Top Banner
P R O F I L KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKARAYA TAHUN 2013 P R O F I L KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKARAYA 2013 KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKARAYA Alamat : Jln. AIS Nasution No.6 Telp.0536-3221968 Palangka Raya Terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang ta’at beragama ,rukun, berahklaqul karimah, mandiri, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “Agenda Reformasi Birokrasi menuju Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang professional dan integritas”
17

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

P R O F I L

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA PALANGKARAYA

TAHUN 2013

P R O F I L

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA PALANGKARAYA

2013

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA PALANGKARAYA Alamat : Jln. AIS Nasution No.6 Telp.0536-3221968 Palangka Raya

Terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang ta’at beragama ,rukun, berahklaqul karimah, mandiri, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “Agenda Reformasi Birokrasi menuju Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang professional dan integritas”

Page 2: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWt, yang dengan rahmat

serta karunianya Profil Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya ini

dapat disusun dan diselesaikan.

Profil ini berisikan informasi singkat tentang sejarah berdirinya Kantor

Kementerian Agama Kota Palangka Raya, visi dan misi serta program/

kegiatan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibidang agama

tahun 2010-2014, baik yang menyangkut pembinaan keagamaan pada

masyarakat maupun pelayanan pendidikan agama dan keagamaan

dimasyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan dibidang agama yang

maksimal , Kementerian Agama Kota Palangka Raya semakin menata diri

dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, pola kerja

yang semakin maju sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik dan

dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Semoga profil ini bermanfaat dalam rangka perencanaan dan pengembangan

pembangunan bidang agama dan keagamaan dimasa-masa mendatang

Palangka Raya, 2 April 2013

Kepala,

Drs.H. BAIHAQI, M.AP

NIP.19630402 199103 1001

1

SEJARAH BERDIRINYA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA PALANGKARAYA

Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Tengah berdiri pada tahun 1957, Kantor Gubernur

Kalimantan Tengah semua instansi jajaranya masih berkedudukan di

Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Mulai 1 Januari 1961 kedudukan

dipindahkan di Palangka Raya (sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan

Tengah)

Palangka Raya adalah Kota yang terletak pada 113,30’-114.07’ Bujur Timur

dan 1.35’ -2.24’ Lintang Selatan dengan Luas Wilayah 2.678,51 km2 terdiri

dari :

1. Kecamatan Pahandut;

2. Kecamatan Jekan Raya;

3. Kecamatan Sebangau;

4. Kecamatan Bukit Batu;

5. Kecamatan Rakumpit

Sejak Tahun 1975 Kantor Departemen Agama terdiri dari 6 Kantor

Departemen Agama:

1. Kantor Depertemen Agama Kabupaten Kotawaringin Barat

2. Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Kantor Departemen Agama Kabupaten Kapuas;

4. Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Utara;

5. Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Selatan

6. Kantor Departemen Agama Kotamadya Palangka Raya

Dasar hukum keberadaan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

berdasarkan KMA Nomor 6 Tahun 1979 tanggal 23 Januari 1979 tentang

penyempurnaan organisasi dan tatakerja Kementerian Agama, sebagai

pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1979 tentang

prubahan lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang

susunan organisasi Kementerian, struktur Kementerian Agama Kota

Palangka Raya terdiri :

1. Sub-bagian sekretariat;

2. Seksi Urusan Agama Islam;

3. Seksi Penerangan Agama Islam;

2

Page 3: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

3

4. Seksi Perguruan Agama Islam;

5. Seksi Pendidikan Dasar Islam pada sekolah umum;

6. Penyelangga Haji dan umrah

`Pada Tahun 2003 mengalami perubahan struktur, menjadi :

1. Sub-bagian Tata Usaha;

2. Seksi Urusan Agama Islam;

3. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah;

4. Seksi Penerangan Agama Islam;

5. Seksi Madrasah dan Pendidikan Dasar Islam pada sekolah umum;

6. Seksi Pondok Pesantren;

7. Penyelenggara Zakat dan Wakaf;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, terdiri :

1. Sub-bagian Tata Usaha;

2. Seksi Pendidikan Madrasah;

3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

4. Seksi Pendidikan Agama Islam;

5. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah;

6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

7. Penyelenggara Syari’ah

8. Penyelenggara Kristen.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya :

1. H. Abdurrahman D, BA Tahun 1975

2. H. Ali Asri Bukhary Tahun 1975 - 1982

3. Drs.H. Mudzakir Ma’ruf Tahun 1982 - 1989

4. Drs.HM. Shaleh Bahauddin Tahun 1989 - 1995

5. Drs.HM. Husni Muhyiddin Tahun 1995 - 1998

6. Drs.H. Ahzar Slamet Tahun 1998 - 2001

7. Drs.H. Muslikh Ahmad Tahun 2001 - 2005

8. Drs.H. Masrani Arsyad Tahun 2005 - 2011

9. Drs.H. Baihaqi,M.AP Tahun 2011 - sekarang

GAMBARAN UMUM KEADAAN PERSONIL

Klasifikasi menurut Jabatan

NO

JABATAN

FREK

PRO

KET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kepala Kantor

Kepala Subbag Tata Usaha

Kasi Pendidikan Madrassah

Kasi Pendidikan Diniyah dan

Pondok Pesantren

Kasi Pendidikan Agama Islam

Kasi Penyelanggara haji dan

umrah.

Kasi Bimbingan Masyarakat

Islam.

Penyelenggara Syari’ah.

Penyelenggara Kristen

Bendaharawan

Pengawas Pendidikan

Penyuluh Agama fungsional

Kepala KUA Kecamatan

Penghulu fungsional

Analis Perencanaan

Arsiparis

Pelaksana

Pegawai Bazda

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

14

5

6

-

-

59

-

0,86%

0,86%

0,86%

0,86%

0,86%

0,86%

0,86%

0,86%

0,86%

0,86%

18,96%

12,06%

4,31%

5,17%

-

-

50,86%

-

116 100 %

4

Page 4: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

5

Klasifikasi menurut Jabatan

NO

PENDIDIKAN

FREKUENSI

PROSENTASI

KET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SD

SLTP

SLTA

Akademi/Diploma

Sarjana S1

Sarjana S2

0

0

0

7

105

4

0

0

0

6,03%

90,51%

3,44%

116 100 %

Klasifikasi menurut Umur

NO

UMUR

FREKUENSI

PROSENTASI

KET

1.

