Top Banner
DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN. DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN. DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK - DEPKES RI. MEDIK - DEPKES RI. KEBIJAKAN DEPARTEMEN KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN DEPARTEMEN KESEHATAN TENTANG KEPERAWATAN GAWAT DARURAT & BENCANA KEPERAWATAN GAWAT DARURAT & BENCANA ( ( EMERGENCY EMERGENCY & & DISASTER NURSING DISASTER NURSING ) )
50

KEBIJAKAN DEPKES BENCANA

Jan 02, 2016

Download

Documents

Nur Irfan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN. DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN. DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

- DEPKES RI.- DEPKES RI.

KEBIJAKAN DEPARTEMEN KESEHATAN KEBIJAKAN DEPARTEMEN KESEHATAN TENTANG KEPERAWATAN GAWAT DARURAT & TENTANG KEPERAWATAN GAWAT DARURAT &

BENCANABENCANA( ( EMERGENCY EMERGENCY & & DISASTER NURSINGDISASTER NURSING))

Page 2: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

2

Tujuan PembelajaranTujuan Pembelajaran

► UmumUmum

Setelah mengikuti sesi ini, peserta Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu memahami kebijakan Depkes mampu memahami kebijakan Depkes tentang keperawatan Gadar dan Bencanatentang keperawatan Gadar dan Bencana

Page 3: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

3

KhususKhusus

Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu :Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu :

1.1. Menjelaskan permasalahan Menjelaskan permasalahan keperawatan dalam penanggulangan Gadar keperawatan dalam penanggulangan Gadar dan Bencanadan Bencana

2.2.Menjelaskan dasar hukum pelayanan Menjelaskan dasar hukum pelayanan keperawatan dalam penanggulangan Gadar keperawatan dalam penanggulangan Gadar dan Bencanadan Bencana

3.3.Menjelaskan kegiatan operasional Menjelaskan kegiatan operasional pengembangan pelayanan keperawatan pengembangan pelayanan keperawatan dalam penanggulangan Gadar dan Bencanadalam penanggulangan Gadar dan Bencana

Page 4: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

4

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

Indonesia rawan bencana alam ( Indonesia rawan bencana alam ( natural disasternatural disaster) dan ) dan

bencana akibat ulah manusia ( bencana akibat ulah manusia ( man made disasterman made disaster))

terletak pada 4 lempengan tektonik yang bergerak terletak pada 4 lempengan tektonik yang bergerak dan dan

““heart of the Pasific Ring of Fire”, heart of the Pasific Ring of Fire”,

kondisi sosial ekononomi masyarakatkondisi sosial ekononomi masyarakat

Page 5: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

5

Page 6: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

6

PETA RAWAN GEMPA BUMI PETA RAWAN GEMPA BUMI DI INDONESIADI INDONESIA

Page 7: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

77

PETA RAWAN TSUNAMI DI PETA RAWAN TSUNAMI DI INDONESIAINDONESIA

Page 8: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

8

PETA DAERAH GUNUNG API PETA DAERAH GUNUNG API DI INDONESIADI INDONESIA

Page 9: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

9

PETA RAWAN TANAH LONGSOR PETA RAWAN TANAH LONGSOR DI INDONESIADI INDONESIA

Page 10: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

10

PETA RAWAN BANJIR DI PETA RAWAN BANJIR DI INDONESIAINDONESIA

Page 11: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

1111

PETA RAWAN KONFLIK DI PETA RAWAN KONFLIK DI INDONESIAINDONESIA

NAD(Separatisme)

NAD(Separatisme)

Kalbar, Kalteng(Suku)

Kalbar, Kalteng(Suku)

Maluku, Malut, Poso(Agama)

Maluku, Malut, Poso(Agama)

Papua(Separatisme)

Papua(Separatisme)

Sumut,Jawa, Sulsel, NTB(kepentingan politik, antar daerah)

Sumut,Jawa, Sulsel, NTB(kepentingan politik, antar daerah)

Page 12: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

12

Phases

Pre-eventPre-event

(EMERGENCY RESPONS)

(Disaster Nursing NClin 411)

MITIGATION

Page 13: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

13

PENGERTIANPENGERTIAN

► Keperawatan Gawat Darurat (Keperawatan Gawat Darurat (Emergency NursingEmergency Nursing) ) Merupakan pelayanan keperawatan yang Merupakan pelayanan keperawatan yang komprehensif diberikan kepada pasien dengan komprehensif diberikan kepada pasien dengan injuri akut atau sakit yang mengancam kehidupan. injuri akut atau sakit yang mengancam kehidupan.

► Keperawatan Bencana (Keperawatan Bencana (Disaster NursingDisaster Nursing) ) Merupakan pelayanan keperawatan komprehensif Merupakan pelayanan keperawatan komprehensif yang diberikan berupa tindakan darurat dan luar yang diberikan berupa tindakan darurat dan luar biasa pada keadaan bencana untuk menolong biasa pada keadaan bencana untuk menolong dan menyelamatkan korban baik manusia maupun dan menyelamatkan korban baik manusia maupun lingkungannya lingkungannya

Page 14: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

14

Dampak primer Dampak primer

Kasus pada saat terjadi bencana, a.l trauma, gangguan Kasus pada saat terjadi bencana, a.l trauma, gangguan pernafasan, luka bakar,keluhan psikologis dan pernafasan, luka bakar,keluhan psikologis dan gangguan psikiatrik ( pasca trauma), korban meninggalgangguan psikiatrik ( pasca trauma), korban meninggal

Dampak sekunderDampak sekunder

Kuantitas & kualitas air bersih, kebersihan lingkungan Kuantitas & kualitas air bersih, kebersihan lingkungan buruk,meningkatnya kasus penyakit akibat kurang buruk,meningkatnya kasus penyakit akibat kurang sumber air bersih & lingkungan buruk serta komsumsi sumber air bersih & lingkungan buruk serta komsumsi makanan, masalah kesehatan reproduksi,keluhan makanan, masalah kesehatan reproduksi,keluhan psikologis dan gangguan psikiatrik.psikologis dan gangguan psikiatrik.

DAMPAK BENCANA

Page 15: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

15

Bencana Bencana Yang Paling Sering di indonesiaYang Paling Sering di indonesia

Tahun 2006Tahun 2006 Tahun 2007Tahun 20071.1. BanjirBanjir

2.2. Tanah LongsorTanah Longsor

3.3. Gempa Bumi Gempa Bumi

4.4. Ledakan BomLedakan Bom

5.5. Banjir BandangBanjir Bandang

6.6. Tanah LongsorTanah Longsor

7.7. Gelombang PasangGelombang Pasang

8.8. Kebakaran Lahan (Asap)Kebakaran Lahan (Asap)

9.9. Angin Puting BeliungAngin Puting Beliung

1.1. BanjirBanjir

2.2. Banjir BandangBanjir Bandang

3.3. KLLKLL

4.4. Banjir + longsorBanjir + longsor

5.5. Gempa BumiGempa Bumi

6.6. Angin Putting BeliungAngin Putting Beliung

7.7. Ledakan BomLedakan Bom

8.8. Konflik sosialKonflik sosial

9.9. Gelombang PasanGelombang Pasan

10.10. Kecelakaan IndustriKecelakaan Industri

11.11. KLBKLB

12.12. Status awas G.berapiStatus awas G.berapi

Page 16: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

16

KORBAN BENCANAKORBAN BENCANA

KORBANKORBAN Tahun 2006Tahun 2006 Tahun 2007Tahun 2007

1.1. MeninggalMeninggal

2.2. Rawat InapRawat Inap

3.3. Rawat JalanRawat Jalan

4.4. HilangHilang

5.5. PengungsiPengungsi

JumlahJumlah

7.679 orang7.679 orang

30.506 orang30.506 orang

260.604 orang260.604 orang

712 orang712 orang

… …

299.501 orang299.501 orang

624 orang624 orang

3.479 orang3.479 orang

351.857 orang351.857 orang

507 orang507 orang

807.708 orang807.708 orang

1.164.175 orang1.164.175 orang

Page 17: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

17

► Permasalahan pada SDM Kesehatan, a.lPermasalahan pada SDM Kesehatan, a.l KuantitasKuantitas

► Jumlah tenaga kesehatan terbatas Jumlah tenaga kesehatan terbatas ► Kurang informasi tentang peta kekuatan SDM kesehatan di Kurang informasi tentang peta kekuatan SDM kesehatan di

daerah rawan bencanadaerah rawan bencana Kualitas, a.lKualitas, a.l

► Masih terbatas tenaga kesehatan mempunyai kompetensi Masih terbatas tenaga kesehatan mempunyai kompetensi penanggulangan bencana dan gawat darurat ( pelatihan penanggulangan bencana dan gawat darurat ( pelatihan kurang)kurang)

► Belum semua daerah mempunyai Tim Reaksi CepatBelum semua daerah mempunyai Tim Reaksi Cepat DistribusiDistribusi

► Peraturan mengatur penempatan SDM kesehatan di daerah Peraturan mengatur penempatan SDM kesehatan di daerah bencana terbatasbencana terbatas

► Distribusi SDM Kesehatan belum mengacu pada kerawanan Distribusi SDM Kesehatan belum mengacu pada kerawanan suatu wilayah bencanasuatu wilayah bencana

Minat bertugas di daerah bencana/konflikMinat bertugas di daerah bencana/konflik► Minat SDM kesehatan bertugas di daerah bencana/konflik Minat SDM kesehatan bertugas di daerah bencana/konflik

kurang karena tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan kurang karena tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan petugaspetugas

