Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | i KATA PENGANTAR Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengisyaratkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis SKPD yang mengacu pada dokumen RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan. Hasil dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun lalu serta hasil Musrenbang merupakan input dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017. Diharapkan Rencana kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Ir. DADANG HERMAWAN Pembina Utama Muda NIP. 19600916 198603 1 011
43
Embed
KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR ... Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | i
KATA PENGANTAR
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengisyaratkan bahwa setiap SKPD wajib
menyusun dokumen Rencana Strategis SKPD yang mengacu pada dokumen RPJMD. Renstra
SKPD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 adalah dokumen yang
memuat program dan kegiatan serta lokasi kegiatan dan indikator kinerja untuk mencapai
sasaran pembangunan dibidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan.
Hasil dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun lalu serta hasil Musrenbang merupakan
input dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017. Diharapkan
Rencana kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai target yang
telah ditentukan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan
Ir. DADANG HERMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198603 1 011
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ................................................................................................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ................................................8
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ......................................... 8
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat DaerahTahun 2015 dan Capaian Renstra. ............................................................................................... 17
2.2.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pangan pada Kinerja 2015 ............................................................................................................................. 17
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Kinerja 2015............................................................................................. 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan............................................................................................................. 23
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD .................................................... 25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 ......................27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................. 27
3.2. Perumusan Tujuan dan Sasaran ..................................................................... 29
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017 ................................................................ 30
BAB V PENUTUP.......................................................................................................................40
cabemerah, gula pasir ((-) data jagung, daging ayam)
9 Margaasih Beras, telur ayam, cabe merah, jagung, kacang kedelai ((-) data daging sapi, minyak goreng, gula pasir, daging ayam)
Berdasarkan tabel , informasi pasokan pangan di Kecamatan
Margahayu lebih lengkap dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
Informasi pasokan pangan yang tidak tersedia di Kecamatan Margahayu
hanya 1 jenis pangan saja yaitu jagung. Informasi pasokan jagung hanya
terdapat di Kecamatan Margaasih.
4) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
Pencapaian Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan pada tahun
2015 di Kabupaten Bandung masih berkaitan dengan Indikator no 3 yaitu
sebagai berikut:
Indikator SPM Capaian
Target Pusat
Target Realisasi %
Stabilitas Harga dan Posakan Pangan
90 84,1 93,4 90
3. Pelayanan Dasar Penganekaragaman dan Keamanan Pangan .
5) Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
Pencapaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2015 di
Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut.
Indikator SPM Capaian
Target Pusat
Target Realisasi %
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
88.9 78.9 88.75 90
Tabel Skor PPH ketersediaan pangan Target dan Realisasi Tahun 2015
No Kelompok pangan Target Skor PPH Realisasi Skor PPH
1 Padi-padian 25 25
2 Umbi-umbian 2 1,5
3 Pangan Hewani 16,6 14,8
4 Minyak dan Lemak 5 5
5 Buah/Biji Berminyak 0,2 0,1
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 15
6 Kacang-kacangan 8,6 10
7 Gula 1,4 1,7
8 Sayur dan Buah 30 20,9
9 Lain-lain 0 0
Total 88,9 78,9
Adapun kelompok pangan yang tidak mencapai target yakni umbi-umbian,
pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta sayur dan
buah.
6) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda
lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. Pangan
segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat
dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku
pengolahan pangan.
Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan berupa
pengujian sampel pangan segar sebanyak 100 jenis makanan baik
makanan segar maupun olahan. Pada Tahun 2015 realisasi capaian SPM
Bidang Ketahanan Pangan untuk jenis indikator pengawasan dan
pembinaan keamanan pangan adalah 22 jenis makanan atau 22%. Untuk
tahun 2015 pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten
Bandung sudah dianggarkan melaui APBD II Perubahan sehingga kegiatan
tersebut baru bisa dilaksanakan setelah APBD II Perubahan disahkan.
Indikator SPM Capaian
Target Pusat
Target Realisasi %
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
80 uji sempel 22 Uji Sempel 27.50 80 uji
4. Pelayanan Dasar Kerawanan Pangan.
7) Penanganan Daerah Rawan Pangan
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang
dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk
memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan
Rawan pangan terbagi menjadi dua pengertian : (1) Rawan pangan kronis
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 16
yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum
kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena
keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan
pendapatan, (2) Rawan pangan transien yaitu keadaan rawan pangan
yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan
manusia maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat
diduga sebelumnya seperti bencana alam.
Pencegahan rawan pangan melalui 3 (tiga) pendekatan :
- Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food
Security and VulnerabilityAtlas) yang menggambarkan kondisi
sampai tingkat desa
- Perhitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah
penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria
% AKG sebesar 2000 kal, yaitu :
Penduduk sangat rawan : ˂ 70% AKG
Penduduk pangan resiko sedang : 70% - 89,9% AKG
Penduduk tahan pangan : ˃ 89,9% AKG
Berdasarkan hasil rapat koordinasi tentang penyusunan laporan SPM yang
diadakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Ketahanan Pangan se-
Jawa Barat, disepakati untuk indikator Penanganan Daerah Rawan
Pangan melaui pendekatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG). Berdasarkan data SKPG tahunan, Kabupaten Bandung
yang terdiri dari 31 kecamatan hanya sebanyak 80 desa yang terlihat
berstatus rawan pangan. Setiap bulan 10 kecamatan yang didalamnya
termasuk desa dengan rawan pangan akan dipantau dan ditangani dengan
SKPG bulanan.
Indikator SPM Capaian
Target Pusat
Target Realisasi %
Penanganan Daerah Rawan Pangan
40 desa 32 desa 80 % 80 desa
Adapun Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 tertuang
pada: 1) Indikator Kinerja Kunci (IKK); serta 2) Indikator Kinerja Utama (IKU).
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 17
Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam upaya
mengevaluasi pelayanan pemerintah daerah. IKK yang dikelola oleh Dinas Peternakan
dan Perikanan terdapat dalam Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu berupa capaian
produksi ikan dan konsumsi ikan. Pada Tahun 2015, produksi perikanan mencapai
12.970,354 ton atau 101,79% dari target sebesar 12.742,829 ton. Capaian produksi
ikan berasal dari rekapitulasi data statistik perikanan pada 3 jenis usaha yang ada di
Kabupaten Bandung, yaitu budidaya ikan di kolam air tenang (KAT), minapadi dan
perairan umum.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menunjang capaian
tujuan dan sasaran daerah melalui Rencana Strategis SKPD. IKU pada Dinas
Peternakan dan Perikanan terdapat 8 indikator yang ditetapkan yang disajikan dalam
tabel berikut:
No Sasaran/Outcome /Kinerja
Utama Indikator Kinerja Utama Target
1 Peningkatan produksi ikan konsumsi dan benih Ikan
Persen Peningkatan produksi Ikan (%)
7
Persen peningkatan produksi Benih Ikan (%)
7
2 Peningkatan produk olahan peternakan dan perikanan
Persen Peningkatan Produksi Olahan Ikan (%)
5,9
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat DaerahTahun 2015 dan Capaian Renstra.
2.2.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pangan pada Kinerja 2015
Guna pencapaian indikator sasaran strategis, yang tertera diatas pada
Tahun 2015 ditunjang dengan pelaksanaan program–program yang dikelola oleh
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagai berikut :
Sasaran Kebijakan Program
1. Meningkatnya
koordinasi dalam upaya
peningkatan
ketersediaan, distribusi
dan konsumsi pangan
2. Meningkatnya
pengelolaan cadangan
pangan daerah.
