KATA PENGANTARaceh.lan.go.id/wp-content/uploads/2020/04/LKIP... · 2020. 4. 16. · KATA PENGANTAR Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena ... Pada tahun

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen

LKIP Tahun 2019 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan

Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara

(Puslatbang KHAN LAN) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Tahun 2019 merupakan periode terakhir Renstra 2015-2019 dan pada

tahun 2019 ini juga terdapat perubahan nomenklatur dilingkungan LAN

sesuai PerLAN Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

LAN yang dilakukan di awal tahun sehingga berdampak pada capaian

kegiatan dan kinerja anggaran Triwulan I. Dalam PerLAN tersebut juga

dilakukan perubahan scoope kajian, dan untuk Puslatbang KHAN lebih

diprioritaskan pada kegiatan kajian di bidang Hukum Administrasi Negara

(HAN) dengan cakupan wilayah kerja bersifat nasional (seluruh Indonesia).

Seiring perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan

LAN, tentu saja Puslatbang KHAN memerlukan berbagai rumusan

kebijakan strategis menyesuaikan ketersediaan anggaran dan sumber daya

manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi baru.

Beberapa strategi telah dilaksanakan diantaranya memperluas kerjasama

dan kegiatan-kegiatan kolaboratif dengan stakeholders, baik di tingkat

pemerintah daerah maupun nasional, civitas akademik, lembaga non

pemerintah, dan insan pemerhati pengembangan kompetensi aparatur dan

pentaan hukum administrasi negara yang lebih akuntabel di semua aspek

birokrasi pemerintahan. Disamping itu, pada tahun 2019 juga telah

dilakukan surveillance audit ISO 9001:2015 dengan hasil certified, dalam

artian berhasil mempertahankan akreditasi ISO tersebut, dan penilaian ini

akan dilakukan secara berkesinambungan oleh TUV Rheinland (salah satu

perwakilan lembaga sertifikasi ISO di Indonesia). Dengan adanya sertifikasi

ISO tersebut, akan lebih memperkuat perbaikan dan peningkatan mutu dan

kualitas layanan bagi internal dan eksternal Puslatbang KHAN.

Dokumen LKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu

saran dan masukan positif sebagai feedback sangat diharapkan untuk

perbaikan dan penyempurnaan di masa akan datang.

Aceh Besar, Januari 2020

Kepala,

Faizal Adriansyah

ii

Ringkasan Eksekutif

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat

dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan

hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja dapat juga

dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang

dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber- sumber

tertentu yang digunakan (input). Kinerja juga merupakan hasil dari

serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan

tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari

kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam

rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Setiap tahunnya, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian

Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) terus berupaya untuk

meningkatkan performance-nya baik dari sisi penyelenggarakan kajian,

penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan, maupun dari sisi pencapaian

kinerja lainnya. Kinerja Puslatbang KHAN di tahun 2019 ini dapat dilihat

melalui capaian Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Puslatbang KHAN Tahun 2019. Melalui laporan ini

diharapkan pelaksanaan evaluasi kinerja Puslatbang KHAN dapat terus

terpantau dan dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Tata kelola internal Puslatbang KHAN yang merupakan pemenuhan

layanan keekretariatan sangat mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Oleh karenanya hal itu menjadi sasaran strategis Puslatbang KHAN, yaitu

terselenggaranya tatakelola yang baik berbasis kinerja di Pusat Pelatihan

dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang

KHAN). Pada tahun 2019, nilai indeks tata kelola internal Puslatbang

KHAN sebesar 86,78 dan tidak memenuhi target yang direncanakan yaitu 88

meskipun capaian komponen penilaiannya cukup tinggi seperti persentase

pegawai yang menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun

dengan nilai 100.

Untuk sasaran strategis terwujudnya peningkatan kompetensi

Aparatur Sipil Negara capaiannya digambarkan oleh 3 indikator kinerja,

yaitu persentase peserta pelatihan kepemimpinan nasional dan manajerial

pegawai ASN yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran

pelatihan, persentase peserta pelatihan dasar CPNS yang mengalami

peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan, dan persentase peserta

pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami

peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan. Semua target indikator

kinerja di sasaran strategis ini berhasil direalisasikan seluruhnya.

iii

Indikator kinerja persentase peserta pelatihan kepemimpinan

nasional dan manajerial pegawai ASN yang mengalami peningkatan

pengetahuan sesuai sasaran pelatihan, hasil evaluasi peserta pelatihan

kepemimpinan nasional dan manajerial pegawai ASN menyatakan bahwa

dari target peserta 180 orang terdapat 175 Peserta yang mendaftar dan

mengikuti pelatihan. 174 peserta atau sejumlah 96,66% dari target peserta

dinyatakan lulus., sedangkan sisanya (1 peserta) dinyatakan tidak lulus atau

tidak memenuhi standar kelulusan. Peserta yang tidak lulus adalah peserta

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tingkat IV karena tidak menyelesaikan

proyek perubahan. Adapun peserta yang lulus sebagian besar lulus dengan

predikat Memuaskan, kemudian Sangat Memuaskan, dan Cukup

Memuaskan.

Sedangkan untuk indikator kinerja persentase peserta pelatihan dasar

CPNS yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan,

hasil evaluasi peserta Pelatihan Dasar CPNS menyatakan bahwa dari total

peserta yang ada, yaitu sebanyak 160 orang (4 kelas), 159 Peserta (99,38%)

dinyatakan lulus atau memenuhi standar kelulusan. 1 Peserta dinyatakan

tidak lulus karena tidak mengikuti seluruh tahapan Pelatihan Dasar.

Berdasarkan status kelulusan, peserta Pelatihan Dasar CPNS sebagian

besar lulus dengan predikat Memuaskan, kemudian Sangat Memuaskan,

dan Cukup Memuaskan.

Sementara untuk indikator kinerja persentase peserta pelatihan

teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan

pengetahuan sesuai sasaran pelatihan, hasil evaluasi peserta menyatakan

bahwa dari 4 kelas pelatihan teknis dan fungsional dengan total peserta

sebanyak 116 orang, sebanyak 101 Peserta (87,26%) mengalami peningkatan

pengetahuan yang didasarkan hasil Pretest sebelum pelatihan dibandingkan

dengan hasil Posttest setelah pelatihan dilaksanakan .

Untuk sasaran strategis termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di

bidang desentralisasi dan otonomi daerah capaiannya digambarkan oleh 2

indikator kinerja, yaitu tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian

kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah dan jumlah publikasi

Jurnal Transformasi Administrasi (JTA). Semua target indikator kinerja di

sasaran strategis ini berhasil direalisasikan sesuai target.

SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

Termanfaatkannya

rekomendasi kebijakan di

bidang hukum

administrasi negara

Tingkat

Kemanfaatan

Rekomendasi

Kebijakan bidang

Hukum

Bermanfaat Bermanfaat

(skor 1.2)

iv

Administrasi

Negara

Jumlah publikasi

Jurnal

Transformasi

Administrasi

2 Terbitan 2 Terbitan

Untuk indikator kinerja tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil

kajian kebijakan di bidang Hukum Administrasi Negara, Puslatbang KHAN

menyelenggarakan 1 kegiatan kajian, yaitu Kajian Implementasi Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait

Pemberantasan Korupsi. Merujuk pada Perka LAN Nomor 8 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan

Lembaga Administrasi Negara, maka hasil kajian Puslatbang KHAN setelah

diukur mendapatkan skor 1,2 yang termasuk dalam kategori bermanfaat.

Capaian ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja dapat dicapai

sesuai target dalam perjanjian kinerja.

Sementara untuk indikator kinerja jumlah publikasi Jurnal

Transformasi Administrasi (JTA), Puslatbang KHAN selama tahun 2019

juga telah berhasil menerbitkan JTA sebanyak 2 kali sesuai dengan yang

ditargetkan. Jurnal yang diterbitkan adalah JBA Volume 9 Nomor 1 dan

Nomor 2, dengan masing-masing terbitan berisi 8 dan 7 artikel yang telah

lolos dari reviu mitra bebestari.

Pencapaian kinerja tahun 2019 tidak lepas dari berbagai kendala.

Kendala dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2019 antara lain

peserta pelatihan tidak dapat menyelesaikan pelatihannya dikarenakan

alasan yang di luar jangkauan Puslatbang KHAN, perencanaan dan strategi

pencapaian Indikator Kinerja yang kurang matang, dan kebijakan

optimalisasi anggaran. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka tindak

lanjut kendala tersebut antara lain: adanya fokus dan target

mingguan/bulanan dalam pelaksanaan kegiatan yang dievaluasi dan

dilaporkan secara berkala kepada pimpinan; konsisten dalam pelaksanaan

kegiatan terhadap RPPA; realistik dalam penetapan target kinerja;

menetapkan stategi percepatan pencapaian Indikator Kinerja; dan

mengintegrasikan penilaian kinerja individu dan kinerja lembaga.

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .................................................................. 3

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................. 5

D. Permasalahan Utama (Strategic Issue) ..................................................... 8

E. Struktur Organisasi Puslatbang KHAN ................................................... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019 ............................................... 11

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2019 ........................................................... 13

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ............................................................... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja ........................................................................................ 17

B. Kinerja Anggaran ..................................................................................... 83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................... 88

B. Rekomendasi ............................................................................................. 89

Lampiran

1

A. Latar Belakang

Pada tahun 2019 terdapat berbagai momen penting yang berdampak

signifikan terhadap pengambilan kebijakan dan arah strategis pembangunan

nasional, diantaranya pergantian dan peralihan masa jabatan pejabat

eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden RI), pejabat legislatif mulai tingkat

pusat hingga daerah dan masa transisi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ke 2020-2024. Begitu juga halnya

dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan unit kerjanya, diantaranya

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A IV LAN) yang

direstrukturisasi menjadi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian

Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN). Restrukturisasi ini

membawa perubahan siginifikan terhadap struktur organisasi dan tata kerja

serta berpengaruh terhadap rencana strategi yang telah dirumuskan 5 (lima)

tahun sebelumnya. Dinamika restrukturisasi tersebut merupakan salah satu

upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang berkesinambungan melalui

penataan struktur pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu bersaing

secara global.

Grand desain reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 yang merupakan cikal bakal perombakan bikrokrasi

pemerintahan RI ke arah yang lebih praktis, efektif dan efisien tetap

semakin ditingkatkan dan dikembangkan hampir ke seluruh instansi

pemerintahan di wilayah RI. Reformasi birokrasi diwujudkan salah satunya

dengan proses perencanaan, monitoring dan evaluasi yang akuntabel. Visi

dan misi yang merupakan outcome harus mampu diterjemahkan dalam

sebuah dokumen rencana lima tahunan dan tahunan secara jelas yang

dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang saling mendukung

untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Begitu juga halnya dengan

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA PUSLATBANG KHAN

TAHUN 2019

2

indikator kinerja yang bersifat SMART (specific, measureable, achieveable,

reliable dan timebond) diharapkan menjadi instrumen evaluasi tahunan

untuk mendorong pencapaian visi dan misi. Berkenaan dengan hal tersebut,

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi

Negara Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KHAN LAN) senantiasa

melakukan penyempurnaan sistem perencanaan dan evaluasi kegiatan

secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi

dan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan penyajian

laporan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah

kegiatan tahunan sebagai manifestasi dari hasil evaluasi semua rangkaian

kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran

dan sebagai salah satu barometer untuk menentukan kebijakan dan langkah-

langkah strategis pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Instansi

pemerintah baik kementerian, lembaga maupun departemen merupakan

unsur penyelenggara pemerintahan negara yang mempunyai kewajiban

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan

strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana

hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja ini bersifat implikatif dan strategis

karena memiliki beberapa karakteristik kemanfaatan diantaranya :

a. Sebagai media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi

pemerintah dalam waktu 1 (satu) tahun;

b. Sebagai pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi

delegasi wewenang dan mandat;

c. Sebagai gambaran level pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/

program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran organisasi instansi pemerintah;


TAHUN 2019

3

d. Sebagai unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk

evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan

kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan; dan

e. Laporan kinerja juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari manajemen

pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang

menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan

perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan

yang bersih (clean government) dan reformasi birokrasi (bureaucracy reform)

yang dalam penyusunannya mengacu pada visi-misi yang tercantum dalam

Rencana Strategis (Renstra) Puslatbang KHAN Tahun 2015-2019 beserta

hasil review tahunan, Perjanjian Kinerja (Tapja) Tahun 2019, Rencana Kerja

Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2019 serta

dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

Seiring dengan upaya mewujudkan Zona Integritas (ZI) melalui

penerapan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah good governance, clean

government dan bureaucracy reform serta menjadi model dalam

pembaharuan sistem administrasi negara yang inovatif dan profesional,

sepanjang tahun 2019 Puslatbang KHAN telah melaksanakan berbagai

program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DIPA dan non-

DIPA. Rangkaian kegiatan tersebut untuk menjawab berbagai isu aktual

dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara khususnya di

lingkungan pemerintahan daerah dan nasional, khususnya yang berkenaan

dengan pengembangan kompetensi aparatur dan penataan birokrasi di

bidang hukum administrasi negara.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Eksistensi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Lembaga Administrasi Negara merupakan salah satu bentuk legalitas secara


TAHUN 2019

4

yuridis dalam memperkuat fungsi LAN dan komitmen pemerintah dalam

menjawab tantangan global mewujudkan sistem administrasi negara yang

berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kedua level hierarki regulasi

pemerintah tersebut telah dituangkan dalam PerLAN Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN dimana LAN sebagai salah satu

lembaga pemerintah non-departemen diberikan mandat untuk

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan

aparatur negara, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Dalam PerLAN Nomor 1 Tahun 2019 pasal 216 dan 217 disebutkan

secara spesifik Puslatbang KHAN bertugas melaksanakan pelatihan dan

pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kajian di bidang Hukum

Administrasi Negara, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ASN;

b. Pelaksanaan pengkajian di bidang hukum administrasi negara; dan

c. Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia dan

umum.

Untuk melaksanakan keseluruhan rangkaian tugas dan fungsi tersebut

diatas, komposisi struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Puslatbang

KHAN meliputi :

a. Bidang Pelatihan dan Pengembangan, yang membawahi Sub bidang

Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan;

b. Bidang Kajian Hukum Administrasi Negara;

c. Bagian Administrasi, yang membawahi Sub bagian Perencanaan dan

Keuangan, dan Sub bagian Umum dan SDM; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).

Dengan adanya perubahan nomeklatur organisasi di lingkungan

LAN, khususnya Puslatbang KHAN yang terletak di ujung Pulau Sumatera

bagian Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan

kompetensi ASN pemerintahan daerah melalui berbagai kegiatan pelatihan


TAHUN 2019

5

kepemimpinan, pelatihan dasar, pelatihan teknis dan fungsional, pelatihan

sosial-kultural, seminar dan workshop tingkat lokal maupun nasional. Lain

halnya dengan bidang Kajian Hukum Administrasi Negara yang memiliki

cakupan wilayah kerja seluruh Indonesia bertugas melaksanakan

pengkajian di bidang hukum administrasi negara dan penjaringan isu-isu

lokal yang berkenaan dengan tata kelola administrasi pemerintahan.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Merujuk pada restrukturisasi organisasi di lingkungan LAN, Renstra

LAN dan Renstra Puslatbang KHAN tahun 2015-2019 yang terakhir kali

dilakukan review pada tahun 2019 dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, telah dilakukan perubahan dan

penyesuaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Puslatbang KHAN.

a. Visi yaitu “Sebagai Institusi Pembelajar yang Mampu Menjadi

Penggerak Utama dan Mitra Strategis Dalam Mewujudkan

Pemerintahan Berkelas Dunia 2024”.

b. Misi

1) Melaksanakan pengkajian kebijakan dan pengembangan hukum

administrasi Negara;

2) Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan

aparatur.

c. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Puslatbang KHAN, maka

ditetapkan beberapa tujuan, yaitu:

1) Meningkatkan kualitas kajian kebijakan bidang hukum administrasi

negara;

2) Melaksanakan administrasi penyelenggaraan pelatihan dan

pengembangan aparatur yang berkualitas untuk membangun

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional;

3) Mendorong terlaksananya urusan kesekretariatan yang akuntabel;


TAHUN 2019

6

4) Melakukan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional di

bidang kajian, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan

keuangan, serta umum dan SDM.

d. Sasaran Strategis

Dalam Perkalan Nomor 17 Tahun 2019, Puslatbang KHAN telah

dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis beserta indikator kinerja utama

(IKU) yang merupakan arah pencapaian visi, misi dan tujuan dalam

periode anggaran tahun 2019.

1) Terselenggaranya tata kelola yang baik berbasis kinerja di Pusat

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dan Kajian Hukum

Administrasi Negara

Indikator kinerja:

Indeks tata kelola internal Satker LAN

2) Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara

Indikator kinerja:

a) Persentase peserta pelatihan kepemimpinan nasional dan

manajerial pegawai ASN yang mengalami peningkatan

pengetahuan sesuai sasaran pelatihan;

b) Persentase peserta pelatihan dasar CPNS yang mengalami

peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan;

c) Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural

yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran

pelatihan.

3) Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di bidang hukum

administrasi negara

Indikator kinerja:

a) Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang Hukum

Administrasi Negara;

b) Jumlah publikasi Jurnal Transformasi Administrasi.

Sejak tahun 2018, Puslatbang KHAN melalui berbagai proses

evaluasi capaian internal dan eksternal telah berhasil mendapatkan

akreditasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh


TAHUN 2019

7

perwakilan TUV Rheinland di Indonesia dan dibawah koordinasi Universitas

Syiah Kuala, Banda Aceh. Dengan adanya akreditasi tersebut, membuktikan

bahwa bisnis proses yang dijalankan oleh Puslatbang KHAN telah

memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan ke semua pihak.

Dilihat dari core business Puslatbang KHAN yang terdiri dari Pelatihan dan

Pengembangan Aparatur, dan Kajian Rekomendasi bidang Hukum

Administrasi Negar, dapat diklasifikasikan beberapa scoope kegiatan

ditinjau dari berbagai sudut pandang (perspektif), diantaranya :

1. Perspektif stakeholder (customer), meliputi :

- Output dan outcome pelaksanaan kegiatan di bidang Kajian HAN

khususnya dalam memberikan rekomendasi penataan hukum

administrasi negara di lingkungan pemerintah berupa buku hasil

kajian;

- Analisa berbagai isu strategis yang berkenaan dengan sistem

pembaharuan administrasi negara melalui penerbitan Jurnal

Transformasi Administrasi Negara;

- Pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan

kompetensi aparatur pemerintahan; dan

- Peningkatan kemampuan teknis dan non-teknis para stakeholders

melalui kegiatan advokasi di bidang pemerintahan, pelayanan publik,

dan administrasi negara.

2. Perspektif internal process, meliputi rangkaian kegiatan di bagian

supporting unit (perencanaan, keuangan, umum dan SDM) yang

bertujuan mendukung terlaksananya kegiatan di bidang Kajian HAN dan

bidang Pelatihan dan Pengembangan Aparatur.

3. Perspektif learn and growth, meliputi peningkatan kompetensi SDM

dan budaya kerja melalui pelatihan manajerial, teknis dan socio-cultural

serta pengembangan berbagai kemampuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IT) yang bertujuan untuk mempermudah akses bagi internal

dan eksternal terhadap layanan yang disediakan oleh Puslatbang KHAN.


TAHUN 2019

8

D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Perkembangan isu administrasi negara di daerah sangatlah cepat dan

dinamis sehingga upaya untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) di

daerah membutuhkan rentang waktu yang tidak singkat dengan berbagai

permasalahan dan kendala yang dihadapi. Orientasi RB yang hanya sebatas

mengadakan dokumen-dokumen terkait RB menjadi salah satu tantangan

besar yang harus diubah ke arah yang lebih pragmatis dan masif terutama

di instansi pemerintah. Pengembangan kompetensi yang belum berdasarkan

pemetaan dan perencanaan yang baik juga salah satu faktor yang sangat

menentukan untuk menghasilkan aparatur negara yang handal dan

memiliki daya saing. Selain itu, masih minimnya antusias aparatur negara

dalam berinovasi dapat memperlambat terlaksananya program pemerintah

dan berdampak tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan di semua sektor

pemerintahan.

Sebagai salah satu lembaga think-thank pemerintah khususnya

dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur negara

serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam penataan hukum

administrasi negara, Puslatbang KHAN berperan penting dalam

meningkatkan persepsi dan mengubah mind-set aparatur pemerintah dalam

mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan mampu berdaya saing di level

nasional maupun internasional. Beberapa peran penting dan strategis yang

menjadi indikator bagi Puslatbang KHAN dalam meningkatkan entitas dan

kredibilitasnya diantaranya :

1. Memberikan saran kebijakan dan pertimbangan kepada pemerintahan

daerah dan pusat melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian di

bidang hukum administrasi negara dan isu-isu aktual relevan lainnya

yang dimuat dalam Jurnal Transformasi Administrasi;

2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur

negara melalui penyelenggaraan pelatihan manajerial, teknis dan socio-

cultural; dan


TAHUN 2019

9

3. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintahan terkait, civitas

akademik, dan lembaga yang concern dalam mewujudkan tatanan

administrasi negara yang akuntabeel.

Namun, berbagai upaya tersebut diatas membutuhkan sumber daya

(aparatur dan anggaran) yang memadai. Oleh karena itu, keterbatasan

sumber daya internal masih menjadi tantangan tersendiri bagi Puslatbang

KHAN dalam menciptakan ekosistem pemerintahan yang berintegritas

tinggi dalam mengimplementasikan semangat RB di era globalisasi.

Kegiatan pembelajaran (share-knowledge) dan mentoring yang dilaksanakan

secara klasikal maupun non-klasikal merupakan salah satu terobosan dan

upaya Puslatbang KHAN dalam memenuhi kompetensi sumber daya

aparaturnya. Disamping itu, perampingan birokrasi melalui proyeksi

pemenuhan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pasca pidato

Presiden RI dan Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 384 Tahun 2019

Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi menjadi

agenda prioritas bagi Puslatbang KHAN untuk menghadapi berbagai

tantangan pemerintahan global yang menuntut reinventing government atau

transformasi dalam pemerintahan yang bertujuan untuk mendorong adanya

perbaikan disisi layanan publik, inovasi untuk perbaikan dan peningkatan

mutu layanan, serta sebagai dorongan untuk membangkitkan harga diri,

semangat, dan kreativitas aparatur pemerintahan.

E. Struktur Organisasi Puslatbang KHAN

Berdasarkan PerLAN Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja LAN, terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan

LAN. Adapaun struktur organisasi Puslatbang KHAN adalah sebagai

berikut:


TAHUN 2019

10

Kepala

Kabid Pelatihan dan Pengembangan

Kasubbid Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan

Fungsional Umum

Fungsional Tertentu

Kabid Kajian Hukum Administrasi Negara

Fungsional Umum

Fungsional Tertentu

Fungsional Tertentu

Kabag Administrasi

Kasubbag Perencanaan dan

Keuangan

Fungsional Umum

Fungsional Tertentu

Kasubbag Umum dan Sumber Daya

Manusia

Fungsional Umum

Fungsional Tertentu

Gambar I.1 Struktur Organisasi Puslatbang KHAN


TAHUN 2019

11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019

Secara garis besar, strategi pembangunan nasional tahun 2015-2019

diklasifikasikan dalam 4 (empat) unsur utama yaitu Norma Pembangunan

Kabinet Kerja, Dimensi Pembangunan, Kondisi Perlu dan Quick Wins serta

program lanjutan lainnya yang dituangkan dalam buku RPJMN tahap ke-3

dari RPJPN 2005-2025 dengan memprioritaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Norma Pembangunan Kabinet kerja

a. Membangun untuk manusia dan masyarakat;

b. Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak

boleh menciptakanketimpangan yang makin melebar. Perhatian

khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan

menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan

mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi

agen pertumbuhan;

c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya

dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

2. Dimensi Pembangunan

a. Dimensi pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kesehatan,

perumahan dan mental/karakter;

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan, meliputi kedaulatan pangan,

kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan,

serta pariwisata dan industri;

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan, meliputi antar kelompok

pendapatan, dan antar wilayah (desa, pinggiran, luar Jawa dan

kawasan Timur.

3. Kondisi Perlu

a. Kepastian dan penegakan hukum;

b. Keamanan dan ketertiban;


TAHUN 2019

12

c. Politik dan demokrasi;

d. Tata kelola dan RB.

4. Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya.

Selanjutnya sebagai penjabaran dari RPJMN 2015-2019 dan berbagai

kebijakan pemerintah lainnya, dan untuk menunjukkan prioritas dalam

jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri

dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan sembilan agenda prioritas

yang disebut “NAWA CITA”, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama

bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan

nasional tersebut diatas, Kantor Puslatbang KHAN yang menempati

lahan seluas 2.5 Ha dengan luasan gedung sekitar 7.594m2 terdiri dari

Gedung Administrasi, Gedung Diklat, Auditorium dan Musholla berupaya

mensinkronisasi program dan kegiatan dengan berbagai program

pemerintah di tahun 2019 khususnya yang berkenaan dengan tugas pokok

dan fungsi intansi induk (LAN) yang tercantum dalam visi misi, renstra,


TAHUN 2019

13

sasaran strategis dan berbagai kebijakan internal lainnya. Dalam

pelaksanaannya Puslatbang KHAN mendesain skema program dan kegiatan

Tahun Anggaran 2019 pada pembangunan sumber daya aparatur dan

pengembangan kajian di bidang hukum administrasi negara

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2019

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis instansi pemerintah dan dilaksanakan melalui berbagai

program dan kegiatan tahunan. Begitu juga halnya dengan Puslatbang

KHAN, perumusan rencana kinerja berpedoman pada Renstra LAN, rencana

kerja pemerintah dan berbagai kebijakan internal dan eksternal lainnya

yang bertujuan supaya adanya keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi

Puslatbang KHAN dengan iklim birokrasi administrasi pemerintahan

daerah maupun pusat.

Secara garis besar Perencanaan Kinerja pada Puslatbang KHAN

tahun anggaran 2019 memuat program, kegiatan, tujuan dan sasaran

strategis serta sumber dana yang digunakan yang selanjutnya dijabarkan

secara lebih detail dalam PerkaLAN tentang Perjanjian Kinerja.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen dan kesepakatan

bersama antara JPT Utama dan JPT Pratama beserta level dibawahnya

untuk melaksanakan poin-poin sasaran strategis, indikator kinerja dan

target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) tahun

anggaran. Sebagaimana tahun sebelumnya, Perjanjian Kinerja di lingkungan

LAN tahun 2019 ditetapkan dalam PerkaLAN Nomor 17 Tahun 2019

Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019. Dalam perjanjian

kinerja tahun 2019 ini terdapat banyak perubahan signifikan terutama

pasca restrukturisasi kelembagaan di awal Januari 2019 dan hal ini


TAHUN 2019

14

berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi di beberapa unit kerja

diantaranya Puslatbang KHAN.

Merujuk pada Renstra Puslatbang KHAN Tahun 2015-2019 yang

merupakan turunan dari Renstra LAN tahun 2015-2019, perencanaan

kinerja yang disusun dan dirumuskan di awal tahun anggaran memuat

sasaran strategis dan indikator kinerja beserta target kinerja yang hendak

dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu :

Tabel II.1

Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Puslatbang KHAN

Tahun Anggaran 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terselenggaranya tata

kelola yang baik

berbasis kinerja di

Pelatihan dan

Pengembangan dan

Kajian Hukum

Administrasi Negara

Indeks tata kelola internal

Satker LAN

88

2 Terwujudnya

peningkatan kompetensi

pegawai Aparatur Sipil

Negara

Persentase peserta pelatihan

kepemimpinan nasional dan

manajerial pegawai ASN

yang mengalami peningkatan

pengetahuan sesuai sasaran

pelatihan

90%


dasar CPNS yang mengalami

peningkatan pengetahuan

sesuai sasaran pelatihan

90%


teknis, fungsional, dan sosial

kultural yang mengalami

peningkatan pengetahuan


85%

3 Termanfaatkannya

rekomendasi kebijakan

di bidang hukum

administrasi negara

Tingkat Kemanfaatan

Rekomendasi Kebijakan

bidang Hukum Administrasi

Negara

Bermanfaat

Jumlah publikasi Jurnal

Transformasi Administrasi 2 Terbitan


TAHUN 2019

15

Pada tahun 2019 Puslatbang KHAN yang merupakan salah satu unit

kerja LAN untuk wilayah Aceh dan Sumatera serta bersifat nasional

(khususnya dalam pengkajian hukum administrasi negara) mengalokasikan

anggaran sebesar Rp.13.700.984.000,- (DIPA revisi terakhir) bersumber dari

Rupiah Murni (61,35%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 38,65%) yang

tersebar dalam 2 (dua) program utama yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

LAN dengan alokasi sebesar Rp.7.918.277.000,- yang tersebar dalam 2

(dua) kegiatan dan 9 (sembilan) output kegiatan;

2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

dengan alokasi sebesar Rp.5.782.707.000,- yang tersebar dalam 1 (satu)

kegiatan dan 6 (enam) output kegiatan.

D. Hubungan Kinerja

Sesuai dengan eksistensi Puslatbang KHAN yang merupakan salah

satu unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN melalui Sekretaris

Utama, pencapaian kinerja Puslatbang KHAN memiliki keterkaitan secara

tidak langsung dengan pencapaian kinerja LAN, dengan terlebih dahulu

dikonsolidasikan dengan kinerja kedeputian terkait dan sekretariat utama.

Hubungan kinerja Puslatbang KHAN dengan LAN dan unit kerja yang lebih

tinggi di lingkungan LAN dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel II.2

Hubungan Kinerja Puslatbang KHAN dengan LAN

dan Unit Kerja yang lebih Tinggi Tahun Anggaran 2019

Indikator Kinerja

Puslatbang KHAN

Indikator Kinerja

Kedeputian/

Sekretariat Utama

Indikator Kinerja

LAN

Indeks tata kelola internal Satker

LAN

Kualitas tata kelola

internal LAN Predikat indeks tata

kelola internal LAN



manajerial pegawai ASN yang

mengalami peningkatan pengetahuan


Persentase peserta

pelatihan yang

mengalami peningkatan

pengetahuan

Persentase peserta

pendidikan dan

pelatihan yang

mengalami

peningkatan perilaku


TAHUN 2019

16

Indikator Kinerja

Puslatbang KHAN

Indikator Kinerja

Kedeputian/

Sekretariat Utama

Indikator Kinerja

LAN

Persentase peserta pelatihan dasar

CPNS yang mengalami peningkatan

pengetahuan sesuai sasaran pelatihan

Persentase peserta pelatihan teknis,

fungsional, dan sosial kultural yang



Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi

Kebijakan bidang Hukum

Administrasi Negara

Tingkat kemanfaatan

rekomendasi hasil kajian

kebijakan

Kualitas kebijakan

publik dan sistem

kebijakan


Transformasi Administrasi

Selain hubungan kinerja secara vertikal dengan induk organisasi,

Kepala Puslatbang KHAN juga memiliki hubungan kinerja dengan level

dibawahnya yaitu Pejabat Administrator (JA) dan Pejabat Pengawas (JP)

yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.


TAHUN 2019

17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

yang dinilai secara kualitatif dan kuantitatif sebagai perwujudan

akuntabilitas kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai

dengan PerkaLAN Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama

(IKU) Tahun 2019, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator

kinerja yang ditetapkan untuk Puslatbang KHAN tahun 2019 dengan target

pencapaian bersifat kuantitatif dan kualitatif.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Hingga akhir Desember tahun 2019, target capaian kinerja

Puslatbang KHAN tercapai dengan baik dan beberapa capaian kinerja

melebihi target yang direncanakan berdasarkan hasil pengukuran yang

tercantum dalam Peraturan Kepalan LAN Nomor 17 Tahun 2019 Tentang

Indikator Kinerja Utama. Hanya terdapat 1 target (Indes Tata Kelola

Internal) yang capaiannya dibawah target dan masih perlu peningkatan.

Tabel III.1

Target dan Realisasi IKU Puslatbang KHAN Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi


kelola yang baik berbasis

kinerja di Pelatihan dan

Pengembangan dan Kajian

Hukum Administrasi

Negara

Indeks tata kelola

internal Satker LAN

8 86,82

2 Terwujudnya peningkatan

kompetensi pegawai

Aparatur Sipil Negara

Persentase peserta

pelatihan kepemimpinan

nasional dan manajerial

pegawai ASN yang


pengetahuan sesuai

sasaran pelatihan

90% 95.56%


TAHUN 2019

18


Persentase peserta

pelatihan dasar CPNS

yang mengalami

peningkatan

pengetahuan sesuai

sasaran pelatihan

90% 99.38%

Persentase peserta

pelatihan teknis,

fungsional, dan sosial


peningkatan

pengetahuan sesuai

sasaran pelatihan

85% 87.26%

3 Termanfaatkannya


bidang hukum administrasi

negara

Tingkat Kemanfaatan


bidang Hukum

Administrasi Negara

Berman-

faat

60%


Transformasi

Administrasi

2

Terbitan

2

Terbitan

Berdasarkan tabel target dan capaian kinerja Jabatan Pimpinan

Tinggi (JPT) Puslatbang KHAN diatas, dapat diuraikan lebih detail masing-

masing realisasi kinerja, cascading capaian kinerja hingga level Jabatan

Administrator (JA) dan Jabatan Pengawas (JP).

Tata kelola urusan kesekretariatan (KUS) merupakan salah satu

indikator pendukung tercapainya kinerja organisasi dan sebagai “motor

penggerak” dalam merealisasikan visi misi yang telah ditetapkan. Sesuai

PerkaLAN tentang IKU, indikator ini sangat ditentukan oleh akuntabilitas

organisasi melalui hasil penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas

dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun sebelumnya, Nilai Kinerja

Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya tata kelola yang

baik berbasis kinerja di Pelatihan

dan Pengembangan dan Kajian

Hukum Administrasi Negara

IKU 1.1


Satker LAN


TAHUN 2019

19

pelaksanaan Anggaran Satker (NKS) dan komponen PKP (Persentase

pegawai yang menerima pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun).

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang

dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana instansi

pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)-nya, serta untuk mendorong adanya peningkatan

kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi

implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi

pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan

implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (output/outcome)

instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi

SAKIP dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah

dilakukan evaluasi SAKIP oleh LAN terhadap masing-masing unit kerja di

lingkungan LAN yang bertujuan untuk mendorong capaian kinerja yang

efektif dan sebagai bahan rekomendasi serta saran perbaikan dalam

penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

KUS = (SAKIP x 0,40) + (NKS x 0,30) + (PKP x 0,30)

= (70,48 x 0,40) + (95,43 x 0,30) + (100 x 0,30)

= 86,82


TAHUN 2019

20

Dalam proses evaluasi SAKIP di level unit kerja Eselon II (JPT

Pratama), terdapat 3 (tiga) komponen penilaian SAKIP dari total 5 (lima)

komponen utama secara keseluruhan, yaitu :

a. Perencanaan Kinerja (bobot 30%)

1) Rencana Strategis (10%), meliputi pemenuhan Renstra (2%), kualitas

Renstra (5%), dan implementasi Renstra (3%)

2) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : pemenuhan RKT

(4%), kualitas RKT (10%), dan implementasi RKT (6%)

b. Pengukuran Kinerja (bobot 25%)

1) Pemenuhan Pengukuran (5%)

2) Kualitas Pengukuran (12,5%)

3) Implementasi Pengukuran (7,5%)

c. Pelaporan Kinerja (bobot 15%)

1) Pemenuhan Pelaporan (3%)

2) Kualitas Pelaporan (7,5%)

3) Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)

d. Evaluasi Internal (bobot 10%)

1) Pemenuhan Evaluasi (2%)

2) Kualitas Evaluasi (5%)

3) Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)

e. Capaian Kinerja, (bobot 20%)

1) Kinerja yang Dilaporkan (output, 5%)

2) Kinerja yang Dilaporkan (outcome, 10%)

3) Kinerja yang Dilaporkan (benchmark, 5%)

Secara garis besar, uraian hasil penilaian SAKIP Puslatbang KHAN

peridoe 2017-2018 adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen Perencanaan Kinerja untuk tahun 2018

berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebesar 11,38 atau 75,85%

dari bobot maksimal (15,00), meningkat sebanyak 2,04 poin dibandingkan

hasil penilaian tahun 2017.


TAHUN 2019

21

Tabel III.2

Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Puslatbang KHAN Tahun 2017-2018

berdasarkan Komponen Perencanaan Kinerja

No Komponen/

Sub Komponen Bobot

2017 2018

Hasil

Penilaian

%

Terhadap

Bobot

Hasil

Penilaian

%

Terhadap

Bobot

1 Perencanaan

Strategis

5 2,80 3,67 73,44

2 Perencanaan

Kinerja Tahunan

10 6,54 7,71 77,06

Jumlah 15 9,34 62,27 11,38 75,85

(Sumber: Inspektorat LAN)

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen Pengukuran Kinerja untuk tahun 2018

berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebesar 7,81 atau 62,50% dari

bobot maksimal (12,50), meningkat sebanyak 1,39 poin dibandingkan hasil

penilaian tahun 2017.

Tabel III.3



No Komponen/

Sub Komponen Bobot

2017 2018

Hasil

Penilaian

%

Terhadap

Bobot

Hasil

Penilaian

%

Terhadap

Bobot

1 Pemenuhan

Pengukuran

2,50 2,19 2,19

2 Kualitas

Pengukuran

6,25 2,94 4,06

3 Implementasi

Pengukuran

3,75 1,29 1,56

Jumlah 12,50 6,42 51,36 7,81 62,50


c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen Pelaporan Kinerja untuk tahun 2018

berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebesar 5,48 atau 73,04% dari

bobot maksimal (7,50).


TAHUN 2019

22

Tabel III.4



No Komponen/ Sub

Komponen Bobot

2017 2018

Hasil

Penilaian

%

Terhadap

Bobot

Hasil

Penilaian

%

Terhadap

Bobot

1 Pemenuhan

Pelaporan

1,50 1,03 1,13 75,00

2 Penyajian

Informasi Kinerja

3,75 3,18 2,95 78,57

3 Pemanfaatan

Informasi Kinerja

2,25 1,41 1,41 62,50

Jumlah 7,50 5,62 74,93 5,48 73,04


Dari tabel diatas terlihat hasil penilaian SAKIP untuk tahun 2018

mengalami penurunan sebanyak 0,14 poin dibandingkan hasil penilaian

tahun sebelumnya (2017). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya :

1. Masih minimnya penyajian hasil evaluasi dan analisa capaian masing-

masing IKU;

2. Belum adanya penjelasan lebih detail terkait perbandingan realisasi

capaian IKU Puslatbang KHAN dengan target jangka menengah dan

yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, Renstra LAN dan Renstra

Puslatbang KHAN;

3. Belum optimalnya pemanfaatan infomasi yang disajikan dalam laporan

kinerja terhadap peningkatan kualitas perencanaan, perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan, dan perbaikan/peningkatan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh LAN pada

tahun 2019, nilai SAKIP Puslatbang KHAN untuk tahun 2018 sebesar 70,48

(skor “BB”) dengan kategori Sangat Baik, yang berarti pencapaian

akuntabilitas kinerjanya pada Puslatbang KHAN sudah komprehensif dan

terorganisir dengan baik walaupun masih diperlukan peningkatan terhadap

beberapa aspek dari masing-masing komponen penilaian. Dilihat dari segi

angka, nilai SAKIP tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan


TAHUN 2019

23

2015 2016 2017 2018

LAN 70.76 70.27 75.10

PKP2A IV LAN 68.48 61.66 61.1 70.48

70.76 70.27

75.10

68.48

61.66 61.1

70.48

50

55

60

65

70

75

80

NIL

AI

SAK

IP

sebesar 9,38 poin dibandingkan tahun 2017 dengan nilai 61,10 (skor “B”)

dengan kategori Baik.

Gambar 3.1

Capaian Nilai SAKIP Puslatbang KHAN tahun 2015-2018

2. Nilai Kinerja Satker

Berdasarkan hasil formulasi nilai KUS yang dalam penilaiannya

menggunakan variabel nilai akhir IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran) Kementerian Keuangan untuk NKS, capaian kinerja Indeks Tata

Kelola Internal Satker LAN (KUS) Tahun 2019 belum memenuhi target yang

direncanakan. Oleh karena itu utuk meningkatkan capaian KUS periode

berikutnya dan untuk mewujudkan komitmen serta konsistensinya dalam

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, Puslatbang KHAN

perlu melakukan peningkatan terhadap beberapa komponen hasil penilaian

IKPA per 31 Desember 2019 diantaranya mengoptimalkan Pengelolaan UP

(skor 93,00) dan Data Kontrak (skor 93,00), meminimalisir Kesalahan SPM

(80,00) dan memperkecil nilai deviasi (Halaman III DIPA), skor 72,21.


TAHUN 2019

24

Gambar 3.2

Capaian Nilai IKPA Puslatbang KHAN Tahun Anggaran 2019

3. Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Memasuki era revolusi industri 4.0 saat ini dan untuk mewujudkan

birokrasi berkelas dunia, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk

mengejar ketertinggalan kompetensi aparatur sipil negara dibandingkan

dengan negara-negara maju. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Grand Desain

Pembangunan Kualitas ASN yang merupakan bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan

LAN Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi PNS,

Puslatbang KHAN merujuk pada kebijakan internal LAN mewajibkan

pemenuhan Jam Pembelajaran (JP) minimal 20 JP/tahun bagi setiap

pegawai sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.


TAHUN 2019

25

Tabel III.5

Rekapitulasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Puslatbang KHAN

Tahun Anggaran 2019

No Nama Pegawai Nama Kegiatan Jumlah

JP

1 Ir. Faizal Adriansyah,

M.Si

1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak

(Pengisian SPT Tahunan pada aplikasi e-Filling

di website www.pajak.go.id

2. Mengikuti Kegiatan Capacity Building

(Outbond) di Brastagi, Medan

3. Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Arsip

Dinamis

4. Mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion

dengan Tema: “Implementasi Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi”

5. Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pengembangan

Kompetensi ASN

42 JP

2 Said Fadhil, SIP, MM 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak



2. Mengikuti Acara Public Lecture dengan Tema

“Artificial Intelligence-Legal Reality or Science

Fiction? Civil Law, Legal Ethic and

Constitutional Question”

3. Mengikuti Sosialisasi Peraturan Lembaga

Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018

tentang Pelatihan Dasar CPNS

4. Mengikuti Pelatihan Reform Leader Academy

(RLA) Angkatan XVIII



6. Mengikuti Live Streaming Presidential Lecture

7. Mengikuti Sosialisasi Sistem Satu Data Internal

LAN





9. Mengkuti Acara Sosialisasi Peraturan Kepala

LAN Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan LAN


LAN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Kerja Sama di Lingkungan LAN

11. Mengikuti Sosialisasi Analisis Jabatan, Analisis

Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar

Kompetensi

12. Mengikuti Sosialisasi Aplikasi andalan.lan.go.id

13. Mengikuti Video Conference Sosialisasi Jabatan

Fungsional Analis Anggaran serta Jabatan

Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN

dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN

823 JP

http://www.pajak.go.id/



TAHUN 2019

26

3 Zulkarnain, S.T, M.Si 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak






3. Menghadiri Undangan Diskusi Terbatas

Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis





Dinamis

7. Informal Sharing dengan tema “Coaching,

Counseling & Mentoring Menuju Management

Talenta Era 4.0”


LAN

9. Mengikuti Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan

Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada

Akhir Tahun Anggaran 2019







11. Mengikuti Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-

nilai IPIP



Kompetensi






90 JP

4 Iwan Pujiantoro, S.Sos,

M.Si




2. Mengikuti Sosialisasi e-Learning Diklat

Penjenjangan Widyaiswara


Dinamis








Kompetensi ASN


nilai IPIP



39 JP



TAHUN 2019

27



5 drh. Ahmad Syaukani,

M.Pd

1. Mengikuti Kegiatan Coaching Capability Tahun

2019 di BPSDM Provinsi Aceh









5. Menghadiri Kegiatan Workshop Pembekalan

Pengajar Pelatihan Kepemimpinan

Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan

Pengawas

77 JP

6 Drs. Nurdin Yunus, ST,

SH, MM

1. Mengikuti Kegiatan Coaching Capability Tahun


2. Mengikuti Diskusi Publik dengan Tema

“Menakar Efektivitas Kekhususan Aceh dalam

Undang-undang Pemerintahan Aceh”






5. Mengikuti kegiatan Bedah Buku “Assesment

Center” dalam Rangka Ulang Tahun Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

6. Mengikuti Inhouse Learning Class: “Sosialisasi

Tata Naskah Dinas”










Pengawas

107 JP

7 Dra. Arfah Salwah, M.Si 1. Mengikuti Kegiatan Coaching Capability Tahun















92 JP


TAHUN 2019

28







Pengawas



Kompetensi


8 Yasniva, S.Pd,M.Si 1. Mengikuti Diskusi Publik dengan Tema



2. Mengikuti Kegiatan Knowledge Sharing dengan

Tema “Metode Perencanaan dengan Logical

Framework”











Pengawas


nilai IPIP

78 JP

9 Cut Putri Silphia

Chandra, SE.



Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN




nilai IPIP





39 JP

10 Edy Saputra, SH 1. Menghadiri Acara Forum Ilmiah dengan Tema

“Mencari Solusi terhadap Polemik

Pengangkatan PLT di 3 Lembaga Istimewa di

Aceh”



Framework”




78 JP


TAHUN 2019

29




Talenta Era 4.0”



7. Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Jurnal

Terakreditasi








nilai IPIP



Kompetensi


11 Mohd. Febrianto, S.Pd 1. Mengikuti Kegiatan Knowledge Sharing dengan


Framework”







4. Mengikuti kegiatan Inhouse Training

Penyusunan Analisis Jabatan, Analis Beban

Kerja dan Evaluasi Jabatan


Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN




nilai IPIP



Kompetensi Mengikuti Sosialisasi Aplikasi

andalan.lan.go.id

87 JP

12 Syahrul, SE 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak





Framework”




105 JP



TAHUN 2019

30


4. Mengikuti Bimtek Pengelolaan BMN





Dinamis



Talenta Era 4.0”



10. Mengikuti kegiatan Sosialisasi/Bimbingan

Teknis Pengelolaan BMN







13. Mengikuti Forum Group Discussion Manajemen

Asset LAN


nilai IPIP





13 Widya Maulina, S.Si 1. Mengikuti kegiatan Inhouse Training





Dinamis













nilai IPIP





45 JP

14 Santosa, S.IP 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak





48 JP



TAHUN 2019

31







Dinamis







15 Agus Mulia Rahmat,

A.Md

1. Menghadiri Undangan Sosialisasi Langkah-

langkah Awal Tahun Anggaran 2019 bertempat

di Gedung Keuangan Negara, Banda Aceh






4. Mengikuti kegiatan Internalisasi Pelaksanaan

Survei Penilaian Integritas Kementerian

Keuangan Tahun 2019





36 JP

16 Sayed Ahmad Zaki, ST 1. Mengikuti Pelatihan Perencanaan dengan

Metode Perencanaan dengan Logical Framework

bertempat di Ruang Seminar Anthony Reid,

ICAIOS, Komplek PPISB Universitas Syiah

Kuala











30 JP

17 Irza Aulia, A.Md 1. Menghadiri Undangan Sosialisasi Langkah-












6. Mengikuti Kegiatan Pendidikan Profesional

75 JP





TAHUN 2019

32

Berkelanjutan (PPL) untuk bendahara negara

tersertifikasi dalam rangka persiapan

implementasi jabatan fungsional di bidang

perbendaharaan










nilai IPIP





18 Riza Ofansha, ST., MT 1. Mengikuti Kegiatan Capacity Building



Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN







42 JP

19 Nurul Afrian, S.Kom 1. Mengikuti Sosialisasi Peraturan Lembaga











Talenta Era 4.0”


LAN




Terakreditasi






84 JP


TAHUN 2019

33



nilai IPIP



Kompetensi






20 Muhammad Furqan,

A.Md














Dinamis







48 JP

21 Dody Reza Pahlevi,

S.Sos







Talenta Era 4.0”


LAN








nilai IPIP



Kompetensi


48 JP

22 Henri Prianto Sinurat,

S.IP





90 JP




TAHUN 2019

34


Framework”












Talenta Era 4.0”




Terakreditasi


nilai IPIP



Kompetensi


23 Bagus Ginanjar, S.T 1. Mengikuti Live Streaming Presidential Lecture



Talenta Era 4.0”


LAN








nilai IPIP





33 JP

24 Desy Maritha, SE., MA.,

M.SE.Ak






Framework”









93 JP



TAHUN 2019

35




Talenta Era 4.0”


LAN




Terakreditasi









Kompetensi


25 Odywansa, S.E 1. Mengikuti Kegiatan Knowledge Sharing dengan


Framework”
















54 JP

26 Riza Afrandy, SE 1. Mengikuti Kegiatan Knowledge Sharing dengan


Framework”

2. Mengikuti Bimtek Pengelolaan BMN






Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN



10. Mengikuti kegiatan Sosialisasi/Bimbingan

99 JP


TAHUN 2019

36

Teknis Pengelolaan BMN








nilai IPIP





27 Said Muhibi Arham,

A.Md.









30 JP

28 Heru Syah Putra, SE,

MA















LAN


Kompetensi ASN

8. Mengikuti pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV


nilai IPIP

956 JP

29 Hilma Yuniasti, S.Hi 1. Menghadiri Acara Forum Ilmiah dengan Tema



Aceh”












72 JP




TAHUN 2019

37

Dinamis



Talenta Era 4.0”






Terakreditasi








nilai IPIP



Kompetensi


30 Ilham Khalid, SH 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak












Talenta Era 4.0”


Terakreditasi








nilai IPIP



Kompetensi


72 JP

31 Zahra Febiani, S.AP 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak







87 JP




TAHUN 2019

38











Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN











Kompetensi






32 Huzjati Elfira, ST 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak





Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN










nilai IPIP




51 JP



TAHUN 2019

39


33 Waldi Ishaq Siregar, SE,

MM






Framework”














Talenta Era 4.0”










nilai IPIP

75 JP

34 Husniati, SH 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak














Talenta Era 4.0”




Terakreditasi







78 JP




TAHUN 2019

40


nilai IPIP



Kompetensi


35 Dr. Drs. Bujang Syaifar,

M.Pd

1. Mengikuti Pelatihan Perencanaan dengan




Kuala












Talenta Era 4.0”










nilai IPIP



Kompetensi






84 JP

36 Rafika, ST 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak













Dinamis


84 JP



TAHUN 2019

41


Talenta Era 4.0”


LAN








nilai IPIP



Kompetensi


37 Syarifah Dwi Syaharina,

B.Sc















Dinamis

48 JP

38 Reni Sugati, A.Md 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak











Dinamis



Talenta Era 4.0”







54 JP

39 Rati Sumanti, S.Sos 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak




78 JP





TAHUN 2019

42


Framework”













Talenta Era 4.0”




Terakreditasi


nilai IPIP



Kompetensi


40 Dewi Irmayanti Pane,

A.Md.






Framework”







Dinamis



Talenta Era 4.0”










nilai IPIP





81 JP



TAHUN 2019

43

41 Ervina Yunita, S.Si. 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak










Talenta Era 4.0”








Terakreditasi








nilai IPIP



Kompetensi


78 JP

42 Fifi Ariani, SH 1. Mengikuti Diskusi Publik dengan Tema








Framework”











Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN

108 JP




TAHUN 2019

44










nilai IPIP



Kompetensi


43 Asridiana, S.IP., M.PA 1. Mengikuti Diskusi Publik dengan Tema























Dinamis



Talenta Era 4.0”

11. Mengikuti Pelatihan Revolusi Mental untuk

Pelayanan Publik








nilai IPIP

132 JP

44 Dahlia, SE 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak





48 JP




TAHUN 2019

45








Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN



45 Ade Riandar Putra, SE 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak






3. Menghadiri Bimtek Otomatisasi Perpustakaan

berbasis Inlislite versi 3.0



5. Mengikuti Kegiatan Inhouse Training





Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN




Terakreditasi








nilai IPIP



Kompetensi






105 JP



TAHUN 2019

46

46 Desi Marisanty Pardede,

S.Pd., M.Si






Framework”














Talenta Era 4.0”

8. Mengikuti Pelatihan Revolusi Mental untuk

Pelayanan Publik








nilai IPIP

111 JP

47 Citra Permatasari, S.IP 1. Mengikuti Diskusi Publik dengan Tema








Framework”



Dinamis



Talenta Era 4.0”










nilai IPIP


78 JP




TAHUN 2019

47


Kompetensi






48 Mirza Sahputra, SH.,

MH

1. Menghadiri Acara Forum Ilmiah dengan Tema



Aceh”











Dinamis



Talenta Era 4.0”

7. Mengikuti Acara Workshop Diseminasii Hasil

Kajian Mengenai Wali Nanggroe








nilai IPIP



Kompetensi


86 JP

49 Jul Fahmi Salim, SE.,

M.Si






Framework”









Talenta Era 4.0”



90 JP



TAHUN 2019

48


Terakreditasi


nilai IPIP



Kompetensi


50 Imam Baihaqi Lukman,

S.I.A









Framework”

4. Menghadiri Sosialisasi Perka LAN Nomor 1

Tahun 2019 tentang Honorarium dan Transport

di Lingkungan LAN

5. Mengikuti Bimtek Sireva









Talenta Era 4.0”


LAN







nilai IPIP



Kompetensi






114 JP

51 Rinaldi, S.Sos 1. Mengikuti Diskusi Publik dengan Tema









84 JP



TAHUN 2019

49



Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN










nilai IPIP



Kompetensi






52 Revita Rahim, SE 1. Mengikuti Diskusi Publik dengan Tema








Framework”








Dinamis



Talenta Era 4.0”










nilai IPIP

120 JP



TAHUN 2019

50



Kompetensi


53 Martunis, S.Sos 1. Mengikuti Diskusi Publik dengan Tema





















Talenta Era 4.0”


LAN



11. Menghadiri Undangan Sosialisasi Sistem

Aplikasi Jadwal Pimpinan








nilai IPIP





93 JP

54 Veri Mei Hafnizal, SH.,

MH













54 JP




TAHUN 2019

51

Talenta Era 4.0”




Terakreditasi








nilai IPIP



Kompetensi


55 T. Harris Junandar, SE 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak














Dinamis



Talenta Era 4.0”








nilai IPIP

69 JP

56 Zulaikha, SE 1. Mengikuti Pelatihan Perencanaan dengan




Kuala








Dinamis

96 JP




TAHUN 2019

52



Talenta Era 4.0”


LAN










nilai IPIP



Kompetensi






57 Syaulina Azmi, S.Kom 1. Mengikuti Diskusi Publik dengan Tema
















LAN



54 JP

58 Ira Yulita, S.Si., M.Si 1. Mengikuti Diskusi Publik dengan Tema








Framework”






78 JP




TAHUN 2019

53















nilai IPIP

59 M. Ikhsan, S.Pd.I 1. Mengikuti Pelatihan Perencanaan dengan




Kuala




3. Mengikuti Kegiatan Capacity Building (Outbond)

di Brastagi, Medan








7. Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis










nilai IPIP



Kompetensi






96 JP

60 Nur Aqmal, A.Md 1. Menghadiri Undangan Sosialisasi Langkah-





66 JP



TAHUN 2019

54






4. Mengikuti Kegiatan Capacity Building (Outbond)

di Brastagi, Medan




6. Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis



Talenta Era 4.0”

8. Mengikuti Kegiatan Pendidikan Profesional

Berkelanjutan (PPL) untuk bendahara negara

tersertifikasi dalam rangka persiapan

implementasi jabatan fungsional di bidang

perbendaharaan











61 Nelly Wahyuni, A.Md 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak





Framework”










6. Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan II

Tahun 2019 (511 JP)



Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN


Terakreditasi

619 JP




TAHUN 2019

55







14. Mengikuti Kegiatan Konferensi Perpustakaan

Digital Indonesia ke-12



Kompetensi






62 Riky Rachmadi, A.Mk 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak





Framework”











Tahun 2019 (511 JP)




Talenta Era 4.0”


LAN










nilai IPIP



Kompetensi





612 JP



TAHUN 2019

56


63 Sultan Fairuzy

Ramadhan, A.Md






Framework”











Tahun 2019 (511 JP)



Dinamis



Talenta Era 4.0”


LAN










nilai IPIP



Kompetensi






619 JP

64 dr. Mufqi Fitra 1. Mengikuti Acara Sosialisasi Pelaporan Pajak





Framework”







607 JP




TAHUN 2019

57

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Puslatbang

KHAN telah memenuhi target capaian pemenuhan minimal 20 JP/tahun

sebesar 100%, dalam artian seluruh pegawai Puslatbang KHAN telah

mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi baik jalur klasikal

maupun non-klasikal. Namun demikian, kebijakan internal berkenaan

dengan proyeksi kebutuhan pengembangan kompetensi dan jumlah alokasi

anggaran yang masih tergolong minim belum mampu mengakomodir

kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai secara maksimal terutama

melalui jalur klasikal yang diselenggarakan di daerah maupun di luar

daerah.




6. Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Tahun 2019 (511 JP)




Talenta Era 4.0”


LAN








nilai IPIP



Kompetensi







TAHUN 2019

58

Tabel III.6

Target dan Realisasi Indikator Kinerja JA dan JP

Indeks Tata Kelola Internal Urusan Kesekretariatan Tahun Anggaran 2019

IK-JA

(Kabag.

Adminis-

trasi)

T R

IK-JP

(Kasubbag

PerKeu)

T R

IK-JP

(Kasubbag

Umum dan

SDM)

T R

Indeks

tata kelola

internal

Satker

LAN

88 86,82 Rata-rata

persentase

konsistensi

perencanaan dan

realisasi

anggaran

96% 100,59% Persentase

pegawai yang

menerima

pengembanga

n kompetensi

minimal 20

jp/tahun

85% 100%

Realisasi

anggaran

95% 97,69% Persentase

kepuasan atas

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

kerja

75% 89,48%

Selain pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai, Puslatbang

KHAN juga melakukan survey internal terhadap pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana kerja bagi pegawai dengan realisasi sebesar 89,48%.

Indikator kinerja level JP ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan sarana

dan prasarana dalam mendukung rutinitas pekerjaan selaku supporting unit

organisasi dan sebagai bahan rekomendasi perencanaan kebutuhan sarana

dan prasarana di periode tahun anggaran berikutnya melalui sumber

pendanaan Rupiah Murni (RM) maupun sisa alokasi penggunaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan pelatihan dan

pengembangan aparatur.

4. Evaluasi Kinerja Anggaran

Evaluasi kinerja anggaran merupakan proses untuk melakukan

pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran

berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi

dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran yang bertujuan untuk :

a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari anggaran pemerintah;

b. Sebagai “early warning” capaian kinerja anggaran tahun berjalan;


TAHUN 2019

59

c. Sebagai feedback anggaran di tahun mendatang, bahwa proses

perencanaan anggaran pemerintah diajukan menggunakan hasil monev;

dan

d. Bahan pertimbangan penetapan/kebijakan alokasi anggaran, dan

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-

K/L).

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 Tanggal 29

Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Aggaran atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

berfungsi sebagai :

a. Akuntabilitas (proving); pembuktian dan pertanggungjawaban atas

penggunaan anggaran;

b. Peningkatan Kualitas (improving); mempelajari faktor-faktor yang

menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA K/L sebelumnya

sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Perhitungan nilai kinerja pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

dilakukan dengan menghitung Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dan

Nilai Kinerja atas Aspek Manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing

aspek yang berkaitan, seperti pada tabel berikut :

Tabel III.6

Bobot Penilaian Kinerja atas Aspek dan Aspek Manfaat

Berdasarkan kedua aspek penilaian kinerja diatas dan formulasi

perhitungan terhadap masing-masing komponen penilaian, Nilai Kinerja

Puslatbang KHAN tahun anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

No Nilai Kinerja Bobot (%)

1 Aspek Implementasi 33,30

a. Penyerapan Anggaran 9,70

b. Konsistensi 18,20

c. Capaian Keluaran (output) Kegiatan 43,50

d. Efisiensi 14,33

2 Aspek Manfaat 66,70

Capaian Sasaran Kegiatan


TAHUN 2019

60

A. Aspek Implementasi

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah evaluasi

kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja

mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau

program dan pencapaian keluarannya.

1. Penyerapan Anggaran

Persentase Penyerapan Anggaran (P) diukur melalui perbandingan

akumulasi Realisasi Anggaran (RA) dengan akumulasi Pagu Anggaran (PA)

yang merupakan Rencana Penarikan dan Pelaksanaan Anggaran (RPPA) per

bulan. Penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.13.385.926.979,- atau

97,70% dari total anggaran sebesar Rp.13.700.984.000,- dengan variabel

pengukuran sebagai berikut :

𝑷 =𝑹𝑨

𝑷𝑨 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

P = Penyerapan anggaran

RA = Realisasi Anggaran

PA = Perencanaan Anggaran

maka didapat :

𝑷 =𝟏𝟑. 𝟑𝟖𝟓. 𝟎𝟑𝟏. 𝟔𝟗𝟔

𝟏𝟑. 𝟕𝟎𝟎. 𝟗𝟖𝟒. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

= 𝟗𝟕, 𝟔𝟗 %

Dari hasil formulasi diatas, terdapat sisa anggaran sebesar

Rp.315.952.304,- yang bersumber dari RM dan PNBP yaitu Pelatihan

Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang tidak mencapai target

penerimaan jumlah peserta sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp.128.609.250,-

dan Pengelolaan Sewa Gedung (sarana prasarana) yang tidak mencapai

target penerimaan sebesar Rp.81.300.000,- serta sisa belanja kegiatan

lainnya. Apabila dieliminasi dari jumlah total sisa anggaran, maka jumlah

keseluruhan anggaran yang bersumber dari RM dan PNBP yang tidak

terealisasi sebesar Rp.105.147.771,- atau 0,78% dari total anggaran

dikurangi penerimaan PNBP yang tidak mencapai target.


TAHUN 2019

61

Tabel III.7

Persentase Penyerapan Anggaran Dibandingkan Perencanaan Anggaran

per Bulan Tahun 2019

No Bulan Pagu Anggaran

(PA) Realisasi (RA) %

1 Januari 277.060.000 277.059.380 100,00

2 Februari 424.972.000 469.031.056 110,37

3 Maret 594.647.000 550.586.434 100,00

4 April 867.054.000 900.926.744 92,59

5 Mei 1.325.777.000 1.526.342.038 103,91

6 Juni 1.010.209.000 664.662.401 115,13

7 Juli 1.786.786.000 1.759.223.382 65,79

8 Agustus 1.476.448.000 1.513.698.846 102,52

9 September 1.124.068.000 1.114.371.322 99,14

10 Oktober 1.083.462.000 1.802.341.604 166,35

11 November 1.719.236.000 889.796.152 51,76

12 Desember 2.011.265.000 1.916.992.337 95,31

Total 13.700.984.000 13.385.031.696

(sumber: DIPA revisi ke-5 dan Monev Subbag Perencanaan dan Keuangan Puslatbang KHAN)

2. Konsistensi

Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan atau evaluasi. Tingkatan konsistensi dalam mengakomodir

kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan prioritas lainnya tercermin dalam

konsistensi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisasi Anggaran

(RA). Pengukuran konsistensi (K) antara perencanaan dan realisasi

anggaran berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran

setiap bulan, yaitu dengan membandingkan antara akumulasi RPPA

bulanan dengan Jumlah bulan (n).

K = Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK = Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan i

RPDK = Rencana Penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n = Jumlah bulan

𝑲 =∑ (

𝑅𝑃𝐷𝐾𝑛 − (𝑅𝑃𝐷𝐾𝑛 − 𝑅𝐴𝐾𝑛) 𝑥 100%𝑅𝑃𝐷𝐾𝑛

𝑛𝑖=1

𝑛


TAHUN 2019

62

Tabel III.8

Persentase Konsistensi berdasarkan RPD DIPA Revisi ke-5 (akhir)

Tahun Anggaran 2019

Periode

Rencana

Penarikan

Dana (RPD)

RPD

Kumulatif

(RPDk)

Realisasi

Anggaran

(RA)

Realisasi

Anggaran

Kumulatif

(RAk)

Konsis-

tensi per

Bulan

Januari 277.060.000 277.060.000 277.059.380 277.059.380 100,00%

Februari 424.972.000 702.032.000 469.031.056 746.090.436 106,28%

Maret 594.647.000 1.296.679.000 550.586.434 1.296.676.870 100,00%

April 867.054.000 2.163.733.000 900.926.744 2.197.603.614 98,43%

Mei 1.325.777.000 3.489.510.000 1.526.342.038 3.723.945.652 93,28%

Juni 1.010.209.000 4.499.719.000 664.662.401 4.388.608.053 102,47%

Juli 1.786.786.000 6.286.505.000 1.759.223.382 6.147.831.435 102,21%

Agustus 1.476.448.000 7.762.953.000 1.513.698.846 7.661.530.281 101,31%

September 1.124.068.000 8.887.021.000 1.114.371.322 8.775.901.603 101,25%

Oktober 1.083.462.000 9.970.483.000 1.802.341.604 10.578.243.207 106,10%

November 1.719.236.000 11.689.719.000 889.796.152 11.468.039.359 98,10%

Desember 2.011.265.000 13.700.984.000 1.916.992.337 13.385.031.696 97,69%

Dari tabel diatas terlihat hasil perhitungan nilai Konsistensi per

bulan dan dilakukan penjumlahan rata-rata selama 1 (satu) tahun anggaran,

sehingga didapat nilai rata-rata Konsistensi sebesar :

K = (100% + 106,28% + 100% + 98,43% + 93,28% + 102,47% + 102,21% + 101,31%

+ 101,25% + 106,10% + 98,10% + 97,69%) / 12

= 100,59%

Persentase deviasi bulanan menunjukkan angka yang cukup siginifikan pada

triwulan II dan triwulan IV yang dipengaruhi oleh proses revisi anggaran

pada Kanwil DJPB Wilayah Aceh (pemutakhiran data revisi POK) dan revisi

anggaran pada DJA Kemenkeu, dimana selama proses revisi anggaran

tersebut mengalami kendala dalam mensikronisasi antara rencana

penarikan dana (RPD) yang telah diinput dalam DIPA sebelumnya dengan

realisasi anggaran (RA) yang mesti dilaksanakan tepat waktu.


TAHUN 2019

63

3. Capaian Keluaran

Pengukuran Capaian Keluaran (Output) kegiatan dilakukan dengan

menghitung rata-rata ukur secara geometrik dari perkalian antara

perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur

secara geometrik, dengan rumus sebagai berikut :

CKK = Capaian keluaran (output) kegiatan

RVK = Realisasi volume keluaran (output) kegiatan

TVK = Target volume keluaran (outout) kegiatan

m = Jumlah keluaran (output) kegiatan

n = Jumlah indikator keluaran (output) keluaran

Tabel III.9

Capaian Keluaran (output) Kegiatan Tahun Anggaran 2019

No Kode Output

Volume Indikator output kegiatan (IKK))

n TVK RVK IKK Target IKK

Realisasi

IKK

1 3583.955

Layanan

Manajemen

Keuangan

1 1 Jumlah Layanan

Manajemen Keuangan

1 1 1

2 3583.956

Layanan

Manajemen

BMN

1 1 Jumlah Layanan

Manajemen BMN

1 1 1

3 3583.994

Layanan

Perkantoran

1 1 Jumlah Layanan

Perkantoran

2

Realisasi pembayaran

Gaji dan Tunjangan

3.749.802.000 3.737.355.852

Realisasi penyediaan

Layanan Operasional

dan Pemeliharaan

Kantor

3.369.207.000 3.367.254.642

4 4160.952

Layanan

Perencanaan

1 1 Jumlah Layanan

Perencanaan

1 1 1

5 4160.953

Layanan

Pemantauan

dan Evaluasi

1 1 Jumlah Layanan

Pemantauan dan

Evaluasi

1 1 1

6 4160.954

Layanan

Manjemen

SDM

1 1 Jumlah Layanan

Manajemen SDM

1 1 1

CKK = ∏ (𝑚𝑖=1 (

𝑅𝑉𝐾 𝑘𝑒 𝑖

𝑇𝑉𝐾 𝑘𝑒 𝑖 𝑥 ∏ 𝑛

𝑗=1𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖)

1

𝑛 )

1

𝑚 ) x 100%


TAHUN 2019

64

No Kode Output

Volume Indikator output kegiatan (IKK))

n TVK RVK IKK Target IKK

Realisasi

IKK

7 4160.955

Layanan

Manajemen

Keuangan

1 1 Jumlah Layanan

Manajemen Keuangan

1 1 1

8 4160.956

Layanan

Manjemen

BMN

1 1 Jumlah Layanan

Manajemen BMN

1 1 1

9 4160.958

Layanan

Humas

1 1 Jumlah Layanan

Humas

1 1 1

10 4160.962

Layanan

Umum

1 1 Jumlah Layanan

Umum

1 1 1

11 4174.001

Pelatihan

Kepemimpinan

180 175 Jumlah Lulusan PKN

II

54 55 3

Jumlah Lulusan PKA

(2 kelas)

72 80

Jumlah Lulusan PKP 36 40

12 4174.002

Pelatihan

Revolusi

Mental

100 100 Jumlah Lulusan

Pelatihan Revolusi

Mental (4 kelas)

90 100 1

13 4174.003

Pelatihan

Teknis dan

Fungsional

6 4 Penyelenggaraan

Pelatihan Teknis dan

Fungsional (MOT

kelas B, TOC kelas A,

WI Berjenjang Tk.

Menengah, dan

Workshop e-Learning)

4 4 1

14 4174.004

Pelatihan

Dasar CPNS

160 160 Jumlah Lulusan

Pelatihan Dasar

CPNS (4 kelas)

144 160 1

15 4174.005

Rekomendasi

Kebijakan di

Bidang HAN

2 1 Jumlah Rekomendasi

Kebijakan di Bidang

HAN

2 1 1

16 4174.007

Jurnal

Transformasi

Administrasi

2 2 Jurnal Transformasi

Administrasi (2 edisi)

2 2 2

Tabel diatas menjelaskan Capaian Keluaran (ouput) Kegiatan, Target

dan Realisasi Volume, Indikator Keluaran (output) Kegiatan, Target dan

Realisasi dari Indikator Keluaran selama Tahun Anggaran 2019, sehingga

dapat diformulasikan sebagai berikut :


TAHUN 2019

65

CKK = ((1/1 x (1)1/1) x (1/1 x (1)1/1) x (1/1 x (1)1/2) x (1/1 x (1)1/1) x (1/1 x (1)1/1

x (1/1 x (1)1/1 x (1/1 x (1)1/1 x (1/1 x (1)1/1 x (1/1 x (1)1/1 x (1/1 x (1)1/1

x (175/180 x (1,02 x 1,11 x 1,11)1/3 x (100/100 x (1,11)1/1 x (4/6 x (1)1/1

x (160/160 x (1,11)1/1 x (1/2 x (0,50)1/1 x (2/2 x (1)1/2))1/16 x 100%

= ((1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1,05 x 1,11 x 0,67 x 1,11

x 0,25 x 1)1/16) x 100%

= 90,85%

Berdasarkan hasil perhitungan Capaian Keluaran Kegiatan (CKK)

diatas, didapat hasil sebesar 90,85%. Nilai CKK ini menurun dari tahun

sebelumnya dikarenakan terdapat beberapa realisasi output kegiatan tidak

memenuhi target yang direncanakan, diantaranya :

1. Realisasi jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II

sebanyak 55 peserta dari 60 peserta yang direncanakan;

2. Realisasi penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 4 kali

penyelenggaraan dari 6 penyelenggaraan yang direncanakan. Hal ini

karena adanya realokasi anggaran untuk memenuhi capaian pelaksanaan

kegiatan lain di Bidang Pelatihan dan Pengembangan di akhir tahun

anggaran;

3. Realisasi jumlah rekomendasi Kebijakan di bidang Hukum Administrasi

Negara sebanyak 1 rekomendasi kebijakan berupa buku hasil kajian,

sedangkan kegiatan advokasi yang direncanakan semula ditiadakan dan

keseluruhan dananya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan

kajian.

4. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menjumlahkan selisih antara

perkalian Pagu Anggaran Keluaran (PAK) dan Capaian Keluaran (CK)

dengan Realisasi Anggaran Keluaran (RAK) dibandingkan dengan

penjumlahan dari perkalian Pagu Aanggaran Keluaran (PAK) dan Capaian

Keluaran (CK). Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :


TAHUN 2019

66

E = Efisiensi

PAKi = Pagu anggaran keluaran i

RAKi = Realisasi anggaran keluaran i

CKi = Capaian keluaran i

Tabel III.10

Matriks Perhitungan Efisiensi Tahun Anggaran 2019

No Keluaran Kegiatan CKK

Anggaran

PAKi*CKi (PAKi*Cki)-

RAKi Pagu (PAK) Realisasi (RAK)

1 3583.955 Layanan

Manajemen Keuangan

1,00 38.278.000 38.277.600 38.278.000 400

2 3583.956 Layanan

Manajemen BMN

1,00 900.000 900.000 900.000 -

3 3583.994 Layanan

Perkantoran

1,00 7.119.009.000 7.103.715.211 7.105.125.155 1.409.944

4 4160.952 Layanan

Perencanaan

1,00 49.614.000 49.613.000 49.614.000 1.000

5 4160.953 Layanan

Pemantauan dan

Evaluasi

1,00 58.512.000 57.567.600 58.512.000 944.400

6 4160.954 Layanan

Manjemen SDM

1,00 213.424.000 213.105.492 213.424.000 318.508

7 4160.955 Layanan

Manajemen Keuangan

1,00 54.265.000 54.252.092 54.265.000 12.908

8 4160.956 Layanan

Manjemen BMN

1,00 302.120.000 248.125.080 302.120.000 53.994.920

9 4160.958 Layanan

Humas

1,00 46.907.000 46.905.200 46.907.000 1.800

10 4160.962 Layanan

Umum

1,00 35.248.000 35.247.300 35.248.000 700

11 4174.001 Pelatihan

Kepemimpinan

1,05 3.735.631.000 3.537.170.146 3.920.042.882 382.872.736


Revolusi Mental

1,11 200.000.000 184.844.800 222.222.222 37.377.422


Teknis dan Fungsional

0,67 194.000.000 183.858.075 129.333.333 (54.524.742)


Dasar CPNS

1,11 1.264.256.000 1.243.692.900 1.404.728.889 161.035.989

15 4174.005 Rekomendasi

Kebijakan di Bidang

HAN

0,25 328.820.000 328.818.900 82.205.000 (246.613.900)

16 4174.007 Jurnal

Transformasi

Administrasi

1,00 60.000.000 58.938.300 60.000.000 1.061.700

Jumlah

13.700.984.000 13.385.031.696 13.722.925.482 337.893.385

𝑬 = ∑ ((𝑃𝐴𝐾𝑖 𝑥 𝐶𝐾𝑖) − 𝑅𝐴𝐾𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑃𝐴𝐾𝑖 𝑥 𝐶𝐾𝑖)𝑛𝑖=1

𝑥 100%


TAHUN 2019

67

Dari penjabaran Capaian Keluaran Kegiatan, Pagu Anggaran dan

Realisasi Anggaran Keluaran pada tabel diatas, maka dilakukan

perhitungan nilai Efisiensi sebagai berikut :

E = (337.893.385)/(13.722.925.482) x 100%

= 2,46%

Sedangkan Nilai Efisiensi (NE) merupakan rata-rata efisiensi untuk setiap

jenis keluaran, dengan rumus sebagai berikut :

𝑵𝑬 = 𝟓𝟎% + (𝐄

𝟐𝟎 𝒙 𝟓𝟎)

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal

yang di capai K/L dalam formula efisiensi sebesar ‐20% dan nilai

maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi

skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai

dengan 100%, sehingga didapat nilai efisiensi :

NE = 50% + ((E/20) x 50%)

= 56,16%

Jika efisiensi yang diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan

dalam perhitungan Nilai Kinerja (NK) adalah nilai skala maksimal (100%)

dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang

digunakan dalam perhitungan Nilai Kinerja adalah nilai skala minimal (0%).

Berdasarkan hasil perhitungan beberapa komponen capaian kinerja

diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai Kinerja atas Aspek

Implementasi (NKI) dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil

pengukuran setiap variable Aspek Implementasi dengan bobot masing-

masing variabel pada satuan kerja, dengan rumus :


TAHUN 2019

68

NKI = (P x Wp) + (K x Wk) + (CKK x Wck) + (NE x WE)

NKI = Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

P = Penyerapan Anggaran

Wp = Bobot penyerapan anggaran

K = Konsistensi

Wk = Bobot konsistensi

CKK = Capaian Keluaran (output) Kegiatan

Wck = Bobot capaian keluaran (output) kegiatan

NE = Nilai Efisiensi

WE = Bobot efisiensi

Sehingga hasil penilaian NKI sebagai berikut :

B. Aspek Manfaat

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat adalah evaluasi

kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja

mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai

penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program kementerian/

lembaga negara. Evaluasi kinerja anggaran atas Aspek Manfaat ini

dilakukan dengan mengukur variabel-variabel yang salah satunya adalah

Capaian Sasaran Strategis (CSS) dengan cara membandingkan antara

Capaian Indikator Sasaran Strategis dengan Target Indikator Sasaran

Strategis yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui

Perjanjian Kinerja, dengan rumus sebagai berikut :

CSS = Capaian Sasaran Strategis

n = Jumlah sasaran strategis

m = Jumlah indikator sasaran strategis

NKI = (97,69% x 9,70%) + (100,59% x 18,20%) + (90,85% x 43,50%)

+ (56,16% X 28,60%)

= 9,48% + 18,31% + 39,52% + 16,06%

= 83,36%

CSS = ∏ (( ∏𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑠 𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑠 𝑖) 1

𝑛 ) 1

𝑚

𝑚𝑖=1 )) 𝑥 100%𝑚

𝑖=1


TAHUN 2019

69

Tabel III.11

Target dan Realisasi Indikator Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis

Tahun Anggaran 2019



kelola yang baik berbasis

kinerja di Pelatihan dan

Pengembangan dan Kajian

Hukum Administrasi

Negara

Indeks tata kelola

internal Satker LAN

88 86,82

2 Terwujudnya peningkatan

kompetensi pegawai


Persentase peserta


nasional dan manajerial

pegawai ASN yang


pengetahuan sesuai

sasaran pelatihan

90% 95.56%

Persentase peserta


yang mengalami

peningkatan

pengetahuan sesuai

sasaran pelatihan

90% 99.38%

Persentase peserta

pelatihan teknis,



peningkatan

pengetahuan sesuai

sasaran pelatihan

85% 87.26%

3 Termanfaatkannya


bidang hukum administrasi

negara

Tingkat Kemanfaatan


bidang Hukum

Administrasi Negara

Berman-

faat

Bermanfa

-at


Transformasi

Administrasi

2

Terbitan

2

Terbitan

Dari tabel diatas dilakukan perhitungan evaluasi kinerja atas Aspek

Manfaat dengan hasil sebagai berikut :

CSS = ((86,82/88,00)1/1 x (0,96/0,90 x 0,99/0,90 x 0,87/0,85)1/3 x (0,60/0,60

x 2,00/2,00)1/2)1/3) x 100%

= 101,62%


TAHUN 2019

70

Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dan

Nilai Kinerja atas Aspek Manfaat, didapat hasil perhitungan Nilai Kinerja

(NK) dengan formulasi sebagai berikut :

NK = (NKI x WI) + (CSS x WM)

= (83,36% x 33,30%) + (101,62% x 66,7%)

= 27,76% + 67,78%

= 95,54%

NK = Nilai Kinerja

WI = Bobot nilai kinerja atas Aspek Implementasi (33,30%)

WM = Bobot nilai kinerja atas Aspek Manfaat (66,70%)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Kinerja Puslatbang KHAN

Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan yang tiddak begitu signifikan

yaitu sebesar 0,13% dibandingkan tahun 2018 (95,41%), dengan kategori

“Sangat Baik” (90% > NK < 100%).

IK 2.1 ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana upaya Puslatbang

KHAN dalam meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan terutama

pelatihan kepemimpinan dan manajerial sesuai sasaran pelatihan dengan

menggunakan standar kelulusan (persentase peserta yang lulus

dibandingkan jumlah peserta) sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor

17 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama.

Sebagai salah satu representasi LAN dalam peningkatan kapasitas

aparatur negara khususnya di daerah melalui program pelatihan dan

pengembangan meliputi pelatihan kepemimpinan dan manajerial yang

bertujuan membentuk sosok pemimpin perubahan yang berkompeten dan

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai


IK 2.1 Persentase peserta pelatihan kepemimpinan

nasional dan manajerial pegawai ASN yang

mengalami peningkatan pengetahuan sesuai

sasaran pelatihan


TAHUN 2019

71

memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta

berdedikasi tinggi dalam mempercepat tercapainya visi dan misi instansi

dan pemerintah sesuai dengan tingkatan geografisnya masing-masing serta

mampu mengatasi berbagai permasalahan dan beradaptasi dengan isu-isu

strategis nasional dalam periode waktu tertentu.

Pada tahun 2019 Puslatbang KHAN telah menyelenggarakan 3 (tiga)

tingkatan pelatihan kepemimpinan dan manajerial yaitu :

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II; jumlah peserta

sebanyak 55 orang dengan kualifikasi kelulusan masing-masing 9 orang

“Sangat Memuaskan”, 43 orang “Memuaskan” dan 3 orang kategori

“baik”.

2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA); terdiri dari Kelas A dan

B, dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 40 orang. Kualifikasi

kelulusan 19 orang “Sangat Memuaskan”, 55 orang “Memuaskan” dan

6 orang “Cukup Memuaskan”.

3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP); jumlah peserta sebanyak 40

orang dengan kualifikasi kelulusan 6 orang “Sangat Memuaskan”, 28

orang “Memuaskan”, 5 orang “Cukup Memuaskan”, dan 1 orang

dinyatakan “Tidak Lulus”.

Untuk mewujudkan karakter pemimpin yang inovatif, setiap peserta

pelatihan kepemimpinan dan manajerial ini diwajibkan membuat inovasi

(proyek perubahan) sesuai dengan kebutuhan instansi asal atau daerahnya

masing-masing dan dapat mengimplementasi proyek perubahan tersebut

dalam jangka waktu minimal 2 (dua) bulan semasa off-campus. Selain itu,

dalam pelaksanaan pelatihan ini juga dialokasikan anggaran untuk kegiatan

studi banding berupa Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dan

benchmarking visits dalam negeri dengan lokus yang berbeda-beda mulai

dari kawasan terpencil hingga daerah yang sudah berkembang tatanan

pemerintahannya, yang bertujuan untuk mengubah mindset dan paradigma

berfikir para pemimpin dan calon pemimpin ke arah yang lebih baik dan

inovatif. Berikut adalah nama-nama lokus/daerah yang dikunjungi selama

kegiatan tersebut :


TAHUN 2019

72

1. VKN Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II bertempat di

Kabupaten Purwakarta, Bogor, Tangerang dan Cilacap;

2. Benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Administrator kelas A

bertempat di Kota Padang dan Binjai, sedangkan kelas B di Kota Binjai

dan Pekanbaru;

3. Benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bertempat di

Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun target dan capaian kinerja JA dan JP bidang Pelatihan dan

Pengembangan yang merupakan turunan indikator kinerja JPT selain

mengukur tingkat kelulusan peserta juga memprioritaskan pada feedback

atau tingkat reaksi peserta pasca pelatihan yang diukur melalui survey atau

kuestioner dengan capaian sebagai berikut :

Tabel III.12


Tahun Anggaran 2019

Indikator

Kinerja JA Target Realisasi Indikator

Kinerja JP Target Realisasi

Jumlah lulusan pelatihan kepemimpinan dan manajerial pegawai ASN

152 174 Tingkat reaksi

peserta pelatihan

kepemimpinan dan

manajerial

pegawai ASN

95% 88%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja level

JA telah memenuhi target yang direncanakan dan hal ini berdampak positif

bagi pemerintahan daerah maupun pusat untuk menjalin hubungan

kerjasama yang lebih baik dengan Puslatbang KHAN dalam

mengikutsertakan aparatur pemerintahannya untuk mengikuti kegiatan

pelatihan kepemimpinan dan manajerial pada periode tahun anggaran

berikutnya, sedangkan capaian kinerja level JP belum memenuhi target

kinerja yang ditetapkan.


TAHUN 2019

73

Berbeda halnya dengan perjanjian kinerja tahun 2018 yang tidak

mencantumkan target persentase dan instrumen penilaian bagi

penyelenggaran Pelatihan Dasar CPNS, dalam Peraturan Kepala LAN

Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama telah dirumuskan

target kinerja beserta instrumen pengukuran yang bertujuan untuk

memetakan sejauhmana para peserta pelatihan dasar mengalami

peningkatan pengetahuan pasca pelatihan dengan menggunakan standar

kelulusan (persentase peserta yang lulus dibandingkan jumlah peserta).

Pada tahun 2019 Puslatbang KHAN telah menyelenggarakan

Pelatihan Dasar bagi CPNS Golongan III sebanyak 4 kelas masing-masing

160 peserta dengan tingkat kelulusan 8 orang “Sangat Memuaskan”, 148

orang “Memuaskan” dan 3 orang “Cukup Memuaskan”. Di akhir

penyelenggaran pelatihan dasar secara on-off ini, setiap peserta diwajibkan

menyusun Laporan Aktualisasi yang bertujuan untuk memupuk bakat,

minat dan pemikiran inovatif serta ide-ide kreatif yang nantinya dapat

diterapkan di instansi asal peserta.

Selain target dan capaian kinerja level JPT, program pelatihan dasar

ini juga menginisiasi Pejabat Administrator dan Pengawas untuk

mewujudkan target dan realisasi kinerja yang memiliki karakteristik yang

sama dengan target pelatihan kepemimpinan dan manajerial.

Tabel III.13


Tahun Anggaran 2019

Indikator



Jumlah lulusan

pelatihan dasar

CPNS

116 159 Tingkat reaksi

peserta pelatihan

dasar CPNS

95% 86%

IK 2.2 Persentase peserta pelatihan dasar CPNS yang

mengalami peningkatan pengetahuan sesuai

sasaran pelatihan


TAHUN 2019

74

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi dari indikator kinerja

level JA pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS melampaui target

yang ditetapkan karena adanya revisi target PNBP kegiatan tersebut pada

triwulan I, sedangkan capaian kinerja level JP belum memenuhi target yang

direncanakan.