Page 18: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

18

KEBIJAKAN DEPKES DALAM MENANGANI KEBIJAKAN DEPKES DALAM MENANGANI KRISIS KESEHATAN KRISIS KESEHATAN

► Pelayanan kesehatan sesegera mungkin, maksimal dan manusiawiPelayanan kesehatan sesegera mungkin, maksimal dan manusiawi► Prioritas tanggap darurat Prioritas tanggap darurat penanganan gawat darurat medik & penanganan gawat darurat medik &

identifikasi korban meninggalidentifikasi korban meninggal► Prioritas berikutPrioritas berikutkegiatan kesehatan mengurangi risiko lanjutankegiatan kesehatan mengurangi risiko lanjutan► Penanganan krisis kesehatan Penanganan krisis kesehatan Pemerintah dibantu berbagai pihak Pemerintah dibantu berbagai pihak► Bantuan kesehatan (dalam & luar negeri) Bantuan kesehatan (dalam & luar negeri) mengikuti standar & mengikuti standar &

prosedure Depkesprosedure Depkes► Pengaturan distribusi bantuan( bahan,obat,perbekalan kes, SDM) Pengaturan distribusi bantuan( bahan,obat,perbekalan kes, SDM)

berjenjangberjenjang► Fungsi pelayanan kes tidak berjalanFungsi pelayanan kes tidak berjalan kendali operasional diambil kendali operasional diambil

alih secara berjenjangyang lebih tinggialih secara berjenjangyang lebih tinggi► Informasi penanganan kesehatan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Informasi penanganan kesehatan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan

setempat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah /BPBD)setempat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah /BPBD)► Monev berkala oleh semua pihak terlibatMonev berkala oleh semua pihak terlibat

Page 19: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

19

KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENANGANAN KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENANGANAN BENCANA TERKAIT PELAYANAN KEPERAWATANBENCANA TERKAIT PELAYANAN KEPERAWATAN

► UU No. 24/2007 Ttg Penanggulangan BencanaPasal 5Pasal 5

Pemerintah dan Pemda menjadi penanggungjawab dlm Pemerintah dan Pemda menjadi penanggungjawab dlm penyelenggaraan PBpenyelenggaraan PB

Pasal 8 Pasal 8 (Tanggungjawab Pemda)(Tanggungjawab Pemda)Penjaminan pemenuhan hak masy. Dan pengungsi yg Penjaminan pemenuhan hak masy. Dan pengungsi yg

terkena bencana sesuai standar pelayanan minimalterkena bencana sesuai standar pelayanan minimalPerlindungan masy. dari dampak bencanaPerlindungan masy. dari dampak bencanaPengurangan risiko bencana dan pemaduan Pengurangan risiko bencana dan pemaduan

pengurangan risiko bencana dng prog. pembangunan pengurangan risiko bencana dng prog. pembangunan Pengalokasian dana PB dlm APBD yg memadaiPengalokasian dana PB dlm APBD yg memadai

Page 20: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

20

LANJUTANLANJUTAN

► UU No23 Tahun 1992 : Pasal 32UU No23 Tahun 1992 : Pasal 32 Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan

pengobatan dan atau perawatan, pengobatan dan atau perawatan, Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu

kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan,

Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itumempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu

► PP No 32 Tahun 1996: Tenaga keperawatan PP No 32 Tahun 1996: Tenaga keperawatan salah satu dari 7 salah satu dari 7 rumpun tenaga kesehatanrumpun tenaga kesehatan

► KepMenKes No 1239 Tahun 2002 tentang Registrasi & Praktik KepMenKes No 1239 Tahun 2002 tentang Registrasi & Praktik PerawatPerawat Kewenangan perawat Kewenangan perawat melaksanakan asuhan keperawatan melaksanakan asuhan keperawatan Tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan Tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan

tertulis dari dokter (pasal 15) tertulis dari dokter (pasal 15) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien

Perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan Perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya (pasal 20, ayat 1)diluar kewenangannya (pasal 20, ayat 1)

Page 21: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

21

LANJUTANLANJUTAN► Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 066/ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 066/

Menkes /SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Menkes /SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana.Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana. Perawat anggota Tim Reaksi Cepat & Tim Bantuan Kesehatan Perencanaan kebutuhan SDM Kes tahap para bencana, saat

bencana danpasca bencana

► Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 783/Menkes/ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 783/Menkes/ SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat BencanaKesehatan Akibat Bencana Termasuk bantuan SDM Keperawatan

► Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1653 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1653 /Menkes/ SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana di /Menkes/ SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana di Bidang Kesehatan.Bidang Kesehatan.

Page 22: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

22

GAMBARAN TENAGA KEPERAWATANGAMBARAN TENAGA KEPERAWATAN(Profil Kes tahun 2007)(Profil Kes tahun 2007)

►Proporsi Tenaga keperawatan : Proporsi Tenaga keperawatan : 51,22 %51,22 % (165.937) dari tenaga kesehatan (323.942)(165.937) dari tenaga kesehatan (323.942)

►Tenaga keperawatan bekerja di RS Tenaga keperawatan bekerja di RS 64,96 %64,96 % (109.210) dari seluruh tenaga (109.210) dari seluruh tenaga kesehatan bekerja di RS ( 168.126)kesehatan bekerja di RS ( 168.126)

