Top Banner
11

KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

Mar 04, 2019

Download

Documents

hoàng_Điệp
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam
Page 2: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

2 3

Edisi 717

Buletin Parlementaria / Maret / 2012 Buletin Parlementaria / Maret / 2012

LBBP Persatuan Emirat Arab.

KASUS BANK CENTURY

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Tim Pengawas Century pada tanggal 7 Maret dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpol Drs. H. Priyo Budi Santoso, telah mengadakan rapat dengan agenda membahas progress report terhadap laporan hasil pemeriksaan investigasi lanjutan BPK-RI. RDP ini telah dihadiri oleh KPK.

Dalam rapat, Pimpinan KPK menyampaikan: saat ini KPK sedang menyiapkan roadmap serta Renstra, sehingga belum dapat menyampaikan progress report sebagaimana yang diminta oleh Tim Pengawas. KPK berharap, Tim Pengawas Century memberikan kesempatan kepada KPK untuk dapat lebih mengelaborasi, mendalami, menggali sedalam-dalam-nya agar kasus ini dapat dibuka secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Beberapa anggota Tim Century menyampaikan antara lain, agar KPK melaku-kan langkah-langkah strategis dalam memproses kasus Bank Century. Tim Pengawas juga mengingatkan agar segera melakukan evaluasi terhadap Tim Penyidik yang menangani kasus Bank Century untuk menghindari conflict of interest. Kesimpulan dari rapat ini adalah: Tim Pengawas akan meng-undang kembali KPK pada akhir bulan Maret 2012 dalam rangka membahas progress report terhadap Laporan Hasil pemeriksaan investigasi lanjutan BPK-RI atas kasus PT Bank Century Tbk. KPK didorong untuk segera menyelesaikan se-cara tuntas kasus Bank Century dan meminta agar progress report kasus ini dapat disampaikan ke Tim Pengawas sebe-lum DPR mengakhiri Masa Sidang III tahun 2011-2012.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Raker Komisi I dengan Menkominfo RI pada tanggal 12 Maret 2012 dengan agenda Pembahasan Masalah Pen-yelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial (terkait dengan Peraturan Menteri Menkominfo No. 22 tahun 2011). Kesimpulan rapat: [1] Komisi I memahami pentingnya pro-gram digitalisasi penyiaran guna mengantisipasi perkemban-gan teknologi informatika, [2] mendesak Menkominfo untuk menunda pelaksanaan semua peraturan menteri (Permen) yang mengatur tentang Digitalisasi Penyiaran, mengingat Komisi I DPR-RI tengah melakukan penyusunan draft RUU pengganti UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang seharusnya menjadi payung hukum dari semua Permen yang mengatur digitalisasi penyiaran.

Komisi IX telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Askes (Persero) dengan agenda: [1] evaluasi pelaksaan program-program yang di lakukan PT. Askes 2011 termasuk program Askes Sosial; [2] penjelasan terkait pe-ningkatan pelayanan peserta Askes di rumah sakit karena banyakya keluhan masyarakat akan pelayanan, [3] Penjela-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum PIMPINAN PELAKSANA: Jaka Dwi Winarko PIMPINAN REDAKSI: Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) ANGGOTA REDAKSI: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; PENANGGUNGJAWAB FOTO: Rizka Arinindya SIRKULASI: Supriyanto Diterbitkan Oleh: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

sus masih melakukan pembahasan atas RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I. Pada tanggal 15 Maret, Pimpinan Dewan menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan UU No. 10 tahun 2008 , dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, untuk men-cari titik temu atas lima materi krusial yang harus dicarikan kesepakatan bersama yaitu: [1] sistem Pemilu dan alokasi kursi, [2] persyaratan ambang batas parlemen (parliamen-tary threshold), [3] konversi suara menjadi kursi, [4] tentang keterwakilan perempuan, [5]pembatasan dana kampanye (pebatasan pengeluaran).

Konsultasi ini masih akan dilanjutkan pada minggu de-pan rabu 21 Maret 2012.

Sementara itu, RUU inisiatif Komisi V tentang Jalan, masih akan diagendakan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan fraksi-fraksi agar dapat menjadi RUU DPR.

Komisi I DPR telah melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN tentang Pem-berantasan Terorisme. Hasil pembahasan akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna terdekat untuk pengesahan. Dua RUU Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan RUU tentang pengesahan MoU an-tara Departemen Pertahanan Keamanan RI dan Kementeri-an Pertahanan Republik Italia tentang kerjasama di bidang peralatan, logistik, dan industri pertahanan, akan dibahas lebih lanjut.

RUU-RUU lain yang menjadi prioritas dan direncanakan selesai pada Masa Sidang III, sampai dengan minggu ini masih belum teragendakan untuk memasuki Pembicaraan Tingkat II.

PENETAPAN PEJABAT PUBLIK

Penetapan pejabat publik yang segera akan mema-suki agenda dalam Sidang Paripurna DPR adalah penetapan calon anggota BPK Pengganti, dan akan diputuskan pada Rapat Paripurna terdekat. Adapun calon anggota KPU dan Bawaslu akan ditangani oleh Komisi II.

Rekomendasi atas calon-calon Duta Besar Negara Sa-habat Untuk RI telah diproses lebih lanjut melalui Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan Komisi I. Dalam rapat konsultasi ini juga dihadiri oleh pejabat Kemenlu RI yang diwakili Dirjen Protokol dan Konsuler beserta jajarannya.

Adapun calon duta besar yang nantinya akan diberikan pertimbangan/persetujuan kepada presiden adalah calon duta besar negara-negara sahabat untuk RI, yaitu: LBBP Republik Kirgyzstan, LBBP Republik Oriental Uruguay, dan

KEGIATAN DPR-RIMINGGU KETIGA MARET 2012

Kegiatan DPR-RI minggu ketiga bulan Februari 2012 ini tetap diwarnai oleh berbagai kegiatan bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sementara kegiatan lainnya antara lain menerima

Ketua Parlemen Denmark dan delegasinya yang telah menjadi tamu resmi DPR-RI.

PELAKSANAANFUNGSI ANGGARAN

UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3 dan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa apabila terjadi perubahan signifikan terhadap asumsi ekonomi makro dan/atau postur APBN, Pemerintah menga-jukan RUU tentang Perubahan APBN tahun anggaran berjalan. Terkait den-gan perubahan harga minyak dunia yang telah melampaui angka psikologis USD 100,0 per barel, yang mengakibat-kan beban subsidi BBM dan subsidi lis-trik dalam APBN makin membengkak, maka Pemerintah telah mengajukan kepada DPR RUU Perubahan APBN TA 2012, untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan.

Rapat Paripurna DPR tanggal 5 Maret, telah menugas-kan kepada Badan Anggaran dan Komisi-Komisi terkait un-tuk melakukan bahasan. Alokasi waktu pembahasan sesuai UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3, paling lama satu bulan. Dengan demikian, karena surat dari Presiden telah disampai-kan pada tanggal 29 Februari, maka pembahasan oleh DPR akan diselesaikan pada tanggal 29 Maret. Pada tanggal 6 ma-ret, Badan Anggaran telah mengadakan Raker dengan Men-teri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappernas, dan Deputy Senior Gubernur BI dengan agenda: [1] penyampaian pokok-pokok RUU perubahan APBN TA 2012 oleh Pemerintah, [2] pembentukan Panja dan Tim Perumus, yaitu: Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja Belanja Pemerintah Pusat, Panja Transfer Ke Daerah, dan Tim pe-rumus Draft RUU perubahan APBN 2012. Pembahasan di

tingkat Panja akan dimulai pada tanggal 14 Maret 2012.

Sebelum Rapat Panja berlang-sung, pada tanggal 8-10 Maret 2012, Komisi VII dan Komisi XI mengadakan Raker dengan mitra kerjanya untuk membahas asumsi dasar dalam peruba-han APBN TA 2012 guna disampaikan kepada Banggar sebagai acuan dalam pembahasan. Pada waktu yang sama, pada tanggal 8-12 Maret, Komisi I sam-pai XI, melakukan Raker dengan mitra kerjanya untuk membahas perubahan RKA K-L 2012 yang juga akan disampai-kan kepada Banggar untuk disinkro-nisasi.

Banggar telah melakukan RDP dengan beberapa pakar, yaitu: Dr. Sua-

hasil Nazara (Guru Besar dan Ketua Departemen Ilmu Eko-nomi UI) dengan topik “Kenaikan Harga BBM dan Perlin-dungan Penduduk Miskin” dengan Prof. Rina Oktaviana PhD (IPB) dengan topik: “Dampak kenaikan Harga BBM terhadap Ekonomi Makro, Pengangguran dan Distribusi Pendapatan”. Dengan Anggito Abimanyu dengan topik “RAPBN 2012 dan Kenaikan Harga BBM” dan dengan Dr. Ichsanuddin Noorsy dengan topik “Regulasi Energi dan Perang Ekonomi”. RD-PU-RDPU ini bertujuan untuk mendapatkan masukan/saran yang akan digunakan dalam pembahasan RUU Perubahan APBN TA 2012.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Untuk pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi dan Pan-

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie

Page 3: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

4 5

Edisi 717

Buletin Parlementaria / Maret / 2012 Buletin Parlementaria / Maret / 2012

san terkait dengan indikasi terjadinya “union busting” ter-hadapt Serikat pekerja di PT. Askes (Persero). Beberapa kesimpulan sebagai hasil rapat dengar pedapat tersebut an-tara lain: [1] Komisi IX mendesak PT. Askes untuk mengikuti ketentuan UU no 24 thn 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka persiapan operasional BPJS Kesehatan termasuk ketentuan mengenai aset PT. Ask-es dan audit lengkap PT. Askes oleh akuntan publik dan BPK. Mendesak PT. Askes untuk tidak mengambil langkah-lang-kah pengalihan aset sebelum hasil audit keluar. [2] meminta PT. Askes mengikuti ketentuan UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenakerjaan, UU No. 21 thn 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesa-ian Perselisihan Hubungan Indrustrial dalam menyelesaikan kasus gugatan mantan karyawan PT. Askes dengan men-jamin hak-hak perkerja termasuk upah. [3] Komisi IX men-dorong PT. Askes untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta askes.

Komisi IX juga pelakukan Rapat Dengar Perdapat de-ngan PT. Jamsostek (Persero) dengan agenda: [1] kesiapan PT. Jamsostek (Persero) dan sosialisasi UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menuju tranformasi PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagak-erjaan. [2] roadmap BPJS Ketenagakerjaan terkait data dan kepersertaan Jamsostek yang masih menjadi beban PT. Jamsostek (Persero). [3] status dan kedudukan investasi PT. Jamsostek pada berbagai instrumen investasi sebelum dan sesudah tranformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat tersebut antara lain; [1] Komisi IX mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk mengikuti ketentuan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka persiapan dan kesiapan operasional termasuk pe-tunjuk pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan Program pe-misahan aset BPJS Ketenagakerjaan. [2] Komisi IX mendesak Pemerintah untuk segera menyiapkan dan menerbitkan pe-raturan perundang-undangan tentang Badan Hukum Publik (BHP) BPJS. [3] mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk

memasukkan hasil audit BPK tahun 2011 dalam roadmap yang telah dipersiapkan oleh PT. Jamsostek (Persero) menu-ju BPJS Ketenagakerjaan serta mendorong PT. Jamsostek untuk melaksanakan setiap pelaksanaan dari roadmap terse-but. [3] mendesak PT. Jamsostek (persero) untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manfaat untuk perserta yang sebesar-besarnya dalam melakukan investasi selama masa persiapan menuju BPJS Ketenagakerjaan.

DIPLOMASI PARLEMENTER

Pada tanggal 7 sampai dengan 11 maret 2011 DPR RI telah menerima kunjungan resmi delegasi Parlemen De-nmark dipimpin oleh Ketua Parlemen yang mulia Mogan Lyk-ketoft dengan anggota delegasi para Wakil Ketua Parlemen. Pada agenda kunjungan kehormatan kepada Ketua DPR RI di gedung DPR, Ketua Parlemen Denmark mengatakan bahwa delegasi sangat mengapresiasi perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia, bahkan Parlemen Den-mark menganggap Indonesia telah memiliki peran penting dalam sruktur keamanan di Asia. Selanjutnya Ketua Parle-men Denmark terkesan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, karena itu mengajak Indonesia untuk mencari solusi dalam permasalah global seperti perubahan iklim dan perlucutan senjata. Ketua DPR mengharapkan hubungan kedua negara perlu lebih ditingkatkan dan juga menyam-paikan bahwa dengan kunjugan Parlemen ini akan dapat sa-ling bertukar informasi tentang perkembangan demokrasi. Menurut Ketua DPR-RI, Indonesia telah mereformasi sistem politiknya dari sistem otoritarian menjadi demokrasi pada era reformasi tahun 1998–1999.

Denmark adalah negara yang telah berpengalaman dengan sistem demokrasi dan karenanya perlu saling bela-jar. Denmark menganut sistem welfare state dan prinsipnya hampir sama dengan Indonesia yang bertujuan mense-jahterakan rakyat.*

Deklarasi Pilkada Damai Aceh Momentum Luar Biasa

Deklarasi Pilkada Damai yang dilakukan dihalaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Acehmerupakan momentum peristiwa luar biasa.Hal seperti ini belum pernah terjadi diberbagai

propinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Bidang Polkam Priyo Budi santoso, disampaikan saat

memberikan pidato sambutan dalam rangka menghadiri acara deklarasi Pilkada Damai di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (14/3) sang.

Wakil Ketua Bidang Polkam Priyo Budisantoso mengatakan, peristiwa ini menjadi suatu tanda yang baik bah-wa peristiwa Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dari 17 Kabu-paten/Kota se-Aceh pada tanggal 9 April 012 mendatang akan berjalan da-mai tanpa kekerasan, dan intimidasi, kata Priyo.

Priyo Budisantoso melanjutkan, penandatanganan prasasti Pilkada Damai oleh lima pasangan Cagub/Cawagub juga disaksikan oleh Wakil Ketua DPR, Mekopolhukkam, Panlima TNI, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Ketua KPU, Ketua Baaslu, Pj Guber-nur Aceh Darusalam, dan Muspida Inti Aceh. Puncak kegiatan ini ditan-dai dengan melepas Burung Merpati keudara, serta saling bersalaman dan berpelukan antara kelima calon pasa-ngan Cagub/Cawagub, dan para peja-bat tinggi dari Jakarta.

Deklarasi Pilkada Damai yang dilak-sanakan di Aceh, ini merupakan seja-rah baru bagi Indonesia bahkan mung-kin di dunia. Sebab ada 14 pasang calon yang akan ikut Pilkada secara serentak yaitu ada lima pasang calon yang akan mengikuti Pilkada secara serentak yaitu lima pasang Cagub/Cawagub serta 137 pasang Cabup/Cawabup, Walikota/Wakil Walikota dan menurut laporan Ketua KIP Aceh, semuanya hadir dalam acara deklarasi Pilkada Damai tersebut, ungkap Wakil Ketua DPR Priyo Budisantoso.

Rakyat Aceh yang akan melak-sanankan Pilkada serentak di tingkat

Propinsi dan 17 Kabupaten/Kota pada tanggal 9 April 2012 terdapat lima Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan mengi-kuti Pilkada tersebut masing-masing adalah, 1.Tgk. Ahmad Tajudin dan Su-riansyah, dari jalur perseorangan, 2. Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan, dari jalur perseorangan, 3. Dami M Daud dan Ahmad Fauzi, dari jalur peseorangan, 4. Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah, dari dukungan-Patai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan, dan 5. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, dari dukungan Partai Aceh.

Sementara Monkopolhukkam Joko Suyanto dalam sambutannya juga mengatakan, bahwa hal ini dapat diartikan kegiatan itu sebagai keingi-nan yang kuat dari berbagai pihak untuk tetap memelihara perdamaian, karena perdamaian di Aceh lebih pen-ting dari segalanya. Penundaan em-pak kali jadwal pencoblosan Pilkada Aceh jangandiartikan negative, tapi ambil hikmahnya dari penundaan itu untuk kelangsunganperdamaian, kata Joko Suyanto.

Joko Suyanto juga menitipkan tiga pesan penting terkait pelaksanaan

tahapan pilkada di aceh. Pesan pen-ting itu ditujukan kepada Pemerintah-an Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, KIP, Panwaslu, aparat keama-nan serta 142 pasangan calon bersama tim sukses dan endukungnya.

Menkopolhukkam mengatakan, bahwa pasan pertama menyerukan agar menciptakan suasana kampanye dan hari pencoblosan yang damai, aman dan nyaman untuk rakyat. Pesan kedua kepada Pemerintah Aceh, aparat keamanan dan para kontestan dan rakyat dan jangan karena pilkada membuat masyarakat Aceh terpecah belah. Sedangkan pesan ketiga, ke-pada peserta kontestan diimbau un-tuk besaing secara sehat dan fair den-gan tidak saling memfitnah dan saling menekan.

Joko Suyanto juga mengemuka-kan, raihlah tampuk kepemimpinan dan kekuasaan dengan jujur dan de-ngan cara-cara damai, terpuji serta bermartabat, bukan dengankekerasan dan penuh dengan kecurangan. Sesuatu yng akan diraih dengan ke-kerasan dan kecurangan akan meng-hasilkan kekerasan juga nantinya, kata Joko Suyanto. (Spy) foto:sp/parle

***

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat membuka acara Deklarasi Pilkada Damai di Aceh

Page 4: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

6 7

Edisi 717

Buletin Parlementaria / Maret / 2012 Buletin Parlementaria / Maret / 2012

“Menteri ESDM ini tidak punya hati karena tetap memilih opsi kenai-kan harga BBM bersubidi,”tegas

Simbolon saat Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik, Selasa, (13/3).

Menurut Simbolon, pemerintah ti-dak punya hati karena memilih menaik kan harga BBM dengan memaksa pe-rubahan APBN 2012 yang menetapkan pembatasan BBM pada 1 April 2012.

“Dasarnya hanya perubahan ICP atau Indonesian Crude Price (harga minyak), dari US$ 90 per barel menjadi US$ 105, sementara unsur-unsur lain-nya tidak ada yang berubah, makanya fraksi kami minta kejelasan bagaimana perhitungan ICP tersebut,” kata Sim-bolon

Pada kesempatan tersebut, Men-teri ESDM Jero Wacik mengusulkan 7 asumsi terkait rencana RAPBN-P Tahun 2012 dengan sub-sektor minyak dan gas bumi. Ke-7 pokok usulan asumsi terse-but adalah harga rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$105 per barel.

Sementara lifting minyak bumi sebesar 930 barel oil per day (BOPD), subsidi LPG 3 kg sebesar 3,61 juta ton,

subsidi bahan bakar nabati untuk bio-disel sebesar Rp3.000 per liter dan bioetanol Rp3.500 per liter, alpha BBM Rp641,94 per liter dan volume BBM plus BBN 40 juta kiloliter dengan asum-

si premium dan bioetanol 24,41 juta kiloliter, kerosen 1,7 juta kilo liter, solar dan biodisel 13,89 juta kilo liter. Semen-tara untuk subsidi LGV sebesar Rp1.500 per liter. (si)foto:parle

Mitra Komisi V Diminta BuatProgram Sentuh Masyarakat MiskinMitra-mitra Komisi V DPR RI diminta membuat program yang dapat dirasakan masyarakatmiskin dan proyek tersebut bisa diselesaikan dan sesegera mungkin dapat dimanfaatkanoleh masyarakat.

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR Malkan Amin saat Rapat Kerja dengan seluruh mi-

tra kerja Komisi V yakni Menteri Per-hubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat dan Men-teri Pembangunan Daerah Tertinggal dan mitra lainnya, Senin (12/3), yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepre-djo Mokoagow.

Rapat Komisi V dengan mitra ter-kait membahas perubahan Rencana Kerja Anggaran Kelembagaan/Lem-baga (RKAKL) perubahan APBN Tahun 2012 dan RAPBN-P Tahun 2012.

Malkan mengingatkan, program yang akan dibahas hendaknya lebih mengarah pemanfaatannya untuk masyarakat kecil. Untuk itu dia mena-nyakan, apakah program yang akan dibahas itu benar-benar sudah diarah-kan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin.

“Kita jangan pernah bermimpi me-lihat mereka sejahtera kehidupannya

kalau tidak ada program yang me-nyentuh mereka,” kata Malkan.

Selain itu, apakah program yang dibuat sudah mampu menghilangkan atau mengurangi kesengsaraan dan penderitaan masyarakat, dimana ban-jir, bencana alam banyak melanda di beberapa daerah.

Menurut Malkan, program yang dibuat itu hendaknya juga dapat se-cepatnya membuka lapangan peker-jaan bagi masyarakat sekitar.

Sementara anggota Komisi V lain-nya, Achmad Syafei mengusulkan dalam pembahasan APBN-P 2012 perlu adanya kesepakatan-kesepakatan, misalnya rambu-rambu dan kriteria perumusan program atau kegiatan yang didapatkan dari tambahan alo-kasi anggaran.

Dia mencontohkan, Pemerintah sebaiknya memprioritaskan program-program pembangunan lanjutan khususnya terutama dalam APBN-P. Karena dia melihat, di Kementerian

Perhubungan banyak sekali pemba-ngunan-pembangunan lanjutan yang sudah lama dibangun tapi belum se-lesai-selesai sampai sekarang, namun tidak masuk dalam program ini. Se-mentara, katanya, banyak sekali pro-gram-program baru yang dimasukkan dalam APBN-P Tahun 2012.

Dalam kesempatan tersebut, Men-teri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan, anggaran belanja Ke-menterian PU dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan sebesar Rp 73.801,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 18 persen.

Pemanfaatan tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivi-tas Indonesia Timur yaitu pembangu-nan infrastruktur jalan di Provinsi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Selain itu, katanya, pembangunan infrastruktur konektivitas domestik dan koridor ekonomi, seperti jalan akses pelabuhan Maloy, jalan per-batasan Kalimantan, jalan dan jem-batan ruas Salumatu-Mamasa-Batas Tator Sulawesi Selatan, jalan strategis Provinsi Sulawesi Tenggara dan pem-bangunan jalan mendukung kawasan industri Dumai.

Pembangunan lain adalah waduk dan sarana irigasi guna mendukung ketahanan pangan serta infrastruktur penanganan banjir di Pulau Jawa.

Sementara Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan, alokasi anggaran digunakan untuk pemba-ngunan infrastruktur konektivitas In-donesia Timur, yaitu pembangunan infrastruktur perhubungan di Provinsi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Pa-pua dan Papua Barat.

Selain itu, katanya, untuk pemba-ngunan infrastruktur konektivitas do-mestik dan koridor ekonomi seperti

Suasana rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri PU, Perumahan Rakyat dan Menteri Pembnagunan Daerah Tertinggal dan mitra lainnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon

pembangunan jalan kereta api jalur ganda Semarang-Bojonegoro, seba-gian konstruksi Solo-Kertosono dan pembangunan bandara.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyampaikan, peningkatan alokasi anggaran Kemenpera akan digunakan untuk pelaksanaan pro-gram-program klaster 4 yaitu program penyediaan rumah masyarakat ber-penghasilan rendah di Provinsi NTT yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2011.

Selain itu, untuk penanganan per-

mukiman kumuh daerah aliran sungai Ciliwung, serta pembangunan rumah sangat murah/swadaya sebesar Rp 1.474,3 miliar.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faizal Zaini me-ngatakan, dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan mendapat alokasi ang-garan sebesar Rp 1.103,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen.

Perubahan alokasi anggaran belan-ja Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal dalam RAPBN-P tahun 2012

disebabkan oleh drop loan sebesar Rp 17,7 miliar, pengurangan HLN sebesar Rp 24,8 miliar, penggunaan SAL untuk pembangunan infrastruktur transpor-tasi sebesar Rp 200 miliar, dan rencana Pemerintah untuk melakukan penghe-matan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka mengamankan pelaksa-naan APBN tahun 2012.

Belanja yang bisa dihemat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebesar Rp 72 miliar yang seluruhnya berasal dari belanja barang. (tt) foto:parle

Effendi Simbolon TolakKenaikan BBM Bersubsidi

Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon dari FPDIP menolak keras langkah pemerintahmenaikkan harga BBM Bersubsidi pasalnya, dampak tersebut sangat memberatkan bagi rakyat kecil.

Page 5: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

8 9

Edisi 717

Buletin Parlementaria / Maret / 2012 Buletin Parlementaria / Maret / 2012

Komisi XI DPR Sepakati Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro APBN-P 2012 ditetapkan sebesar 6,5 persen plus minus 0,2 persen.

Hal tersebut mengemuka saat Raker Gabungan Komisi XI DPR yang dipimpin oleh Ketua Komi-

si XI DPR Emir Moeis dengan Kepala Bapennas Armida Alisjahbana, Men-keu Agus Martowardoyo, Gubernur BI Darmin Nasution, Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Asumsi inflasi dalam APBN-P 2012 pemerintah dan komisi XI DPR sepakat inflasi dipatok maksimal sebesar tujuh persen. Namun, di sisi lain Fraksi Golkar tetap tidak mau mengikuti kesepaka-tan dan memilih tetap pada range 6-6,7 persen.

Untuk suku bunga SPN tiga bulan yang telah disepakati oleh keduanya berada pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Sementara untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), telah disepakati sebesar Rp8.900 per USD hingga Rp9.100 per USD.

Menurut Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, hasil kesepakatan antara Komi-si XI DPR RI dengan pemerintah akan direkomendasikan dan dibahas selan-jutnya di Badan Anggaran (Banggar).

