Top Banner
* Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat TuhanYang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantewe dapat terselesaikan sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan. Sasaran dari suatu kegiatanhanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien apabila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan Rancangan Renja merupakan rencana dua tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan,terutama menyangkut peluang, tantangan, kelemahan dan kekuatan dalam instansi pemerintah. Rancangan Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rancangan Renja Kecamatan Mantewe ini maka kita akan memiliki acuan tentang arah pembangunan dua tahun kedepan.Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja (Renja) tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program kerja Kecamatan Mantewe dapat lebih kongkrit. Rancangan Renja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan pengaktualisasian diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Rancangan Renja ini dapat dijadikan scenario pembelajaran jangka pendek dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua Mantewe, 11 Januari 2016 Camat Mantewe, Muhammad Ikbal, S.Pd Pembina Tk. I NIP. 19600612 198201 1 025
23

KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

May 18, 2019

Download

Documents

ngodat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

* Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat TuhanYang Maha Kuasa, karena atas rahmat

dan karunia-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantewe

dapat terselesaikan sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan.

Sasaran dari suatu kegiatanhanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien apabila

dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan

Rancangan Renja merupakan rencana dua tahun ke depan yang disusun dengan

mempertimbangkan berbagai keadaan,terutama menyangkut peluang, tantangan,

kelemahan dan kekuatan dalam instansi pemerintah.

Rancangan Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya

mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rancangan Renja Kecamatan Mantewe ini maka kita akan

memiliki acuan tentang arah pembangunan dua tahun kedepan.Arah ini tentu saja

masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja (Renja)

tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program kerja Kecamatan

Mantewe dapat lebih kongkrit.

Rancangan Renja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti

dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari

keberhasilan pengaktualisasian diri dalam setiap kegiatan.

Harapan kami, Rancangan Renja ini dapat dijadikan scenario pembelajaran

jangka pendek dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita

semua

Mantewe, 11 Januari 2016 Camat Mantewe,

Muhammad Ikbal, S.Pd Pembina Tk. I

NIP. 19600612 198201 1 025

Page 2: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

* Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 ii

DAFTAR SINGKATAN

1. APBD kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. DPA kependekan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran

3. KKN Korupsi Kolusi dan Nepotisme

4. LSM Lembaga Swadaya Masayarakat

5. MUSRENBANG kependekan dari Musyawarah Pembangunan

6. RENJA kependekan dari Rencana Kerja

7. RENSTRA kependekan dari Rencana Strategis

8. RKPD kependekan dari Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah

9. RPJMD kependekan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

10. SKPD kependekan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

11. SPM kependekan dari Surat Perintah Membayar

Page 3: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

* Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………. i DAFTAR SINGKATAN…………………………………………………………………………… ii DAFTAR DAFTAR ISI……………………………………………………………………………. iii DAFTAR TABEL……………………………………………………………………………………. iv DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………….........

1.1 Latar Belakang……………………….……….……………………… 1 1.2 Landasan Hukum…………………….……….…………………….. 1 1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………… 2 1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………… 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAUN LALU………..

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD…………………………………………….. 8

2.2 Analis Kinerja Pelayanan SKPD……..……………….……….… 10 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…….… 11 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD…………..………. 12 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat… 13

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……..…….………… 14 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ….…………………………………… 14

BAB IV PENUTUP…….………………………………………………………………………

Page 4: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

* Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 iv

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

2. Tabel 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

3. Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

4. Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

5. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

6. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Page 5: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

* Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 v

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Kecamatan Mantewe………… 24

Page 6: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan SKPD Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantewe Tahun 2016

disusun untuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 dalam rangka

pengintegrasian Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu yang

disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyusunan ini mengacu pada VISI MISI dan Program Kecamatan Mantewe

sehingga terjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen

perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dengan memperhatikan pada

kondisi dan potensi Kecamatan Mantewe.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Mantewe

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020 memuat sasaran pokok yang harus

dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok

pembangunan daerah pada kurun waktu satu tahun mendatang. Berdasarkan

Renstra Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020.

1.2 LANDASAN HUKUM:

Dalam penyusunannya, Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 memperhatikan arah dan garis

kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas KKN;

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Page 7: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 2

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa

i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan

j. Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

l. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur –unsur Organisasi Kecamatan dalam

Kabupaten Tanah Bumbu

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rancangan Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Mantewe Tahun 2016 ini adalah untuk memberikan arah terhadap

kebijakan – kebijakan dan program-program SKPD yang merupakan penjabaran

dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantewe tahun

2016 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sejalan dengan Visi, Misi dan

Program Kecamatan Mantewe.

