Kumpulan Beberapa Rangkuman Kasus Tindak Pidana Perpajakan,TIPIKOR & Money Loundry1. Kasus Pajak PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin IndonesiaTEMPOInteraktif,Jakarta[- Direktorat Jenderal Pajak menegaskan kasus dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie tak terkait dengan kasus royalti batu bara yang juga melibatkan enam perusahaan tambang, termasuk dua perusahaan milik grup yang sama, beberapa waktu lalu."Ini persoalan pajak saja," kata Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo, usai rapat pimpinan Departemen Keuangan, Jakarta, Rabu (16/12). Dia mengatakan, kasus yang melibatkan PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia ini sama seperti kasus dugaan pidana pajak lainnya.Kasusnya berawal dari informasi yang masuk dari intelijen Direktorat Jenderal Pajak. "Kalau gak ada pidana, selesai. Kalau ada pidana ya teruskan," ujar dia. Hingga kini, dari tiga perusahaan tadi memang ada dua yang masuk dalam tahap penyidikan. Selain itu, penyidik pajak juga melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap satu perusahaan.Disinggung soal permintaan klarifikasi kelompok usaha Bakrie atas kasus ini, Tjiptardjo mengungkapkan komunikasi antara aparat pajak dan perusahaan-perusahaan terkait sudah dilakukan sejak awal pemeriksaan. Bahkan, beberapa juga telah diperiksa di kantornya.Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang batubara di bawah payung bisnis Grup Bakrie senilai kurang lebih Rp 2,1 triliun pada tahun pajak 2007. Tiga perusahaan tambang itu antara lain PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Aruitmin Indonesia.Ketiganya diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. Tekniknya bermacam-macam, intinya tidak melaporkan penjualan yang sebenarnya, Itu kan modusnya, kata Tjiptardjo, Jumat (11/12).Direktorat telah menetapkan status penyidikan pada kasus pajak KPC sejak Maret 2009. Pada kasus Bumi, Direktorat baru menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan segera akan melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Agung. Adapun terhadap kasus Arutmin, Direktorat baru melakukan pemeriksaan bukti permulaan.Belakangan kasus ini jadi dikaitkan dengan kasus tunggakan royalti batu bara yang mencuat tahun lalu. Dari enam perusahaan yang tersangkut kasus ini, dua perusahaan adalah yang kini tersandung kasus dugaan pidana pajak, yakni PT Kaltim Prima dan PT Arutmin. KPC diduga menahan pembayaran dana bagi hasil produksi batu bara sebesar US$ 115,6 juta. Sedangkan Arutmin sebesar US$ 68,6 juta.Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2009/12/16/087214215/Kasus-Pajak-Bakrie-Tak-Terkait-Royalti-Batu-Bara2. Kasus pajak PT Sulasindo NiagatamaLENSAINDONESIA.COM: Modus perusahaan untuk menghindar dari kewajiban pajak seperti yang dilakukan oleh PT Sulasindo Niagatama yang berlokasi di Gresik ini cukup rapi. Sejak awal berdiri, perusahaan ini telah merekrut orang lain yaitu Hadi Mulyono untuk menjadi komisaris.Hal ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan terdakwa Hadi Mulyono (39), asal Sragen Jawa Tengah yang didakwa sebagai pihak paling bertanggung jawab dalam perkara penyalahgunaan faktur pajak oleh PT Sulasindo Niagatama.Akibat penyalahgunaan faktur pajak tersebut, negera dirugikan hingga Rp 118 miliar rupiah.Sementara itu, ditemui usai sidang, penasihat hukum terdakwa Rahardjo, mengatakan kliennya hanya pihak yang dikorbankan oleh PT Sulasindo Niagatama. Seharusnya Direktur Utamanya, Sulasi yang dijadikan terdakwa. Bukan Hadi yang jelas-jelas korban, tegasnyaKliennya, lanjut dia, hanya seorang pekerja serabutan yang pada waktu kejadian tahun 2007 bertemu dengan sesorang yang bernama Puguh lalu ditawari pekerjaan. Setelah itu terdakwa diajak ke kantor notaris yang sedang dalam proses mendirikan akte perusahaan, untuk dijadikan sebagai Komisiaris PT Sulasindo Niagatama.Sehari-hari terdakwa bekerja serabutan dengan menjadi kuli bangunan. Tapi sewaktu-waktu terdakwa dipanggil oleh Sulis untuk menandatangani faktur pajak, tutur dia.Lebih jauh Rahardjo mengungkapkan, pemesan faktur pajak fiktif itu biasanya kalangan orang berduit yang mengimpor barang mewah dari luar negeri. Mereka biasanya menginginkan identitasnya tidak diketahui oleh lembaga berwenang. Ada kemungkinan untuk praktik money laundry. Di Sidorajo beberapa waktu lalu, saya pernah menangani kasus serupa, ucapnya.Sementara, dalam surat dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya, Tri Murdiyati menjelaskan, terdakwa selaku komisaris PT Sulasindo Niagatama -perusahaan yang bergerak dibidang impor barang- telah menerbitkan faktur pajak fiktif telah menjual barang impor kepada beberapa perusahaan.Otomatis bagi pihak yang telah mendapatkan faktur fiktif tersebut digunakan sebagai bukti telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga tidak berkewajiban membayar pajak. Akibat faktur pajak fiktif yang telah diterbitkan terdakwa tersebut, negara dirugikan ratusan miliar rupiah, papar JPU.Akibat perbuatanya, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 39a jo pasal 43 UU RI No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 28 tahun 2007 dan UU RI No 16 tahun 2009 jo pasal 6 ayat (1) KUHP.http://www.lensaindonesia.com/2012/10/19/kuli-bangunan-jadi-komisaris-pt-sulasindo-niagatama-palsukan-faktur-pajak.html3. Kasus Pajak PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas (SAIPK)JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Polri membidik kejahatan korporasi dalam kasus korupsi restitusi pajak. Pidana korporasi terindikasi dilakukan oleh PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas (SAIPK) yang menyuap dua pegawai pecatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Denok Tavi Periana dan Totok Hendrianto.
PT SAIPK merupakan perusahaan wajib pajak yang diduga menyuap Denok dan Totok terkait kepentingan restitusi pajak. Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, PT SAIPK terindikasi melakukan tindak pidana, namun tim penyidik masih mengkaji rencana penjeratan ini. Kita masih melakukan kajian untuk mengajukan korporasinya dalam kejahatan korporasi, tandas Arief di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
Arief mengungkapkan, indikasi adanya kejahatan korporasi dalam kasus ini karena penyidik mengungkap adanya dugaan uang hasil pengembalian pajak yang digunakan untuk menyuap Denok dan Totok. Namun, papar Arief, jika nantinya adabuktikuat yang bisa menjerat PT SAIPK, maka yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah pimpinan perusahaannya. Karena itu, Polri juga akan menelusuri adanya dugaan keterlibatan pimpinan PT SAIPK dalam kasus penyuapan ini.
Penyidik, kata Arief, juga tengah menelusuri perusahaan lain yang berurusan dengan Totok dan Denok dalam penanganan pajaknya. Sudah ada dokumenyangdiserahkanditjenpajak dan ini kami telusuri apa ada modusyangsamayangdilakukan perusahaan lain? tuturnya. Arief juga mengungkapkan berkas perkara dua tersangka sudah rampung. Rencananya, pekan depan dua berkas perkara terpisah ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Sekitar Selasa atau Rabu depan, ujarnya.
Pengamat pencucian uang Universitas Trisakti Jakarta Yenti Garnasih mengatakan, dengan adanya kasus ini maka wajar publik menilai korupsi pajak banyak dilakukan pada era itu. Dia pun mendorong agar instansi terkait, dalam hal ini Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan berkoordinasi untuk mengungkap kokrisiandi sacawisastrarupsi di ditjen pajak pada tahun-tahun itu. Saya bisa berkesimpulan bahwa banyak korupsi yang dilakukan pada era itu tapi belum terendus. Karena itu, harus ada upaya dari PPATK menelusuri rekening para pegawai pajak, papar Yenti.Sumber : http://koran-sindo.com/node/343182JAKARTA, suaramerdeka.com -Tiga tersangka kasus korupsi pajak ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditpideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di dua tempat terpisah, Senin (21/10). Tiga tersangka tersebut adalah dua mantan kepala seksi di Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Denok dan Totok serta Komisaris PT Surabaya Agung Industri and Paper (PT SAIP), Berty.Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Ronny Franky Sompie mengungkapkan, tiga tersangka tersebut ditangkap di dua tempat terpisah, di kawasan Condet dan Rawamangun, Jakarta Timur.Ronny menjelaskan, Berty diduga telah menyuap dua mantan pegawai pajak tersebut Rp 1,6 miliar untuk mengurus restitusi pajak PT SAIP sebesar Rp 21 miliar. "Kalau nilai suapnya sekitar Rp 1,6 miliar. Ini yang sudah dibuktikan melalui transaksi keuangan. Tapi kita juga belum tahu perkembangan berikutnya yang mungkin bisa langsung berupaface to faceatau berupa barang atau uang," ujar Ronny di Mabes Polri, Selasa (22/10).Ronny menjelaskan, modus dalam kasus itu adalah rekanan PT SAIP tersebut tidak dikenai pajak dalam sejumlah transaksi ekspor dan impor kertas. Namun, belakangan PT SAIP mendapatkan retitusi dari tahun 2005-2007 sebesar Rp 21 miliar.Ronny menjelaskan, kasus itu merupakan hasil tindak lanjut Laporan Hasil Analisa (LHA) Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima oleh Polri. Kemudian, Polri melakukan penyelidikan dengan memeriksa 29 saksi, dan empat ahli dibidang tindak pidana pencucian uang, pajak dan tindak pidana korupsi.Ronny mengatakan, ketiganya dijerat Pasal 5, 11, 12, Undang-undang (UU) Nomor 31/2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.Sumber :Suara Merdeka.comTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Kepolisian berencana akan mempidanakan korporasi yang melakukan suap dalam kasus restitusi pajak yang melibatkan dua pegawai pajak."Kami masih melakukan penggkajian untuk mengajukan korporasinya dalam kejahatan korporasi, perusahaan sebagai pelaku tindak pidana,"kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri,Brigjen Pol Arief Sulistyantodi Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2013).Menurutnya dalam praktiknya perusahaan yang dikendalikan Berty memberikan suap kepada pegawai pajak menggunakan uang hasil kejahatan pajak."Rupanya uang suap yang diberikan merupakan hasil restitusi pajak," ucapnya.Pihaknya pun masih terus mengembangkan kemungkinan ada perusahaan lain yang melakukan kejahatan pajak yang sama sehingga negara mengalami kerugian."Kami sedang mempelajari dokumen-dokumen dari kantor pajak, sasarannya wajib pajak lain yang ditangani dua tersangka ini, yang mungkin memperoleh restitusi pajak dengan cara yang sama,"kata Arief.Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang di Direktorat Jenderal Pajak.Dua orang di antara adalah mantan pegawai pajak, yakni Denok Tavi Periana dan Totok Hendrianto. Mereka, diduga sebagai penerima suap Rp 1,6 miliar dari Komisaris PT Surabaya Agung Industri and Paper atas nama Berty.Akibat persekongkolan tersebut, negara dirugikan Rp 21 miliar yang merupakan jumlah restitusi yang dicairkan kepada PT Surabaya Agung Industri and Paper sejak tahun 2004 sampai 2007.Denok Tavi Periana, Totok Hendrianto, dan Berty diamankan Senin (21/10/2013) dan kini meringkuk di Tahanan Bareskrim Polri. Ketiganya disangkakan dengan pasal 5, 11, 12 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 dan 6 undang-undang Tindak Pidana
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/08/polisi-bidik-kejahatan-korporasi-dalam-kasus-restitusi-pajak4. Kasus Pajak Asian Agri GroupJAKARTA, KOMPAS.com- Keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan denda Rp 2,5 triliun atas Asian Agri Group merupakan terobosan hukum dalam rangka menjatuhkan sanksi terhadap kejahatan pidana penggelapan pajak. Hal itu juga sebagai upaya melindungi pemasukan negara dari sektor pajak, sekaligus menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa berikutnya.Ketua majelis hakim kasus itu di Mahkamah Agung (MA), Djoko Sarwoko, menyampaikan hal tersebut, di Jakarta, Sabtu (29/12). MA telah memutuskan menghukum Asian Agri Group (AAG) dengan denda Rp 2,5 triliun dalam kasus dengan terdakwa mantan Manajer Pajak Asian Agri Suwir Laut. Vonis sidang itu dibacakan pada 18 Desember 2012 dengan majelis hakim Djoko Sarwoko (ketua), serta anggota Komariah Emong Sapardjaja dan Sri Muharyuni.Suwir Laut divonis hukuman dua tahun penjara dengan masa percobaan tiga tahun karena dianggap mengisi Surat Pajak Tahunan (SPT) yang tak sesuai kebenaran. Menurut Djoko Sarwoko, perbuatan Suwir itu untuk dan atas nama kepentingan perusahaan AAG sehingga korporasi harus ikut bertanggung jawab.Perbuatan itu berlanjut selama empat tahun sehingga harus dipandang sebagai kesengajaan dan merupakan kejahatan bidang pajak. Ini membuat negara kehilangan hak untuk memperoleh pemasukan dari sektor pajak, katanya.Sesuai Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perpajakan, hakim boleh menjatuhkan denda 200 persen dari nilai pajak terutang. Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, total nilai pajak yang diduga digelapkan oleh 14 anak usaha AAG selama tahun 2002 sampai 2005 sebesar Rp 1,25 triliun. Setelah dikalikan dua, jumlah denda menjadi Rp 2,5 triliun dan harus dibayar paling lambat setahun. MA baru pertama kali membuat keputusan kasus pajak seperti ini. Ini bisa menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa pada masa depan, kata Djoko, yang akan pensiun per 1 Januari 2013.Secara terpisah, kuasa hukum Suwir Laut, Mohamad Assegaf, mengaku terkejut dengan keputusan MA yang dia nilai dibuat secara tidak cermat. Kasus ini pernah disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan perkara dinyatakan prematur. Sebab, AAG pernah menulis surat permintaan penetapan jumlah kewajiban pajak kepada Ditjen Pajak dan Menteri Keuangan, tetapi tak pernah dipenuhi.Assegaf mengatakan, kasus ini semestinya disidangkan sebagai sengketa pajak dalam pengadilan pajak, bukan sebagai pidana di pengadilan umum. Peradilan pidana pajak merupakan usaha terakhir jika berbagai proses penagihan pajak mentok.Assegaf menyoroti status Djoko yang mendekati pensiun. Sulit buat saya untuk tidak menduga Djoko Sarwoko membuat putusan tergesa-gesa dan mungkin untuk membuat citra perpisahan yang manis, katanya.Namun, Ketua Bidang Pendidikan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Maqdir Ismail menilai, putusan MA itu merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Perusahaan mana pun yang terbukti membuat laporan secara tidak benar atau menggelapkan pajak harus dihukum berat. (IAM)http://nasional.kompas.com/read/2012/12/30/11355281/Terobosan.Hukuman.untuk.Penggelap.PajakJAKARTA, KOMPAS.com- Kasus pajak PT Asian Agri Group hingga saat ini belum tuntas. Pihak Asian Agri mengklaim Mahkamah Agung (MA) tidak berhak memutuskan bahwa Asian Agri harus membayar denda pajak.Kuasa hukum Asian Agri Group, Muhammad Djafar Assegaf mengatakan sejak awal pihak Asian Agri tidak pernah diperiksa hingga diadili oleh pihak pengadilan. Namun secara tiba-tiba pihak Mahkamah Agung memutuskan bahwa Asian Agri bersalah dan harus membayar denda pajak."Dalam kasus ini yang diadili adalah Suwir Laut, namun yang dihukum adalah Asian Agri. Ini kasus aneh dan ngawur," kata Assegaf saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/5/2013).Dalam pertimbangan kuasa hukum Asian Agri, seharusnya yang diadili oleh pihak pengadilan dan Mahkamah Agung (MA) adalah terdakwa Suwir Laut yang merupakan asisten Vincentius Amin Sutanto (mantan financial controller Asian Agri). Namun kenyataannya, yang menanggung hal ini adalah 14 perusahaan Asian Agri Group yang harus didenda membayar pajak senilai Rp 2,5 triliun. Padahal 14 perusahaan Asian Agri Group ini sudah membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga ini yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku."Dari 14 perusahaan Asian Agri Group, 8 perusaaan itu sudah inkrah telah membayar pajak. Ini sudah selesai. Namun yang 6 perusahaan ini masih proses, tapi menurut sepengetahuan kami, 6 perusahaan itu juga sudah membayar pajak," tambahnya.Atas kasus ini, pihak Asian Agri memilih untuk menunggu proses peninjauan kembali (PK) Suwir Laut. Rencananya, PK tersebut akan dilakukan Juli mendatang. "Jadi ini memang terpisah, antara kasus Suwir Laut dan Asian Agri. Untuk Asian Agri sudah patuh membayar pajak sesuai ketentuan yang ada. Sedangkan untuk Suwir Laut akan menunggu PK," tambahnya.Luhut Pangaribuan Kuasa hukum Asian Agri Group lainnya, menambahkan, perseroan masih memungkinkan untuk mengajukan PK tanpa harus mengajukan bukti baru (novum). Sehingga pihaknya