KASUS BERAS PALSU

KASUS BERAS PALSU

Oleh:Siti Halija

KASUS

BERAS PALSU

BERAS PALSU

Beras oplosan merupakan

pemalsuan pelabelan beras

dimana beras yang terdapat

pada karung tidak sesuai dengan

yang disebutkan pada labelnya,

misalnya beras bulog dicampur

denagn beras pandan wangi

dengan persentase masing-

masing kemudian diklaim dengan

label beras pandan wangi dan

dijual dengan harga tinggi.

MENGAPA PALSU??Regulasi Yang Dilanggar

Kasus beras oplosan ini telah melanggar UU No 7 tahun 1996 tentang pangan, UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan PP No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.

Permenkes RI No.329/Menkes/Per/VII/1976 tentang produksi dan peredaran makanan

Permenkes RI No.79/Menkes/Per/III/1979 tentang label dan periklanan

SK.Ka.BPOM no.HK.000552.4321 ttg Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan ttgl 4 Desember 2003

Regulasi Yang Dilanggar

Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1huruf

a, e, f Jo Pasal 9 ayat 1 UU RI No.8

Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

Pasal 139 Jo Pasal 84 (1) dan atau

Pasal 141 UU RI No.18 tahun 2012

tentang Pangan.

S A N K S I

MENGAPA KASUS PEMALSUAN CENDERUNG

MENINGKAT???

Pemalsuan pangan jelas merupakan

kegiatan curang pada perdagangan

yang tidak saja bermuara pada

masalah ekonomi, tetapi juga

kesehatan publik.

Kenyataannya, kasus pemalsuan ini

terus meningkat. Hal ini tentu berkaitan

dengan meningkatnya permintaan

terhadap produk pangan Sejumlah

negara di dunia menyadari bahwa

pemalsuan pangan merupakan

ancaman serius bagi keamanan pangan

PENCEGAHAN

Upaya pencegahan perlu

dituangkan dalam program

yang jelas dan teruji

efektivitasnya. Melengkapi

fokus pada upaya pencegahan

ini, FSMA juga lebih

memberikan perhatian pada

proses monitoring dan inspeksi

pada proses produksi pangan,

di samping pada pangan

beredar

Sistem pengawasan pangan jelas perlu

diperbaiki dan disesuaikan.

PENANGANAN

Pemerintah perlu segera

mengupayakan penanggulangan

pemalsuan pangan masuk

agenda pembahasan mengenai

pembentukan kelembagaan

pangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan (Bab XII,

Pasal 126) menyatakan, “Dalam

hal mewujudkan kedaulatan

pangan, kemandirian pangan, dan

ketahanan pangan nasional,

dibentuk lembaga pemerintah

yang menangani bidang pangan,

berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden”.

LANJUTAN……

Antisipasi ini menjadi semakin penting mengingat

motif curang secara ekonomi bukanlah satu-satunya

motif pemalsuan pangan. Pemalsuan pangan

dengan motif non-ekonomi bisa datang dari mana

saja dan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban

negara mewujudkan ketersediaan pangan yang

bermutu bagi penduduknya, tetapi juga bisa

memengaruhi keamanan dan ketahanan nasional.

SEKIAN&

TERIMA KASIH