KATA PENGANTAR...Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2017 v daerah sebesar Rp. 234.600.276.000.,-(Dua ratus tiga puluh empat milyar enam ratus juta dua ratus tujuh puluh

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2017 i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan

kenikmatan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga Laporan Akuntabilitas

Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2017 dapat

diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

ini disusun mengacu pada realisasi atas program dan kegiatan sebagaimana tertuang

dalam DIPA Pusat maupun Daearah Tahun 2017 dan telah dilakukan pembahasan serta

mendapat masukan dari unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat bermanfaat bagi

penentuan arah kebijakan tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

M. Nurdin

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2017 ii

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii EKSEKUTIF SUMMARY ................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Tugas dan Fungsi ........................................................................... 1

B. Struktur Organisasi ......................................................................... 3 C.

D. Maksud dan Tujuan ........................................................................ Sistematika Penyajian ....................................................................

3 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................... 6

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 .......................................... 6 B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 .......................................... 8 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017........................................................ 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 11 A. Capaian Kinerja ............................................................................. 11 B. Realisasi Anggaran ........................................................................ 19

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 21 A. Kesimpulan .................................................................................... 21 B. Saran.............................................................................................. 21

LAMPIRAN – LAMPIRAN ............................................................................................ 23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2017 iii

EKSEKUTIF SUMMARY

Penyelenggaraan pengembangan kawasan transmigrasi berkaitan erat dengan berbagai

persoalan yang bersifat lintas sektoral maupun multidimensional. Melihat berbagai kondisi

dan hal-hal yang nyata terjadi di Indonesia dewasa ini. Direktorat Jenderal Pengembangan

Kawasan Transmigrasi berupaya menginventarisasi dan menganalisis masalah-masalah

penting yang terjadi di kawasan transmigrasi, termasuk di dalamnya upaya-upaya yang

dilakukan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka

mengembangkan inovasi dan pemikiran-pemikiran baru guna menyusun strategi dan konsep

transmigrasi yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan perubahan dalam era reformasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dan

sebagai sarana evaluasi Pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja berdasarkan Indikator

Kinerja dan Target yang telah ditetapkan pada Tahun anggaran 2017.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian

target indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat

dan kawasan transmigrasi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan

dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pelaku ketransmigrasian utamanya Bidang

PKTrans baik Pusat maupun Daerah, masyarakat transmigrasi, dunia usaha dan lintas sektor

terkait. Berikut capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen PKTrans tahun 2017 sebagaimana

dalam tabel berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2017 iv

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %

1. Terbangun dan

berkembangnya 144

kawasan yang

berfokus pada 72

Satuan Permukiman

(SP) menjadi pusat

Satuan Kawasan

Pengembangan (SKP)

dan Berkembangnya

20 Kawasan Perkotaan

Baru (KPB) menjadi

Embrio kota kecil/kota

kecamatan

1 Jumlah kawasan

transmigrasi yang

dibangun dan

dikembangkan dengan

berfokus pada Satuan

Permukiman menjadi

pusat Satuan kawasan

Pengembangan

106

Kawasan

106

Kawasan

100%

2 Jumlah Kawasan

Perkotaan Baru (KPB)

yang dibangun dan

dikembangkan menjadi

Pusat Pelayanan

Kawasan Transmigrasi

(PPKT) dan berkembang

sebagai embrio pusat

pertumbuhan

4 KPB 12 KPB 100%

TOTAL 100%

Nilai capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat dan Kawasan

Transmigrasi pada tahun 2017 dicapai 100% atau berhasil. Keberhasilan capaian kinerja

yang diperoleh Direktorat Jenderal PKTrans tahun 2017 didukung oleh keberhasilan capaian

kinerja pada UKE II, yang direalisasikan melalui kegiatan pengembangan transmigrasi.

