-
PEMBAHASAN KASUSPEMBAHASAN KASUSPT Kereta Api IndonesiaPT Kereta Api Indonesia
By Group 6th
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
By Group 6thDEWI LISTIANI
ERLANGGA PATI KAWAHERMIN ARIFIANTIMONICA RARANG K
RIA RIZKI R
-
SEKILAS PT KAI PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan
Usaha Milik Negara Indonesia yangmenyelenggarakan jasa angkutan kereta api.Layanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputiangkutan penumpang dan barang.
Pada tanggal 28 September 2011, bertepatan denganperingatan ulang tahunnya yang ke-66, KAImeluncurkan logo baru
PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah BadanUsaha Milik Negara Indonesia yangmenyelenggarakan jasa angkutan kereta api.Layanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputiangkutan penumpang dan barang.
Pada tanggal 28 September 2011, bertepatan denganperingatan ulang tahunnya yang ke-66, KAImeluncurkan logo baru
-
PERMASALAHANKasus PT KAI ini disebabkanadanya perbedaan pandangan
antara pihak manajemen, auditor,dan komisaris.
Dalam laporan keuangan tahun 2005,diumumkan bahwa PT KAI memperolehlaba sebesar Rp. 6,90 milyar. Sedangkanmenurut salah satu anggota komisaris,Hekinus Manao, seharusnya dinyatakanmenderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar
Kasus PT KAI ini disebabkanadanya perbedaan pandangan
antara pihak manajemen, auditor,dan komisaris.
Dalam laporan keuangan tahun 2005,diumumkan bahwa PT KAI memperolehlaba sebesar Rp. 6,90 milyar. Sedangkanmenurut salah satu anggota komisaris,Hekinus Manao, seharusnya dinyatakanmenderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar
-
Perbedaan Pandangan1. Masalah piutang PPN
Kewajiban PT KAI membayar surat ketetapan pajak (SKP)atas pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 miliaryang diterbitkan oleh DJP pada akhir tahun 2003 disajikandalam laporan keuangan sebagai piutang.
Piutang PPN tersebut seharusnya dicadangkanpenghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan
kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan olehmanajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor
1. Masalah piutang PPNKewajiban PT KAI membayar surat ketetapan pajak (SKP)atas pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 miliaryang diterbitkan oleh DJP pada akhir tahun 2003 disajikandalam laporan keuangan sebagai piutang.
Piutang PPN tersebut seharusnya dicadangkanpenghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan
kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan olehmanajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor
-
Perbedaan Pandangan2. Masalah nilai persediaan
Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapanpada tahun 2002 sebesar Rp. 24 Miliar diakui manajemenPT. KAI sebagai kerugian yang dicatat secara bertahap.
Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldopenurunan nilai yang belum dibebankan sebagaikerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnyadibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
2. Masalah nilai persediaanPenurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapanpada tahun 2002 sebesar Rp. 24 Miliar diakui manajemenPT. KAI sebagai kerugian yang dicatat secara bertahap.
Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldopenurunan nilai yang belum dibebankan sebagaikerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnyadibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
-
Perbedaan Pandangan
3. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum DitentukanStatusnya (BPYBDS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN)BPYBDS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yangdalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutangjangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadikelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005
3. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum DitentukanStatusnya (BPYBDS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN)BPYBDS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yangdalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutangjangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadikelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005
-
PRINSIP ETIKA BISNIS (I)PRINSIP OTONOMI
Terjadi pelanggaran oleh:
PT KAIPT KAI yang memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengambilkeputusan yang dianggap baik hanya untuk PT KAI sendiri tetapi tidakbertanggung jawab terhadap pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan daritindakan PT KAI yang mengakui PPN terutang pihak ketiga sebagai piutangyang tidak sesuai dengan regulasi.
KAP S. MananKAP tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kebebasannya. KAP S.Manan tidak menunjukkan dan menyatakan adanya kesalahan material padalaporan keuangan PT KAI.
PRINSIP OTONOMI
Terjadi pelanggaran oleh:
PT KAIPT KAI yang memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengambilkeputusan yang dianggap baik hanya untuk PT KAI sendiri tetapi tidakbertanggung jawab terhadap pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan daritindakan PT KAI yang mengakui PPN terutang pihak ketiga sebagai piutangyang tidak sesuai dengan regulasi.
KAP S. MananKAP tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kebebasannya. KAP S.Manan tidak menunjukkan dan menyatakan adanya kesalahan material padalaporan keuangan PT KAI.
-
PRINSIP ETIKA BISNIS (II)
PRINSIP KEJUJURANTerjadi pelanggaran prinsip kejujuran oleh PT Pertamina, PT
Bukit Asam, dan PT Semen Batu Raja, dan PT Wira DayaLintas karena tidak membayarkan PPN tepat waktu.
PRINSIP KEADILANTerjadi pelanggaran prinsip keadilan oleh PT KAI karena
mengistimewakan beberapa pihak yang berhubungandengan PT KAI dengan tidak segera menarik PPN.
PRINSIP KEJUJURANTerjadi pelanggaran prinsip kejujuran oleh PT Pertamina, PT
Bukit Asam, dan PT Semen Batu Raja, dan PT Wira DayaLintas karena tidak membayarkan PPN tepat waktu.
