Kebijakan 013 Prof Sahris Book Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Masy Pesisir

8/16/2019 Kebijakan 013 Prof Sahris Book Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Masy Pesisir

1/70

MODUL 11 :KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

MASYARAKAT PESISIR

11.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir merupakan kawasan sumberdaya potensial di Indonesia.

Kawasan ini adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan.

Sumberdaya ini sangat besar yang didukung oleh adanya garis pantai Indonesia

mencapai sepajang sekitar 81.000 km (Dahuri et al. 2001). Garis pantai yang

panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumberdaya alam yang besar. Potensi

itu merupakan sumberdaya hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya:

perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi non-hayati

misalnya: mineral dan bahan tambang serta pariwisata. Di daerah ini juga

berdiam para nelayan yang sebagian besar masih miskin dan atau prasejahtera.

Pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut Community-Based

Management (CBM) menurut Nikijuluw (2002), merupakan salah satu

pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang meletakkan pengetahuan

dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya.

Pengetahuan masyarakat tersebut juga memiliki akar budaya yang kuat dan

biasanya tergabung dalam kepercayaannya (religion). Mubyarto, dkk. (1983),

memberikan definisi strategi yang berpusat pada manusia sebagai : “Suatu

strategi untuk mencapai tujuan pembangunan, dimana pusat pengambilan

keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu

daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah

tersebut”. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini,

masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan

pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri

yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu

pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.


2/70

335

Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat

adalah pendekatan pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara

masyarakat setempat dalam bentuk pengelolaan secara bersama dimana

masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai pada

pelaksanaan dan pengawasannya. Pemikiran ini didukung oleh tujuan jangka

panjang pembangunan wilayah pesisir di Indonesia antara lain adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja

dan kesempatan berusaha.

2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada

peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumberdaya di

wilayah pesisir dan lautan.

3. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pesisir dalam

pelestarian lingkungan.

4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah

pesisir dan lautan.

Dari beberapa tujuan tersebut diatas maka pemanfaatan secara optimal

dan berkelanjutan adalah salah satu dasar yang menjadi pertimbangan utama di

dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Pemanfaatan secara

berkelanjutan hanya akan dicapai jika sumberdaya dikelola secara bertanggung

jawab (FAO, 1995). Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia,

alam, buatan dan sosial. Sementara itu, pengembangan dan pengelolaan daerah

pesisir di Indonesia bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat tetapi

kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan

dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan pada

daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk propinsi dan 1/3

nya untuk kabupaten (UU No. 22 tahun 1999).Pengembangan wilayah pesisir dan kelautan, sebagai salah satu sektor

strategis dalam pembangunan ekonomi saat ini, merupakan sektor yang

masih perlu dioptimalkan mengingat potensi kelautan yang ada belum dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kondisi

kemiskinan di kalangan sebagian besar masyarakat pesisir (nelayan)


3/70

336

tersebut tidak terlepas dari serangkaian kebijakan pembangunan yang selama ini

masih : (a) lebih banyak menempatkan masyarakat sebagai obyek

ketimbang sebagai subyek pembangunan, (b) lebih memprioritaskan

pertumbuhan industri ketimbang sektor pertanian dan kelautan, (c) serta

kebijakan pembangunan yang kurang mengacu pada karakteristik masing-

masing kondisi lokal di daerah, dan (d) profesi nelayan masih dipandang

sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat keterampilan (skill) yang

tinggi dan (e) dari sudut pandang ekonomis, sering kali komunitas nelayan/

masyarakat pesisir diposisikan sebagai kelompok marginal yang

dipersepsikan sedikit sekali memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini

berakibat pada lambatnya proses intervensi teknologi, penguatan kapasitas

masyarakat dan inovasi di kalangan nelayan. Sebagai contoh kasus

pembangunan pariwisata di Jimbaran dan Kedonganan Bali yang menggusur

perkampungan nelayan tanpa adanya good will untuk mensinergikan kedua

komunitas yang ada yakni nelayan dan pariwisata.

Dengan dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang berkaitan

dengan otonomi daerah, menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat melalui penciptaan

lapangan kerja sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu faktor

penting dan esensial dari UU tersebut adalah semakin didorongnya

peranan masyarakat di daerah untuk secara bersama-sama merencanakan

dan melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan. Pengentasan

kemiskinan diwujudkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat,

yakni kegiatan yang diarahkan untuk masyarakat agar dapat menolong dirinya

sendiri dalam memperbaiki kondisi materiil dan non materiil dari kehidupannya

sendiri.

Keperluan atas adanya program pemberdayaan masyarakat nelayan/

pesisir ini mengingat sampai saat ini sebagian besar masyarakat pesisir di

Indonesia masih berpenghasilan rendah. Program pemberdayaan ini sekaligus

juga ditujukan untuk pengentasan kemiskinan melalui program pembangunan

berkelanjutan. Bertolak dari kesemuanya itu, maka diperlukan adanya suatu


4/70

337

upaya yang komprehensif terhadap program pemberdayaan masyarakat,

khususnya nelayan mjskin di Lumajang.

Dari beberapa hasil penelitian, kondisi wilayah pesisir Indonesia

tergolong padat penduduknya dengan tingkat kesejahteraan, baik secara

ekonomi, sosial dan budaya tergolong masih rendah. Namun jika dilihat dari

segi potensi sumberdaya pesisirnya, khusunya di desa Worgalih, Kecamatan

Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, sebenarnya menyimpan potensi yang

cukup tinggi, khususnya pasir besi, sebagai pendukung industri baja dan

semen. Hanya saja “keikutsertaan” pemerintah maupun korporasi dalam

bentuk penyediaan fasititas serta sarana dan prasarana dirasakan relatif

masih kurang. Disamping itu beberapa hasil penelitian juga memperlihatkan

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi modern dan ramah

lingkungan serta upaya kreatif untuk peningkatan pendapatan khususnya

dalam musim paceklik, dimana hasil melaut sangat terbatas.

Pada musim paceklik, berdasarkan fenomena yang berkembang, seba-

gian istri nelayan/ masyarakat pesisir dengan terpaksa menjual segala barang

rumahtangga yang dianggap berharga atau menggadaikannya ke lembaga-

lembaga pegadaian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada saat

demikian, mereka berharap keberpihakan atau perhatian pemerintah maupun

korporasi untuk ikut serta meringankan beban kehidupan yang menekan ini.

Sementara itu, para penguasa di daerah sering menyalahkan nelayan/

masyarakat pesisir tersebut karena dianggap boros membelanjakan uang ketika

musim ikan dan tidak ekonomis sehingga kualitas kesejahteraan hidup mereka

sulit meningkat. Mereka juga mengatakan bahwa tanggung jawab mengatasi

kehidupan yang sulit tersebut sepenuhnya menjadi urusan nelayan. Penyikapan

demikian tidak akan pernah bisa megurangi persoalan kesulitan hidup nelayan

yang masih diterpa kemiskinan tersebut (Kusnadi, 2003).


5/70

338

13.1.1 Masalah Kemiskinan

Dari uraian diatas, masalah kemiskinan masih merupakan masalah utama

dalam pembangunan wilayah pesisir dan nelayan kecil. Masalah tersebut

bersifat multi dimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan

pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan

pendapatan antar golongan penduduk. Penduduk miskin adalah yang paling

rendah kemampuannya. Pada saat ini mereka terpusat di kantong

kerniskinan, seperti di desa pesisir dan kepulauan atau daerah pasang surut.

Dari sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan

termiskin di pedesaan masih cukup besar. World Bank (2002) melaporkan

bahwa, akibat kerentanan ekonomi rumahtangga penduduk miskin terhadap

setiap perubahan lingkungan sosial-ekonomi-politik, jumlah penduduk miskin

secara dinamis dapat berubah dari 27,0% penduduk dapat menjadi 50,0 %.

Sekalipun program pengentasan kemiskinan telah menunjukkan perbaikan

kondisi kesejahteraan masyarakat miskin, namun kemiskinan masih menjadi

bagian dari komunitas, struktur dan kultur pedesaan pesisir. Dengan adanya

kemajuan program pembangunan, diperkirakan masih separuh dari jumlah itu

benar-benar berada dalam kategori sangat miskin (the absolute poor). Kondisimereka sungguh memprihatinkan, antara lain ditandai oleh tingkat pendidikan

yang rendah, bahkan sebagian besar buta huruf dan rentan terhadap penyakit.

Jumlah penghasilan dari kelompok ini hanya cukup untuk makan. Oleh karena

itu tidak mengherankan apabila perkembangan pengetahuan mereka

berjalan sangat lambat. Kelambanan itu terasa ketika dalam kehidupan

mereka diintroduksi teknologi baru yang berbeda dari yang sudah ada.

Mereka cenderung memberi respon dengan tingkat penerimaan sangat lambat.

Pemerintah maupun korporasi, khususnya PT. ANTAM

RESOURCINDO telah berkomitmen mengembangkan dan melaksanakan

suatu strategi untuk mengurangi kemiskinan melalui dukungan program

Corporate Social Responsibility (CSR) Dengan adanya kesepakatan politik

untuk pelaksanaan otonomi daerah, maka kita semakin memerlukan


6/70

339

peningkatan sikap keprihatinan bersama antara pemerintah Daerah dan

Korporasi dalam mengurangi kemiskinan tersebut Pemerintah

Daerah dalam menghadapi tantangan pengurangan kemiskinan saat ini

masih berdasarkan kerangka kebijakan yang berorientasi pada pendekatan

top-down. Pada waktu yang akan datang diperlukan kebijakan yang dibangun

atas dasar kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Korporasi

yang berbasis kearifan masyarakat lokal di wilayah otonomi daerah secara

luas (Muhammad, dkk, 2009).