Dari segi realisasi anggaran, dukungan anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan

Kawasan Transmigrasi semula sebesar Rp.319.443.669.000,- (Tiga ratus sembilan belas

emapat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kemudian

setelah penghematan berdasarkan Inpres No.4/2017 menjadi Rp.305.853.346.000,- (Tiga

ratus lima milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

untuk mendukung kegiatan di Pusat sebesar Rp. 71.253.070.000,- (Tujuh puluh satu milyar

dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk mendukung kegiatan di

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2017 v

daerah sebesar Rp. 234.600.276.000.,- (Dua ratus tiga puluh empat milyar enam ratus juta

dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Sampai dengan posisi 31 Desember 2017, realisasi

anggaran sebesar Rp. 292.418.589.157 (95,61%) secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel Realisasi Keuangan Ditjen. PKTrans Tahun 2017 (Pusat Daerah)

NO URAIAN PAGU (Rp.) REALISASI

KEUANGAN (Rp.) %

1. Pusat 71,253,070,000 65,180,937,067 91,48

2. Daerah 234,600,276,000 227,237,652,090 96,86

TOTAL 305,853,346,000 292,418,589,157 95,61

Tabel Realisasi Keuangan Ditjen. PKTrans Tahun 2017 (Per Kegiatan)

NO URAIAN PAGU (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN (Rp.) %

1. Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainya Ditjen PKTrans 85,974,542,000 53,138,299,680 90.10

2.

Pembangunan dan

Pengembangan Sarana

Prasarana Kawasan

Transmigrasi

79,971,971,000 79,493,977,115 99.40

3. Pengembangan Usaha

Transmigrasi 41,041,544,000 39,747,015,260 96.85

4. Pengembangan Sosial

Budaya Transmigrasi 114,261,590,000 109,088,067,497 95.47

5.. Pelayanan Pertanahan

Transmigrasi 9,421,434,000 8,775,077,290 93.14

6. Promosi dan Kemitraan 2,182,264,000 2,176,152,315 99.72

TOTAL 305,853,346,000 292,418,589,157 95,61

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2017 vi

Berdasarkan capaian realisasi keuangan yang ada, ada beberapa kegiatan yang realisasinya

masih kurang baik, tetapi secara keseluruhan berdasarkan apa yang telah dicapai maka bisa

dikatakan dengan capaian 95,61 adalah capaian baik dan berhasil, dan apabila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya 98,05 terdapat penurunan sebesar 2,44 yang diakibatkan oleh;

Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran pada satker-satker Daerah, sehingga

diperlukan waktu cukup lama untuk proses pergantian KPA.

Sisa tender pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dilakukan revisi dan dikembalikan

ke Negara

Tidak terealisasinya penempatan transmigrasi baru yang berdampak pada anggaran

layanan sosial budaya, pembentukan lembaga masyarakat dan pembentukan lembaga

ekonomi serta paket bantuan sarana produksi pertanian untuk Kimtrans T+1 tidak dapat

direalisasikan.

Sisa Belanja Pegawai yang tidak dapat direalisasikan (Gaji, tunjangan, uang makan, dll)

Dengan demikian capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi secara kinerja maupun anggaran sudah menunjukan hasil baik, yang dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah bekerja berlandaskan pada Sasaran

Program, Indikator Kinerja dan Target sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen

Perjanjian Kinerja tahun 2017.

2. Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini telah

menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dalam rangka

pencapaian kinerjanya

3. Total Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tahun 2017 adalah 100%, sedangkan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian

kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 292.418.589.157,- atau 95,61% dari total pagu

anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2017 vii

4. Berdasarkan metode scoring yang telah ditetapkan, dengan total capaian kinerja

sebesar 100 %, masuk ke kategori Berhasil.

,

LAKIP Ditjen PKTrans Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah suatu rangkaian

kegiatan yang harus dilakukan secara tahunan dan merupakan salah satu bentuk

manifestasi dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal sebagai Entitas Akuntabilitas Unit

Kerja Eselon (UKE)-I. Merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman

penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

(PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang

merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

SAKIP.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dan

sebagai sarana evaluasi Pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja berdasarkan

Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jederal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi tahun 2017 ini.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi R.I. Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, adalah sebagai

berikut :


1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi berkedudukan sebagai salah

satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi yang menangani sebagian dari sub sistem penyelenggaraan

transmigrasi dan mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan

nasional dari aspek pemerataan serta penciptaan kawasan-kawasan pertumbuhan

ekonomi baru.