2.

3.

4.

5.

1 s/d 20 Tahun

20 s/d 29 Tahun

30 s/d 39 Tahun

40 s/d 49 Tahun

50 s/d 55 Tahun

0

2

43

56

15

0

1,72%

37,06%

48,27%

12,93%

116 100 %

RENCANA STRATEGIS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA PALANGKARAYA

TAHUN 2010-2014

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan dibidang agama diarahkan kepada peningkatan keimanan

dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kerukunan umat

beragama, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, meningkatkan

pendidikan agama dan keagamaan serta meingkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan dibidang agama bertujuan

untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlaq mulia,

maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin dalam suasana kehidupan yang

harmonis, saling toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Oleh karena

itu pembangunan bidang agama merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Pembangunan keagamaan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam

meningkatkan kesejahtera masyarakat, sehingga perkembangan kehidupan

beragama semakin maju dan menggembirakan, ini terlihat semakin meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan ritual keagamaan dan didukung dengan

penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, dan kegiatan-kegiatan keagamaanpun

tampak semakin semarak tumbuh subur di masjid, surau, gereja, pura, vihara dan

tempat ibadah lainnya. Meskipun demikian masalah tantangan yang akan dihadapi

dimasa mendatang masih cukup besar, utamanya bila melihat perkembangan era

global dalam kehidupan masyarakat, pembangunan agama masih dihadapkan

dengan berbagai gejala negative dimasyarakat; seperti prilaku asusila, praktek

KKN, penyalahgunaan obat terlarang/narkoba dan perjudian,tawuran, pornografi

dan pornoaksi. Ini menunjukkan bahwa dalam segi akhlak mulia dan sendi-sendi

moral agama cenderung melemah akibat pembinaan pemahaman, penghayatan dan

pengamalan ajaran agama belum mencapai hasil yang optimal.

Disinilah peran Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

merupakan salah satu instansi pemerintah di Kota Palangka Raya yang

mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam menyelenggarakan

sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan . Dalam melaksanakan tugas

tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya melakukan

penyusunan Rencana Strategis 2010 – 2014.

6

Page 5: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

7

Kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 30 Kelurahan

dengan jumlah penduduk menurut agama dengan rincian sebagai berikut :

NO Agama 2010 % 2011 % 2012 % Ket

1. Islam 137.922 62,43% 140.088 62,36% 143.765 62,52% Sumber:

statistic

Kota dan

data

keagamaa

n.

2. Kristen 60.236 27,26% 61.212 27,25% 62.012 26,96%

3. Katolik 12.241 5,57% 12.519 5,57% 12.773 5,55%

4. Hindu/

Kaharingan

7.497 3,41% 7.676 3,41% 7.872 3,42%

5. Budha 2.987 1,36% 3.202 1,36% 3.514 1,52%

6. Konghucu 9 0,004% 9 0,004% 9 0,003%

7. Dan lain-lain - - - - -

Jumlah 220.892 224.626 100% 229.945 100%

Dari data tersebut menunjukan bahwa pembinaan dan pelayanan

keagamaan di Kota Palangka Raya memerlukan strategi program yang harus dapat

menyentuh persoalan kemasyarakatan secara keseluruhan, terlebih kondisi Kota

Palangka Raya masih memerlukan pembangunan dan penataan lebih lanjut untuk

dijadikan Kota pendidikan, jasa dan wisata yang berkualitas.

Strategi program yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah

dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan masyarakat di Kalimantan

Tengah khususnya Kota Palangka Raya, bercermin kepada pengalaman dan trauma

masyarakat atas terjadinya konflik antar etnis, menunjukkan bahwa pembinaan

kehidupan beragama harus lebih ditingkatkan. Karena dipahami bahwa agama

dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat, dan untuk meredamnya adalah

dengan meningkatkan pemahaman terhadap agama dan meningkatkan wawasan

kebangsaaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

LANDASAN HUKUM

1. Pancasila

2. Amandemen Undang-undang Dasar 1945

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun

2005;

8

9. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi

dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI yang telah diubah dengan

Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2005;

10. Kepres RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

yang diubah dengan Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003;

11. Kepres RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan

Kepres RI Nomor 72 Tahun 2004;

12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang

Pedoman Pembangunan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan

,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Departemen Agama;

14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Agama;

15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi

dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

KONDISI DAN PERMASALAHAN

Kondisi Lingkungan Strategis

Kehidupan beragama dan kerukunan hidup umat beragama di Kota

Palangka Raya sangat kondusip, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan yang

dilakukan oleh umat beragama, organisasi/lembaga keagamaan/ lembaga

pendidikan agama dapar dilakukan dan berjalan dengan baik, termasuk dalam

pelaksanaan kehidupan beragama dan pendirian rumah ibadah, dakwah agama,

pelaksanaan MTQ/STQ, Perparawi, Festival Tandak dan peringatan hari besar

keagamaan. Bahkan dalam syiar tersebut selalu mendapat dukungan pemerintah

daerah Kota Palangka Raya.

Kondisi yang sejuk dalam kehidupan beragama di Kota Palangka Raya ini

dapat diwujudkan dengan membedayakan seluruh elemen dimasyarakat, baik tokoh

agama, tokoh masyarakat, pemuka agama , FKUB, melalui sosialisasi Peraturan

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun

2006 tentang Tugas Walikota dan Wakil Walikota dalam pembinaan kerukunan

Page 6: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

9

umat beragama dan pendirian rumah ibadah; dan kegiatan pembinaan peningkatan

wawasan kebangsaan bagi umat beragama.

Permasalahan pokok dalam pembinaan kehidupan beragama di Kota

Palangka Raya adalah “ Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat Kota

Palangka Raya dalam kehidupan beragama dan kerukunan hidup umat beragama,

sehingga terwujud kehidupan umat beragama yang damai, sejuk, tentram, rukun,

saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara”

Strategi Pembangunan Bidang Agama

Strategi pembangunan bidang agama di Kota Palangka Raya mengacu

kepada kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dimana secara

teknis baik yang bersifat subtantif amupun administrative didasarkan kepada

masalah-masalah yang ada pada lingkup satuan organisasi/ satuan kerja. Dan

kebijakan adalah merupakan solusi pemecahan/ jalan keluar dari masalah yang ada.

Kebijakan yang bersifat substantive adalah kebijakan yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi organisasi /unit kerja dilingkungan Kantor Kementerian

Agama Kota Palangka Raya seperti tugas yang berkaitan dengan urusan agama,

pendidikan agama, kerukunan umat beragama ,zakat, wakaf, haji, sedangkan tugas

administrative adalah yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan,

kepegawaian, kehumasan, kearsipan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Strategi kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

meliputi :

1. Membangun komunikasi,koordinasi dan kerjasama dalam rangka

ketepatan pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan dapat terarah sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai;

2. Penataan dan pengembangan organisasi tatalaksana dan penyediaan SDM

aparatur yang berkualitas;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kemasyarakatan dengan mengacu

kepada “standarisasi pelayanan public”, dan pemberdayaan lembaga

masyarakat dalam pembinaan kehidupan beragama;

4. Menciptakan keserasian dalam desain pekerjaan, struktur, tugas dan

fungsi , wewenang dan kebijakan.

Hasil yang dicapai

Seiring dengan visi pembangunan Kota Palangka Raya “Terwujudnya

Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata, Tertata dan

10

Berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera , sesuai falsafah Budaya

Betang”, maka hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang agama adalah

terwujudnya kehidupan beragama masyarakat Kota Palangka Raya yang beriman,

bertaqwa, berakhlaq mulia hidup rukun penuh persaudaraan; yang dirumuskan

dalam “ Tiga Program inti Departemen Agama” yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasiskan

hati nurani yang disinari oleh ajaran agama;

2. Terhindarnya perilaku radikal, ekstrim tidak toleran serta eksklusif dalam

kehidupan beagama;

3. Terbinanya masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama

dengan sebenarnya, mengutamakan dan menghormati perbedaan melalui

internalisasi ajaran agama

Tiga Program tersebut dilaksanakan melalui koordinasi, komunikasi, edukasi dan

kerja keras jajaran Departemen Agama serta instansi terkait; karena menciptakan

kondisi yang diinginkan tersebut bukan perkara yang mudah, berbagai tantangan

dan kendala yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar umat bergama itu

sendiri, apalagi ditengah kehidupan yang global cukup mempengaruhi dan

mengakibatkan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat, semakin banyak permasalahan dan penyakit social

kemasyarakatan/umat beragama yang dihadapi seperti : keterbelakangan,

kebodohan, kemiskinan peredaran obat terlarang, perjudian pelacuran, dan lain-

lain.

VISI DAN MISI

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2004-2009 yang merupakan tindak lanjut dari

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 19 ayat 1 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional , memberikan aspirasi dan sebagai pedoman

bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001.

Visi Kabinet Pembangunan Bersatu Tahun 2004-2009 adalah (1).

Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun

dan damai; (2). Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjunjung

tinggi hokum; (3). Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan

kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang

kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.

Page 7: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

11

Dari Visi tersebut ditetapkan Visi Pembangunan Nasional 2004-2009

adalah : (1). Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2).Mewujudkan

Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3). Mewujudkan Indonesia yang

sejahtera.

Visi Indonesia pada Kabinet Pembangunan Bersatu Jilid II adalah

Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; sementara Kementerian

Agama RI adalah “ Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun,

Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir dan Batin”

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kalimantan Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Departemen

Agama RI sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 512

Tahun 2003 mempunyai Visi “Menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan

moral spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara”dalam rangka Mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat

beragama,maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama

pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia “selanjutnya Misi

Departemen Agama adalah : (1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman,

pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama; (2) Meningkatkan kualitas

pendidikan umat beragama; (3) Memberdayakan umat beragama dan lembaga

keagamaan; dan (4) Memperkokoh kerukunan umat beragama.

Adapun Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan

Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.15.1/1-

b/Kp.07.6/0037/2010 tanggal 20 April 2010 adalah :

“ Terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah yang taat beragama , rukun,

maju, mandiridan sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara “

Adapun Misi dirumuskan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas

pendidikan agama; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah;3)

Memberdayakan masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan yang

bermutu; 4) Memperkokoh kerukunan umat beragama; 5) Meningkatkan

penghayatan moral dan etika keagamaan; 6)Penghormatan atas

keanekaragaman keyakinan keagamaan; 7)Meningkatkjan tata kelola kinerja

Kantor Wilayah Departemen Agama yang bebas KKN;

12

Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

Dari Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kalimantan Tengah diatas, maka visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota

Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor

Kementerian Agama Kota Palangka Raya Nomor : Kd.15.06/1/OT.01.1/985/2011

tanggal 2 Januari 2011 adalah “ Menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan

moral spiritual masyarakat Kota Palangka raya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “

Adapun Misi dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah;

3. Memberdayakan masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan yang

bermutu;

4. Memperkokoh kerukunan umat beragama;

5. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan

6. Penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan

7. Meningkatkjan tata kelola kinerja Kantor Kementerian Agama Kota

Palangka Raya yang bebas KKN;

8. Mempercepat Program Reformasi Birokrasi dilingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Page 8: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

ARAH KEBIJAKAN

Bertolak dari uraian tersebut diatas maka arah kebijakan Kantor Wilayah

Departemen Agama mengarah kepada 3 hal pokok yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman kehidupan beragama;

2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan agama dan keagamaan;

3. Peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman kehidupan beragama

Arah kebijakan Arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan

pemahaman kehidupan beragama meliputi pelayanan kepada umat

beragama agar dapat memahami dan menghayati ajaran agama dengan

sebaik-baiknya, dan pelayanan dalam rangka meningkatkan peran serta

umat beragama untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam

kehidupan sehari-hari.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan ini meliputi : 1)

Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran

agama 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan ZIS

dan profesionalisasi tenaga pengelolanya 3) Peningkatan kualitas tenaga

penyuluh agama dan tenaga lainnya utamanya didaerah terpencil 4)

Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan

fasilitas pada pelaksanaan ibadah bagi semua pemeluk agama 5)

Pembinaan keluarga sakinah.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan agama dan keagamaan

Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan agama dan

keagamaan meliputi pelayanan bidang kelembagaan, mutu pendidikan

serta sumber daya pendidikan dan membangun dan pengembangan

potensi Pondok Pesantren secara optimal.