Berdasarkan hal diatas, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat

miskin perlu diarahkan untuk merubah strategi penanggulangan penduduk

miskin agar semakin menjadi lebih baik berdasarkan kebutuhan dan

harapan penduduk miskin itu sendiri pada tingkat lokal. Perencanaan dan

implementasi pemberdayaan sudah seharusnya berisi usaha untuk

penguatan usaha ekonomi produktif mereka berdasarkan “pandangan dan

kebutuhan mereka”, sehingga penduduk miskin mempunyai akses pada

sumber-sumber sosial-ekonomi dan politik secara mandiri. Untuk

meningkatkan kemampuan penduduk miskin, sekurang-kurangnya harus ada

perbaikan aksesabilitas sosial-ekonomi dan budaya terhadap empat hal,

yaitu : (1) akses terhadap sumberdaya alam, (2) akses terhadap teknologi

yang lebih efisien, (3) akses terhadap pasar dan (4) akses terhadap sumber

pembiayaan (Sumodiningrat, 1998).

Akses masyarakat pesisir pada sumber-sumber ekonomi sampai kini,

khususnya penduduk miskin di desa pantai masih memprihatinkan (Word

Bank, 2002). Dengan demikian, usaha memberdayakan masyarakat desa

pantai (pesisir) serta upaya untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan dipedesaan pantai masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan

pembangunan. Dengan perkataan lain, pembangunan masyarakat pesisir

miskin di pedesaan pantai masih sangat relevan untuk ditempatkan sebagai

prioritas pembangunan, mencakup implementasi program peningkatan

pemberdayaan masyarakat (community development) dan tidak hanya


7/70

340

melalui distribusi berupa bantuan sosial langsung tunai (BLT) uang dan jasa

untuk menenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir miskin di desa

pantai adalah merupakan rangkaian upaya dengan jangkauan kegiatan yang

menyentuh pemenuhan berbagai macam akses dan kebutuhan pokok

pangan, pendidikan, perumahan dan kesehatan, termasuk pemenuhan

kebutuhan untuk berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan mereka,

sehingga segenap anggota masyarakat miskin di pedesaan pantai dapat

mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktur

sosial budaya dan ekonomi yang membuat mereka miskin (Wahyono, at al.,

2001).

Hendaknya kita sadari, bahwa kemiskinan yang mereka hadapi bersifat

multi demensi dan multi level faktor sosial, ekonomi, kebijakan dan budaya.

Mereka memiliki potensi pentagon aset , yaitu aset sosial, SDM, finansial,

sumberdaya alam dan aset fisik, walaupun aset tersebut masih terbatas (DFID,

2000). Mereka menjadi miskin karena pemilikan aset yang rendah, sehingga

tingkat pendapatannya rendah yang diakibatkan oleh rendahnya akses mereka

terhagap potensi ekonomi lokal. Tingkat pendapatan rendah karena

keterampilannya (aset SDM) yang rendah dan skala usaha mereka kecil.

Mengingat keterampilan yang rendah, maka akses terhadap pekerjaan yang ada

di sekitarnya juga rendah. Sekalipun mereka memiliki usaha secara mandiri, tapi

dengan skala usaha kecil. Dengan peralatan sederhana (aset fisik) yang mereka

miliki mereka bekerja bersama anak atau keluarga mereka. Sumber penghasilan

rumahtangga mereka bukan saja dari kerja keras suaminya, tapi juga kerja keras

isteri dan anak-anak mereka. Begitu selanjutnya, nelayan miskin berada dalam

lingkaran syetan kemiskinan.

Skala usaha masyarakat pesisir miskin adalah kecil, karena akses modal

rendah. Mereka harus dilepaskan dari belenggu lingkaran kemiskinan ini.

Menghadapi kenyataan kehidupan yang demikian maka ada dua fenomena yang

dilakukan rumahtangga nelayan miskin, yaitu : (a) menyesuaikan diri dengan


8/70

341

perkembangan lingkungan, dan (b) melakukan perlawanan dengan kekerasan.

Pilihan pertama mungkin dilakukan dengan merespon secara terbatas terhadap

perubahan sosial ekonomi yang terjadi disekitarnya. Menurut Betke (1987) dari

hasil penelitiannya di desa Lekok, Jawa Timur ditemukan bahwa nelayan kecil /

masyarakat pesisir pada dasarnya memberikan respon secara positif untuk

mengakses pengenalan teknologi perikanan sekalipun sangat lambat.

Adapun penyesuaian diri masyarakat pesisir miskin terhadap perubahan

kondisi sosial ekonomi sekitarnya dalam bentuk “perlawanan” , yaitu dengan

melakukan kegiatan melaut menggunakan bahan kimia atau peledak yang

akibatnya sangat buruk dan merusak. Penangkapan ikan dengan menggunakan

bahan kimia (potasium) dan peledak jelas merupakan jalan pintas dari reaksi

ketidakberdayaan nelayan miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

hidupnya (Wahyono, at al., 2001).

Dengan demikian program pengurangan kemiskinan bersifat multi dimensi,

multi tingkat dari berbagai aspek. Hasil penelitian selama tiga tahun 2006 – 2008

disimpulkan pendekatan pemberdayaan memerlukan tujuh aspek aksesabilitas

(heptagon access) untuk mengurangi penduduk miskin di pedesaan pantai, yaitu

: akses dalam (a) peningkatan mutu SDM melalui pendidik, (b) perbaikan

pelayanan fisik lingkungan, (c) penguatan jaringan sosial-budaya, (d)

keberpihakan politik kebijakan PEMDA, (e) perluasan pasar, (f) perbaikan kondisi

sumberdaya alam yang ada di lingkungannya dan (g) akses pelayanan

permodalan. Oleh karenanya program untuk mengurangi jumlah dan

pemberdayaan penduduk miskin di pesisir harus didekati secara multi-dimensi

dan multi tingkat (Mukherjee, Hardjono and Carriere, World Bank, 2002).


9/70

342

13.1.2 Implimentasi Perencanaan dan PelaksanaanPemberdayaan

Rendahnya akses masyarakat pesisir miskin terhadap sumber-sumber

potensi pembangunan lebih diperparah, karena selama ini para perencana

pembangunan sering bias dalam memandang masyarakat nelayan/ pesisir

Nelayan / masyarakat pesisir cenderung diperlakukan sama dengan petani.

Dalam arti luas, perikanan memang dapat dipandang sebagai bagian dari

kegiatan pertanian. Namun jika kita lihat dari sifat sumberdayanya maupun sistem

mata pencaharian dan pemilikan lahan, ada perbedaan sangat mendasar antara

nelayan dan petani. Dalam hal pemanfaatan lahan, para petani mengenal batas-

batas pemilikan lahan secara jelas, sedangkan pada usaha perikanan, paranelayan menghadapi kenyataan dimana laut adalah milik umum (common

property), sehingga siapa saja yang menguasai dan memiliki modal dan teknologi

yang paling efisien adalah mereka yang mampu meningkatkan hasil tangkapan.

Para nelayan melakukan eksploitasi sumberdaya secara bebas-masuk (open

access) tanpa ada batas-batas wilayah yang jelas seperti halnya dalam

pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian. Oleh karena itu, dalam kegiatan

perikanan, pemanfaatan sumberdaya lebih ditentukan oleh pemilikan modal dan

penguasaan teknologi.

Kesalahan yang juga sering terjadi dalam pemberdayaan masyarakat,

para perencana pembardayaan sering kurang memperhitungkan kondisi lokal

sasaran program. Program pemberdayaan masyarakat yang tidak

memperhatikan keunikan pola hubungan kerja dan sosial budaya yang terjadi

pada masyarakat kelompok sasaran akan selalu menemui kegagalan. Oleh

karena itu asumsi dasar yang melandasi kebijakan pemberdayaan masyarakat

nelayan / pesisir selama ini perlu ditinjau kembali. Satu hal yang perlu dilakukan

adalah perlunya identifikasi respon nelayan terhadap perubahan lingkungan dan

kelembagaan permodalan di tingkat lokal. Dengan demikian, sasaran penelitian

ini adalah merupakan pendalaman hasil penelitian tahun 2006 – 2008 dan

penelitian Strategis Nasional tahun 2009 yang menyimpulkan Model Kemitraan


10/70

343

Sosial sebagai pendekatan pemberdayaan yang direkomendasikan. Dengan

demikian Rencana pemberdayaan masyarakat (RPM) ini akan difokuskan untuk

memahami dan merumuskan pola dan arah pemberdayaan rumahtangga

masyarakat pesisir/ nelayan miskin serta peran kelembagaan lokal dalam

mendampingi rumahtangga nelayan melalui pendekatan Kemitraan Sosial dalam

penguatan usaha, ketahanan pangan rumahtangga, permodalan dan

pemasaran berwawasan gender di tingkat lokal agar pendekatan peningkatan

kesejahteraan ekonomi rumahtangga nelayan dapat dilakukan lebih cocok

dengan kebutuhan hidup dan budaya masyarakat nelayan tersebut.

Untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebenarnya

memerlukan kepedulian dan komitmen korporasi/ perusahaan terhadap

pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga akan terwujud keseimbangan yang

harmonis saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karenanya

perusahaan PT. ANTAM RESOURCINDO menyatakan kesanggupannya

tertuang dalam Dokumen Rencana Pemberdayaan Masyarakat atau

melaksanakan program corporate social responsibility (CSR)

Berdasarkan UUD 1945 wadah yang tepat untuk melaksanakan

pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan membangun sistem

ekonomi kerakyatan melalui wadah Koperasi. Dengan berkehidupan ekonomi

koperasi berarti pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan secara

tepat guna dan berdaya guna sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota.

Untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada,

Indonesia sangat membutuhkan investor yang memiliki teknologi tinggi, modal

yang kuat, untuk kepentingannya membuat infra struktur sendiri. Oleh karena itu

diperlukan program pemberdayaan dalam rangka penyaluran kepedulian

korporasi terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Melalui programpemberdayaan tersebut diharapkan tumbuh hubungan harmonis antara

korporasi dan masyarakat, disamping sebagai wujud kepedulian korporasi

terhadap pembangunan ekonomi masyarakat miskin di sekitarnya.


11/70

344

13.2 Tahap-Tahap Pemberdayaan

13.2.1. Konsep Pemberdayaan

Konsep "empowerment" (pemberdayaan), yang dibidani oleh Friedmann

(1992), muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan.