2. Tugas

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan kawasan

transmigrasi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan,

pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, pelayanan pertanahan,

serta promosi dan kemitraan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan,

pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, pelayanan pertanahan,

serta promosi dan kemitraan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembangunan

dan pengembangan kawasan transmigrasi meliputi pembangunan dan

pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial

budaya, pelayanan pertanahan, serta promosi dan kemitraan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembangunan dan

pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi meliputi pembangunan


dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial

budaya, pelayanan pertanahan, serta promosi dan kemitraan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama

kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan

usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

B. STRUKTUR ORGANISASI.

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

2. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Kawasan Transmigrasi;

3. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi;

4. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi;

5. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;

6. Direktorat Promosi dan Kemitraan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dapat

dilihat sebagaimana lampiran 1 (Struktur Organisasi Ditjen PKTrans)

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini mencakup aspek- aspek

sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, di mana

Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat Direktorat

Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun berjalan.


2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana

evalusi pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja dalam upaya

perbaikan kinerjanya di masa mendatang

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Direktorat

Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi selama Tahun 2017. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja

(performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan akuntabilitas

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini dapat

mengidentifikasi adanya deviasi kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja tahun

berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai

berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum atau profil singkat dari Direktorat

Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi sekilas pengantar lainnya seperti,

maksud serta tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun berjalan

serta sistematika penyajian laporan

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja, terlampir

sebagai komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Unit Kerja Eselon II

di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017,

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Direktorat Jenderal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil


pengukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun

berjalan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

4. Anlisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan . penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran:

1. Struktur Organisasi

2. Perjanjian Kinerja

3. Capaian Kinerja UKE II Tahun 2017


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Pengembangan

Kawasan Transmigrasi yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan

dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan

tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Secara ringkas subtansi Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Presiden, yaitu:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Maka sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan

sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara

hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.


4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat

secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,

dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda

prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penjabaran NAWACITA terkait dengan program prioritas bidang Ketransmigrasian yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, mengurangi kesenjangan antar

wilayah, dan menciptakan embrio pusat pertumbuhan baru adalah CITA ke-3, ke-5 dan ke-7.


2. Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

a. Peningkatan pembangunan dan pengembangan satuan permukiman dan desa di

kawasan transmigrasi dan kawasan perdesaan menjadi desa berkembang dan desa

mandiri di daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah strategis dan cepat tumbuh.

b. Peningkatan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di

kawasan transmigrasi pada daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah strategis

dan cepat tumbuh serta kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan

ekonomi wilayah.

c. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang

terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk

mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

3. Sasaran Strategis Ketransmigrasian

a. Berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP)

menjadi pusat Satuan Kawasan Perkembangan (SKP).

b. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota kecil/ kota

kecamatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi disusun untuk mengatasi permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh

organisasi yang tertuang dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang akan

dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Adapun Rencana Kinerja Direktorat

Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2017 adalah sebagai berikut :


Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

(1) (2) (3)

Terbangun dan berkembangnya

144 kawasan yang berfokus

pada 72 Satuan Permukiman

(SP) menjadi pusat Satuan

Kawasan Pengembangan (SKP)

dan Berkembangnya 20

Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

menjadi Embrio kota kecil/kota

kecamatan

Jumlah kawasan transmigrasi

yang dibangun dan

dikembangkan dengan berfokus

pada Satuan Permukiman

menjadi pusat Satuan kawasan

Pengembangan

106 Kawasan

Jumlah Kawasan Perkotaan Baru

(KPB) yang dibangun dan

dikembangkan menjadi Pusat

Pelayanan Kawasan Transmigrasi

(PPKT) dan berkembang sebagai

embrio pusat pertumbuhan

4 KPB

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian

reward atau penghargaan dan sanksi.

Dengan mempertimbangkan alokasi anggaran tahun 2017, Direktorat Jenderal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah membuat perjanjian kinerja tahun 2017

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada sebagaimana

dalam tabel berikut :


Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

(1) (2) (3)

Terbangun dan berkembangnya

144 kawasan yang berfokus

pada 72 Satuan Permukiman

(SP) menjadi pusat Satuan

Kawasan Pengembangan (SKP)

dan Berkembangnya 20

Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

menjadi Embrio kota kecil/kota

kecamatan

Jumlah kawasan transmigrasi

yang dibangun dan

dikembangkan dengan berfokus

pada Satuan Permukiman

menjadi pusat Satuan kawasan

Pengembangan

106 Kawasan







4 KPB


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA.

1. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi (Ditjen PKTrans) tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2017 dengan

realisasinya. Kriteria ukuran keberhasilan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja dan

Target ditetapkan berdasarkan Metode Scoring sebagai berikut :

- Sangat Berhasil : ≥ 100%

- Berhasil : 80-100%

- Cukup Berhasil : 60-79%

- Kurang Berhasil : < 60%

Tingkat capaian kinerja Ditjen PKTrans tahun 2017 berdasarkan hasil pengukuran

sebagai berikut :


3.1 Tabel Capaian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian(%)

1. Terbangun dan

berkembangnya 144

kawasan yang

berfokus pada 72

Satuan Permukiman

(SP) menjadi pusat

Satuan Kawasan

Pengembangan

(SKP) dan

Berkembangnya 20

Kawasan Perkotaan

Baru (KPB) menjadi

Embrio kota

kecil/kota kecamatan

1 Jumlah kawasan

transmigrasi yang

dibangun dan

dikembangkan

dengan berfokus

pada Satuan

Permukiman menjadi

pusat Satuan

kawasan

Pengembangan

106

Kawasan

106

Kawasan

100%

2 Jumlah Kawasan


yang dibangun dan

dikembangkan

menjadi Pusat

Pelayanan Kawasan

Transmigrasi (PPKT)

dan berkembang

sebagai embrio pusat

pertumbuhan

4 KPB 12 KPB 100%

TOTAL 100%

Analisis Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Nilai capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat dan Kawasan

Transmigrasi pada tahun 2017 dicapai adalah 100% atau berhasil. Capaian Indikator

Kinerja Kegiatan diatas adalah Indikator Kinerja Utama Ditjen PKTrans yang didapat dan

didukung dari hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang ada di Ditjen PKtrans.

Kawasan Transmigrasi yang menjadi target pada indikator kerja Ditjen PKTrans

merupakan kawasan yang didalamnya terdapat Permukiman Transmigrasi bina dan

mendapatkan bantuan/ intervensi pada kegiatan Ditjen PKTrans. Adapun 106 Kawasan

Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan dengan berfokus pada Satuan

Permukiman menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan yang menjadi capaian dari

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi yaitu:


1 KTM Samar Kilang 39 Sekayam-entikong 77 Asinua-Routa

2 Pintu rime gayo 40 Jagoibabang 78 KTM hialu

3 Woyla 41 Ketungau Hulu 79 Kolono

4 Geumpang Mane 42 Dadahup 80 Lambele

5 Subulussalam 43 Tumbang jutuh 81 Toari

6 Cot Girek 44 Paju epat 82 Lasalimu

7 Seulimeum 45 Sebamban 83 Uluiwoi

8 Jantho 46 KTM seimanggaris 84 KTM Kantisa

9 Harus muda Jaya/peudada 47 Salim batu 85 Sapalewa

19 KTM Ketapang Nusantara 48 Tanalia/sesayap 86 Banggoi/bula

11 Seunangan Timur 49 Tampaso baru 87 Nusliku

12 Patek 50 Nuangan 88 Dorosago Patlean

13 Selaut 51 Ratahan timur 89 Sagea Waleh

14 Trumon 52 KTM Pawonsari 90 Payahe-maidi

15 Seumaneh jaya 53 Paguyaman pantai 91 Pulau Mangole

16 Meureudeu/Ulee Glee 54 Pulubala 92 KTM Tambora

17 Babahrot 55 Taluditi 93 Tongo-sekongkang

18 Gosong telaga 56 Sumalata 94 KTM Labangka

19 Alue Punti 57 Basidondo 95 Malolo

20 Muara Takung/Kamang baru 58 KTM air terang 96 Maukaro

21 Padang Hilalang 59 KTM Tampolore 97 Tanglapui

22 KTM Pulau Rupat 60 KTM Bungku 98 Tasifeto mandeu

23 KTM Bathin Ulu IX 61 Lalundu 99 Kodi laura

24 Kedurang 62 KTM Tomini raya 100 Bena

25 Muara sahung/maje 63 Salakan 101 batutua nusamanuk

26 Padang ulak tanding 64 bungku utara 102 Lamboya

27 Enggano 65 KTM Mahalona 103 kobalima timur

28 Tulung selapan 66 Mangkendek 104 Samonggoa-komodo

29 Kerang agung ilir 67 Rante karua/rinding Alko 105 Mbay

30 Babat Toman 68 Masamba 106 KTM Senggi

31 simpang rimau/muara kelingi 69 Marioriwawo/ Watu

32 KTM Kikim 70 KTM Punaga/Laikang

33 Jebus 71 Pitu riase/maritengae

34 Terentang 72 Mambi Mehalaan

35 KTM Gerbang mas perkasa 73 Ulumanda

36 Gerbang Kayong 74 salokayu/kaluku/tomo

37 Embaloh hilir 75 Tubbi taramanu (tutar)

38 Matan Sungai hilir 76 Wakorumba-maligano


Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dimaksud pada indikator kerja kedua Ditjen

