Kayu Lapis Indonesia

8/16/2019 Kayu Lapis Indonesia

1/9

GKayu Lapis IndonesiaKayu Lapis IndonesiaKayu Lapis IndonesiaKayu Lapis IndonesiaKayu Lapis IndonesiaDewa perusak hutan alam Indonesia yang pandai menghindar dari hukum

April 2006

1 FAO. 2005. Global ForestResources Assessment 2005.Definisi FAO mengenai "hilangnyahutan" adalah pada saat tutupantajuk kurang dari 10%. Dalam hutantropis ini hanya berarti 7 pohondalam wilayah sebesar lapanganbola.

2 10 Bupati di Kalimantan diadilikarena pembalakan liar, The

Jakarta Post , 5 Desember 2005.

3 World Resources Institute. 1997.The Last Frontier Forests

4 FAO. 2005. op. cit.

5 Forest Futures Scenario Analysis,NRM-Bappenas-MFP, Jakart a,October 2004

6 Untuk contoh, lihat: Sekitar 1,6-2,8 juta Ha Hutan IndonesiaDitebang Per Tahun, Asia Pulse , 21Oktober 2005.

http://www.antara.co.id/en/eenws/?id=6923

7 10 Bupati di Kalimantan diadilikarena pembalakan liar, The

Jakarta Post, 5 Desember 2005

Laju kerusakan hutan Indonesia adalah termasuk yang tertinggi di dunia. Sampai

saat ini diperkirakan antara 1,9 juta hektar per tahun dalam lima tahun terakhir(2000-2005) 1 dan 2,8 juta ha per tahun, sebagaimana baru-baru ini dinyatakanoleh Menteri Kehutanan Indonesia, Malam Sambat Kaban 2.

Secara keseluruhan, Indonesia telah kehilangan lebih dari 72% dari wilayah hutanalam utuhnya 3 dan 40% dari tutupan hutannya sama sekali hancur 4. Penebanganbesar-besaran berskala industrial dan operasi pembalakan liar yang tak terhitung

jumlahnya semua berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan ini.

Menurut angka-angka resmi, diperkirakan permintaan konsumsi kayu Indonesiatahun 2004, 76%-nya dipenuhi dari kayu hasil pembalakan liar 5. Walau demikian,angka ini belum memperhitungkan kayu bulat yang diselundupkan secara ilegal keCina, Malaysia dan tempat lain. Praktek penyelundupan yang sempat marak padatahun 2004 dan masih berlangsung saat ini, akan mendorong tingkat pembalakanliar mencapai angka 80%, walaupun dengan adanya penegakan hukum yang lebihketat.

Pembalakan liar memiliki sejarah panjang di Indonesia. Pemerintah memahamikurangnya pengaturan dan tingginya angka pembalakan liar sebagai kendala besardalam pengelolaan sumberdaya kayu secara bertanggung jawab 6.

Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mengatakan bahwa laju perusakanhutan merugikan keuangan publik sekitar Rp 41 trilyun (sekitar US$4 milyar)tiap tahunnya 7.

Yang berada di pusat masalah ini adalah perusahaan-perusahaan kayu terbesarIndonesia, seperti Kayu Lapis Indonesia, yang beroperasi tanpa mengindahkanhukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan seperti ini merusak hutanalam Indonesia dengan kecepatan yang luar biasa.

Lembar Kejahatan Hutan

www.greenpeace.or.id

Kayu tebangan di HPH milik Kayu Lapis Group. © Greenpeace 2006


2/9

G


Hutan-hutan AlamHutan-hutan alam adalah salah satu sumberdaya vital planet ini. Hutan-hutanprimer tua yang berumur ribuan tahun di berbagai iklim dunia, membentangmulai dari wilayah tropis sampai iklim dingin. Hutan alam bukan hanya merupakantempat tinggal bagi dua pertiga jumlah hewan dan tumbuhan daratan di muka

bumi8, hutan juga mengatur berbagai sistem lingkungan terpenting yangmendukung kehidupan di muka bumi ini, seperti iklim.

Tetapi hutan alam luar biasa ini sedang mengalami ancaman dari pembalakan ilegaldan merusak, tebang habis dan pertanian berskala industrial seperti perkebunankelapa sawit, kedelai dan juga kebakaran akibat perbuatan manusia.

Saat ini, hanya 20% dari hutan-hutan alam asli tetap berada dalam keadaan utuh 9.Di antara hutan-hutan alam yang mengalami ancaman terbesar adalah 'Hutan-hutan Surgawi'. Wilayahnya membentang di Asia Tenggara, termasuk seluruhkepulauan Indonesia, terus ke Papua Niugini dan Kepulauan Solomon di Pasifik.Wilayah yang sangat beragam ini mendukung ratusan budaya dan makhluk hidup

yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia.Kayu Lapis Indonesia (KLI) adalah salah satu pemegang hak pengusahaan hutandan pemilik perusahaan kayu di hutan-hutan ini. Perusahaan ini telah berulangkali terlibat dalam kegiatan pembalakan liar. Mereka bertanggung jawab atasrusaknya beberapa hutan alam terakhir di Papua dan Kalimantan.

8 World Resources Institute, 2000.

9 WRI 1997, The Last Frontier Forests

Lembar Kejahatan Hutan: Kayu Lapis IndonesiaDewa perusak hutan alam yang pandai menghindari hukum

April 2006

G

Hutan-hutan utuh di Sorong, Papua, Indonesia.© Greenpeace 2006

Sebuah loader menumpuk kayu gelondongandi Pulau Biak, Papua, Indonesia. © Greenpeace 2006


3/9

GG

Dewa yang tak tersentuh - Kayu Lapis Indonesia

“Sehari-hari, KLI dikenal sebagai salah satu dari 'tiga dewa' yang tidak tersentuh di Jawa Tengahdan memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar ” -- Indonesian Center forEnvironmental Law (ICEL) 10

Kayu Lapis Indonesia adalah salah satu perusahaan penebangan dan pemrosesankayu terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mempekerjakan sebanyak 6.500orang 11 dan berkantor pusat di Jakarta.

KLI mengoperasikan dua kilang kayulapis besar, satu di Jawa (PT Kayu LapisIndonesia) dan satu di Papua (PT Henrison Iriana). Kedua kilang ini memiliki hampir10% dari kapasitas produksi kayu lapis Indonesia 12. Bersama dengan SumitomoForest Industries, sebuah perusahaan Jepang, KLI juga mengoperasikan kilang

fibreboard PT Rimba Partikel Indonesia, yang berlokasi di kilang kayulapisnya di Jawa.Kayu untuk kilang-kilang ini sebagian disuplai oleh HPH-HPH milik kelompok inisendiri. Hak-hak Pengusahaan Hutan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan iniberjumlah 1,7 juta hektar pada akhir 2003, sebagian besarnya (1,4 juta hektar)terletak di Papua. Jumlah ini merupakan sekitar 23% dari wilayah pengusahaan hutanpropinsi ini 13.

Ketika Kelompok Djajanti secara drastis mengurangi kegiatannya di Papua, KLImenjadi pemegang konsesi HPH terbesar di propinisi yang sebagian besar terdiridari hutan alam ini.

Kayu Lapis Indonesia dan HukumSejak awal, ketika KLI membangun kilang kayu lapis pertamanya (yang terbesar diIndonesia) di Jawa Tengah, perusahaan ini telah menunjukkan ketidakpedulian dantidak hormatnya terhadap hukum-hukum negara. Kasus ini didokumentasikan denganbaik oleh Nicholson (2005) 14, yang melaporkan bahwa ketika KLI membangun kilangnya diakhir tahun 1970an dan awal 1980an, mereka melanggar beberapa hukum dan peraturandalam wilayah yang diklasifikasikan sebagai zona pengusahaan ikan. Menurut Nicholson,dalam rangka pembangunan log pond-nya, KLI mengalihkan sungai tanpa perencanaanlingkungan atau ijin, yang menyebabkan kerugian besar bagi para nelayan dan petanisetempat. Kemudian KLI menolak pembayaran kompensasi dan dilaporkan malah

mempekerjakan " pihak ketiga (penjahat bayaran) untuk mengintimidasi masyarakatsetempat", sementara membelah masyarakat dengan " memecat pekerja dari masyarakat'tidak bersahabat' dan menggantinya dengan anggota masyarakat yang telah menerima'pembayaran ganti rugi ".15

10 Indonesian Center forEnvironmental Law (ICEL),“Laporan on Site Training,Semarang: ICEL, 1999, dikutipdari: David Nicholson, 2005.Environmental DisputeResolution in Indonesi a, TesisDoktoral untuk UniversitasLeiden (NL)

11 Dun & Bradstreet, Profil KreditKayu Lapis Indonesia,16 Maret2006

12 Kilang KLI di Jawa memilikikapasitas terpasang produksikayu lapis sebesar 504.000,kilang Henrison Iriana di Papuasebanyak 264.000 meter kubik (Apkindo Directory 2003).Kapasitas terpasang produksi

kayu lapis Indonesia adalah 9,43 juta meter k ubik (DepHut2003, Statistik KehutananIndonesia 2002. Dephut. Jakarta)

13 Departemen KehutananIndonesia, Distribusi HPH yangada menurut Provinsi sampaidengan tahun 2004 dan DataPerkembangan HPH Yang TelahMemperoleh SK. Definitif Sampai Bulan Desember 2003(http://www.dephut.go.id/INFORMASI/PH/kemb_hph.htm)

14 David Nicholson, 2005.Environmental DisputeResolution in Indonesi a, TesisDoktoral untuk UniversitasLeiden (NL)


Lembar Kejahatan Hutan: Kayu Lapis Indonesia April 2006Dewa perusak hutan alam yang pandai menghindari hukum


gGG

Kapal milik Kayu Lapis bersiap untuk memuat kayu Merbau dari Papua.© Greenpeace 2006


4/9

GG

Karena tidak ada kesepakatan hukum yang pernah dibuat, pemerintah propinsimemberikan kompensasi ganti rugi kepada petani setempat untuk kerusakan yang

diakibatkan oleh operasi KLI. Jumlahnya mencapai jumlah Rp 375 juta, melaluipendanaan rehabilitasi pantai 16. Sementara, KLI hanya membayar Rp 125 juta.Dana pajak masyarakat digunakan untuk mengkompensasi kerusakan yangdiakibatkan oleh perusahaan swasta ini.

Walaupun memiliki HPH besar di Papua dan di tempat lain di Indonesia, KLIsangat bergantung pada penyuplai pihak ketiga. Pada tahun 2001, kilang KLI di

Jawa mendapatkan separuh kebutuhan kayunya dari sumber-sumber yang tak bisa dilacak asalnya 17. Ini artinya kayu tidak berasal dari sumber resmi sepertiHPH dari hutan alam atau wilayah hutan alam yang diijinkan untuk di tebanghabis untuk perkebunan kayu atau tanaman keras lainnya - keduanya sangatmerusak, tetapi legal. Untuk kilang Henrison Iriana milik KLI di Sorong, Papua,para penyuplai yang tak jelas asalnya makin memegang peran penting beberapa

tahun belakangan ini, misalnya dengan mengadakan 53% dari kebutuhan kayunyapada tahun 2002, 74% di tahun 2003 dan 70% di tahun 2004 18. Banyak darisumber kayu untuk bahan baku kedua kilang KLI yang tak terlacak, berasal dariIPKMA yang dikelola secara ilegal dalam Zona Hutan Negara.

Pengeluaran atau perpanjanganijin-ijin ini dibatalkan olehDepartemen Kehutanan padatanggal 1 Maret 2002. Perusahaanini juga merupakan target utamakampanye penegakan hukum,Operasi Hutan Lestari 2 (OHL-II),untuk memberantas pembalakanliar di Papua dan propinsi-propinsilainnya. Karena praktek pengadaannya yang meragukan, KLIpernah tertangkap membeli kayuilegal pada tahun 2003. Tongkangbermuatan 3000 meter kubik kayugelondongan yang sedang menujukilang KLI di Jawa Tengah disita olehaparat keamanan di Kalimantan Barat 19.


17 Laporan KLI kepada DepartmenKehutanan

18 Laporan KLI kepada DepartmenKehutanan

19 Jaring Kayu Ilegal, MantanPejabat Kalbar Malah JadiTersangka, Sinar Harapan,

19 April 2004 (http://www.sinarharapan.co.id/berita/ 0404/19/nus05.html)Peta HPH PT Intimpura untuk tahun 2005.

© Greenpeace 2006



Papan yang menandakan batas HPH PT Intimpura tahun 2005. © Greenpeace 2006


5/9

G

Pada bulan Februari 2006 baru-baru ini, para penyelidik Greenpeace mendokumentasikanserangkaian pelanggaran hukum kehutanan serius oleh PT Intimpura Timber Co., anak perusahaan

Kayu Lapis Indonesia, yang mengoperasikan konsesi penebangan HPH dengan nomor HPH 30/Kpts-II/89, dekat kilang Henrison Iriana di Papua. PT Intimpura Timber Co. adalah HPH terbesarmilik KLI di Indonesia dan merupakan penyuplai utama bagi kilang mereka di Papua, Henrison Irian,dan kilang-kilang mereka di Pulau Jawa 20.

Greenpeace mendapati PT Intimpura secarailegal menebang di dalam zona penyangga 50meter dari sungai-sungai kecil, yang dilarangmenurut peraturan kehutanan 21 danmeninggalkan kayu-kayu yang telah ditebangidalam sungai. Sungai-sungai kecil seringkalimerupakan satu-satunya sumber air bersihbagi masyarakat setempat. Menebang dekatdengan sungai-sungai seperti ini danmendorong kayu tebangan dan tanah kedalamnya menyebabkan tercemarnya sungai(siltation) dan menyebabkan penduduk kehilangan sumber air bersih. Dalam salah satu kasus yang didokumentasikan olehGreenpeace, sebuah sungai sama sekali dirintangi dan berhenti mengalir melalui desaSayosa dekat lokasi penebangan.

Greenpeace juga menemukan bahwa masyarakat setempat dikelabui dari mendapatkanroyalti yang telah disepakati dengan PT Intimpura. Masyarakat hanya dibayar untuk kayuyang dikeluarkan dari hutan. Greenpeace menemukan bahwa perusahaan telahmeninggalkan sekitar 500 kayu gelondongan dalam wilayah HPH mereka, dengan

demikian tidak membayarkan royalti yang disepakati dengan masyarakat setempat.Pembayaran untuk kayu yang dikeluarkan juga tidak dipenuhi oleh perushaan, walaupuntelah disepakatinya kontrak yang jelas antara perusahaan dengan masyarakat 22.

Pada akhirnya, tidak banyak perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat apakah kayudikeluarkan atau tidak - mereka bergantung pada hutan untuk bertahan hidup dansebenarnya tidak mampu membiarkannyahancur tanpa ada kompensasi.

Pada bulan Mei 2004, terdapat kejadianserupa di HPH KLI lain yang dioperasikanoleh PT Risana Indah Forestindo (RIFI), dekat

ibukota Papua, Jayapura. Masyarakatsetempat di Kemtuk meminta perusahaanmenghentikan operasinya karena tidak membayar penggunaan lahan penduduk danmerusak hutan mereka 23.

Di Papua, operasi-operasi penebangan, yangbiasanya dilindungi oleh petugas-petugas polisidan angkatan bersenjata Indonesia yang korup,seringkali terjadi pertumpahanan darah.Terdapat berbagai laporan pelanggaran hak azasi manusia dan pembunuhan yangberkaitan langsung dengan pembelaan kepentingan-kepentingan perusahaan penebangankayu24. Contohnya pada tahun 2001, ketegangan di Wasior antara perusahaanpenebangan milik Industri Kayu Lapis dengan masyarakat setempat mengakibatkanBrimob melancarkan operasi berskala besar. Pasukan Brimob dituduh telah melakukanpenembakan-penembakan tanpa sebab, penyiksaan dan tindakan lainnya yang membuatpenduduk setempat takut 25.

