kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga

MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Kelompok 1• Muh. Ilham syafa’at• Moh. Afnan kaffi• Moh ichsan ramadhan• Meiliana indri• Novita w• Randy gess• Risma Octa S• Raras Triastari

ARE YOU READY?

YES YES

A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara

B. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Warga Negara

Makna Hak Warga Negara

Kasus Pengingkar

an Kewajiban

warga Negara

Kasus Pelanggara

n Hak Warga Negara

Makna Kewajiban

warga Negara

Makna Hak Warga Negara

Hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu,

Hak asasi manusia itu berbeda pengertiannya dengan hak warga negara.

Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.

Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya.

Contoh Hak Warga Negara

Memperoleh pendidikan yang layak

Memperoleh penghidupan yang pantas

Mempergunakan sarana prasarana umum

Makna Kewajiban warga Negara

Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai anggota dari sebuah Negara

Contoh kewajiban warga negara :– Membayar pajak tepat waktu– Mematuhi peraturan lalulintas angkutan jalan raya– Membela dan mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman

Perbedaan antara kewajiban warga negara dan kewajiban asasi :– Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara, dibatasi oleh status kewarganegaraan– Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar, pokok, pundamental yang harus dilaksanakan setiap setiap orang tanpa dibatasi status kewarganegaraan seseorang

Klasifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam UUD Negara RI 1945, Hak warga negara :

– Hak yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3)– Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak (pasal 27 ayat 2)– Hak membela negara (pasal 27 ayat 3)– Hak dalam usaha pertahanan dan keamanan (pasal 30 ayat 1)– Hak mendapat pendidikan (pasal 31)– Hak menduduki jabata-jabatan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)

Kewajiban warga negara :– Kewajiban menjujung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)– Kewajiban membela negara (pasal 27 ayat 3)– Kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)– Kewajiban membayar pajak (pasal 23 ayat 2)– Kewajiban menghormati bendera (pasal 35)– Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia (pasal 36)– Kewajiban menjaga lambang negara (pasal 36A) dan lagu kebangsaan (pasal 36B)

Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya.

Menurut Jimly Asshiddiqie hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum :

– Hak konstitutional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945),

– Hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara Yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut UU yaitu:

a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.b. Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.c. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.e. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.

Berikut ini adalah beberapa Kasus pelanggaran ataupun kontroversi HAM dan Hak Warga Negara khususnya yang terjadi di Negara kita.

Hukuman Mati

Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili kebenaran itu sendiri.

PILKADA

Semestinya ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi wadah yang menghidupkan demokrasi lokal dengan berfungsinya organ-organ politik di daerah. Meski demikian, sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada di Indonesia, ternyata sarat pelanggaran hak warga Negara.

Salah satu penyebabnya adalah kebebasan yang terlalu meluas demikian cepat menyebabkan membanjirnya partisipasi dalam pencalonan kandidat kepala daerah, sementara ruang kompetisi sangat ketat dan terbatas.

Lagi pula, bayang-bayang potensi kekuasaan dan kekayaan yang amat menjanjikan dari jabatan kepala daerah menarik minat banyak kandidat, sementara kebanyakan dari mereka tidak memiliki integritas moral dan kapasitas keahlian yang memadai. Karena itu,tidak jarang cara-cara licik dan premanisme politik,entah sengaja atau terpaksa,digunakan dalam politik perebutan kekuasaan.Di sinilah pelanggaran Hak warga Negara kerap terjadi.

Penggusuran Rumah

Penggusuran terhadap rumah warga selalu terjadi setiap tahun. Tata ruang kota selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang merugikan bagi sebagian warga kota itu.Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Warga Negara.

Pelanggaran hak cipta, peredaran VCD/DVD bajakan, software sistem operasi copian

Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataanya memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD impor bajakan. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya intelektual dengan tanpa harus meminta ijin dari pemegang hak cipta

Kasus Pengingkaran Kewajiban warga Negara

Contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara :– Membuang sambah sembarangan– Melanggar aturan berlalulintas– Merusak fasilitas negara– Tidak membayar pajak pada negara– Tidak berpartisifasi dalam usaha pertahanan dan keamanan

Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara :– Adanya kelalaian dari pemerintah/negara atau oleh warga negara dalam pemenuhan hak warga negaranya, misalnya masih ada yang hidup terlantar, putus sekolah– Tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara– Rendahnya kesadaran hukum warga negara– Sikap nasionalisme, patriotisme yang masih rendah

Yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara :– Memberikan sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajiban– Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab– Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat– Negara menjamin terpenuhinya segala kebutuhan warganya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah berusaha untuk mendahulukan kewajiban dari pada hak, tidak hanya pandai menuntut hak tetapi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban