Kamus SPAN v1.0

ii i

kamus spanTim CMC SPAN 2012©2012, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

[Penanggung Jawab] Paruli Lubis. Syafriadi. Ira Meilani Alwi. [Reviewer] Lintry Febriyani. Daryono. [Koordinator] Sukmawan Wachida. Beni Irawan. Kukuh Haryu Pambudi. [Kontributor] Sulthan Maula Imamul Umam. Moh. Erwan Khasbulloh. Hamdan Adhyamaz Pratama. Dicky Priatama. Rizky Putra Munggaran. Hamzah Miftah fauzi. Yusup Setiawan. Daryoto Muslih Utomo. Dian Ramdani. Ari Susetyo. Aulia Arif. Rogo Aji Sukmono. Hashemi Januarsyah. Gunawan Wiyogo Siswantoro. [Design Grafis] Bayu Candra Setiawan. Muhammad Fithrah.

iii

Kata PengantarPuji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat

rahmat dan izinNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Kamus SPAN. Kamus ini berisi istilah baru yang berkaitan dengan SPAN, terdiri dari kurang lebih 950

Modul-modul SPAN memiliki banyak istilah baru, terutama istilah bahasa asing yang belum ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Dengan luasnya cakupan implementasi SPAN dan banyaknya pihak yang terkait, kamus ini kami harap dapat memudahkan para stakeholder dalam memahami SPAN sepenuhnya.

Dalam kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih bagi pihak-pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan kamus ini.

Kami menyadari, kamus ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami nantikan. Besar harapan kami agar kamus ini akan banyak bermanfaat dan lebih baik di masa depan.

Desember 2012,

Tim Penyusun

istilah, dalam 85 halaman.

1

Account/Akun. 1) Catatan akuntansi tertentu yang menyajikan cara yang efisien untuk mengelompokkan transaksi. 2) Identitas untuk mengakses aplikasi SPAN, biasanya terdiri dari user ID dan password.

Account Analysis/ Analisis perkiraan. Cara untuk menganalisa validitas sebuah data dengan menyertakan hubungan antar segmen yang terdapat di bagan akun standar.

Accountability report/ Laporan pertanggungjawaban. Laporan keuangan yang harus disajikan guna memenuhi asas akuntabilitas (mempertanggungjawabkan anggaran selama satu periode pelaporan).

Accrual Based Accounting/ Akuntansi Berbasis Akrual. Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, atau pada saat hak atau kewajiban timbul, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Accrual Ledger. Buku untuk mencatat transaksi yang akrual dan deferral, dan akan menghasilkan laporan berupa Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

ACH (Automatic Clearing House). Suatu jaringan sistem transfer yang aman menghubungkan seluruh institusi keuangan yang terdapat didalamnya.

Acquisition/ Perolehan. Semua transaksi yang meningkatkan kepemilikan aset pada suatu unit.

Adendum. Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

ADK (Arsip Data Komputer). 1) Arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya. 2) Arsip data yang disimpan dalam media penyimpanan data digital yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya secara elektronis, antara lain disket, flashdisk, atau media penyimpanan data digital lainnya.

ADK BAR. ADK Rekonsiliasi yang sudah mendapatkan no. BAR (Berita Acara Rekonsiliasi).

Administered Expenses. Belanja tambahan di luar belanja untuk kegiatan pencapaian prioritas nasional.

Advance Payment/ Pembayaran di muka. Pembayaran di muka atas pengeluaran tertentu yang tidak memungkinkan untuk dibayar dengan menggunakan mekanisme LS.

Account Advance Payment

2

Advist List. Surat pengantar pengiriman SP2D ke Bank Operasinal yang ditandatangani oleh kepala KPPN.

AFD (Application Functional Design). Sebuah paradigma yang digunakan untuk menyederhanakan desain sebuah aplikasi untuk memastikan tiap bagian modul hanya memiliki satu tanggung jawab dan menjalankan tanggung jawab itu dengan efek samping paling minimal atas modul lain.

AFP (Annual Financial Plan/ Rencana keuangan tahunan). Rencana keuangan tahunan yang dirinci per bulan, dibuat oleh satker berupa Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Rencana Perkiraan Penerimaan(RPP). RPD dan RPP ini dituangkan pada Halaman III DIPA sebagai bahan untuk melakukan perencanaan kas (Cash Forecasting).

Aktivitas transitoris. Aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Akuntabel. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Allotment/ Otorisasi kredit anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan

bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut .

Angka Dasar. Indikasi pagu prakiraan maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan pagu indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan yang dibuat ketika menyusun anggaran.

Annual contract/ Kontrak tahunan. Kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan dalam satu tahun anggaran.

Annual-release/Komitmen tahunan kontrak tahun jamak. Merujuk sejumlah nilai kontrak atau bagian dari nilai kontrak multy-year yang akan dibayarkan untuk tahun yang bersangkutan dan dananya harus tersedia dalam DIPA tahun anggaran yang bersangkutan.

Anti Virus Tren Micro Office Scan. Antivirus yang digunakan dalam perangkat SPAN.

APD-PP Aplikasi Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan. Aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN untuk mengganti pengeluaran atas kegiatan yang pembiayaannya terlebih dahulu membebani Rekening Bendahara Umum Negara/R-KUN atau rekening yang ditunjuk.

Advist List APD-PP

3

APD Reksus (Aplikasi Penarikan Dana Reksus). Aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Pemberi PHLN untuk menarik Initial Deposit atau penggantian dana yang telah membebani Reksus atau Rekening Dana Talangan.

APD R-KUN (Aplikasi Penarikan Dana transfer ke R-KUN). Aplikasi penarikan dana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada pemberi PHLN untuk transfer langsung ke R-KUN.

APDPL (Aplikasi Penarikan Dana pembayaran langsung). Aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh KPPN kepada pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.

Apportionment. Anggaran yang telah disahkan dan dibagikan ke satker.

Apropriasi. Anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Appropriation. Lihat Appropriasi

Approval/ Persetujuan. Proses persetujuan suatu dokumen oleh pejabat yang berwenang.

Approver/ Petugas penyetuju. Pengguna yang diberi kewenangan

untuk dapat melakukan persetujuan atas data-data transaksi yang telah divalidasi oleh Validator. Data-data yang telah disetujui oleh Approver akan diperlakukan sebagai data final. Dalam hal ini Approver adalah Kuasa Pengguna Barang (KPB).

ATD (Application Technical Document/ Dokumen teknis aplikasi). Dokumen yang berisi teknis-teknis aplikasi secara menyeluruh dan dapat berupa desain database, ringkasan desain, ringkasan koding, ringkasan implementasi dan lain-lain.

Audit Trail/ Jejak audit. Fitur aplikasi yang mencatat segala aktivitas yang dilakukan semua user secara rinci.

Autentikasi. Pernyataan keabsahan suatu naskah fisik atau naskah elektronik kedinasan telah sah, sesuai dan diteliti oleh pejabat yang bertanggung jawab yang ditandai dengan penandatanganan oleh pihak yang berwenang dan cap jabatan yang sah maupun tanda tangan elektronik.

APD Reksus Autentikasi

4

Backup/ Membuat cadangan. Perintah untuk membuat cadangan (duplikat) dari file asli untuk antisipasi apabila file asli hilang atau rusak.

BAS (Bagan Akun Standar). Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Balance Sheet/ Neraca. Laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pada saat akhir periode akuntansi.

Balancing Segment/ Kode penyeimbang. Segmen pada struktur BAS yang digunakan untuk menyeimbangkan jurnal akuntansi (debet-kredit) pada saat transaksi diposting ke GL.

Bank Account Transfer. Proses transfer dana antar rekening BUN.

Bank Koresponden. Bank yang ditunjuk oleh lender untuk melakukan pembayaran PHLN.

Bank Operasional. Bank Umum yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa utnuk menjadi mitra DJPB atau

KPPN.

Bank Persepsi. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Bank Sentral. Lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Bank/ Pos Persepsi Koordinator. Cabang bank/pos persepsi (collecting agent) yang ditunjuk oleh kantor pusat bank/pos persepsi untuk menerima dan membukukan seluruh transaksi pembayaran elektronik.

BAR (Berita Acara Rekonsiliasi). Berita acara yang dikeluarkan apabila tidak ada perbedaan dalam proses rekonsiliasi antara data laporan keuangan satker melalui aplikasi SAI dan data hasil olahan SPAN.

BAS (Bagan Akun Standar). Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Basis data Oracle. Basis data relasional yang terdiri dari kumpulan

Backup Basis Data Oracle

5

data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS.

BAST (Bukti Acara Serah Terima). Dokumen yang menyatakan telah diterimanya suatu barang mengenai jumlah, harga, maupun kondisinya dari pemberi kepada penerima.

Batch Payment System. Salah satu cara dalam aplikasi oracle yang digunakan untuk melakukan proses release payment secara batch (terhadap lebih dari satu invoice) dalam satu waktu secara bersama-sama.

Best practice. Penerapan kaidah-kaidah yang baik guna tercapainya suatu tujuan.

BI SSSS (Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System). Sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dimana terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS).

BIG-eB (Bank Indonesia Government Electronic Banking). Sarana elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk Kementerian Keuangan dalam rangka memonitor saldo, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh (download) data rekening, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan on-line.

Biller. Penyedia data tagihan atau penerbit surat setoran penerimaan negara yang akan digunakan pada MPN-G2 System. Biller terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Billing Code/ Kode billing. Kode yang diterima oleh wajib bayar dari sistem billing sebagai dasar untuk melakukan pembayaran tagihan pada Collecting Agent melalui Payment Channel.

BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement). Proses transfer dana atau uang baik dalam rekening tabungan ataupun dengan memberikan uang tunai dan meminta kepada bank atau lembaga non bank yang telah tergabung sebagai peserta sistem RTGS untuk melakukan transfer ke rekening bank lain. Uang atau dana tersebut akan masuk ke rekening penerima pada hari yang sama dan apabila permintaan transfer diberikan setelah jam kerja bank, maka uang akan ditransfer pada hari berikutnya.

BO (Bank Operasional). Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Ditjen Perbendaharaan atau KPPN.

BO I (Bank Operasional I). Bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk

BAST BO I

6

pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan.

BO II (Bank Operasional II). Bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.

BO III (Bank Operasional III). Bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola Pajak Bumi dan bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BP (Budget Preparation)/Penyiapan penganggaran. Penyiapan dalam proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan pembiayaan kemudian mengalokasikan dana ke masing–masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai.

BPI (Business Process Improvement). Pengembangan Proses Bisnis dalam SPAN mulai dari pembuatan modul sampai SOP (Standard Operating Procedur).

BPN (Bukti Penerimaan Negara). Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau NTPN dan Nomor Transaksi Pos (NTP).

BPYBDS (Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya). Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan & Belanja Negara) yang telah diserahterimakan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Budget Commitment/ BC/ Manajemen Komitmen. Modul SPAN yang terkait dengan pengembangan bisnis proses manajemen komitmen.

Budget Preparation/ Perencanaan anggaran. 1) Tahapan kegiatan yang berfokus pada penyusunan alokasi anggaran untuk disahkan menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). 2) Modul dalam SPAN terkait dengan pengembangan bisnis proses perencanaan anggaran.

Budget Transfer/Virement/Revisi. Perubahan jumlah nominal pos-pos dalam anggaran baik mengubah jumlah total anggaran, maupun hanya pergeseran antar akun.

Budgetary account control/ Kontrol anggaran menurut akun. Sebutan bagi metode pengintegrasian data komitmen dengan data DIPA melalui penggunaan serangkaian akun baru untuk mencatat perubahan status pagu.

Budgetary Control Results Report. Laporan yang berisi pengawasan atas anggaran.

BO II Budgetary Control Results...

7

Budgetary Report/ Laporan pelaksanaan anggaran. Laporan yang disajikan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran.

Buffer Cash/Saldo kas minimal. Jumlah cadangan kas yang harus ada di kas negara yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran rutin dan pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Buku Biru/Laporan Saldo Kas Pemerintah. Laporan yang menyajikan konsolidasi kas pemerintah yang disusun oleh Subdit PPK dengan cara mengkonsolidasi saldo kas pemerintah yang dikelola oleh Subdit lain di Dit PKN.

Buku Merah/LRA (Laporan Realisasi Anggaran). Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Buku Putih/ Laporan Konsolidasi Kas KPPN. Laporan yang menyajikan posisi saldo kas pada rekening-rekening yang dikuasai oleh Kuasa BUN di Daerah (KPPN) yang meliputi Rekening Kas Negara Persepsi, RPK-BUN KPPN (BO I), Rekening BO II, BO III, dan rekening retur. Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN dibuat oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara khususnya Subdit KUN.

BUN (Bendahara Umum Negara). Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Business Owner. Individu/entitas yang memiliki kemampuan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Business Process Improvement/Perbaikan proses bisnis. Penyempurnaan proses bisnis yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi, meliputi analisis proses bisnis yang saat ini berjalan serta penyempurnaan future business process yang selaras dengan kebutuhan dan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi.

Budgetary Report Business Process...

8

Cabling/Perkabelan.Proses pemasangan kabel jaringan SPAN.

CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

CAN (Commitment Application Number). Bukti pengesahan kontrak yang telah didaftarkan / request for commitment.

Carry forward. Suatu jenis pendekatan untuk menentukan perlakuan atas sejumlah dana yang telah dilakukan pencatatan komitmen akan tetapi tidak dicairkan hingga tahun anggaran berakhir.

Carry Forward/Carry Over. Hak untuk menggunakan sisa alokasi anggaran yang telah melampaui jangka waktu yang diberikan sebelumnya.

Carry Forward dengan Encumbrance Only. Carry forward dimana sisa alokasi dana tahun lalu tidak dibawa untuk menambahkan pagu DIPA tahun yang akan datang, melainkan hanya kontraknya saja.

Carry Forward dengan Fund Only. Carry forward yang dilakukan dengan menggeser alokasi yang belum habis pada tahun anggaran tertentu dan akan dilanjutkan pelaksanaan kegiatannya pada tahun anggaran berikutnya.

Cash Basis/Basis kas. Basis pencatatan dalam akuntansi dimana transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan

Cash float/Kas yang mengambang. Uang mengendap/menganggur pada bank yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran atau penerimaan.

Cash Forecasting/Perencanaan kas. Perencanaan terhadap pengelolaan kas.

Cash Ledger. Buku untuk mencatat transaksi-transaksi terkait dengan kas, dan akan menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas.

Cash Management / CM / Manajemen Kas. Modul SPAN yang terkait dengan pengembangan bisnis proses dalam manajemen kas.

Cash missmatch/ Ketidakcocokan kas. Suatu kondisi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, dimana pengeluaran yang terjadi melebihi penerimaan (atau sebaliknya) yang ada pada suatu periode, sehingga berpotensi

Cabling Cash missmatch

9

terjadi tindakan anggaran yang tidak efisien. Misalnya, terjadi transaksi pembiayaan yang berbiaya tinggi atau terdapat dana kas yang menganggur.

Cash owner. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan sebagai pemilik rekening Kas Umum Negara (KUN).

Cash toward accrual/ Kas menuju akrual. Basis akuntansi dimana penerimaan diakui pada saat kas diterima atau masuk ke Kas Negara, dan sebaliknya belanja diakui pada saat kas keluar dari Kas Negara. Pelakuan khusus transaksi penerimaan dan pengeluaran ini dalam rangka penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). sedangkan dalam penyusunan Neraca digunakan basis akrual. Basis Akuntansi gabungan ini lah yang disebut dengan basis cash towards accrual.

Cash user/Pengguna dana APBN. Dalam hal ini adalah Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.

Cash-Limit. Kebijakan dibidang keuangan yang diambil oleh Menteri Keuangan dengan cara memotong atau memindahkan pagu anggaran atas dasar kondisi tertentu.

CC (Continuing Commitment). Komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri.

CCB (Change Control Board). Unit kerja yang berfungsi untuk mengelola perubahan selama pelaksanaan proyek dalam Program RPPN (Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara).

CE (Collaboration Environment). Lingkungan interaksional antar-stakeholder SPAN.

Central State Treasury Accounting System/Sistem Akuntansi Kas Umum Negara. Sistem akuntansi yang mengakomodir proses akuntansi yang melibatkan kas.

CFO (Chief Financial Officer)/ Kepala Pejabat Keuangan/ Menteri Keuangan. Pembantu presiden dalam bidang keuangan negara, yang memiliki kewenangan diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara serta menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Change in inventories/ Perubahan dalam persediaan. Persediaan strategis dan persediaan lainnya yang dirinci menjadi bahan baku dan perlengkapan, barang dalam proses, barang jadi, dana barang untuk dijual

Cash owner Change in inventories

10

kembali.

Check fund/ Pengendalian pagu. Proses pengecekan ketersediaan dana sebelum RFC yang diajukan satker diproses/dilanjutkan dari front office KPPN (Bagian Loket) ke Middle Office KPPN (Seksi Perbendaharaan).

Checking account/Rekening giro. Rekening bank yang digunakan sebagai dasar penerbitan cek untuk pembayaran pengeluaran.

Cleared-Error. Data rekening Koran telah diproses menjadi penerimaan namun ditandai sebagai data error oleh pengguna cash management sehingga penerimaan ini harus di batalkan.

Cleared-Reconciled. Data rekening Koran telah diproses menjadi penerimaan dan telah di rekonsiliasi oleh pihak Cash Management.

Cleared-Unreconciled. Data rekening Koran telah diproses menjadi penerimaan namun belum di rekonsiliasi oleh pihak Cash Management.

Closing/ Jurnal penutup. Tindakan akuntansi pada saat menghitung hasil operasi pada akhir periode tertentu dengan membuat ayat jurnal.

CM (Cash Management)/ Pengelolaan Kas Negara. Strategi dan rangkaian proses pengelolaan aliran kas pemerintah dalam jangka pendek dan saldo kas yang ada secara efisien, baik internal pemerintah

maupun antara pemerintah dengan pihak lain khususnya terkait dengan moneter.

CMC (Change Management and Communications)/ Manajemen Perubahan dan Komunikasi. 1) Pendekatan untuk mengubah/menggeser individu, tim, dan organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan masa depan yang diinginkan serta cara-cara organisasi mengkomunikasikannya kepada para stakeholders. 2) Unit kerja yang akan mengelola dampak perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi SPAN. CMC juga akan memenuhi kebutuhan pelatihan terkait SPAN untuk semua staf / pengguna yang diharapkan saat SPAN sudah berjalan dapat bekerja dengan siap.

CoA (Chart Of Account)/ Bagan Akun Standar. Suatu daftar yang memuat perkiraan buku besar yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Kode yang terdiri dari 12 segmen.

Collecting Agent/ Agen penerimaan. Pihak-pihak yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola MPN-G2 untuk menerima setoran pembayaran penerimaan negara yang dilakukan oleh wajib pajak/wajib setor/wajib bayar. Collecting Agent selama ini lebih dikenal dengan istilah bank/pos persepsi, namun dalam pengembangan MPN

Check fund Collecting Agent

11

(MPN-G2) dapat pula ditunjuk pihak-pihak lain (non bank/pos) seperti supermarket ataupun gerai lainnya.

Commercial Bank/ Bank Komersial/Bank Umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

Commitment authorization/ Otorisasi komitmen. Informasi dalam dokumen otorisasi anggaran terkait nilai multiyear yang dapat di otorisasi dalam satu tahun anggaran tertentu.

Commitment curve/ Kurva komitmen perubahan. Suatu model yang diilustrasikan dalam sebuah kurva yang menggambarkan perilaku sekelompok orang sebagai reaksi terhadap proses perubahan.

Commitment Supplier Management. Manajemen Suplier dan komitmen pada satker non-BA999.

Commitment Supplier Manual Register. Manajemen Suplier dan komitmen pada satker BA999.

Committed budget balance/ Nilai anggaran yang terikat. Pagu yang telah terikat untuk pelunasan kontrak tertentu.

Compensation of Employees/Kompensasi pegawai/ belanja pegawai. Remunerasi kas, hutang kepada pekerja sebagai akibat pekerjaan yang telah dilakukan. Pos ini bisa disamakan dengan belanja pegawai pada pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pegawai pada Laporan Operasional (LO).

Comptable. Pihak yang bertugas melakukan pembayaran tagihan atas perintah ordonnateur.

Concurrent. Proses yang saling berkesinambungan terdiri dari serangkaian instruksi yang akan dieksekusi satu demi satu.

Conference Room Pilot. Proses pengadaan software/aplikasi dimana pihak yang membeli aplikasi akan menguji kecocokan aplikasi tersebut dengan bisnis proses yang disusun dan dengan demikian dapat dianalisa penyesuaian yang perlu dilakukan dalam penerapan bisnis proses tersebut ke dalam aplikasi.

Connected. Pesan yang muncul dalam komputer yang menandakan PC tersambung dengan perangkat lain (internet, printer, dll.)

Consumption of Fixed Capital/ Konsumsi modal tetap/beban penyusutan. Penurunan dalam nilai suatu aset tetap selama periode akuntansi karena aus, penurunan, dan kerusakan.

Continuing Commitment/ Komitmen berkelanjutan. Komitmen yang pembayarannya

Commercial Bank Continuing Commitment

12

bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri misalnya pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya.

Contract Monitoring Report/ Laporan Monitoring Kontrak. Penyajian informasi tentang seluruh kontak yang ada dengan status pembayaran baik untuk triwulan yang bersangkutan, total seluruh pembayaran yang telah dilakukan, dan presentase kemajuan fisiknya.

Convertion/ Konversi data. Proses merubah data dari satu sistem ke sistem yang lain.

COO (Chief Operating Officer). Kepala Pejabat Teknis/Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga. Pembantu presiden/ pimpinan lembaga dalam suatu bidang tertentu dalam pemerintahan. Memegang kewenangan administratif yang memiliki kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan.

COTS (Commercial Of The Shelf). Sebutan bagi suatu aplikasi atau software berbayar yang fitur-fiturnya dapat digunakan langsung penggunanya, dengan kemungkinan dilakukan perubahan setting fitur aplikasi tersebut bagi pengunanya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Cover Letter Withdrawal Application. Dokumen yang diterbitkan atas pengajuan WA oleh satker untuk pengeluaran yang proses pembayarannya dilakukan secara langsung oleh pemberi pinjaman atau hibah luar negeri.

CPIN (Cash Planning Information Network). Laporan informasi perencanaan kas dari setiap unit eselon I Kementerian Keuangan yang disampaikan ke Dit. PKN. Contohnya: CPIN dari Ditjen Pajak berisi laporan penerimaan pajak, CPIN dari Ditjen Bea dan Cukai berisi laporan penerimaan bea dan cukai.

CQS (Based on Consultant Qualification Selection)/ Seleksi berdasarkan kualifikasi konsultan. Seleksi terhadap minimal tiga perusahaan konsultan berdasarkan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa melakukan evaluasi proposal secara kompetitif.

CRA (Change Readiness Assesment)/ Penilaian kesiapan perubahan. Alat untuk menilai dan menganalisis tingkat kesiapan dalam berbagai aspek (kondisi, sikap, sumberdaya) yang diperlukan sehingga perubahan bisa berjalan dengan sukses.

CRM (Customer Relationship Management)/ Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen yang dikembangkan untuk menjaga hubungan baik antara pelayanan instansi pemerintah dengan

Contract Monitoring Report CRM

13

pemangku kepentingan.

Cross validation/ Validasi silang. Prosedur untuk menerapkan hasil analisis sampel dari satu subjek ke subjek lain untuk mengkonfirmasi seberapa baik subjek tersebut bekerja.

CRS/SKP (Change Readiness Survey/ Survey kesiapan perubahan). Survei yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesiapan seluruh pegawai dalam menerima perubahan yang terjadi sehubungan dengan implementasi SPAN.

Cumulative Uses of Funds by Project Activity. Form ini menggambarkan penggunaan dana per kategori secara terperinci untuk masing-masing komponen. Untuk masing-masing komponen diperinci lagi dengan kegiatan di masing-masing sub komponen untuk per kategori. Periode yang digunakan adalah periode triwulan ini, periode sampai dengan triwulan ini untuk tahun yang bersangkutan, dan periode sampai dengan triwulan ini dari mulai proyek berdiri. Form ini hanya dibuat oleh PSSU.

Current Account/ Rekening Koran. Laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada pemegang rekening giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama satu bulan beserta jumlah saldo kas di Bank.

Custom Reports/ Laporan Kustomisasi. Laporan yang dibuat sesuai dengan standar Laporan Keuangan Pemerintah pada aplikasi Oracle, baik dari tampilan dan isi.

Customer Service/Service Desk/Call Centre. Fungsi yang disediakan oleh Biller maupun Collecting Agent yang bertugas untuk membantu para wajib pajak/wajib setor/wajib bayar dalam memenuhi kewajibannya membayar tagihan negara di antaranya adalah dalam proses billing.

Cut Off Date. Tanggal yang digunakan sebagai dasar penghitungan kewajiban pinjaman dalam rangka restrukturisasi pinjaman pemerintah daerah.

CVR (Cross Validation Rule)/ Aturan validasi silang. Serangkaian aturan yang disusun untuk memastikan input yang diterima oleh suatu sistem merupakan data yang dibutuhkan dan data yang dapat diproses lebih lanjut dalam sistem. Setting kombinasi antar segmen BAS untuk tujuan validitas transaksi yang terjadi dalam SPAN.

Cycle time/Jangka waktu. Standar jangka waktu penyelesaian pekerjaan suatu tahapan/proses bisnis hingga menuju tahapan/proses bisnis selanjutnya.

Cross validation Cycle time

14

DAK (Dana Alokasi Khusus). Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Dekonsentrasi. Dana yang berasal dari APBN dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Tersedia. Proses untuk mengetahui ketersediaan dana sesuai dengan rumus anggaran (Dana Tersedia = Pagu – Dana Encumbrance – Realisasi Aktual).

Dana Titipan. Uang yang diterima Bendahara Pengeluaran yang bukan merupakan bagian dari uang persediaan yang berasal dari SP2D LS untuk kemudian diteruskan/ dibayarkan kepada pihak yang telah ditentukan untuk menerimanya. Dana titipan akan masuk ke dalam rekening Bendahara Pengeluaran.

Dana Tugas Pembantuan. Dana yang berasal dari APBN dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran

dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Data Housekeeping/ Pemeliharaan data. Pengelolaan file yang ada di portal oleh admin.

Data supplier. Data dari pihak-pihak penerima pembayaran yang menjadi referensi tujuan pembayaran atas beban APBN dalam proses pencairan dana anggaran.

Database/Basis data. Kumpulan informasi yang disimpan didalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

DAU (Dana Alokasi Umum). Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.

DBA (Database Administrator). Orang/admin yang ditunjuk untuk mengelola basis data SPAN.

Dblink (database link). Tautan antar basis data dalam SPAN.

DC (Data Center)/Pusat data. Suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomuniksi dan penyimpanan data.

DAK DC

15

Deaktivasi Supplier. Proses penonaktifan supplier.

Debt Swap/Pertukaran utang. Penghapusan Tunggakan Non Pokok melalui pertukaran sebagian Tunggakan Non Pokok atas pinjaman pemerintah Daerah dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari APBD.

Departemental Expenses. Belanja yang dibagi berdasarkan unit organisasi (departemen/kementerian lembaga) dan merupakan kegiatan departemen yang bersangkutan.

Deployment/Penyebaran. Kegiatan pemasangan infrastruktur terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang akan digunakan SPAN.

Desentralisasi. Pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.

DFF (Descriptive Flex Field). Kode-kode yang ada dalam setiap modul SPAN, namun penggunaannya terbatas hanya pada modul tersebut, dan tidak dapat digunakan oleh modul lainnya.

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Anggaran atas

nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

DIPA Belanja Daerah. DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan dana penyeimbang dan dana otonomi khusus dan penyeimbang/penyesuaian yang diserahkan kepada Daerah bersumber dari Bagian Anggaran 999.05 (Pengelolaan Transfer ke Daerah).

DIPA Belanja Subsidi. DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.06 (Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain).

DIPA BUN. DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dikelola Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran.

DIPA Dana Dekonsentrasi. DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.

DIPA Format Khusus. DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN dimana karena sifat dan keperluan tertentu, maka konsep DIPA dan Surat Pengesahannya perlu

Deaktivasi Supplier DIPA Format Khusus

16

disusun dalam satu lembar.

DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman. DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri, yang bersumber dari bagian anggaran 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan 999.04 (Pengelolaan Penerusan Pinjaman).

DIPA Satker Pusat. DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja yang merupakan satuan kerja Pusat atau satuan kerja kerja Kantor Pusat suatu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk di dalamnya untuk DIPA Badan Layanan Umum (BLU), dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).

DIPA Satker Vertikal. DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah, termasuk di dalamnya untuk DIPA Badan Layanan Umum (BLU).

DIPA Sementara. DIPA yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang apabila PA dan/atau KPA Satker Kementerian Negara/Lembaga belum menyampaikan DIPA sebagaimana sampai dengan tanggal

yang telah ditetapkan.

DIPA Tugas Perbantuan. DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

DIPA Utang dan Belanja Hibah. DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan pengelolaan utang pemerintah yang alokasi anggarannya bersumber dari bagian anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah) dan untuk keperluan belanja hibah yang alokasi anggarannya bersumber dari bagian anggaran 999.02 (Pengelolaan Hibah).

DIPA VOA (Vote of Account). DIPA yang digunakan apabila APBN belum disetujui DPR.

Direct Deposit. Salah satu jenis EFT yang digunakan pada pemerintahan dengan memanfaatkan jasa perbankan yang memungkinkan dilakukan transfer dana tanpa harus mengalami kerumitan yang terkait dengan cek kertas.

Direct Payment/Pembayaran Langsung/PL. Penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (withdrawal application) kepada

DIPA Investasi Pemerintah... Direct Payment

17

Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.

Disbursement. Pembayaran atau pengeluaran kas.

Disbursement and Expenditures Status for Loan Fund. Form ini menggambarkan dana yang dialokasikan untuk masing-masing kategori, jumlah seluruh penggunaan dana, dan jumlah komitment yang belum dibayar, sehingga diketahui berapa sisa alokasi dana.

Discretionary data. Perbedaan data karena tempat penyimpanan atau database data yang berbeda.

Disposal/Pelepasan. Semua transaksi yang menurunkan kepemilikan aset pada suatu unit.

DK/ Dekon/ Dekonsentrasi. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.

DMO Fee (Domestic Market Obligation Fee). Pembayaran biaya terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama atas minyak mentah yang diserahkan kepada kilang minyak dalam negeri.

DNS (Domain Name System). Sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam jaringan komputer, misalkan: Internet.

Domain Name/Nama domain. Nama unik yang diberikan untuk mengindentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet

Download/Unduh. Langkah untuk mengambil sesuatu (gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari Internet atau Intranet.

Download Output SPAN. Mengunduh/menurunkan data setelah adk yang kita kirimkan mendapatkan respon/feedback dari SPAN.

DRC (Disaster Recovery Center)/Pusat pemulihan data (akibat bencana). Cadangan dari Data Center apabila DC mengalami gangguan.

DS (Dokumen Sumber). dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan satker yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

DSCR (Debt Service Coverage Ratio). Rasio untuk mengembalikan pinjaman. Suatu nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman. Penetapan nilai rasio kemampuan keuangan daerah paling sedikit dengan nilai 2,5 memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan kapasitas fiskal daerah.

Due-from Satker. Akun sementara (temporary) yang merupakan utang Pemerintah kepada satker yang harus dibayar, baik melalui Dit. PKN

Disbursement Due-from Satker

18

maupun KPPN.

Due-to KPPN. Akun sementara (temporary) yang merupakan tagihan satker ke KPPN sehingga seolah-olah timbul tagihan kepada negara.

DVI (Digital Video Interface). Konektor video yang didesain untuk memaksimalkan kualitas gambar dari tampilan perangkat digital, seperti monitor komputer panel flat dengan teknologi LCD dan proyektor digital.

Due-to KPPN

19

EBS (e-Business Suite). Sekumpulan aplikasi berlisensi yang dikembangkan oleh Oracle berbasis perkantoran.

Ecory. Konsultan swasta dalam proyek SPAN untuk pengembangan bussiness process improvement.

EFT (Electronic Fund Transfer). Sistem Pengiriman uang antar rekening pada sistem perbankan dengan menggunakan perangkat elektonik atau komputer.

e-kirana. Aplikasi elektronik perkiraan kebutuhan dana KPPN yang berfungsi sebagai sarana untuk mengajukan kebutuhan dana KPPN dalam rangka membiayai pengeluaran negara pada periode waktu tertentu.

Elemen Kunci. Set elemen data yang digunakan untuk rekonsiliasi yang berasal dari Bank/Pos Persepsi dan data sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) atau antara data pada KPPN dan data pada sistem MPN, yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi suatu transaksi penerimaan negara secara unik.

e-mail/Surat elektronik. Sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer (misalnya Internet).

Enable. Keadaan dimana user memungkinkan melakukan proses selanjutnya setelah dilakukan refresh.

Encumbrance/Pencadangan dana. Mekanisme yang ditujukan untuk mencadangkan sejumlah dana tertentu agar tidak dapat digunakan transaksi. Dalam manajemen DIPA, pencadangan dana digunakan saat akan dilakukan revisi DIPA. Hal ini bertujuan untuk menghindari pagu minus. Pencadangan dana juga dilakukan saat proses cash limit.

Encumbrance Accounting. Teknik pencatatan akuntansi untuk megakomodir transaksi komitmen.

Encumbrance and fund available/Pencadangan dan dana yang tersedia. Jenis pendekatan carry forward dimana sisa encumbrance dan fund available akan terbawa pada tahun berikutnya (menambah catatan encumbrance dan pagu tahun berikutnya).

Encumbrance Model/Model pencadangan. Metode untuk mengintegrasikan data komitmen dengan data DIPA dengan cara mencatat perubahan status anggaran dalam tahapan atau tipe transaksi. Tahapan yang merefleksikan perubahan status anggaran tersebut meliputi Budget, Encumbrance dan Actual.

Encumbrance only. Jenis pendekatan carry forward dimana sisa kontrak yang belum terealisasi tahun lalu, dilaksanakan tahun berikutnya tetapi tidak menambah pagu dana tahun

EBS Encumbrance only

20

berikutnya (K/L harus melakukan pergeseran anggaran). Encumbrance pada tahun berikutnya akan dicatat sebesar nilai RFC tahunan yang merujuk pada/maksimal sebesar nilai DIPA yang dialokasikan untuk tahun berikutnya.

End user/Pengguna akhir. Konsumen akhir yang akan menggunakan suatu produk, dalam hal ini berarti operator.

End user training/Training pengguna akhir. Training yang diberikan kepada pengguna akhir SPAN sesuai dengan peran masing-masing.

Entitas Akuntansi. Unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan. Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

ERP (Enterprise Resource Planning). Sistem informasi yang diperuntukkan bagi suatu entitas dimana berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan kegiatan entitas tersebut. Sistem ERP mengotomasi aktivitas ke dalam suatu sistem perangkat lunak yang terintegrasi.

e-signature/Tandatangan elektronik. Sarana elektronik yang menunjukkan baik bahwa seseorang mengadopsi isi dari sebuah pesan elektronik , atau lebih luas bahwa orang yang mengaku telah menulis pesan adalah orang yang menulis itu (dan bahwa pesan yang diterima adalah salah satu yang dikirim).

Establishment of Comitment/Pembentukan dari komitmen. Proses pengajuan pencatatan perikatan satker dengan pihak ketiga kepada KPPN.

ETA (Electronic Transfer Account). Suatu rekening yang dirancang oleh treasury untuk memberikan jaminan kepada penerima pembayaran pemerintah agar mendapatkan akses ke rekeningnya dengan biaya yang wajar dan dengan perlindungan yang sama dengan rekening lainnya di lembaga keuangan yang sama.

Ethernet. Jenis perkabelan dan pemrosesan sinyal untuk data jaringan komputer.

Exception Report/Laporan pengecualian. Jenis laporan yang merupakan fitur dari aplikasi COTS SPAN yang akan muncul secara otomatis dan menyimpan jejak audit (audit trail) apabila suatu permintaan pembayaran (purchase order) ditolak (di-reject) oleh pejabat yang berwenang.

Existing. Kondisi atau keadaan yang tengah/telah berlangsung sampai saat ini.

End user Existing

21

Existing Business Process. Proses bisnis yang masih berjalan sekarang (sedang digunakan).

Expansion Slots/Slot expansi. Tempat pada motherboard yang digunakan untuk card tambahan.

Expenditures for Contracts Not Subject to Prior Review. Form ini menyajikan daftar semua kontrak yang pada saat proses pengadaannya menggunakan post review beserta rincian seluruh SP2D yang telah dikeluarkan.

External Reconciliation/ Rekonsiliasi eksternal. 1) Proses rekonsiliasi tingkat satker dengan dasar persetujuan Kepala Seksi Vera untuk kemudian diteruskan kepada Kepala KPPN untuk dimintakan persetujuan. 2) Proses rekonsiliasi tingkat wilayah dengan persetujuan Kepala Seksi Bidang Aklap untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Aklap untuk dimintakan persetujuan.

External Report/Laporan eksternal. Laporan keuangan yang ditujukan untuk external users seperti BPK, DPR, masyarakat umum, dan lain-lain, dan berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D oleh karena itu disebut sebagai accountability report.

Existing Business Process

22

FA(Fund Availability)/Ketersediaan dana. Dana pagu DIPA yang tersedia setelah dikurangkan dengan encumbrance dan realisasi pengeluaran.