Pengembangan
Ketahanan Pangan
1. Ketahanan Pangan
2. Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian dan
Perkebunan
3. Peningkatan Kesejahteraan
Petani
4. Peningkatan Penerapan
Teknologi
(Pertanian/Perkebunan)
Meningkatnya sarana dan
prasarana penunjang
kinerja organisasi
Peningkatan dan
pengembangan kinerja
organisasi
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 18
4. Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi
upaya peningkatan koordinasi manajemen pembangunan ketahanan
pangan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas koordinasi
manajemen ketahanan pangan. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan
meliputi: (1) Pemantapan koordinasi ketahanan pangan yang dilaksanakan
oleh lintas sektor dan lintas wilayah; (2) Penyelenggaraan manajemen
program dan kegiatan ketahanan pangan; (3) Penyediaan belanja pegawai,
barang dan jasa penyelenggaraan koordinasi ketahanan pangan; (4)
Penyediaan anggaran untuk operasional satuan kerja dalam rangka
mendukung pencapaian rencana kerja; (5) Terjaminnya ketersediaan pangan
bagi seluruh masyarakat; (6) Mantapnya distribusi pangan antar wilayah dan
antar waktu (7) Berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan;
(8) Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat; serta (9) Meningkatnya
kesadaran aparat, petani, dan swasta dalam peningkatan ketahanan pangan.
Kegiatan pokok tersebut difokuskan pada upaya: (1) Peningkatan
kapasitas Kelembagaan Ketahanan Pangan; (2) Peningkatan Peran Daerah
dalam Pengendalian dan Stabilisasi Harga; (3) Percepatan
Diversifikasi/Penganekaragaan Konsumsi Pangan; (4) Penanganan Daerah
Rawan Pangan; serta (5) Pemantauan dan Analisis.
Dalam pencapaian kinerja pada Urusan Pangan, ditunjang dengan
pelaksanaan 2 program dan 13 kegiatan. Pada Urusan Wajib Ketahanan
Pangan diakomodir dalam Program Ketahanan Pangan yang terdiri dari 7
kegiatan yaitu: Penanganan Daerah Rawan Pangan; Monitoring, evaluasi
dan pelaporan kebijakan perberasan; Pengembangan cadanga pangan
daerah; Pengembangan desa mandiri pangan; Pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan pangan; Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
dan Pengembangan model distribusi yang efisien. Sedangkan pada Urusan
Pilihan Pertanian dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan) yang terdiri dari 6 kegiatan yaitu:
Penanganan daerah rawan pangan; Penyusunan data base potensi produksi
pangan; Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan;
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; Pengembangan
desa mandiri pangan; dan Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 19
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah serta
Ketahahanan Pangan
Indikator Kinerja dan kegiatan Tahun 2015 berdasarkan Sasaran 3
Kegiatan Indikator Kinerja
Realisasi Kinerja 2015
Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
Terpenuhinya Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan di Kabupaten Bandung dan Terlaksananya Sosialisasi Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
100%
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
Pemantauan Harga Pangan Startegis 8 UPTD Pasar
Koordinasi Kebijakan Perberasan
Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Indikator di setiap RTS-PM
31 Kecamatan
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre) - (*)
Terlaksananya Pedoman Penyaluran Cadangan Pokok Daerah Kabupaten Bandung dan Terlaksananya Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bandung
43.515 kg
Pengembangan Lumbung Pangan Kelurahan (*)
Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat 45 LPM
Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Effisien (*)
Terlaksananya Pemantauan dan Sosialisasi Terhadap Kelompok Penerima LDPM, Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Alat Penguluh Pupuk Organik
10 Kelompok
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)
Terlaksananya Bintek dan Sosialisasi Pengolahan Sumber Pangan Alternatif serta Kegiatan Kuliner Night
250 Orang
Penanganan daerah rawan pangan
Terlaksananya Operasioanl Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi & Terlaksananya Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Kabupaten Bandung
10 Kecamatan, 1 HPS
Penyusunan data base potensi produksi pangan
Terlaksananya Pendataan Potensi Produksi Pangan di Kabupaten Bandung, Tersosialisasikannya Produk-Produk Olahan Pangan Lokal yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
10 KWT
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Tersedianya Data Base Potensi Produksi Pangan Olahan
1 Dok
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Terlaksananya KRPL Sabilulungan dalam Mendukung Raksa Desa di 8 UPT-PPP pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung & Pembuatan KRPL di 8 UPT & 1 buah Instalasi KRPL di Dinsos
26 KRPL
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2017 | 20
Pengembangan desa mandiri pangan