►Tenaga keperawatan bekerja di Puskesmas Tenaga keperawatan bekerja di Puskesmas : : 36,41 %36,41 % ( 56,727) dan tenaga bidan ( 56,727) dan tenaga bidan 36,20% (56.408) dari tenaga kesehatan 36,20% (56.408) dari tenaga kesehatan bekerja di Puskesmas (155.816)bekerja di Puskesmas (155.816)

Page 23: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

23

Rumah Sakit :Rumah Sakit :• Pendidikan Perawat IGD RS ( n=429)Pendidikan Perawat IGD RS ( n=429)

• SPK 23,31%,SPK 23,31%,• D3 Keperawatan D3 Keperawatan 74,59%74,59%• D4 KeperawatanD4 Keperawatan 0,47% 0,47% • S1 Keperawatan S1 Keperawatan 1,63%1,63%

• PPerawat erawat IIGD RS GD RS mendapatmendapat pelatihan BLS/BTLS/ATLS/PPGD pelatihan BLS/BTLS/ATLS/PPGD : : 37,8%37,8%

Puskesmas :Puskesmas :• Pendidikan perawat di pPendidikan perawat di pelayanan UGD Puskesmas elayanan UGD Puskesmas (n=81)(n=81)

• SPK SPK 53,09% 53,09% • D3D3 Keperawatan Keperawatan 30,86% 30,86% • S1 KeperawatanS1 Keperawatan 2,47% 2,47%

• PPerawat UGD erawat UGD PPuskesmas uskesmas mendapatmendapat pelatihan pelatihan BLS/BTLS/ATLS/PPGD BLS/BTLS/ATLS/PPGD : :19,5%19,5%

GAMBARAN PERAWAT IGDGAMBARAN PERAWAT IGD (Evaluasi di 12 RS 6 Puskesmas pada 6 Provinsi, tahun 2006)

Page 24: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

24

PERMASALAHAN (1)PERMASALAHAN (1)

► Ratio tenaga keperawatan belum memenuhi Ratio tenaga keperawatan belum memenuhi ratio yang diharapkan (2010)ratio yang diharapkan (2010) Perawat : penduduk = 1 : 850 Perawat : penduduk = 1 : 850 sekarang sekarang

diperkirakan 1 : 2290 (Profil kes, 2009)diperkirakan 1 : 2290 (Profil kes, 2009)► Tenaga keperawatan dalam 3 tahun terakhir Tenaga keperawatan dalam 3 tahun terakhir

tidak pernah mendapat pelatihan tidak pernah mendapat pelatihan 70,9% tenaga keperawatan selama 3 tahun terakhir 70,9% tenaga keperawatan selama 3 tahun terakhir

tidak pernah mengikuti pelatihan (Hasil evaluasi tidak pernah mengikuti pelatihan (Hasil evaluasi WHO-Dit Yanwat,2000)WHO-Dit Yanwat,2000)

► Tenaga keperawatan tidak mempunyai uraian Tenaga keperawatan tidak mempunyai uraian tugas tugas 47,4 % tenaga keperawatan tidak memiliki uraian 47,4 % tenaga keperawatan tidak memiliki uraian

tugas secara tertulis (Hasil evaluasi WHO-Dit tugas secara tertulis (Hasil evaluasi WHO-Dit YanWat,2000)YanWat,2000)

Page 25: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

25

LANJUTAN LANJUTAN ► Tenaga keperawatan lebih banyak melakukan Tenaga keperawatan lebih banyak melakukan

tugas diluar kewenangannya ( yang diatur dalam tugas diluar kewenangannya ( yang diatur dalam Kepmenkes No 1239 Tahun 2001)Kepmenkes No 1239 Tahun 2001) 39,8 % keperawatan masih melakukan tugas-tugas non 39,8 % keperawatan masih melakukan tugas-tugas non

keperawatan (Hasil evaluasi WHO-DitYanwat, 2000)keperawatan (Hasil evaluasi WHO-DitYanwat, 2000) 92,6 % perawat melakukan diagnosis medis (Hasil 92,6 % perawat melakukan diagnosis medis (Hasil

evaluasi perawat daerah terpencil,Dit Yanwat-FKMUI, evaluasi perawat daerah terpencil,Dit Yanwat-FKMUI, 2005)2005)

97,1 % perawat melakukan tindakanpengobatan (Hasil 97,1 % perawat melakukan tindakanpengobatan (Hasil evaluasi perawat daerah terpencil,Dit Yanwat-FKMUI, evaluasi perawat daerah terpencil,Dit Yanwat-FKMUI, 2005)2005)

78,8 % perawat melakukan tugas kebersihan (Hasil 78,8 % perawat melakukan tugas kebersihan (Hasil evaluasi perawat daerah terpencil,Dit Yanwat-FKMUI, evaluasi perawat daerah terpencil,Dit Yanwat-FKMUI, 2005)2005)

Page 26: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

26

GAMBARAN GAMBARAN DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN

DITJEN PELAYANAN DITJEN PELAYANAN MEDIKMEDIK(Permenkes No 1575 Tahun 2005)(Permenkes No 1575 Tahun 2005)