Familiarisasi Aplikasi SPAN. Proses awal pengenalan aplikasi SPAN kepada pengguna (end user) dimana pengguna yang ada di masing-masing unit vertikal KPPN/Kanwil mencoba melakukan akses langsung ke dalam aplikasi SPAN sesuai dengan skenario transaksi sederhana yang telah ditentukan sebelumnya.

FAQ (Frequently Asked Questions). Istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada daftar pertanyaan yang sering diajukan mengenai suatu hal. Sebuah FAQ berisi daftar pertanyaan beserta jawabannya.

Fedwire. Salah satu jenis EFT yang digunakan pemerintah AS berupa sistem telekomunikasi yang menghubungkan 12 federal reserve district banks dana beberapa US depository institutions.

FGD (Focus Group Discussion). Kegiatan diskusi kelompok yang diadakan untuk kepentingan khusus guna mendiskusikan suatu masalah tertentu melalui curah pendapat (brainstorming) dengan peserta terfokus dan bersifat homogen.

Field. Baris data pada tabel di suatu aplikasi yang harus diisikan dengan karakter tertentu sehingga tabel tersebut dapat diverifikasi sebagai tabel yang valid.

Fiscal Capacity/Kapasitas fiskal. Gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, dikurangi dengan belanja pegawai serta dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Fiscal Space/Ruang fiskal. Ruang anggaran yang dapat dipergunakan K/L untuk mengajukan inisiatif baru. Ruang fiskal ini dapat dilihat dari selisih perhitungan prakiraan maju K/L yang telah diperbaiki dan disesuaikan dengan pagu K/L yang ada pada RKP/RPJMN tahun yang direncanakan.

Fit Out. Untuk melengkapi atau memasok dengan peralatan yang diperlukan ataupun dengan peralatan yang baru.

Fit-gap analysis. Analisa yang didapatkan dari proses menguji atau membandingkan fitur yang dimiliki oleh suatu barang yang ditawarkan (dalam konteks pengembangan SPAN berarti aplikasi COTS Oracle) dengan kebutuhan yang diinginkan. Proses pengujian ini antara lain dilakukan dengan Conference Room Pilot/ CRP.

FA Fit-gap analysis

23

Flash report/Laporan harian. Pelaporan harian data SAI dan SAKUN dari KPPN.

Fluctuating fund/Saldo fluktuatif. Dana yang diberikan kepada suatu unit untuk peruntukan pembiayaan keperluan sehari-hari yang telah ditentukan, dengan nilai yang harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu tertentu dan tidak diikuti dengan kewajiban pengisian kembali (revolving).

FMR (Financial Monitoring Report). Laporan hasil pengelolaan keuangan, status Rekening Khusus, dan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk 6 bulan kedepan. Laporan ini juga harus dilampiri dengan Laporan Monitoring Kontrak dan Laporan Pengadaan Barang/Jasa untuk memantau apakah kemajuan kontrak dan status pengadaan sudah sesuai dengan hasil pengelolaan keuangan.

Force Majeure/Kejadian di luar dugaan/keadaan memaksa. Keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak (di luar human error).

FPM (Future Proses Model)/ Model proses masa depan. Model proses bisnis dan teknologi yang akan diterapkan di masa yang akan datang.

FSG. Parameter yang harus diisi agar aplikasi dapat dijalankan ke proses selanjutnya.

FTP (File Transfer Protokol). Suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang mensupport TCP/IP protokol.

Fund Availability/Informasi ketersediaan dana. Informasi ketersediaan dana yang digunakan sebagai dasar dilakukannya sebuah komitmen atau tidak.

Fund Available/ Dana yang tersedia. Jumlah dana yang masih tersedia dalam anggaran diluar dana yang telah dicairkan dan atau dicatatkan komitmennya.

Fund management/ Manajemen dana. Secara harfiah berarti manajemen dana, merupakan istilah yang umum digunakan sebagai definisi pengelolaan keuangan di bidang pemerintahan.

Future Bisnis Proses. Bisnis proses yang akan datang (setelah penerapan SPAN).

Future vision business process. Suatu prosedur atau tatacara yang merupakan penyempurnaan dari proses bisnis saat ini dengan maksud pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Flash report Future vision business...

24

GBS (Gender Budget Statement)/ Anggaran Responsif Gender (ARG). Anggaran yang disusun dalam upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

General Accounting System. Sistem Akuntansi Umum. Sistem akuntansi yang mencatat semua transaksi yang telah dicatat pada Sistem Akuntansi pada Bagian Anggaran/Satker.

General Ledger dan Chart of Accounts (GL dan COA)/ Bagan Akun Standar. Modul dalam SPAN yang terkait dengan pengembangan proses akuntansi dan Bagan Akuntansi Standar.

GFMRAP (Government Finance Management and Revenue Administration Project)/Proyek penyempurnaan pengelolaan keuangan dan administrasi penerimaan negara. Proyek yang menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman dan hibah dari donor-donor luar negeri. Para donor terdiri atas Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan donor-donor lainnya yang tergabung dalam Public Financial Management Multi Donor Trust Fund atau PFM-MDTF. PFM-MDTF dikoordinasikan oleh Bank Dunia.

GFS (Goverment Financial Statistic)/ Statistik keuangan negara. Metodologi dalam mengkompilasi data fiskal yang diakui secara internasional.

GL (General Ledger)/ Buku besar. Buku yang berisi akun-akun laporan arus kas dan merupakan rekapitulasi akun transaksi harian dari Buku Pembantu.

Government Credit Card. Salah satu jenis EFT yang digunakan pemerintah AS berupa kartu kredit yang dapat digunakan untuk pembayaran perjalanan dinas, pembelian bahan bakar, dan pemeliharaan dari kendaraan dinas, bahan bakar dan lainnya.

Government Receipt Management/GR/ Manajemen Penerimaan. Modul dalam SPAN yang terkait dengan pengembangan bisnis proses dalam manajemen penerimaan negara.

GR (Government Receipt)/ Penerimaan Negara. 1) Uang yang masuk ke Kas Negara. Secara umum adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. 2) Modul dalam SPAN untuk menatausahakan penerimaan negara yang mencakup penerimaan dari Bank/Pos Persepsi, dari KPPN dan penerimaan melalui Bank Indonesia.

Grace Period/ Masa tenggang. Penundaan/tambahan jangka waktu

GBS Grace Period

25

pembayaran utang pokok ataupun bunga dimana dalam masa tenggang ini tidak dikenakan penalti ataupun denda keterlambatan pembayaran.

Grant to Local Government. Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan,baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Grants/Hibah. Pos ini bisa disamakan dengan belanja hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

GUP (Ganti Uang Persediaan). Menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.

Grant to Local Government

26

Hard Competency Keahlian yang dapat dipelajari melalui pendidikan formal atau non formal.

Hardware/Perangkat keras. Semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.

HLN (Hibah Luar Negeri). Penerimaan Negara yang diterima pemerintah dari badan/lembaga/pemerintah/negara asing atau lembaga/badan internasional baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

Holding gains or loss. Perubahan dalam nilai moneter suatu aset atau kewajiban yang dihasilkan dari perubahan tingkatan dan struktur harga, diasumsikan bahwa aset atau kewajiban tidak berubah secara kualitatif atau kuantitatif.

Holding gains real. Nilai yang diakrualkan terhadap aset sebagai akibat perubahan harga terhadap harga barang dan jasa secara umum.

Holding gains netral. Nilai holding gains yang akan diakrualkan jika harga aset berubah dalam proporsi yang sama dengan level harga umum, itu merupakan nilai yang dibutuhkan untuk melindungi nilai real aset.

Hyperion. Paket perangkat lunak yang dikembangkan oleh oracle dimana digunakan dalam salah satu modul SPAN, yaitu budget preparation.

Hard Competency Hyperion

27

I/O port (Input/Output port)/Port input/output. Jalur masukan perintah untuk komputer dan jalur keluaran hasil perintah dari komputer.

ICB (International Competitive Bidding)/ Lelang kompetitif internasional. Sistem pengadaan barang/jasa yang diumumkan secara luas kepada masyarakat internasional dengan nilai pekerjaan sama dengan atau lebih besar dari USD 500,000.

IDD (International Direct Deposit). Salah satu jenis EFT yang digunakan pada pemerintahan yang prosesnya hampir sama dengan direct deposit, perbedaanya adalah cara pembayaran ini ditujukan untuk penerima/vendor yang memiliki rekening pada bank/institusi keuangan asing/luar negeri.

Idle Cash/Kas menganggur. Kelebihan kas yang tidak diperlukan dalam waktu dekat.

IFMIS/ GFMIS (Integrated Financial Management and Information System / Government Financial Management and Information System)/ Manajemen keuangan dan sistem informasi terpadu. Sistem pengelolaan keuangan yang biasanya dilaksanakan untuk menjembatani re-formulasi keuangan negara melalui penyempurnaan

proses bisnis yang dipadukan dengan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan suatu sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang terintegrasi.

Import Data. Memasukkan data ke bagian tertentu pada aplikasi.

Imprest Fund. 1) Suatu mekanisme pembayaran di AS berupa dana yang dikelola oleh Spending Unit untuk pengeluaran yang kecil dan tidak dapat dilakukan melalui mekanisme lain, atau untuk pengeluaran yang bersifat darurat. 2) (Dalam pengertian petty cash) Dana yang diberikan kepada suatu unit untuk mendukung kelancaran dan kemudahan pembiayaan keperluan sehari-hari, dengan nilai yang harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diikuti dengan kewajiban pengisian kembali (revolving) sehingga saldonya dapat bertahan dalam jumlah tertentu selama masih terdapat kredit anggaran.

Inactive Supplier/Pemasok tidak aktif. Supplier pada database yang sudah tidak aktif sehingga tidak dapat digunakan dalam transaksi pembayaran.

In-complete. Sebutan bagi status suatu dokumen pada aplikasi COTS SPAN dimulai dari dokumen tersebut diterima oleh front office KPPN (bagian loket) hingga dokumen tersebut siap dilanjutkan ke bagian middle office KPPN (Seksi Perbendaharaan).

I/O port In-complete

28

Incurrences. Perubahan dalam aset maupun kewajiban.

Indikator Kinerja. Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Initial deposit/Dana awal reksus/Setoran Awal. 1) Dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh Pemberi PHLN atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN. 2) Dana atau Uang Muka yang dapat ditarik setekah Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dinyatakan aktif.

In-process. Sebutan bagi status suatu dokumen pada aplikasi COTS SPAN dimana dokumen tersebut telah diterima oleh middle office KPPN (Seksi Perbendaharaan) hingga dokumen tersebut siap untuk di-approve oleh Kepala Seksi Perbendaharaan.

Inquiry/ Konfirmasi Setoran. Merupakan proses pengecekan dan konfirmasi data penerimaan yang telah masuk ke database SPAN.

Install. Memasang aplikasi (software) di komputer.

Integrasi. Menghubungkan antara proses-proses atau pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya terpisah.

Integrasi Data GLP. Proses penyatuan data dari data-data modul-modul lain (subledger) ke modul GLP .

Interest/Beban bunga. Pos ini bisa disamakan dengan belanja dan beban bunga dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

Interface. Sarana/media yang digunakan untuk menghubungkan dua sistem yang berbeda.

Internal Report/Laporan internal. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh unit eselon II kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) maupun oleh unit vertikal, baik Kanwil maupun KPPN dan berfungsi sebagai managerial report. Laporan ini untuk menyediakan informasi bagi pengguna internal (pemerintah) seperti Presiden, Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga, Dirjen Perbendaharaan, dan lain-lain.

Internet (Interconnected networking)/Jaringan yang saling terhubung. Sistem jaringan yang saling terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket data.

Invalidated. Data yang dimasukan tidak valid.

Inventarisasi. Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.

Invoice. Bukti pembelian/faktur penjualan. Dokumen yang digunakan

Incurrences Invoice

29

sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh customer, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Invoice hold. Sebutan bagi status pada aplikasi COTS SPAN saat proses pengajuan resume tagihan (SPP) ke KPPN.

Invoice line. Memuat hal yang sama dengan PO line (lihat ‘PO line’), akan tetapi terdapat dalam invoice (resume tagihan).

Invoice release. Sebutan bagi status pada aplikasi COTS SPAN saat proses diterimanya SPM dan diterbitkanya SP2D oleh KPPN.

IP address (Internet Protocol Address)/ Alamat IP. Deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32-bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128-bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputertersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.

IT (Integrated Test)/Pengujian terpadu. Pengujian terhadap rangkaian modul untuk memastikan keberlangsungan proses sampai menghasilkan output yang sesuai.

IT Steering Committee. Pengambil keputusan tertinggi di dalam suatu proyek atau program dan

memberikan arahan dan bimbingan strategis melalui pengaturan strategi dan standar TI untuk Kementerian Keuangan.

IVV (Independent Validation and Verification). Tim atau unit konsultasi yang berfungsi untuk menjaga integritas dalam proses pengadaan, manajemen kontrak, dan proses pencairan dana untuk proyek SPAN serta menyediakan dukungan profesional berupa assesment dan supervisi bagi Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

Invoice hold IVV

30

JPS (Jumlah Pencairan Dana Sebelumnya). Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbit.

Jurnal Allotment. Jurnal anggaran dalam DIPA yang berupa Pagu Anggaran atas belanja satuan kerja yang dialokasikan pada saat kita menginput DIPA dan revisi DIPA.

Jurnal Koreksi. Jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan transaksi setoran seperti salah kode BA, Eselon I, kode satker, kode akun.

JPS

31

Kapasitas manfaat/ kapasitas produksi. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari Aset Tetap untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Karwas (Kartu Pengawasan). Kartu yang dipakai untuk pengawasan realisasi belanja dibandingkan pagu anggaran yang tersedia.

Keyboard. Hardware input untuk memasukkan perintah alfanumerik.

KIPS (Kartu Identitas Petugas Satker). Kartu yang menunjukkan identitas petugas satuan kerja (satker) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyampaikan Surat perintah Membayar (SPM) dan mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

KISS (Komite Implementasi SPAN dan SAKTI). Komite yang terdiri dari ketua, wakil ketua, serta anggota yang berada di seluruh unit di lingkup Ditjen Perbendaharaan. KISS memiliki program kerja mengimplementasikan SPAN dan SAKTI di unit kerja. Jabatan ketua dan wakil ketua di tingkat Kantor Pusat dan KPPN di jabat oleh pejabat eselon III dan IV yang ditunjuk, sedangkan tingkat di Kanwil dijabat oleh pejabat eselon II dan III yang

ditunjuk.

KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Para kontraktor BPMIGAS yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran minyak dan gas bumi di Indonesia.

Klaim finansial. Aset yang memberikan hak kepada satu pihak yaitu pemilik aset, misalnya seorang kreditur akan menerima pembayaran dari pihak kedua atau debitur.

Kliring. Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungan penyelesaiannya akhirnya dilakukan secara nasional.

Knowledge Management/ Manajemen pengetahuan. Kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Pengertian dan pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan, baik yang terwujudkan dalam seorang individu atau yang melekat di dalam proses dan aplikasi nyata suatu organisasi. Fokus dari MP adalah untuk menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data mentah ke bentuk informasi yang bermanfaat, hingga akhirnya menjadi pengetahuan.

Kode satker. Kode dalam enam angka yang ditetapkan oleh Ditjen Anggaran sebagai identitas dari

Kapasitas manfaat Kode satker

32

sebuah satker. Kode satker digunakan dalam dokumen-dokumen anggaran, yaitu pada DIPA, SPM, SP2D, dan lain-lainnya

Komitmen. Perikatan antara satker dengan pihak ketiga (supplier) yang ditandai dengan kontrak atau surat perjanjian tertentu.

Komponen Pendukung. Merupakan komponen - komponen, pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola kebijakan tersebut.

Komponen Utama. Merupakan komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan suatu kebijakan.

Konsolidasi Data GLP. Proses penyatuan data dari data-data Satker dalam wewenang dan cakupan pengawasannya dimana proses tersbeut berada di tingkatan hirarki Satker Wilayah Eselon 1 dan K/L.

Konsolidasi laporan keuangan. Proses penggabungan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

Konsumsi Modal Tetap. Transaksi internal yang mencatat nilai penurunan aset tetap dan aset non finansial tertentu lainnya karena telah digunakan secara berulang atau terus-menerus selama proses produksi.

Kontrak. (1) Perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dsb; (2) Persetujuan yg bersanksi hukum

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

Kontrak Multi Years/Kontrak tahun jamak. Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran lebih dari 1 (satu) tahun.

Kredit Program. Suatu alternatif kebijakan pemerintahan untuk memberdayakan kegiatan usaha kelompok ekonomi usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK dan Koperasi). Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui bank atau lembaga keuangan pelaksana yang ditunjuk, dengan memberikan insentif/subsidi baik berupa subsidi bunga, penjaminan dan penyediaan alokasi anggaran secara langsung APBN atau sumber-sumber pembiayaan lainnya bagi penguatan modal UKM dan koperasi produksi yang dinilai memiliki potensi pengembangan usaha.

KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan). Sebuah komite independen yang menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kuasa BUN (Kuasa Bendahara Umum Negara). Pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Kuasa Pengguna Barang. Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang

Komitmen kuasa Pengguna Barang

33

untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Kuitansi. Selembar surat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dari yang disebut sebagai pemberi atau yang menyerahkan uang kepada yang disebut sebagai penerima dan yang harus menandatangani telah menerima penyerahan uang itu sebesar yang disebutkan dalam surat itu, lengkap dengan tanggal penyerahan,tempat serta alasan penyerahan uang itu. Untuk memperkuat tanda bukti tersebut ditempel kan meterai sebesar yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KUMK (Kredit Usaha Mikro dan Kecil). Kredit Program yang bersumber dana dari pemerintah melalui surat utang pemerintah dan disalurkan kepada usaha mikro dan kecil melalui perbankan/lembaga keuangan non-bank.

Kustomisasi. Kegiatan penambahan atau modifikasi terhadap modul, menu, fungsi, laporan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan software.

Kuitansi

34

L/C (Letter of Credit). Janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang bertindak atas permintaan pemohon (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/supplier) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

LAK(Laporan Arus Kas). Laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

LAN (Local Area Network)/Jaringan wilayah lokal. Jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch, yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit/s. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b (atau biasa disebut Wi-fi) juga sering digunakan untuk membentuk LAN.

Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran. Laporan yang menyajikan hasil rekonsiliasi catatan transaksi keuangan harian yang dikeluarkan oleh bank atas suatu rekening.

Laporan Kas Posisi. Laporan yang menyajikan informasi saldo Rekening milik BUN pada tanggal atau periode tertentu.

Laporan Keuangan. Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Konsolidasi. Laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan Operasional. Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

L/C Laporan Perubahan Ekuitas

35

Laporan Perubahan Saldo. Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Rekonsiliasi Cash Management dengan General Ledger. Laporan Hasil Rekonsiliasi antara modul Cash Management dan Modul GL.

Laporan Tahunan. Laporan tahunan ini disajikan dalam rangka pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPKP. Laporan tahunan yang harus disiapkan oleh PSSU berdasarkan FMR selama periode pelaporan selama satu tahun anggaran. Laporan ini harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan berupa narasi tentang gambaran umum, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos yang ada pada Laporan Pokok. Penjelasan ini harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting baik selama satu tahun pelaporan maupun kejadian penting setelah tanggal pelaporan sampai dengan tanggal selesainya penyusunan Laporan Tahunan tersebut.

Laporan Transaksi yang masih belum direkonsiliasi. Laporan yang memuat seluruh transaksi yang belum direkonsiliasi.

LED (Light Emitting Diode). Suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Merupakan pengembangan dari LCD,

biasanya merupakan jenis lampu atau layar.

Legacy System. Sistem yang masih dipakai namun tidak dikembangkan lagi.

Legal Drafting. Proses yang terjadi sebelum penyusunan peraturan perundang-undangan.

Lender/Pemberi pinjaman. Pihak baik lembaga asing/negara asing yang memberikan pinjaman/hibah luar negeri.

Less Paper. Lihat Paperless.

Letter of Credits (L/C). Janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) untuk membayar kepada penyedia barang (beneficiary) sepanjang memenuhi persyaratan.

LHP (Laporan Harian Penerimaan). Laporan harian tentang Penerimaan Negara yang dibuat oleh Bank/Pos Persepsi yang berisi Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit/Confirmation Advice, Nota Debet Pelimpahan/Completion Advice, dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP), beserta Arsip Data Komputer (ADK)-nya.

Line item budgeting. Penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran).

Laporan Perubahan Saldo Line item budgeting

36

Line-in. Hardware input untuk memasukkan suara (microphone).

Line-out. Hardware output untuk mengeluarkan suara.

List of Value (LOV). Daftar pilihan yang telah tersedia pada menu yang memerlukan isian, sehingga pengguna aplikasi tidak perlu mengetik secara manual.

List of View (LOV). Daftar permintaan supplier.

LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga). Bentuk pertanggungjawaban kementerian negara/lembaga atas pelaksanaan APBN selaku pengguna anggaran.

LKM (Lembaga Keuangan Mikro). Lembaga keuangan yang berstatus badan hukum sebagai penanggung jawab pemberian stimulan untuk perumahan swadaya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, antara lain Koperasi, Koperasi Syariah, dan Pegadaian.

LKNB (Lembaga Keuangan Non-Bank) Lembaga keuangan yang berstatus badan hukum sebagai penanggung jawab pemberian stimulan untuk perumahan swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain Koperasi, Koperasi Syariah, dan Pegadaian.

LKP (Laporan Kas Posisi). Laporan manajerial pengelolaan kas yang menggambarkan posisi awal kas, kas masuk, kas keluar, dan posisi

akhir kas rekening Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LO (Laporan Operasional). Salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Log. Catatan perubahan yang dibuat terhadap suatu aplikasi sehingga dapat dilakukan monitoring atas ADK yang dikirim lebih dari satu, perubahan ADK dan lain-lain.

LRA (Laporan Realisasi Anggaran). Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

LS. Langsung

Line-in LS

37

Main Treasury Office. Kantor perbendaharaan utama Lembaga di tingkat kantor pusat yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pembayaran, dalam hal ini kantor pusat DJPB.

Managerial Report/Laporan manajerial. Laporan pendukung yang meliputi laporan standar yang disediakan oleh oracle dan laporan yang dibuat khusus sesuai keperluan pengguna dalam kustomisasi yang bisa dihasilkan dari sistem kapan pun diperlukan.

Manajemen komitmen. Suatu mekanisme dimana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi di masa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Manajemen supplier. Suatu cara dalam mengelola data pihak-pihak penerima pembayaran yang menjadi referensi tujuan pembayaran atas beban APBN dalam proses pencairan dana anggaran.

Mandatory. Atribut yang harus diisi, dan tidak boleh dikosongkan.

Mandatory field/elemen data wajib isi. Baris data pada tabel di suatu aplikasi yang harus diisikan dengan karakter tertentu sehingga

tabel tersebut dapat diverifikasi sebagai tabel yang valid.

Mandatory report. Laporan Keuangan yang secara hukum wajib disajikan oleh entitas akuntansi yang mengelola Keuangan Negara yang berasal dari APBN/APBD, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Neraca, Lpaoran Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Manual Transaksi. Transaksi yang langsung diisi melalui aplikasi SPAN. Dalam hal ini oleh satker BA 999.

Masa Berlaku Kode Billing. Jangka waktu berlakunya (daluarsa) kode billing dan/atau jangka waktu pelunasan tagihan oleh wajib pajak/wajib setor/wajib bayar.

Masa manfaat. Periode suatu Aset Tetap diharapkan dapat digunakan secara ekonomis untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Masa Transisi (Legacy). Masa transisi antaran proses bisnis yang saat ini digunakan dengan proses bisnis SPAN yang akan datang.

Maturity Loan. Pinjaman/loan yang sudah jatuh tempo

MBT (Modul Base Training). Metode pelatihan yang diberikan kepada pengguna SPAN berbasis modul.

Main Treasury Office MBT

38

Menu Navigasi. Menu panduan dalam menjalankan aplikasi SPAN.

Merge Supplier/ Penggabungan supplier. Suatu tindakan untuk melakukan penggabungan atas data site yang terkait site address supplier dan data terkait transaksi.

Metode Direct Contracting. Metode pengadaan tanpa kompetisi (sumber tunggal). Metode ini dapat dilaksansakan bila memenuhi ketentuan seperti dalam kasus luar biasa (kasus bencana alam).

Metode Individual Consultants/Metode konsultan perorangan. Seleksi melalui kompetisi diantara minimal tiga orang konsultan yang telah menyatakan minat (melalui surat lamaran) atau berdasarkan informasi kualifikasi tenaga ahli untuk pekerjaan yang ditawarkan. Untuk mendapatkan calon konsultan dengan kualifikasi yang diinginkan, panitia dapat membuat iklan, membuat CV dari perusahaan yang mempunyai calon konsultan yang sesuai, atau dengan cara lainnya dengan persetujuan ketua panitia.

Metode Shopping. Suatu metode pengadaan barang yang sederhana untuk pengadaan barang eceran, berspesifikasi standar, atau mempunyai nilai kurang dari USD50,000. Metode ini dilaksanakan dengan membandingkan penawaran harga dari minimum tiga penyedia barang.

Migration/ Migrasi. Proses memindahkan data dari satu sistem

ke sistem yang lain.

Milestone. 1) Tahapan dari suatu program atau proyek yang dimaksudkan sebagai pengawasan dan pengukuran kinerja dari proyek tersebut; 2) Kegiatan terjadwal yang menunjukkan penyelesaian atas suatu bagian dari pekerjaan (proyek) tersebut.

Mitigasi. Upaya menanggulangi dan memetakan setiap permasalahan yang timbul dengan menggunakan solusi terbaik.

Model Desentralisasi. Salah satu model dalam manajemen pembayaran di mana proses pembayaran telah diserahkan kepada Spending Unit/ Line Minister. DJPBN hanya bertugas sebagai pengawas dan membentuk pengendalian.

Model Sentralisasi. Salah satu model dalam manajemen pembayaran di mana proses pembayaran masih do- minan dilakukan oleh pihak treasury.

Modem (Modulator Demodulator). Perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer.

Modul GL dan CoA. Modul dalam SPAN yang terkait dengan pengembangan proses akuntansi dan Bagan Akuntansi Standar.

Monitoring. Kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung.

Menu Navigasi Monitoring

39

MoSA (Management of Spending Authority)/Manajemen DIPA. Batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh satker dalam melakukan pengeluaran/pelaksanaan anggaran/membuat perikatan dengan pihak lain. Di dalam SPAN, MoSA termasuk ke dalam proses pelaksanaan anggaran dan dijelaskan dalam modul MoSA.

MoU (Memorandum of Understading)/Nota kesepahaman. Dokumen kesepakatan yang tingkatan hukumnya di bawah surat perjanjian; Dokumen ini hanya merupakan sebuah Nota Kesepahaman dan tidak memiliki ikatan hukum bagi para pihak terkait.

MP (Maksimum Pencairan). Jumlah maksimal dana PNBP yang dapat dicairkan oleh satker.

MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga). Dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatah hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk mencatat persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

MPN (Modul Penerimaan Negara). Suatu sistem yang terstruktur untuk mengatur proses penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai

dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara.

MPN-G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua). Pengembangan dari MPN (Modul Penerimaan Negara) dengan penekanan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembayaran penerimaan negara melalui sistem billing dan switching.

MPN-Mobile. Unit pelayanan bergerak yang disediakan oleh biller untuk daerah-daerah yang masih terbatas ketersediaan infrastruktur teknologi informasinya.

MTDF (Multi-Donor Trust Fund). Sebuah mekanisme di mana beberapa negara donor berkumpul dan bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan dalam isu yang sama. Kegiatan itu dapat dilaksanakan di dalam satu negara atau dilaksanakan secara global dilaksanakan di banyak negara. Contohnya trust fund yang digunakan di satu negara adalah bantuan Pemilu di Indonesia. Dasar pemikiran pembentukan trust fund adalah agar bantuan yang diberikan dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Hal lain yang mendasari bantuan di suatu negara adalah penilaian bahwa negara tersebut tidak mampu melakukan kegiatan secara bilateral.

MTEF (Medium Term Expenditure Framework)/Kerangka pengeluaran jangka menengah. Kerangka kerja dalam penganggaran yang mempertimbangkan implikasi anggaran dalam jangka menengah

MoSA MTEF

40

(lima tahun). Penganggaran ini berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun-tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Multi Beneficiaries. Invoice yang muncul terhadap SPM bersifat multi beneficiaries yaitu invoice akan muncul sebanyak jumlah penerima yang ada dalam suatu SPM.

Multiyears Contract/Kontrak tahun jamak. Perikatan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa yang anggarannya melebihi satu tahun anggaran dan pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari dua belas bulan serta secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah.

Multi Beneficiaries

41

Navigasi. Penentuan/petunjuk dari button-button pada menu di dalam aplikasi

NCB (National Competitive Bidding)/Lelang kompetitif nasional. Sistem pengadaan barang nasional yang mempersaingkan para rekanan nasional, meskipun tidak tertutup kemungkinan keikutsertaan peserta dari luar negeri. NCB merupakan metode pengadaan yang paling sesuai untuk pekerjaan yang secara geografis tersebar atau rentang waktu yang panjang, pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja, atau barang lokal yang tersedia dengan harga lebih rendah daripada pasar internasional.

Need by Date/Kebutuhan menurut tanggal. Waktu angsuran yang direncanakan dan disampaikan oleh satker kepada KPPN melalui purchase order.

Net Realizable Value/Nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai buku piutang setelah dikurangi alokasi penyisihan piutang tak tertagih.

Network/Jaringan. Sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (Printer, CPU), berkomunikasi (pesan instan), dan

dapat mengakses informasi (jelajah web).

Network Printer Color Laser. Alat untuk mencetak karakter atau gambar yang berwarna ke suatu media (seperti kertas) melalui jaringan dengan menggunakan laser dengan kemampuan dapat diakses melalui jaringan.

Network Printer Laser Monochrome. Alat untuk mencetak karakter atau gambar satu warna ke suatu media (seperti kertas) melalui jaringan dengan menggunakan laser.

New Contract Upload. Salah satu menu di dalam aplikasi dengan responsibility staff FO dimana kegiatan yang dilakukan adalah aktifitas awal dari proses pendaftaran kontrak baru pada satker non BA 999.

NOD (Notice of Disbursement). Dokumen yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang antara lain memuat informasi PHLN, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (disbursed), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.

Nodis (Nota Disposisi). Surat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Bank yang antara lain memuat informasi realisasi L/C dan berfungsi sebagai pengantar dokumen kepada importir.

Navigasi Nodis

42

Nomor CAN. Nomor yang dihasilkan pada setiap proses penagihan.

Nomor PO. Nomor yang dihasilkan setelah dokumen kontrak sudah diunggah keaplikasi SPAN dan kontrak sudah dibuat.

Non monetary transaction/Transaksi non moneter. Transaksi yang tidak mengakibatkan aliran perpindahan dana, melainkan hanya transfer barang, jasa, atau aset dari satu pihak kepada pihak lain.

Non produced assets. Dalam neraca dipersamakan dengan aset tetap Aset yang belum dipakai dan digunakan untuk produksi, misal tanah, cadangan minyak, dan aset tak berwujud lain. Aset ini memasuki sistem GFS melalui alur ekonomi lainnya bukan melalui transaksi.

Nota debet. Memo pembukuan atas suatu transaksi debit.

Nota kredit. Memo pembukuan atas suatu transaksi kredit.

Nota/Advis debet. Warkat pembukuan atas realisasi penarikan pinjaman luar negeri yang akan digunakan sebagai dasar pengkreditan dan pendebetan Rekening Kas Negara sebagai penerimaan dan pengeluaran APBN

NPPHLN (Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri). Naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar

Negeri antara pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/hibah luar negeri.

NPPP (Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman). Naskah perjanjian tentang Penerusan Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri antara pemerintah R.I. c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dan penerima penerusan pinjaman.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NRK (Nomor Registrasi Kontrak). Nomor tanda bukti bahwa data kontrak yang valid telah dikirim oleh satuan kerja dan tercatat dalam SPAN.

NRS (Nomor Registrasi Supplier). Nomor yang diberikan setelah supplier terdaftar dalam database SPAN.

NTB (Nomor Transaksi Bank). Nomor bukti transaksi penyetoran Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi.

NTP (Nomor Transaksi Pos). Nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos.

Nomor CAN NTP

43

NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.

NTPN

44

Off-Budget/ Tidak dianggarkan. Dana yang tidak tercantum dalam APBN.

Operational account/ Rekening operasional. Suatu rekening yang digunakan untuk membayar tagihan melalui pemindahbukuan dana kepada pihak ketiga.

Operating unit/Unit operasi. Sebutan untuk unit pada suatu organisasi sesuai dengan standar penyebutan pada aplikasi COTS SPAN. Dalam konteks penerapan SPAN, operating unit adalah KPPN. [modul manajemen kas]

Operator. Pengguna yang diberi kewenangan untuk melakukan perekaman, perubahan, dan penghapusan data-data mentah.

Opportunity cost/Biaya peluang. Biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan.

Optional field/Elemen data tidak wajib. Baris data supplier yang tidak harus diisi karakter.

Oracle. Nama produk software database server yang diproduksi oleh perusahaan Software Oracle Corporation.

Ordonancement/Perintah pembayaran. Seseorang/pejabat

yang melakukan pengujian (atas tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan/atau pengeluaran) dan memerintahkan pembayaran kepada bendaharawan.

Ordonnateur. Pihak yang berwenang untuk menguji dan menerbitkan perintah pembayaran.

OS (Operating System)/Sistem operasi. Perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi seluruh aktivitas komputer dan melakukan kontrol terhadap seluruh perangkat pendukung agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Other changes in the volume of assets/Perubahan lain dalam volume aset. Setiap perubahan dalam nilai aset atau kewajiban yang tidak diakibatkan dari suatu transaksi atau suatu suatu holding gains.

Other expense/Belanja lain-lain. Seluruh transaksi yang tidak dapat diklasifikasikan dalam tempat lain.

OU (Operating Unit)/Unit operasi. Sebutan untuk unit pada suatu organisasi sesuai dengan standar penyebutan pada aplikasi COTS SPAN. Dalam konteks penerapan SPAN, operating unit adalah KPPN.

Outcome/Hasil. Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Output/Keluaran. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang

Off-Budget Output

45

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Outstanding Expenditures. Form ini menyajikan SP2D yang telah terbit tetapi belum membebani Rekening Khusus.

Overspending/Kelebihan penggunaan. Disebabkan karena ketidakpatuhan pengelola anggaran dengan jumlah pagu (spending limits) yang telah ditentukan dalam anggaran yang terjadi pada saat pengeluaran dibuat komitmennya.

Outstanding Expenditures

46

PA (Pengguna Anggaran) Pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga. Batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

Paperbased/Berbasis kertas. Proses pekerjaan/bisnis yang dominan masih menggunakan media kertas.

Paperless. Penggunaan kertas yang dikurangi atau dihapuskan dalam lingkungan kantor. Hal ini dimungkinkan dengan peralihan dari dokumen kertas ke dokumen elektronik.

Paperless office. Lingkungan kerja dimana penggunaan kertas dikurangi atau digunakan secara bijaksana.

Parallel port. Salah satu port dalam computer untuk menghubungkan komputer dengan hardware lainnya.

Parameter. 1) Indikator; 2) Ukuran atau patokan yang digunakan dalam suatu rangkaian proses.

Password/Kata sandi. Sebuah kata kunci untuk membuka program yang tidak boleh dijalankan sembarang orang.

Patch Panel UTP Cable. Perangkat yang digunakan untuk menyambungkan kabel dari switch ke client.

Path Persetujuan. Hirarki persetujuan.

Payment Channel/Saluran pembayaran. Alternatif tempat maupun cara dalam melakukan pembayaran atas tagihan negara yang disediakan oleh Collecting Agent seperti ATM, Internet Banking, Phone Banking, SMS Banking, dan lain-lain.

Payment Management(PM)/Manajemen pembayaran. Proses permintaan pembayaran dengan nilai netto pembayaran adalah sama dengan nol atau lebih. Dimana staf bank akan melakukan permintaan terhadap sistem untuk mengelompokan tagihan berdasarkan jatuh tempo dan bank pembayar (pay group).

Payment Manager. Proses permintaan pembayaran dengan nilai netto pembayaran adalah sama dengan nol atau lebih. Dimana staf bank akan melakukan permintaan terhadap sistem untuk mengelompokan tagihan berdasarkan jatuh tempo dan bank pembayar (pay group).

PA Payment Manager

47

Payment Order/Perintah pembayaran. Penerbitan perintah dari unit yang melakukan pembelian kepada unit yang bertugas melakukan pembayaran. Merupakan istilah yang sering digunakan dalam pelaksanaan anggaran di Perancis. Payment Order dapat dipersamakan dengan dokumen SPM pada proses pencairan anggaran di Indonesia.

Payment point/Tempat pembayaran. Alternatif tempat yang disediakan oleh Collecting Agent untuk menerima pembayaran oleh wajib pajak/wajib setor/wajib bayar.

Payment schedule/Jadwal pembayaran. Jadwal pencairan pembayaran yang disusun berdasarkan pengajuan waktu pembayaran (need by date) oleh satker.

Payment terms. Jangka waktu yang dicantumkan pada SPP yang menunjukkan waktu tagihan tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh KPPN selaku BUN.

PB (Pengguna Barang). Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/ daerah.

PC (Personal Computer). Mesin elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya (stored program) dan menghasilkan output informasi.

Pejabat pengadaan. Personil yang memiliki Sertifikat Keahlian

Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanavkan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat perbendaharaan. Pejabat perbendaharaan meliputi Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara/Bendaharan Umum Daerah dan Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran.

Pelaksana Penatausahaan. Unit yang melakukan penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang, dan pada Pengelola Barang.

PEM (Public Expenditure Management)/Pengelolaan keuangan public. Manajemen dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Secara keseluruhan tujuan PEM ada tiga, yaitu disiplin fiskal, alokasi sumber daya secara strategis, dan manajemen operasional yang baik.

Pemanfaatan. Pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemberi PHLN. Pemberi PHLN, adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri.

payment Order Pemberi PHLN

48

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengelola barang. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.

Performance Based Budgeting/Penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Performance budgeting/ Penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur.

Performance Measurement/ Pengukuran kinerja. Pengukuran pencapaian output dari penggunaan dana yang telah dialokasikan.

Performance Report/Laporan kinerja. Laporan yang berisi informasi tentang capaian kinerja (output/outcome) yang telah dicapai oleh suatu entitas.

Perjanjian PHLN (Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri). Kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN.

Permanent Commitment/Komitmen permanen. Komitmen yang bersifat permanen, misalnya untuk pengeluaran yang berkaitan dengan belanja pegawai dan sejenisnya.

Petty cash/Imprest fund/Kas kecil. Dana yang digunakan untuk mendukung kelancaran dan kemudahan pembiayaan keperluan sehari-hari, biasanya bersifat kas dan digunakan untuk pengeluaran dengan jumlah tertentu yang dipertimbangkan kurang efisien apabila melalui proses pengajuan pembayaran yang biasa. Dana ini harus dipertanggungjawabkan dalam batasan waktu/jumlah minimal yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dimintakan pengisian kembali (revolving).

PFK (Perhitungan Fihak Ketiga).Utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

PFM (Public Financial Management)/Manajemen keuangan public. Proses dan prosedur pengelolaan terhadap seluruh kekayaan negara dalam bentuk dan dengan nama apapun

Pengadaan Barang/Jasa... PFM

49

baik yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen (planning, organizing, actuating and controlling) demi tercapainya tujuan negara secara efektif dan efisien.

PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri). Setiap Penerimaan Negara dari badan/lembaga/pemerintah/negara asing atau lembaga/badan internasional baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman/hibah luar negeri. Yang membedakan antara pinjaman dan hibah adalah kewajiban pembayaran kembali dari pemerintah RI kepada pemberi pinjaman/hibah. Pinjaman harus dikembalikan kembalikan kepada pemberi pinjaman, sedangkan hibah tidak dikembalikan kepada pemberi hibah.

PIC (Person In Charge)/Penanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab menangani hal tertentu. Biasanya, PIC menjadi juru bicara atas setiap pertanyaan mengenai tim atau subtim di mana ia menjadi anggota.

Piloting. Implementasi dalam lingkup yang lebih kecil sebelum proyek seluruhnya diimplementasikan untuk mengetahui kendala, mengukur waktu, biaya, dan mensimulasikan kemungkinan yang terjadi.

PIN PPSPM (Personal Identification Number PPSPM). Tanda tangan elektronik Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berbentuk sederet angka yang dibuat dan dimiliki oleh PPSPM yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM yang akan dikenali dan diverifikasi autentikasinya oleh sistem pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

PIU (Project Implementation Unit)/Unit pelaksana proyek. Unit/satuan kerja yang bertugas mengelola kegiatan dan dana GFMRAP serta bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan dan dana PFM-MDTF yang diberikan pada instansi dimana PIU tersebut berada.

Piutang Penerusan Pinjaman. Aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah.

PLN (Pinjaman Luar Negeri). Setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

PHLN PLN

50

PM (Payment Management)/Manajemen Pembayaran. 1) Manajemen terhadap segala pencairan dana APBN berdasarkan syarat dan ketentuan yang sah. 2) Salah satu modul dalam SPAN yang berperan sebagai gerbang utama penegeluaran pemerintah dalam rangka menunjang program pembangunan nasional.

PMO (Project Management Office)/Manajemen Proyek Kantor. Suatu organisasi yang bertugas untuk membentuk dan mengembangkan standar-standar, metodologi serta tools yang dapat digunakan untuk menjalankan setiap program dan proyek dengan baik dan benar serta sesuai dengan strategi bisnis dari setiap perusahaan

PMQA (Project Management and Quality Assurance). Tim atau unit konsultasi yang berfungsi untuk memastikan program RPPN disusun, dikelola, dan dilaksanakan sesuai denga manajemen proyek dan jaminan mutu yang berstandar internasional.

PO (Purchase Order)/ Perintah pembelian. Proses pembelian barang atau jasa berdasarkan PR yang sudah disetujui. Proses yang terjadi dalam PO meliputi bidding untuk pemilihan supplier termasuk didalamnya tentang detil kontrak, penerbitan PO itu sendiri yang sudah sesuai dengan kontrak dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sampai dengan dikirim dan dikonfirmasi oleh pihak supplier. Kegiatan ini ada di satker

dan atas kegiatan ini satker harus melakukan pendaftaran supplier ke aplikasi SPAN.

PO (Project Office). Suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam membangun standar dan metodologi untuk sebuah proyek. Project Office bersifat taktikal. Artinya, organisasi tersebut langsung menangani proyek yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian, Project Manager yang terkait berada langsung di bawah garis komando Project Office.

PO line (Purchase Order line)/Baris perintah pembelian. Sebutan bagi suatu baris (line) dalam aplikasi Purchase Order/RFC yang memuat jenis belanja, deskripsi belanja/peruntukan, jumlah uang yang diminta (amount), dan waktu pembayaran yang diminta (need by date). [BAS Consulting Whitepaper]

POK/Petunjuk Operasional Kegiatan. Dokumen yang memuat uraian rencana kegiatan dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA

Pop-up. Kotak dialog kecil berupa peringatan atau konfirmasi untuk melanjutkan perintah ke langkah berikutnya.

Portal SPAN. Aplikasi berbasis web yang merupakan jembatan untuk berkomunikasi antara SAKTI dan SPAN.

PM Portal SPAN

51

Pos Persepsi. Kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.

Post-funding. Metode pengisian rekening transito dimana saldo awal rekening tersebut nihil dan pembiayaan pengeluaran transito dilakukan oleh pihak bank tempat rekening dibuka.

Posting/Pencatatan. Proses pencatatan keuangan ke dalam buku besar dan pembantu buku besardalam periode tertentu dengan melalui proses penjurnalan.

Posting Jurnal. Proses memasukkan transaksi jurnal ke dalam Buku Besar.

Potensi Manfaat. Kapasitas manfaat atau masa manfaat yang diperkirakan masih dimiliki oleh suatu Aset Tetap yang digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Power Strip. Perangkat yang digunakan untuk menyediakan arus listrik di Wall Mounted Rack.

Power Supply. Perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung kekomponen dalam casing yang membutuhkan tegangan, misalnya motherboard, hardisk, kipas, dll.

PR (Purchase Requisition)/Permintaan pembelian. Yaitu permohonan persetujuan untuk pembelian barang atau service. Permohonan ini biasanya

berhubungan dengan persetujuan pembelian tentang nilai dari barang yang akan dibeli (jumlah barang, harga barang), spesifikasi dari barang, maupun pengaturan cash, yaitu kapan barang akan dibeli. PR disetujui akan berlanjut ke proses PO.

Pre-funding. Metode pengisian rekening transito dimana rekening tersebut telah berisi sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan satker.

Primary key. Nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. [Modul Manajemen Kas]

Prime Pay. Salah satu jenis EFT berupa sistem pembayaran yang memberikan pembayaran untuk masing-masing suplier untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik.

Process Looping/ Pengulangan proses. Terjadi apabila salah satu aktivitas dalam proses bisnis tidak memperoleh approval sehingga diperlukan pengulangan atas aktivitas sebelumnya.

Procurement Monitoring Report/Laporan monitoring pengadaan. Untuk PSSU dan PIU Bappenas yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa/konsultan wajib menyampaikan Procurement Monitoring Report untuk semua pengadaan yang dikelolanya. Procurement Monitoring Report ini terdiri dari Procurement Process Monitoring untuk Barang dan Procurement Process Monitoring

Pos Persepsi Procurement Monitoring...

52

untuk Jasa Konsultan.

Program. Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program Brief. Rilis resmi SPAN yang berisi informasi tentang pencapaian yang telah dicapai.

Progress billing/Termin pembayaran. Jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Progress Report/Laporan perkembangan. Laporan yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan suatu subjek atau objek di tiap tahap tertentu. Informasi perkembangan dapat berupa perubahan, peningkatan, atau tahap-tahap tertentu yang telah tercapai.

Project Cash Forecast. Form ini menggambarkan kebutuhan dana per kategori secara global sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang akan dijadikan dasar bagi Bank Dunia untuk mencairkan dana ke dalam Rekening Khusus. Form ini menyajikan perkiraan kebutuhan dana untuk triwulan pertama setelah tanggal pelaporan, kebutuhan dana untuk triwulan kedua setelah tanggal pelaporan, total kebutuhan

dana untuk enam bulan kedepan, kebutuhan dana porsi APBN rupiah pendamping enam bulan kedepan, dan kebutuhan dana porsi IBRD/IDA untuk enam bulan kedepan.

Proposal. Rencana yg dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, dimana rencana proyek tersebut belum disetujui oleh pemimpin proyek.

Proses bisnis. Serangkaian aktivitas, yang disusun dan dilaksanakan menurut logika tertentu, dalam mengolah input menjadi output yang bernilai bagi stakeholder.

Proses Bisnis SPAN. Serangkaian proses/prosedur yang dilakukan untuk menghasilkan output tertentu dalam kerangka SPAN.

Proses Interface. Sarana/media yang digunakan untuk menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam hal ini media yang menghubungkan aplikasi kostumisasi dengan EBS oracle SPAN.

PS/2 (Personal System/2). Istilah yang biasa digunakan untuk menyebut salah satu jenis port atau konektor untuk keyboard dan mouse.

PSO (Projects Support Office). Suatu organisasi yang berfungsi untuk membantu menangani multiple projects (multiple business unit). PSO bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia yang terlibat di setiap proyek-proyek yang berada di bawah pengawasannya dan membuat master project portfolio operational plan tahunan serta kebutuhan

Program PSO

53

pendanaannya.

PSSU (Project Support and Services Unit). Suatu unit kerja yang bertugas sebagai penghubung dan melakukan koordinasi dengan Bank Dunia dan lembaga donor lainnya.

Purchase order/ Perintah pembelian. Proses verifikasi purchase requisition, pemilihan supplier dan pembuatan perjanjian antara satker dengan supplier.

Purchase Order Summary. Ringkasan data permintaan pembayaran dari satker yang masuk ke KPPN.

Purchase requisition/Permintaan pembelian. Pengajuan kebutuhan akan suatu barang atau jasa oleh suatu unit dalam satker kepada unit yang bertugas melakukan pembelian/bagian keuangan.

Purchaser/Pembeli. Seseorang yang memesan barang pada supplier.

PSSU

54

QBS (Quality-Based Selection)/Seleksi evaluasi kualitas. Seleksi melalui kompetisi diantara konsultan yang telah ditetapkan masuk shorlist, berdasarkan kualitas proposal teknis saja. Pemenang akan ditentukan berdasarkan nilai terbaik dari proposal teknis, yang dilanjutkan dengan negosiasi biaya dan kontrak.

QCBS (Quality and Cost-Based Selection)/ Seleksi berdasarkan kualitas teknis dan biaya. Seleksi melalui kompetisi diantara perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan masuk dalam shortlist konsultan yang akan diundang (shorlist) berdasarkan kualitas Proposal Teknis dan Proposal Biaya yang diajukan dalam amplop terpisah. Pemenang ditentukan berdasarkan nilai kombinasi terbaik dari proposal teknis dan proposal biaya.

Query. Kemampuan aplikasi untuk menampilkan suatu data dari database dimana mengambil dari tabel-tabel yang ada di database, namun tabel tersebut tidak semua ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan.

QBS

55

RAB (Rencana Anggaran Biaya). Suatu dokumen yang berisi rincian komponen-komponen masukan (input) dari sebuah kegiatan serta besaran biaya dari masing-masing komponen. RAB merupakan penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya dalam Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference).

RABPP (Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat). Alokasi anggaran untuk Belanja Pemerintah Pusat yang disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP).

Rak Server. Tempat (wadah) yang bersusun tempat menyimpan server.

RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran). Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu badan usaha dengan mengacu pada rencana strategis.

RBT (Role Base Training) Metode pelatihan yang diberikan kepada pengguna SPAN berbasis peran.