PKTrans adalah Kawasan Perkotaan Baru (Baru) yang telah masuk pada tahap

mandiri dan berkembang, berdasarkan penilaian tingkat perkembangan KTM

mengacu pada Juknis Evaluasi Perkembangan KPB atau KTM Tahun 2016 yang

terdiri atas Dimensi Fisik 40%, Ekonomi 30%, Sosial 20% regulasi dan kelembagaan

10%.

Adapun 12 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang memenuhi kriteria menjadi pusat

pelayanan kawasan transmigrasi (PPKT) dan berkembang sebagai embrio Pusat

Pertumbuhan yang menjadi capaian Ditjen PKTrans, yaitu:

1. KTM Telang Kab.Banyuasin Sumatera Selatan

2. KTM Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat

3. KTM Mesuji Kab. Mesuji Lampung

4. KTM Batu Betumpang Kab. Bangka Selatan Bangka Belitung

5. KTM Gerbang Kayong Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat

6. KTM Tobadak Kab.Mamuju Tengah Sulbar

7. KTM Belitang Kab. OKU Timur , Sumsel

8. KTM Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya

9. KTM Bungku Kab Morowali, Sulteng

10. KTM Hialu Kab. Konawe Utara, Sultera

11. KTM Lagita Kab Bengkulu Utara, Bengkulu

12. KTM Pawon Sari Kab Bualemo, Gorontalo

Keberhasilan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Jenderal PKTrans tahun

2017 didukung oleh keberhasilan Kegiatan pada UKE II lainnya antara lain:

a. Jalan

Realisasi pengembangan jalan di permukiman transmigrasi dan kawasan

transmigrasi dengan rincian sebagai berikut :

Satker Pusat : 0,75 km ( 1 kimtrans)

Satker Daerah : 24 km (10 SP/8 KPB)


Untuk komponen pendukung dengan Dana Pusat dilaksanakan Pekerjaan

Pemetaan jaringan jalan sebanyak 1 paket di lokasi KTM Tambora Kabupaten

Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Pengembangan Drainase

Pengembangan Drainase di permukiman transmigrasi dan kawasan dengan

Dana Tugas Pembantuan volume 16,75 km dari 2 Satker Daerah di 4 SP

c. Pengembangan Sarana Air Bersih

Pengembangan Sarana Air Bersih di permukiman transmigrasi dan kawasan

yaitu pekerjaan Rehab Sarana Air Bersih di Lokasi UPT Sei Bulan C

Kabupaten Kubu Raya sebanyak 1 unit (DIPA/Dana Pusat) di 1 SP

d. Sarana Penerangan dan Energi Terbarukan

Pembangunan dan Pengembangan Energi Terbarukan dengan Dana Pusat

yaitu pekerjaan Rehab PLTS di Lokasi UPT Sei Mata-Mata SP. 3 Kabupaten

Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan PLTS 10 Kwp dengan

Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan di Lokasi UPT Keban Agung

Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Untuk komponen pendukung

terdapat pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan PLTS Komunal

sebanyak 1 paket di lokasi Simpang Tiga SP.2 dan SP.5 Kab. Ogan Komering

Ilir Prov. Sumatera Selatan

e. Bangunan Fasilitas Umum

Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Umum sebanyak 9 unit tersebar di 3 SP.

f. Pengembangan Agrowisata Kebun Buah mendukung Prukades

Merupakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan kebun buah sebagai

obyek agroeduwisata di KTM Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Provinsi Jambi.

g. Intensifikasi Lahan mendukung Prudes

Merupakan upaya peningkatan pendapatan transmigran melalui berbagai

usaha sesuai dengan potensi lokasi yang meliputi intensifikasi lahan

pekarangan dan lahan usaha, serta pengadaan sarana produksi pertanian

yang mendukung Intensifikasi Lahan Pekarangan dan lahan usaha.


h. Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Transmigrasi

Pengembangan lembaga ekonomi ini dimaksudkan untuk penguatan dan

pengembangan Koperasi/LKM BMT-Trans di kawasan transmigrasi guna

mewujudkan lembaga ekonomi fungsional yang dapat membantu akses

permodalan bagi usaha anggota dan masyarakat transmigrasi.

i. Penumbuhan Wirausahawan

Kegiatan ini bertujuan untuk Pendampingan Teknis dan Manajemen

Pengelolaan Industri RMP di 7 KTM, Industri Jagung/Pakan ternak dan juga

meningkatkan kemampuan wirausaha terutama keterampilan teknis dan

manajemen wirausaha dalam mengelola dan mengembangkan unit-unit

usahanya.

j. Bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya

Terdiri dari Inventarisasi Kepemilikan Lahan, Pengurusan penerbitan SHM

(TORA), Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I, Pengukuran dan

Pembagian LU II.

k. Masalah pertanahan transmigrasi yang difasailitasi penanganannya

Penyelesaian permasalahah pertanahan sebanyak 5 Kasus

Dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, rangkaian kegiatan tahun

2017 yang mendukung tercapainya keberhasilan pada Ditjen PKTrans, dapat

dirangkum kedalam gambar sebagai berikut:


2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan

tahun 2016

3.2 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017

Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP)

menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan

Baru (KPB) menjadi Embrio kota kecil/kota kecamatan

Indikator Kinerja Realisasi 2016 Indikator Kinerja Baru

Realisasi 2017

Jumlah Satuan Permukiman

(SP) Mandiri

100 % Jumlah kawasan transmigrasi

yang dibangun dan dikembangkan

dengan berfokus pada Satuan

Permukiman menjadi pusat

Satuan kawasan Pengembangan

100 %







100 %

TOTAL 2016 100% TOTAL 2017 100%


Apabila diperbandingkan capaian kinerja Direktorat Jenderal PKTrans tahun 2017

dengan tahun 2016 dari segi Indikator Kinerja terdapat perubahan sehingga tidak bisa

secara langsung diperbandingkan. Sedangkan dari nilai capaian kinerja Direktorat

Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada tahun 2016 dan 2017 adalah

100% atau berhasil sehingga tidak ada perbedaan pencapaian.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun

2017 dengan dengan target kumulatif Renstra

3.3 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Target Kumulatif

Renstra

Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi

pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

menjadi Embrio kota kecil/kota kecamatan

Indikator Kinerja Target Rentra

2015-2017 Indikator Kinerja Baru Target

Realisasi

Jumlah Kimtrans Mandiri,

Jumlah Kawasan Perkotaan

Baru (KPB) yang terbangun

dan berkembang menjadi

embrio kota kecil/ kota

kecamatan

92 SP/ 18

KPB

Jumlah kawasan

transmigrasi yang

dibangun dan

dikembangkan dengan

berfokus pada Satuan

Permukiman menjadi

pusat Satuan kawasan

Pengembangan

106

Kawasan

106

Kawasan

Jumlah Kawasan


yang dibangun dan

dikembangkan menjadi

Pusat Pelayanan

Kawasan Transmigrasi

(PPKT) dan

berkembang sebagai

embrio pusat

pertumbuhan

4 KPB 12 KPB


Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2017 dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, maka tidak bisa diperbandingkan

karena terjadi perubahan indikator kinerja utama.

4. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja

Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja

95,61% 100%

Apabila dilakukan perbandingan realisasi anggaran dengan pencapaian kinerja, dapat

disimpulkan bahwa Ditjen PKTrans sudah efisien dalam melaksanakan program selama

tahun 2017, hal tersebut terlihat dari output yang dihasilkan sebesar 100% dengan

mengeluarkan anggaran sebesar 95,61%.