PRINSIP KEADILANTerjadi pelanggaran prinsip keadilan oleh PT KAI karena
mengistimewakan beberapa pihak yang berhubungandengan PT KAI dengan tidak segera menarik PPN.
-
PRINSIP ETIKA BISNIS (III)
PRINSIP SALING MENGUNTUNGKANTerjadi pelanggaran oleh PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan PT
Semen Batu Raja, dan PT Wira Daya Lintas karena tidakmembayarkan PPN tepat waktu sehingga merugikan PT KAI.
PRINSIP INTEGERITAS MORALTerjadi pelanggaran prinsip ini oleh PT KAI. Jika PT KAI segeramenyelesaikan konflik internal maka kasus ini tidak akan merusak
citra PT KAI.
PRINSIP SALING MENGUNTUNGKANTerjadi pelanggaran oleh PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan PT
Semen Batu Raja, dan PT Wira Daya Lintas karena tidakmembayarkan PPN tepat waktu sehingga merugikan PT KAI.
PRINSIP INTEGERITAS MORALTerjadi pelanggaran prinsip ini oleh PT KAI. Jika PT KAI segeramenyelesaikan konflik internal maka kasus ini tidak akan merusak
citra PT KAI.
-
PRINSIP GCG BUMN (I)KEWAJARAN (FAIRNESS)
PT KAI tidak memperlakukan semua pemangku kepentingan secaraadil dan setara. PT KAI mengistimewakan PT Pertamina, PT BukitAsam, dan PT Semen Batu Raja, dan PT Wira Daya Lintas dengantidak segera menagih pajak terutang.
TRANSPARANSIPT KAI tidak menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusandan penyampaian informasi. PT KAI salah menyatakan pajak terhutangpihak ketiga sebagai piutang. Selain itu PT KAI juga salah menyatakannilai persediaan.Dewan komisaris PT KAI dinilai tidak sesuai dengan prinsiptransparansi. Dewan komisaris sebaiknya mencoba menyelesaikankonflik secara internal terlebih dahulu sebelum menyebarluaskankepada masyarakat, sehingga tidak merusak citra PT KAI.
KEWAJARAN (FAIRNESS)PT KAI tidak memperlakukan semua pemangku kepentingan secaraadil dan setara. PT KAI mengistimewakan PT Pertamina, PT BukitAsam, dan PT Semen Batu Raja, dan PT Wira Daya Lintas dengantidak segera menagih pajak terutang.
TRANSPARANSIPT KAI tidak menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusandan penyampaian informasi. PT KAI salah menyatakan pajak terhutangpihak ketiga sebagai piutang. Selain itu PT KAI juga salah menyatakannilai persediaan.Dewan komisaris PT KAI dinilai tidak sesuai dengan prinsiptransparansi. Dewan komisaris sebaiknya mencoba menyelesaikankonflik secara internal terlebih dahulu sebelum menyebarluaskankepada masyarakat, sehingga tidak merusak citra PT KAI.
-
PRINSIP GCG BUMN (II)AKUNTABILITAS
PT KAI tidak menjalankan prinsip akuntabilitas. PT KAI gagal membinasistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuanganyang dapat dipercaya.
PERTANGGUNGJAWABANPT KAI melanggar prinsip pertanggungjawaban. PT KAI gagalmemberikan keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingankarena mengalami kerugian akibat pajak terhutang pihak ketiga.
KEMANDIRIANPT KAI tidak menjalankan prinsip kemandirian. PT KAI mengambilkeputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Haltersebut ditunjukkan dari upaya PT KAI mengakui hutang pajak pihakketiga sebagai piutang yang bertentangan dengan undang-undang.
AKUNTABILITASPT KAI tidak menjalankan prinsip akuntabilitas. PT KAI gagal membinasistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuanganyang dapat dipercaya.
PERTANGGUNGJAWABANPT KAI melanggar prinsip pertanggungjawaban. PT KAI gagalmemberikan keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingankarena mengalami kerugian akibat pajak terhutang pihak ketiga.
KEMANDIRIANPT KAI tidak menjalankan prinsip kemandirian. PT KAI mengambilkeputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Haltersebut ditunjukkan dari upaya PT KAI mengakui hutang pajak pihakketiga sebagai piutang yang bertentangan dengan undang-undang.
-
Hukuman Bagi KAP
Menteri Keuangan terhitung sejak tanggal 6 juli 2007,membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Salam Manan,
yang merupakan pemimpin rekan pada Kantor Akuntan Publik(KAP) S. Manan, Sofwan, Adnan dan Rekan
Pembekuan izin yang berlaku selama sepuluh bulan itudituangkan melalui Keputusan Menkeu Nomor 500/KM.1/2007
Menteri Keuangan terhitung sejak tanggal 6 juli 2007,membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Salam Manan,
yang merupakan pemimpin rekan pada Kantor Akuntan Publik(KAP) S. Manan, Sofwan, Adnan dan Rekan
Pembekuan izin yang berlaku selama sepuluh bulan itudituangkan melalui Keputusan Menkeu Nomor 500/KM.1/2007
-
KESIMPULAN
PT KAI dalam kasus ini tidak beretikakarena tidak sesuai dengan prinsip etika
dan prinsip GCG BUMNPT KAI dalam kasus ini tidak beretikakarena tidak sesuai dengan prinsip etika
dan prinsip GCG BUMN
-
TERIMA KASIH