akan terus melakukan PK untuk menyelesaikan masalah ini."Kami mengajukan PK karena ada pertentangan keputusan dan kami menganggap ada kekhilafan hakim atas putusan MA yang dibuat," kata Luhut.Pertentangan keputusan ini adalah terkait kewajiban membayar pajak dari 14 perusahaan Asian Agri Group yang sudah mendapat keputusan inkrah dari MA. "Jadi tidak mungkin kami membayar pajak dua kali. Sementara yang harus diadili adalah Suwir Laut dan itu pun juga sudah diadili," tambahnya.Sementara General Manager Asian Agri Group Freddy Widjaja mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan berlaku, khususnya untuk periode 2002-2005. Pada periode tersebut, total penghasilan bersih Asian Agri ini adalah Rp 1,24 triliun."Jika pajak yang dikenakan sebesar Rp 1,25 triliun, maka tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 100 persen," kata Freddy.Menurut Freddy, hingga periode itu, Asian Agri Group sebenarnya sudah menulis surat 21 kali kepada Direktur Jenderal Pajak bahkan kepada Menteri Keuangan untuk menanyakan mengenai dugaan kekurangan pembayaran pajak yang dimaksud. Namun. menurutnya, meski perusahaan telah melakukan konfirmasi, Asian Agri tidak mendapat tanggapan positif dari Dirjen Pajak.Dengan putusan perkara MA ini dan menghukum 14 perusahaan untuk membayar denda Rp 2,5 triliun, Freddy menganggap bahwa putusan tersebutnon executable.Artinya putusan itu tidak berdasar karena 14 perusahaan itu (8 perusahaan sudah membayar pajak dan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajaknya).Seperti diberitakan, pada 18 Desember 2012 lalu, Mahkamah Agung menghukum Asian Agri membayar pajak sebesar Rp 2,5 triliun kepada kelompok perusahaan yang bernaung dalam bendera Asian Agri Group.Majelis hakim kasasi menyatakan, Asian Agri telah menggunakan surat pemberitahuan dan keterangan palsu dalam pembayaran pajak. Ketua majelis hakim Djoko Sarwoko menyatakan Suwir Laut (mantan manajer pajak Asian Agri yang kini menjadi tersangka) terbukti melanggar Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang tentang Perpajakan. Untuk itu, Suwir Laut divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun.Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/05/28/15524849/Dihukum.MA..Asian.Agri.Ini.Kasus.Aneh.dan.Ngawur
Kejaksaan Segera Eksekusi Kasus Asian AgriJumat, 14 Juni 2013 | 17:13 WIBJAKARTA, KOMPAS.com Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengeksekusi kasus pajak Asian Agri Group (AAG) senilai Rp 2,5 triliun. Berdasarkan keputusan MA tanggal 18 Desember 2012, Asian Agri dinyatakan kurang membayar pajak pada periode 2002-2005 senilai Rp 1,25 triliun dan denda 1,25 miliar. Total yang harus dibayarkan Rp 2,5 triliun."Insya Allah bisa eksekusi segera. Lebih cepat, lebih baik," ujar Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung RI, Jumat (14/6/2013).Jika tidak membayarkan Rp 2,5 triliun itu, aset Asian Agri Grup yang memiliki 14 perusahaan kelapa sawit itu pun terancam disita. Menurut Basrief, pihaknya memiliki waktu satu tahun untuk eksekusi aset Asian Agri Group."Kita masih lihat seberapa jauh aset yang ada pada perusahaan itu," katanya.Kejaksaan dan pihak terkait saat ini terus mengawasi aset perusahaan Asian Agri Group. Pengawasan itu untuk mencegah upaya pengalihan aset oleh perusahaan atau dijual ke pihak lain.Sebelumnya, majelis hakim pada kasasi menyatakan, Asian Agri telah menggunakan surat pemberitahuan dan keterangan palsu dalam pembayaran pajak. Ketua majelis hakim Djoko Sarwoko menyatakan, mantan manajer pajak Asian Agri, Suwir Laut, terbukti melanggar Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang tentang Perpajakan. Untuk itu, Suwir Laut divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun.Berdasarkan keputusan MA tanggal 18 Desember 2012, Asian Agri dinyatakan kurang membayar pajak pada periode 2002-2005 senilai Rp 1,25 triliun. MA memerintahkan perusahaan yang didirikan Sukanto Tanoto ini untuk membayar kekurangan pajak tersebut ditambah denda sebesar Rp 1,25 triliun.General Manager Asian Agri Freddy Widjaya mengatakan, pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Freddy menjelaskan, Asian Agri merupakan pembayar pajak yang cukup besar pada kurun waktu 2002-2005. Pihaknya pun yakin telah melaporkan dan membayar jumlah pajak yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.Ia juga mengungkapkan bahwa pada periode tersebut total penghasilan bersih Asian Agri adalah Rp 1,24 triliun. "Jika pajak yang dikenakan sebesar Rp 1,25 triliun, tarif pajak yang dikenakan adalah 100 persen?" ucapnya.http://nasional.kompas.com/read/2013/06/14/17132115/Kejaksaan.Segera.Eksekusi.Kasus.Asian.Agri5. Kasus Pajak Wilmar GroupKasus dugaan korupsi berupa restitusi pajak sekitar Rp3,7 triliun, tahun 2007 sampai 2009 telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung, 2009 dengan tembusan kepada Presiden SBY, Menteri Keuangan dan Ketua Komisi Pengawas Perpajakan.Kasus terkait dugaan rekayasa laporan pajak, sehingga bisa melakukan restitusi pajak secara melawan hukum sebesar Rp3,6 triliun, yang lalu mengakibatkan kerugian negara.Kasus dilaporkan ke Kejagung, 2009 dan 2013 baru direkomendasikan oleh Kejagung, kasus itu bukan korupsi dan diserahkan ke Ditjen Pajak, karena terkait masalah penyalahgunaan restitusi pajak.Wilmar Group diduga telah melaporkan pembukuan ke kantor Pajak, yakni omzet 2007 sebesar Rp14 triliun, 2008 Rp21 trilun dan 2009 Rp28 triliun. Restitusi pajak yang diajukan ke Ditjen Pajak, 2007 sebesar Rp800 miliar, 2008 Rp900 miliar dan 2009 Rp1, 9 triliun.Ditjen Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan telah membayar untuk restitusi 2007 dan 2008. Tahun 2009 belum dibayarkan.
http://poskotanews.com/2014/01/31/kasus-restitusi-pajak-wilmar-grup-segera-dituntaskan/Skandal restitusi pajak Wilmar Group mencuat setelah ada laporan dari pegawai pajak Kepala Kantor Pajak Pratama Besar Dua M Isnaeni. Skandal penggelapan restitusi pajak itu melibatkan dua perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA).
PT Wilmar dan PT MNA diduga menggelapkan restitusi pajak mencapai Rp 7,2 triliun. Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III DPR telah menindaklanjuti laporan Isnaeni. DPR sendiri mengambil kasus tersebut karena Ditjen Pajak dianggap tidak mengindahkan laporan Isnaeni.
Menurut PPATK terdapat ekspor barang yang tidak di dukung dokumen valid sekitar Rp.6 Triliun. Selain itu ada pula kejanggalan penyimpanan yang restitusi pajak Wilmar periode 2009-2010. Nilainya Rp.3,5 Triliun, yang dimasukkan ke rekening pinjaman. Seharusnya restitusi itu diapakai untuk pembayaran. Atas dua temuan itu, PPATK memperkirakan kerugian Negara sebesar Rp.600 milyar dan Rp.3,5 triliun.http://www.bijaks.net/scandal/index/5035-penggelapan_restitusi_pajak_wilmar_groupMerdeka.com -Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berjanji mengusut kasus dugaan penggelapan pajak bermodus restitusi yang diduga dilakukan PT Wilmar Grup. Kejaksaan Agung telah menyerahkan penanganan kasus itu pada Ditjen Pajak Kemenkeu."Wilmar lain itu kan pengadilan belum masuk. Lagi diperiksa sebagian. Tahun-tahun lalu mereka diperiksa, keluarkan SKP mereka bayar. Selama ini mereka begitu. Jadi belum sampai seperti masalah Asian Agri," ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Fuad Rachmany di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/1).Pemeriksaan pajak terhadap Wilmar Grup terkait masalah administrasi perpajakan tahun 2007-2008. Hingga saat ini Ditjen Pajak belum mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. "Kalau pemeriksaan itu bukan orangnya jadi belum ada tersangka, kita baru membuktikan dari dokumen-dokumen yang ada," katanya.Fuad enggan menyebutkan berapa dugaan penggelapan bajak bermodus restitusi yang diduga dilakukan Wilmar Grup. Besarnya nilai restitusi baru dapat diungkap saat di pengadilan seperti kasus tunggakan pajak Asian Agri."Nanti di pengadilan itu kan akan diungkapkan semua. Kita tidak bisa ngmong lagi lebih dari itu, (tapi) jangan bilang kita bungkam dong. Memang tidak boleh ngomong gitu,"jelasnya.Diakuinya, Wilmar Grup selalu membayar pajak setiap ada pemeriksaan yang menyebutkan adanya kurang bayar. Dalam kasus Wilmar, sebagian masih dalam pemeriksaan dan bukti permulaan."Kalau pemeriksaan belum ada pidana. Kalau penyidikan itu ada indikasi pidana. Ini kita belum masuk penyidikan. Jadi baru bukti permulaan," katanya.Tidah hanya Wilmar, Ditjen Pajak juga tengah menelaah kasus-kasus penggelapan pajak perusahaan-perusahaan besar lainnya."Semua perusahaan besar umumnya kita periksa. Kalau ada indikasi pidana baru kita masuk ke penyidikan,"ucapnya.Untuk diketahui, kasus penggelapan pajak bermodus restitusi pajak dua perusahaan Wilmar Group yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA) diungkap Komisi HukumDPRRI setelah menerima laporan dari pegawai pajak KPP Besar Dua pada 2011.Berdasarkan laporan Isnaeni, MNA dan WNI diduga telah menggelapkan pajak senilai Rp 7,2 triliun.Beberapa waktu lalu, anggota Komisi IIIDPRBambang Soesatyomempertanyakan kasus-kasus mangkrak di Kejaksaan Agung."Perkembangan terakhir, isu aktual, pengungkapankorupsiBank Century. Kita juga akan sampai laporan masyarakat kasus-kasus besar, Wilmar grup, kan belum ditindaklanjuti sejak 2007-2009 Rp 3,5 triliun," ujar Bambang di GedungDPR, Jakarta, Selasa (3/12).Wakil bendahara umumPartai Golkarini menjelaskan, dalam kasus Wilmar Grup sudah masuk ke Kejaksaan. Namun nilainya hanya Rp 500 miliar, jauh berbeda dengan temuan yang diperoleh Panja Mafia Pajak Komisi IIIDPR."Kita juga akan mintaKPKlakukan supervisi. Aturan kan jelas. Kalau mandegKPKbisa menarik kasus itu, supervisi," tegas dia.Sementara itu, Jaksa AgungBasrief Ariefmenyatakan, jika persoalan penggelapan pajak Wilmar Grup telah diserahkan ke Dirjen Pajak. Dia lepas tangan dan tak mau dikatakan kasus tersebut mandek di Kejaksaan meski sempat menangani kasus ini."Masalah Wilmar itu diserahkan kepada Dirjen Pajak untuk menindaklanjuti. kemungkinan terkait masalah perpajakan," ujarnya secara terpisah.Dia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke Dirjen Pajak. Termasuk soal kendala yang sempat dialami Kejaksaan soal pengungkapan kasus itu."Tanya di pajak dong. Dirjen pajak," tegas dia.http://www.merdeka.com/uang/dirjen-pajak-janji-usut-kasus-perpajakan-wilmar-grup.html6. kasus pajak Paulus TumewuPaulus Tumewu adalah Komisaris Utama PT Ramayana Lestari Sentosa, yang membawahi antara lain Ramayana dan Robinson Department Store. Ia juga menempati urutan ke-15 dari daftar 40 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2006.Paulus Tumewu ditangkap oleh POLRI bersama Ditjen Pajak pada tanggal 31 Agustus 2005.Paulus Tumewu telah melanggar pasal 39 ayat 1b huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,(yang isinya, barang siapa dengan sengaja menyampaikan SPT tidak benar dapat dipidanakan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta denda 4 kali pajak terutang)dengan sengaja mengecilkan omset yang diterima oleh Ramayana dan tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan benar, sehingga merugikan negara sebesar Rp. 399 milyar.Pelangaran pelanggaran yang dilakukan oleh Paulus Tumewu:
1. Tidak melaporkan SPT secara benarPenjelasan yang tertuang dalam pasal 13 A UU No.28 tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Wajib pajak yang kerana kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidan apabila kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.2. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dierjen PajakPasal 39 ayat 1(e) yang berisi: Setiap orang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.3. Memperlihatkan pembukuan secara palsuPasal 39 ayat 1(f) yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.Sanksi yang dapat menjerat Paulus Tumewu:1. Sanksi Pasal 39Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.2. Sanksi pasal 41cSetiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah.Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jendral Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah.Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Paulus Tumewu:1. Nilai tunggakan pajak Paulus yang semula Rp. 399 milyar menciut menjadi Rp. 7,99 milyar, padahal belum ada SKP yang seharusnya dikeluarkan oleh Kantor Pajak Cabang Jakarta.Pada saat Wajib Pajak terbukti melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak secara salah atau tidak benar maka harus ada penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Dirjen Pajak untuk membuktikan adanya kesalahan pada penerbitan SPT. Setelah adanya penyelidikan baru diputuskan berapa pajak yang kurang dibayar beserta jumlah pajak yang harus dibayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pada poin nomor satu jelas tertera bahwa pajak yang terutang oleh Paulus menciut tanpa adanya penyidikan terlebih dahulu. Ini berarti berupakan pelanggaran terhadap pasal Pasal 13 ayat 1(a) yang berisi: dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.2. Kasus yang sudah P-21 (sudah selesai disidik) dan tinggal dilanjutkan ke tingkat penuntutan, tiba tiba dihentikan, dan dinyatakan selesai.3. Paulus dibebaskan berkaitan dengan adanya surat Menteri Keuangan No.SR-173/MK.03/2006 tertanggal 16 Oktober 2006 yang menyatakan bahwa:1.Paulus Tumewu dikenakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kekurangan pembayaran PPh tahun 2004 sebesar Rp 7.994.617.750,00. Terhadap kekurangan utang pajak tersebut telah dilunasi tanggal 28 Nopember 2005.2. Kedua, penyidikan kasus diatas telah lengkap (P-21), dengan demikian proses penyidikan telah selesai konsekwensi Paulus membayar tunggakan pajak beserta dendanya.Kalau menilik lebih lanjut terhadap proses penghentian penyidiakan, berarti Paulus Tumewu menggunakan pasal 44 B ayat 1 UU Pajak yang menyatakan bahwa untuk kepentingan negara, atas permintaan menteri keuangan, Jaksa Agung dapat menghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.Padahal menurut Ketentuan UU KUP Pasal 44 ayat (2) penghentian penyidikan sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Agung, dan hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi denda sebesar empat kali pajak yang tidak atau kurang dibayar.Jadi, mestinya tidak ada penghentian penyidikan dan harus beralih menjadi penuntutan dan karena itu Pasal 44B UU KUP tidak lagi bisa berlaku. Dan ini juga diakui Sekjen Depkeu dalam nota dinas No. ND-594/SJ/2006.7. Kasus pajak tindak pidana pajakYuli mengatakan kasus faktur pajak fiktif terbaru yang ditemukan Ditjen Pajak terjadi pada 8 Oktober 2013. Penyidik pajak kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan telah menahan tersangka MDA. Sementara tersangka MM alias MR oleh penyidik pajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak.Dia mengatakan MDA ditahan mulai 8 oktober 2013 karena diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan sesuai pasal 39A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).Menurut dia, dalam menjalankan operasinya MDA memanfaatkan dua perusahaan yaitu PT BLM yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Tebet dan PT ACU yang terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Selatan dengan nilai kerugian negara diperkirakan Rp 12 miliar.Berdasarkan pengembangan kasus ini telah ditetapkan tiga orang tersangka lainnya yaitu DvH, DnH dan YF, saat ini berkas penyidikan atas MDA dan DvH telah dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak Kejaksaan Agung untuk dilakukan penuntutan, ujarDia menjelaskan tersangka MM alias MR ditahan sejak tanggal 30 Oktober 2013, MM alias MR diduga kuat dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi melalui PT CAP dan PT CBT selama kurun waktu tahun 2010 sampai 2013."Untuk melancarkan aksinya MM alias MR membuat identitas palsu dan akta notaris palsu bahkan rekening bank juga dibuat dengan menggunakan identitas palsu," kata Yuli.Menurut dia, akibat praktik tersebut kerugian negara mencapai Rp 55 miliar. MM alias MR dijerat pasal 39A huruf A pasal 43 UU KUP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama enam tahun. Selain itu, denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak, dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak8. Kasus pajak GayusKronologis kasus gayus ini diambil dari blog SIR MR SRI TAMIANG yang diposkan hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 dengan pengeditan kata seperlunya.Berawal tudingan Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Duadji tentang adanya praktek mafia hukum di tubuh Polri dalam penanganan kasus money laundring oknum pegawai pajak bernama Gayus Halomoan Tambunan yang merembet kepada Kejaksaan Agung dan Tim Jaksa Peneliti, Tim Jaksa Peneliti akhirnya bersuara mengungkap kronologis penanganan kasus Gayus H. Tambunan. Berikut ini kronologis penanganan kasus Gayus H. Tambunan menurut Tim Peneliti Kejaksaan Agung.Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening milik Gayus H. Tambunan di Bank Panin. Polri kemudian melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus H. Tambunan sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).Dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri kepada kejaksaan, Gayus H. Tambunan dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Hal ini karena Gayus H. Tambunan adalah seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin.Hasil penelitian jaksa menyebutkan bahwa hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapan namun hal ini tidak terkait dengan uang senilai Rp. 25 milliar yang diributkan PPATK dan Polri. Untuk korupsi terkait dana Rp.25 milliar tidak dapat dibuktikan karena dalam penelitian ternyata uang tersebut merupakan produk perjanjian Gayus dengan Andi Kosasih. Andi Kosasih adalah pengusaha garmen asal Batam yang mengaku pemilik uang senilai hampir Rp. 25 miliar di rekening Bank Panin milik Gayus H. Tambunan. Hal ini didukung dengan adanya perjanjian tertulis antara terdakwa (Gayus H. Tambunan) dan Andi Kosasih yang ditandatangani tanggal 25 Mei 2008.Menurut Cirrus Sinaga selaku anggota Tim Jaksa Peneliti kasus Gayus, Gayus H. Tambunan dan Andi Kosasih awalnya berkenalan di pesawat. Kemudian keduanya berteman karena merasa sama-sama besar, tinggal dan lahir di Jakarta Utara. Karena pertemanan keduanyalah Andi Kosasih meminta Gayus H. Tambunan mencarikan tanah dua hektar untuk membangun ruko di kawasan Jakarta Utara. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar US$ 6 juta. Namun Andi Kosasih baru menyerahkan uang sebesar US$ 2.810.000. Andi menyerahkan uang tersebut kepada Gayus melalui transaksi tunai di rumah orang tua istri Gayus lengkap dengan kwitansinya, sebanyak enam kali yaitu pada tanggal 1 Juni 2008 sebesar US$ 900.000, tanggal 15 September 2008 sebesar US$ 650.000, tanggal 27 Oktober 2008 sebesar US$ 260.000, tanggal 10 November 2008 sebesar US$ 200.000, tanggal 10 Desember 2008 sebesar US$ 500.000, dan terakhir pada tanggal 16 Februari 2009 sebesar US$ 300.000. Andi Kosasih menyerahkan uang tersebut karena dia percaya kepada Gayus H. Tambunan.Menurut Cirrus Sinaga, dugaan money laundring hanya tetap menjadi dugaan karena Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sama sekali tidak dapat membuktikan uang senilai Rp. 25 milliar tersebut merupakan uang hasil kejahatan pencucian uang (money laundring). PPATK telah dihadirkan dalam kasus tersebut sebagai saksi. Dalam proses perkara, PPATK tidak bisa membuktikan transfer rekening yang diduga tindak pidana.Dari perkembangan proses penyidikan kasus tersebut, ditemukan juga adanya aliran dana senilai Rp 370 juta di rekening lainnya di Bank BCA milik Gayus H. Tambunan. Uang tersebut diketahui berasal dari dua transaksi yaitu dari PT.Mega Cipta Jaya Garmindo. PT. Mega Cipta Jaya Garmindo adalah perusahaan milik pengusaha Korea, Mr. Son dan bergerak di bidang garmen. Transaksi dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tanggal 1 September 2007 sebesar Rp. 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp. 200 juta.Setelah diteliti dan disidik, uang senilai Rp.370 juta tersebut diketahui bukan merupakan korupsi dan money laundring tetapi penggelapan pajak murni. Uang tersebut dimaksudkan untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi. Namun demikian, setelah dicek, pemiliknya Mr Son, warga Korea, tidak diketahui berada di mana. Uang tersebut masuk ke rekening Gayus H. Tambunan tetapi ternyata Gayus tidak urus pajaknya. Uang tersebut tidak digunakan oleh Gayus dan tidak dikembalikan kepada Mr. Son sehingga hanya diam di rekening Gayus. Berkas P-19 dengan petujuk jaksa untuk memblokir dan kemudian menyita uang senilai Rp 370 juta tersebut. Dalam petunjuknya, jaksa peneliti juga meminta penyidik Polri menguraikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan tersebut beserta keterangan tersangka (Gayus H. Tambunan).Dugaan penggelapan yang dilakukan Gayus diungkapkan Cirrus Sinaga secara terpisah dan berbeda dasar penanganannya dengan penanganan kasus money laundring, penggelapan dan korupsi senilai Rp. 25 milliar yang semula dituduhkan kepada Gayus. Cirrus dan jaksa peneliti lain tidak menyinggung soal Rp 25. milliar lainnya dari transaksi Roberto Santonius, seorang konsultan pajak. Kejaksaan pun tak menyinggung apakah mereka pernah memerintahkan penyidik Polri untuk memblokir dan menyita uang dari Roberto ke rekening Gayus senilai Rp 25 milyar itu.Sebelumnya, penyidik Polri melalui AKBP Margiani, dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa jaksa peneliti dalam petunjuknya (P-19) berkas Gayus memerintahkan penyidik untuk menyita besaran tiga transaksi mencurigakan di rekening Gayus. Adapun tiga transaksi itu diketahui berasal dari dua pihak, yaitu Roberto Santonius dan PT. Mega Jaya Citra Termindo. Transaksi yang berasal dari Roberto, yang diketahui sebagai konsultan pajak bernilai Rp. 25 juta, sedangkan dari PT. Mega Jaya Citra Termindo senilai Rp. 370 juta. Transaksi itu terjadi pada tanggal 18 Maret, 16 Juni dan 14 Agustus 2009. Uang senilai Rp. 395 juta tersebut disita berdasarkan petunjuk dari jaksa peneliti kasus itu.Berkas Gayus dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa mengajukan tuntutan 1 (satu) tahun dan masa percobaan 1 (satu) tahun. Dari pemeriksaan atas pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sebelumnya, beredar kabar bahwa ada guyuran sejumlah uang kepada polisi, jaksa, hingga hakim masing-masing Rp 5 miliar. Diduga gara-gara guyuran uang tersebut Gayus terbebas dari hukuman. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Maret 2010, Gayus yang hanya dituntut satu tahun percobaan, dijatuhi vonis bebas.Menurut Yunus Husein, Ketua PPATK, Mengalirnya uang belum kelihatan kepada aparat negara atau kepada penegak hukum. Namun anehnya penggelapan ini tidak ada pihak pengadunya, pasalnya perusahaan ini telah tutup. Sangkaan inilah yang kemudian maju ke persidangan Pengadilan Negeri Tangerang. Di Pengadilan Negeri Tangerang, Gayus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Hasilnya, Gayus divonis bebas.Sosok Gayus dinilai amat berharga karena ia termasuk saksi kunci dalam kasus dugaan makelar kasus serta dugaan adanya mafia pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Belum diketahui apakah Gayus melarikan diri lantaran takut atau ada tangan-tangan pihak tertentu yang membantunya untuk kabur supaya kasus yang membelitnya tidak terbongkar sampai ke akarnya. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meyakini kasus Gayus H. Tambunan bukan hanya soal pidana pengelapan melainkan ada juga pidana korupsi dan pencucian uang.Gayus diketahui berada di Singapura. Dia meninggalkan Indonesia pada Rabu 24 Maret 2010 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Namun dia pernah memberikan keterangan kepada Satgas kalau praktek yang dia lakukan melibatkan sekurang-kurangnya 10 rekannya. Imigrasi tidak mengetahui posisi Gayus.Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengatakan bahwa kasus markus pajak dengan aktor utama Gayus H. Tambunan melibatkan sindikasi oknum polisi, jaksa, dan hakim. Satgas menjamin oknum-oknum tersebut akan ditindak tegas oleh masing-masing institusinya, koordinasi perkembangan ketiga lembaga tersebut terus dilakukan bersama Satgas. Ketiga lembaga tersebut sudah berjanji akan melakukan proses internal. Kasus ini merupakan sindikasi (jaringan) antar berbagai lembaga terkait.Perkembangan selanjutnya kasus Gayus melibatkan Komjen Susno Duadji, Brigjen Edmond Ilyas, Brigjen Raja Erisman. Setelah 3 kali menjalani pemeriksaan, Komjen Susno Duadji menolak diperiksa Propam. Alasannya, dasar aturan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 45, 46, 47, dan 48 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 25 Perpres No. I Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan, harus diundangkan menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.Komisi III DPR menyatakan siap memberi perlindungan hukum untuk Komjen Susno Duadji. Pada tanggal 30 Maret 2010, polisi telah berhasil mendeteksi posisi keberadaan Gayus di negara Singapura dan menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah Singapura untuk memulangkan Gayus ke Indonesia. Polri mengaku tidak akan seenaknya melakukan tindakan terhadap Gayus meski yang bersangkutan telah diketahui keberadaannya di Singapura.Pada tanggal 31 Maret 2010, Tim Penyidik Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa tiga orang sekaligus. Selain Gayus H. Tambunan dan Brigjen Edmond Ilyas, ternyata Brigjen Raja Erisman juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan oleh tiga tim berbeda. Tim pertama memeriksa berkas lanjutan pemeriksaan Andi Kosasih, tim kedua memeriksa adanya keterlibatan anggota polri dalam pelanggaran kode etik profesi, dan tim ketiga menyelidiki keberadaan dan tindak lanjut aliran dana rekening Gayus.Pada tanggal 7 April 2010, Komisi III DPR mengendus seorang jenderal bintang tiga di Kepolisian diduga terlibat dalam kasus Gayus H. Tambunan dan seseorang bernama Syahrial Johan ikut terlibat dalam kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus H. Tambunan, dari Rp. 24 milliar yang digelapkan Gayus, Rp. 11 milliar mengalir kepada pejabat kepolisian, Rp. 5 milliar kepada pejabat kejaksaan dan Rp. 4 milliar di lingkungan kehakiman, sedangkan sisanya mengalir kepada para pengacara. Analisis Kasus GayusSetiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja yang mempunyai fungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintahan dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan belanja yang diantisipasikan dalam tahun berikut. Dalam unsur pendapatan yang paling utama dan penting adalah pendapatan yang berasal pajak, selain dari pada itu berasal dari sumber lain yang dinamakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. PNBP merupakan pendapatan negara yang paling banyak jenisnya termasuk yang dinamakan retribusi. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kerap mengalami kebocoran lantaran dikorup para pejabat. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung hingga mencapai 30 persen. Jika APBN minimal Rp1.400 triliun, sekitar Rp400 miliar dana APBN yang menguap setiap tahun.Pembahasan ini difokuskan pada divonis bebasnya Gayus oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena tidak terbukti melakukan salah satu tindak pidana yang disangkakan, yaitu: korupsi, Menurut anggota Komisi III DPR, Andi Anzhar Cakra Wijaya, kasus penggelapan pajak masih belum manjur jika hanya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-UndangMoney Laundering(pencucian uang) dinilai lebih sakti menindak mafia pajak. Para penegak hukum bisa menggunakan Undang-Undang tersebut untuk membuktikan perbuatan penggelapan pajak kasus Gayus Tambunan. Ia menyebutkan, penggelapan pajak itu berasal dari perbuatan Gayus yang menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang dibantunya. Akibat suap itulah terjadi penggelapan pajak yang jumlahnya sangat besar dan merugikan negara. Kalau ada indikasi penggelapan perpajakan, harus digunakan Undang-Undang Pencucian Uang. Proses penyidikan bisa dimulai dari pencucian uang itu, tutur Andi. Setuju dengan pendapat Andi Anzhar Cakra Wijaya, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya Gayus dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu korupsi, pencucian uang dan penggelapan.Kalau kita baca kembali kasus Gayus tersebut, jelas bahwa pada awalnya dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri kepada kejaksaan, Gayus H. Tambunan dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Hal ini karena Gayus H. Tambunan adalah seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin.Sebenarnya dengan melihat besarnya dana yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sudah cukup menimbulkan banyak pertanyaan darimana uang sebanyak itu mengingat Gayus hanyalah seorang pegawai negeri dan orang tuanya juga bukan pengusaha kaya raya. Sangat mustahil dia bisa mempunyai uang sebanyak itu di rekening banknya. Keberadaan uang dua puluh lima milyar di rekening Gayus sudah cukup menjadi bukti permulaan untuk menelusuri darimana uang tersebut, bagaimana cara Gayus memperolehnya, apakah ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai seorang pegawai pajak dan lain-lain.Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menetapkan bahwa selain dilakukan oleh pembayar pajak (plagenataudader),tindak pidana pajakdapat melibatkan penyerta (deelderming) seperti wakil, kuasa ataupegawai pembayar pajakatau pihak lain yang menyuruh melakukan (doen plegenataumiddelijke), yang turut serta melakukan (medeplegenataumededader), yang menganjurkan (uitlokker), atauyang membantu melakukan tindak pidana perpajakan(medeplichtige), Gayus mungkin saja berperan sebagaimedeplegen, uitlokkerataumedeplichtige. Hal ini didasarkan pada keterangan Gayus pada Satgas pemberantasan mafia hukum bahwa dalam melakukan aksinya tersebut Gayus melibatkan sekurang-kurangnya sepuluh rekannya.Namun apa yang terjadi?Indikasi tindak pidana perpajakan berupa penggelapan yang dilakukan oleh Gayus terkait uang dua puluh lima milyar di rekening banknya tidak terbukti. Hal ini sebagaimana hasil penelitian jaksa yang menyebutkan bahwa hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapan namun hal ini tidak terkait dengan uang senilai Rp. 25 milliar yang diributkan PPATK dan Polri. Penggelapan yang dimaksud yaitu adanya aliran dana senilai Rp 370 juta di rekening Bank BCA milik Gayus H. Tambunan. Uang tersebut diketahui berasal dari dua transaksi yaitu dari PT.Mega Cipta Jaya Garmindo. pada tanggal 1 September 2007 sebesar Rp. 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp. 200 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi. Namun setelah dicek, pemiliknya Mr Son, warga Korea, tidak diketahui berada di mana. Uang tersebut masuk ke rekening Gayus H. Tambunan tetapi ternyata Gayus tidak urus pajaknya. Uang tersebut tidak digunakan oleh Gayus dan tidak dikembalikan kepada Mr. Son sehingga hanya diam di rekening Gayus. Berdasarkan penelitian dan penyidikan, uang senilai Rp.370 juta tersebut diketahui bukan merupakan korupsi dan money laundring tetapi penggelapan pajak murni.Oleh karena itu, kebocoran APBN di sana-sini hampir dipastikan semakin besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Sebab, semua sektor rawan dikorupsi. Hanya, peluang beberapa pos anggaran lebih terbuka. Di antaranya, pos penganggaran untuk bantuan sosial dan belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur. Mengacu pada sejumlah kasus korupsi yang bisa dibongkar, jika ditotal, kerugian negara memang cukup besar. Sebut saja kasus Nazaruddin di wisma atlet yang merugikan negara sekitar Rp25 miliar. Selain itu, kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar. Jadi, kejahatan anggaran yang belum terungkap itu sebenarnya masih sangat banyak9. Kasus Money Lundry
TEMPOInteraktif,Jakarta:Mahkamah Agung (MA) menghukum mantan Direktur Utama Bank Mandiri E.C.W. Neloe serta Direktur Risk Management I Wayan Pugeg, dan Direktur Corporate Banking M. Sholeh Tasripan masing-masing 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan.
"Majelis memutus dalam rapat terbuka 13 September 2007 lalu. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan," kata Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Andi Samsan Nganro saat membacakan petikan putusan MA di kantornya, Jumat.
Dengan keputusan ini, majelis hakim yang dipimpin Bagir Manan dan beranggotakan Iskandar Kamil, Djoko Sarwoko, Harifin A. Tumpa, dan Rehngena Purba membatalkan putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan nomor 2068/Pid.B/2005/PN JakSel tertanggal 20 Februari 2006.
Saat itu majelis hakim PN Jakarta Selatan memvonis bebas tiga terdakwa kasus pengucuran kredit Rp 160 miliar ke PT Cipta Graha Nusantara ini. Mereka didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pertimbangan majelis hakim Jakarta Selatan disebutkan unsur setiap orang, unsur melanggar hukum, dan unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi telah terbukti. Namun, unsur kerugian negara tidak terbukti. Kemudian Jaksa Baringin Sianturi yang kala itu menuntut 20 tahun penjara mengajukan kasasi atas putusan ini.http://www.tempo.co/read/news/2007/09/14/055107590/Mantan-Direktur-Utama-Bank-Mandiri-ECW-Neloe-Dihukum-10-Tahun
kasus maney laundry PT. Gramarindo Group
Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sahSebagai gambaran seperti apa Tindak Pidana Pencucian Uang kita lihat salah satu Pemberitan kasus yakni pembobolan Bank BNI sebesanr Rp. 1,7 triliun melalui L/C fiktif dengan adanya pemberian kredit ekspor letter of credit (L/C) oleh pihak cab. BNI Utama Kebayoran Baru.Bobolnya uang sejumlah 1.7 triliun rupiah bermula dari PT. Gramarindo Mega Indonesia (Perusahaan milik Erri Lumowa dan Adrian Woworuntu) mengajukanpermohonan pembiayaan ekspor impor dari BNI Cab Kebayoran Baru Jakarta Selatan. PT Gramarindo rencananya akan melakukan ekspor pasir dan minyak residu ke negara-negara Afrika dan Timur Tengah, dalam mengajukan permohonan pembiayaan tersebut PT. Gramarindo mendapatkan jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya, The Wall Street Banking Corporation, Middle East Bank Kenya Ltd, Ross Bank Swissdan Bank One (New York).Berdasarkan L/C yang dipecah-pecah menjadi 80 L/C kecil namun keseluruhannya berjumlah 1,7 triliun rupiah tersebut, menghasilkan uang kredit ekspor dalam mata uang dollar dan Euro yang telah dicairkan sejak bulan Juli 2002 sampai bulan Juli 2003. Belakangan baru diketahu kalau ternyata ekspor tersebut hanya fiktif belaka, yaitu dengan membuat dokumen ekspor fiktif, PT. Gramarindo Group dapat menikmati uang dan menggunakan uang tersebut.Dalam transaksi perdagangan luar negeri, terjadi hubungan dagang antara penjual dari suatu negara dan pembeli dari negara lainnya. Untuk kelancaran transaksi dagang antara suatu negara dan negara lainnya dibutuhkan pengertian dan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan serta tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum dagang dari masing-masing negara.Salahsatu cara pembayaran yang dipergunakan didalam perdagangan luar negeri adalah cara kredit dokumenter, yaitu dengan mempergunakan warkat berharga yang disebut Letter Of Credit (L/C).Apabila terjadi perjanjian jual beli barang (sales contract) antara penjual (seller) di Indonesia dan pembeli (buyer) dari Kenya untuk sejumlah barang tertentu, maka dalam perjanjian jual beli tersebut eksportir (penjual) mensyaratkan pembeli harus mengirimkan uangnya terlebih dahulu, kemudian setelah menerima uang dimaksud pihak eksportir baru akan mengapalkan barang-barang ekspornya. Dilain pihak pembeli dapat meminta agar pihak eksportir harus mengirimkan barang-barangnya terlebih dahulu ke Kenya, dan setelah diterimanya barang-barang tersebut, barulah kemudian pihak pembeli akan mengirimkan uangnya. Dengan gambaran tersebut terlihat bahwa masing-masing pihak bermaksud mengamankan kepentingan masing-masing terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan pemberian jasa dari pihak ketiga lainnya misalnya Bank terutama Bank Devisa. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan dari pihak yang memakai jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung maupun tidak langsung.Letter of Credit (L/C) merupakan suatu warkat yang diterbitkan oleh suatu bank atas permintaan pihak pemakai jasa (applicant) atau pembeli yang ditujukan kepada pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan bank pembuka L/C (opening bank) untuk ;a.melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (beneficiary) atau ordernya, atau harus membayar, mengaksep atau menegosiasi (mengambil alih) wesel-wesel (perintah tertulis) tanpa syarat sebagai pembayaran pada waktu tertentu dikemudian hari) yang ditarik oleh beneficiary/supplier/penjual atau;b.memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran yang dimaksud, atau harus membayar, mengaksep atau menegosiasi wesel-wesel itu atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditentukan dan sesuai syarat serta kondisi dari kredit yang bersangkutan.Pemerintah sangat kesulitan untuk melacak dimana uang-uang haram hasil kejahatan tersebut disembunyikan, karena para pelaku dengan kelihaiannya dapat menyembunyikan uang tersebut dengan berbagai cara salah satunya adalah melalui proses pencucian uang yang lazim disebut money laundering. Prosesnya dilakukan melalui berbagai transaksi yang rumit dan menyesatkan sehingga sulit untuk dideteksi/ dilacak.Proses atau modus operandi money laundering ini umumnya bervariasi sesuai dengan status social dan tingkat pendidikan pelakunya. Kecenderungannya semakin tinggi status social dan tingkat pendidikan pelaku maka semakin lihai ia untuk menyembunyikan harta hasil dari kejahatannya.Modus operandi yang sering terjadi dalam tindak pidana money laundering ada 3 tahap yaitu :1.Penempatan; dimana pelaku menempatkan uang atau harta yang diperoleh dari suatu tindak pidana ke dalam suatu tempat yang dianggap aman seperti masuk dalam system perbankan.2.Pelapisan ; layering yaitu kegiatan untuk menghilangkan jejak asal uang haram tersebut dengan menciptakan berbagai transaksi yang berlapis-lapis. Dalam kejahatan money laundering yang berskala sederhana transaksi yang diciptakan tidak terlalu rumit, yaitu misalnya mentransfer uang haram tersebut ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, pembelian saham atas tunjuk, bisnis property dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kejahatan yang telah terorganisir termasuk white collar crime yang banyak terjadi akhir-akhir ini, transaksinya selain komplek juga berlapis-lapis, sehingga sulit untuk dilacak. Uang haram tersebut dapat dengan mudah berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya baik di dalam maupun diluar negeri, apalagi dengan dalih berlindung dibalik kerahasian bank, terutama di negara-negara yang memang memberi kemudahan untuk membuka rekening dan kerahasian banknya sangat ketat seperti di Swiss, Hongkong, Panama dan Kepulauan Caymand. Untuk melakukan transaksi-transaksi antara negara/ benua bagi pelaku sangat mudah dilakukan karena pelaku biasanya sudah mempunyai jaringan transaksi internasional seperti dalam kasus narkotika.3.Integrasi atau penyatuan yaitu melakukan integrasi ataupun penyatuan uang haram tersebut kepada kegiatan-kegiatan perekonomian atau bisnis yang semula memang sah dan normal. Tahap ini adalah tahap yang cukup sulit untuk dilakukan pelacakan karena sudah sangat sulithttp://syamsuwirsiddiq.wordpress.com/2007/12/01/my-profile/10. kasus bank century Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Centuryatau secara teknis disebut sebagaipenyertaan modal sementara(PMS) yang dikucurkan dalam kurun waktu delapan bulan dariLembaga Penjamin Simpanan(LPS) yang mencapai sejumlah Rp 6,7 triliun adalah salah satu tata cara penanganan terhadapbank gagalyang dilakukan olehKomite Stabilitas Sektor Keuangan(KSSK)yang beranggotakanMenteri Keuangan,Bank Indonesia(BI) danLembaga Pengawas Perbankan(LPP) dalam hal ini termasukbank gagaldalam dampak sistemik, untuk saat sekarang Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) masih berada dalam naungan lingkup kerja padaBank Indonesia(BI)[1]. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Bank Century diubah nama menjadi Bank MutiaraLatar belakangSalah satu ujuk rasa para nasabah Bank CenturyPada tanggal13 November2008Bank Century mengalami keadaan tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah atau umumnya disebut sebagaikalah kliringkeadaan ini hingga membuat terjadinya kepanikan ataurushdalam penarikan dana pada Bank Century selanjutnya pada tanggal14 November2008manajemen Bank Century melapor kejadian tersebut serta ikut mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan darurat kepadaKomite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK)selanjutnya pada tanggal20 November2008Bank Indonesia(BI) melakukan penetapan status Bank Century menjadibank gagal,Menteri Keuanganyang dijabat olehSri Mulyaniselaku Ketua dariKomite Stabilitas Sektor Keuangan(KSSK) mengadakan rapat untuk pembahasan nasib Bank Century, dalam rapat tersebut,Bank Indonesia(BI) diwakili olehGubenur Bank Indonesiayang dijabat olehBoedionomelalui data per31 Oktober2008menyatakan bahwarasio kecukupan modalatauCapital Adequacy Ratio(CAR) Bank Century telahminus hingga 3,52 persen, dalam agenda rapat tersebut antara lain turut dibahas dampak yang akan terjadi atau akan timbul apakah akan berdampak sistemik, seperti dalam istilah teknis disebutbank runataurun on the bankbila Bank Century diperlakukan sebagai bank gagal yang akan dilikuidasi kemudian dalam rapat tersebut diputuskan untuk menyerahkan Bank Century kepadaLembaga Penjamin Simpanan(LPS)[10].LaporanBadan Pemeriksa Keuangan(BPK)Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dalam laporan awal menyebutkan adanya dugaan ada rekayasa untuk menyuntikkan dana Dalam pasal 32, 33 dan 39 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tanggal28 September2006menyatakan bahwa selama bank gagal sistemik dalam penangananLembaga Penjamin Simpanan(LPS), jika berdasarkan penilaianLembaga Pengawas Perbankan(LPP) kondisi bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal disetor untuk memenuhi tingkat kesehatan bank, makaLembaga Penjamin Simpanan(LPS) memintaKomite Koordinasiuntuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk penanganan bank tersebut, oleh sementara pihak mentenggarai terubah melalui pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tanggal4 Desember2008dan sudah dibantah oleh LPS mengenai adanya rekayasa aturan.[11][12][13]PihakPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) ikut terbawa dicurigai berusaha untuk menutup-nutupi data aliran dana tersebut akan tetapi kemudian dibantah olehYunus Husein, KepalaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan mengatakan bahwa telah diberikan informasi mengenai aliran dana Bank Century sesuai dengan permintaanBadan Pemeriksa Keuangan(BPK)[14]akan tetapi pada tanggal23 November2009menurutMaruarar Sirait, anggotaDewan Perwakilan Rakyat(DPR) yang ikut dalam saat penyerahan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century yang diberikan kepadaDewan Perwakilan Rakyat(DPR) mengatakan bahwa laporanBadan Pemeriksa Keuangan(BPK) tersebut tidak menyertakan soal aliran dana Bank Century[15]tanggal1 Desember2009Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan baru menyampaikan informasi transaksi keuangan kepadaBadan Pemeriksa Keuangan(BPK) dari 51 nasabah yang terdiri dari 44 nasabah perorangan dan 7 nasabah perusahaan senilai Rp 147,6 miliar dan tak temukan aliran dana Bank Century kepada parpol.[16]Dalamsiaran perstanggal26 November2009guna pemenuhi informasi penyelidikan aliran dana Bank Century, KepalaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanganmenerangkan bahwaBadan Pemeriksa Keuangan(BPK) telah menyampaikan tiga surat kepadaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) mengenai bantuan analisis transaksi, surat pertama tanggal17 September2009, surat kedua tanggal5 Oktober2009, dan surat ketiga tanggal29 Oktober2009, surat pertama yang meminta informasi mengenai aliran dana keluar, maksud dan tujuan penggunaan dari rekening pihak-pihak terkait dengan kasus Bank Century di PT Bank Century ke rekening di Bank lain atas nama pihak-pihak tersebut maupun pihak lain yang melibatkan seratus duapuluh empat transaksi yang terkait dengan kurang lebih limapuluh nasabah, surat kedua mengenai permintaan terkait dengan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana talangan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century dalam lampiran surat kedua, permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut sebagian besar diperoleh berdasarkan Surat Bank Indonesia (BI) tanggal28 Januari2009perihal Data Pihak Terkait dan Pihak Lain yang Diijinkan dapat menarik dananya pada Bank Century, surat ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menindaklanjuti dengan meminta informasi aliran dana kepada enambelasPenyedia Jasa Keuangan(PJK) terkait dan sampai dengan tanggal23 November2009telah diberikan kurang lebih limapuluhLaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan(LTKM) dari sepuluh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan dari hasil analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) tersebut telah pula disusun hasil analisis dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam hasil analisis yang ada menunjukkan setidaknya tujuhbelas penerima berupa perusahaan dan lainnya individu sedangkan permintaan lain belum terpenuhi karena adanya kendala teknis operasional perbankan, selain permintaan melalui surat, koordinasi melalui pertemuan dilakukan selama empat kali, yakni pada16 September2009,2 Oktober2009,6 November2009dan9 November2009. Pada koordinasi inilah karena keterbatasan waktu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disepakati permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya sampai dua sampai dengan tiga lapis aliran dana dari Bank Century. Hal tersebut menepis pemberitaan media yang mengatakan 'sesungguhnya ada tujuh lapis aliran dana dari Bank Century. dan harus dipahami bahwa tujuh kali lapis aliran dana berarti berarti tujuh kali perpindahan dana dari satu bank, ke bank lainnya, sampai dengan perpindahan ketujuh bank lainnya. Pada perpindahan kedua dan selanjutnya bisa jadi bercabang sehingga dapat lebih dari hanya pada tujuh penyedia jasa keuangan (PJK) atau bank. sementara untuk mendapatkan satu lapis aliran dana saja, permintaan data kepada penyedia jasa keuangan (PJK) memerlukan waktu beberapa minggu dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]] (PPATK) tidak memiliki akses online terhadap database penyedia jasa keuangan (PJK) sehingga untuk menelusuri aliran dana harus melalui mekanisme permintaan informasi kepada penyedia jasa keuangan (PJK) yang memerlukan waktu, sedangkan keterlambatan kecerobahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal prosedur atau mekanisme permintaan informasipada surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pertama pada tanggal17 September2009terdapat kesalahan format surat sehingga perlu diperbaiki kemudian surat kedua pada5 November2009merupakan revisi atas kesalahan pada surat pertama, namun pada surat kedua masih terdapat pula kesalahan format berkenaan dengan kewenangan pejabat yang dapat meminta informasi karena dalam Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. NK-1/1.02/PPATK/09/06 tanggal25 September2006bahwa dalam permintaan informasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditandatangani Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)[14].Pada tanggal27 November2009Yunus Husein, KepalaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)kembali memberikan penegasan bahwaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)siap menyerahkan data aliran dana dari Bank Century ke pihak lain termasuk kepadaDewan Perwakilan Rakyat(DPR) Namun,Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) meminta perlindungan atas penyerahan data itu agar memiliki dasar hukum karena menurutUndang-Undang Nomer 25 Tahun 2003Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang[17]dalam pasal 10A UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang berkaitan denganLaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)pihakPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) disebutkan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan laporan tersebut, pernyataan ini dibuat terkait dengan data aliran dana Bank Century yang dipegangPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil audit investigasi Bank century kepadaDewan Perwakilan Rakyat(DPR) pada tanggal23 November2009.[18][19]akan tetapi mendapat bantahan dariBambang Susetyo, anggotaDewan Perwakilan Rakyat(DPR) yang mengatakan bahwa jangan ada retorika pelarian atau buang badan yang artinya jangan pilih kasih karena menurutBambang Susetyobahwa Yunus Husein, KepalaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)bertindak naif sekali bila memakai alasan tersebut karena kembali menurutBambang SusetyobahwaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)dalam kasusMiranda GoeltomPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) telah pernah membuka data yang sama[20].Dugaan adanyafrauddi dalam Bank Century yang melibatkanRafat Ali Rizvi,Hesham Al Warraq,Robert TantulardanTheresia Dewi Tantularmengenai simpang siur keberadaan dana Budi Sampoerna dan perusahaannya yang bernama PT Lancar Sampoerna Bestari sebesar Rp 1,7 triliun pada Bank Century berkaitan dengan surat rekomendasi kabareskrim yang ditujukan kepada Bank CenturyDalam Surat Kapolri No. Pol.: R/2647/X/2009/Itwasum tanggal8 Oktober2009menjelaskan bahwa proses penerbitan surat keterangan/rekomendasi yang pertama yaitu dengan nomor polisi R/217/IV/2009/Bareskrim tanggal7 April2009berasal dari keinginan Budi Samporna untuk mencairkan dana deposito milik PT Lancar Sampoerna Bestari yang telah disimpan pada Bank Century, kemudian pihak Direksi Bank Century menanyakan pada Bareskrim Polri tentang status dana deposito tersebut oleh karena kasus Bank Century sedang disidik oleh Bareskrim Polri, atas pertanyaan dari Direksi PT Bank Century tersebut maka diterbirkan surat keterangan/rekomendasi pertama Kabareskrim Polri tersebut, berikutnya, karena Surat Keterangan/Rekomendasi Kabareskrim Polri yang pertama tidak mencantumkan jumlah/besarnya dana deposito milik PT Lancar Sampoerna Bestari atas permintaan pihak Direksi Bank Century dalam hal ini Maryono menginginkan agar dana yang ingin dicairkan oleh Budi Sampoerna dicantumkan jumlahnya sehingga terbitlah rekomendasi kedua dengan No. Pol.: R/240/IV/2009/Bareskrim tanggal17 April2009yang secara substansi rekomendasi kedua ini hanya menyebutkan bahwa Dana Deposito Milik PT Lancar Sampoerna Bestari yang ada Bank Century sebesar USD 18.000.000 yang terkait dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/695/XI/2008/SIaga I tanggal25 November2008saat ini sudah tidak ada permasalahan lagi[21]menurut pengacara Budi Sampoerna dan PT Lancar Sampoerna Bestari yaitu Lucas bahwa dana kliennya jadi berita besar tapi belum juga dibayarkan oleh Bank Century[22]Garis waktu[sunting|sunting sumber]Aliran dana LPSPada kurun waktu14 November2008sampai dengan18 November2008terdapat pemberianfasilitas pendanaan jangka pendek(FPJP) sebesar Rp 689,39 miliar[23]digunakan untuk kebutuhan melunasipinjaman antarbanksebesar Rp 28,2 miliar, dan keperluan pembayaranDana Pihak Ketiga(DPK) sebesar Rp 661,1 miliar.Dalam laporanBadan Pemeriksa Keuangan(BPK) terhadap kasus Bank Century yang disampaikan kepada pimpinanDewan Perwakilan Rakyat(DPR) di Jakarta, pada hari Senin tanggal23 November2009dijelaskan mengenai empat tahap pengucuran dana sebagai berikut[24];Tahap pertamaDalam pengucuran dana tahap pertama mencapai jumlah Rp 2,776 triliun berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 18/DK/XI/2008 tanggal23 November2008tentang penetapan biaya penanganan PT Bank Century Tbk dan penyetoran pendahuluan penyaluran modal sementara (PMS) Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Century sedangkan tujuan Penyertaan Modal Sementara (PMS) ini untuk memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 10 persen.1. 24 November2008sebesar Rp 1 triliun dibayar secara tunai2. 25 November2008sebesar Rp 588,314 miliar dibayar secara tunai3. 26 November2008sebesar Rp 475 miliar dibayar secara tunai4. 27 November2008sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai5. 28 November2008sebesar Rp 250 miliar dibayar secara tunai6. 1 Desember2008sebesar Rp 362,826 miliar dibayar secara tunaiTahap keduaDalam pengucuran dana tahap kedua sebesar Rp 2,201 triliun yang dicairkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP.021/DK/XII/2008 tanggal5 Desember2008tentang Penetapan Tambahan Biaya Penanganan PT Bank Century dengan tujuan penyaluran modal sementara (PMS) ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dari tanggal9 Desember2008sampai dengan31 Desember2008.1. 9 Desember2008sebesar Rp 250 miliar dibayar secara tunai2. 10 Desember2008sebesar Rp 200 miliar dibayar secara tunai3. 11 Desember2008sebesar Rp 200 miliar dibayar secara tunai4. 15 Desember2008sebesar Rp 175 miliar dibayar secara tunai5. 16 Desember2008sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai6. 17 Desember2008sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai7. 18 Desember2008sebesar Rp 75 miliar dibayar secara tunai8. 19 Desember2008sebesar Rp 125 miliar dibayar secara tunai9. 22 Desember2008sebesar Rp 150 miliar dibayar secara tunai10. 23 Desember2008sebesar Rp 30 miliar dibayar secara tunai11. 23 Desember2008sebesar Rp 445 miliar dibayar secara tunai12. 24 Desember2008sebesar Rp 80 miliar dibayar secara tunai13. 30 Desember2008sebesar Rp 270,749 miliar dibayar secara tunaiTahap ketigaDalam pengucuran dana tahap ketiga sebesar Rp 1,155 triliun yang dikucurkan dengan dasar penetapan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 001/DK/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penetapan Tambahan Kedua Biaya Penanganan PT Bank Century.1. 4 Februari2009sebesar Rp 820 miliar dibayar memakaiSurat Utang Negara(SUN)2. 24 Februari2009sebesar Rp 150 miliar dibayar secara tunai3. 24 Februari2009sebesar Rp 185 miliar dibayar memakaiSurat Utang Negara(SUN)Tahap keempatDalam pengucuran dana tahap keempat sebesar Rp 630,221 miliar yang dikucurkan dengan dasar penetapan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 019/DK/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan PT Bank Century Tbk agar CAR bank mencapai delapan persen yang dibayar secara tunai sebanyak satu kali yaitu pada tanggal24 Juli2009Aliran dana Bank CenturyPada tanggal1 Desember2009Ahmad Fadjar, Direktur Treasury Bank Mutiara (dahulu bernama Bank Century) bersama sejumlah Direktur LPS melakukan jumpa pers di Kantor LPS, Jakarta, mengenai danaPenyertaan Modal Sementara(PMS) sebesar Rp 6,76 triliun yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century yang dipergunakan oleh Bank Century dengan perincian sebagai berikut:[25] Rp 2,25 triliun atau 33 persen berupa aset Bank Century dalam bentukSurat Utang Negara(SUN)/Sertifikat Bank Indonesia(SBI) Rp 490 miliar atau 8 persen digunakan untuk membayarpinjaman antarbank,fasilitas pendanaan jangka pendek(FPJP) Rp 4,02 triliun atau 59 persen untuk membayar kewajiban bank kepada seluruhnya 8.577 nasabah penyimpan dengan perincian sebagai berikut; 7.770 atau 91 persen merupakan nasabah perorangan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3,2 triliun atau 81 persen dari total penarikan simpanan 807 atau 9 persen merupakan nasabah BUMN/ korporat 96 persen penarikan dilakukan oleh nasabah dengan nilai kurang dari Rp 2 miliar 4 persen atau 328 nasabah dilakukan nasabah yang memiliki dana lebih dari Rp 2 miliar. Rata-rata penarikan sebesar Rp 5,6 miliar per nasabah.