Upaya tersebut melalui : 1) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan

keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan 2) Peningkatan

kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan.

3. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama

Kebijakan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama ditekankan

pada aspek, yaitu kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar

umat beragama yang merupakan landasan utama dalam pembinaan dan

pengembangan kerukunan umat beragama dalam skala yang lebih luas.

13

14

Adapun aspek kerukunan antar umat beragama adalah menyangkut

hubungan antar umat beragama yang harus terbina dimasyarakat terlebih

ditengah kemajemukan dan keanekaragaman yang terjadi dimasyarakat,

dengan tujuan agar lebih dinamis, sikap saling menghargai, bekerja sama

saling membantu dibidang social dan ekonomi.

Langkah yang ditempuh dalam kebijakan ini adalah : 1) Peningkatan

keserasian social didalam kelompok-kelompok keagamaandengan

memanfaatkan kearifan local “ rumah betang “ 2) Peningkatan kerja sama

dalam upaya pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik

dimasyarakat 3) Sosialisasi Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Agama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006; 4) Pemberdayaan

lembaga keagamaan dalam pembinaan umat 5) Peningkatan peran FKUB

dalam membina kerukunan hidup umat beragama.

Fungsi , Struktur dan Program Kantor Kementerian Agama Kota Palangka

Raya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 pasal 82

bahwa Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya mempunyai tugas

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah

kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 83 menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan

dan bimbingan kehidupan beragama di kabupaten/kota;

b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan, masyarakat Islam,

pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf,

pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan

agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta

urusan agama, pendidikan agama, dan bimbingan masyarakat

Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi

dan informasi keagamaan;

d. pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama;

e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan

program;

f. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait

dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas

departemen di kabupaten/kota.

Page 9: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

15

Sedangkan struktur Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

adalah : tipologi I-A yang terdiri dari :

1. Sub. Bagian Tata Usaha

2. Seksi Urusan Agama Islam;

3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan umrah;

4. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum;

5. Seksi Pendidikan Kegamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama

Islam pada Masyarakat, dan Pemberdayaan Masjid;

6. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan

Masjid;

7. Penyelenggara bimbingan Zakat dan Wakaf;

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Program Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Tahun 2010-

2014.

1. Sub. Bagian Tata Usaha

Peningkatan system dan administrasi perencanaan yang strategis

baik rutin maupun pembangunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan program dan

anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan

yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan

meningkatkan pelayanan, penyusunan dan pengendalian dan

pengembangan sistem informasi dan pendataan bidang keagamaan

secara umum. Seperti :

- Menyusun rencana program anggaran setiap

tahun;

- Meningkatkan tata kelola organisasi

tatalaksana dan kepegawaian;

- Meningkatkan pengelolaan laporan keuangan

dan BMN;

- Peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan

kepemerintahan;

2. Seksi Urusan Agama Islam

Peningkatan pelaksanaan pelayanan bidang kepenghuluan,

keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta

pengembangan kemitraan umat.

16

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan ,

bimbingan kemasyarakatan, kepenghuluan, bimbingan rumah

tangga, pelayanan NR, perlindungan barang konsumen, ibadah

social dan kerjasama umat; meliputi :

- Pembinaan SDM Penghulu;

- Pembinaan administrasi/manajemen KUA;

- Bimbingan keluarga sakinah;

- Sosialisasi produk halal;

- Pelayanan bimbingan ibadah social;

- Melaksanakan bimbingan hisab ru’yat.

3. Seksi Penyelengara Haji dan Umrah

Peningkatan pelayanan dan pembinaan dibidang penyuluhan

haji dan umrah, bimbingan jemaah dan petugas, dukomen

dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji, serta

pembinaan KBIH dan pasca haji.

Program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan

penyelenggaraan ibadah haji mulai proses pendaftaran calon haji,

penyiapan dukomen, bimbingan ibadah sampai pemberangkatan

dan pemulangannya seperti :

- Pelayanan pendaftaran haji secara on line;

- Bimbingan manasik haji;

- Bimbingan petugas haji;

- Pembinaan KBIH

- Membentuk kepanitiaan Pemberangkatan dan

Pemulangan Haji;

- Pemberdayaan oganisasi IPHI dalam

pembinaan pasca haji;

4. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Umum;

Peningkatan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum,

ketenagaan, kesiswaan, sarana , kelembagaan dan

ketatalaksanaan serta supervise dan evaluasi pada RA, MI,

MTs. Pendidikan agama pada sekolah umum tingkat dasar

dan menengah pertama serta luarbiasa.

Page 10: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

17

Program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan madrasah dan

pendidikan agama pada sekolah umum yang meliputi ;

- Pembinaan dan pendataan madrasah;

- Standarisasi Kepala Madrasah;

- Pembinaan kurikulum;

- Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan BOS;

- Pembinaan guru PAI, MGMP PAI pada

sekolah umum;

- Pesantren kilat tingkat SD, SLTP;

- Pelaksanaan bantuan siswa miskin;

- Pelaksanaan pentas PAI

5. Seksi Pendidikan Kegamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan

Agama Islam pada Masyarakat, dan Pemberdayaan Masjid;

Peningkatan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan

keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan

dan pengembangan potensi pondok pesantren,

pengembangan santri, dan pelayanan pondok pesantren pada

masyarakat.

Program ini adalah upaya meningkatkan kualitas pendidikan

agama dan lembaga pendidikan pondok pesantren dan madin;

meliputi :

- Optimalisasi EMIS pontren/madin;

- Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pontren

salafiyah;

- Pembinaan manajemen pontren/madin;

- Pembinaan/bimbingan tanaga pendidik pada

pontren, madin serta TKQ/TPQ;

- mendistribusikan bantuan insentif bagi tenaga

pendidik pada pontren dan madin;

- mendistribusikan bantuan biasiswa bagi santri

wajar dikdas pada PPS;

- Melaksanakan Musabaqah kutubit turas;

6. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan

Pemberdayaan Masjid;

Peningkatan pelayanan dan bimbingan teknis

penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan al-Quran

dan musabaqah tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga

18

dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari

besar Islam serta pemberdayaan masjid.