20 Investigasi lapangan Greenpeace

21 TVRI - Makin Dekat Di Hati, 4 Mei 2004 http://ww.tv ri.co.id/ beritadaerah/brada.php?id=1369 &daerah=Papua

22 Menurut anggota masyarakat desaSayosa, seorang karyawan PTIntimpura datang ke desa merekapada tanggal 11 Maret dengankesepakatan pembayaran untuk kayu gelondongan yang diantar kekilang, tapi tidak untuk kayu yangditinggal di hutan. Kesepakatan initelah disiapkan oleh perusahaan.Masyarakat mengatakan bahwabelum pernah ada pembayaran,dan tidak ada salinan kesepakatanini yang ditinggalkan untuk masyarakat.

23 TVRI - Makin Dekat Di Hati, 4 Mei 2004 http://ww.tv ri.co.id/ beritadaerah/brada.php?id=1369 &daerah=Papua

24 UN Commission on HumanRights. 12 Februari 2003. Reportof the Special Rapporteur onextrajudicial, summary orarbitrary executions, E/CN.4/2003/3/Add.1; & AmnestyInternational. September 2002.Grave human rights violations inWasior

25 Amnesty International. S September, 2002 . op. cit.

Kayu Lapis belum membayarkan royalti yang disepakati untuk kayu yang ditinggal dalam

hutan, yang merupakan hak penduduk.© Greenpeace 2006



Pohon ditebang oleh PT Intimpura dalam zona penyangga 50 meter dari sungai kecil.

© Greenpeace 2006


6/9

GG

Kayu Lapis Indonesia dan pengrusakan hutan alam

Pada bulan Maret 2006, Greenpeace meluncurkan peta-peta global baru yangmenunjukkan bagaimana sedikit tersisanya hutan alam yang dahulu pernah menutupisebagian besar planet ini. Saat ini, hanya 10% dari wilayah daratan bumi yang masih tertutupoleh hutan alam utuh yang besar.

Penebangan berskala industrial adalah ancaman utama bagi hutan-hutan terakhir disebagian besar wilayah dunia ini, termasuk Indonesia 26. Banyaknya hutan-hutan di Papuayang berisi kayu bernilai ekonomi tinggi seperti Merbau ( Intsia spp.) merupakan daya tarik bagi perusahaan penebangan seperti Kayu Lapis Indonesia, yang mendahulukankeuntungan jangka pendek di atas segala pertimbangan praktek-praktek penebangan yangbertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Menurut data HPH terakhir Papua,terlihat operasi penebangan KLI di Papua sebagian besar berada dalam wilayah hutanalam utuh besar (lihat peta di bawah ini). Di wilayah tempat mereka tidak sedangmenebang, bukti dokumentasi foto udara menunjukkan bahwa kegiatan penebangan KLItelah merusak wilayah yang dahulunya merupakan bentangan hutan alam utuh 27.

26 WRI, the Last Frontier Forests 1997

27 Greenpeace baru-baru inimeluncurkan citra satelit wilayahhutan dunia beresolusi tinggi.Lihat: http://www.greenpeace.org/international/press/releases/roadmap-to-recovery

Forest Crime’s File

Tumpukan kayu yang ditinggal di dalam wilayah HPH milik Kayu Lapis Indonesia © Greenpeace 2006

Lembar Kejahatan Hutan: Kayu Lapis IndonesiaDewa perusak alam yang pandai menghindari hukum

April 2006



7/9


GPasar untuk kerusakan

KLI, seperti semua perusahaan yang memproduksi kayulapis di Indonesia, mengeksporsebagian besar produknya. Walaupun mengalami penurunan, kayulapis dari jenis Merantiatau dari Indonesia masih merupakan produk standar di toko-toko pengecer di Jepang,Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Jepang saja membeli lebih dari 2

juta meter kubik kayulapis, blockboarddan produk panel lainnya pada tahun 2004, yangmerupakan 41% dari total ekspor Indonesia untuk produk jenis ini. Cina dan ASmembeli sebagian besar sisanya, dengan masing-masing mengimpor lebih dari 400.000meter kubik atau 8% dari total ekspor.