Sementara Dolfie (FPDIP) me-ngatakan, prinsipnya fraksinya me-nyepakati angka tersebut. Namun

catatannya, pembahasan pertumbu-han ekonomi juga tetap dibahas den-gan Badan Anggaran Nantinya.

Dia menambahkan, dirinya meng-inginkan pertumbuhan yang berkuali-tas, inklusif, dan berkeadilan. perlu ada pembahasan yang kompleks mengenai hal tersebut. Agar jika disandingkan dengan angka kemiskinan tidak men-jadi kontradiktif.

Terkait kenaikan BBM, Menteri Keuangan Agus Martowardojo me-ngatakan, pemerintah memiliki pro-gram kompensasi untuk masyarakat golongan bawah, yang diharapkan dapat mempertahankan daya beli ma-syarakat.

“kita memberikan kompensasi per-hatian masyarakat yang rentan, selain kita sudah punya program-program yang kita jalankan. Cluster 1,2,3 kita se-cara khusus akan mengusulkan raskin untuk 2, buat bantuan langsung ma-syarakat yang akan diberikan selama 9 bulan untuk masyarakat yang paling rentan,”katanya.

Dia mengharapkan penyaluran kompensasi nanti tidak akan me-nimbulkan kekacauan karena telah menggandeng aparat. “Kami aparat pemerintah yakin sistem yang sehat dan nggak terjadi distorsi dan pengiri-mannya pun akan dikirimkan sejauh mungkin supaya tidak akan melibatkan individu-individu atau personil-personil sejauh mungkin akan dilakukan cash transfer,”terangnya. (si)foto:parle

Ketua DPR RI Dukung PGSI Bersinergi Dengan PGRIKetua Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung keinginan Persatuan Guru Swasta Seluruh Indonesia (PGSI) untuk bersinergi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Dengan bersinergi akan lebih kuat untuk memperjuangan pening-katan kualitas pendidikan dan

kesejateraan guru.Dukungan tersebut disampaikan

Ketua DPR RI Marzuki Alie, saat mene-rima PB PGSI dan PB PGRI di Gedung Nusantara III DPR, Kamis (15/3). “Ada

perwakilan PGSI yang yang duduk di PB PGRI,” tegasnya.

Marzuki Alie berpesan agar PGSI menginventarisir persoalan guru swas-ta hingga seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Operasionalnya ada pada otonomi daerah yang terletak pada Kepala Daerah sehingga tersusun de-

ngan baik persolan yang ada. Lebih lan-jut hasilnya dibicarakan dengan PGRI untuk dilanjutkan kepada Pemerintah. Hal itu dilakukan karena ikatan profesi guru yang diakui Pemerintah hingga saat ini hanya PGRI.

Ketua PGSI M.Fatah memastikan bahwa PGSI siap untuk bersinergi seka-

ligus berjuang bersama PGRI dalam meningkatkan pendidikan nasional dan memperjuangkan kesejahteraan Guru Negeri dan Guru Swasta. Selain itu, Dia mengharapkan ada perhatian peme-rintah terhadap guru-guru swasta di samping guru Negeri.

Ketua I PGSI Ningtyas mengharap-kan ada kantor perwakilan PGSI yang berkedudukan di Jakarta, sehingga dapat mudah berkoordinasi dengan PGRI dan instansi terkait lainnya.

Sekjen PGRI Sahiri Hermawan me-ngajak PGSI, untuk membicarakan ren-cana sinergi PGSI dengan PGRI, diapun mengusulkan organisasi PGSI nantinya berada dibawah naungan PGRI. “De-ngan bersatu, apapun yang diperjuang-kan akan banyak peluang dalam mem-perolah keberhasilan,” katanya.

Dia juga menerangkan bahwa telah mengusulkan kepada Pemerintah ter-kait adanya penghasilan minimum bagi guru swasta. Hal itu dilakukan dalam membendung keinginan dan memberi-kan alternative selain menjadi PNS yang terbatas. selain itu PGRI juga memper-juangkan guru Honorer.

Mengenai tempat perwakilan PGSI di Jakarta, Sahiri menyatakan akan

berkoordinasi dengan Pengurus Lain-nya untuk kemungkinan memberikan satu ruangan yang dapat dipergunakan PGSI.

Ketua DPR pun menyambut baik, “Demi kesatuan dan memudahkan ber-sinergi, PGSI untuk dapat memanfaat-kan kantor PGRI yang besar dan luas, di wilayah Tanah Abang,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Mar-zuki Alie juga menceritakan keinginan-

nya yang pernah dilontarkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M.Nuh, terkait dengan Pendidikan Ke-guruan. Dia mengusulkan bahwa pen-didikan keguruan untuk dapat dilak-sanakan oleh Negara, dengan system militer seperti Akabri. Hal ini dilakukan untuk tercapainya percepatan keahlian guru, sehingga dengan tugas Negara setelah lulus dapat di sebar ke seluruh wilayah Indonesia. (as)foto:parle

Komisi I Desak Pemerintah AlokasikanFrekuensi TVRI dan RRI

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menambah alokasi frekuensi untuk Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI di daerah. Saat ini,

LPP mengalami masalah lisensi dan alokasi frekuensi yang masih kurang di sejumlah daerah.

“Komisi I DPR RI mendesak Ke-menkominfo untuk menambah alokasi frekuensi seiring dengan

pembenahan dan penataan penggu-naan frekuensi dengan sejumlah per-masalahannya, sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, saat mempimpin Rapat Kerja di Gedung Nu-santara II DPR RI, Senin (12/3)

Hadir dalam rapat tersebut Men-teri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Direktur Teknik TVRI Satya Sudhana dan Direktur Utama Lembaga

Penyiaran Publik RRI Rosarita Niken Wi-diastuti.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 bahwa LPP masing-masing dise-diakan alokasi paling sedikit 20 persen dari jumlah layanan frekuensi yang ada di setiap layanan siaran.

Munculnya LPP Lokal dinilai mem-buat kuota frekuensi TVRI menjadi berkurang. “Kendala di lapangan TVRI dan RRI tidak membangun di semua wilayah layanan mengingat keterba-tasan dana dan muncul banyaknya LPP lokal di daerah,” kata Dirjen Sumber

Daya Pos dan Perangkat Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Budi Se-tiawan.

Sedangkan untuk LPP RRI menga-lami masalah dengan lisensi frekuensi. “Yang masih kurang frekuensi ada be-berapa daerah,” kata Erik Hermawan, Direktur Teknologi dan Media Baru RRI. Erik merinci, daerah yang belum selesai lisensi frekuensinya yakni Ban-dung 2, Semarang 1, Jakarta 1, Denpa-sar 1, Makassar 1, Manado 1, Manokwari 2, Bogor 1, Atambua 2, dan Toli-Toli 1 frekuensi. (as)foto:parle

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima PB PGSI dan PB PGRI di Gedung DPR RI

Page 6: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

10 11

Edisi 717

Buletin Parlementaria / Maret / 2012 Buletin Parlementaria / Maret / 2012

“Masyarakat sudah kenyang de-ngan janji, tahun 2007 Gubernur Rudolf Pardede berjanji selesai 2

tahun. Tahun 2009 Wapres JK datang menguatkan akan selesai tahun itu disambut tepuk tangan, ternyata meleset. Tahun selanjutnya Presiden SBY datang berjanji lagi akhir tahun 2010 kita resmikan. Kemudian 2011, Menko Perekonomian menyebut sele-sai tahun itu, ternyata tidak. Janji selan-jutnya akhir tahun ini mulai digunakan,” kata anggota Komisi VI dari FPAN Na-sril Bahar saat melakukan pertemuan dengan Pimpinan PT. Angkasa Pura II di Medan, Sumut, Kamis (15/3/12).

Ia meminta dalam pertemuan yang merupakan rangkaian kunjungan spe-sifik meninjau pelaksanaan pembangu-nan Bandara Kualanamu ini diharapkan pihak Angkasa Pura II terbuka menyam-paikan hambatan dalam pelaksanaan proyek. Baginya persoalan pemba-ngunan dengan anggaran Rp.2,9 trili-un tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada Angkasa Pura II, karena meli-batkan banyak pihak seperti Pemerin-tah Pusat, PU, investor, Pemprov dan Pemkab.

Anggota Komisi VI dari FPDIP Su-kur Nababan mempertanyakan belum

beresnya pembebasan lahan untuk ja-lan menuju bandara. Baginya bandara sebagus apapun tetap tidak akan ber-fungsi apabila infrastruktur eksternal tidak selesai. Ia menyebut kasus ge-dung kargo yang tuntas dibangun ta-hun 2007 lalu karena belum digunakan akhirnya biaya maintenance menjadi beban PT. Angkasa Pura II.

Hal senada disampaikan Chairuman Harahap dari FPG yang juga meragukan Kualanamu bisa beroperasi akhir tahun ini. “Kami minta report bukan angin sorganya. Masyarakat sudah tahu, 2012 akan diresmikan. Kita khawatir ini tidak akan terjadi, sepertinya akan diundur 2013,” tandas wakil rakyat dari dapil Su-mut II ini.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komi-si VI, Agus Hermanto mendukung agar seluruh permasalahan pembangunan Bandara Kualanamu dapat dipetakan dan dipilah-pilah. “Apabila dipandang perlu, saya mendukung pelaksanaan rapat gabungan Komisi VI dengan Komisi V, sekaligus menghadirkan Menteri Perhubungan dan kementrian lainya,” tegas politisi FPD ini. Percepa-tan pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab seluruh instansi ter-kait sehingga diharapkan target pen-

yelesaian tahun 2012 ini dapat dipenuhi.Direktur Operasi Tehnik PT. Angka-

sa Pura II, Salahuddin Rafie menekank-an penuntasan pembangunan Bandara Kualanamu sudah semakin mendesak karena Bandara Polonia yang memiliki kapasitas 900 ribu penumpang/tahun saat ini traffic-nya sudah mencapai 7 juta penumpang/tahun.

Ia meminta dukungan agar kendala pembebasan lahan yang masih mem-bayangi pembangunan jalan akses menuju bandara dapat diatasi. “Ke-butuhan jalan 150 miliar rupiah tapi pemerintah provinsi baru menyiapkan 19 miliar. Jalan tol perlu 900 hari untuk konstruksi, pembebasan lahan baru 25 persen. Mohon dukungan terutama bagi akses masuk menuju bandara ini,” imbuhnya.

Beberapa bagian fasilitas bandara yang sepenuhnya dirancang dan diba-ngun oleh putra terbaik bangsa sudah berhasil dituntaskan seperti, terminal kargo, bangunan security, gedung oto-ritas bandara, bangunan taxiway, dan area parkir.

Terminal yang dapat menampung 8.1 juta penumpang/tahun memasuki tahap penyelesaian interior. Gedung ditata modern dengan mengadopsi kearifan lokal menerapkan package sending system 100 persen otomatis pertama kali di Indonesia. Sistem ini dapat menangani 5000 bagasi perjam, dengan conveyor otomatis, barcode, pengaturan jurusan, penanganan lebih cepat dan aman karena tidak ditangani orang perorang.

“Kami berharap semua konstruksi dapat diselesaikan pada akhir 2012 sehingga bandara baru yang menjadi kebanggaan warga Sumut ini dapat beroperasi penuh awal 2013,” demikian Salahuddin Rafie. (iky) foto:parle

***

Komisi VI PertimbangkanRapat Gabungan untuk TuntaskanMasalah Kualanamu Pembangunan Bandar Udara Kualanamu, Sumatera Utara pengganti Bandara Polonia yangsudah tidak memadai dinilai sudah berlarut-larut. Target penyelesaian akhir tahun 2012 yang disesuaikan untuk kesekian kalinya, dikhawatirkan tidak dapat dipenuhi memperhatikan ragam persoalan proyek kerja sama pusat dan daerah yang sudah dimulai sejak tahun 2007 lalu.

Komisi VI saat kunjungan spesifik meninjau pembangunan Bandara Kualanamu Medan, Sumut

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfud Siddiq, dengan Menteri Kominfo Tifatul

Sembiring, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (12/3). Radio Republik Indone-

Komisi I Dorong Penyelesaian Tunggakan BHP TVRI dan RRI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong penyelesaian tunggakan BiayaHak Penggunaan (BHP) frekuensi radio untuk LPP TVRI dan LPP RRI. Komisi I DPR RI akan segera

melakukan pembahasan terkait bersama dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan.

sia (RRI) hingga kini masih menunggak pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi sebesar Rp195 juta. Tunggakan tersebut jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Lembaga

Penyiaran Publik TVRI yang menung-gak sekitar Rp34 miliar.

Hadir Pula dalam rapat tersebut Di-rektur Teknik TVRI Satya Sudhana dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Rosarita Niken Widiastuti

Rosarita Niken Widiastuti, menga-takan LPP RRI akan segera membayar tunggakan tersebut pada tahun ini. “Sebetulnya itu harus dibayarkan ta-hun lalu, tapi anggaran tahun lalu tidak mencukupi, sehingga pembayaran di-bebankan tahun ini,” kata Niken

Menurut Niken, tunggakan tersebut selain karena masalah keterbatasan anggaran, juga karena ada penamba-han beberapa frekuensi.

Pada tahun 2011, RRI memiliki beban BHP yang harus dibayar sebesar Rp1,8 miliar, tapi yang sudah dibayar sekitar Rp1,6 miliar. Tahun ini mereka wajib membayar sisa tunggakan tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Tahun ini sudah dialo-kasikan, mudah-mudahan tidak punya utang lagi,” ujar Niken. (as)foto:parle

Paripurna DPR Sepakati Dua Anggota BPK Paripurna DPR menyepakati dua orang calon

anggota BPK menjadi anggota BPK RI periode 2012-2017.

“Saat fit and proper test anggota BPK yang memiliki suara terbanyak per-

tama yaitu Sapto Amal Damandari dan Agung Firman Sampurna dengan 34 dan 28 suara,”ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi di hadapan si-dang Paripurna, Selasa, (20/3).

Pada kesempatan itu, lanjut Achsa-nul, Komisi XI DPR juga menyepakati

bahwa apabila diantara dua calon ang-gota BPK yang terpilih tersebut ada yang mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau karena sebab lain maka calon anggota BPK RI dengan suara terbanyak berikutnya yang akan meng-gantikannya.

Berikut daftar penghitungan su-ara terhadap 33 calon sebagai berikut,

Sapto Amal Damandari memperoleh 34 suara, Agung Firman Sampurna mem-peroleh 28 suara, Syafri Adnan Baha-ruddin memperoleh 24 suara, Parwito 24 suara, Dharma Bakti memperoleh 1 suara dan Agus Purwanto memperoleh 1 suara. “Sedangkan calon anggota BPK RI yang lain tidak mendapatkan suara,”ujarnya. (si)foto:wy/parle

Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq

Page 7: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

12 13

Edisi 717

Buletin Parlementaria / Maret / 2012 Buletin Parlementaria / Maret / 2012

Keberadaan Ormas AsingAkan diatur Secara Tegas

RUU Ormas

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Michael Watimenamenilai keberadaan ormas asing di Indonesia harus diatur secara tegas agar kegiatan mereka

dapat diawasi dan dikontrol.

“Untuk itu, perlu dibuat aturan tegas dengan mewajibkan mere-ka memberikan laporan berkala,

baik dalam pendanaan maupun pro-gram kegiatan. Misalnya, tiga bulan, enam bulan atau setiap tahun,” kata Michael kepada wartawan di Kepati-han Kompleks Pemprov Daerah Istime-wa Yogyakarta (DIY), Senin (19/3).

Pengaturan terhadap ormas asing kata Michael, berguna untuk menge-tahui berapa besar dana yang didapat-kan dari penyandang dana mereka di luar negeri dan dana itu digunakan un-tuk kegiatan apa saja.”Karena, sering-kali kita tidak tahu berapa dana yang mereka dapatkan dari funding luar dan untuk apa kebutuhannya. Seharusnya dijelaskan keberadaan eksistensi dan sumber keuangan mereka,” ujarnya.

Meski begitu pihaknya sampai saat ini belum dapat memastikan berapa jumlah ormas asing yang beroperasi di Indonesia. Selama ini keberadaan me-reka belum dapat dikontrol sepenuh-nya oleh pemerintah.

“Mereka dalam melakukan ke-giatan di Indonesia di luar pengontro-lan dari pemerintah. Padahal, mereka disinyalir sering membocorkan infor-masi rahasia ke luar negeri,” katanya.

Ia mensyinyalir keberadaan ormas asing berada di Indonesia karena dibi-ayai penyandang dana untuk maksud tertentu. “Sehingga keberadaannya perlu diatur dalam RUU Ormas secara lebih tegas,” ujarnya.

Untuk itu lanjut dia, ormas asing yang belum terdaftar diimbau untuk segera mendaftarkan diri ke pemerin-tah. “Sekarang mereka seperti jamur di musim hujan, tetapi nanti mereka

suka tidak suka harus mendaftar untuk inventarisasi, baik ke Kementerian Hu-kum dan HAM, maupun Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Seperti diketahui, kunjungan Pan-sus RUU Ormas ke Yogyakarta dalam rangka melakukan penjaringan aspira-si dari berbagai unsur masyarakat. Se-lain ke Yogykarta, Pansus RUU Ormas juga mengunjungi Medan dan Makas-sar untuk tujuan yang sama.

Politisi dari Partai Demokrat itu melihat adanya suatu kebutuhan yang sangat kuat untuk melakukan peruba-han secara menyeluruh terhadap UU Nomor 5 1985 tentang ormas yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi

dan dinamika saat ini dan ke depan.Karena itu, kata Michael, DPR beri-

nisiatif untuk menyusun RUU tentang Ormas dan mengadakan kunjungan kerja daerah-daerah untuk mencari masukan positif dan konstruktif secara langsung dari berbagai kalangan.

“RUU Ormas saat ini telah masuk pembahasan bersama dengan peme-rintah. Namun untuk kesempatan pembahasan ini kami sangat membu-tuhkan masukan langsung dari ber-bagai kalangan seperti pemerintah, Ormas, LSM, maupun dari kalangan perguruan tinggi baik yang berada di pusat maupun di daerah,” terangnya.

Dipilihnya Yogyakarta, lanjut Mi-

Suasana Rapat Panitia Khusus RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

donesia berprestasi, sebagian menu-rutnya mendapat kesempatan bekerja di negara tersebut.

Ketua DPR Marzuki Alie menilai langkah Negara Singapura memberi perhatian dalam bentuk subsidi ke-pada tiga sektor penting pendidikan, kesehatan dan perumahan patut di-pelajari. Indonesia masih memberi-kan subsidi BBM menurutnya karena kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat pengangguran yang masih tinggi.

“Tingkat pengangguran kita ma-sih 8 persen sedangkan Singapura 2 persen. Dampak kenaikan BBM besar untuk rakyat, itulah sebabnya masih kita subsidi. Saya kira kita harus menu-ju kesana, kalau masyarakat kita tidak banyak yang menganggur. Arahnya kesitu kalau kita ingin menjadi bangsa mandiri,” jelasnya.

Subsidi pemerintah dibidang ke-sehatan nantinya juga akan meningkat seiring dengan diberlakukannya UU BPJS. Terkait pengadaan rumah bagi

Ketua DPR dan Dubes Singapura Bicara SubsidiSubsidi masih menjadi bagian kebijakan Pemerintah Singapura walaupun pada tahun 2011 negara ini tercatat memiliki pendapatan perkapita tertinggi di ASEAN dengan US$ 57,238 berbeda jauh dengan Indonesia yang berada pada urutan kelima dengan pendapatan perkapita US$ 4,380.

“Subsidi masih diberikan untuk perumahan, lebih dari 85 persen rumah dibangun oleh pemerin-

tah, kemudian subsidi dibidang pendi-dikan sampai tingkat universitas, tidak gratis tapi terjangkau dengan standar tinggi. Layanan kesehatan juga disub-sidi. Jadi ada rumah, anak bisa seko-lah, kesehatan dijamin. BBM tidak di-subsidi sesuai harga pasar, bawa mobil sendiri bayar sendiri,” kata Duta Besar Singapura untuk Indonesia Ashok Mir-puri saat melakukan kunjungan kehor-matan kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung DPR RI Senayan, Jakar-ta, Selasa (20/3/12).

Kunjungan Dubes Singapura ini sekaligus berpamitan karena ia akan segera mengakhiri masa tugasnya di Indonesia. Ia menjelaskan selama bertugas telah memberi perhatian untuk meningkatkan kerjasama di-bidang ekonomi antara kedua negara bertetangga ini. Dibidang pendidikan Singapura juga telah memberikan peluang beasiswa bagi anak-anak In-

rakyat menurut Ketua DPR sejauh ini sudah dilaksanakan pemerintah wa-laupun belum optimal. Banyak rumah atau apartemen bersubsidi malah di-beli orang kaya dan dibiarkan kosong. “Makanya pengawasan itu penting,” tandas Marzuki.

Dalam kesempatan itu Ketua DPR yang didampingi Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya menyambut baik rencana kunjungan Ketua Parle-men Singapura yang dijadwalkan ber-langsung pada bulan Mei yang akan datang.

Andi secara khusus menyebut pentingnya parlemen Singapura mem-perkuat aturan perundang-undangan terkait pencucian uang. “Kita sudah punya UU no.8/2010 tentang money laundering. Ada 14 klausul yang diatur disitu, kita harapkan parlemen Singa-pura dapat melakukan hal yang sama sehingga pelaku kejahatan di Indone-sia tidak kabur ke Singapura,” pupus-nya. (iky) foto:parle

***

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Ashok Mirpuri

Page 8: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

14 15

Edisi 717

Buletin Parlementaria / Maret / 2012 Buletin Parlementaria / Maret / 2012

chael Watimena, karena daerah ini memiliki makna historis, strategis dan dapat menjadi tolak ukur dalam ke-giatan dan perkembangan ormas di wilayah Indonesia. Sehingga dapat memberikan banyak masukan kepada Pansus, sehingga dapat mengakomo-dasi kepentingan yang ada.

“Mengingat banyaknya ormas yang ada di daerah baik yang merupakan cabang ormas pusat maupun ormas yang memang berkembang di daerah, juga menjadi bagian materi RUU yang ada dalam draft kami. Maka Pansus

memandang masih sangat diperlukan masukan dari daerah, baik dari Pemda, pelaku ormas di daerah maupun dari kalangan perguruan tinggi,” ungkap-nya.

Dalam kunjungannya ke Yogyakar-ta, Pansus RUU Ormas di ikuti sejum-lah anggotanya yakni Rahardi Zakaria (F-PDIP), Muslim (F-PD), Achmad Ba-sarah (F-PDIP), Indra (F-PKS), dan Dedi Wahidi (F-PKB) disertai unsur Kemen-terian Dalam Negeri, Luar Negeri dan Kementerian Hukum & HAM, diterima Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX dan

jajaran seperti Dinas Sosial, Badan Kes-banglinmas, Biro Hukum, Biro Umum, Humas & Protokol, di Gedhong Praci-mosono Kepatihan, Yogyakarta.

Hadir pula dalam pertemuan ber-bagai instansi terkait seperti Kejaksaan Tinggi (Kajati), Polda DIY dan Korem. Sementara dari unsur ormas, tampak hadir, NU, Muhammdiyah, KNPI, Or-ganisasi Keagamaan seperti PGI, Walu-bi, Parisada Hindu Dharma, dan Majelis Agama Kong Hu Chu serta Perhimpu-nan Solidaritas Buruh.(nt) foto:parle

***

Kenaikan TDL Tidak Tepat Anggota DPR Bobby Rizaldi dari Partai Golkar mengatakan, kenaikan TDL saat ini tidak tepat karena bersamaan dengan kenaikan BBM pada April nanti. “angka tambahan inflasi bisa melebihi 1 persen sehingga rentan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Terkait menurunnya subsidi listrik di kisaran 64 Triliun, Bobby me-nilai persoalannya disebabkan

penurunan pengajuannya dikarenakan mundurnya jadwal COD PLTU 10 ribu MW. Namun, lanjut Bobby, hal terse-

but dapat dicover dengan manajemen bauran energi gas yang belum dima-sukkan ke perhitungan seperti swap Gajah Baru 40 mmbtud.

Menurut Bobby, kenaikan subsidi dari 40 Triliun menjadi 64 Triliun dise-

babkan kenaikan dollar dan Indonesia Crude Price (ICP).

Terkait kenaikan BBM, Bobby me-negaskan, apabila kenaikan BBM di-dalam APBNP menyebabkan subsidi meningkat 123 Triliun menjadi 178 Tri-liun lebih baik dibatalkan kenaikannya.

Tanggapan Bobby tersebut men-jawab pernyataan Kemenkeu Agus Martowardojo yang mengatakan apa-bila subsidi listrik dikisaran Rp. 64.9 Triliun menyebabkan pembangkit ti-dak beroperasi.

Pada kesempatan berbeda, Agus mengatakan, salah satu yang bisa menurunkan biaya operasi PT Perusa-haan Listrik Negara adalah jika BUMN itu mendapatkan gas. Namun, float-ing storage regasification unit (FSRU) Teluk Jakarta belum selesai dan pro-gram percepatan pembangkit listrik 10 ribu megawatt (MW) juga terlam-bat. Kondisi itu membuat pembang-kit listrik milik PLN hingga saat ini ha-rus menggunakan BBM dan membuat subsidi listrik membengkak.

Terkait subsidi listrik, pembahasan subsidi telah sampai di Badan Angga-ran DPR dan pemerintah akan mendis-kusikan dengan badan tersebut terkait rekomendasi Komisi VII soal penu-runan subsidi listrik. (si)foto:wy/parle

DPR Dukung PeningkatanKerjasama Ekonomi dengan Serbia

Parlemen Indonesia menilai Negara Serbia merupakan negara potensial oleh karena itu,DPR mendorong terciptanya kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang.

“DPR berharap hubungan ini se-makin meningkat antar kedua negara termasuk antar masyara-

kat kedua negara,”papar Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima Dubes Serbia Jovan Jovanovic, di Gedung DPR RI, Senin, (19/3).

Menurut Marzuki, melalui Diplo-masi bidang politik diharapkan dapat menghubungkan dan membangun peradaban kedua negara. “Yakin dengan pendekatan win-win solution maka kedua negara dapat mengambil manfaat kerjasama tersebut. Melalui cara ini diharapkan meningkatkan hubungan emosional antar people to people,”paparnya.

Dia menambahkan, Dirinya me-nyepakati adanya kerjasama yang saling memberikan nilai tambah dan

dampak positif antar kedua negara. “Dalam 13 tahun terakhir kita masuk era demokrasi dengan isu utama pe-ningkatan perekonomian, selain itu In-donesia mengajak Serbia untuk mem-berikan bantuan dan perhatiannya dalam menanggulangi persoalan kiris ekonomi global bersama,”katanya.

Parlemen Indonesia, lanjut Mar-zuki Alie, mengharapkan adanya ker-jasama antar kedua parlemen melalui group kerjasama bilateral. “melalui ini juga diharapkan semakin erat hubungan kedua negara dalam ber-bagai forum dialog untuk kepentingan bersama,”ujarnya.

pada kesempatan itu, Marzuki mengatakan, selain kerjasama poli-tik juga bisa didorong peningkatan hubungan pada sektor pendidikan

dengan saling tukar menukar pelajar antar kedua negara. “Kita juga mem-berikan kesempatan dengan mem-berikan beasiswa kepada WNA dan kita juga harapkan Serbia melakukan hal yang serupa,”katanya. Selain itu, paparnya, kerjasama juga dapat beru-pa kerjasama ekonomi, budaya politik maupun olahraga.

Indonesia, tambah Marzuki, juga mengharapkan Serbia dapat berperan serta dalam sidang parlemen negara OKI sebagai peninjau. “kita harapkan Serbia bisa menjadi peninjau di PUIC dan kami yakin hubungan antar pera-daban dan kepecayaan di dunia dapat mempercepat penyelesaian persoalan secara kongkret,”ujarnya. (si)foto:wy/parle

Anggota DPR dari Partai Golkar Bobby Rizaldi

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima kunjungan Dubes Serbia Jovan Jovanovic

Page 9: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

16 17

Edisi 717

Buletin Parlementaria / Maret / 2012 Buletin Parlementaria / Maret / 2012

Wakil Ketua Komisi I yang membidang Luar Negeri, Agus Gumiwang Kartasas-

mita, mengatakan peningkatkan kerja sama keamanan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di bawah payung Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme yang telah ditandatangani Pemerin-tah, pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007.

Tindakan terorisme merupakan ke-jahatan yang bersifat lintas batas ne-gara dan telah mengakibatkan hilang-

nya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda. Oleh karena itu, perlunya dilaksanakan ber-bagai langkah pemberantasan melalui kerja sama regional. Berkaitan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia perlu mempersiapkan diri agar dapat ber-peran secara optimal dalam pengem-bangan kerja sama di kawasan, khu-susnya yang terkait dengan kejahatan terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya.

Kerja sama keamanan dalam pe-nanganan terorisme di ASEAN diper-

lukan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang dinamis di kawasan dengan tetap mengedepankan ke-pentingan nasional Indonesia, yang pada akhirnya akan turut menyokong terwujudnya suatu Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang ditopang oleh tiga pilar yang saling memperkuat, yaitu Komunitas Politik Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial-Budaya.

Seluruh prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme antara lain memuat : menghormati kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak campur ta-ngan urusan dalam negeri, menghor-mati yurisdiksi kewilayahan, adanya bantuan hukum timbal balik, ekstradi-si, serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Selain itu, di dalam konvensi ASEAN ini secara khu-sus terdapat prinsip yang merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh Konvensi serupa yang memuat keten-tuan mengenai program rehabilitasi bagi tersangka terorisme, perlakuan yang adil dan manusiawi, serta peng-hormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penanganannya.

Komisi I yang membidangi Luar Negeri memberikan catatan kepada Pemerintah dalam rangka pemal-sanaan UU ini bahwa Upaya-upaya pencegahan, penindakan, dan pem-berantasan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya harus ter-lebih dahulu mengedepankan perang-kat peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Kebebasan dan keamanan individu

Konvensi ASEAN tentangPemberantasan Terorisme Menjadi Undang-UndangDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme)menjadi Undang-Undang. Dalam Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung,Selasa (20/3).

adalah hak-hak fundamental setiap warga negara yang, selain tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, juga bersifat tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, setiap bentuk kebijakan negara mengenai pencegahan, penanggula-ngan, pemberantasan terorisme harus mampu secara jelas, permanen dan serempak melindungi kebebasan dan keamanan warga negara.

RUU ini harus mampu menjadi media untuk meluruskan negative perception dunia terhadap negara dan agama yang menjadi mayoritas di negeri ini, Islam, yang selama ini ter-diskreditkan oleh kejahatan terorisme yang mengembalikan citra Islam seb-agai negara yang rahmatan lil ‘alamin sekaligus memulihkan nama baik In-donesia sebagai negara yang terkenal dengan nilai diversity dan hospitality-nya.

Kepada Pemerintah agar terlebih dahulu mempersiapkan infrastruktur dengan baik, lebih awal agar kelak dalam rangka pelaksanaan amanah UU Konvensi ini dapat mendukung operasionalisasi dengan baik demi kelancaran tugas di lapangan.

Mengingatkan kepada Pemeritah agar pengalihan isu yang dirancang oleh pihak ketiga terhadap dominasi China di Asia Selatan dan Asia Teng-

gara, tidak serta merta ratifikasi ini menjadi pembenaran dan pintu masuk bagi negara adidaya tertentu untuk melakukan penetrasi/invasi militernya dengan dalih melakukan tindak pelum-puhan aksi terorisme di negara ka-wasan ASEAN, termasuk Indonesia dengan isu agama yang menyesatkan.

Semangat meratifikasi RUU ini adalah semangat untuk mengambil bagian dalam upaya mewujudkan per-damaian dunia, bukan untuk menjadi mitra dari negara atau pihak tertentu demi melancarkan agenda politiknya.

Ratifikasi RUU ini harus mampu memainkan perannya sebagai instru-men hukum yang valuable dan flexible yang bukan hanya mampu memerangi kejahatan terorisme, tetapi juga mam-pu memutus mata rantai sel terorisme yang ada.

SustainabilityRUU ini harus men-jadi perhatian, khususnya dalam im-plikasinya terhadap upaya melindungi warga negara mengingat kejahatan terorisme akan terus berkembang sei-ring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberadaan Konvensi ini haruslah dilihat sebagai bagian dari kerja keras negara-negara di Asia Tenggara untuk mereduksi sebab maupun dampak terorisme. Namun semangat tersebut

tentunya harus diletakan secara pro-porsional. Setiap produk kesepakatan/perjanjian internasional tidaklah serta merta menjadi aturan hukum di Indo-nesia, selama belum ada peraturan perundang-undangan yang men-gaturnya, terlebih jika sebagai bangsa kita telah memiliki peraturan perun-dangan yang serupa dengan tema tersebut. Prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, yuris-diksi, dan tidak campur tangan dalam urusan negara lain merupakan inti dari setiap perjanjian internasional.

ASEAN Convention on Counter Terrorism(ACCT) ditandatangani se-jak Januari 2007. Artinya ada rentang 5 (lima) tahun ratifikasi ini diajukan oleh Pemerintah ke DPR. Meski mem-butuhkan waktu cukup lama, diharap-kan agar Konvensi membuat langkah terobosan dan membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara Anggota ASEAN. Kerja sama tersebut tentunya dengan komitmen untuk saling tukar informasi intelijen terkait terorisme, saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana terorisme, melaksanakan kewajiban ekstradisi berkaitan dengan tindak pidana terorisme, dan adanya kerja sama antar lembaga-lembaga pene-gak hukum. (as) foto:parle

DPR RI Setuju HibahKRI-Karang Unarang ke Sangihe

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui hibah Kapal Republik Indonesia(KRI) Karang Unarang-985 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengingat

pelaksanaan hibah tidak mempengaruhi kekuatan dan gelar pasukan TNI AL dalammengamankan perairan NKRI.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin hal itu sejalan dengan usaha-

usaha untuk penggantian Alat Sistem Pertahanan (Alutsista) yang telah habis penggunaannya. Upaya pengha-pusan aset, sesuai dengan pengadaan alutsista pengganti sesuai dengan tahapan pembangunan kekuatan Mini-

mum Essential Forces (MEF). “Kondisi KRI Karang Unarang 985

telah habis masa penggunaannya un-tuk melaksanaakan tugas pengama-nan di laut,” kata Tubagus, dalam Rapat Paripuna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, Selasa (20/3).