Kegagalan yang dimaksud, adalah gagalnya model-model pembangunan

ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang

berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif

pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender,

persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Kegagalan dan harapan, menurut Friedmann (1992) bukanlah merupakan alat

ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari

nilai-nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan, akan terasa sangat nyata

pada tingkat individu dan masyarakat. Dengan demikian, "pemberdayaan

masyarakat", pada hakekatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan

individual.

Konsep "empowerment" , sebagai suatu konsep alternatif pembangunan,

pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari

suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi,

langsung, partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman

langsung (Friedmann, 1992). Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab "civil

society" menurut Friedmann (1992) akan merasa siap diberdayakan lewat issue--

issue lokal. Namun Friedmann mengingatkan, bahwa adalah sangat tidak

realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur di luar "civil society"

diabaikan. Oleh karena itu, menurut Friedmann pemberdayaan masyarakat tidak

hanya sebatas sosial-ekonomi saja namun juga secar a “politis”, sehingga padaakhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara regional maupun

nasional.

Konsep "empowerment" , menurut Friedmann (1992) merupakan hasil

kerja dari proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. Ditingkat


12/70

345

ideologis, konsep "empowerment" merupakan hasil interaksi antara konsep "top-

down dan bottom-up" , antara "growth strategy dan people-centered strategy" .

Sedangkan di tingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar

rumahtangga-masyarakat yang otonom. Beberapa pertanyaan kunci berikut dari

Friedman (1982:167-171) akan lebih memperjelas konsep "empowerment"/ atau

pemberdayaan yang dikenalkannya, sebagai berikut :

(1) Apa pinsip yang digunakan oleh pemerintah dalam pemberdayaan

kelembagaan masyarakat ?.

(2) Apakah pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap

individu agar mampu bersaing atau pendekatan rumahtangga agar dapat

mengakses potensi sosial di lingkungannya ?.

(3) Apakah ada insentif yang dapat diperoleh masyarakat untuk

mengorganisasikan lingkungannya untuk melakukan prakarsa perbaikan

diri dan rumahtangganya oleh mereka sendiri ?

(4) Apa saja yang mendorong peran masyarakat, pemerintah dan LSM

dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk berkembang secara

mandiri ?

(5) Bagaimana penguatan masyarakat berbasis kondisi masyarakat lokal

dapat dilakukan ?

(6) Bagaimana upaya untuk mendukung penghidupan rumahtangga yang

tidak berdaya dapat diorganisasikan?

(7) Bagaimana model perencanaan yang cocok dengan kondisi

rumahtangga dan masyarakat agar mampu memberdayakan dirinya

sendiri ?

(8) Apa kendala dalam struktur dan kebijakan yang harus diatasi untuk

menjadikan pengembangan masyarakat berlangsung sebagai jalan yangdapat dipilih secara berkelanjutan ?.


13/70

346

13.2.2 Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat pesisir/ nelayan kecil (miskin) pada dasarnya

identik dengan tahap-tahap pemberdayaan secara umum yang terdiri dari 3 (tiga)

tahapan, yaitu pemberdayaan individu/ rumahtangga, pemberdayaan ikatan

antar individu/ kelompok, dan pemberdayaan politik. Upaya pemberdayaan

dimulai dengan pemberdayaan individu (rumahtangga) keluarga yang dilanjutkan

dengan pemberdayaan ikatan antar individu/ kelompok dan politik. Pentahapan

pemberdayaan ini dilakukan secara tumpang tindih, artinya dimulainya tahap

pemberdayaan tidak perlu menunggu selesainya proses pemberdayaan tahap

yang mendahuluinya. Secara rinci tahap-tahap pemberdayaan diuraikan sebagai

berikut.

(a) Pemberdayaan Individu (Housho ld Model)

Pemberdayaan individu yang dimaksud disini adalah pemberdayaan

keluarga (rumahtangga) dan setiap anggota keluarga. Asumsi yang dibangun

adalah, apabila setiap anggota keluarga dibangkitkan keberdayaannya maka

unit-unit keluarga berdaya ini akan membangun suatu jaringan keberdayaan

yang lebih luas lagi. Jaringan yang lebih luas ini kemudian akan membentuk apa

yang dinamakan sebagai keberdayaan sosial. Keluarga (rumahtangga), di dalam

konsep pemberdayaan ini didudukkan sebagai produser sekaligus konsumer.

Pemberdayaan individu dan keluarga, pada hakekatnya adalah upaya

menciptakan suatu lingkungan yang mampu membangkitkan keyakinan diri,

memberikan peluang dan motivasi agar setiap individu dalam rumahtangga

mampu meningkatkan kemampuan dirinya meraih atau mengakses sumber-

sumber daya sosial dan ekonomi bagi pengembangan dan kemajuan

kehidupannya. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk

membangun keberdayaan individu adalah sebagai berikut

1. Pemberdayaan waktu, yang diartikan sebagai usaha mengurangi

pemborosan waktu yang dihabiskan oleh individu untuk memenuhi


14/70

347

kebutuhan dasarnya (pangan, pendidikan, perumahan, air bersih,

kesehatan dan transport). Penyediaan fasilitas air bersih dan transportasi

yang baik, akan sangat membantu individu-individu untuk memanfaatkan

waktunya bagi kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Juga informasi dan

pelayanan kesehatan harus tertuju langsung pada jarak yang relatif dekat

terhadap setiap individu;

2. Pemberdayaan psikologis, yang berarti pembangunan keyakinan diri

bahwa para individu berkemampuan untuk menularkan atau menarik

individu-individu lain yang belum beruntung untuk bergabung ke dalam

kegiatan usahanya;

3. Pemberdayaan usaha ekonomi, melalui suatu proses yang mengarah

pada terbentuknya jaringan usaha antar anggota keluarga, antar tetangga,

antar kelompok masyarakat, kemudian mengkait memasuki ekonomi

pasar (baik formal maupun informal). Pemberdayaan ini juga mengarah

pada terbangunnya keberlanjutan usaha ekonomi antar generasi (inter-

generational continuity).

(b) Pemberdayaan Ikatan Antar Individu/Kelompok (Spiral Model) :

Penguatan Permodalan dan Pemasaran

Pada hakekatnya individu dengan individu lainnya diikat oleh suatu ikatan

yang disebut keluarga. Demikian pula antar keluarga (rumahtangga) satu

dengan keluarga (rumahtangga) yang lain diikat oleh suatu ikatan

kebertetanggaan. Begitu seterusnya sampai pada tingkatan yang lebih tinggi.

Pada tingkatan yang pertama, hubungan yang terjadi dapat disebabkan oleh

adanya saling percaya satu terhadap lainnya, keyakinan keagamaan,

kesamaan keturunan, kesamaan nasib, dan atau kedekatan bertetangga.

Pada tingkatan yang lebih tinggi, hubungan ini dapat terwujud di dalam suatu

gerakan masyarakat, organisasi politik, dan sebagainya.

Tantangan utama di dalam pemberdayaan ikatan ini adalah bagaimana

memberdayakan sumberdaya : (1) waktu, (2) ketrampilan dan (3) modal yang


15/70

348

dimiliki oleh keluarga-keluarga nelayan di daerah pesisir ke dalam domain-

domain (a) ekonomi, (b) politik, dan (c) sosio-kultural. Penguatan hubungan

ikatan ini berlangsung secara bertahap mengikuti suatu lintasan spiral mulai dari

penguatan individu, antar kelompok, terus naik ke atas menuju pada domain

sosial-politik yang lebih luas lagi, sampai pada domain ekonomi meso dan

makro. Dalam kaitan ini, konsep keterkaitan (linkage) menjadi sangat penting,

sehingga diperlukan adanya aktor (organizer) yang dapat dan mampu

memainkan atau menggerakkan spiral ini dari bawah (tingkat individu) sampai

pada tingkat ekonomi meso dan makro secara institusional.

Sangat disadari, bahwa di dalam perjalanannya dalam praktek

pemberdayaan, lintasan spiral institusional ini akan banyak menghadapi

paradoks dan dialektika antara : (1) syarat-syarat ekonomi rasional melawan

nilai-nilai sosio-kultural (moral), (2) ekonomi formal melawan ekonomi informal,

(3) akumulasi kapital melawan ekonomi subsistensi, (4) ruang kehidupan biologi-

sosial melawan ruang kegiatan ekonomi. Adapun beberapa langkah untuk

membangun keberdayaan institusi adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ikatan antar individu, antar keluarga yang bertetangga dekat,

dan antar kelompok keluarga, melalui penciptaan ketergantungan yang

rasional antara kegiatan usaha ekonomi dan nilai-nilai sosio-kultural yang

hidup di dalam masyarakat.

2. Penguatan ikatan melalui penciptaan ketergantungan yang rasional antara

kegiatan usaha ekonomi dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat

dimaksudkan agar kegiatan usaha ekonomi yang dikembangkan dapat

berlanjut antar keturunan atau antar generasi (inter-generational

continuity);

3. Pengembangan (pengguliran) aset dan kegiatan usaha ekonomi

memanfaatkan dan mempertimbangkan ikatan-ikatan sosio kultural yang

telah ada. Pada tahap-tahap awal program, pengguliran institusional

(kelembagaan) diberikan kepada individu atau kelompok yang memiliki


16/70

349

dasar-dasar keterkaitan sosio-kultural dalam komunitas masyarakat

pesisir;

4. Pada pengembangan selanjutnya, keterkaitan antara kegiatan usaha

ekonomi individu, keluarga dan atau kelompok ini dengan domain sosial-

ekonomi pada tingkatan meso dan makro perlu dikembangkan, dalam

rangka membawa lintasan spiral tersebut ke atas. Dalam tingkatan ini,

selain diperlukan adanya aktor (organizer) pemimpin yang mampu

membawa lintasan spiral ini ke atas, juga diperlukan adanya

pemberdayaan politik yang menyertainya.

