Kebijakan Energi Nasional untuk mencapai …seminar.gunadarma.ac.id/.../05/Presentasi-Prof-Samsir.pdfMeningkatkan rasio pemulihan cadangan migas hingga mencapai 100% pada tahun 2025,

Kebijakan Energi Nasional untuk mencapai Kemandirian

dan Ketahanan Energi

Syamsir Abduh

Universitas Gunadarma, 14 Mei 2020

2

D

E

N

MERANCANG DAN MERUMUSKAN

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

MENETAPKANRENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

MENETAPKAN

LANGKAH-LANGKAH

PENANGGULANGAN

KONDISI KRISIS DAN DARURAT

ENERGI

MENGAWASIPELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG

ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS

SEKTOR

TERWUJUDNYA

KEMANDIRIAN DAN

KETAHANAN ENERGI

GUNA MENDUKUNG

PEMBANGUNAN NASIONAL

BERKELANJUTAN

VISI

(Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007)

TUGAS DEWAN ENERGI NASIONAL

KETUA : PRESIDEN

WAKIL KETUA : WAKIL PRESIDEN

KETUA HARIAN : MENTERI ESDM

STRUKTUR DEWAN ENERGI NASIONAL2014 - 2019

Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan

1. Menteri Keuangan

2. Menteri Bappenas

3. Menteri Perhubungan

4. Menteri Perindustrian

5. Menteri Pertanian

6. Menteri Ristek dan Dikti

7. Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)

2. Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, PhD (Akademisi)

3. Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth.En.Tech (Industri)

4. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)

5. Prof.Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen)

6. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)

7. Dr. Ing Pudji Untoro (Teknologi)

8. Dr. Sonny Keraf (Lingkungan Hidup)

ANGGOTA

PP No. 79 Tahun 2014

Kebijakan PendukungKebijakan Utama

Ketersediaan Energi untuk

Kebutuhan Nasional

Prioritas Pengembangan

Energi

Pemanfaatan Sumber

Daya Energi Nasional

Cadangan Energi

Nasional

Konservasi Energi, Diversifikasi Sumber

Daya Energi dan Diversifikasi Energi

Lingkungan Hidup dan Keselamatan

Harga, Subsidi, dan Insentif Energi

Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat,

dan Industri Energi

Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Teknologi Energi

Kelembagaan dan Pendanaan

ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Tujuan Kebijakan Energi Nasional

(KEN-2050)Pasal 5 :

Kebijakan Energi Nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi

yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan

lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi

Nasional.

Kemandirian Energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan

Memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber dalam negeri.

Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan, akses

Masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka

Panjang dgn tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingk. hidup

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN

PASAL 6, 7, dan 9

Terwujudnya Paradigma Baru bahwa Sumber Daya Energi Tidak Dijadikan Sebagai

Komoditas Ekspor Semata Tetapi Untuk Modal Pembanguna Guna Sebesar-besarnya

Kemakmuran Rakyat Dengan Cara Mengoptimalkan Pemanfaatannya Bagi Pembangunan

Ekonomi Nasionall, Penciptaan Nilai Tambah Didalam Negeri dan Penyerapan Tenaga Kerja.

Komoditi Khusus 2014 2019Ekspor

0%

Gas 57% 64% 2035

Batubara 20% 60% 2046

PASAL 10

(1) Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan nasional dipenuhi dengan

(d) Mengurangi Ekspor Energi Fosil Secara Bertahap Terutama Gas dan Batubara Serta

Menetapkan Batas Waktu Untuk Memulai Menghentikan Ekspor.

PASAL 11

(1) Prioritas pengembangan Energi dilakukan melalui

(c) Pengembangan Energi dengan Mengutamakan Sumber Daya Energi Setempat,

(e) Pengembangan Industri Dengan Kebutuhan Energi Yang Tinggi Diprioritaskan Didaerah

Yang Kaya Sumber Daya Energi.

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN

(2) Prioritas pengembangan Energi nasional didasarkan pada prinsip

(a) memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan keekonomian

(b) meminimalkan penggunaan minyak bumi

(c) mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru

(d) menggunakan batubara sbg andalan pasokan Energi nasional

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Energi Nuklir yang

dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi nasional dalam

dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru

dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai

pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

PASAL 20

(1) Harga Energi Terbarukan ditetapkan berdasarkan nilai Keekonomian Berkeadilan

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN

(2) Harga Energi Terbarukan diatur berdasarkan :

(a) Perhitungan harga Energi Terbarukan dengan asumsi untuk bersaing dengan

harga Energi dari Sumber Energi minyak bumi yang berlaku disuatu wilayah

dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung dengan tidak memasukan subsidi

bahan bakar minyak.

(4) Pemerintah mewujudkan pasar tenaga listrik paling sedikit melalui :

(b) penetapan mekanisme feed in tariff dalam penetapan harga jual Energi Terbarukan

PASAL 21

(1) Subsidi disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal :

(a) penerapan Keekonomian Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

tidak dapat dilaksanakan.

UU No. 30/2007 Tentang

Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)

PP No. 79 Tahun 2014

RUEN

RUED

Propinsi/Kab/Kota

Pasal 17 Ayat 1, Pemerintah diamanatkan untuk menyusun

Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (R-RUEN)

berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Terjemahan dari KEN

guna memanfaatkan potensi

nasional

untuk memenuhi kebutuhan

nasional

dilihat dari kepentingan nasional

Terjemahan dari RUEN/RUKN

pada masing-masing daerah dengan

memanfaatkan potensi di daerah

untuk memenuhi kebutuhan daerah

dilihat dari kepentingan nasional

RUKN

RUPTL

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

Perpres No.22

Tahun 2017

Pasal 30, Kebijakan Energi Nasional menjadi dasar

dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional

(RUEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan

Nasional (RUKN)

Peningkatan nilai tambah

sumber daya energi

Penyelarasan

target fiskal

Pengurangan

ekspor energi fosil

Pencapaian maksimal

penggunaan Energi Terbarukan

Pencapaian minimal penggunaan minyak bumi

Pengoptimalan pemanfaatan gas bumi

Penggunaan batubara sebagai andalan pasokanenergi

1

2

3

4

5

6

7

#EnergiBerkeadilan

KEBIJAKAN DAN PROGRAM RUEN

INTIRUEN

Energi sebagai Modal Pembangunan

Peningkatan:

• Pertumbuhan ekonomi

• Pertumbuhan industri

• Penyerapan tenaga kerja

• Cukai BBM

• Premi pengurasan di hulu (depletion premium)

• Insentif fiskal

• Anggaran Pemerintah

Komoditi

Khusus2015 2019

Ekspor

0%

Gas 61% 64% 2036

Batubara 20% 60% 20461. Kemandirian energi dicapai dengan

menjadikan energi sebagai modal

pembangunan

2. Mengoptimalkan pemanfatan energi,

untuk:

• pembangunan ekonomi

nasional

• penciptaan nilai tambah di

dalam negeri

• penyerapan tenaga kerja.

Perubahan paradigma energi

Pasal 6 dan 7 PP No.79/2014

PP 79/2014 | Kebijakan Energi Nasional

Peningkatan porsi

gas & batubara

untuk domestik

dibanding ekspor

Penyelarasan

target fiskal

dengan kebijakan

energi

Multiplier

effect

ekonomi

Kemenkeu dan Bappenas

ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN

TARGET BAURAN ENERGI DALAM RUEN

23%

25%

30%

22%

2025400 MTOE

31%

20%

25%

24%

20501.012 MTOE

TARGET KEN 2025 2050

Peran energi Sebagai modal pembangunan

Bauran EBT 23% 31%

Penyediaan energi > 400 MTOE > 1.000 MTOE

Pembangkit Listrik > 115 GW > 430 GW

Elastisitas energi < 1 < 1

Listrik /kapita/thn 2.500 kWh 7.000 kWh

Rasio elektrifikasi 100% 100%

Energi Baru dan TerbarukanMinyak Bumi

Gas Bumi

Batubara

TARGET

RUEN 2025

KONDISI

2015

46%

26%

23%

5%

2015166 MTOE

TARGET

RUEN 2050

JENIS 2015 2020 2025 2030 2040 2050

EBT 8.6 16.2 45.2 69.7 118.6 167.6

14.3% 19.4% 33.3% 36.6% 37.4% 37.8%

FOSIL 51.5 67.3 90.4 120.6 198.6 275.4

85.7% 80.6% 66.7% 63.4% 62.6% 62.2%

Total 60.1 83.4 135.5 190.2 317.2 443.1

1. Rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2020.

(KESDM)

2. Infrastruktur ketenagalistrikan :

tahun 2025 sebesar 135,4 GW

pembangkit fosil 90,4 GW, EBT 45 GW

tahun 2050 sebesar 443,1 GW

Pembangkit Fosil 275,4 GW, EBT 169

GW (KESDM)

3. Fasilitasi layanan penerbitan pinjam pakai,

kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan,

atau pelepasan kawasan hutan sesuai

ketentuan yang berlaku. (KemenLHK)

4. Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi

batubara yang ramah lingkungan (Clean

Coal Technology/CCT) dan efisiensi tinggi

(Ultra Super Critical/USC) secara bertahap

(KESDM)

KEGIATANPROGRAM

Satuan: GW

PENGEMBANGAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

* Tidak termasuk biofuel untuk pembangkit listrik sebesar 0,7 juta KL tahun 2025 dan 1,2 juta KL tahun 2050

1.Membangun pembangkit EBT, kapasitasmenjadi

2.Membentuk badan usaha EBT tersendiri.(Kementerian BUMN)

3.Menugaskan BUMN/BLU untukmengembangkan PLTP. (KESDM)

4.Menugaskan BUMN khusus untukproduksi dan pembelian BBN. (KESDM)

5.Menyiapkan lokasi panas bumi dansumber energi air di kawasan hutankonservasi dan hutan lindung(KemenLHK)

Jenis Pembangkit (MW) 2025 2050

Panas Bumi 7.239 17.546

Air & Mikrohidro 20.960 45.379

Bioenergi 5.532 26.123

Surya 6.379 45.000

Angin 1.807 28.607

EBT Lainnya 3.128 6.383

Tahun

2025

23%Bauran EBT

92,2

MTOE

23,0MTOE

Biofuel13,9*

Juta KL

Biomassa8,4

juta ton

Biogas489,8

Juta M3

CBM46,0

MMSCFD

Listrik45,2

GW69,2MTOE

Tahun

2050

31%Bauran EBT

315,7MTOE

79,4MTOE

Biofuel52,3*

Juta KL

Biomassa22,7

juta ton

Biogas1.958,9

Juta M3

CBM576,3

MMSCFD

Listrik167,7

GW236,3MTOE

KEGIATANPROGRAM

TARGET ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

6.9

07 7.6

11

6.6

80

5.8

08

6.2

10

6.2

02

5.9

30

5.6

68

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Potensi Penambahan Produksi

dari Eksplorasi

Committed Produksi

Committed produksi

Potensi penambahan produksi dari eksplorasi

Satuan: MMSCFD

Commited produksi

Potensi penambahan

produksi dari eksplorasi

786

520 56

8

677

809

818

770

699

0

200

400

600

800

1.000

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Potensial tambahan produksi dari eksplorasi

Kegiatan EOR

Committed produksi

Total

Potensi penambahan produksi

dari eksplorasi

Committed produksi

Satuan: Ribu bopd

Potensi penambahan produksi dari eksplorasi

Kegiatan EOR

Committed produksi

1. Mengoptimalkan produksi lapangan

migas (KESDM)

2. Mempercepat keputusan status kontrak

yang akan berakhir pada lapangan yang

mempunyai potensi EOR (KESDM)

3. Mempercepat penyelesaian proyek gas

bumi. (KESDM)

4. Mengurangi porsi ekspor gas bumi

menjadi kurang dari 20% pada tahun

2025 dan menghentikan ekspor gas

bumi paling lambat tahun 2036.

(KESDM)

5. Meningkatkan rasio pemulihan

cadangan migas hingga mencapai

100% pada tahun 2025, dengan

meningkatkan eksplorasi menjadi 3 kali

lipat (KESDM)

KEGIATANPROGRAM

PROFIL PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Ketersediaan Energi Untuk Kebutuhan Nasional

• Meningkatkan eksplorasi sumber daya dan cadangan migas konvensional dan

non konvensional

• Meningkatkan tata kelola data hulu migas

• Melakukan riset dasar ekplorasi migas antara lain: riset gas biogenik, riset

sistem petroleum pra-tersier dll.

• Menyiapkan Wilayah Kerja (WK) Migas Konvensional minimal 9 WK per tahun.

• Menyiapkan WK migas non konvensional minimal 3 WK per tahun.

• Melakukan survei umum migas minimal 3 wilayah per tahun.

• Melakukan assessment prospek migas dan shale gas minimal 6 wilayah per

tahun.

• Melakukan evaluasi area migas di Kawasan Timur minimal 3 wilayah per

tahun.

• Melakukan survei seismik offshore minimal 1500 km line per tahun.

• Melakukan evaluasi WK gagal lelang minimal 5 wilayah per tahun.

• Mempercepat peningkatan status eksplorasi migas menjadi komersial.

• Meningkatkan pengawasan dan memperketat pelaksanaan eksplorasi KKKS

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

1. Mengendalikan produksi

batubara maksimal sebesar

400 juta ton mulai tahun 2019

(KESDM)

2. Mengurangi porsi ekspor

batubara secara bertahap

dan menghentikan ekspor

batubara paling lambat pada

tahun 2046. (KESDM)

3. Meningkatkan pemanfaatan

batubara untuk sektor industri

dengan target mencapai

55,2 juta ton pada tahun

2025. (Kemenperin)

Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050

Ekspor 365,8 288,1 274,8 251,6 232,9 220,4 194,8 147,3 59,9 0

Domestik

Pembangkit 63,2 82,4 94,2 106,8 120,0 131,1 152,3 186,7 248,5 326,6

Industri 15,8 43,5 44,5 45,6 47,0 48,4 55,2 67,4 92,9 114,8

DME - - - - - - 2,1 2,5 3,2 4,0

Gasifikasi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9

Total Produksi 461,6 414,0 413,0 403,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 438,7

96

439

205

Batubara - Juta Ton

Produksi batubara dibatasi 400 juta ton mulai 2019461,6 juta ton

Pembangkit

EksporIndustri

Do

me

stik

Dimethyl Ether (DME) &

gasifikasi

KEGIATANPROGRAM

BATUBARA SEBAGAI ANDALAN PASOKAN ENERGI

Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050

Produksi LPG 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9

DME 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 1,5 1,9

Jargas setara LPG 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,0 1,9 2,8

Absorbed Natural Gas

(ANG)0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,09 0,1 0,2 0,4

Impor LPG3,1 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 3,8 3,9 4,0 4,2

50% 53% 53% 55% 55% 55% 40% 38% 35% 32%

Total demand LPG 6,2 6,6 6,9 7,3 7,7 8,1 9,5 10,2 11,5 13,2

Mengurangi impor LPG jangka

panjang dengan :

1. Pembangunan jaringan gas

(Jargas) 4,7 juta KK tahun

2025 (KESDM)

2. Dimethyl Ether (DME)

sebagai campuran LPG

sebanyak 1 juta ton pada

tahun 2025 (KESDM)

3. Natural gas dalam tabung

(Absorbed Natural Gas)

sebesar 0,1 juta ton pada

tahun 2025 (KESDM)

4. Mengendalikan impor LPG

menjadi di bawah 50% dari

kebutuhan gas nasional pada

tahun 2050 (KESDM)

6.2

8.1

9.5

10.210.8

11.5

12.3

13.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Produksi LPG Adsorbed Natural Gas (ANG)

DME Jargas setara LPG

Impor LPG Kebutuhan LPG

Produksi LPG

Impor LPG

Juta Ton

Absorbed

Natural Gas

KEGIATANPROGRAM

PENINGKATAN JARGAS DAN DME - RUMAH TANGGA

1. Meningkatkan porsi investasi

industri pengolahan nonmigas luar

Jawa di banding Jawa menjadi

40% : 60% pada tahun 2035.

(Kemenperin)

2. Meningkatkan kapasitas industri

kimia dasar berbasis migas dan

batubara untuk peningkatan nilai

tambah dan subtitusi impor.

(Kemenperin)

3. Menetapkan prioritas lokasi

kawasan industri berkebutuhan

energi tinggi di daerah mendekati

sumber daya energi. (Kemenperin)

4. Membangun industri gasifikasi

batubara. (Kemenperin)

Jenis 2015 2020 2025 2030 2040 2050

Listrik TWh 83,5 157,1 286,1 363,8 535,0 670,5

Gas & Syngas MMscfd 2.014,0 2.605,1 3.441,8 4.384,4 6.701,3 9.374,8

BBM Juta KL 6,2 6,2 7,2 9,8 17,0 26,3

LPG Juta Ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Batubara Juta Ton 43,2 48,4 55,2 67,4 92,9 114,8

BBN Juta KL 0,3 1,5 2,3 3,6 6,9 11,0

Biomasa Juta Ton 9,3 11,1 13,6 17,2 25,5 34,0

Non BBM Juta KL 63,1 73,7 87,4 103,1 140,5 186,5

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Produk minyak lainnyaBBMListrikGas Bumi (termasuk LPG, Syngas)BatubaraBioenergi (BBN, Biomasa)Total

72

293Satuan: Juta TOE

118

KEGIATANPROGRAM

SEKTOR INDUSTRI – ENERGI DAN BAHAN BAKU

1. Mempercepat pelaksanaan subtitusiBBM dengan gas disektor transportasidengan pembangunan 646 SPBG di 15kota sampai tahun 2025. (Kemenhub)

2. Peningkatan penggunaan biofuel.(KESDM)

3. Mengembangkan KA (Mass RapidTransit (MRT), Light Rail Transit (LRT),Trem) di 13 wilayah perkotaan serta KABandara di Jawa dan Sumatera.(Kemenhub)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Gas BBN

Listrik BBM

TOTAL

49,6

75,2

168,9Satuan: Juta TOE

Energi 2015 2020 2025 2030 2040 2050

Listrik TWh 0,2 0,9 2,3 5,2 14,9 31,6

BBG MMscfd 19,1 130,9 288,7 429,8 832,71.435,

0

BBM Juta KL 56,9 65,1 74,2 84,1 111,4 144,9

BBN Juta KL 2,0 6,7 12,0 17,3 26,1 38,1

Jenis Biofuel 2016 2025 2050

BiodieselCampuran 20% 30% 30%

Juta KL 2,9 8,7 20,4

BioethanolCampuran 5% 20% 20%

Juta KL 0,1 3,3 14,1

BioavturCampuran 2% 5% 5%

Juta KL 0,0 0,1 3,6

KEGIATANPROGRAM

SEKTOR TRANSPORTASI

1. Restrukturisasi permesinan industri,

penerbitan standar industri hijau dan

pemberian fasilitas insentif bagi industri

yang melaksanakan energi efisiensi.

(Kemenperin)

2. Akselerasi pengembangan transportasi

massal dan peningkatan penggunaan

gas dan listrik. (Kemenhub)

3. Penerapan Minimum Energy

Performance Standard (MEPS) dan

labelisasi pada peralatan pemanfaat

energi. (KESDM)

4. Mengembangkan kebijakan Energy

Service Company (ESCO) untuk proyek

efisiensi energi. (KESDM)

5. Percepatan pelaksanaan subtitusi BBM

dengan gas di sektor transportasi dan

pengembangan kereta api listrik.

(Kemenhub)

Perbandingan pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi energi

Target

KEN :

- Elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025

- Penurunan intensitas energi final 1% per tahun s.d. Tahun 2025

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

BAU

RUEN

2015 2025 2030 2050

Skenario BAU 152,8 300,7 397,1 1.049,1

Skenario RUEN 148,0 248,4 310,0 641,5

Konservasi energi 4,8 52,3 87,1 407,6

3,1% 17,4% 21,9% 38,9%

MTOE

17%

22%

39%

Satuan: MTOE

KEGIATANPROGRAM

EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

BAU

RUEN

Mton CO2 eq

35%

41%

58%

Satuan: Mton CO2 eq

2015 2025 2030 2050

Skenario BAU 585,3 1.370,0 1.806,8 4.673,3

Skenario RUEN 554,0 893,4 1.061,4 1.949,9

Penurunan emisi31,3 476,6 745,4 2.726,4

5,3% 34,8% 41,3% 58,3%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pembangkit Industri

Transportasi Rumah Tangga

Komersial Sektor Lainnya

Satuan: Mton CO2 eq

893,4

1.949,9

Penurunan emisi GRK dalam RUEN sudah sejalan dengan Nationally

Determined Contribution (NDC) Indonesia sebesar 29% pada tahun 2030 yang

merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk turut mendukung upaya

pengendalian peningkatan suhu global rata-rata di bawah 2⁰C.

EMISI GAS RUMAH KACA TAHUN 2015–2050

RPJP

RUEN

Rencana

Strategis K/L

RUED

Rencana IndukSektoral

Rencana

Kerja K/L

Disesuaikan melaluiMUSRENBANGNAS

NASIONAL DAERAH

Pedoman

Dijabarkan

Pedoman

Dijabarkan

Disesuaikan melalui

MUSRENBANGNAS

Pedoman Pedoman

Pedoman

Diacu

RPJM

D

RKPD

RKA-SKPD

RPJ

M

RK

P

RKA-KL

Proses perencanaan

berbasis HITS melalui

MULTILATERAL –

TRILATERAL -

BILATERAL MEETING

Disinkronisasikan

RUEN sebagai bagian dalam siklus perencanaan diterjemahkan

hingga RKA-KL. Dengan demikian

penganggarannya dilakukan

sesuai dengan mekanisme penganggaran nasional

Menerjemahkan RUEN ke

dalam APBNRUED dapat dianggarkan melalui APBD, maupun dalam sistem

nasional melalui APBN baik

melalui anggaran K/L reguler

maupun melalui dana alokasi khusus (DAK).

Menerjemahkan RUED

ke dalam APBD

RUEN – RUED DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL