Top Banner
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | i KATA PENGANTAR Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengisyaratkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis SKPD yang mengacu pada dokumen RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan. Hasil dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun lalu serta hasil Musrenbang merupakan input dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017. Diharapkan Rencana kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Ir. DADANG HERMAWAN Pembina Utama Muda NIP. 19600916 198603 1 011
43

KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Apr 01, 2019

Download

Documents

vandang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | i

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengisyaratkan bahwa setiap SKPD wajib

menyusun dokumen Rencana Strategis SKPD yang mengacu pada dokumen RPJMD. Renstra

SKPD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 adalah dokumen yang

memuat program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dan indikator kinerja untuk mencapai

sasaran pembangunan dibidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan.

Hasil dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun lalu serta hasil Musrenbang merupakan

input dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017. Diharapkan

Rencana kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai target yang

telah ditentukan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan

dan Pelaksana Penyuluhan

Ir. DADANG HERMAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19600916 198603 1 011

Page 2: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................1

1.1. Latar Belakang ...................................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ................................................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 4

1.4. Sistematika Penulisan ......................................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ................................................8

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ......................................... 8

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat DaerahTahun 2015 dan Capaian Renstra. ............................................................................................... 17

2.2.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pangan pada Kinerja 2015 ............................................................................................................................. 17

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Kinerja 2015............................................................................................. 20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan............................................................................................................. 23

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD .................................................... 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 ......................27

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................. 27

3.2. Perumusan Tujuan dan Sasaran ..................................................................... 29

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017 ................................................................ 30

BAB V PENUTUP.......................................................................................................................40

LAMPIRAN ...................................................................................................................................41

Page 3: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan masih merupakan prioritas

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung dalam RPJMD 2016-2021 yang

masih dibahas berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan

distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan

karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya

pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama komoditas-komoditas

unggulan. Pembangunan ketahanan pangan dan perikanan juga dilaksanakan

melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi

sebagai bagian pembangunan daerah Kabupaten Bandung secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian

dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu

melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan

pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan

kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program

pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk

mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan

pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang mantap dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, juga

telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah

Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan

urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang

Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor

83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor

Page 4: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 2

22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung,

sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuk Dinas Pangan dan Perikanan.

Dinas Pangan dan Perikanan merupakan penggabungan dari fungsi Urusan

Pangan serta Urusan Kelautan dan Perikanan.

Dalam kerangka melanjutkan pembangunan ketahanan pangan dan

perikanan sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung sebagai salah satu Unit

eselon II pada Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu

tahun yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pagu indikatif serta perkiraan Anggaran .

Renja Dinas Pangan dan Perikanan merupakan penjabaran dari Peraturan

Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017, disusun melalui kolaborasi dokumen

Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2017

(Urusan Pangan) dan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2017

(Urusan Perikanan) yang telah tersusun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten

Bandung Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi acuan, arahan kebijakan dan

strategi pembangunan ketahanan pangan dan perikanan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas

Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2017 disusun berdasarkan

peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Page 5: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 3

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani;

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian

Pangan Berkelanjutan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan

Gizi Pangan;

12. Kepres RI Nomor 132 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 83

Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan,

Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor … Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan

transisi dalam rangka penataan perangkat daerah berdasarkan peraturan

Page 6: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 4

Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor …..Tahun 2016 tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib

yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

20. Peraturan Bupati Bandung Nomor …..Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung;

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017;

22. Keputusan Bupati Bandung No 501/Kep.221-BKPPP/2014 Tentang

Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung;

23. Keputusan Bupati Bandung No.50/Kep.655-Bappeda/2016 tentang

Penetapan Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2017;

24. Keputusan Bupati Bandung Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud :

a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan

pembangunan ketahanan pangan dan Perikanan di Kabupaten Bandung

selama satu tahun ke depan;

b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung;

c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada

Dinas Pangan dan Perikanan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunanan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung,

bertujuan untuk:

a) Menentukan prioritas pembangunan jangka menengah tahun ke-2 (Renstra

2016-2021).

b) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan ketahanan

pangan dan perikanan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga

pemerintahan.

Page 7: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 5

c) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.

d) Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya

secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun

2017 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,

serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM dan IKK

(Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing

SKPD, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan. Khusus untuk Urusan Perikanan indikator yang digunakan

Page 8: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 6

ialah indikator yang ditetapkan sendiri mengingat belum tersedianya SPM

dari organisasi tingkat provinsi maupun pusat.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian

Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2015) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (Tahun 2016). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target perubahan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya. Review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah serta

penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD

dengan analisis hasil kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Berisikan penjelasan mengenai :

Page 9: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 7

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif

maupun kombinasi keduanya

d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan

b. Kaidah- kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

Page 10: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugasnya

dititikberatkan pada pelayanan ketahanan pangan masyarakat. Ketahanan

pangan merupakan unsur terpenting dari ketahanan nasional di bidang ekonomi

dan menjadi fokus pembangunan nasional. Perwujudan ketahanan pangan dapat

dicapai melalui 4 pilar yaitu : (1) Ketersediaan pangan (produksi dan impor); (2)

Cadangan pangan nasional; (3) Penganekaragaman konsumsi pangan; dan (4)

Pencegahan dan penaggulangan masalah pangan. Ketersediaan pangan wilayah

merupakan prasyarat terwujudnya ketahanan pangan penduduk yang berfungsi

menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari

segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Pelayanan dasar yang menjadi tupoksi Urusan Pangan yaitu dengan

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan

pangan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang

membidangi pelayanan urusan wajib ketahanan pangan dalam mencapai Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang secara teknis dilaksanakan di Kabupaten

Bandung sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Kabupaten Bandung telah

menetapkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tujuan ditetapkan SPM bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bandung

adalah:

a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang

ketahanan pangan;

b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup ketahanan pangan

terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan

masyarakat;

c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan dasar ketahanan pangan

Page 11: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 9

Dalam mewujudkan ketahanan pangan pada dasarnya terkait dengan

adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan

penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan

penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan

selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan di

Kabupaten Bandung meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu dan

keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan di Kabupaten Bandung

terkendala oleh adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas

sumberdaya alam. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka dapat

dipastikan akan mempengaruhi ketahanan pangan Kabupaten Bandung.

Pada tingkat rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan

ketahanan pangan adalah masih adanya kelompok masyarakat yang mempunyai

daya beli rendah (miskin secara ekonomi), ataupun yang tidak mempunyai akses

atas pangan karena berbagai sebab. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bukan

tidak mungkin Kabupaten Bandung akan kehilangan potensi dari sebagian

sumberdaya manusianya karena kualitasnya menurun.

Bila tidak diantisipasi secara dini, rawan pangan bisa saja terjadi terutama di

pedesaan, yang menggantungkan sebagian besar hidupnya dari sektor pertanian.

Sesuai dengan keadaan tersebut, maka strategi perwujudan ketahanan pangan

yang perlu dilaksanakan adalah: (a) membangun ekonomi berbasis pertanian dan

pedesaan; dan (b) menggerakkan tanggung jawab seluruh komponen pemangku

kepentingan (pemerintah dan masyarakat/swasta) untuk melaksanakan kewajiban

dalam memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan kemiskinan

rawan pangan.

Pada sisi lain, Kabupaten Bandung mempunyai keunggulan komparatif

(comparative advantage) sebagai daerah pertanian. Keunggulan komparatif

tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan

melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing

(competitive advantage). Dengan begitu perekonomian yang dikembangkan di

Kabupaten Bandung memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik,

memiliki kemampuan bersaing dan berdayaguna bagi seluruh rakyat Kabupaten

Bandung.