Terlaksananya Bintek, Pemantauan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan
21 Demapan
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Terlaksananya Pengawasan Mutu, Keamanan Pangan Segar sesuai Standar Ketentuan & Uji Labolatorium
16 Jenis
Realisasi anggaran program dan kegiatan guna menunjang pelaksanaan program
tersebut di atas diuraikan dalam tabel sebagai berikut :
NO PROGRAM RENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
I. Program Ketahanan Pangan 1.712.539.000 1.694.631.900 98.95%
x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
271,500,000 271,500,000
Jumlah Belanja Renja Rutin 2,593,032,631 2,593,032,631
Belanja Renja
2 Urusan Pilihan 27,217,355,102
2 1 Pertanian 24,475,055,102
2 1 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) 1,177,213,072
2 1 15 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan pelaku utama/ pelaku usaha serta terlaksananya HKP Provinsi dan Kabupaten serta mimbar sarahsehan dan bimtek
784,588,991 Non Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan (Tupoksi Penyuluhan)
2 1 15 2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan petani/pelaku agribisnis/pengurus gapoktan/LKM-A PUAP
280,138,000 Non Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan (Tupoksi Penyuluhan)
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 35
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif RKPD
Revisi Pagu Indikatif RKPD
Keterangan
1 2 3 4 5 6
2 1 15 3 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan pengurus poktan, penyuluh/petugas pendamping
112,486,081 Non Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan (Tupoksi Penyuluhan)
2 1 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Kualitas SDM dalam mengelola Ketahanan Pangan di kabupaten Bandung (Prosentase ketersediaan pangan, pengembangan diversifikasi pangan, kelembagaan pangan dan usaha pengelolaan pangan)
1,804,637,470 24,475,055,102
2 1 16 1 Penanganan daerah rawan pangan Telaksananya Operasional Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
150,000,000 270.000.000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja
2 1 16 2 Penyusunan data base potensi produksi pangan
Terlaksananya Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan dan Tersosialisasikannya Produk-Produk Olahan Pangan yang beragam, bergizi dan Aman (B2SA)
75,000,000 75.000.000
2 1 16 3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Terlaksananya Analisis Ketersediaan pangan melalui perhitungan neraca bahan makanan (NBM) dalam rangka mencapai pola pangan harapan (PPH)
75,000,000 250,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja
2 1 16 5 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Terlaksananya Laporan Ketahanan Pangan Daerah selama satu Tahun
75,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja
2 1 16 6 Kajian Rantai dan Posokan Pangan Tersusunnya Kajian Rantai Pasokan Pangan di Kabupaten Bandung 75,000,000 Pindahan dari Urusan Wajib Ketahanan Pangan
2 1 16 9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Terlaksananya Sosialisasasi, Bimbingan Teknis dan Pembangunan KRPL Percontohan dalam mendukung raksa desa
714,666,196 714,666,194
2 1 16 10 Pemantauan dan anallisis akses pangan masyarakat
Terlaksananya Pemantauan serta analisis akses pangan masyarakat 150,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja
2 1 16 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
Tersusunnya analisis harga pangan pokok di kabupaten bandung 75,000,000 Pindahan dari Urusan Wajib Ketahanan Pangan
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 36
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif RKPD
Revisi Pagu Indikatif RKPD
Keterangan
1 2 3 4 5 6
2 1 16 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terpenuhinya cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan Daerah Rawan Pangan
191,423,860 Pindahan dari Urusan Wajib Ketahanan Pangan
2 1 16 14 Pengembangan desa mandiri pangan
Terlaksananya Bintek, pemantauan dan pembinaan desa mandiri pangan
100,000,000 100,000,000
2 1 16 16 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pangan
Terlaksananya diversifikasi pangan bagi masyarakat serta pengembangan pangan lokal non beras non terigu
150,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja
2 1 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa
Terlaksananya pengadaan gabah bagi kelompok lumbung pangan masyarakat
414,971,274 514,971,273 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja
2 1 16 19 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
Terpenuhinya Distribusi Pangan bagi Masyarakat 85,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja
2 1 16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Terpenuhinya sistem informasi Harga Pangan bagi Masyarakat 100,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja
2 1 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Terlaksanannya Peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam menangani keamanan pangan sesuai standar dan ketentuan.
150,000,000 350,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja
2 1 16 23 Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan Terlaksanannya subsidi raskin selama 12 bulan bagi RTS 20,469,520,000 Pindahan dari Urusan Wajib Ketahanan Pangan
2 1 16 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Terpenuhinya Kawasan Rumah Pangan Lestari di Masyarakat 450,000,000 Pindahan dari Urusan Wajib Ketahanan Pangan
2 1 16 33 Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
Terfasilitasinya informasi Keamanan Pangan Bagi Masyarakat dan Koordinasi penanganan Keamanan Pangan
250,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja
2 1 16 34 Dewan Ketahanan Pangan Terumuskannya kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah, Terlaksananya evaluasi dan mengembalikan pemantapan ketahanan pangan
125,000,000 129,473,775 Penyesuaian kebutuhan
2 1 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Jumlah UPJA pemanfaatan teknologi dalam pertanian/perkebunan (unit)
492,260,700
2 1 18 1 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan
Pelatihan Pertanian 15,000,000 0 Non Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 37
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif RKPD
Revisi Pagu Indikatif RKPD
Keterangan
1 2 3 4 5 6
tepat guna (Tupoksi Penyuluhan)
2 1 18 2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kendaraan roda dua untuk penyuluhan, pemeliharaan bangunan BP3K, Terlaksananya fasilitasi Screen house BP3k Baleendah, Pangalengan, demplot padi, bintek penerapan berbasis techno ekologis berbasis tanaman pangan
477,260,700 0 Non Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan (Tupoksi Penyuluhan)
2 5 Kelautan dan Perikanan 2,732,300,000 2,742,300,000
2 5 22 Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
Fasilitasi penyusunan Angka Kredit Penyuluh Perikanan 150,000,000 10,000,000 Penyesuaian kebutuhan
2 5 22 1 Kajian sistem penyuluhan perikanan Penyusunan Angka Kredit Penyuluh Perikanan 150,000,000 10.000.000
2 5 Kelautan dan Perikanan
2 5 20 Program pengembangan budidaya perikanan
Jumlah produksi ikan (ton) 2,177,300,000 2,327,300,000
2 5 20 1 Pengembangan bibit ikan unggul Operasional pelaksanaan Tupoksi UPTD Pembenihan ikan
250,000,000 400,000,000 Penyesuaian kebutuhan
2 5 20 2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Terlaksananya fasilitasi peningkatan usaha pembenihan ikan
442,700,000 442,700,000
2 5 20 3 Pembinaan dan pengembangan perikanan
Terlaksananya fasilitasi peningkatan usaha budidaya pembesaran ikan
1,264,600,000 1,089,600,000 Penyesuaian kebutuhan
2 5 20 7 Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan Perikanan
Terlaksananya pengendalian penyakit ikan dan lingkungan serta pengembangan perikanan di perairan umum
220,000,000 160,000,000 Penyesuaian kebutuhan
2 5 20 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Terfasilitasinya sarana dan prasarana perikanan 175,000,000 Kegiatan tambahan Disesuaikan dengan Tupoksi Sub unit kerja
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 38
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif RKPD
Revisi Pagu Indikatif RKPD
Keterangan
1 2 3 4 5 6
2 5 20 xx Fasilitasi data base Perikanan Tersedianya database perikanan kabupaten Bandung 60,000,000 Kegiatan tambahan Disesuaikan dengan Tupoksi Sub unit kerja
2 5 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Jumlah pelaku usaha perikanan yang bersertifikat 405,000,000 405,000,000
2 5 23 7 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
Pembinaan, monitoring, evaluasi dan koordinasi terhadap kelompok pengolahan ikan, promosi dan pelayanan usaha perikanan
405,000,000 Disesuaikan dengan Tupoksi Sub unit kerja
2 5 23 xx Pengembangan Pengolahan Pemasaran perikanan
Terlaksananya Pembinaan, monitoring, evaluasi dan koordinasi terhadap kelompok pengolahan ikan
217,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja (pemilahan dari 23.07)