(c) Pemberdayaan Kelembagaan (Ins t i tut ion Model)

Pada hakekatnya pemberdayaan politik di sini dimaksudkan sebagai

lawan dari pengabaian politik (political exclusion). Pada praktek ekonomi yang

terjadi saat ini telah ditemukan adanya pengabaian politik dan ekonomi

(economic and political exclusion) oleh "urban-metropolitan economy" dan

"multinational economy" terhadap si-miskin, termasuk nelayan miskin di wilayah

pesisir. Pengabaian ekonomi dan politik nampak pada tidak dimasukkannya para

pemduduk miskin di pesisir ke dalam proses dan struktur akumulasi kapital dari

"multinational" maupun "national/regional corporation". Dengan demikian, konsep

pemberdayaan politik yang ditawarkan disini merupakan konsep penataan

terhadap fenomena-fenomena yang dilukiskan diatas. Beberapa konsep dasar

untuk membangun keberdayaan politik dari para nelayan miskin di pesisir ini

adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemberdayaan politik yang dituju di sini adalah terbentuknya

kepedulian dan partisipasi serta "kesalingterkaitan" antara kekuatan

negara (state power), kekuatan ekonomi (economic power) dan kekuatan

sosial (social power);

2. Dalam peta "kesalingterkaitan" antara kekuatan-kekuatan tersebut dapat

ditunjukkan letak inti (core) dari masing-masing kekuatan tersebut. Pada


17/70

350

negara (state), inti kekuatan terletak pada lembaga-lembaga formal

kepemerintahan dan perangkat-perangkat hukum yang dimiliki yang

menjangkau masyarakat sampai tingkat pedesaan. Pada kekuatan sosial

(civil society), inti kekuatan terletak pada institusi keluarga melebar ke

institusi sosial (keagamaan, kesenian, dan sebagainya). Pada kekuatan

ekonomi, inti kekuatan terletak pada institusi-institusi yang berujud dalam

korporasi dan atau kegiatan / jaringan ekonomi sampai pada tingkat lokal

.

3. Jadi, pada tingkat praksis, pemberdayaan politik di sini akan mengarah

pada terbangunnya "kesalingterkaitan" (linkage) antara keluarga-keluarga

miskin di pesisir dengan lembaga-lembaga pemerintah dan kegiatan

jaringan ekonomi baik regional maupun nasional.

Secara praksis, langkah-langkah pemberdayaan politik adalah sebagai

berikut :

1. Mendorong agar kelompok-kelompok individu berkembang menjadi "civil

society" yang memiliki kekuatan tawar-menawar (bargaining position);

2. Mendudukkan lembaga-lembaga pemerintah sebagai tulang punggung

(backbone) bagi terbangunnya keterkaitan antara kekuatan-kekuatan

sosial masyarakat pesisir dengan jaringan ekonomi regional dan nasional

dan nasional;

3. Melalui kekuatan lembaga-lembaga pemerintah, korporasi jaringan

ekonomi regional dan nasional diminta untuk membuka pasarnya bagi

produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas pesisir, atau memberikan

sebagian dari kegiatan produksinya kepada para keluarga miskin di

daerah pesisir melalui mekanisme sub-kontrak dan bentuk kemitraan yang

sesuai sosial budaya masyarakat pesisir.Dalam perspektif spasial, pembangunan masyarakat pesisir dalam kaitannya

dengan konsep pemberdayaan lebih diartikan sebagai penguatan territory based

identities dan kepemimpinan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat

pesisir, salah satunya adalah penguatan identitas dan kepemimpinan yang

berbasis teritori lokal tersebut. Dan identitas ini tidak begitu saja diseragamkan


18/70

351

atas nama pembangunan. Dengan demikian proses pengembangan masyarakat

pesisir, seyogyanya tidak didasari oleh rencana standar yang sama dan/atau

seragam untuk seluruh wilayah, namun di dasarkan pada kondisi dan potensi

sumber daya alam, SDM / pemimpin dan kegiatan usaha yang ada dan akan

berkembang di tingkat lokal maupun regional.

13.3. Pendekatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi MasyarakatPesisir

Secara umum pemberdayaan nelayan miskin/ masyarakat pesisir dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan aksesibilitas mereka pada sumber-sumber

kekayaan sosial, ekonomi dan budaya. Secara sosial, beban kemiskinan yang

mereka hadapi akan dapat diatasi dengan cara menyediakan untuk mereka

bantuan sosial. Secara ekonomi, beban meraka akan juga dapat diatasi melalui

dukungan modal. Secara budaya, beban mereka akan dapat mereka atasi sendiri

dengan cara membangkitkan etos kerja dan kemampuan bekerja melalui

peningkatan keterampilan kerja mereka. Pendekatan sosial, ekonomi atau budaya

semata untuk memberdayakan nelayan atau petani ikan hanya akan berdampak

sekejap atau jangka pendek. Pemberdayaan nelayan atau petani ikanmengandung makna penyelesaian masalah pemberdayaan dan penaggulangan

kemiskinan multi dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu pendekatan

pemecahan masalah adalah bersifat multi dimensi dan komprehensif.

(a) Penguatan Organisasi Ekonomi

"Desa" adalah unit dasar dari kehidupan pedesaan. Disini "desa"

mengandung arti sebagai "desa alamiah" atau dukuh tempat orang hidup dalarn

ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan

yang besar di bidang sosial dan ekonomi, tidak ada keharusan untuk sama

dengan unit administratif setempat. Komunitas desa dalam ekonomi yang sedang

berkembang untuk sebagian besar memenuhi kebutuhan sendiri dan berorientasi

pada kebutuhan pokok, sungguhpun hubungan pasar dengan sektor perkotaan


19/70

352

dapat juga berlangsung. Berlainan dengan ekonomi pasar di daerah perkotaan

dengan pembagian fungsinya yang menyolok antara perusahaan dan

rumahtangga, antara bidang produksi dan konsumsi. Produksi seorang nelayan

dan petani ikan tidak dapat dipisahkan dengan konsumsi keluarganya. Komunitas

desa mengatur kegiatan ekonomi nelayan dengan mengadakan koordinasi dalarn

pemakaian sumberdaya yang langka melalui adat kebiasaan dan kelembagaan.

Seorang nelayan merupakan satu unit produksi yang terlalu kecil untuk dapat

berbuat banyak demi menanggulangi kepentingan bersama.

Bagi komunitas desa adalah merupakan suatu keharusan untuk

menyusun tindakan secara kolektif dan mendorong kerja sama dalarn satu

komunitas. Faktor utama lain yang mendorong kerja sama antara para

nelayan adalah permintaan akan pekerja yang sifatnya sangat bergantung

pada musim dan produksi perikanan. Pada masa-masa puncak musim,

jumlah pekerja yang melebihi kapasitas kerja keluarga selalu diperlukan untuk

memenuhi jadwal kerja. Disamping itu, merupakan hal yang lazim, bahwa

penduduk desa pantai terbagi dalam berbagai sub-klas nelayan. Hanya saja

dalam komunitas pedesaan pantai, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki

alat produksi merasa berhak atas pemakaian alat produksi (kapal) bukan

miliknya dengan cara khas penetapan seperti sistem bagi basil.

Seperti lazimnya di dalam perjanjian bagi hasil, di dalam komunitas

desa ada kecenderungan yang amat kuat untuk mengaitkan berbagai

transaksi ekonomi menjadi hubungan yang sangat pribadi sifatnya. Seorang

pemilik perahu tidak hanya menerima bagian perahu atas hasil

tangkapannya, dia ada kewajiban menanggung biaya-biaya produksi,

bahkan memberikan kredit untuk para pekerja yang selanjutnya disebut

pendega memenuhi keperluan konsumsinya. Sering pula, para pemilik kapal,

yang selanjutnya disebut juragan, bertindak sebagai pelindung (patron)

terhadap si pendega.

Hubungan semacam ini biasanya disebutkan sebagai hubungan antara

bapak dan anak buah (patron-client relationship), dalarn hal ini hubungan


20/70

353

juragan dan anak buah kapal (ABK). Dalam hubungan ini, seseorang dengan

status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan

sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau

keuntungan bagi individu yang statusnya lebih rendah (client), dan sebaliknya

para client tadi membalas dengan memberikan dukungan kepada bapak

(patron) tadi. Kelembagaan yang menguasai ekonomi nelayan tersebut yang

bercirikan cara-cara produksi seperti digambarkan di atas, lebih merupakan

adat kebiasaan dan prinsip-pinsip moral dari pada perjanjian resmi. Prinsip

moral yang tertanam adalah "saling menolong dan berbagi pendapatan di

kalangan nelayan".

(b) Pendekatan Ekonomi Dari Sudut Moral

Adat kebiasaan dan prinsip moral dijalankan melalui interaksi sosial

dalam komunitas desa. Oleh karena tradisi, kekerabatan, pertalian karena

tempat tinggal yang sama dan kebutuhan untuk kerja sama demi

keamanan dan daya tahan hidup pada tingkat minimal, maka suatu

interaksi sosial yang akrab merupakan ciri masyarakat nelayan.

Para ahli ekonomi moral mempunyai pandangan bahwa hubungan

sosial pada komunitas nelayan prakapitalis disesuaikan untuk menjamin

kebutuhan pokok yang minimum bagi seluruh anggota komunitas. Biasanya

para nelayan dan petani ikan gurem memenuhi nafkahnya pada tingkat yang

hampir mendekaii kebutuhan pokok minimum untuk hidupnya. Para nelayan

gurem (pendega) selalu dihadapkan pada bahaya pendapatan mereka

mungkin menurun di bawah tingkat kebutuhan pokok yang terendah yang

disebabkan oleh berbagai hal yang terjadi di luar mereka, seperti cuaca atau

terjadinya keadaan yang tidak diinginkan dalam keluarganya, misalnya sakit.

Menurut Hayami dan Kikuchi (1987), bahwa pandangan para ahli

ekonomi moral tentang kecenderungan masyarakat desa pra-kapitalis

mengarah menjadi dua aliran, yaitu


21/70

354

1. Aliran pertama : menduga orientasi masyarakat desa pra-kapitalis untuk

membangun kontrol sosial terhadap warga yang berkecukupan supaya

ikut serta menggunakan kekayaannya dalam upaya memenuhi

kebutuhan minimum bagi orang miskin. Kontrol sosial dernikian

berlangsung melalui interaksi.

2. Aliran kedua : menduga bahwa komunitas pedesaan (petani atau

nelayan) prakapitalis tidak berorientasi untuk melindungi yang miskin.

Aliran ini berpendapat bahwa kelembagaan tradisional desa dan

hubungan bapak-anak buah tidak mempunyai motivasi maupun daya

guna untuk menjamin kebutuhan pokok para anggota komunitas

miskin. Mereka berpendapat, bahwa di dalam komunitas petani

tradisional, motivasi orang-orang dalam komunitas itu lebih banyak

terarah untuk mencapai keuntungan pribadi daripada untuk mencapai

kepentingan kelompok, seperti melindungi masyarakat miskin. Oleh

karena itu, ketika ekonomi pasar berhasil menembus ekonomi

pedesaan pra-kapitalis, maka prinsip-prinsip moral yang dibangun

oleh masyarakat pedesaan cenderung "mengalah" atau "dikalahkan".

Dengan membaurnya ekonomi pasar ini, prinsip moral untuk menjamin

keperluan pokok melaui "jaringan sosial" bagi angota komunitas telah

digantikan oleh pertimbangan ekonomi yang keras untuk mencari

untung sebanyak-banyaknya. Hubungan tolong-menolong antara Bapak-

Anak Buah menjadi lemah.

Dengan meletakkan tekanan pada prinsip moral tradisional dan interaksi

(aksesibilitas) sosial dalam komunitas desa, maka pendekatan pemberdayaan

ini lebih menekankan "pendekatan ekonomi dari sudut moral dalam arti luas".

Pengertian moral sosial dalam arti luas, bahwa untuk mengatasi kemiskinan

dan pemberdayaan masyarakat nelayan di pedesaan pantai tidak cukup

hanya atas dasar "redistribusi pendapatan" melalui kebijakan anggaran

publik, tapi juga penyiapan prasarana dan aksesibilitas sosial-ekonomi

nelayan kecil untuk mendukung kegiatan produktif rumahtangga nelayan.


22/70

355

13.3.1. Pendekatan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Komunitas(PSBK)

Proses pembangunan yang berlangsung di banyak negara berkembang

selama ini diwarnai oleh mata rantai pemithosan paradigma pembangunan

yang mendasarinya. Pertanyaan who gets, of what, how much mulai

menggugat production oriented development yang berorientasi pada

paradigma pertumbuhan (Tjokrowinoto, 1996). Kemudian, pada tahun 1970-an

pemithosan paradigma kearah pendekatan kesejahteraan yang menjanjikan

kesejahteraan rakyat dan keadilan. Menurut Tjokrowinoto (1996) pendekatan

tersebut masih mengandung kelemahan mendasar karena dua hal, yaitu : (a)

sentralistik, dan (b) birokrasi tidak mampu memberikan pelayanan sesuai

kebutuhan rakyat (baca : rakyat miskin).

Pada tahun 1980-an, pendekatan welfare-oriented development atau

equity – oriented development digugat. Kemudian lahir paradigma people –

centred development yang kemudian melandasi wawasan Community – Based

Resource Mangement (CBRM). Tjokrowinoto (1996) menterjemahkan CBRM

menjadi Pengelolaan Sumber Daya Lokal (PSDL). Tim Fakultas Perikanan

Universitas Brawijaya (1999) menterjemahkan CBRM dengan istilah

Pmanfaatan Sumberdaya Perikanan Berbasis Komunitas (PSBK).

Ciri managemen PSBK tersebut mengacu pada pendapat Konten

(Tjokrowinoto, 1996) adalah sebagai berikut :

(1) Pembangunan oleh masyarakat;

(2) Managemen oleh komunitas;

(3) Merupakan proses belajar sosial; dan

(4) Menerapkan managemen strategis .

Alasan penerapan PSDL (PSBK) adalah :

(1) Sumberdaya pembangunan dari Pusat tidak akan mencukupi untuk menjangkau seluruh masyarakat dalam

lapisan bawah (miskin);


23/70

356

(2) Program dari Pusat sukar menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

lokal;

(3) PSDL (PSBK) lebih tanggap terhadap heterogenitas lokal;

(4) PSDL memungkinkian partisipasi masyarakat secara optimal;

(5) PSDL menempatkan tanggung jawab pembangunan pada masyarakat

(miskin) setempat.

Tindakan rasional secara ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya

perikanan “milik bersama (common property)” bisa berdampak irrasional. Kata

Hardin (1968) dapat menimbulkan tragedy of the common. Pada tingkat

komunitas, masyarakat dengan kearifan lokal memungkinkan untuk membangun

tindakan rasional secara sosial melalui kelembagaan kerjasama yang berbasis

masyarakat. Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat

terjadi suatu proses pemberian wewenang, hak dan tanggung jawab masyarakat

untuk mengelola sumberdaya perikanan oleh, dari dan untuk masyarakat sendiri.

Dalam hal ini, kerjasama merupakan solusi untuk menghindarkan diri

masyarakat dari tragedi yang tidak diinginkan.

Dengan adanya kerjasama, masyarakat dalam konsep PSBK adalah

komunitas atau kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Dari sudut

pandang wilayah, masyarakat disini adalah mereka yang tinggal di suatu

kawasan tertentu. Kawasan yang dimaksud dapat mencakup beberapa

pemukiman, desa, kecamatan, kota, kabupaten, propinsi atau negara. Misalnya,

masyarakat Teluk Jakarta adalah masyarakat yang berasal dari beberapa dusun,

desa, pulau, kecamatan, kabupaten/kota atau propinsi bergantung pada cakupan

wilayah yang kita maksudkan. Selat Bali didiami oleh warga nelayan mencakuppenduduk Propinsi Jawa Timur dan Bali. Kawasan Selat Madura mencakup

kawasan nelayan dari penduduk Kabupaten/Kota yang membatasi Selat Madura,

seperti Sumenep, Pamekasan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwanngi

dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda.


24/70

357

Dari sudut pandang status sosial dan pekerjaan, masyarakat yang tinggal

di kawasan tertentu, orang yang berkepentingan dengan pengelolaan

sumberdaya perikanan dapat terdiri dari para nelayan, pedagang ikan,

pembudidaya ikan/ rumput laut, pengolah ikan, pemilik kapal, tokoh adat ataupun

pimpinan formal. Dengan adanya klasifikasi masyarakat yang berbeda, maka

PSBK dapat dibedakan atas dasar :

(1) Administrasi pemerintahan/ kawasan : PSBK dusun pada tingkat desa,

kecamatan, kabupaten, propinsi atau kawasan Selat/ Teluk tertentu;

(2) Kegiatan ekonomi masyarakat : PSBK gill-net, petani rumput laut dan lain-

lainnya.

13.3.2 Pendekatan Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir(LKMP)

Untuk mengembangkan entrepreneurship rumahtangga nelayan miskin

memerlukan kemampuan enterpreneural skill disamping pengaturan atas

dasar hak, izin atau bebas masuk. Sebagaimana kita ketahui, bahwa

sumberdaya laut merupakan pabrik perairan produsen primer. Ikan mengambilmakanan dari perairan pesisir. Pada budidaya perairan yang berazaskan

IPTEK, petani harus menggunakan kecerdasan otaknya untuk meningkatkan

penguasaan terhadap semua faktor lingkungan yang mempengaruhi .

pertumbuhan biota ikan/ non-ikan atau tanaman laut.

Nelayan yang melakukan usaha menangkap ikan di laut harus memiliki

keterampilan yang lebih luas daripada pekerja pabrik, karena petani atau

nelayan disamping sebagai juru tani juga sebagai pengelola bisnis. Sebagaipengelola bisnis, seorang nelayan harus "menguasai" keterampilan bisnis.

Untuk mengembangkan bisnis perikanan secara berhasil, maka para nelayan

memerlukan kernampuan untuk "menguasai" jalur bisnis perikanan secara

utuh, yaitu :


25/70

358

(1) Penyediaan input kegiatan melakukan penangkapan ikan di laut, seperti

perahu dan alat tangkap ikan.

(2) Kegiatan menangkap ikan di laut.

(3) Pengolahan pasca panen.

(4) Pemasaran dan distribusi output ikan atau produk lainnya.

Dalam aktivitas pernberdayaan nelayan skala kecil/ miskin perlu dikaji

secara mendalam mutu SDM dan kemungkinan untuk dikembangkan

keterampilannya, khususnya dalam kegiatan pemberdayaan sosial dan

ekonomi nelayan kecil dalam menguasai bisnis perikanan sebatas

kemampuan enterpreunur nelayan. Untuk kelengkapan pemahaman

masyarakat lokal (nelayan miskin) terhadap keterampilan bisnis yang

diperlukan, maka dilakukan identifikasi keperluan usaha ekonomi untuk

mengurangi kemiskinan nelayan kecil.

Pembangunan usaha penangkapan ikan di laut memiliki kesamaan

dengan proses pembangunan pertanian dalam arti luas. Pakar pembangunan

pertanian AT. Mosher (1973) menyatakan bahwa untuk meningkatkan

produktifitas pertanian dan aksesibilitas petani, ketika usaha petani semakin

berkembang maka semakin bergantung kepada sumber-sumber dari luar

lingkungannya. Khususnya bisnis ikan yang cepat busuk, dimana kebutuhan

pasar merupakan bagian tak terpisahkan bagi nelayan, karena sebagian

besar ikan yang diproduksi dijual di pasar, dan hanya sebagian kecil saja yang

dikonsumsi rumahtangga nelayan atau petani ikan.

Ada lima fasilitas dan jasa (akses) yang harus tersedia bagi para petani,

termasuk pembudidaya ikan maupun nelayan, jika nelayan atau petani ikan

gurern hendak dimajukan. Masing-masing merupakan syarat pokok. Tanpa

salah satu dari padanya, tidak akan ada pembangunan nelayan kecil. Syarat

pokok yang dimaksud adalah :

(1) Pasar untuk hasil tangkapan ikan;


26/70

359

(2) Teknologi ramah yang terus berubah agar penangkapan ikan bisa bekerja

lebih efisien;

(3) Tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal;

(4) Perangsang produksi dengan harga ikan yang layak;

(5) Prasarana dan pengangkutan;

Apabila semuanya lengkap, selanjutnya ekonomi rumahtangga nelayan

dan petani ikan akan tumbuh berkembang karena dukungan faktor pelancar.

Sebagai faktor pelancar yang dapat mempercepat proses pertumbuhan

ekonomi nelayan kecil / gurem, yaitu :

(1) Pendidikan dan pelatihan pembangunan (pendampingan);

(2) Kredit produksi atau akses permodalan produktif;

(3) Kegiatan kelompok bersama oleh nelayan;

(4) Perbaikan/konservasi/ perluasan lahan usaha penangkapan ikan;

(5) Pelibatan komunitas nelayan dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam skala lokal.

Adapun kajian Model Kemitraan Sosial pemberdayaan nelayan skala

kecil yang akan dilakukan mengacu pada teori pemberdayaan oleh Friedman

(1992) dengan pendekatan pusat pertumbuhan perekonomian dengan strategi

penciptaan Struktur Pedesaan Progresif (SPP). Sebagaimana dinyatakan oleh

AT. Mosher bahwa SPP mempunyai berbagai unsur, yaitu :

(1) Pasar input maupun output usaha penangkapan ikan;

(2) Prasarana jalan menuju dan keluar lokasi.

(3) Penguatan adopsi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan secara

lokal.

(4) Aparat penyuluhan perikanan dan pendamping pemberdayaan yang

terampil.


27/70

360

(5) Fasilitas kredit dan dukungan modal produktif untuk kegiatan produksi

perikanan.

Dalam pandangan ekonomi moral untuk memberdayakan nelayan skala

kecil di pedesaan memerlukan dukungan kelembagaan permodalan atau

pembiayaan yang sesuai kondisi sosial-ekonomi nelayan, dimana hasil

tangkapan tidak menentu dan rentan terhadap pengaruh musim ikan. Untuk

menyiapkan kelembagaan tersebut perlu disesuaikan dengan daya dukung

SDM dan budaya lokal untuk melaksanakan kegiatan. Menurut hasil kajian

IBRD/ World Bank (2000) kelemahan yang berkaitan dengan penyediaan

pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat miskin adalah karena program

pemberdayaan dibatasi waktu kegiatan (proyek) yang pada umumnya bersifat

sangat jangka pendek (satu tahun). Menurt IBRD/ World Bank (2000) perlu

dicari terobosan pembinaan permodalan non-bank (jaminan permodalan)

untuk pembiayaan usaha masyarakat miskin yang dapat dilakukan sekurang-

kurangnya dalam jangka waktu 20 tahun (jangka panjang), misalnya dikaitkan

dengan penyediaan modal bersumber dari dukungan masyarakat (kaya)

dengan mengefektifkan basis religi melalui pendaya-gunaan zakat, infak dan

shadaqah (ZIS) produktif.

Dengan demikian dalam kajian ini akan dirumuskan penguatan Lembaga

Permodalan Progresif (LP2) yang secara berkelanjutan melakukan pembinaan

untuk melayani perekonomian masyarakat (nelayan kecil/ miskin). Oleh karena

itu, ada empat kegiatan utama dalam kajian pengembangan enerepreneuralship

nelayan kecil dalam kerangka pengembangan Model Kemitraan Sosial, yaitu :

(1) Pengembangan lembaga keuangan mikro;

(2) Pengembangan usaha ekonomi produktif;

(3) Pelatihan dan penguatan kapasitas entrepreneurial skill masyarakat lokal;

dan

(4) Pemberdayaan entrepreneurialship nelayan kecil.


28/70

361

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan upaya pemberdayaan yang

dilakukan nelayan, secara hipotetis desain pemberdayaan kelembagaan

keuangan mikro masyarakat pesisir akan difokuskan pada pemberdayaan

aksesibilitas (sosial-ekonomi) nelayan kecil yang bertujuan untuk

meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi (entrepreneurial skill) melalui

pengembangan infrastruktur sosial- ekonomi (socio-economical infrastructure)

dan penguatan kapasitas kelembagaan dan keterkaitan (lingkages) baik pada

aspek bio-fisik, spasial dan kelembagaan (spatial and institution) yang

didasarkan atas dasae territory based identities sumberdaya lokal.

13.4 Pendekatan Pemberdayaan Rumahtangga Masyarakat Pesisir

Pendekatan yang dipakai dalam program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir Wotgalih adalah sebagai berikut :

1. Partisipatif

Pendekatan partisipatif masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya

merupakan pencerminan dari konsep bottom up planning serta salah satu

perwujudan dari upaya pemberdayaan masyarakat. Pendekatan partisipatif

dilaksanakan untuk dapat lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan program

pembangunan maupun pemanfaatan hasil yang telah tercapai dari program-

program pembangunan tersebut.

Pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada

hakekatnya adalah upaya untuk mengikutsertakan semua pihak terkait,

khususnya dari pihak masyarakat dalam keseluruhan tahapan kegiatan

pelaksanaan program Pemberdayaani Masyarakat Pesisir yang secara garis

besar akan mencakup tahapan perencanaan, implementasi, pemanfaatan, dan

pengendalian (monitoring dan evaluasi). Namun dalam hal ini, perlu dihindari

kecenderungan implementasi yang tidak mengikutsertakam masyarakat dalam

pembangunan (cenderung bersifat parsial). Hal ini misalnya terjadi pada tahap


29/70

362

perencanaan, dimana masyarakat hanya dilibatkan pada studi awal dalam

proses identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan, sedangkan

pengambilan keputusan terhadap program pembangunan yang akan dijalankan

tetap dilakukan oeh pihak lain (top-down planning ).

Pentingnya pendekatan partisipatif dalam program Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir disebabkan karena tindakan yang akan diambil serta hasil

pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada hakekatnya

adalah ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut, maka kegiatan dalam program

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Wotgalih harus dirancang sedemikian rupa

sehingga masyarakatlah yang akan lebih banyak menentukan arah dan langkah

pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat . Dalam hal ini,

Tenaga Pendamping Desa (TPD) beserta tokoh kelembagaan lokal terkait akan

bertindak sebagai fasilitator yang akan mendampingi, membimbing, dan

membantu masyarakat dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan,

merumuskan alternatif rencana pemecahan berikut konsekuensinya. Dengan

metode seperti ini diharapkan dapat menimbulkan rasa kepemilikan dan

tanggungjawab dari masyarakat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan-

kegiatan dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih.

2. Kemandirian

Dalam program Pemberdayaani Masyarakat salah satu strategi

pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kemandirian atau keswadayaan,

dimana dengan dilaksanakannya strategi ini dalam program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat diharapkan akan timbul kemandirian dari masyarakat

dalam pembangunan masyarakat dan wilayahnya sendiri dengan potensi-potensi

sumberdaya yang dimiliki oleh daerahnya.

Strategi kemandirian atau keswadayaan pada dasarnya adalah

melaksanakan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan, kemampuan, dan

modal atau biaya sendiri. Pada pelaksanaan program Pemberdayaan

Masyarakat, maka masyarakat didorong untuk mampu secara mandiri


30/70

363

mengatasi permasalahan dalam rangka pembangunan diri dan lingkungannya.

Selama mengikuti program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dimana

masyarakat tidak hanya terpaku pada proses peningkatan produksi, distribusi,

dan pemasaran tetapi juga belajar untuk mengatasi permasalahan. Dengan

demikian pada akhir program masyarakat telah memiliki modal untuk memelihara

dan mengembangkan hasil-hasil program serta menghadapi tantangan ke depan

secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kemitraan

Pendekatan kemitraan dalam program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Wotgalih digunakan untuk membentuk jaringan kemitraan antara

masyarakat, tokoh lokal, aparat pemerintah dan swasta dalam mengembangkan

kegiatan-kegiatan yang ada dalam program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat.

Upaya untuk menciptakan jaringan kemitraan tersebut difasilitasi dengan

mempertemukan antara semua sektor dan stakeholders yang terkait dalam

pembangunan dan pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Sektor-sektor yang

terkait dihimpun dalam jaringan kemitraan sedemikian rupa sehingga diantara

masing-masing sektor terbentuk suatu kesepakatan dalam pembangunan dan

pengembangan ekonomi kawasan pesisir sesuai dengan fungsi, peran dan

kapasitas kewenangannya masing-masing.

13.4.1 Prinsip Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Prinsip pengelolaan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir oleh PT.

ANTAM Tbk. yang dilaksanakan di Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten

Pasuruan meliputi :


31/70

364

1. Acceptability

Metode ini diimplementasikan dalam wujud pelaksanaan pengambilan

keputusan yang didasarkan pada proses musyawarah sehingga memperoleh

legitimasi dan dukungan dari seluruh anggota masyarakat. Hal ini perlu dilakukan

karena pada dasarnya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih

dipilih, dirumuskan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dalam forum-forum

pertemuan pada masing-masing jenjang daerah pemerintahan (dukuh, Desa,

Kecamatan, Kabupaten). Agar proses musyawarah ini benar-benar dapat

mencerminkan kata mufakat dari semua pihak, maka dengan sendirinya dalam

kegiatan musyawarah ini semua pihak terkait harus dapat terwakili.

2. Transparency

Pengelolaan kegiatan dalam program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Wotgalih dilakukan secara terbuka, diinformasikan dan diketahui

oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut memantaunya, dengan adanya

keterbukaan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas maksud,

tujuan dan alokasi dana untuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Wotgalih. Upaya penyebaran informasi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.

3. Accountabi l i ty

Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir (PEMP) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Perlunya pertanggungjawaban kepada masyarakat ini karena pada

dasarnya masyarakatlah yang merasakan dampak dan manfaat dari program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih.

4. Responsiveness

Kegiatan yang dilakukan dalam program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Wotgalih ditujukan sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk

pesisir yang kurang berdaya atau miskin.


32/70

365

5. Quick Disbursement

Penyampaian bantuan modal kepada masyarakat sasaran dalam program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih diharapkan dapat dilakukan

secara cepat dan tepat.

6. Democracy

Dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih proses

pemilihan peserta yang nantinya akan mendapatkan bantuan dana ekonomi

produktif dilakukan secara musyawarah.

7. Sustainabi l i ty

Pengelolaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih

diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan.

8. Equal i ty

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih memberikan

kesempatan yang sama kepada orang atau kelompok lain yang belum

memperoleh kesempatan mendapatkan dana ekonomi produktif, dengan ini

diharapkan agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung

dari program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih.

.

9. Competi t iveness

Dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wotgalih setiap

ketentuan dalam pemanfaatan dana ekonomi produktif masyarakat diharapkan

dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan jujur dalam mengajukan

usulan kegiatan yang layak.


33/70

366

13.4.2 Model Kemitraan Sosial Pemberdayaan MasyarakatPesisir

Atas dasar konsep pemberdayaan, pentahapan dan kelembagaan

masyarakat untuk mendukung rencana pemberdayaan pemberdayaan

berkelanjutan, maka model pemberdayaan selanjutnya kita kembangkan Model

Kemitraan Sosial, dengan pertimbangan :

(a) Ada pelapisan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan.

(b) Aset dan akses sosial masyarakat masih mendominasi kegiatan untuk

mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat di pedesaan pesisir.

Pemberdayaan dengan Model Kemitraan Sosial dilakukan sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar 2.2. Prinsip penerapannya adalah sebagai berikut :

(1) Multi tingkat, dimulai dengan pemberdayaan sikap produktif rumahtangga,

modal usaha produktif untuk kelompok dan kemandirian kelembagaan

kelompok.

(2) Multi dimensi, mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan

kebijakan.penganggaran PEMDA.

(3) Multi tahun, dalam hal ini minimal 8 tahun.

(4) Pendampingan secara berkelanjutan dan professional oleh Pendamping

Desa.

(5) Kesetaraan peran (equal roles) sebagai prinsip kemitraan sosial dalam

bentuk “bantuan sosial” oleh Penyandang Dana (donor) kepada kelembagaan

lokal : Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Desa, Mitra Desa dan Kelompok

Produktif (KUB).

(6) Multi sumberdana (donor, mencakup sumber CSR , dukungan PEMDA dan

dana Zakat, Infak Shodaqih (ZIS) dari masyarakat.

(7) Human Centered development (Pemberdayaan berpusat pada peran sertamanusia)


34/70

367


35/70

368

Gambar 13.1 Model Kemitraan Sosial Untuk Pemberdayaan

DONOR

PROG. APBD

CSR

KORPORASI

SHADAQAH

(2)

KELOMPOK USAHABERSAMA

KOMUNITAS

(3)

(4)

DULATAN/

/REVOLVING/

SHADAQAH

PEMBERDAYAANRUMAHTANGGA

(a) Budaya Produktif

PELAYANAN AMANAH

PEMBERDAYAAN KELOMPOK

PEMBERDAYAAN KELOMPOK

(b) MOTIVASI BISNIS

PEMBERDAYAANKELEMBAGAAN

(c) MANDIRI

TAHAP

PERTAMA

TAHAP

KEDUA

TAHAP

KETIGA

LEPD

MDKP

PENGUATAN MODAL

PENGUATAN USAHA PRODUKTIF


36/70

369

13.5 Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Pertanyaan yang muncul dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

miskin adalah urgensi kerjasama kelompok dan apa media praktis yang dapat

kita gunakan untuk membuat mereka berfikir inovatif. Ada 6 instrumen dalam

upaya pengembangan swadaya masyarakat, (Verhagen, 1996), yaitu :

(1) Identifikasi penduduk dan kelompok sasaran;

(2) Konsultasi managemen;

(3) Pengembangan jaringan dengan pihak ketiga;

(4) Perluasan proses dan pengembangan gerakan;

(5) Pemanfaatan dan evaluasi diri terus menerus;

(6) Penguatan kelompok berbasis komunitas.

Dalam penguatan kelompok ada 7 komponen kapasitas di tingkat

komunitas (UNICEF, 1999) yang harus dikembangkan untuk dapat mendorong

aktifitas ekonomi anggota kelompok melalui usaha ekonomi produktif, yaitu :

(1) Comunity leader : siapa saja orang-orang berpengaruh untuk mendorong

penguatan kelompok ekonomi produktif;

(2) Comunity technology : teknologi apa yang digunakan masyarakat untuk

memproduksi sesuatu;

(3) Comunity fund : apakah ada mekanisme penghimpunan dana dari

masyarakat;

(4) Comunity material : sarana apa saja yang dapat digunakan masyarakat yang

berguna untuk pengembangan kelompok, apakah ada modal usaha keluarga

/ kelompok;

(5) Comunity knowledge : apa persepsi masyarakat berkaitan dengan usaha

meraka, apa harapan terhadap pelayanan ekonomi produktif, selanjutnya


37/70

370

sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap pelaku pelayanan usaha

peroduktif;

(6) Comunity decision marking : apakah masyarakat terlibat dalam program

secara keseluruhan;

(7) Comunity organization : usaha ekonomi mana yang dapat dikembangkan

menjadi organisasi usaha ekonomi produktif.

13.5.1 Penguatan KUB

Penguatan kelompok merapkan alternatif pemberdayaan kelompok

masyarakat. Sistematika penguatan kelompok usaha didasarkan pada

pertimbangan sebagai berikut :

1. Nilai Strategis KUB

Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi fakir miskin di

tengah-tengah masyarakat wahana untuk (1) meningkatkan usaha

ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), (2)

menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga fakir

miskin, (3) menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, (4)

menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga fakir miskin, (5)

pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar

anggota.

Kehadiran KUB Fakir Miskin merupakan media untuk (1)

meningkatkan motivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi

dan sosial, (2) meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, (3)

mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, (4)

memperkuat budaya kewirausahaan, (5) mengembangkan akses pasar

dan (6) menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang

terkait.


38/70

371

Melalui kelompok, setiap keluarga miskin dapat (1) saling berbagi

pengalaman, (2) saling berkomunikasi, (3) saling mengenal, (4) dapat

menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan yang dirasakan. Dengan

sistem KUB, kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri

kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga setiap anggota dapat

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan usaha

ekonomi produktif, usaha kesejahteraan social serta kemampuan

berorganisasi.

Kegiatan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan sosial dapat

berupa : (1) pengeIoaan santunan hidup, (2) Iuran Kesetiakawanan Sosial

(IKS), (3) arisan, (4) pengajian, (5) perkumpulan kematian, (6) usaha

simpan pinjam, (7) pelayanan koperasi, usaha tolong menolong atau

gotong royong, (8) usaha pelayanan sosial untuk membantu orang tidak

mampu, (9) usaha-usaha untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial

di lingkungannya, dan (10) usaha-usaha UKS lainnya. Kegiatan yang

berkaitan dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat berupa (1) usaha

dagang, (2) jasa, (3) pertanian, dan lain-lain, sedangkan kegiatan yang

bersifat penataan kelembagaan, seperti: (1) pengelolaan keuangan, (2)

pencatatan dan pelaporan kegiatan bersama.

Melalui KUB diharapkan dapat (1) meningkatkan pengetahuan dan

wawasan berfikir para anggota karena mereka dituntut suatu kemampuan

manajerial untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan, dan (2)

berupaya menggali dan memanfaatkan sumber-sumber rizki yang tersedia

di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya. Selain itu, diharapkan

dapat (3) menumbuh kembangkan sikap-sikap berorganisasi dan (4)

pengendalian emosi yang semakin baik serta dapat menumbuhkan rasa

kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan

kesetiakawanan sosial, baik di antara keluarga binaan sosial maupun

kepada masyarakat secara luas.


39/70

372

KUB dibentuk dilandasi oleh nilai filosofis “dari”, “oleh” dan “untuk”

masyarakat. Artinya bahwa keberadaan suatu kelompok KUB di manapun

(desa atau kota) adalah berasal dari dan berada di tengah-tengah

masyarakat. Pembentukannya oleh masyarakat setempat dan

peruntukannya juga adalah untuk anggota dan masyarakat setempat.

Karena konsep yang demikian, maka pembentukan dan pengembangan

KUB harus bercirikan nilai dan norma budaya setempat, harus sesuai

dengan keberadaan sumber-sumber dan potensi yang tersedia di

lingkungan setempat, juga harus sesuai dengan kemampuan SDM

(anggota KUB) yang ada.

KUB harus diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang berlangsung

secara terus menerus, bukan hanya untuk jangka pendek tetapi jangka

panjang. Kerjasama yang tulus biasanya hanya dapat diwujudkan bila

dilandasi oleh dengan semangat kekeluargaan, kegotongroyongan, dan

kesetiakawanan sosial. Dalam kelompok terjadi interaksi atau hubungan

yang saling ketergantungan, dan saling membutuhkan antara satu dengan

yang lainnya yang pada akhirnya menimbulkan semangat kekeluargaan,

kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial di antara mereka, bahkan

dengan lingkungan eksternal kelompok.

KUB dimaksudkan untuk mewujudkan keberfungsian sosial para

anggota KUB dan keluarganya, yang meliputi meningkatnya kemampuan

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari dan berubahnya

sikap dan tingkah laku dalam mengatasi permasalahan-permasalahan

yang dihadapi serta meningkatnya kemampuan dalam menjalankan

peranan-peranan sosialnya dalam masyarakat. Keberadaan usaha-usaha

ekonomis produktif yang bersifat ekonomis dalam kelompok KUB hanya

sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Banyak orang beranggapan bahwa

aspek usaha ekonomi produktif atau UEP dalam KUB sebagai tujuan dan

sering dijadikan sebagai ukuran keberhasilan KUB. ini adalah suatu hal

yang keliru. Berkelompok dalam KUB adalah berarti berkeinginan untuk


40/70

373

merubah keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu perubahan

secara ekonomi, sosial, dan spiritual atau lebih dikenal dengan Dzkir,

pikir, dan ikhtiar.