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

semula sebesar Rp.319.443.669.000,- (Tiga ratus sembilan belas emapat ratus empat

puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kemudian setelah

penghematan berdasarkan Inpres No.4/2017 menjadi Rp.305.853.346.000,- (Tiga ratus

lima milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

untuk mendukung kegiatan di Pusat sebesar Rp. 71.253.070.000,- (Tujuh puluh satu

milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk mendukung

kegiatan di daerah sebesar Rp. 234.600.276.000.,- (Dua ratus tiga puluh empat milyar

enam ratus juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Sampai dengan posisi 31

Desember 2017, realisasi anggaran sebesar Rp. 292.418.589.157 (95,61%) secara

rinci sebagaimana tabel berikut :Tabel Realisasi Keuangan Ditjen. PKTrans Tahun 2017

(Pusat Daerah)


3.5 Tabel Realisasi Keuangan Ditjen. PKTrans Tahun 2017 (Pusat Daerah)

3.6 Tabel Realisasi Keuangan PKTrans Tahun 2017 (Per Kegiatan)


KEUANGAN (Rp.) %

1. Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainya Ditjen PKTrans 85,974,542,000 53,138,299,680 90.10

2. PPSPK 79,971,971,000 79,493,977,115 99.40

3. PUT 41,041,544,000 39,747,015,260 96.85

4. PSBT 114,261,590,000 109,088,067,497 95.47

5. PPT 9,421,434,000 8,775,077,290 93.14

6. Promosi dan Kemitraan 2,182,264,000 2,176,152,315 99.72

TOTAL 305,853,346,000 292,418,589,157 95,61

Berdasarkan capaian realisasi keuangan yang ada, ada beberapa kegiatan yang

realisasinya masih kurang baik, tetapi secara keseluruhan berdasarkan apa yang telah

dicapai maka bisa dikatakan dengan capaian 95,61 adalah capaian baik dan berhasil, dan

apabila capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya 98,05 terdapat penurunan

sebesar 2,44 yang diakibatkan oleh;

Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran di Daerah yang memakan waktu.

Sisa tender yang tidak dapat dilakukan revisi dan dikembalikan ke Negara

Tidak terealisasinya penempatan transmigrasi baru yang berdampak pada anggaran

layanan sosial budaya, pembentukan lembaga masyarakat dan pembentukan lembaga

ekonomi serta paket bantuan sarana produksi pertanian untuk Kimtrans T+1 tidak dapat

direalisasikan.

Sisa Belanja Pegawai yang tidak dapat direalisasikan (Gaji, tunjangan, uang makan, dll)


KEUANGAN (Rp.) %

1. Pusat 71,253,070,000 65,180,937,067 91,48

2. Daerah 234,600,276,000 227,237,652,090 96,86

TOTAL 305,853,346,000 292,418,589,157 95,61


BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pengembangan

Kawasan Transmigrasi telah bekerja berlandaskan pada Sasaran Program, Indikator

Kinerja dan Target sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun

2017 seperti yang telah diuraikan pada Bab II.

2. Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini telah

menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dalam rangka

pencapaian kinerjanya.

3. Total Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun

2017 adalah 100%, sedangkan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja

tersebut adalah sebesar Rp. 292.418.589.157,- atau 95,61% dari total pagu anggaran.

4. Berdasarkan metode scoring yang telah ditetapkan, dengan total capaian kinerja sebesar

100 %, masuk ke kategori Berhasil.

B. SARAN

Secara umum pelaksanaan program Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi tahun 2017 tidak mengalami hambatan yang berarti. Hal tersebut dapat dilihat

dari pengukuran pencapaian sasaran maupun dari akuntabilitas keuangan.


Namun demikian keberhasilan itu akan lebih berarti apabila permasalahan yang muncul

dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi dapat

diselesaikan secara signifikan. Oleh karena itu program yang telah disusun masih

memerlukan penyempurnaan mengingat masih banyaknya permasalahan pengembangan

masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Salah satu upaya yang sedang dan akan terus ditingkatkan adalah penajaman keakuratan

data. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan kerjasama pemerintah pusat, daerah

serta mitra/ pihak swasta lainnya dalam bidang pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi, pengembangan sosial budaya transmigrasi, pengembangan usaha transmigrasi,

pengembangan sarana dan prasarana kawasan maupun promosi dan kemitraan

Sistem informasi di kawasan transmigrasi perlu disempurnakan, agar mekanisme kerja

dan jejaring antara pusat dan daerah dapat terbangun secara optimal, sehingga masyarakat

di kawasan transmigrasi ketika menghadapi permasalahan segera mengetahui akses dengan

cepat untuk mendapatkan informasi.

Direktorat Jenderal

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

M. Nurdin

KATA PENGANTAR...Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2017 v daerah sebesar Rp. 234.600.276.000.,-(Dua ratus tiga puluh empat milyar enam ratus juta dua ratus tujuh puluh

Documents