Program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan

bimbingan pendidikan agama Islam pada masyarakat, lembaga

keagamaan, peran dan fungsi masjid serta publikasi dakwah yang

meliputi :

- Pembinaan manajemen lembaga keagamaan;

- Pendataan masjid dan majeleis taklim;

- Pembinaan tenaga pengajar pada TKA/TPA;

- Pembinaan penyelenggaraan MTQ/STQ;

- Pembinaan penyuluh agama fungsional dan

honorer;

- Pembinaan/bimbingan manajemen lembaga

dakwah;

- Pendistribusian bantuan ormas Islam/Yayasan;

- Penggandaan khotbah jum’at;

- Melaksanakan siaran pada RRI dan TVRI

7. Penyelenggara bimbingan Zakat dan Wakaf;

Peningkatan penyelenggaraan pemberian pelayanan dan

bimbingan kepada masyarakat dibidang pembinaan lembaga

dan pengembangan zakat dan wakaf.

Program ini adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi

lembaga pengelola zakat dan wakaf; meliputi :

- Pembinaan manajemen zakat dan wakaf;

- Peningkatan kemitraan dalam pengelolaan

zakat;

- Pendataan lembaga zakat dan wakaf;

- Pemberdayaan lembaga zakat dalam

pembinaan masyarakat;

- Pembinaan/bimbingan penyuluhan zakat dan

wakaf;

- Pendistribusian paaket peduli du’afa

- Pelaksanaan sunatan missal;

- Pelaksanaan bantuan dana bergulir

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pengawas Pendidikan Agama Islam, madrasah;

2. Penyuluh Agama Fungsional;

3. Penghulu Fungsional

Page 11: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja

Bertolak dari visi dan misi yang telah diuraikan dalam rencana stratejik,

maka pengukuran kinerja tahun 2010-2014 terdiri dari Pengukuran

Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yaitu mengukur tingkat capaian

kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indicator kinerja

kegiatan berdasarkan kelompok input, output, out comes, bebefit dan

impact menentukan satuan setiap kelompok indicator; menetapkan

rencana tingkat capaian (target) , mengetahui realisasi indicator kinerja

kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan

prosestasinya:

1. Tahun 2010 = 76 kegiatan;

2. Tahun 2011 = 82 kegiatan;(95,71% dari100% = 97,85%)

3. Tahun 2012 = 94 kegiatan;(93,54% dari 100%= 96,77%)

4. Tahun 2013 =

5. Tahun 2014 =

Mulai tahun 2010 s.d 2012 Kantor Kementerian Agama Kota Palangka

Raya telah melaksanakan 252 kegiatan, semua kegiatan setiap tahun telah

dilaksanakan dan direalisasikan dan dipertanggung jawabkan berdasarkan

PMA 21 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah(LAKIP)

19

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA PALANGKARAYA

Reformasi birokrasi dalam arti reformasi manajemen pengelolaan dengan tujuan

untuk membangun pelayanan masyarakat, sering diartikan sebagai suatu system

manajemen yang dijalankan oleh pegawai dengan berpegang pada hirarki dan

jenjang jabatan. Dimana pelaksanaannya diparadigmakan sebagai pelayanan yang

lambat, statis, berbelit, tidak inovatif dan bergantung pada atasan dan menghambat

kemajuan. Dan kultur tersebut sangat melekat pada pelaksanaan birokrasi.

Karena itu perlu adanya reformasi birokrasi dengan menata ulang secara

bertahap serta sistematis atas fungsi utama manajemen demi kelancaran

pendayagunaan aparatur 11ystem yang berkualitas baik yang menyangkut

kelembagaan/institusi yang efesien, tatalaksana yang transparan, SDM yang

professional, maupun akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat dan pelayanan

yang prima.

Revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang telah diterapkan

secara konsisten melalui dimensi spritual yang melekat pada system administrasi

penyelenggaraan negara dan bangsa merupakan konsep penyempurnaan reformasi/

penataan. Sehingga dalam paradigma baru birokrasi harus responsive terhadap

berbagai kepentingan publik yang ada. Reformasi diharapkan mampu merubah

mindset dimana birokrat sebagai penguasa menjadi pelayan masyarakat. Paradigma

ini bukan hanya mengubah mindset, tetapi juga merupakan paradigma yang

melekat sebagai poerilaku setiap hari bagai jajaran birokrasi dari pejabat Eselon

sampai staf, dimana mereka dituntut untuk mengerti dan memahami dan

menghayati untuk berprilaku sebagai “pelayan” masyarakat yang selalu responsive,

tidak membiarkan masalah yang kecil menjadi besar dan terkatung-katung.

Dalam upaya tersebut maka system organisasi dan manajemen pengelola

lembaga pemerintahan diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan; sehingga

organisasi dapat membuat kebijakan yang tepat, pembagian tugas kelembagaan

yang jelas , kewenangan yang baik,SDM yang berkualitas, pelayanan yang efektif

dan efesien, pengawasan yang mantap dan system pertanggungjawaban yang

akuntabel.

Disinilah makna strategisnya reformasi dalam membangun good

governace dalam wujud pelayanan public yang dapat menumbuhkan kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah.

20

Page 12: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

21

Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik adalah :

- Efesiensi dan efektivitas : terselenggaranya pelayanan masyarakat dengan

mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan dapat

dipertanggungjawabkan;

- Partisipasi : keterlibatan semua pihak/warga dalam menggunakan hak

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan masyarakat;

- Profesionalisme : meningkatnya disiplin dan moral penyelenggaran

pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan kepada

masyarakat;

- Akuntabel : melaksanakan proses kegiatan dalam segala bidang dengan

penuh tanggung jawab, sesuai aturan perundang-undangan;

- Tranparansi : terbuka kepada masyarakat melalui informasi yang mudah

dan dipercaya.