Memperhatikan cakupan permasalahan tersebut di atas, kebijakan

pembangunan ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Bandung

diarahkan guna memperkuat seluruh subsistem dalam sistem ketahanan pangan

yang meliputi; subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem

konsumsi pangan..

Page 12: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 10

Pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung

diarahkan untuk: (a) menjamin ketersediaan pangan; (b) mengembangkan

kemampuan pengelolaan cadangan pangan masyarakat; dan (c) meningkatkan

kapasitas produksi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan untuk produksi

pangan.

Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

(a) Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan, sehingga efisiensi

perdagangan dapat ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengurangi

kerusakan bahan pangan akibat distribusi yang tidak efisien;

(b) Mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta

percepatan nilai tambah.

Dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

(a) Menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi setiap rumah

tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi

seimbang;

(b) Semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan

pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan

miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dsb).

Terdapat 7 indikator capaian kinerja SPM Bidang Ketahanan dengan uraian

sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan :

1) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita.

Pencapaian Indikator Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita pada

tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

Indikator SPM Capaian Target Pusat

Target Realisasi %

- Energi 2.400 2.149 89.5 2.400

- Protein 63 66.7 105.9 63

Hasil kajian mengenai Situasi ketersediaan pangan Kabupaten Bandung

tahun 2015

No. Kelompok Pangan Gram/

kap/hari Energi (kkal)

% AKE*

Protein (g/kap/hari)

% AKP**

Skor PPH

1 Padi-padian 342,7 1234 51,4 30,5 48,5 25,0

2 Umbi-umbian 66,6 71 2,9 0,4 0,6 1,5

3 Pangan Hewani 110,7 178 7,4 16,0 25,3 14,8

Page 13: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 11

No. Kelompok Pangan Gram/

kap/hari Energi (kkal)

% AKE*

Protein (g/kap/hari)

% AKP**

Skor PPH

4 Minyak dan Lemak 38.1 341 14,2 0,1 0,1 5,0

5 Buah/Biji Berminyak 2.7 5 0,2 0 0,1 0,1

6 Kacang-kacangan 39,7 141 5,9 13,2 21,0 10,0

7 Gula 21.7 79 3,3 0,1 0,1 1,7

8 Sayur dan Buah 139,7 100 4,2 6,4 10,2 20,9

9 Lain-lain 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 2.149 89,5 66,7 105,9 78,9

Keterangan : * Angka Ketersediaan Energi Ideal = 2.400 kkal/kap/hari

** Angka Kecukupan Protein ideal = 63 g/kap/hari

Kelompok pangan yang telah mencapai kondisi ideal yakni padi-padian,

minyak dan lemak serta kacang-kacangan. Sementara itu, kelompok

pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, gula, serta

sayur dan buah. Berdasarkan tabel 15, situasi ketersediaan energi padi-

padian sebesar 1.234 kkal/kap/hari, protein sebesar 30,5 gram/kap/hari

dan skor PPH 25. Skor PPH kelompok minyak dan lemak sebesar 5

dengan jumlah ketersediaan energi dan protein masing-masing 341

kkal/kap/hari (14,2% AKE) dan 0,1 g/kap/hari (0,1% AKP). Pada kelompok

kacang-kacangan, jumlah ketersediaan energi sebesar 141 kkal/kap/hari

(5,9% AKE), protein sebesar 13,2 g/kap/hari (21% AKP), dan skor PPH

sebesar 10.

Kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, gula,

serta sayur dan buah belum memenuhi skor PPH ideal.Kelompok umbi-

umbian memiliki ketersediaan energi dan protein sebesar 71 kkal/kap/hari

(2,9% AKE) dan 0,4 g/kap/hari (0,6% AKP) serta skor PPH sebesar 1,5.

Kelompok pangan hewani memiliki jumlah ketersediaan energi sebesar

178 kkal/kap/hari (7,4% AKE) dan protein sebesar 16 g/kap/hari (25,3%

AKP), serta skor PPH 14,8.

Kelompok pangan buah/biji berminyak memiliki skor PPH 0,1 dan jumlah

ketersediaan energi sebesar 5 kkal/kap/hari (0,2% AKE). Kelompok gula

memiliki skor PPH sebesar 1,7 dengan jumlah ketersediaan energi dan

protein sebesar 79 kkal/kap/hari (3,3% AKE) dan 0,1 g/kap/hari (0,1%).

Kelompok pangan sayur dan buah memiliki ketersediaan energi sebesar

100 kkal/kap/hari (4,2% AKE), protein sebesar 6,4 g/kap/hari (10,2%) dan

skor PPH sebesar 20,9.

Page 14: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 12

Situasi Ketersediaan Pangan Utama (Skor PPH) (%) di Kabupaten Bandung

saat ini masih di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur melalui

Permentan Nomor 65 Tahun 2010 yang menetapkan Ketersediaan Pangan

Utama (Skor PPH) sebanyak 90%. Hal tersebut dikarenakan adanya

hambatan-hambatan untuk mencapai Skor PPH yang ditetapkan SPM,

permasalahan yang ada yaitu sulitnya mengubah kebiasaan pola makan

masyarakatt khususnya Kabupaten Bandung dalam membudayakan pola

konsumsi yang beragam dan seimbang dalam jumlah dan komposisi yang

cukup.

2) Penguatan Cadangan Pangan.

Cadangan pangan yang dimaksud adalah cadangan pangan milik

pemerintah Kabupaten Bandung. Pada tahun 2015 capaian indikator

penguatan cadangan pangan sudah melebihi target yaitu 74,5 Ton atau

124,16% dari target Pemerintah Pusat yaitu 60 Ton beras, stok cadangan

pangan ini tersimpan di Gudang Bulog Sub Divre Wilayah I Bandung.

Indikator ini untuk menangani kerawanan pangan pasca bencana

(kerawanan pangan transient).

Indikator SPM Capaian Target Pusat

Target Realisasi %

Penguatan Cadangan Pangan 60 Ton 74.5 Ton 124.16 60 Ton

2. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan.

3) Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan.

Pencapaian Indikator Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan pada

tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan jumlah komoditas, lokasi dan waktu pemantauan diperoleh

informasi pasokan pangan di Kabupaten Bandung sebesar 84,1% (Tabel

dibawah ini). Berdasarkan SPM jumlah ketersediaan informasi pasokan,

harga, dan akses pangan minimal 90% pada tahun 2015 sehingga dapat

disimpulkan bahwa ketersediaan informasi pasokan pangan di Kabupaten

Bandung hampir mencapai indikator SPM.

Indikator SPM Capaian Target Pusat

Target Realisasi %

Stabilitas Harga dan Posakan Pangan

90 84,1 93,4 90

Page 15: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 13

Tabel. Analisis Ketersediaan Informasi Pasokan Pangan

Informasi Pasokan

Capaian

T R R/T*100%

1. Komoditas 9 13 144,4

2. Lokasi 9 9 100,0

3. Waktu (minggu) 52 4 7,7

Ki 84,1

Keterangan:

T: Target Ki: Ketersediaan Informasi R: Realisasi

Informasi pasokan komoditas beras tersedia di 9 pasar, sedangkan

informasi dari komoditas telur ayam tersedia di 7 pasar kecuali Pasar

Cileunyi dan Pasar Ciwidey. Informasi pasokan mengenai daging sapi,

minyak goreng dan gula pasir terdapat di 6 pasar. Informasi pasokan cabe

merah terdapat di 4 pasar, sedangkan informasi pasokan jagung hanya

terdapat di 1 pasar. Tabel dibawah ini menunjukan informasi pasokan

pangan yang tersedia di Kabupaten Bandung pada tahun 2015.

Tabel Informasi pasokan pangan di 10 kecamatan di Kabupaten Bandung

tahun 2015

No Kecamatan Jenis Pangan

1 Banjaran Beras, kacang kedelai, cabe merah, gula pasir, daging ayam, telur ayam, daging sapi ((-) data jagung, minyak goreng)

2 Majalaya Beras, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, cabe merah ((-) data jagung, daging sapi, kacang kedelai)

3 Baleendah Beras, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, cabe merah, gula pasir ((-) data jagung)

4 Cileunyi Beras, minyak goreng, daging sapi, gula pasir, kacang kedelai ((-) data jagung, cabe merah, daging ayam, telur ayam)

5 Margahayu Beras, daging ayam, telur ayam, cabe merah, minyak goreng, kacang kedelai, daging sapi, gula pasir, kacang tanah ((-) jagung)

6 Soreang Beras, kacang kedelai, daging sapi, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, cabe merah. ((-) data jagung, daging ayam)

7 Ciwidey Beras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir. ((-) data jagung, kacang kedelai, daging ayam, cabe merah, telur ayam)

8 Pasirjambu Beras, kacang kedelai, daging sapi, telur ayam, minyak goreng,

Page 16: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 14

No Kecamatan Jenis Pangan

cabemerah, gula pasir ((-) data jagung, daging ayam)

9 Margaasih Beras, telur ayam, cabe merah, jagung, kacang kedelai ((-) data daging sapi, minyak goreng, gula pasir, daging ayam)

Berdasarkan tabel , informasi pasokan pangan di Kecamatan

Margahayu lebih lengkap dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Informasi pasokan pangan yang tidak tersedia di Kecamatan Margahayu

hanya 1 jenis pangan saja yaitu jagung. Informasi pasokan jagung hanya

terdapat di Kecamatan Margaasih.

4) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Pencapaian Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan pada tahun

2015 di Kabupaten Bandung masih berkaitan dengan Indikator no 3 yaitu

sebagai berikut:

Indikator SPM Capaian

Target Pusat

Target Realisasi %

Stabilitas Harga dan Posakan Pangan

90 84,1 93,4 90

3. Pelayanan Dasar Penganekaragaman dan Keamanan Pangan .

5) Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Pencapaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2015 di

Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut.

Indikator SPM Capaian

Target Pusat

Target Realisasi %

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

88.9 78.9 88.75 90

Tabel Skor PPH ketersediaan pangan Target dan Realisasi Tahun 2015

No Kelompok pangan Target Skor PPH Realisasi Skor PPH

1 Padi-padian 25 25

2 Umbi-umbian 2 1,5

3 Pangan Hewani 16,6 14,8

4 Minyak dan Lemak 5 5

5 Buah/Biji Berminyak 0,2 0,1

Page 17: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 15

6 Kacang-kacangan 8,6 10

7 Gula 1,4 1,7

8 Sayur dan Buah 30 20,9

9 Lain-lain 0 0

Total 88,9 78,9

Adapun kelompok pangan yang tidak mencapai target yakni umbi-umbian,

pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta sayur dan

buah.

6) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda

lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. Pangan

segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat

dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku

pengolahan pangan.

Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan berupa

pengujian sampel pangan segar sebanyak 100 jenis makanan baik

makanan segar maupun olahan. Pada Tahun 2015 realisasi capaian SPM

Bidang Ketahanan Pangan untuk jenis indikator pengawasan dan

pembinaan keamanan pangan adalah 22 jenis makanan atau 22%. Untuk

tahun 2015 pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten

Bandung sudah dianggarkan melaui APBD II Perubahan sehingga kegiatan

tersebut baru bisa dilaksanakan setelah APBD II Perubahan disahkan.

Indikator SPM Capaian

Target Pusat

Target Realisasi %

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

80 uji sempel 22 Uji Sempel 27.50 80 uji

4. Pelayanan Dasar Kerawanan Pangan.

7) Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang

dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk

memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan

Rawan pangan terbagi menjadi dua pengertian : (1) Rawan pangan kronis

Page 18: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 16

yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum

kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena

keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan

pendapatan, (2) Rawan pangan transien yaitu keadaan rawan pangan

yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan

manusia maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat

diduga sebelumnya seperti bencana alam.

Pencegahan rawan pangan melalui 3 (tiga) pendekatan :

- Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food

Security and VulnerabilityAtlas) yang menggambarkan kondisi

sampai tingkat desa

- Perhitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah

penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria

% AKG sebesar 2000 kal, yaitu :

Penduduk sangat rawan : ˂ 70% AKG

Penduduk pangan resiko sedang : 70% - 89,9% AKG

Penduduk tahan pangan : ˃ 89,9% AKG

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tentang penyusunan laporan SPM yang

diadakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

dengan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Ketahanan Pangan se-

Jawa Barat, disepakati untuk indikator Penanganan Daerah Rawan

Pangan melaui pendekatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan

dan Gizi (SKPG). Berdasarkan data SKPG tahunan, Kabupaten Bandung

yang terdiri dari 31 kecamatan hanya sebanyak 80 desa yang terlihat

berstatus rawan pangan. Setiap bulan 10 kecamatan yang didalamnya

termasuk desa dengan rawan pangan akan dipantau dan ditangani dengan

SKPG bulanan.

Indikator SPM Capaian

Target Pusat

Target Realisasi %

Penanganan Daerah Rawan Pangan

40 desa 32 desa 80 % 80 desa

Adapun Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 tertuang

pada: 1) Indikator Kinerja Kunci (IKK); serta 2) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Page 19: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 17

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam upaya

mengevaluasi pelayanan pemerintah daerah. IKK yang dikelola oleh Dinas Peternakan

dan Perikanan terdapat dalam Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu berupa capaian

produksi ikan dan konsumsi ikan. Pada Tahun 2015, produksi perikanan mencapai

12.970,354 ton atau 101,79% dari target sebesar 12.742,829 ton. Capaian produksi

ikan berasal dari rekapitulasi data statistik perikanan pada 3 jenis usaha yang ada di

Kabupaten Bandung, yaitu budidaya ikan di kolam air tenang (KAT), minapadi dan

perairan umum.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menunjang capaian

tujuan dan sasaran daerah melalui Rencana Strategis SKPD. IKU pada Dinas

Peternakan dan Perikanan terdapat 8 indikator yang ditetapkan yang disajikan dalam

tabel berikut:

No Sasaran/Outcome /Kinerja

Utama Indikator Kinerja Utama Target

1 Peningkatan produksi ikan konsumsi dan benih Ikan

Persen Peningkatan produksi Ikan (%)

7

Persen peningkatan produksi Benih Ikan (%)

7

2 Peningkatan produk olahan peternakan dan perikanan

Persen Peningkatan Produksi Olahan Ikan (%)

5,9

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat DaerahTahun 2015 dan Capaian Renstra.

2.2.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pangan pada Kinerja 2015

Guna pencapaian indikator sasaran strategis, yang tertera diatas pada

Tahun 2015 ditunjang dengan pelaksanaan program–program yang dikelola oleh

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagai berikut :

Sasaran Kebijakan Program

1. Meningkatnya

koordinasi dalam upaya

peningkatan

ketersediaan, distribusi

dan konsumsi pangan

2. Meningkatnya

pengelolaan cadangan

pangan daerah.