Jepang dan AS juga merupakan pasar ekspor utama untuk kayulapisdari KLI. Hubungan erat KLI dengan pasar Jepang dinyatakan olehsimbol perusahaan, Gunung Fuji.

Di Jepang, pusat-pusat perdagangan utama seperti Sojitz 28, Sumisho &Mitsuibussan Kenzai Co dan Toyo Materia Co 29, adalah beberapa diantara klien KLI. Di AS dan Kanada, kayulapis mereka sebagian besardiimpor oleh perusahaan perdagangan kayu seperti Argo Fine Imports(AS), North Pacific (AS), CANUSAWood Products (Kanada) danlainnya30.

Beberapa perusahaan manufakturbesar lainnya membeli langsung dariKayu Lapis Indonesia 31. Termasuk perusahaan Kanada, Okaply, yangmembuat bagian-bagian mebel darikayulapis Meranti/Lauan dan jugapanel-panel berlapis vinyluntuk interior kendaraan rekreasi 32, sertalangganan lama Overseas HardwoodsCompany (AS), sebuah pensuplailantai truk 33. Kayulapis produksi KLI

juga dijual di Eropa melalui perusahaanseperti Oldenboom dan PontMeyerdi Belanda.

28 Melalui anak perusahaan merekaSun Building Materials Corp;Sojitz dibentuk dari gabunganNissho Iwai dan Nichimen

29 Toyo Materia adalah perusahaanyang dibentuk melalui gabunganTomen dan Toyota Tsusho.

30 Investigasi Greenpeace

31 Database PIERS

32 Lihat website Okaply:http://www.okaply.com/

index.php

33 Database PIERS

PontMeyer dari Belanda menumpuk kayulapis dari berbagai pemasok dari Indonesiatermasuk Kayu Lapis Indonesia.© Greenpeace 2005

Kayulapis yang disediakan untuk Toyo Materia di Nagoya, Jepang oleh Kayu Lapis Indonesia.

© Greenpeace 2005



8/9


G

Kesimpulan

Perusahaan-perusahaan seperti Kayu Lapis Indonesia secara serius mengancamhutan-hutan alam yang tersisa di muka bumi ini. Hanya 10% dari wilayah daratanbumi yang masih tertutup lanskap hutan yang utuh. Hutan yang tersisasekarang sedang berada dalam ancaman besar dari praktek-praktek pembalakanliar dan merusak oleh perusahaan seperti KLI.

Semua HPH milik KLI di Papua merambah dan mengancam lanskap hutan utuh.Wilayah hutan alam yang belum tersentuh ini baru-baru ini dipetakan dalamlaporan yang baru saja diluncurkan oleh Greenpeace 34.

Hutan alam, terutama sebagai lanskap hutan utuh yang besar, memegang peranvital dalam ekologi bumi. Hutan menstabilkan struktur tanah, membantumencegah erosi, pencemaran sungai dan banjir. Di wilayah-wilayah pegununganhutan mengurangi resiko longsor. Hutan adalah ekosistem daratan yang palingkaya keanekaragaman hayatinya. Ribuan spesies akan terancam punah bilahutan-hutan ini hancur. Selanjutnya, hutan berfungsi sebagai penampung

karbon, tempat tersimpannya karbon dioksida dalam jumlah besar danmemegang peran penting dalam regulasi iklim bumi.

Diperkirakan sekitar 1,6 milyar orang di seluruh dunia bergantung pada hutandalam keseharian mereka dan 60 juta penduduk asli bergantung pada hutanuntuk bertahan hidup 35.

Tanpa pengendalian, perusahaan-perusahaan seperti Kayu Lapis akan terusmenghancurkan hutan-hutan alam dunia, menghancurkan keragaman budaya,keanekaragaman hayati, mencuri dari mayarakat termiskin dan paling rentan didunia ini serta merusak lingkungan dimana pada akhirnya tempat kita semuabergantung untuk hidup.