2. Tiga Tujuan Kegiatan KUB

Kegiatan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUB di dalam memenuhi

kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: (1)

meningkatnya pendapatan keluarga; (2) meningkatnya kualitas

pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; (3) dapat

melaksanakan kegiatan keagamaan; dan (4) meningkatnya

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.

2. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUB dalam mengatasi

masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun

dengan lingkungan sosialnya, ditandai dengan adanya kebersamaan

dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga,

dalam lingkungan sosial; adanya penerimaan terhadap perbedaan

pendapat yang mungkin timbul di antara keluarga dan lingkungan;

semakin minimnya perselisihan yang mungkin timbul antara suami dan

istri atau antara orang tua dan anak, dan lain-lain.

3. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUB dalam

menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga

maupun lingkungan sosialnya, ditandai dengan semakin meningkatnya

keperdulian dan rasa tanggung jawab dan keikutsertaan anggota

dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial di lingkungannya; semakinterbukanya pilihan bagi para anggota kelompok dalam pengembangan

usaha yang lebih menguntungkan; terbukanya kesempatan dalam

memanfaatkan sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang tersedia

dalam lingkungannya.


41/70

374

3. Lima Alasan Mengapa Harus Bergabung Dalam KUB

Ada beberapa alasan mengapa perlu dikembangkan organisasi

Fakir Miskin yang disebut dengan KUB yaitu :

1. Yang menjadi sasaran kelompok KUB adalah mereka yang memiliki

keterbatasan dalam berbagai hal, seperti: keterbataan dalam

pendapatan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kemampuan,

keterampilan, kepemilikan, modal, komunikasi, teknologi, dan lain-lain.

2. Dengan sistem KUB, kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara

sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga akan

memudahkan dalam pembinaan dan monitoring dan pembinaannya

akan lebih efektif dan efisien baik dan segi pembiayaan, tenaga dan

waktu yang digunakan. Di samping itu, para anggota kelompok ini dapat

saling kerja sama secara lebih mudah dibandingkan bila mereka saling

berpencar.

3. Dengan pembinaan melalui kelompok KUB, maka diharapkan kelompok

ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan

yang lebih mampu, baik dalam kemampun, keterampilan, modal dan

lain-lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan KUB.

4. Melalui KUB diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan

wawasan berfikir para anggota karena mereka dituntut suatu

kemampuan manajerial untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan,

dan berupaya menggali dan memanfaatkan sumbr-sumber yang

tersedia di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya.

5. Diharapkan dengan KUB, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan,

kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan

sosial, baik di antara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat

secara luas karena mereka hidup dalam kelompok.


42/70

375

4. Tujuh Prinsip Pengembangan KUB

Pengembangan Kelompok Usaha Bersama dilakukan dengan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

(1). Penentuan nasib sendiri

Anggota KUB sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat,

mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam nilai seperti ini

para supervisor atau pendamping sosial yang terlibat dalam kegiatan KUB

berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan KUB tersebut.

(2). Kekeluargaan

Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan KUB perlu dibangun atas

semangat kekeluargaan di antara sesama anggota KUB dan

lingkungannya. Nilai seperti ini akan menumbuhkan semangat dan sikap

dalam mewujudkan keberhasilan KUB.

(3). Kegotong-royongan

Kegotongroyongan berarti menuntut perlu adanya kebersamaan dan

semangat kebersamaan di antara sesama para anggota KUB. Dalam

prinsip tidak menonjolkan adanya perbedaan antara pengurus dan anggota,

tetapi lebih mengedepankan kebersamaan di antara sesama KBS.

(4). Menumbuhkan Potensi anggota

Bahwa pengelolaan dan pengembangan KUB harus didasarkan pada

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh para anggota KUB. Sebagai

contoh apabila para anggota KUB memiliki keterampilan dalam bidang

ternak ikan maka hendaknya jenis usaha yang dikembangkan adalah

bidang ternak ikan, bukan usaha lain.


43/70

376

(5). Sumber-sumber Rizki Setempat

Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan usaha yang dilakukan harus

didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber yang ada di daerah tersebut.

Adalah menjadi suatu kendala bilamana suatu jenis usaha yang

dikembangkan namun sumber-sumber yang menjadi bahan baku di daerah

tersebut tidak tersedia.

(6). Keberlanjutan

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan KUB, kegiatan-kegiatannya,

bidang usaha yang dikembangkan harus diwujudkan dalam program-

program yang berkelanjutan, bukan hanya untuk sementara waktu.

(7). Usaha yang berorientasi pasar

Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan KUB melalui jenis usaha

yang dilakukan harus diarahkan pada jenis usaha yang memiliki prospek

yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

5. Lima Tahapan Pembentukan dan Penguatan KUB

Pembentukan dan pengembangan suatu KUB dilaksanakan dalam 5 tahap,

yaitu:

(1). Tahap Persiapan:

Kegiatan pada tahap persiapan terdiri dari orientasi dan observasi,

regristasi dan identifikasi, perencanaan program pelaksanaan,

penyuluhan sosial umum, bimbingan pengenalan masalah, bimbingan

motivasi, dan evaluasi persiapan (oleh: aparat desa, petugas

pendamping, pembina fungsional).

(2). Tahap Pelaksanaan:

Kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi: seleksi calon Keluarga Binaan

Sosial (KBS), pembentukan pra-kelompok dan kelompok, pemilihan atau


44/70

377

penentuan jenis usaha, pelatihan pendamping, pelatihan keterampilan

anggota KUB, pemberian bantuan berupa makanan, santunan atau

jaminan hidup, bantuan pembiayaan stimulan permodalan, pendampingan

dan evaluasi (oleh: aparat desa, petugas pendamping, pembina, dan

instansi terkait).

(3). Tahap Pengembangan Usaha:

Kegiatan pada tahap pengembangan usaha meliputi: bimbingan

pengembangan usaha, pemberian bantuan pengembangan usaha,

pendampingan dan evaluasi (oleh: petugas pendamping, petugas

pembina fungsional).

(4). Tahap Kemitraan Usaha:

Kegiatan pada tahap ini meliputi: inventarisasi sumber-sumber yang ada

(sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, dan

sumber daya manusia), membuat kesepakatan-kesepakatan,

pelaksanaan kemitraan usaha, bimbingan kemitraan usaha, perluasan

jaringan kemitraan usaha, dan evaluasi (oleh: pendamping dan pembina

fungsional).

(5). Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pada tahap ini meliputi: pengendalian dan monitoring proses

pelaksanaan yang sedang berjalan serta evaluasi terhadap keberhasilan

yang sudah dicapai (oleh petugas pendamping, dan pembina fungsional).

6. Komponen Kelembagaan KUB

Kelembagaan KUB terdiri atas komponen :

(1). Jumlah Anggota KUB

Jumlah keanggotaan KUB dapat bervariasi, tergantung kebutuhan nyata

di lapangan/situasi dan kondisi lokal dan kesepakatan kelompok itu


45/70

378

sendiri. Suatu kelompok KUB permanen diawali oleh pembentukan

kelompok-kelompok yang terdiri dan 5-10 KK. Karena sifat dan suatu

kegiatan dan kepentingan tertentu, KUB dapat terdiri dan Kelompok Besar

terdiri gabungan beberapa KUB atau yang disebut dengar RUMPUN

rembug Himpunan (gabungan dan 2-3 KUB). Satu kelompok KUB yang

anggota dikategorikan fakir miskin dapat memilih anggotanya yang bukan

termasuk kategori fakir miskin (poorest), namun masih termasuk kategori

miskin (poor) atau hampir miskin (near poor) dan mempunyai kemampuan

dan potensi serta semangat kewirausahaan atau kemampuan untuk

pembukuan, namun jumlahnya maksimal hanya 1/5 dan jumlah anggota

yang ada.

(2). Ikatan Pemersatu

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok atau ikatan

pemersatu antara lain: (1) kedekatan tempat tinggal atau letak geografis;

(2) jenis usaha atau keterampilan anggota; (3) ketersediaan sumber rizki;

(4) latar belakang kehidupan budaya; (5) memiliki motivasi yang sama; (6)

keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh

berkembang lama.

(3). Struktur dan Kepengurusan KUB

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus

dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui “siapa mengerjakan apa”,

“siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa”.

Struktur KUB sangat tergantung pada kegiatan atau jenis Usaha

yang dijalankan oleh KUB tersebut. Tidak ada suatu struktur yang bakutentang struktur KUB, strukturnya diserahkan sepenuhnya pada kelompok

KUB. Namun demikian, di bawah ini ditawarkan struktur organisasi KUB

yang relatif sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan

struktur organisasi KUB, yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara.

Jika diperlukan dapat dibentuk urusan/seksi.


46/70

379

Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau

kesepakatan anggota kelompok. Sebagai suatu organisasi, KUB juga

memiliki anggota dengan kewajiban antara lain : mengikuti dan mentaati

semua ketentuan-ketentuan yang ada yang sudah disepakati;

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama; membangun kerjasama

dengan berbagai pihak; memanfaatkan dana stimulan ataupun bantuan

modal usaha dengan penuh tanggung jawab; membayar iuran dana

kesetiakawanan sosial (IKS) setiap bulan sesuai kesepakatan bersama

yang sudah ditentukan; menghimpun dana untuk memperkuat modal

usaha melalui Lembaga Keuangan Mikro; memanfaatkan penghasilan

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya.

Disamping kewajiban, anggota juga mempunyai hak-hak sebagai

berikut : mengajukan usul atau saran-saran yang dapat memperbaiki

kinerja KUB; memperoleh pinjaman bantuan modal usaha yang diterima

KUB dan pihak lain dan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dan

pembagian hasil KUB.

13.5.2 . Pengelolaan, Strategi Pengembangan dan Langkah PenguatanKUB

(1). Pengelolaan Kelompok

a. Untuk efektivitas dan ef

Kebijakan 013 Prof Sahris Book Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Masy Pesisir

Documents