Pengembangan

Ketahanan Pangan

1. Ketahanan Pangan

2. Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian dan

Perkebunan

3. Peningkatan Kesejahteraan

Petani

4. Peningkatan Penerapan

Teknologi

(Pertanian/Perkebunan)

Meningkatnya sarana dan

prasarana penunjang

kinerja organisasi

Peningkatan dan

pengembangan kinerja

organisasi

1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Page 20: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 18

4. Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi

upaya peningkatan koordinasi manajemen pembangunan ketahanan

pangan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas koordinasi

manajemen ketahanan pangan. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan

meliputi: (1) Pemantapan koordinasi ketahanan pangan yang dilaksanakan

oleh lintas sektor dan lintas wilayah; (2) Penyelenggaraan manajemen

program dan kegiatan ketahanan pangan; (3) Penyediaan belanja pegawai,

barang dan jasa penyelenggaraan koordinasi ketahanan pangan; (4)

Penyediaan anggaran untuk operasional satuan kerja dalam rangka

mendukung pencapaian rencana kerja; (5) Terjaminnya ketersediaan pangan

bagi seluruh masyarakat; (6) Mantapnya distribusi pangan antar wilayah dan

antar waktu (7) Berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan;

(8) Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat; serta (9) Meningkatnya

kesadaran aparat, petani, dan swasta dalam peningkatan ketahanan pangan.

Kegiatan pokok tersebut difokuskan pada upaya: (1) Peningkatan

kapasitas Kelembagaan Ketahanan Pangan; (2) Peningkatan Peran Daerah

dalam Pengendalian dan Stabilisasi Harga; (3) Percepatan

Diversifikasi/Penganekaragaan Konsumsi Pangan; (4) Penanganan Daerah

Rawan Pangan; serta (5) Pemantauan dan Analisis.

Dalam pencapaian kinerja pada Urusan Pangan, ditunjang dengan

pelaksanaan 2 program dan 13 kegiatan. Pada Urusan Wajib Ketahanan

Pangan diakomodir dalam Program Ketahanan Pangan yang terdiri dari 7

kegiatan yaitu: Penanganan Daerah Rawan Pangan; Monitoring, evaluasi

dan pelaporan kebijakan perberasan; Pengembangan cadanga pangan

daerah; Pengembangan desa mandiri pangan; Pemanfaatan pekarangan

untuk pengembangan pangan; Peningkatan mutu dan keamanan pangan;

dan Pengembangan model distribusi yang efisien. Sedangkan pada Urusan

Pilihan Pertanian dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan) yang terdiri dari 6 kegiatan yaitu:

Penanganan daerah rawan pangan; Penyusunan data base potensi produksi

pangan; Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan;

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; Pengembangan

desa mandiri pangan; dan Peningkatan mutu dan keamanan pangan.

Page 21: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 19

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah serta

Ketahahanan Pangan

Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2015 berdasarkan Sasaran 3

Kegiatan Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja 2015

Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan

Terpenuhinya Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan di Kabupaten Bandung dan Terlaksananya Sosialisasi Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan

100%

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Pemantauan Harga Pangan Startegis 8 UPTD Pasar

Koordinasi Kebijakan Perberasan

Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Indikator di setiap RTS-PM

31 Kecamatan

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre) - (*)

Terlaksananya Pedoman Penyaluran Cadangan Pokok Daerah Kabupaten Bandung dan Terlaksananya Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bandung

43.515 kg

Pengembangan Lumbung Pangan Kelurahan (*)

Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat 45 LPM

Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Effisien (*)

Terlaksananya Pemantauan dan Sosialisasi Terhadap Kelompok Penerima LDPM, Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Alat Penguluh Pupuk Organik

10 Kelompok

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)

Terlaksananya Bintek dan Sosialisasi Pengolahan Sumber Pangan Alternatif serta Kegiatan Kuliner Night

250 Orang

Penanganan daerah rawan pangan

Terlaksananya Operasioanl Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi & Terlaksananya Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Kabupaten Bandung

10 Kecamatan, 1 HPS

Penyusunan data base potensi produksi pangan

Terlaksananya Pendataan Potensi Produksi Pangan di Kabupaten Bandung, Tersosialisasikannya Produk-Produk Olahan Pangan Lokal yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)

10 KWT

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Tersedianya Data Base Potensi Produksi Pangan Olahan

1 Dok

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Terlaksananya KRPL Sabilulungan dalam Mendukung Raksa Desa di 8 UPT-PPP pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung & Pembuatan KRPL di 8 UPT & 1 buah Instalasi KRPL di Dinsos

26 KRPL

Page 22: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 20

Pengembangan desa mandiri pangan

Terlaksananya Bintek, Pemantauan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan

21 Demapan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Terlaksananya Pengawasan Mutu, Keamanan Pangan Segar sesuai Standar Ketentuan & Uji Labolatorium

16 Jenis

Realisasi anggaran program dan kegiatan guna menunjang pelaksanaan program

tersebut di atas diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO PROGRAM RENCANA REALISASI %

1 2 3 4 5

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

I. Program Ketahanan Pangan 1.712.539.000 1.694.631.900 98.95%

1. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan

102.760.000 102.760.000 100%

2. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

100.000.000 100.000.000 100%

3. Koordinasi Kebijakan Perberasan 150.000.000 149.997.500 99.99%

4. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre) - (*)

455.950.000 438.850.000 96.25%

5. Pengembangan Lumbung Pangan Kelurahan (*)

313.229.000 313.049.000 99.94%

6. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Effisien (*)

90.600.000 90.565.000 99.96%

7. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) 500.000.000 499.410.400 99.88%

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

II. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1.879.646.160 1.875.168.145 99.76%

1 Penanganan daerah rawan pangan 335.500.000 335.390.000 99.97%

2 Penyusunan data base potensi produksi pangan

75.000.000 72.250.000 96.33%

3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

75.000.000 75.000.000 100.00%

4 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

1.043.373.660 1.041.795.645 99.85%

5 Pengembangan desa mandiri pangan 244.272.500 244.272.500 100.00%

6 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 106.500.000 106.460.000 99.96%

JUMLAH BELANJA WAJIB SKPD + PROGRAM 3.592.185.160 3.569.800.045 99,38

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Kinerja 2015

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015, Pelaksanaan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bandung melaksanakan 2 Program Urusan Pilihan dan 4 kegiatan dengan

alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.326.414.800,- dengan realisasi

Page 23: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 21

sebesar Rp. 1.937.301.614,-. Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Urusan Perikanan

Tahun 2015 disajikan dalam Tabel berikut.

Koderek U R A I A N Target (Rp) Realisasi (Rp) % Pro Keg

2.05 (URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1.637.019.800 1.355.894.400 82,8

01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

361.290.000 360.055.000 99,7

02 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

432.450.000 287.766.000 66,5

03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

843.279.800 708.073.400 84,0

23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

400.850.000 396.027.714 98,8

07 Pengembangan pengolahan pemasaran dan pelayanan usaha perikanan

400.850.000 396.027.714 98,8

24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

288.545.000 185.379.500 64,2

02 Peningkatan pengendalian penyakit ikan dan lingkungan kawasan perikanan

288.545.000 185.379.500 64,2

JUMLAH URUSAN KELUTAN DAN PERIKANAN

2.326.414.800 1.937.301.614 83,2

Dari segi kinerja, secara ringkas realisasi kinerja sampai dengan 2015, dari 3

indikator, capaian kinerja tahun 2015 tertinggi diperoleh pada Persen peningkatan produksi

olahan ikan sebesar 193% dan indikator terendah pada Persen peningkatan ikan Benih

sebesar 85%. Sedangkan secara kumulatif terhadap Renstra capaian kinerja terbesar pada

Persen peningkatan produksi olahan ikan (138%), diikuti Persen peningkatan Ikan

konsumsi sebesar 132% dan Persen peningkatan ikan Benih sebesar 115%.