Page 27: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

27

STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASIDIT BINA PELAYANAN KEPERAWATANDIT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN

DIREKTUR JENDERAL BINA DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIKPELAYANAN MEDIK

DIREKTUR BINA YAN DIREKTUR BINA YAN KEPERAWATANKEPERAWATAN

SUBDIT BINAYAN WAT

DASAR

SUBDIT BINAYAN WAT

SPESIALISTIK

SUBDIT BINASUBDIT BINAYAN WATYAN WATINTENSIFINTENSIF

SUBDIT BINAYAN WAT

KELUARGA

SUBDIT BINAYAN WAT

KEBIDANAN

FUNGSIONAL

SEKSI STANDARISASI

SEKSI BIM &EV

Page 28: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

28

TUGAS POKOK DAN FUNGSITUGAS POKOK DAN FUNGSIDIT BINA PELAYANAN DIT BINA PELAYANAN

KEPERAWATANKEPERAWATAN

► PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNISPERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS► PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS, NORMA, PEDOMAN, PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS, NORMA, PEDOMAN,

KRITERIA, PROSEDURKRITERIA, PROSEDUR► BIMBINGAN TEKNISBIMBINGAN TEKNIS

► EVALUASIEVALUASI

TAHUN 2005-2009 SASARAN PROGRAM UKP • CAKUPAN RAWAT INAP 1,5 %• RS MELAKSANAKAN PELAYANAN GAWAT DARURAT 90 %• RS MELAKSANAKAN PONEK 75 %• RS TERAKREDITASI 70 %• RS MELAKSANAKAN PELAYANAN RAWAT INAP GAKIN DI KELAS III 100 %

Page 29: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

29

KERANGKA KONSEP PENGEMBANGAN PELAYANAN KEPERAWATAN KERANGKA KONSEP PENGEMBANGAN PELAYANAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN BENCANAGAWAT DARURAT DAN BENCANA

TENAGA KEPERAWATAN

(PERAWAT & BIDAN)

TENAGA KES.LAIN/NON KESEHATAN

TENAGAMEDISM

AS

YA

RA

KA

T

TIM KESEHATAN

BAKORNAS/SATKORLAK

SATLAK

INPUT•PROPORSI >>•FRONT LINE WORKERS•PELATIHAN <<•KOMPETENSI GADAR <<•PERAN,FUNGSI, KEWENANGATANGGUNGJAWAB GADAR& BENCANA <<

PENGUATAN TENAGAKEPERAWATAN SBG

TIM KESEHATAN

PENGEMBANGANKURIKULUM &MODULEMERGENCY &DISASTERNURSING

PENGEMBANGAN MODEL PUSAT PELATIHAN E & D NURSINGDI 4 REGIONAL

PENINGKATAN KEMAMPUANPERAWAT DALAME & D

PENGEMBANGAN SISTEM BIMTEK (CLINICAL SUPERVISION)

PENGEMBANGANKURIKULUM SISTEMDIKWAT

PEMANTAPAN

PEMANTAPAN

MU

TU

PE

NA

NG

GU

LA

NG

AN

GA

WA

T D

AR

UR

AT

& B

EN

CA

NA

ME

NIN

GK

AT

Page 30: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

30

TUJUANTUJUAN► UMUMUMUM MENINGKATNYA MUTU PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT DAN MENINGKATNYA MUTU PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT DAN

BENCANA SECARA NASIONALBENCANA SECARA NASIONAL

► KHUSUSKHUSUS KESEPAKATAN KONTRIBUSI YANWAT GAWAT DARURAT DALAM SISTEM

PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT DAN BENCANA TERSEDIA KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN KEPERAWATAN GAWAT

DARURAT (BASIC 1, BASIC 2, ADVANCE) TERSEDIA PERAWAT KOMPETEN DALAM KEPERAWATAN GAWAT

DARURAT DI SARANA KESEHATAN TERSEDIA PUSAT PELATIHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT ( 9

REGIONAL) ADANYA SISTEM BIMBINGAN TEKNIS, MONITORING DAN EVALUASI

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN BENCANA ( CLINICAL SUPERVISION)

DIKEMBANGKAN KURIKULUM PELAYANAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DALAM SYSTEM PENDIDIKAN KEPERAWATAN DI INDONESIA

Page 31: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

31

STRATEGISTRATEGI

► PENGUATAN KOORDINASI ANTAR PROFESI PENGUATAN KOORDINASI ANTAR PROFESI KEJELASAN PERAN,FUNGSI, KEWENANGAN, KEJELASAN PERAN,FUNGSI, KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB PERAWAT DALAM TANGGUNGJAWAB PERAWAT DALAM PENANGGULANGAN GADAR DAN BENCANAPENANGGULANGAN GADAR DAN BENCANA

► PENINGKATAN KEMAMPUAN KLINIK DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KLINIK DAN MANAJEMEN KEPERAWATAN GAWAT MANAJEMEN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DANBENCANA TERSTRUKTURDARURAT DANBENCANA TERSTRUKTUR