Untuk membangun sebuah Rencana yang disusun dengan menggunakan

pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System)

yang sifatnya sistemik dan sistematis

Rancangan Renja SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan

perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah

Daerah yang dilandasi dengan pembangunan partisipatif

Page 8: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 3

TUJUAN

Berikut ini adalah tujuan adanya Rancangan Renja Kecamatan Mantewe :

a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat

mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera

b. Merumuskan kerangka strategi dan program kerja jangka menengah yang

mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki

target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi

c. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat

mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang

pengembangan wilayah Mantewe untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin

dicapai

d. Merumuskan sebuah dokumen rancangan rencana kerja yang dapat

dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang

dilakukan oleh Kecamatan Mantewe supaya tercipta sinergi untuk

pencapaian tujuan akhir yang diinginkan

e. Meletakan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai

f. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan Desa yang

mengedepankan keadilan

g. Mengarahkan program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi

organisasi

h. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke

seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan

komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi

Page 9: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 4

I.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN,

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan secara ringkas pengertian Rancangan

Renja SKPD, proses penyusunan Rancangan Renja SKPD,

Keterkaitan antara Rancangan Renja SKPD dengan Dokumen

SKPD, Renstra SKPD, dengan Renja Kementrian dan Renja

Provinsi/Kabuoaten, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPD

2.2 Landasan Hukum

Pada bagian ini memuat tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

SKPD

2.3 Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini memuat tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Rancangan Renja SKPD

2.4 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Rancangan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD,

Pada Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Rancangan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Rancangan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Page 10: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 5

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

2. Realisasi Program / kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

3. Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja

program / kegiatan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program SKPD

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra SKPD

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan SKPD,

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM

dan MDGs (Millenium Development Goalds),

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

Page 11: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 6

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan wewenang awal

RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten

yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan

hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten (Kalau

dilaksanakan)

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal SKPD, baik jenis

Page 12: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 7

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya

BAB IV PENUTUP,

a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut

Page 13: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra SKPD,

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Mantewe adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis

Kecamatan Mantewe tersebut.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program

yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu

bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantewe ini menyajikan

pokok-pokok materinya sebagai berikut :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

- Penyediaan Administrasi Keuangan

- Penyediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyedian Alat Tulis Kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Rapat-rapat koordinasi keluar daerah

- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas

operasional

- Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor

Page 14: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 9

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Pengadaan kendaraan dinas operasional

- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas jabatan

- Pembinaan dan pengembangan organisasi

kelembagaan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

- Untuk SKPD Kecamatan Mantewe tidak ada realisasi

yang melebihi target kinerja hasil/keluaran karena

dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan

pendanaan / anggaran SKPD Kecamatan Mantewe

selalu mengacu kepada pagu anggaran yang sudah

tersedia, agar tidak menimbulkan permasalahan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan

- Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target

kinerja program/kegiatan untuk SKPD Kecamatan

Mantewe adalah sering terjadinya pengurangan pagu

anggaran pada waktu perubahan anggaran, yang

jumlah realisasinya 0 s/d 30% selalu dihilangkan kecuali

hak pihak ketiga namun belum dapat realisasikan

hingga 50%.

- Faktor penyebab melebihi target kinerja program /

kegiatan untuk SKPD Kecamatan Mantewe tidak ada,

karena dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan

dengan pendanaan / anggaran SKPD Kecamatan

Mantewe selalu mengacu kepada pagu anggaran yang

sudah tersedia, agar tidak menimbulkan permasalahan

Page 15: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 10

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Program Renstra SKPD

- Sasaran hasil pencapaian dapat tercapai sesuai dengan

target kinerja program / kegiatan yang telah

direncanakan pada saat penyusunan Renstra dan

Renja SKPD

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut

- Kepala SKPD harus bisa mengambil dan memutuskan

kebijakan yang menyesuaikan anggaran yang tersedia

agar target kinerja program / kegiatan dapat berjalan

dan tidak mengurangi nilai dari anggaran tersebut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sampai saat ini, SKPD Kecamatan Mantewe dipimpin oleh

seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati

Tanah Bumbu.

Susunan Organisasi Kecamatan Mantewe terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Camat

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :

a. Sekretaris Camat

b. Subag Umum dan Kepegawaian

c. Subag Perencanaan dan Keuangan

d. Subag Evaluasi, dokumentasi dan pelaporan

3. Unsur Pelaksana yaitu :

a. Seksi Pemerintahan

b. Seksi Ekonomi Pembangunan

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat

e. Seksi Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi

Page 16: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 11

indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil Rancangan

Rencana Kerja Kecamatan Mantewe 2016 (outcomes), manfaat

(benefits) dan dampak (impacts).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya

manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan

indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator

kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah

ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Hal yang sangat kritis yang berkaitan dengan kinerja

pelayanan SKPD terutama yang berhubungan dengan

persengketaan Tanah, karena hampir semua desa

mengenai batas desa belum ada yang selesai dan ditambah

lagi dengan adanya tanah Ulayat / tanah adat (Tanah

Pribumi) penduduk local yang penyelesaiannya sangat

rumit.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan

Mantewe

Faktor yang paling dominan adalah SDM dan tingkat

kesadaran yang masih relatif rendah serta letak geografis

karena dari factor tersebut diatas, selaku pemangku

kebijakan harus bisa memilih tidak dapat disamaratakan

agar sasaran serta program dapat berjalan dan tidak

menimbulkan dampak yang kurang baik

3. Dampak yang timbul terhadap pencapaian visi dan misi

kepala daerah:

Warga masyarakat dapat merasakan dari hasil

pembangunan yang dilaksanakan, karena masyarakat dapat

menikmati akses jalan yang menghubungkan antar desa

dan dapat merasakan hasil kebun serta warga dapat

Page 17: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 12

merasakan adanya sekolah gratis dan pengobatan gratis,

serta yatim piatu, janda, jompo dapat santunan.

4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD di

Kecamatan Mantewe dalam pengembangan pelayanan untuk lima

tahun mendatang adalah :

- Pelayanan yang dilaksanakan adalah Pelayanan Publik

meliputi : sebagai mediasi Informasi, komunikasi dan

Transformasi sesuai dengan tupoksi yang ada di Kecamatan

Mantewe

- Yang menjadi tantangan dalam melaksanakan pelayanan

tersebut diatas yaitu masih rendahnya kualitas SDM,

minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas kantor dan

tidak tersedianya anggaran dan system birokrasi yang

berjalan kurang efektif

5. Formulasi isu-isu rekomendasi dan catatan yang strategis

prioritas tahun yang direncanakan adalah :

- Yang menyangkut dengan pagu anggaran sejogyanya

disesuaikan dengan kondisi masing-masing SKPD

- Sebelum pengesahan pagu anggaran sebaiknya Renstra

dan Renja sebagi bahan acuan pengusulan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

1. Setelah program dan kegiatan berjalan maka dapatlah

membandingkan program=program apa yang sudah

tercapai dan program yang belum tercapai sehingga ditahun

mendatang dalam penyusunan RKPD dapat mengacu pada

program kegiatan yang telah berjalan

2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan

Agar terinci dan sistematis dan tidak terkesan akal-akalan

semua ada dokumen dan kearsipan yang resmi

3. Penjelasan temua-temuan setelah proses tersebut dan

catatan yang strategis prioritas tahun yang terencana

Page 18: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 13

Sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian untuk

merancang RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Mantewe akan menambah usulan program dan

kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM,

asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung

ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Page 19: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 14

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud,

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Dalam hal

ini target kinerja program / kegiatan di sesuaikan dengan keperluan /

kebutuhan SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan yaitu :

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana Aparatur

Kecamatan daalm memberikan pelayanan publik sehingga

di Kecamatan Mantewe ada program / kegiatan belanja

modal pengadaan barang dan jasa

- Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam

memberikan pelayanan sehingga ada program / kegiatan

study banding peningkatan sumber sumber daya aparatur

- Mengingat jarak tempuh antara desa yang satu dengan

lainnya sehingga ada program / kegiatan biaya pembinaan

masyarakat perbatasan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

yaitu :

- Belanja tidak langsung yakni belanja pegawai berjumlah

Rp. 1.750.446.824,-

- Belanja langsung yakni terdiri dari :

- Program pelayanan administrasi perkantoran :

Rp. 761.789.500,-

Page 20: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 15

- Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

Rp. 15.800.000,-

- Program peningkatan disiplin aparatur :

Rp. 10.400.000,-

- Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

perdesaan : Rp. 204.150.000,-

- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa : Rp. 7.500.000,-

c. Sesuai dengan situasi dan kondisi di Kecamatan Mantewe

dengan jumlah plafon anggaran yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah, sangatlah terbatas dalam melaksanakan

kegiatan guna tercapainya misi dan visi Kecamatan Mantewe

khusunya dan Kabupaten Tanah Bumbu pada umunya, dengan

hal tersebut kami sangat berharap kebijakan pemerintah daerah

untuk lebih memperhatikan karena mengingat desa-desa binaan

Kecamatan Mantewe berjumlah 12 desa dengan jarak tempuh

rata-rata 20-30 Km.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam hal ini Program dan Kegiatan disajikan dalam belum table,

yakni pada table 3.3 sebagai berikut :

Page 21: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Rancangan Renja Kecamatan Mantewe Tahun 2016 16

P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community

Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-

pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan

tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan

kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect)

sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kecamatan Mantewe adalah Program Tahunan

Kecamatan Mantewe yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program

Kecamatan Mantewe.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantewe selain menjadi

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana

peningkatan kinerja Kecamatan Mantewe. Sebagai bahan pelaksanaan

kegiatan selama Tahun 2016, Rancangan RENJA juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu

tahun bagi SKPD Kecamatan Mantewe. Rancangan RENJA juga

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para

pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Mantewe sehingga akan

diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

CAMAT MANTEWE

MUHAMMAD IKBAL, S.Pd Pembina Tk. I

NIP. 19600612 198201 1 025

Page 22: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Nama SKPD : Kecamatan Mantewe

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kec. Mantewe 1,908,783,031 APBD 100% 1,908,783,031

Belanja Tidak Langsung Kec. Mantewe 1,908,783,031 APBD 100% 1,908,783,031

1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Mantewe

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 811,905,500 APBD 100% 1,150,733,500

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Mantewe

Tersedianya jasa

Komunikasi sumber daya air

dan listik

12 bulan 15,480,000 APBD 12 bulan 19,080,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasionalKec. Mantewe

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 10 unit 62,000,000 APBD 10 unit 56,000,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. ManteweTersedianya jasa

administrasi keuangan12 bulan 117,720,000 APBD 12 bulan 120,305,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. Mantewe Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 12 bulan 2,466,000 APBD 12 bulan 9,402,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Mantewe Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 12 bulan 31,195,000 APBD 12 bulan 36,996,500

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Mantewe Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 12 bulan 6,509,500 APBD 12 bulan 14,050,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Mantewe Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 12 bulan 1,315,000 APBD 12 bulan 4,645,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Mantewe Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 3 unit 3,920,000 APBD 88 unit 86,080,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. ManteweTersedianya jumlah dana

makanan dan minuman rapat12 Bulan 8,250,000 APBD 12 Bulan 14,525,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Mantewe

Meningkatnya wawasan dan

pengetahuan aparatur

kecamatan

12 bulan 65,200,000 APBD 12 Bulan 203,200,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Kec. ManteweTerwujudnya kesejahteraan

aparatur kecamatan13 Bulan 428,350,000 APBD 13 Bulan 436,150,000

1.20 . 1.20.17 . 01 . 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Kec. Mantewe Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 12 Bulan 69,500,000 APBD 12 Bulan 150,300,000

1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. ManteweMeningkatnya Sarana dan

prasarana aparatur100% 15,800,000 APBD 100% 263,835,000

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. ManteweMeningkatnya sarana dan

prasarana aparatur1 Paket 5,000,000 APBD 3 Paket 249,205,000

1.20 . 1.20.17 . 02 . 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Kec. ManteweMeningkatnya sarana dan

prasarana aparatur1 Paket 2,500,000 APBD 12 Bulan 5,500,000

(1) (2)

Belanja Tidak Langsung

Catatan

Penting

Indikator Kineja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mantewe Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kabupaten Tanah Bumbu

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

(N+1)

Kode Lokasi

Page 23: KATA PENGANTARsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-MANTEWE... · SPM kependekan dari Surat ... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

1.20 . 1.20.17 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Kec. ManteweMeningkatnya sarana dan

pprasarana aparatur23 Unit 8,300,000 APBD 23 Unit 9,130,000

1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan Disiplin Aparatur Kec. ManteweProgram peningkatan

Disiplin Aparatur 100% 10,400,000 APBD 100% 10,400,000

1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kec. ManteweMeningkatnya disiplin

aparatur26 Stel 10,400,000 APBD 26 Steel 10,400,000

1.22 . 1.22.17 . 15 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kec. Mantewe

Meningkatnya

Pemberdayaan Masyarakat

Perdesaan

100% 204,150,000 APBD 100% 239,275,000

1.22 . 1.22.17 . 15 . 01 Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan Kec. Mantewe

Meningkatnya

pemberdayaan masyarakat

perdesaan

12 Desa 204,150,000 APBD 12 Desa 239,275,000

1.22 . 1.22.17 . 17 Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kec. Mantewe

Terlaksananya Peningkatan

Partisifasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

100% 7,500,000 APBD 100% 17,300,000

1.22 . 1.22.17 . 17 . 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunanan Desa Kec. Mantewe

Terselenggaranya

Musyawarah

Pembangunanan Desa

1 Dokumen 7,500,000 APBD 1 Dokumen 17,300,000

Nip. 19600612 198201 1 025

Camat Mantewe

Muhammad Ikbal, S.Pd