Page 24: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 22

Tabel 6. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2010-2015

Sasaran Indikator Kinerja Utama 2011 2012 2013 2014 2015

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Tercapainya produksi ikan konsumsi, benih, dan ikan olahan

- Persen peningkatan Ikan konsumsi (%)

7 (7 akumulasi)

7,19 (7,19 akumulasi)

7 (14 akumulasi)

19,59 (26,78 akumulasi)

7(21 akumulasi)

7,05 (33,83 akumulasi)

7(28 akumulasi)

8,92 (42,74 akumulasi)

7 (35 akumulasi)

6,98 (46,24 akumulasi)

- Persen peningkatan ikan Benih (%)

7 (7 akumulasi)

9,16 (9,16 akumulasi)

7 (14 akumulasi)

10,86 (20,02 akumulasi)

7(21 akumulasi)

8,45(28,47 akumulasi)

7(28 akumulasi)

10,93 (39,40 akumulasi)

7 (35 akumulasi)

5,95 (45,35 akumulasi)

Tercapainya peningkatan produk olahan peternakan dan perikanan yang berdaya saing

- Persen peningkatan produksi olahan ikan (%)

6 (6 akumulasi)

15,19 (15,19 akumulasi)

6 (12 akumulasi)

4,37 (19,57 akumulasi)

6 (18 akumulasi)

4,23 (23,81 akumulasi)

6 (24 akumulasi)

6 (29,81 akumulasi)

5,9 (30 akumulasi)

11,40 (41.3 akumulasi)

Page 25: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 23

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan

Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung pada Rencana Jangka

Panjang Daerah Tahap III (2015-2020) yang dititikberatkan pada peningkatan

kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan

perekonomian daerah yang berdaya saing. Dalam prioritas tersebut tersirat

bahwa pembangunan pangan dan perikanan selain harus dapat meningkatkan

taraf hidup pelaku usaha dan masyarakat, juga harus memperhatikan mutu dan

keamanan produk yang dihasilkan serta tidak berdampak negatif pada

lingkungan.

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Urusan Pangan dan Urusan Kelautan dan Perikanan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung saat ini tercatat sebanyak

3.534.111 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah ini meningkat

sebesar 6 % atau rata-rata 1,5% per tahun. Kondisi ini merupakan

tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung

khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk

mencukupi kebutuhan penduduknya, sementara sumberdaya lahan

pertanian sebagai “pabrik” bahan pangan luasnya relatif tetap bahkan

cenderung terus berkurang sebagai akibat tekanan pemukiman penduduk

dan perkembangan pembangunan di sektor lainnya. Jumlah ini setara

dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi beras sebesar 5.775 ton ;

1.364 ton buah-buahan; 432 ton daging sapi; 95 ton telur; dan 392 ton

susu per tahunnya.

2. Kemiskinan

Sebanyak 823.687 Rumah Tangga di Kabupaten Bandung, 185.064

Rumah Tangga (22,47%) di antaranya adalah Rumah Tangga Miskin. Dari

276 desa dan kelurahan, terdapat :

- 185 desa yang penduduk miskinnya kurang dari 30%

- 69 desa yg penduduk miskinnya >30-40%

- 14 desa yg penduduk miskinnya >40-50%

- 8 desa (di 3 kecamatan) yang penduduk miskinnya > 50%

(ke delapan desa tersebut adalah: Cinanggela dan Mekarjaya (Pacet);

Neglasari, Mekarwangi Sudi, dan Talu (Ibun); Babakan dan

Sagaracipta (Ciparay)

Page 26: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 24

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan

pembangunan, antara lain;

1. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras.

Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan

belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok.

2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatus terhadap

pemahaman penganekaragaman konsumsi pangan (diversifikasi

pangan).

3. Masih belum optimalnya masyarakat dalam memanfaatkan

pekarangan yang bermanfaat untuk meningkatkan gizi masyarakat.

4. Masih terjadi kenaikan harga signifikan pada saat-saat menjelang hari

besar keagamaan nasional (HBKN).

5. Masih belum optimal pengawasan keamanan pangan sehingga masih

terdapat komoditas yang masih tinggi nilai residu.

Upaya dalam Pemecahan Masalah, sebagaimana tersebut di atas,

antara lain :

1. Intensifikasi sosialisasi, koordinasi, penganekaragaman konsumsi

pangan (P2KP) kepada Masyarakat, kelompok dan aparatur.

2. Melaksanakan bimbingan teknis percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan bagi masyarakat dan kelompok wanita tani binaan

BKPPP.

3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pemanfaatkan

pekarangan dan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten

Bandung.

4. Melaksanakan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga

menjelang hari raya keagamaan.

5. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan apresiasi pengawasan,

pembinaan kepada pelaku usaha pertanian dan aparatur.

6. Koordinasi intensif dengan SKPD yang terkait dengan aspek-aspek

ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

3. Alih Fungsi Lahan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya,

bedampak pada meningkatnya Alih fungsi lahan produktif untuk budidaya

perikanan. Ketersediaan lahan dan air bersih merupakan prasyarat

Page 27: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 25

keberhasilan budidaya perikanan merupakan salah satu hambatan dalam

produksi perikanan. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan

tekanan tersebut menuntut adanya perubahan paradigma penentuan

capaian kinerja program kegiatan.

1. Peningkatan kapasitas dan sarana UPTD Pembenihan Ikan dalam

upaya penyebaran benih ikan dan teknologi unggulan.

2. Pengembangan teknologi budidaya dan peningkatan sarana dan

prasarana perikanan, pemanfaatan pekarangan serta penumbuhan

kawasan budidaya baru bagi usaha perikanan.

3. Perbaikan sistem budidaya ramah lingkungan melalui pengembangan

penerapan CPIB dan CBIB.

4. Pengembangan sektor hilir sebagai salah satu mata rantai agribisnis

budidaya perikanan yang perlu mendapatkan perhatian.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan

pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari

masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD

merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses

penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka

ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas

pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang

dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah

untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah

dalam menyiapkan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal

RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk

tahun yang direncanakan dan tahun yang akan datang. Berdasarkan

Rancangan awal Dinas Pangan dan Perikanan serta berdasarkan hasil analisis

kebutuhan dapat diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan

lampiran 4 evaluasi rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disusun melalui 2 tahapan, yaitu proses

inventarisir indicator Renja Perangkat Daerah, berupa sub-sub kegiatan yang

bersifat top down berasal dari himpunan kebutuhan program kegiatan dan

bottom up melalui mekanisme Musrenbang. Selanjutnya berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target tingkat

kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dan dari hasil evaluasi kegiatan

Page 28: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 26

yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan. Untuk

memfasilitasi kebutuhan tersebut diakomodasi dalam Urusan Wajib ketahanan

pangan dan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk

menunjang pelaksanaan urusan pilihan difasilitasi dengan program kegiatan

pada Urusan Wajib pada setiap SKPD.

Sebagai upaya capaian indikator kinerja, maka program/kegiatan yang

menjadi prioritas pada tahun 2017 diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sikap wanita tani dan

anggota dalam mengkonsumsi pangan bergizi, berimaan dan aman.

2. Tersedianya peta kerawanan pangan sebagai data base Kabupaten

Bandung.

3. Tersosialisasinya keamanan pangan segar mutu bagi aparatur dan pelaku

usaha pertanian.

4. Meningkatnya informasi keamanan pangan bagi masyarakat baik pelaku

maupun konsumen.