► PENGEMBANGAN SISTEM BIMBINGAN TEKNIS, PENGEMBANGAN SISTEM BIMBINGAN TEKNIS, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN MUTU YANWAT PEMANTAUAN DAN PENILAIAN MUTU YANWAT GADAR DAN BENCANAGADAR DAN BENCANA

Page 32: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

32

PROGRAM POKOKPROGRAM POKOK

1. PENGUATAN KOORDINASI KEPERAWATAN DENGANPROFESI KESEHATAN

2.PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

3. PENINGKATAN KEMAMPUAN PERAWAT DALAM KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

4. PENGEMBANGAN MODEL PUSAT PELATIHAN TEKNISKEPERAWATAN GAWAT DARURAT DI 9 REGIONAL

5. PENGEMBANGAN SISTEM BIMBINGAN TEKNIS, MONITORINGDAN EVALUASI KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN BENCANA

6. PENGEMBANGAN KURIKULUM KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN BENCANA DALAM SISTEMPENDIDIKAN KEPERAWATAN DI INDONESIA

Page 33: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

33

PERSIAPANPERSIAPAN

►Pemantapan Rencana Strategik Pemantapan Rencana Strategik Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Gawat DaruratGawat Darurat

►Pemetaan kemampuan tenaga Pemetaan kemampuan tenaga keperawatan dalam penanganan gawat keperawatan dalam penanganan gawat daruratdarurat

►Koordinasi tim kesehatan dalam Koordinasi tim kesehatan dalam penanganan gawat darurat dan bencanapenanganan gawat darurat dan bencana

►Penyediaan “technical assistant” Penyediaan “technical assistant”

Page 34: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

34

POKOK PROGRAM 1POKOK PROGRAM 1PENGUATAN KOORDINASI ANTAR PROFESI PENGUATAN KOORDINASI ANTAR PROFESI

KESEHATANKESEHATAN

►Koordinasi tim untuk mewujudkan Koordinasi tim untuk mewujudkan kejelasan peran, fungsi, tanggungjawab kejelasan peran, fungsi, tanggungjawab dalam penanganan gawat darurat dan dalam penanganan gawat darurat dan bencanabencana

►Lokakarya Nasional Jajaran KesehatanLokakarya Nasional Jajaran Kesehatan►Lokakarya Nasional lintas sektorLokakarya Nasional lintas sektor

Page 35: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

35

POKOK PROGRAM 2POKOK PROGRAM 2PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN

KEPERAWATANKEPERAWATAN

►Pengembangan standar/pedoman Pengembangan standar/pedoman pelayanan keperawatan gawat darurat pelayanan keperawatan gawat darurat dan bencanadan bencana

►Sosialisasi standar/pedomanSosialisasi standar/pedoman►Penerapan standar/pedomanPenerapan standar/pedoman

Page 36: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

36

POKOK PROGRAM 3POKOK PROGRAM 3PENINGKATAN KEMAMPUAN PERAWAT PENINGKATAN KEMAMPUAN PERAWAT

DALAM PENANGANAN GADAR DAN DALAM PENANGANAN GADAR DAN BENCANABENCANA

►Pengembangan kurikulum dan modul Pengembangan kurikulum dan modul pelatihan keperawatan gawat darurat dan pelatihan keperawatan gawat darurat dan bencanabencana

►Peningkatan kemampuan tenaga Peningkatan kemampuan tenaga keperawatan (TOT, CI, Providers)keperawatan (TOT, CI, Providers)

Page 37: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

37

POKOK PROGRAM 4POKOK PROGRAM 4PENGEMBANGAN MODEL PUSAT PELATIHAN PENGEMBANGAN MODEL PUSAT PELATIHAN

TENAGA KEPERAWATAN DALAM TENAGA KEPERAWATAN DALAM KEPERAWATAN GADARKEPERAWATAN GADAR

► Pengkajian sumber daya di RS lokasiPengkajian sumber daya di RS lokasi► Penataan system pelatihan tenaga keperawatanPenataan system pelatihan tenaga keperawatan► Pengadaan sarana ,prasarana dan Pengadaan sarana ,prasarana dan

peralatan/perlengkapan laboratorium peralatan/perlengkapan laboratorium keperawatankeperawatan

► Pemberdayaan sdm (capacity building)Pemberdayaan sdm (capacity building)► Pengembangan jaringan kerja (networking)Pengembangan jaringan kerja (networking)

Page 38: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

38

POKOK PROGRAM 5POKOK PROGRAM 5PENGEMBANGAN SYSTEM BIMBINGANTEKNIS, PENGEMBANGAN SYSTEM BIMBINGANTEKNIS,

MONITORING DAN EVALUASIMONITORING DAN EVALUASI

►Pengembangan sistem bimbingan teknis, Pengembangan sistem bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelayanan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan gawat darurat dan bencanakeperawatan gawat darurat dan bencana

►Bimbingan teknis berkesinambunganBimbingan teknis berkesinambungan►Monitoring, evaluasi secara berkalaMonitoring, evaluasi secara berkala