Tubagus Hasanuddin mengatakan,

Hibah Barang Milik Negera (BMN) berupa KRI Karang Unarang-985 seni-lai Rp.120 Milyar yang merupakan in-ventaris TNI AL, akan dipergunakan se-bagai fasilitas angkutan laut domestik untuk mendorong tumbuhnya pereko-nomian dan meningkatkan kesejahte-raan masyarakat Kabupaten Kepulau-an Sangihe. (as) foto:parle

Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang (kiri) saat menyampaikan laporannya kepada Pemerintahmengenai Konvensi Asean tentang pemberantasan terorisme menjadi Undang-Undang

Page 10: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

18 19

Edisi 717

Buletin Parlementaria / Maret / 2012 Buletin Parlementaria / Maret / 2012

Komisi I Sepakat RUU Industri Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membahas RUU Industri Pertahanan dan Keamanan. Komisi I menyetujui usul Pemerintah untuk mengubah judul RUU ini menjadi RUU In-dustri Pertahanan dengan menghapus kata Keamanan.

Dalam Rapat Kerja yang dip-impin Wakil Ketua Komisi I dari F-PDIP Tubagus Hasanud-din, dengan pemerintah yang

diwakili oleh Menhan Purnomo Yusgi-antoro, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (19/3).

Pemerintah telah menyerahkan

478 Daftar Inventaris Masalah (DIM), terdiri 88 DIM tetap, 71 DIM peruba-han substansial, 80 DIM rumusan baru, dan 168 DIM dihapus.

Tubagus Hasanuddin mengatakan pembahasan tersebut telah menyele-saikan 85 DIM tetap, dan Komisi I akan segera membentuk panja, untuk mem-bahas DIM perubahan substansial, DIM rumusan baru, dan DIM yang di-hapus, serta melakukan singkronisasi.

Dia mengharapkan minggu perta-ma bulan juli telah finalisasi sehingga tidak perlu lagi menambah sidang un-tuk membahas RUU ini.

Purnomo Yusgiantoro menjelaskan walaupun perubahan judul menjadi RUU Industri Pertahanan, namun dia mengingatkan perlu perhatian ketika membahas terkait alat ada perbedaan pengertian antara Alat pertahanan dan Alat Keamanan. (as)/foto:wy/parle

Komisi II Inginkan Anggota KPUBersedia Mundur Jika Tidak MampuDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan proses fit and proper test anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi II menginginkan para calon KPU bersedia mengundurkan diri,jika merasa dan dianggap tidak mampu dalam menjalankan tugasnya.

“Biasanya mereka tidak mau mun-dur hingga akhir periode, wa-laupun dianggap tidak mampu

menjalankan tugasnya,” kata Abdul Malik Haramain anggota Komisi II dari F-PKB, di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (19/3).

Komisi II DPR melakukan proses fit and proper test anggota KPU dan Ba-waslu tanggal 19-21 Maret 2012.

Sebanyak 14 calon anggota KPU akan mengikuti fit and proper test yaitu Arief Budiman, Ari Darmastuti, Enny Nurbaningsih, Evie Ariadne Shin-ta Dewi, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Navis Gumay, Hasyim Asy’ari,

Husni Kamil Manik, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Mohammad Adhy Syah-putra Aman, Mohammad Najib, Sigit Pamungkas, Zainal Abidin.

Sedangkan, sebanyak 10 Calon ang-gota Bawaslu akan mengikuti fit and proper test yaitu Daniel Zuchron, En-dang Wihdatiningtyas, Luky Djuniardi Djani, Muhammad, Nasrullah, Nelson simanjuntak, Pramono Ubaid Tantowi, Razaki Persada, Refly Harun, Sunny Ummul Firdaus.

Setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, DPR akan memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu. (as) foto:wy/parle

Suasana Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan di Gedung Nusantara II DPR

Komisi II DPR saat proses fit and proper testanggota KPU dan Bawaslu

Percepat Kualitas Pendidikan dengan Rekruitment Sentralistik

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, peran guru dalam pembentukan karakter bangsa sangat vital. pasalnya, saat ini peran orang tua khususnya di perkotaan semakin berkurang

karena kesibukannya bekerja.

“Jika pendidikan tidak diperbaiki kita agak sulit mengharapkan masa depan bangsa dapat dipre-

diksi. Kita jangan membiarkan masa depan ini kepada takdir. Peran guru harus diperhatikan dikota besar ke-luarga perannya semakin kecil dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak,”ketua Marzuki ALie saat mene-rima presidium ICMI di ruang pimpi-nan, Senin, (19/3).

Menurutnya, keprihatinan terha-dap persoalan bangsa saya lihat ter-jadi karena hasil dari masa lalu. Jika kita bangun bangsa harus berpikiran bekerja untuk saat ini dan masa de-pan. “Kemana-mana saya sampaikan pendidikan dapat merubah karakter sebuah bangsa ini,”ujarnya.

Dahulu, jelasnya, guru belum di-anggap sebagai profesi utama dan membanggakan sehingga kualitas guru masih belum optimal.”Saat ini profesi guru dianggap sudah layak

dan bahkan berbondong-bondong orang menempuh pendidikan pro-fesi guru bahkan sekolah swastapun dibanjiri siswa yang menempuh pendi-dikan guru,”katanya.

Persoalan terkait pendidikan, seringkali tambal sulam dan tidak komprehensif. bahkan kualitas guru tidak merata, sarana dan prasarana berbeda, perlakuan guru di tiap dae-rahpun berbeda. “saya mengusulkan bagaimana rekruitment guru dilaku-kan secara nasional dan pendidikan-nya oleh negara mulai dari SD sampai SMA. melalui cara ini diharapkan per-cepatan kualitas pendidikan dapat dikejar,”paparnya.

Presidium ICMI memaparkan Em-pat aspek yang dikenal “Deklrasi Kendari” bertema “Hijrah Moral un-tuk Kebangkitan Indonesia” itu antara lain segera melakukan hijrah moral di bidang politik yang beradab untuk menghasilkan pemimpin dan politisi

yang bermoral sehingga mampu me-nyejahterakan rakyat. Tuntutan hijrah lainnya adalah bidang penegakan su-permasi hukum, ekonomi dan bidang pendidikan.

Prof. DR.Nanat Fatah Natsir me-ngatakan, saat ini cenderung kebe-basan tidak terkontrol. “Ini meru-pakan kegelisahan dalam berbangsa. sementara dalam bidang ekonomi terlihat adanya pertumbuhan namun tidak berdampak langsung kepada pengurangan angka kemiskinan dan penganguran,”katanya.

Dia menambahkan, penegakan hukum tidak optimal bahkan mafia hukum merajalela. sementara dalam bidang pendidikan terkait pembinaan karakter bangsa banyak sekali kasus plagiat apabila semua ini dibiarkan membuat mental bangsa ini semakin bobrok. (si)foto:wy/parle

***

Ketua DPR RI Marzuki Laie dan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima presidium ICMI di runag pimpinan.

Page 11: KASUS BANK CENTURY FUNGSI ANGGARAN - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/buletin-parlementaria/b-717-3-2012.pdf · Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di ... trik dalam

20

Edisi 717

Berita Bergambar

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id

20Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id

Ketua DPR Marzuki Ali memberikan pembekalan kepada siswa-siswi SMA Taruna Nusantara di Gedung Nusantara DPR, Jakarta. 14 Maret 2012 foto: RY

Deklarasi Pilkada Damai di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dilanjutkan dg penandatanganan prasasti Pilkada Damai oleh lima pasangan Cagub-Cawagub dihadiri Waka DPR Priyo Bdhi Santoso, Panglima TNI, Mendagri, Kapolri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Pj Gubernur Aceh Darusalam,

dan Muspida Inti Aceh. 14 Maret 2012 foto:SP

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI yang dipimpin Agus Hermanto melakukan peninjauan PT. Angkasa Pura II Medan, Sumatera Utara, 15 Maret 2012. foto:IC