2 5 23 xx Promosi Produk Perikanan Terlaksananya promosi perikanan 158,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja (pemilahan dari 23.07)
2 5 23 xx Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan
Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan usaha perikanan
30,000,000 Penyesuaian kebutuhan Tupoksi sub unit kerja (pemilahan dari 23.07)
1 Urusan Wajib
1 21 Ketahanan Pangan
1 21 15 Program Ketahanan Pangan OUTPUT : Terlaksananya Operasional di Bidang Ketahanan Pangan dalam rangka memenuhi ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Konsumsi Pangan di kabupaten Bandung OUTCAME : Terwujudnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung (Persentase ketersediaan pangan, Distribusi Pangan dan Konsumsi Pangan)
21,010,943,860
1 21 15 2 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
Terlaksananya penyusunan kajian analisis rantai pasokan dan pemasaran pangan
75,000,000 Dialihkan ke Urusan Pilihan
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 39
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pagu Indikatif RKPD
Revisi Pagu Indikatif RKPD
Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 21 15 6 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
Terlaksananya pemantauan harga pangan pokok, konsultasi, koordinasi dan menghadiri rapat-rapat
75,000,000 Dialihkan ke Urusan Pilihan
1 21 15 7 Koordinasi Kebijakan Perberasan 20,469,520,000 Dialihkan ke Urusan Pilihan
1 21 15 11 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre) - (*)
Terlaksana Pengadaan Beras Cadangan Pangan Daerah 191,423,860 Dialihkan ke Urusan Pilihan
1 21 15 13 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Effisien (*)
Terlaksananya Sosialiasi distribusi pangan bagi kelompok LDPM dalam stabilitas harga pangan wilayah
100,000,000 Dialihkan ke Urusan Pilihan
1 21 15 14 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)
Terlaksanakannya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengolahanan Pangan Alternatif dalam rangka meningkatkan SDM dan mengurangi Kemiskinan dan Tersalurkannya Bantuan Bibit Tanaman Bagi Desa dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah (Jumlah Prosentase)
100,000,000 Dialihkan ke Urusan Pilihan
Jumlah Belanja Renja Sektor 24,105,059,941
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan 3,112,295,161
Jumlah Total 29,810,387,733 29,810,387,733
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 40
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 disusun melalui proses tahapan yang
cukup panjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan
sampai musrenbang Tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan
sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan. Dinas Pangan
dan Perikanan Kabupaten Bandung bersama dengan DPRD, seyogianya
memperhatikan konsistensi antara Renja tahun 2017 dengan alokasi anggaran
dalam RAPBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017.
Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah , dalam
pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh
Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar
Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Pusat.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program
pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program di masing-masing bidang Tahun 2017 yang akan didanai oleh APBD. Untuk
itu Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program
pembangunan setiap Triwulan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Bandung.
Selanjutnya, keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan
penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam proses
pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan pada tahun 2017 diperlukan
perubahan dan revisi, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang
berlaku.
| Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 2017 41