Page 39: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

39

POKOK PROGRAM 6POKOK PROGRAM 6PENGEMBANGAN KURIKULUM PENGEMBANGAN KURIKULUM

PENANGANAN GAWAT DARURAT PENANGANAN GAWAT DARURAT DALAM SISTEM PENDIDIKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN

KEPERAWATAN KEPERAWATAN

► Pengembangan standar kompetensi Pengembangan standar kompetensi keperawatan gawat darurat dan bencanakeperawatan gawat darurat dan bencana

► Pengembangan kurikulum penanganan gadar Pengembangan kurikulum penanganan gadar dan bencana pada pendidikan keperawatandan bencana pada pendidikan keperawatan

Page 40: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

40

SUMBER PEMBIAYAANSUMBER PEMBIAYAAN

►APBN (PUSAT, DEKON, DAK)APBN (PUSAT, DEKON, DAK)►APBD (PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)APBD (PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)►WHOWHO►NGOsNGOs►dlldll

Page 41: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

41

PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNISPENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNISKEPERAWATAN GAWAT DARURATKEPERAWATAN GAWAT DARURAT

DAN BENCANADAN BENCANA

Page 42: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

42

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

(EMERGENCY NURSING)

DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN

WHO

DIREKTORAT/UNIT DEPKES TERKAIT(a.l. PUSDIKLAT DEPKES)

FAKULTAS ILMUKEPERAWATANU I

PPNINGO

KESEPAKATAN TAHUN 2005

Page 43: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

43

JUSTIFIKASI “EMERGENCY NURSING”JUSTIFIKASI “EMERGENCY NURSING”

►Keperawatan Keperawatan holistik, komprehensif, holistik, komprehensif, berkesinambunganberkesinambungan

►Pendekatan Pendekatan proses keperawatan proses keperawatan►Asuhan keperawatan Asuhan keperawatan system dan system dan

fungsi tubuhfungsi tubuh

Page 44: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

44

KURIKULUM DAN MODUL KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN PELATIHAN

KEPERAWATAN GAWAT DARURATKEPERAWATAN GAWAT DARURAT

KEPERAWATAN GAWAT DARURATBASIC- 1: 57 jpl

KOMPETENSI UNTUK SELURUH PERAWAT

KEPERAWATAN GAWAT DARURATBASIC- 2 : 82 jpl kelas dan 200 jpl praktik klinis

KOMPETENSI DASAR UNTUK PERAWAT IGD

KEPERAWATAN GAWAT DARURATADVANCE : …jpl ?

KOMPETENSI LANJUT UNTUK PERAWAT IGD

Page 45: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

45

PESERTA PELATIHAN PELATIHPESERTA PELATIHAN PELATIH

► TOT (BASIC)TOT (BASIC) S1 KeperawatanS1 Keperawatan Min bekerja di IGD/ICU 5 tahunMin bekerja di IGD/ICU 5 tahun Memiliki sertifikat “Memiliki sertifikat “BASIC/ADVANCE LIFE SUPPORTBASIC/ADVANCE LIFE SUPPORT”” Berminat menjadi pelatihBerminat menjadi pelatih

► TOT ADVANCETOT ADVANCE Min S1 Keperawatan, masa kerja 3 tahun di IGD/ICUMin S1 Keperawatan, masa kerja 3 tahun di IGD/ICU Sertifikat TOT Keperawatan Gawat Darurat Basic 2.Sertifikat TOT Keperawatan Gawat Darurat Basic 2. Sertifikat Sertifikat BASIC/ADVANCE LIFE SUPPORTBASIC/ADVANCE LIFE SUPPORT

Page 46: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

46

PESERTA PELATIHAN PELAKSANAPESERTA PELATIHAN PELAKSANA

► KEPERAWATAN GAWAT DARURAT BASIC 2KEPERAWATAN GAWAT DARURAT BASIC 2 Pendidikan SPK + bekerja sebagai perawat 5 tahunPendidikan SPK + bekerja sebagai perawat 5 tahun Pendidikan D III Keperawatan, + bekerja sebagai Pendidikan D III Keperawatan, + bekerja sebagai

perawat 3 tahunperawat 3 tahun Pendidikan S 1 Keperawatan + bekerja di pelayanan Pendidikan S 1 Keperawatan + bekerja di pelayanan

kesehatan 1 tahunkesehatan 1 tahun

► KEPERAWATAN GAWAT DARURAT ADVANCEKEPERAWATAN GAWAT DARURAT ADVANCE S1 keperawatanS1 keperawatan Sertifikat Pelatihan Keperawatan Gawat Darurat Basic 2Sertifikat Pelatihan Keperawatan Gawat Darurat Basic 2 Pengalaman kerja di IGD 1 tahunPengalaman kerja di IGD 1 tahun