Negara-negara maju, dalam pencariannya untuk mendapatkan produk kayumurah menyebabkan dorongan kayu murah serta memberi insentif finansialbagi cukong-cukong kayu perampok untuk meneruskan pengrusakan hutan-hutan alam asli terakhir dunia.

Jika tidak dilakukan tindakan secepatnya untuk menghentikan praktek-praktek ilegal dan merusak, masa depan hutan-hutan Indonesia bisa dipastikan suram.

34 Greenpeace International, 2006,Roadmap to Recovery, The World’s Last Intact Forest Landscapes

35 Siaran pers Bank Dunia, ForumGlobal menyerukanpemberantasan pembalakan liardan mempromosikan investasihutan bertanggung jawab.

23 Oktober 2003.

Dewa perusak hutan alam yang pandai menghindari hukum

Lembar Kejahatan Hutan: Kayu Lapis Indonesia April 2006


9/9

GDewa perusak hutan alam yang pandai menghindari hukum

Lembar Kejahatan Hutan: Kayu Lapis Indonesia

April 2006


TuntutanKayu Lapis Indonesia hanya merupakan satu contoh dari ancaman terhadap

Hutan-hutan Surgawi Asia-Pasifik oleh pembalakan ilegal dan merusak. Saat initerdapat berbagai contoh lain akan perusahaan, lokal, regional dan global, yangdengan terang-terangan melanggar hukum dan melakukan penyuapan dankorupsi untuk dapat meneruskan operasi mereka tanpa terjamah hukum. Jikapemerintahan di negara-negara penghasil dan pembeli kayu, serius akanpenghentian perdagangan kayu ilegal, mereka harus bersama-sama bertindak secepatnya dan memberlakukan peraturan ketat untuk mencegahberlangsungnya hal ini.

Greenpeace menyerukan pada Pemerintah Indonesia untuk:

• Memeriksa dan mengambil tindakan hukum terhadap Kayu Lapis

Indonesia, dan perusahaan lainnya yang terlibat kegiatan-kegiatan ilegaldan merusak.• Memberlakukan penghentian kegiatan penebangan komersial berskala

besar pada lanskap hutan utuh Indonesia yang dimulai dari Papua hinggaberakhirnya proses tinjau ulang (revisi) terhadap kebijakan kehutanannasional dan lokal, dilakukannya perencanaan tata ruang wilayah yangbenar, serta meningkatkan pembentukan wilayah perlindungan hutandengan signifikan.

• Mengakui hak atas tanah dan hak pengelolaan sumberdaya alam olehmasyarakat; membantu masyarakat sekitar hutan untuk mengembangkankegiatan-kegiatan pengelolaan berbasis ekologis yang bermanfaat bagimasyarakat dan lingkungan.

• Menyertakan upaya pemberantasan korupsi dalam perbaikan sistempengelolaan sumberdaya hutan; memperkuat penegakan hukum danmeningkatkan tuntutan pidana bagi tindak kejahatan hutan pada wilayahkonsesi HPH.

• Melanjutkan keterlibatannya dalam proses FLEG di wilayah Asia Timurdan Pasifik.

Pemerintahan di seluruh dumia harus bertindak untuk menghentikanpengrusakan hutan dengan:

• Membuat jaringan perlindungan hutan secara global• Memberlakukan pelarangan impor terhadap produk-produk kayu ilegal

dan mempromosikan sistem pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab secara ekologis maupun sosial

• Mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penguatan penegakanhukum di negara-negara penghasil kayu

Perusahaan pembeli kayu di dunia harus:• Hanya membeli kayu dan produk kayu yang bersertifikat Forestry

Stewardship Council(FSC)• Menolak produk kayu dari sumber-sumber ilegal•

Mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku secara nasionaldan internasional

Greenpeace Southeast Asia, Jln. Bondol No.2 RT 04/RW 05, Tanah Sareal, Bogor, Indonesia, 16161,tel: +62 251 331433, fax: +62 251 357968

April 2006

Kayu Lapis Indonesia

Documents