5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pengurus lumbung

pangan masyarakat tentang cara pengelolaan lumbung masyarakat.

6. Tumbuhnya lembaga usaha ekonomi produktif di pedesaan dengan

meningkatnya jumlah anggota

7. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dan kelompok

afinitas pengurus lembaga keuangan desa melalui pelatihan administrasi

pembukuan kelompok desa mandiri pangan.

8. Meningkatkan pengelolaan dan keterampilan anggota kelompok affinitas

dalam pelatihan pengolahan pangan.

9. Penambahan sarana dan prasarana penunjang operasional UPTD dalam

upaya optimalisasi peran serta Unit Pelaksana Teknis Dinas di daerah,

diantaranya sebagai upaya perbaikan genetik dan plasma nutfah pada

usaha perikanan unggulan daerah, perlu dilakukan introduksi bibit dan

benih unggul serta teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas dan

produktivitas usaha.

10. Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui diseminasi dan

penerapan teknologi Perikanan

11. Peningkatan kualitas produk olahan perikanan

12. Peningkatan peran serta stakeholder dalam perbaikan tataniaga usaha

perikanan

13. Penyediaan sarana prasarana budidaya perikanan yang representatif.

Page 29: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 27

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2017

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2020, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Pangan dan

Perikanan Kabupaten Bandung, disusun berpedoman pada RPMD Kabupaten

Bandung tahun 2016-2021 dan RPJMN tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi

Jawa Barat tahun 2013-2018. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya, Dinas Pangan dan Perikanan dapat menjabarkan dan

mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan

nasional.

Secara umum, kebijakan pembangunan pangan dan perikanan yang

dicanangkan Pemerintah Pusat mengacu pada 9 agenda prioritas

pembangunan nasional (NAWA CITA), dimana sektor Perikanan termasuk ke

dalam agenda:

C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

Kebijakan Nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan selain itu pemerintah telah

membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002

Tentang Ketahanan Pangan, untuk itu dalam upaya mewujudkan ketahanan

pangan nasional tidak terlepas dengan kebijakan umum pembangunan

pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama dari produksi

domestik. Dalam kerangka demikian upaya mewujudkan ketahanan pangan dan

stabilitasnya (penyediaan dari produksi domestik) identik pula dengan upaya

meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dalam pembangunan

pertanian beserta kebijakan pendukung lain yang terkait.

Strategi umum pembangunan pertanian adalah memajukan agribisnis,

yaitu membangun secara sinergis dan harmonis aspek-aspek:

(1) industri hulu pertanian yang meliputi perbenihan, input produksi lainnya dan

alat mesin pertanian; (2) pertanian primer (on-farm); (3) industri hilir pertanian

(pengolahan hasil); dan (4) jasa-jasa penunjang yang terkait. Mengingat bahwa

pelaku utama agribisnis adalah petani dan pengusaha, dan tanpa adanya

insentif pendapatan mereka akan enggan menekuni agribisnis, maka kata kunci

Page 30: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 28

dalam meningkatkan kinerja sektor ini adalah menciptakan insentif ekonomi

yang menunjang daya tarik agribisnis.

Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah

Kabupaten Bandung dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan

ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan

memperhatikan beberapa azas, yaitu:

- Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing

daerah sesuai dengan potensi sumberdaya spesifik yang dimilikinya, serta

disesuaikan dengan kondisi setempat.

- Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menselaraskan kebijakan

ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.

- Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.

- Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan beberapa azas kebijakan ketahanan pangan

tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah

diantaranya ialah:

- Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya memperhatikan

masalah ketahanan pangan di wilayahnya.

- Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak terhadap

pembangunan wilayah.

- Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi untuk

menangani masalah ketahanan pangan di daerah.

- Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar menukar informasi

dan pengalaman dalam menangani masalah ketahanan pangan.

Demikian pula dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat,

ketahanan pangan merupakan satu dari enam isu strategis pembangunan

Bidang ekonomi tahun 2017. Arah kebijakan tersebut merupakan salah satu

penjabaran dari 10 common goals RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018, dimana pembangunan peternakan dan perikanan merupakan bagian dari

common goals ke 4 (C4) yaitu peningkatan ekonomi Pertanian.

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan terdapat keterkaitan

yang jelas dengan Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018,, yaitu mengacu pada Misi Kedua, “Membangun Perkonomian Yang

Kokoh dan Berkeadilan” dari 15 Bidang yang ditetapkan dalam misi ini, Bidang

Ketahanan Pangan terdapat pada Bidang ke-5 melalui strategi meningkatkan

ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan

pangan, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan

Page 31: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 29

cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan

konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan.

Sedangkan Bidang Perikanan dan Kelautan pada Bidang ke-7 melalui

strategi, meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya

dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi perikanan dan kelautan; (b)

peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2016-

2021, yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan

Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural

dan Berwawasan Lingkungan”.

Adapun misi-misi yang dibuat sebagai turunan dari visi yang ada ialah

sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

2. Misi Kedua : Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

3. Misi Ketiga : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata

ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan

4. Misi Keempat : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

5. Misi Kelima : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki

keunggulan kompetitif

6. Misi Keenam : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

7. Misi Ketujuh : Meningkatkan Kemandirian Desa

8. Misi Kedelapan : Meningkatkan reformasi birokrasi

9. Misi Kesembilan : Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah Dimana Misi yang sejalan dan harus didukung oleh Dinas Peternakan dan

Perikanan sesuai dengan kewenangan dan TUPOKSI-nya ialah misi nomor 5

yaitu “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan

kompetitif”.

3.2. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pangan dan Perikanan merujuk

pada arah dan kebijakan RKPD Tahun 2017 yang berpedoman pada arah

kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Sejalan dengan

kebijakan RPJMD pada misi ke-5 tersebut di atas, Tujuan dan sasaran

pembangunan pada Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2017 diuraikan pada

tabel berikut:

Page 32: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 30

Misi 5 : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran

Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah

1. Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan

Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH)

86

Produksi Ikan Konsumsi (ton)

13.746,74

2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian dan perikanan

Produksi Olahan ikan (ton) 17.268

Guna pencapaian indikator sasaran tersebut ditunjang dengan perumusan

indikator turunan sebagai berikut:

- Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat;

- Makin baiknya Pola Pangan Harapan Masyarakat Kabupaten Bandung;

- Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat;

- Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah di Kabupaten Bandung;

- Berkurangnya daerah rawan pangan/gizi buruk;

- Meningkatnya produktivitas usaha budidaya perikanan

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pelaku usaha pengolahan

ikan.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pangan dan

Perikanan Tahun 2017, merupakan program dan kegiatan yang dapat

menunjang pencapaian indikator sasaran tahun ke-2 RPJMD Kabupaten

Bandung. Program dan Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi,

permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan

memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011,

pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

terbagi ke dalam 3 urusan, yaitu Urusan Wajib pada setiap SKPD, Urusan

Pilihan Pertanian serta Urusan Kelautan dan Perikanan.

Sebagaimana RKPD Perubahan Tahun 2017 pagu indikatif anggaran

Dinas Pangan dan Perikanan sebesar Rp.29.810.387.733,-. Berdasarkan

Page 33: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 31

sumber pendanaan Rp.3.112.295.161,- berasal dari hasil aspirasi masyarakat

melalui proses Musrenbang dan Rp.24.101.059.941,- berasal dari sektoral.

Adapun pagu indikatif sektoral tersebut diperuntukan bagi 2 urusan, yaitu

Urusan Wajib tiap SKPD (Belanja Rutin) sebesar Rp.2.593.032.631,- dan

sisanya Rp. 21.508.027.310, untuk kebutuhan belanja Program Pilihan.

Berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2017 anggaran sebesar tersebut akan

dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 27 kegiatan pada Urusan Wajib

pada SKPD (Belanja Rutin) serta 7 program dan 25 kegiatan pada urusan

Pilihan/Wajib, dengan uraian sebagai berikut:

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3

Belanja Rutin

x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,242,689,352

x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

907,880,179

x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur 170,963,100

x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

271,500,000

Jumlah Belanja Renja Rutin 2,593,032,631

Belanja Renja

2 Urusan Pilihan

2 1 Pertanian

2 1 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,177,213,072

2 1 15 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 784,588,991

2 1 15 2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

280,138,000

2 1 15 3 Peningkatan kemampuan lembaga petani 112,486,081

2 1 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

1,804,637,470

2 1 16 1 Penanganan daerah rawan pangan 150,000,000

2 1 16 2 Penyusunan data base potensi produksi pangan

75,000,000

2 1 16 3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

75,000,000

2 1 16 9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

714,666,196

2 1 16 14 Pengembangan desa mandiri pangan 100,000,000

2 1 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa 414,971,274

2 1 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 150,000,000

2 1 16 34 Dewan Ketahanan Pangan 125,000,000

2 1 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

492,260,700

Page 34: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 32

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

2 1 18 1 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

15,000,000

2 1 18 2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

477,260,700

2 5 Kelautan dan Perikanan

2 5 22 Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

150,000,000

2 5 22 1 Kajian sistem penyuluhan perikanan 150,000,000

2 5 Kelautan dan Perikanan

2 5 20 Program pengembangan budidaya perikanan 2,177,300,000

2 5 20 1 Pengembangan bibit ikan unggul 250,000,000

2 5 20 2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

442,700,000

2 5 20 3 Pembinaan dan pengembangan perikanan 1,264,600,000

2 5 20 7 Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan Perikanan

220,000,000

2 5 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

405,000,000

2 5 23 7 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan

405,000,000

1 Urusan Wajib

1 21 Ketahanan Pangan

1 21 15 Program Ketahanan Pangan 21,010,943,860

1 21 15 2 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan 75,000,000

1 21 15 6 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 75,000,000

1 21 15 7 Koordinasi Kebijakan Perberasan 20,469,520,000

1 21 15 11 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre) - (*)

191,423,860

1 21 15 13 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Effisien (*)

100,000,000

1 21 15 14 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) 100,000,000

Jumlah Belanja Renja Sektor 24,105,059,941

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan 3,112,295,161

Jumlah Total 29,810,387,733

.

Secara rinci rencana Program dan Kegiatan sebagaimana RKPD tersebut di

atas disajikan dalam Lampiran ……

Namun demikian, sebagaimana Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, pada Lampiran IV perihal Tahapan dan

Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD, bagian C perihal Penyusunan

Rancangan Renja SKPD, sub bagian C.2 perihal Tahap Penyajian Rancangan

Page 35: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 33

Renja SKPD diutarakan bahwa pada sub bab 3.3 Program dan kegiatan.

Didalam tahapan penyusunan program dan kegiatan tersebut dijelaskan bahwa

jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya,

selanjutnya dalam pengisian tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan

hasil pengerjaan pada bagian c.1.8 (perumusan program dan kegiatan; untuk

diteliti kembali apabila masih ada program dan kegiatan yang tidak sesuai

dengan kewenangan SKPD, maka perlu disesuaikan kembali).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sejalan dengan terbitnya

Peraturan Bupati Bandung Nomor …. tentang Kedudukan dan Susunan

Organisasi Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, di dalamnya dijelaskan tentang Bagan

struktur organisasi Dinas Pangan dan Perikanan, selanjutnya dalam Peraturan

Bupati Bandung Nomor …..Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, yang menguraikan tugas,

fungsi dan uraian tugas masing-masing sub unit kerja, maka perlu dilakukan

perbaikan terhadap program dan kegiatan yang tersaji dalam RPKD Tahun

2017.

Adapun program dan kegiatan RKPD sebagai hasil penyesuaian dengan

Peraturan Bupati tersebut di atas secara ringkas disajikan dalam tabel berikut,

dan Secara rinci rencana Program dan Kegiatan sebagaimana hasil

penyesuaian RKPD disajikan dalam Lampiran ……

Page 36: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 34

Tabel Ringkasan Kebutuhan Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif RKPD

Revisi Pagu Indikatif RKPD

Keterangan

1 2 3 4 5 6

Belanja Rutin

x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan perkantoran 1,242,689,352 1,242,689,352

x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 907,880,179 907,880,179

x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur

meningkatnya kedisiplinan aparatur 170,963,100 170,963,100

x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

271,500,000 271,500,000

Jumlah Belanja Renja Rutin 2,593,032,631 2,593,032,631

Belanja Renja

2 Urusan Pilihan 27,217,355,102

2 1 Pertanian 24,475,055,102

2 1 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) 1,177,213,072

2 1 15 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan pelaku utama/ pelaku usaha serta terlaksananya HKP Provinsi dan Kabupaten serta mimbar sarahsehan dan bimtek

784,588,991 Non Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan (Tupoksi Penyuluhan)

2 1 15 2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan petani/pelaku agribisnis/pengurus gapoktan/LKM-A PUAP

280,138,000 Non Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan (Tupoksi Penyuluhan)

Page 37: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 35

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif RKPD

Revisi Pagu Indikatif RKPD

Keterangan

1 2 3 4 5 6

2 1 15 3 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan pengurus poktan, penyuluh/petugas pendamping

112,486,081 Non Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan (Tupoksi Penyuluhan)

2 1 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Kualitas SDM dalam mengelola Ketahanan Pangan di kabupaten Bandung (Prosentase ketersediaan pangan, pengembangan diversifikasi pangan, kelembagaan pangan dan usaha pengelolaan pangan)

1,804,637,470 24,475,055,102

2 1 16 1 Penanganan daerah rawan pangan Telaksananya Operasional Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

150,000,000 270.000.000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja

2 1 16 2 Penyusunan data base potensi produksi pangan

Terlaksananya Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan dan Tersosialisasikannya Produk-Produk Olahan Pangan yang beragam, bergizi dan Aman (B2SA)

75,000,000 75.000.000

2 1 16 3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Terlaksananya Analisis Ketersediaan pangan melalui perhitungan neraca bahan makanan (NBM) dalam rangka mencapai pola pangan harapan (PPH)

75,000,000 250,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja

2 1 16 5 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Terlaksananya Laporan Ketahanan Pangan Daerah selama satu Tahun

75,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja

2 1 16 6 Kajian Rantai dan Posokan Pangan Tersusunnya Kajian Rantai Pasokan Pangan di Kabupaten Bandung 75,000,000 Pindahan dari Urusan Wajib Ketahanan Pangan

2 1 16 9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Terlaksananya Sosialisasasi, Bimbingan Teknis dan Pembangunan KRPL Percontohan dalam mendukung raksa desa

714,666,196 714,666,194

2 1 16 10 Pemantauan dan anallisis akses pangan masyarakat

Terlaksananya Pemantauan serta analisis akses pangan masyarakat 150,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja

2 1 16 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Tersusunnya analisis harga pangan pokok di kabupaten bandung 75,000,000 Pindahan dari Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Page 38: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 36

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif RKPD

Revisi Pagu Indikatif RKPD

Keterangan

1 2 3 4 5 6

2 1 16 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terpenuhinya cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan Daerah Rawan Pangan

191,423,860 Pindahan dari Urusan Wajib Ketahanan Pangan

2 1 16 14 Pengembangan desa mandiri pangan

Terlaksananya Bintek, pemantauan dan pembinaan desa mandiri pangan

100,000,000 100,000,000

2 1 16 16 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pangan

Terlaksananya diversifikasi pangan bagi masyarakat serta pengembangan pangan lokal non beras non terigu

150,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja

2 1 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa

Terlaksananya pengadaan gabah bagi kelompok lumbung pangan masyarakat

414,971,274 514,971,273 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja

2 1 16 19 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien

Terpenuhinya Distribusi Pangan bagi Masyarakat 85,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja

2 1 16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Terpenuhinya sistem informasi Harga Pangan bagi Masyarakat 100,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja

2 1 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Terlaksanannya Peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam menangani keamanan pangan sesuai standar dan ketentuan.

150,000,000 350,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja

2 1 16 23 Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan Terlaksanannya subsidi raskin selama 12 bulan bagi RTS 20,469,520,000 Pindahan dari Urusan Wajib Ketahanan Pangan

2 1 16 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Terpenuhinya Kawasan Rumah Pangan Lestari di Masyarakat 450,000,000 Pindahan dari Urusan Wajib Ketahanan Pangan

2 1 16 33 Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Terfasilitasinya informasi Keamanan Pangan Bagi Masyarakat dan Koordinasi penanganan Keamanan Pangan

250,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja

2 1 16 34 Dewan Ketahanan Pangan Terumuskannya kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah, Terlaksananya evaluasi dan mengembalikan pemantapan ketahanan pangan

125,000,000 129,473,775 Penyesuaian kebutuhan

2 1 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Jumlah UPJA pemanfaatan teknologi dalam pertanian/perkebunan (unit)

492,260,700

2 1 18 1 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan

Pelatihan Pertanian 15,000,000 0 Non Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan

Page 39: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 37

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif RKPD

Revisi Pagu Indikatif RKPD

Keterangan

1 2 3 4 5 6

tepat guna (Tupoksi Penyuluhan)

2 1 18 2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kendaraan roda dua untuk penyuluhan, pemeliharaan bangunan BP3K, Terlaksananya fasilitasi Screen house BP3k Baleendah, Pangalengan, demplot padi, bintek penerapan berbasis techno ekologis berbasis tanaman pangan

477,260,700 0 Non Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan (Tupoksi Penyuluhan)

2 5 Kelautan dan Perikanan 2,732,300,000 2,742,300,000

2 5 22 Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Fasilitasi penyusunan Angka Kredit Penyuluh Perikanan 150,000,000 10,000,000 Penyesuaian kebutuhan

2 5 22 1 Kajian sistem penyuluhan perikanan Penyusunan Angka Kredit Penyuluh Perikanan 150,000,000 10.000.000

2 5 Kelautan dan Perikanan

2 5 20 Program pengembangan budidaya perikanan

Jumlah produksi ikan (ton) 2,177,300,000 2,327,300,000

2 5 20 1 Pengembangan bibit ikan unggul Operasional pelaksanaan Tupoksi UPTD Pembenihan ikan

250,000,000 400,000,000 Penyesuaian kebutuhan

2 5 20 2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Terlaksananya fasilitasi peningkatan usaha pembenihan ikan

442,700,000 442,700,000

2 5 20 3 Pembinaan dan pengembangan perikanan

Terlaksananya fasilitasi peningkatan usaha budidaya pembesaran ikan

1,264,600,000 1,089,600,000 Penyesuaian kebutuhan

2 5 20 7 Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan Perikanan

Terlaksananya pengendalian penyakit ikan dan lingkungan serta pengembangan perikanan di perairan umum

220,000,000 160,000,000 Penyesuaian kebutuhan

2 5 20 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan

Terfasilitasinya sarana dan prasarana perikanan 175,000,000 Kegiatan tambahan Disesuaikan dengan Tupoksi Sub unit kerja

Page 40: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 38

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif RKPD

Revisi Pagu Indikatif RKPD

Keterangan

1 2 3 4 5 6

2 5 20 xx Fasilitasi data base Perikanan Tersedianya database perikanan kabupaten Bandung 60,000,000 Kegiatan tambahan Disesuaikan dengan Tupoksi Sub unit kerja

2 5 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Jumlah pelaku usaha perikanan yang bersertifikat 405,000,000 405,000,000

2 5 23 7 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan koordinasi terhadap kelompok pengolahan ikan, promosi dan pelayanan usaha perikanan

405,000,000 Disesuaikan dengan Tupoksi Sub unit kerja

2 5 23 xx Pengembangan Pengolahan Pemasaran perikanan

Terlaksananya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan koordinasi terhadap kelompok pengolahan ikan

217,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja (pemilahan dari 23.07)

2 5 23 xx Promosi Produk Perikanan Terlaksananya promosi perikanan 158,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja (pemilahan dari 23.07)

2 5 23 xx Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan

Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan usaha perikanan

30,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja (pemilahan dari 23.07)

1 Urusan Wajib

1 21 Ketahanan Pangan

1 21 15 Program Ketahanan Pangan OUTPUT : Terlaksananya Operasional di Bidang Ketahanan Pangan dalam rangka memenuhi ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Konsumsi Pangan di kabupaten Bandung OUTCAME : Terwujudnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung (Persentase ketersediaan pangan, Distribusi Pangan dan Konsumsi Pangan)

21,010,943,860

1 21 15 2 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan

Terlaksananya penyusunan kajian analisis rantai pasokan dan pemasaran pangan

75,000,000 Dialihkan ke Urusan Pilihan

Page 41: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 39

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif RKPD

Revisi Pagu Indikatif RKPD

Keterangan

1 2 3 4 5 6

1 21 15 6 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Terlaksananya pemantauan harga pangan pokok, konsultasi, koordinasi dan menghadiri rapat-rapat

75,000,000 Dialihkan ke Urusan Pilihan

1 21 15 7 Koordinasi Kebijakan Perberasan 20,469,520,000 Dialihkan ke Urusan Pilihan

1 21 15 11 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre) - (*)

Terlaksana Pengadaan Beras Cadangan Pangan Daerah 191,423,860 Dialihkan ke Urusan Pilihan

1 21 15 13 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Effisien (*)

Terlaksananya Sosialiasi distribusi pangan bagi kelompok LDPM dalam stabilitas harga pangan wilayah

100,000,000 Dialihkan ke Urusan Pilihan

1 21 15 14 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)

Terlaksanakannya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengolahanan Pangan Alternatif dalam rangka meningkatkan SDM dan mengurangi Kemiskinan dan Tersalurkannya Bantuan Bibit Tanaman Bagi Desa dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah (Jumlah Prosentase)

100,000,000 Dialihkan ke Urusan Pilihan

Jumlah Belanja Renja Sektor 24,105,059,941

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan 3,112,295,161

Jumlah Total 29,810,387,733 29,810,387,733

Page 42: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 40

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 disusun melalui proses tahapan yang

cukup panjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan

sampai musrenbang Tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan

sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan. Dinas Pangan

dan Perikanan Kabupaten Bandung bersama dengan DPRD, seyogianya

memperhatikan konsistensi antara Renja tahun 2017 dengan alokasi anggaran

dalam RAPBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah , dalam

pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh

Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar

Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program

pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program di masing-masing bidang Tahun 2017 yang akan didanai oleh APBD. Untuk

itu Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program

pembangunan setiap Triwulan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan

penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam proses

pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan pada tahun 2017 diperlukan

perubahan dan revisi, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang

berlaku.

Page 43: KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 41

LAMPIRAN