Page 47: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

47

HASIL YANG SUDAH DICAPAIHASIL YANG SUDAH DICAPAI2005-20082005-2008

► Pengembangan Kompetensi dan KurikulumPengembangan Kompetensi dan Kurikulum Kesepakatan kompetensi keperawatan gawat darurat Kesepakatan kompetensi keperawatan gawat darurat

basic 1, basic 2 dan advance (Depkes/Dit basic 1, basic 2 dan advance (Depkes/Dit Keperawatan&Pusdiklat, FIK-UI,WHO,PPNI, Nortwest Keperawatan&Pusdiklat, FIK-UI,WHO,PPNI, Nortwest Medical Team InternationalMedical Team International

Kurikulum dan Modul Pelatihan Keperawatan Gawat Kurikulum dan Modul Pelatihan Keperawatan Gawat Darurat Basic 2 ( melalui ujicoba, pembahasan dalam Darurat Basic 2 ( melalui ujicoba, pembahasan dalam seminar, penyempurnaan berdasarkan pengalaman seminar, penyempurnaan berdasarkan pengalaman pelatihan, masukan pakar gawat darurat)pelatihan, masukan pakar gawat darurat)

Kurikulum dan Modul Pelatihan Keperawatan Basic 1 Kurikulum dan Modul Pelatihan Keperawatan Basic 1

Page 48: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

48

Peningkatan kemampuan teknisPeningkatan kemampuan teknis bagi perawatbagi perawat

Tahun 2006Tahun 2006 Pelatihan Keperawatan Gadar Basic 2 :Pelatihan Keperawatan Gadar Basic 2 :

267 perawat IGD RS di 9 Pusat Bantuan Regional 267 perawat IGD RS di 9 Pusat Bantuan Regional Penanganan Krisis Kesehatan (PPK)Penanganan Krisis Kesehatan (PPK)

30 perawat IGD RS di Provinsi Kalimantan Selatan (Dekon)30 perawat IGD RS di Provinsi Kalimantan Selatan (Dekon) 60 perawat IGD RS di Provinsi Jambi, (Dekon)60 perawat IGD RS di Provinsi Jambi, (Dekon) 30 perawat IGD RS di Provinsi Kalimantan Barat (Dekon)30 perawat IGD RS di Provinsi Kalimantan Barat (Dekon) 30 perawat IGD RS di Provinsi Kalimantan Tengah (Dekon)30 perawat IGD RS di Provinsi Kalimantan Tengah (Dekon)

Tahun 2007Tahun 2007 Pelatihan Keperawatan Gadar Basic 1 :Pelatihan Keperawatan Gadar Basic 1 :

39 orang untuk perawat Puskesmas di PemKot Bogor (Pemkot)39 orang untuk perawat Puskesmas di PemKot Bogor (Pemkot) Pelatihan Keperawatan Gadar Basic 2 :Pelatihan Keperawatan Gadar Basic 2 :

30 perawat Puskesmas Pemkot Medan Sumut (PPK)30 perawat Puskesmas Pemkot Medan Sumut (PPK) 30 perawat IGD RS di Samarinda Kaltim (PPK)30 perawat IGD RS di Samarinda Kaltim (PPK) 30 perawat IGD RS Doris Sylvanus Kalteng (RS)30 perawat IGD RS Doris Sylvanus Kalteng (RS)

Praktik Klinik Keperawatan Gadar Basic 2 ( 200 jpl)Praktik Klinik Keperawatan Gadar Basic 2 ( 200 jpl) 30 perawat UGD/IGD RS Provinsi Jambi di RS Fatmawati, 30 perawat UGD/IGD RS Provinsi Jambi di RS Fatmawati,

JakartaJakarta

Page 49: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

49

lanjutanlanjutan

Pelatihan Keperawatan tahun 2008 :Pelatihan Keperawatan tahun 2008 : 272 perawat pelaksanan IGD RS di 28 Provinsi 272 perawat pelaksanan IGD RS di 28 Provinsi

Regional.Bantuan Kesehatan akibat Krisis Regional.Bantuan Kesehatan akibat Krisis Kesehatan (PPK)Kesehatan (PPK)

42 perawat Pelatih (TOT) di 9 Provinsi Pusat 42 perawat Pelatih (TOT) di 9 Provinsi Pusat regionalregional

28 perawat pelatih pusat28 perawat pelatih pusat

Page 50: KEBIJAKAN  DEPKES  BENCANA

50

3. Pedoman /standar3. Pedoman /standar Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat di RSPelayanan Keperawatan Gawat Darurat di RS Peran dan Fungsi perawat dalam Peran dan Fungsi perawat dalam Safe CommunitySafe Community

4. Lain-lain4. Lain-lain Mobilisasi perawat a.l pada bencana di NAD, Mobilisasi perawat a.l pada bencana di NAD,

Yogyakarta, banjir di Jakarta (bekerja sama dengan Yogyakarta, banjir di Jakarta (bekerja sama dengan PPNI)PPNI)

Sebagai anggota tim penyusunan pedoman Sebagai anggota tim penyusunan pedoman penanganan bencana dan gawat darurat tingkat penanganan bencana dan gawat darurat tingkat nasional.nasional.

LANJUTAN