemungutan, penyetoran, dan penggunaan penerimaan dari REDD diatur dengan peraturan-perundang-undangan.peraturan-perundang-undangan.

Permenhut No. P-36/Menhut-II/2009 ternyata juga telah mengatur distribusi dana REDD sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 dan Lampirannya. Pasal 17 Ayat (1): Nilai Jual Jasa Lingkungan (NJ2L) RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON adalah pendapatan dari penjualan kredit karbon yang telah disertifikasi dan dibayar berdasarkan ERPA (Emission Reduction Purchase Agrement). Pasal 17 Ayat (2): Distribusi dari NJ2L adalah sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini. Pasal 17 Ayat (3): Dana yang diterima oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PNBP Kehutanan.

S U N AR S I P Bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Peraturan Menteri K

Embed Size (px)
Recommended