Dalam mewujudkan kondisi tersebut khususnya dalam upaya

penataan/reformasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya ,

diperlukan kebijakan dan langkah-langkah perubahan system ketatalaksanaan,

kualitas SDM serta aparatur serta system pengawasan yang efektif; diantaranya

adalah Reformasi Birokrasi yang meliputi :

1. Deregulasi dan Debirokratisasi pelayanan public;

2. Peningkatan kualitas SDM;

3. Optimalisasi IT

4. Standarisasi pelayanan;

5. Partisipasi dan kemitraan masyarakat

6. Sistem penghargaan dan sanksi

Penyehatan Organisasi:

Pada program peningkatan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palangka

Raya. Reformasi dilaksanakan dengan penataan terhadap organisasi tatalaksana

melalui penyesuaian struktur dengan beban kerja dan kebutuhan tenaga

pelaksana dilingkungannya. Ini dimaksudkan agar organisasi dapat berjalan secara

sehat dan dinamis. Sehingga segala program yang menyangkut pelayanan internal

Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya telah didukung dengan beberapa

jabatan structural dan staf /jabatan fungsional umum dan khusus seperti :

22

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, terdiri :

1. Sub-bagian Tata Usaha;

2. Seksi Pendidikan Madrasah;

3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

4. Seksi Pendidikan Agama Islam;

5. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah;

6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

7. Penyelenggara Syari’ah

8. Penyelenggara Kristen.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program juga telah diupayakan

kelengkapan fasilitas administrasi dalam bentuk teknologi komputer yang cukup

memadai yang ditunjang dengan penyiapan tenaga pelaksana yang telah dilatih

secara khusus untuk siap mengelola perangkat tersebut; seperti pengelolaan

keuangan, BMN, SAKPA, SIMPEG dan SAKIP/LAKIP serta pendataan lainnya.

Regulasi Bidang Pelayanan

Kondisi geografis Kota Palangka Raya sangat menunjang, dimana hubungan

dengan satuan kerja dapat terjalin dengan baik, karena letak 5 kecamatan satu

dengan yang lainnya tidak berjauhan, sehingga dalam hal pelayanan kebutuhan

pegawai memang tidaklah merupakan kendala. Seperti pelayanan perhitungan

angka kridet, kenaikan pangkat, dll, dapat berjalan dengan baik. Meskipun

demikian regulasi bidang pelayanan masih terus ditingkatkan melalui standarisasi

pelayanan sebagaimana diatur dalam KMA 168 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Oprasional Prosedur dilingkungan Kementerian Agama. Ini

dilakukan dalam rangka tujuan yang ingin dicapai dapat berhasil secara efektif dan

efesien.

Fungsi pelayanan adalah salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan, dan ini terletak pada kualitas personil. Dengan demikian maka

rekrutmen pegawai harus mencerminkan kualitas yang diinginkan dan memenuhi

kebutuhan serta mewarnai lingkungan dimana pegawai tersebut ditugaskan.

Dalam upaya peningkatan kualitas tersebut, maka proses pelayanan dilakukan

dengan system analisis jabatan sebagaimana diatur dalam KMA 158 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dilingkungan Kementerian Agama.

Dan KMA 164 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

(Work Load Analisis) dilingkungan Kementerian Agama.

Page 13: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

23

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan

maksimal dengan indicator a.l :

1. Perencanaan siklus kegiatan pembangunan dibidang agama dapat

dilakukan secara matang dan akurat;

2. Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi;

3. Pelayanan kemasyarakat dapat dilakukan secara benar dan tepat waktu;

4. Pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan hukuman bagi yang

melanggar (rewart dan punishment) dapat diterapkan;

5. Pengelolaan administrasi (ketatausahaan) semakin tertib,teratur,benar,

cepat dan tepat;

6. Pembinaan kepegawaian yang berkesinambungan.

Pengembangan Sumber Daya Manuasia (SDM)

Drs.Moikijat dalam bukunya Manajemen Personalia dan Sumber Daya

Manusia(1995;78) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia

adalah penting dalam manajemen personalia, dan merupakan cara yang efektif

untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Semakin

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat, maka semakin

tahun ketahun tantangan yang dihadapi dalam aspek personalia adalah; kekonoan

pegawai, perubahan sosioteknis dan perpindahan pegawai.

1. Kekonoan pegawai = adalah pegawai yang tidak produktif lagi akibat

tidak mampunyai keseimbangan ilmu pengetahuan dan kemampuan kerja

termasuk penguasaan teknologi dan impormasi sehingga tidak dapat

berkarya secara maksimal untuk melaksanakan pekerjaan sengan sukses.

Untuk mengatasi masalah ini, maka secara berkala pegawai harus

diberikan program-program untuk pengembangan kecakapan baru melalui

pendidikan dan pelatihan

2. Perubahan sosioteknis = yaitu perubahan social dan teknologi yang

semakin maju menuntut daya saing yang tinggi. Sehingga setiap

organisasi akan melakukan perubahan-perubahan menyesuaikan diri

dengan perkembangan zaman.

3. Pensiun/Perpindahan pegawai = adalah pemberhentian pegawai; kemauan

pegawai untuk meninggalkan suatu organisasi untuk organisasi lain.

Sehingga organisasi akan kehilangan personil, maka pengembangan SDM

harus mempersiapkan penggantinya.Bila tidak maka akan terjadi

kekosongan atau “loos generation” dan ini sangat berbahaya bagi sebuah

organisasi/instansi.

24

Tujuan pengembangan pegawai/karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas

kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah direncanakan. Peningkatan

tersebut adalah melalui latihan (training) dengan tujuan untuk memperbaiki

penguasaan keterampilan-keterampilan dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan

tertentu, terperinci dan rutin.

Berkaitan dengan pengembangan tersebut ,untuk meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia ada 3 aspek yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam

pengelolaan organisasi tatalaksana dan kepegawaian :

a. Aspek Profesionalitas (berilmu pengetahuan yang luas

,keterampilan = mampu menerapkan keilmuannya dalam

pelaksanaan pekerjaan dan social = kemampuan

beradaptasi/kerjasama dengan lingkungannya)

b. Aspek Etika dan Moralitas ( mempunyai kepribadian yang luhur

dan tangguh, apatur yang bersih dan berwibawa, mampu menjaga

diri dan martabat PNS, interaksi social yang baik terhadap atasan

dan rekan sekerja);

c. Aspek budaya (mempunyai kesadaran diri yang lebih besar

dalam mengotrol emosional, keutuhan karakter , mampu

mengedepankan kepentingan bersama, melalui kerjasama terpadu

dilingkungan kerja maupun masyarakat secara luas)

Penyediaan Peralatan dan Teknologi

Pengelolaan administrasi kepegawaian /penatausahaan yang tertib, teratur, cepat

dan tepat sudang barang tentu harus didukung dengan peralatan yang

modern/memadai. Sebab bagaimanapun juga keberhasilan pengembangan SDM

dibutuhkan penyesuaian dengan kemajuan teknologi. Sebagai contoh seorang

analis kepegawaian dalam melakukan analisis kinerja karyawan akan memerlukan

pemahaman kemampuan program system komputer. Pengembangan tersebut juga

akan dapat meningkatkan kepuasan kerjanya, merasa berguna dan lebih percaya

diri kerena bernilai positif bagi rekannya dan masyarakat.

Peningkatan Akuntabilitas

Salah satu tugas pokok Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian ortala adalah

pengelolaan Sistem dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP/LAKIP) dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (BPKP, Irjen

Depag RI maupun BPK RI).

Page 14: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

25

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaara pemerintahan negara untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun

laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja

dan pengukuran kinerja.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media

pertanggung jawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat

pendorong terwujudnya goog governance.

Berdasarkan PMA 21 Tahun 2006 Laporan akuntabilitas tersebut disampaikan

kepada atasan masing-masing serta kepada lembaga penilai/evaluasi akuntabilitas

kinerja. a.l :

1. Untuk tingkat pusat disampaikan 1 bulan setelah tahun berakhir;

2. Untuk tingkat daerah :

- KUA, MIN,MTsN menyampaikan kepada Kandepag paling

lambat 2 (dua) minggu setelah tahun berakhir;

- Kandepag dan MAN menyampaikan ke Kanwil paling lambat 3

(tiga) minggu setelah tahun berakhir.

Seringnya akuntabilitas kinerja ini menjadi temuan hasil pengawasan pada unit

kerja dan satuan kerja adalah merupakan kendala dalam pengelolaan akuntabilitas,

lemahnya budaya akuntabilitas ini harus mendapat perhatian, sehingga setiap

kegiatan pemerintahan tentu tidak hanya dilaksanakan tapi juga harus

dipertanggung-jawabkan dengan benar.

Mengatasi masalah tersebut telah dilakukan pembinaan dan bimbingan, sehingga

pihak Satker dan Unit Kerja dapat memahami proses penyelesaian pelaksanaan

kegiatan anggaran dan pertanggung jawabannya. Dan disetiap akhir tahun anggaran

akan dilakukan pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Perilaku Kepemimpinan

Merubah paradigma pemimpin birokrasi pemerintahan sebagai penguasa menjadi

pelayan masyarakat bukanlah suatu yang mudah. Karena kondisi yang terjadi

dalam alam birokrasi sangat didominasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Reformasi terhadap kondisi ini adalah melalui pendekatan perilaku kepemimpinan.

26

Menurut T.Hani Handoko dalam bukunya “Manajemen “(2001:298) menyatakan

bahwa pendekatan perilaku kepemimpinan nampak lebih mampu membentuk

kepemimpinan efektif, karena cenderung melihat apa yang dilakukan oleh

pemimpin efektif – bagaimana mendelegasikan tugas, bagaimana berkomunikasi

dan memotivasi bawahannya, bagaimana menjalankan tugas dan sebagainya. Dan

perilaku-perilaku tersebut dapat dipelajari dan dikembangkan. Sehingga

individu/pemimpin dapat dilatih dan diarahkan dengan perilaku kepemimpinan

yang tepat agar mampu memimpin lebih efektif.

Perilaku kepemimpinan cenderung memusatkan pada gaya pemimpin dalam

hubungannya dengan bawahan. Gaya ini lebih memotivasi bawahan daripada

melakukan pengawasan, lebih mendorong para pegawainya untuk melaksanakan

tugas-tugas dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi

dalam mengambil keputusan, menciptakan suasana persahabatan serta hubungan-

hubungan saling mempercayai dan menghormati.

Senada dengan hal tersebut Douglas McGregor dalam : The Human Side of

Enterprise ” bahwa strategi kepemimpinan efektif adalah menggunakan manajemen

partisipatif”.

Bertolak dari masalah lemahnya manajemen pengelolaan organisasi

tatalaksana dan kepegawaian mengakibatkan lemahnya motivasi dan kemampuan

kerja aparat , sehingga belum optimalnya kinerja yang dicapai. Maka diperlukan

beberapa kebijakan dan langkah-langkah konkrit yang merupakan pedoman

pelaksanaan kegiatan program pelayanan yang terpadu.

1. Penguatan Manajemen.

Manajemen sangat dibutuhkan semua tipe kegiatan yang ada

diorganisasi, karena manajemen dipergunakan dimana saja orang

bekerja bersama (organisasi) untuk mencapai tujuan bersama.

Fungsi manajemen adalah universal dan bersifat sama dimana dan

waktu kapan saja. Baik bagi organisasi maupun dengan bentuk

perusahaan. Sekalipun mungkin diterapkan berbeda menurut variable-

variabel tipe organisasi, kebudayaan dan tipe karyawan.

Di Jepang – manajemen menitikberatkan karyawan/sumber daya

manusia sebagai modal utama dan terpenting dalam organisasi.

Karyawan tidak semata-mata dianggap sebagai salah satu unit

produksi daja, tapi sebagai juga sebagai manusia secara utuh.

Page 15: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

27

Menurut T. Hani Handoko, bahwa manajemen dibutuhkan oleh

semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia

dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Oleh karena itu penguatan

manajemen sangat diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi :

a. Untuk mencapai tujuan = manajemen dibutuhkan untuk

mencapai tujuan organisasi dan pribadi;

b. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang

saling bertentangan= menjaga keseimbangan antara tujuan-

tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling

bertentangan.

c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas = tercapainya suatu

kerja organisasi yang dapat diukur

Melihat kepada pengertian manajemen sebagai proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para

anggota organisasi dan menggunakan sumberdaya-sumberdaya

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Maka dalam hal penguatan manajeman suatu organisasi = pemegang

kebijakan harus melakukan berbagai langkah terobosan dalam rangka

memanfaatkan segenap sumberdaya dan memberikan motivasi agar

lebih berdayaguna dan bermanfaat dalam mencapai tujuan yang

diharapkan.

Untuk penguatan manajemen Fayol mengemukakan ada 14 prinsip :

- Pembagian kerja=adanya spesialisasi akan meningkatkan

efisiensi pelaksanaan pekerjaan;

- Wewenang yang seimbang- perintah dapat dipatuhi;

- Disiplin= respon ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan

organisasi;

- Kesatuan perintah-=instruksi untuk suatu kegiatan hanya dari

satu atasan-;

- kesatuan pengarah= untuk tujuan organisasi diarahkan oleh

seorang atasan dengan menggunakan satu rencana;

- Meletakkan kepentingan seseorang dibawah kepentingan umum

= kepentingan perorangan harus tunduk kepada kepentingan

organisasi;

- Balas jasa = kompensasi untuk suatu pekerjaan berkeadilan;

- Sentralisasi = adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi

dan desentralisasi;

28

- Rantai Skalar (garis wewenang) = garis kewenangan dan perintah

yang jelas

- Order = keseimbangan SDM dengan pekerjaan uang dilakukan;

- Keadilan = kesamaan perlakuan dalam organisasi;

- Stabilitas staf organisasi = tenaga kerja yang berimbang;

- Inisiatif = adanya kebebasan untuk menjalankan dan

menyelesaikan rencananya;

- Esprit de corps (semangat korps) = adanya rasa kesetia-kawanan

yang tercermin dalam semangat korps.

2. Transformasi Tata Nilai.

Tata nilai dalam suatu 15ystem adalah suatu yang yang sangat

penting dalam rangka memberikan landasan, acuan, bahkan menjadi

pedoman perilaku pada organisasi. Dengan memahami dan

menghayati tata nilai ini akan meningkatkan semangat kerja

organisasi. Seperti tata nilai “ good gevermence” harus

ditranspormasikan pada perilaku/budaya organisasi dalam rangka

membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Proses

transpformasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang terus

menerus bagi pegawai/aparat dan komitmen pimpinan untuk

menjalankan prinsip-prinsip goor governance tersebut.

Dalam rangka transformasi tersebut pada Kantor Kementerian Agama

Kota Palangka Raya telah memprogramkan pembinaan pegawai pada

setiap bulan.

3. Peningkatan Budaya Kerja

Budaya kerja dalam suatu organisasi sering terjadi perbedaan, kerana

budaya kerja sangat tergantung pada iklim dan pengembangan

organisasi,kepemimpinan serta karateristik SDM/personil yang ada

pada organisasi. Drs.Mokijat menyatakan bahwa : apabila

pengembangan organisasi itu sukses, maka semua variable akan

bertambah baik. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan kondisi ini

adalah:

a. Pelaksanaan pekerjaan;

Terlaksannya pekerjaan sangat menguntungkan bagi

individu, kelompon dan organisasi. Pada tingkat individu

apabila tingkat penilaiaan pelaksanaan pekerjaan bertambah

baik, maka ada bukti bahwa program pengembangan

Page 16: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

29

organisasi hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan

semakin berkualitas.

b. Kepuasan pekerjaan;

Kepuasan pekerjaan akan terjadi manakala pekerjaan itu

menyenangkan dan mampu dilaksakan dan menghasilkan

kinerja yang baik, kepuasan itu akan dirasakan oleh pegawai

secara individu, kelompok dan organisasi

c. Perubahan sendiri;

Dengan metode pendekatan pengembangan organisasi, akan

dapat mempengaruhi dan merubah perilaku individu dalam

pekerjaan;

Dari hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa dalam

upaya peningkatan budaya kerja pegawai setidaknya dapat melalui

metode pengembangan organisasi, dan melakukan penilaian

pekerjaan. Penilaian pekerjaan adalah proses penilaian pelaksanaan

pekerjaan pegawai. Penilaian tersebut merupakan informasi dan

pengetahuan dalam rangka memperbaiki keputusan dan kebijakan

bidang kepegawaian, dan menjadi umpan balik bagi pegawai tentang

pelaksanaan pekerjaan mereka.

P E N U T U P

Demikian Profil ini dibuat dalam rangka menggambarkan tingkat

pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

setiap tahun, dengan harapan semoga menjadi bahan acuan untuk

meningkatkan semangat dan budaya kerja dalam mengembangkan

Kementerian Agama Kota Palangka Raya kearah yang lebih baik.

S e m o g a ............

Palangka Raya, 2 April 2013

30

Page 17: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 373 TAHUN 2002

Typologi : I AKEPALA KANTOR

Drs. H. BAIHAQI, M.AP

NIP. 196304021991031001

Sub Bagian Tata Usaha

Drs. H. MISBAH, M.Ag

NIP. 196711191994021001

Seksi

Bimas Islam

Drs. H. Masdani

NIP. 195809041983031002

Seksi

Peny. Haji dan Umrah

Drs. H. Muhammad

NIP. 196107031997031002

Seksi

Pendidikan Madrasah

Yuliansyah, S. Sos,M. Pd

NIP. 196807081994031005

Seksi

Pendidikan Diniyah dan

Pondok Pesantren

Hj. Windarti, S.Ag

NIP. 197411291993032001

Seksi

Penamas

Hj. Nurdjannah, S.Ag

NIP. 19590119886122001

Penyelenggara

Zakat dan Wakaf

H. Muhdiannor Hadi, S.Ag

NIP. 19590101198661221

Peny. Kristen

Ati Suheni, S. PAK

NIP. 19670626 2002122002

Ketua Pokjawas

Pawang, S. AgNIP. 19651120 1984081001

Ketua Pokjawas

Ardiansyah. H. Drs195911091989031002. NIP