1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DBH PAJAK DAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU MATERI SOSIALISASI DISAMPAIKAN OLEH : LISBON SIRAIT KASUBDIT DANA BAGI HASIL PAJAK DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DBH PAJAK DAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU
MATERI SOSIALISASI
DISAMPAIKAN OLEH :
LISBON SIRAIT
KASUBDIT DANA BAGI HASIL PAJAKDIREKTORAT DANA PERIMBANGAN
Skema DBH Pajak
PBB
Pusat (10%)
Daerah (90%)
Pusat (80%)
Daerah (20%)
Pusat (98%)
Daerah (2%)
Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%)
Insentif Kab/Kota (3,5%)
Provinsi (16,2%)
Kab/Kota (64,8%)
Biaya Pungut (9%)
Kab/Kota (12%)
Provinsi (30%)
Kab/Kota Penghasil (40%)Kab/Kota Pemerataan (30%)
Provinsi (8%)
- PPh Ps. 25 dan Ps.29 WPOPDN,
- PPh Ps.21
Cukai Hasil Tembakau
DBH PAJAK
Pusat
10 %
Provinsi
16,2 %
Kab/Kota
64,8 %
BP PBB
9%
a. 6,5% Bagi Rata
b. 6,5% Insentif
PEMBAGIAN PBB
PBB (100%
)
Sektor
Pedesaan
Perkotaan
Perkebunan
Perhutanan
Pertambangan
Pusat (DJP)
10%
20%
60 %
65%
70%
Daerah
90%
80%
40%
35%
30%
SEKTOR PBB
Sektor
PerdesaanPerkotaan
PerkebunanPerhutananPertambangan Non Migas
Daerah Penghasil
ProvinsiBy originBy originBy originBy originBy origin
Kab/kotaBy originBy originBy originBy originBy origin
* Menggunakan Formula
Sektor PBB MIGAS
On Shore
Tanah & Bangunan Tubuh Bumi
Off Shore
Tanah & Bangunan
Tubuh Bumi
Daerah Penghasil
By origin
Formula
Formula
Formula
DAERAH NON PENGHASIL
X
5
Objek Pajak PBB Migas
Wilayah KerjaKKKS ‘X’
TUBUH BUMI(PRODUKSI)
TUBUH BUMI(PRODUKSI)
● Areal dan Bangunan ONSHORE
● Areal dan Bangunan OFFSHORE
OBJEK PAJAK (Pasal 1, 2 dan 3 UU PBB): adalah bumi dan/atau bangunan• Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.• Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan;
1. Permukaan Bumi:
a. Areal onshore: areal KKKS di daratan dan perairan pedalaman;
b. Areal offshore.
2. Tubuh Bumi: proxy Hasil Produksi
3. Bangunan: total luas bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan KKKS
• Subjek Pajak
seluruh KKKS yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan sesuai luas WK yang dikuasainya.
• Wajib Pajak
Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak PBB Migas.
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak PBB Migas
Garis pantai
PERMUKAAN BUMIAreal DARATAN(onshore)
TUBUH BUMI(PRODUKSI)
PERMUKAAN BUMIAreal PERAIRAN LepasPantai (offshore)
TUBUH BUMI(PRODUKSI)
• Objek PBB Migas
7
PBB Migas Offshore dan PBB Migas Tubuh Bumi (RPMK Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah)
20/06/2012
8
Untuk tahun 2012, PBB Migas per kabupaten/kota dari PBB Migas yang ditanggung Pemerintah dihitung berdasarkan:a. ketetapan akhir penerimaan PBB Migas onshore
yang telah ditetapkan per kabupaten/kota penghasil;
b. ketetapan akhir penerimaan PBB Migas offshore dan PBB Migas tubuh bumi dibagi berdasarkan proporsi rencana penerimaan; dan
c. selisih rencana penerimaan PBB Migas dengan ketetapan akhir PBB Migas dihitung menggunakan formula.
PBB Migas Offshore dan PBB Migas Tubuh Bumi (RPMK Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah)
Mulai tahun 2013 PBB Migas Offshore dan Tubuh Bumi yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan ketentuan:
a. 10% formula
b. 90% proporsi tahun sebelumnya
20/06/2012
9
10
Besarnya Insentif PBB = 3,5% dari renpen/realisasi penerimaan PBB TA ybs
Dihitung dengan ketentuan:
a. 35% dibagikan secara merata untuk kab/kota yang berhak atas insentif
b. 65% dibagikan kepada kab/kota yang berhak atas insentif dengan formula:Insentif PBB = (20% x rasio PSLR) + (20% x rasio PRP) + (15% x rasio SLRP) + (15% x rasio NRP) + (10% x rasio LW) + (10% x rasio JP) + (10% x rasio JPM)
PSLR = persentase selisih lebih realisasi penerimaan PBBPRP = persentase realisasi penerimaan PBBSLRP = selisih lebih realisasi penerimaan PBBNRP = nominal realisasi penerimaan PBBLW = luas wilayahJP = jumlah pendudukJPM = jumlah penduduk miskin
Formula Besaran Insentif PBB
DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU
CUKAI HASIL TEMBAKAU
100 %
PUSAT
98%
DBH CHT
2 %
DBH CHT
DBH Cukai Hasil Tembakau (2%)
Alokasi per Provinsi (DJPK)
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
Produksi Tembakau Kering
Pembinaan Lingkungan Sosial (IPM)
58 %
38%
4%
Gubernur
Alokasi per
kab/kota
Peraturan Gubernur
5 kegiatan DBH CHT
Pembinaan lingkungan Sosial
Penanganan dampak negatif ketrampilan kerja, limbah pabrik, smoking area, rawat kesehatan, BLK, penguatan ekonomi
Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Pembinaan Industri
Sosialisasi Cukai
Pemberantasan Cukai Ilegal
Pengendalian dan pengawasan
Kepatuhan terhadap aturan Cukai dan Peningkatan Penerimaan Negara
Standar mutu bahan baku, nikotin rendah, sarana dan metode pengujian, penangan panen dan pasca panen, penguatan kelembagaan petani.
Pendataan mesin, penerapan HAKI, pembentukan kawasan, pemetaan industri, kemitraan, penguatan kelembagaan, pengembangan industri ber tar-nikotin rendah.
Penggunaan DBH CHT
Penganggaran dan Penetapan Alokasi Sementara DBH Pajak
10 hk stlh APBN
ditetap-kan
10 hk stlh APBN
ditetap-kan
Akhir Maret
TA ybs
Akhir Maret
TA ybs
Minggu I Maret
Minggu I Maret
Minggu I Juni
Minggu I Juni
IKD : Indikasi Kebutuhan DanaIKDP BUN: Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum NegaraRDP : Rencana Dana Pengeluaran
Penganggaran Penetapan Alokasi Sementara DBH CHT
60 hari sblm
TA ybs
60 hari sblm
TA ybs
10 hk stlh APBNditetapkan
10 hk stlh APBNditetapkan
60 hari sblm
TA ybs
60 hari sblm
TA ybs
IKD : Indikasi Kebutuhan DanaIKDP BUN: Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum NegaraRDP : Rencana Dana Pengeluaran
Penganggaran dan Penetapan Alokasi Definitif DBH Pajak
Minggu IOktoberTA ybs
Minggu IOktoberTA ybs
Penganggaran dan Penetapan Alokasi Definitif DBH CHT
Minggu I OktoberTA ybs
Minggu I OktoberTA ybs
Akhir November
TA ybs
Akhir November
TA ybs
Alokasi DBH Pajak dan DBH CHT
TA 2012-2013No Penerimaan
Tahun%
2012 2013
1. PBB 29.134,54 27.343,80 -6,15%
a. Sektor Pedesaan 1.170,15 365,10 -68,80%
b. Sektor Perkotaan 6.479,41 2.579,90 -60,18%
c. Sektor Perkebunan 1.017,14 1.269,80 24,84%
d. Sektor Perhutanan 248,85 291,50 17,14%
e. Sektor Pertambangan 20.218,99 22.837,50 12,95%
- Migas 19.646,04 22.257,90 13,29%
- Panas Bumi 185,36 187,12 0,95%
- Non Migas Lainnya 387,59 392,48 1,26%
2. PPh 82.461,08 110.534,70 34,04%
a. Pasal 21 78.665,05 103.691,36 31,81%
b. Pasal 25/29 3.796,03 6.843,34 80,28%
3. Cukai Hasil Tembakau 84.385,52 88.020,79 4,31%
Total 195.981,14 225.899,29 15,27%
20/06/2012
18
Dalam Miliar
Catatan:Penetapan alokasi DBH PBB sektor pertambangan migas TA 2013 menggunakan prognosa 2012
Terima Kasih
Direktorat Dana Perimbangan, DJPKGedung Radius Prawiro (A) Lantai 4
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710Telp. 021-350 5087, 34357977
Faks: 021-3505087
Website: www.djpk.depkeu.go.idE-mail: [email protected] [email protected]
Related Documents