Indikator kinerja 2.3 ini mendeskripsikan salah satu agenda prioritas

nasional yang diamanatkan kepada LAN untuk menyelenggarakan pelatihan

teknis berupa pelatihan Revolusi Mental dan pelatihan teknis dan fungsional

berbasis e-learning (sistem pembelajaran dalam jaringan/daring) yang

bertujuan untuk meminimalisir biaya pelatihan dan sebagai upaya

menjawab tantangan global menghadapi reformasi birokrasi 4.0.

Pelatihan revolusi mental bertujuan untuk mewujudkan sosok ASN

yang memiliki cara pandang, cara pikir, dan cara kerja yang berlandaskan

integritas, etos kerja dan gotong royong dalam memberikan pelayanan publik

sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016

tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dengan dilaksanakannya

pelatihan ini diharapkan kewajiban negara dalam memberikan pelayanan

74ublic (agent) yang berkualitas kepada rakyat sebagai penerima manfaat

(principle) dapat terlaksana dengan baik dan mampu mewujudkan sasaran

yang telah dirumuskan, diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ASN dalam pelayanan

publik;

2. Peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak

Hukum;

3. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif

(e-government);

4. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based

management system) Aparatur Sipil Negara;

IK 2.3 Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional,

dan sosial kultural yang mengalami peningkatan

pengetahuan sesuai sasaran pelatihan


TAHUN 2019

75

5. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan,

akuntabel, dan responsif;

6. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);

7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);

8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang

pelayanan publik;

9. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi;

10. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik;

dan/atau

11. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan

pimpinan.

Tabel III.14


Bidang Pelatihan dan Pengembangan Tahun Anggaran 2019

Indikator



Jumlah lulusan

pelatihan Revolusi

Mental untuk

Pelayanan Publik

90

lulusan

100

lulusan

Tingkat reaksi

peserta pelatihan

teknis,

fungsional, dan

sosial kultural

90% 91%

Jumlah penyeleng-

garaan pelatihan

teknis, fungsional,

dan sosial kultural

6

penyeleng-

garaan

4

penyeleng-

garaan

Pada tahun 2019 telah diselenggarakan Pelatihan Revolusi Mental

sebanyak 4 kelas dengan jumlah masing-masing 25 (dua puluh lima) peserta,

dan berdasarkan hasil evaluasi akhir (post-test) dinyatakan semua peserta

lulus dengan baik. Lain halnya dengan pelatihan berbasis e-learning

Management of Training (MOT) dan Training Officer Course (TOC) yang

semula direncanakan masing-masing 2 kelas menjadi 1 kelas (MOT kelas B

dan TOC kelas A) dikarenakan adanya realokasi anggaran dari kegiatan

tersebut untuk menutupi kekurangan sumber pendanaan pelaksanaan

kegiatan lainnya pada bidang Pelatihan dan Pengembangan yang dilakukan

pada triwulan III. Secara keseluruhan capaian kinerja level JA dan JP


TAHUN 2019

76

memenuhi target yang direncanakan walaupun terdapat realisasi

penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional dan sosial kultural dibawah

target dan hal ini bersifat kondisional dan prioritas.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab pendahuluan Laporan Kinerja

ini, sejak tahun 2019 pasca disahkannya Peraturan LAN Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara,

pelaksanaan kegiatan kajian rekomendasi kebijakan pada Puslatbang KHAN

lebih memfokuskan pada isu-isu terkait hukum administrasi negara. Hal ini

berdampak positif bagi eksistensi Puslatbang KHAN di daerah maupun di

tingkat nasional dalam upaya pembaharuan dan pengembangan tatanan

hukum di bidang administrasi negara, sehingga diharapkan dengan adanya

pendelegasian wewenang khusus oleh LAN dalam bidang tersebut,

diharapkan adanya perbaikan secara birokratif terhadap aspek penegakan

hukum di bidang administrasi negara menjadi lebih baik dan akuntabel.

Pada tahun 2019 Puslatbang KHAN telah mengalokasikan

pendanaan untuk melaksanakaan kegiatan kajian rekomendasi kebijakan

dengan judul “Impelementasi UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi”. Hingga saat ini capaian

pelaksanaan kajian tersebut telah memasuki tahap publikasi “policy brief”

dan buku kajian di media elektronik internal serta pelaksanaan seminar

hasil kajian.

Sasaran Strategis 3 Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di

bidang hukum administrasi negara

IK 3.1 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan

bidang Hukum Administrasi Negara


TAHUN 2019

77

Tabel III.15

Target dan Realisasi Indikator Kinerja JA

Bidang Kajian Hukum Administrasi Negara Tahun Anggaran 2019

Indikator Kinerja JA Target Realisasi

Jumlah rekomendasi

kebijakan di bidang hukum

administrasi negara

1 rekomendasi

kebijakan

1 rekomendasi

kebijakan

Sesuai dengan mekanisme pengukuran capaian kinerja hasil kajian

yang tercantum dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Pengukuruan Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga

Administrasi Negara, progress tahapan hasil kajian telah memenuhi target

yang direncanakan yaitu “Bermanfaat” (skala 1,2 dari interval 1,00 – 1,99)

atau 60%, dengan uraian sebagai berikut :

Hasil kajian didiskusikan/diseminarkan di tingkat instansional,

Nasional, dan Internasional.

Kategori:

0 = Tidak didiskusikan/seminarkan sama sekali

1 = Diseminarkan pada tingkat instansional

2 = Diseminarkan pada tingkat Nasional

3 = Diseminarkan pada tingkat Internasional

Hasil kajian diunduh atau disitasi (dijadikan referensi) oleh

stakeholder

Kategori:

0 = Tidak pernah di baca, di unduh maupun disitasi

1 = Pernah dibaca

2 = Pernah diunduh

3 = Pernah disitasi (dijadikan referensi)

Hasil kajian dipublikasikan di media cetak lokal, nasional atau

internasional

Kategori:

0 = Kajian ini tidak pernah di muat pada media cetak baik

berupa artikel maupun berita

1 = Kajian ini dimuat pada media cetak Lokal baik berupa artikel

maupun berita

2 = Kajian ini dimuat pada media cetak Nasional baik berupa artikel

maupun berita

3 = Kajian ini dimuat pada media cetak Internasional baik berupa

artikel maupun berita


TAHUN 2019

78

Hasil kajian dipublikasikan di media elektronik lokal, nasional

atau internasional

Kategori:

0 = Kajian ini tidak pernah di muat pada media elektronik

1 = Kajian ini dimuat pada media elektronik Lokal

2 = Kajian ini dimuat pada media elektronik Nasional

3 = Kajian ini dimuat pada media cetak Internasional

Hasil kajian dijadikan sebagai bahan penyusunan atau perbaikan

kebijakan lainnya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat

oleh stakeholders.

Kategori:

0 = Tidak pernah digunakan sebagai dasar penyusunan

kebijakan

1 = Digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan tingkat

Pemerintah Kabupaten/Kota


Pemerintah Provinsi


Pemerintah Pusat

Pengukuran nilai kemanfaatan kajian dilakukan dengan menginput

indikator dan bobot kemanfaatan kajian menggunakan formulasi berikut :

NKK = {0,2×A} + {0,2×B} + {0,2×C} + {0,2×D} + {0,2×E}

NKK = Nilai Kemanfaatan Kajian

0,2 = Bobot 20% dari masing-masing aspek pemanfaatan

A = Nilai skala kualitatif 0,1,2, atau 3 sesuai dengan definisi di kolom A

B = Nilai skala kualitatif 0,1,2, atau 3 sesuai dengan definisi di kolom B

C = Nilai skala kualitatif 0,1,2, atau 3 sesuai dengan definisi di kolom C

D = Nilai skala kualitatif 0,1,2, atau 3 sesuai dengan definisi di kolom C

E = Nilai skala kualitatif 0,1,2, atau 3 sesuai dengan definisi di kolom C

Hasil perhitungan NKK tersebut mengacu pada tabel tingkat/grading

kemanfaatan hasil kajian :

Skala NKK Keterangan

0,00 - 0,99 Kurang Bermanfaat

1,00 - 1,99 Bermanfaat

2,00 - 3,00 Sangat Bermanfaat


TAHUN 2019

79

Berdasarkan penjelasan perhitungan nilai kemanfaatan kajian tersebut,

maka Kajian Isu Strategis dengan tema “Implementasi Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terkait

Pemberantasan Korupsi” dapat dihitung sebagai berikut:

NKK = {0,2×A} + {0,2×B} + {0,2×C} + {0,2×D} + {0,2×E}

= {0,2×2} + {0,2×2} + {0,2×0} + {0,2×2} + {0,2×0}

= {0,4} + {0,4} + {0} + {0,4} + {0}

= 1,2 (kategori “Bermanfaat”)

Dalam pelaksanaan kajian, terdapat berbagai kendala yang dihadapi

diantaranya :

Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur di Bidang KHAN dalam

melakukan proses penelitian khususnya pengayaan metodologi penelitian

di Bidang Hukum Administrasi Negara;

Rekomendasi yang dihasilkan belum bersifat aplikatif sehingga masih

berada ditataran perencanaan;

Terbatasnya anggaran kajian menyebabkan lokus yang menjadi cakupan

kajian hanya di Kota Banda Aceh dan Jakarta

Selain itu, keberadaan Tim Kajian yang berada di Aceh Besar turut

mempengaruhi pada kebutuhan anggaran, waktu dan jarak, dikarenakan

keberadaan narasumber yang berada di Jakarta. Strategi yang dilaksanakan

adalah dengan memaksimalkan waktu penggalian data lapangan. Adanya

penumpukan kegiatan wawancara pada saat penggalian data lapangan,

menjadi tantangan tersendiri. Terdapat beberapa calon narasumber yang

tidak bisa dijumpai sesuai rencana awal karena sedang berada di luar

Jakarta, sehingga dengan adanya keterbatasan waktu tersebut, tidak

memungkinkan untuk dilaksanakan penjadwalan ulang dalam rangka

penggalian data lapangan.


TAHUN 2019

80

Penyusunan dan penerbitan Jurnal “Transformasi Administrasi”

(JTA) sebanyak 2 edisi per tahun yang dikelola oleh Bidang Kajian Hukum

Administrasi Negara telah dilakukan sejak tahun 2010. Jurnal yang memuat

berbagai karya ilmiah yang berkenaan dengan ilmu administrasi negara dan

tatanan birokrasi pemerintahan ini merupakan hasil kontribusi dari

berbagai pihak internal dan eksternal (LSM, akademisi, pegawai pemerintah

di tingkat provinsi maupun daerah) yang bertujuan untuk menambah

khasanah ilmu dibidang administrasi negara dan menjadi rujukan

pemerintah daerah dalam menganulir berbagai isu aktual di bidang

administrasi negara menjadi satu rekomendasi yang dapat diterapkan untuk

perbaikan tatanan birokrasi pemerintahan.

Seiring perkembangan informasi dan teknologi, telah dilakukan

pembaharuan terhadap proses penerbitan jurnal tersebut menjadi e-Jurnal

sejak tahun 2017 sebagai salah satu upaya untuk mempermudah akses

konten jurnal bagi publik (online access) dan meminimalisir biaya cetak serta

biaya pendistribusian jurnal bagi para stakeholder terutama yang ada di

daerah.

Tabel III.16

Target dan Realisasi Indikator Kinerja JA

Bidang Kajian Hukum Administrasi Negara Tahun Anggaran 2019

Indikator Kinerja JA Target Realisasi

Jumlah terbitan Jurnal


2 terbitan 2 terbitan

Pada tahun 2019 realisasi JTA telah mencapai target sebanyak 2

edisi penerbitan dengan jumlah 14 artikel, dimana 12 artikel berasal dari

penulis eksternal dan 2 artikel berasal dari internal Puslatbang KHAN.

Dalam pelaksanaan penerbitan Jurnal Transformasi Administrasi juga

terdapat beberapa kendala seperti:

IK 3.2 Jumlah publikasi Jurnal Transformasi Administrasi


TAHUN 2019

81

Terbatasnya jumlah karya tulis ilmiah yang masuk ke redaksi

mengakibatkan terlambatnya proses review, perbaikan KTI dari penulis

hingga terlambatnya pencetakan dan pendistribusiannya

Selain itu karya tulis ilmiah yang masuk ke redaksi memiliki

keberagaman tema sehingga agak kesulitan dalam mencari reviewer yang

sesuai kompetensinya dengan tema KTI yang masuk ke redaksi JTA

Terbatasnya narasumber lokal di Aceh yang bisa menjadi reviewer/mitra

bestari. Mengingat kalau mencari reviewer dari luar kota akan kesulitan

dalam berkoordinasi dan pertanggungjawabannya

Belum optimalnya pengelolaan Open Journal System (OJS)

Hingga saat ini kendala terbesar dalam proses penerbitan JTA

berasal dari belum optimalnya pengelolaan JTA yang mengakibatkan belum

terakreditasinya jurnal tersebut. Hal ini terlihat ketika proses penyebaran

informasi dan flyer “call for paper”, para kolega dan calon penulis artikel

cenderung menanyakan akreditasi yang sudah diperoleh sehingga ketika

tidak memiliki akreditasi sebagian besar calon penulis akan mengurungkan

niatnya untuk mengirimkan artikelnya ke redaksi JTA. Namun demikian,

Puslatbang KHAN tetap beroptimis untuk terus meningkatkan

mengoptimalkan status akreditasi JTA dan memperbaiki sistem

pengelolaannya menjadi lebih kredible.

5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 - 2019

Secara keseluruhan target dan realisasi kinerja instansi pemerintah

tiap tahunnya bersifat dinamis dalam pencapaian output maupun outcome

dikarenakan beberapa faktor diantaranya sasaran strategis dan indikator

kinerja serta kebijakan internal maupun eksternal yang ditetapkan

berpedoman pada rencana kinerja instansi pemerintah tersebut dengan

mengacu pada agenda prioritas pembangunan nasional baik jangka pendek

maupun menengah serta kebijakan moneter keuangan dan berbagai

kebijakan pemerintahan terkait lainnya. Begitu juga halnya dengan target

dan realisasi kinerja Puslatbang KHAN tahun 2019 yang berbeda dengan

tahun sebelumnya (2018), sebagaimana pada tabel berikut ini :


TAHUN 2019

82

Tabel III.17

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Puslatbang KHAN

Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

1 Terwujudnya

tata kelola

yang

baik berbasis

kinerja di

PKP2A

IV LAN

Terselenggara

-nya tata

kelola yang

baik berbasis

kinerja di

Pelatihan dan

Pengembanga

n dan Kajian

Hukum

Administrasi

Negara

Indeks tata

kelola

internal

PKP2A IV

LAN

Indeks tata

kelola

internal

Satker LAN

89,3 88 86,42 86,82

2 Terwujud-nya

penyelengga-

raan

pelatihan

yang

berkualitas

Terwujudnya

peningkatan

kompetensi

pegawai

Aparatur Sipil

Negara

Persentase

peserta

pelatihan

Kepemimpin-

an yang

mengalami

peningkatan

pengetahuan

sesuai

sasaran

pelatihan

Persentase

peserta

pelatihan

kepemimpi-

nan nasional

dan

manajerial

pegawai ASN

yang

mengalami

peningkatan

pengetahuan

sesuai

sasaran

pelatihan

92,86 90% 96%

-

Persentase

peserta

pelatihan

dasar CPNS

yang

mengalami

peningkatan

pengetahuan

sesuai

sasaran

pelatihan

- 90% - 99%

Persentase

peserta

pelatihan

teknis,

fungsional,

dan sosial

kultural yang

mengalami

peningkatan

pengetahuan

sesuai

sasaran

Persentase

peserta

pelatihan

teknis,

fungsional,

dan sosial

kultural yang

mengalami

peningkatan

pengetahu-an

sesuai

sasaran

90% 85% 87%


TAHUN 2019

83

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

pelatihan pelatihan

3 Termanfaat-

kannya

rekomendasi

kajian

kebijakan

Tingkat

Kemanfaatan

Rekomendasi

Kebijakan

bidang

Hukum

Administrasi

Negara

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

yang menjadi

wacana

publik

Tingkat

Kemanfaatan

Rekomenda-si

Kebijakan

bidang

Hukum

Administrasi

Negara

1 Berman

faat

1 Berman

faat

Jumlah

publikasi

Jurnal

Transformasi

Administrasi

Jumlah jurnal

yang

diterbitkan

Jumlah

publikasi

Jurnal

Transformasi

Administrasi

2 2 2 2

B. Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran merupakan suatu dokumen publikasi yang

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi

informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap mata

anggaran memberikan informasi mengenai apa yang telah dan hendak

dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang termasuk dalam hal

efisiensi dan efektitas penggunaan anggaran. Sebagai salah satu instansi

pemerintahan pusat, Puslatbang KHAN menganut sistem penganggaran

berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber

dari mata anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan

Pajak (PNBP).

1. Revisi Anggaran

Dasar hukum atau ketentuan tentang Revisi Anggaran Tahun

Anggaran 2019 adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:

206/PMK.02/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Revisi

Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terakhir diubah dalam

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 132/PMK.02/2019 tanggal 31

Desember 2018 tentang Perubahan Atas (PMK) Nomor: 206/PMK.02/2018

Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. Selain regulasi


TAHUN 2019

84

eksternal, LAN juga menerapkan kebijakan internal dalam pengajuan revisi

anggaran yang merupakan tindaklanjut dari kebijakan Dirjen

Perbendaharaan Negara yaitu pembatasan jumlah revisi anggaran minimal

1 (satu) kali per triwulan.

Sesuai dengan revisi DIPA ke-5 tahun anggaran 2019, total anggaran

yang dikelola oleh Puslatbang KHAN sebesar Rp.13.700.984.000,- terdiri dari

alokasi dana RM Rp.8.406.077.000,- (61,35%) dan PNBP Rp.5.294.907.000,-

(38,65%). Apabila dibandingkan dengan DIPA Awal yang disahkan pada

bulan Desember 2018, terjadi peningkatan jumlah anggaran secara

keseluruhan Rp.1.747.038.000,- atau sekitar 14,61% yang disebabkan adanya

penambahan (revisi) anggaran pada tahun berjalan baik bersumber dari RM

maupun PNBP.

Tabel III.18

Revisi Anggaran pada Puslatbang KHAN Tahun 2019

Revisi ke- Kewenangan

Revisi Keterangan Revisi

Pagu Anggaran

(dalam ribu rupiah)

Total RM PNBP

I

(Maret)

DJA Revisi semua

kegiatan dan

perubahan

nomenklatur

anggaran (DIPA)

pasca perubahan

struktur organisasi

12.902.138 8.406.077 4.496.061

II

(Juli)

DJA Penambahan target

PNBP, pergeseran

antar jenis belanja

dalam satu output

13.700.984 8.406.077 5.294.907

III

(Oktober)

Kanwil DJPB

Aceh

Pemutakhiran data

revisi POK dan RPPA

13.700.984 8.406.077 5.294.907

IV

(November)

DJA Pergeseran antar

jenis belanja dalam

satu output

13.700.984 8.406.077 5.294.907

V

(Desember)

Kanwil DJPB

Aceh

Pemutakhiran data

revisi POK dan RPPA

13.700.984 8.406.077 5.294.907


TAHUN 2019

85

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2019 sebesar

Rp.13.385.031.696,- atau 97,69% dari total anggaran yang dialokasikan,

mengalami kenaikan sebesar 1,39% dibandingkan tahun anggaran 2018

(96,30% dari total anggaran Rp.13.969.168.683,-) dengan realisasi anggaran

masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.19

Realisasi Anggaran per Kegiatan pada Puslatbang KHAN

Tahun Anggaran 2019

Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi

(Rp)

Sisa Dana

(Rp)

Sumber

Dana

086.01.01 Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya LAN

7.918.277.000 7.848.603.858

3583 Peningkatan Koordinasi

Perencanaan, Pembinaan

Administrasi dan Pengelolaan

Pelayanan Penunjang

Pelaksanaan Tugas PKP2A IV

LAN

3583.955 Layanan Manajemen Keuangan

[Base Line]

38.278.000 38.277.600 400 RM

3583.956 Layanan manajemen Barang Milik

Negara (BMN)

[Base Line]

900.000 900.000

-

RM

3583.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

7.119.009.000 7.104.610.494 14.398.506 RM

001 Gaji dan Tunjangan 3.749.802.000 3.737.355.852 12.446.148 RM

002 Operasional dan Pemeliharaan

Kantor

3.369.207.000 3.367.254.642 1.952.358 RM

4160 Peningkatan Koordinasi

Perencanaan, Pembinaan

Administrasi dan Pengelolaan

Pelayanan Penunjang

Pelaksanaan Tugas Pusat

Pelatihan dan Pengembangan

dan Kajian Hukum Administrasi

Negara

4160.952 Layanan Perencanaan

[Base Line]

49.614.000 49.613.000 1.000 RM

4160.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi

[Base Line]

58.512.000 57.567.600 944.400 RM

4160.954 Layanan manajemen Sumber Daya

Manusia (SDM)

[Base Line]

213.424.000 213.105.492 318.508 RM

4160.955 Layanan Manajemen Keuangan

[Base Line]

54.265.000 54.252.092 12.908 RM


TAHUN 2019

86

Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi

(Rp)

Sisa Dana

(Rp)

Sumber

Dana

4160.956 Layanan manajemen Barang Milik

Negara (BMN)

[Base Line]

302.120.000 248.125.080 53.994.920 RM dan

PNBP

4160.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan

Informasi

[Base Line]

46.907.000 46.905.200 1.800 RM

4160.962 Layanan Umum

[Base Line]

35.248.000 35.247.300 700 RM

086.01.06 Program Pengkajian

Administrasi Negara dan Diklat

Aparatur Negara

5.782.707.000 5.537.323.121 245.383.879

4174 Pelatihan dan Pengembangan

dan Kajian Hukum Administrasi

Negara

4174.001 Pelatihan Kepemimpinan

[Base Line]

051 Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Tingkat II

1.543.311.000 1.414.685.456 128.625.544 PNBP

052 Pelatihan Kepemimpinan Tingkat

III

1.504.500.000 1.465.515.990 38.984.010 PNBP

053 Pelatihan Kepemimpinan Tingkat

IV

687.820.000 656.968.700 30.851.300 PNBP

4174.002 Pelatihan Revolusi Mental

[Base Line]

051 Pelaksanaan Pelatihan Revolusi

Mental

200.000.000 184.844.800 15.155.200 RM

4174.003 Pelatihan Teknis dan Fungsional

[Base Line]

051 Pelaksanaan

B Pelatihan MOT Berbasis E-learning

(Kelas B)

50.000.000 41.540.200 8.459.800 RM

C Pelatihan TOC Berbasis E-Learning

(Kelas A)

50.000.000 49.155.700 844.300 RM

E Pelatihan Kewidyaiswaraan

Berjenjang Tk. Menengah Berbasis

E-learning

38.624.000 37.893.975 730.025 RM

F Penyelenggaraan Workshop

Persiapan Pelaksanaan E-learning

55.376.000 55.268.200 107.800 RM

4174.004 Pelatihan Dasar CPNS

[Base Line]

051 Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS 1.264.256.000 1.243.692.900 20.563.100 RM

4174.005 Rekomendasi Kebijakan di bidang

Hukum Administrasi Negara

[Base Line]

051 Pelaksanaan Kajian Isu Strategis 328.820.000 328.818.900 1.100 RM

4174.007 Jurnal Transformasi Administrasi

[Base Line]

051 Pengelolaan Jurnal Transformasi

Administrasi

60.000.000 58.938.300 1.061.700 RM


TAHUN 2019

87

Dari tabel realisasi anggaran diatas terdapat adanya sisa anggaran

yang begitu besar pada kegiatan Pengelolaan BMN (Sewa Sarana dan

Prasarana) dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.

Anggaran dari masing-masing kegiatan tersebut bersumber dari PNBP,

dimana dalam pelaksanaannya tidak memenuhi target penerimaan

(pendapatan) dikarenakan faktor eksternal. Sedangkan sisa anggaran pada

Pelatihan Dasar CPNS yang juga terhitung besar disebabkan oleh tidak

terealisasinya honor narasumber (pengajar) di akhir pelaksanaan kegiatan,

dan sisa anggaran tersebut tidak memungkinkan lagi dilakukan revisi atau

direalokasi untuk memenuhi ketersediaan belanja lainnya karena sudah

memasuki akhir triwulan IV.


TAHUN 2019

88

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja

yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang menyajikan keberhasilan

maupun kegagalan dan solusi atas setiap permasalahan dari sasaran

strategis dan indikator kinerja pada prinsipnya merupakan dokumen

penting sebagai barometer keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah

dirumuskan sehingga dapat menjadi rangkuman bagi peningkatan capaian

kinerja periode tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan kinerja Puslatbang KHAN Tahun Anggaran

2019 berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014

serta Rencana Strategis (Renstra) Puslatbang KHAN Tahun 2015-2019

sebagaimana terakhir direview pada tahun 2019. Rata-rata pencapaian

indikator kinerja tahun 2019 sudah, walaupun ada indikator kinerja

terutama indikator kinerja Pejabat Administrator (JA) dan Pejabat

Pengawas (JP) yang belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan masih

memerlukan peningkatan kompetensi internal dan komitmen dalam

pelaksanaan kegiatan dan kinerja anggaran.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan akuntabilitas

keuangan tidak terlepas dari adanya komitmen dan dukungan penuh dari

pimpinan beserta pegawai Puslatbang KHAN yang secara bersama-sama

telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi lebih

baik, terarah dan terukur.


TAHUN 2019

89

B. Rekomendasi

Menindaklanjuti capaian kinerja Puslatbang KHAN Tahun Anggaran

2019, diperlukan adanya perbaikan secara berkesinambungan dalam hal

peningkatan kinerja anggaran, dan untuk itu diusulkan beberapa

rekomendasi sebagai berikut :

1. Melakukan rasionalisasi pengalokasian anggaran dengan target

pencapaian kinerja untuk menghindari perbaikan perjanjian kinerja pada

tahun anggaran berjalan. Hal ini untuk meningkatkan komitmen dan

integritas pelaksanaan perjanjian kinerja yang sedianya telah ditetapkan

di awal tahun anggaran;

2. Meningkatkan pengawasan secara intern terhadap efektifitas

penggunaan anggaran dan pengelolaan kegiatan supaya lebih efisien dan

tepat sasaran;

3. Melakukan peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) sebagai wujud komitmen dan konsitensi terhadap

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;

4. Melakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya

Manusia (SDM) termasuk pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu

(JFT) yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan

dalam pelaksanaan tugas rutin dan dapat meminimalisir keterikatan

terhadap SDM eksternal dalam pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan

pelatihan dan pengembangan aparatur, sehingga penggunaan biaya

akomodasi dapat dioptimalkan penggunaannya;

5. Meningkatkan pemahaman lebih lanjut terhadap keterkaitan antara

kebijakan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan khususnya

yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja dan peningkatan

kinerja anggaran supaya lebih baik pada tahun berikutnya.

6. Senantiasa berkoordinasi dengan LAN selaku induk organisasi dan unit

kerja di lingkungan LAN dalam pelaksanaan kegiatan dan peningkatan

akuntabilitas kinerja anggaran.

[email protected]

Typewritten text

Lampiran I

105 | P a g e

Lampiran II

Matriks Penyelarasan Kinerja Puslatbang KHAN Tahun Anggaran 2019

Indikator Kinerja LAN

Indikator Kinerja

Kedeputian/ Sekretariat

Utama

Indikator Kinerja

Puslatbang KHAN

Indikator Kinerja

Pejabat Administrator

Indikator Kinerja

Pejabat Pengawas

Predikat indeks tata kelola

internal LAN

Kualitas tata kelola internal

LAN

Indeks tata kelola internal Satker

LAN


Satker LAN

Rata-rata persentase

konsistensi perencanaan

dan realisasi anggaran

Realisasi anggaran

Persentase pegawai yang

menerima pengembangan

kompetensi minimal 20

jp/tahun

Persentase kepuasan atas

pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana kerja

Persentase peserta

pendidikan dan pelatihan


perilaku



pengetahuan



manajerial pegawai ASN yang



Jumlah lulusan pelatihan

kepemimpinan dan

manajerial pegawai ASN

Tingkat reaksi peserta


dan manajerial pegawai

ASN

Persentase peserta pelatihan dasar

CPNS yang mengalami peningkatan

pengetahuan sesuai sasaran

pelatihan


dasar CPNS



Persentase peserta pelatihan teknis,

fungsional, dan sosial kultural yang




Revolusi Mental untuk

Pelayanan Publik


pelatihan teknis,


kultural

106 | P a g e

Indikator Kinerja LAN

Indikator Kinerja

Kedeputian/ Sekretariat

Utama

Indikator Kinerja

Puslatbang KHAN

Indikator Kinerja

Pejabat Administrator

Indikator Kinerja

Pejabat Pengawas

Kualitas kebijakan publik

dan sistem kebijakan

Tingkat kemanfaatan

rekomendasi hasil kajian

kebijakan

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi

Kebijakan bidang Hukum

Administrasi Negara

Jumlah rekomendasi

kebijakan di bidang hukum

administrasi negara

-



Jumlah terbitan Jurnal


-

KATA PENGANTARaceh.lan.go.id/wp-content/uploads/2020/04/LKIP... · 2020. 4. 16. · KATA PENGANTAR Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena ... Pada tahun

Documents