RDBMS (Relational Database Management System)/Sistem manajemen basis data relasional. Seperangkat program komputer yang dirancang untuk mengatur/

memanajemen sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur, dan melakukan operasi-operasi atas data atas permintaan penggunanya.

RDI (Rekening Dana Investasi). Rekening antara pada Bank Indonesia yang berfungsi untuk menampung transaksi yang berasal dari pinjaman Luar Negeri atau RDI yang diteruspinjamkan kepada BUMN/BUMD/Pemda, dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Reclassification Deffered Revenue/Reklasifikasi pendapatan yang ditangguhkan. Perincian akun untuk pendapatan yang ditangguhkan sesuai dengan perhitungan atau peruntukannya.

Recurrent cost/ Biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan agar suatu aset dapat selalu terjaga dalam kondisi normal.

Reformulasi rekonsiliasi laporan keuangan. Penyusunan ulang prosedur rekonsiliasi laporan keuangan.

Register point. Alternatif tempat dan atau media saluran yang dapat digunakan oleh wajib pajak/wajib setor/wajib bayar dalam melakukan proses billing antara lain Warnet, Telepon, SMS, MPN-Mobile, dan Collecting Agent, termasuk juga KPP, KPBC, KPPN.

RAB Register point

56

Registration of Commitment/Pendaftaran komitmen. Proses pencatatan data komitmen yang telah dinyatakan valid oleh KPPN.

Reimbursement. Penggantian kembali dana dari rekening pemerintah yang telah digunakan sebagai dana talangan karena Reksus tidak cukup atau kosong sesuai permintaan pada APD yang diajukan Direktorat PKN.

Rejection/Penolakan. Proses penolakan suatu dokumen oleh pejabat yang berwenang.

Rekening Transito. Rekening yang dimiliki oleh KPPN yang terdapat pada bank umum yang menampung pelimpahan dana dari rekening KPPN yang dikuasakan kepada Bendahara pengeluaran.

Rekening Escrow. Rekening dana cadangan yang ada di Dit. PKN untuk belanja subsidi, penyertaan modal negara dan dana bagi hasil.

Rekening Koran. Lihat Current Account.

Rekening Pengeluaran. Rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada Bank Indonesia dan Bank/badan lainnya. [Modul Manajemen Kas]

Rekening Pengeluaran BI/Rekening pengeluaran Bank Indonesia. Rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk

membayar pengeluaran negara pada Bank Indonesia.

Rekonsiliasi. Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Rekonsiliasi Bank. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari transaksi-transaksi yang menimbulkan perbedaan saldo pada laporan perusahaan/pemerintah dengan laporan bank.

Rekonsiliasi Data GLP. Proses pembuatan dan pengiriman data ADK, yang kemudian lalu dikirim melalui Portal, untuk keperluan rekonsiliasi data di SPAN.

Rekonsiliasi Eksternal. Lihat External Reconciliation.

Rekonsiliasi Eksternal General Ledger. Rekonsiliasi antara ledger kas dan ledger akrual di Entitas Akuntansi Pengguna Anggaran dengan ledger kas dan ledger akrual di Entitas Akuntansi BUN untuk kebutuhan validitas data.

Rekonsiliasi Internal. Rekonsiliasi antara ledger kas dan ledger akrual di entitas untuk kebutuhan validitas data.

Reksus L/C (Rekening khusus Letter of Credit). Mekanisme penarikan dana PHLN menggunakan tata cara Reksus yang dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa memerlukan pembukaan L/C.

Registration of Commitment Reksus L/C

57

Reliable/Handal. Bersifat handal/memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Reliable information of cash outflow/Informasi arus kas yang handal. Informasi atas rencana pengeluaran yang handal sebagai salah satu dasar perencanaan kas.

Renja-KL/Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Renstra (Rencana Strategis). Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra-KL (Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga). Dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

Replenishment. Pengisian kembali dana pada reksus oleh pemberi pinjaman/hibah luar negeri untuk mengganti pengeluaran yang telah terjadi sesuai permintaan pada APD yang diajukan Dit. PKN.

Replenishment Special Account. Pengisian kembali saldo rekening khusus yang berada pada bank Indonesia oleh pihak lender.

Repo (Repurchase Agreement). Transaksi jual SBN dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Reporting modul (Modul Pelaporan). Modul dalam SPAN terkait dengan pengembangan bisnis proses pelaporan.

Request for Approval. Permintaan agar data yang dikirimkan disetujui oleh hirarki yang lebih tinggi.

Request Nomor ID. Nomor yang akan digunakan untuk menampilkan laporan.

Reserve for Encumbrances. Bagian dari saldo dana dalam akuntansi keuangan yang telah disisihkan/dicadangkan akibat adanya kontrak, kesepakatan gaji, dll.

Reserved of fund/Dana yang sudah tercadangkan. Lihat ‘encumbrance’/’reserve for encumbrance’.

Respon Note. Notifikasi yang diberikan atas suatu pekerjaan yang telah diselesaikan.

Responsibility. Tanggung jawab yang ada pada masing-masing user/ pengguna aplikasi.

Resume tagihan. 1) ADK yang berfungsi untuk mencatatkan komitmen pada transaksi continuous commitment dan untuk menentukan payment term pembayaran. 2) Tagihan yang diajukan oleh Satker kepada KPPN untuk pembayaran kepada yang berhak menerima

Retensi. Jaminan masa pemeliharaan yang sudah disebutkan dalam perjanjian atau kontrak baik secara

Reliable retensi

58

financial maupun item pekerjaan.

Retirement/Pengembalian sisa dana. Apabila digunakan konsep warrant pada saat akhir tahun, ketika dokumen pelaksanaan anggaran habis masa berlakunya maka KPA/satuan kerja harus mengirimkan kembali sisa dana yang tidak habis digunakan kepada kantor pusat K/L. Retirement merupakan salah satu fitur dalam SPAN.

Retur. Penolakan/pengembalian pemindah-bukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank Operasional/KBI/Kantor Pos karena nama, alamat, nomor rekening dan/atau nama Bank/Kantor Pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Kantor Pos Penerima.

Reversal. Perbaikan atau pembatalan atas transaksi penerimaan negara yang dilakukan oleh Collecting Agent sebelum terjadi pelimpahan kas oleh Collecting Agent yang bersangkutan ke Rekening Kas Negara (Rekening 502.000000 di Bank Indonesia).

Reverse Repo (Reverse Repurchase Agreement). Transaksi beli SBN dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Reversed-Error. Data rekening koran telah diproses menjadi penerimaan dan telah dibatalkan namun ditandai sebagai data error oleh pihak Cash Management sehingga data ini tidak perlu di proses menjadi penerimaan.

Reversed-Unreconciled. Data rekening koran telah diproses menjadi penerimaan dan telah dibatalkan namun belum di rekonsiliasi oleh pihak Cash Management. Jika ada data dengan status ini maka pengguna harus memeriksa apa kesalahan dari data ini dan pengguna dapat memproses kembali data rekening Koran ini menjadi penerimaan.

Reviu angka dasar. Kegiatan yang dilakukan pada awal tahun anggaran dalam rangka persiapan penyusunan Pagu Indikatif untuk tahun anggaran berikutnya.

Revolving. Bersifat daur ulang.

RFC (Request for Commitment)/Pengajuan komitmen. Suatu mekanisme atau alat untuk mencatat perikatan antara satuan kerja (satker) dengan pihak ketiga (supplier) pada transaksi spesific commitment, baik berupa dokumen cetak atau ADK (Arsip Data Komputer), dibuat dan dikirimkan oleh satker kepada KPPN, yang berfungsi sebagai rencana dan batas pengeluaran untuk suatu periode tertentu, serta menjadi salah satu dasar bagi KPPN untuk melakukan pembayaran. Berupa angka yang di generate dari aplikasi SAKTI di dalam ADK.

Risk Sharing. Mekanisme kredit program dimana pemerintah akan ikut menanggung sebagian risiko yang ditanggung oleh lembaga penjamin, dimana lembaga penjamin ini akan memberikan jaminan atas

Retirement Risk Sharing

59

kredit yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana sebagai penyalur kredit.

RK (Rekening Khusus). Rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung penarikan uang muka (initial deposit) dan bersifat daur ulang (revolving fund).

RKA K/L (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga). Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

RKN (Rekening Kas Negara)/ Rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Dokumen perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun.

RKRB (Rencana Kerja dan Rencana Biaya). RKRB menggambarkan seluruh kegiatan dan sub-kegiatan dari setiap sub komponen, biaya dan sumber pembiayaannya, serta jadwal pelaksanaan semua kegiatan yang

direncanakan untuk tahun anggaran yang akan datang. RKRB disusun oleh setiap PIU bersama dengan Pokja Teknis yang terkait, dengan mengacu pada Rencana Pengadaan (Procurement Plan), Anggaran Biaya (Cost Table) dari masing-masing sub-komponen, dan indikator hasil.

RKUN (Rekening Kas Umum Negara). Rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

RL (Rekening Lainnya). Rekening milik BUN di luar rekening KUN dan Subrekening KUN. Rekening ini digunakan untuk memudahkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara yang dibuka di Bank Indonesia maupun di bank umum.

Rollout. Tahapan dalam proyek setelah tahap piloting, yaitu tahap implementasi proyek yang telah dipilotkan ke seluruh sasaran proyek. Dalam hal SPAN, yaitu implementasi SPAN ke seluruh pengguna SPAN.

Router. Sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet menuju tujuannya. Proses pengiriman data ini dikenal sebagai proses routing.

RK Router

60

Routine activities commitment/Komitmen rutin. Komitmen yang berkaitan dengan aktivitas rutin, misalnya untuk pengeluaran yang berkaitan dengan belanja langganan daya dan jasa.

RPD (Rencana Penarikan Dana). Daftar perkiraan kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan, dibuat oleh satker, dituangkan dalam halaman 3 DIPA.

RPD (Rekening Pembangunan Daerah). 1) Rekening no. 519.000.102 pada Bank Indonesia yang dibentuk untuk menampung dana yang akan dipergunakan sebagai pinjaman kepada pemda. 2) Rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman pada Pemerintah Daerah dan BUMD di Bank Indonesia.

RPJM Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Dokumen perencanaan nasional untuk periode (lima) tahun.

RPK BUN P (Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat). Rekening yang dibuka oleh Dirjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN Pusat. Dana dalam rekening ini digunakan oleh KPPN untuk membiayai pengeluaran negara.

RPL (Rekening Pemerintah Lainya). Rekening yang dikelola pada Subdit Rekening Pemerintah Lainya & Bendahara Instansi, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Rekening ini dipergunakan untuk menampung sementara penerimaan

negara sebelum di transfer ke RKUN atau menampung penerimaan yang didalamnya masih terkandung hak pihak ketiga.

RPP (Rencana Perkiraan Penerimaan). Daftar perkiraan penerimaan satker dalam periode tertentu, disusun oleh satker, dituangkan dalam halaman 3 DIPA.

RPPN (Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara). Upaya untuk menerapkan Paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara secara utuh termasuk penerapan PBB dan Accrual Based Accounting —sehingga tercipta “good governance” dalam pengelolaan keuangan negara yg menyeluruh, modern dan terintegrasi.

RTGS (Real-Time Gross Settlement). Proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed/gross settlement) dan bersifat real-time (electronically processed). Rekening peserta RTGS juga dapat di-debit/di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Routine activities... RTGS

61

SA-BL (Sistem Akuntansi Badan Lainnya). Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan badan lainnya.

SABUN (Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara). Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

SAI (Sistem Akuntansi Instansi). Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SA-IP (Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah). Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah.

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Investasi Pemerintah). Sistem yang dibangun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAL (Saldo Anggaran Lebih). Akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan telah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Saldo Ikhtisar. Rekapitulasi saldo dari suatu mata akun belanja/penerimaan.

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat). Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari

SA-BL SAPP

62

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.

SA-PP (Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman). Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi penerusan pinjaman.

SAPSK (Satuan Anggaran Per Satuan Kerja). Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk sebuah satuan kerja (satker) berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

SA-TD (Sistem Akuntansi Transfer Daerah). Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi transfer ke daerah.

SA-TK (Sistem Akuntansi Transaksi Khusus). Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi transaksi khusus.

Satker (Satuan Kerja). Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu program.

SA-UP&H (Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah). Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi operasi utang pemerintah,penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta penerimaan hibah.

SBK (Standar Biaya Keluaran). Standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga tertentu atau di wilayah tertentu.

SBU (Standar Biaya Umum). Standar biaya yang penggunaanya bersifat lintas kementerian negara/lembaga atau lintas wilayah.

SC (Spesific Commitment). Komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

SDDS (Special Data Dissemination Standard). Standar yang ditetapkan oleh IMF untuk membimbing anggotanya dalam hal pembagian informasi statistik nasional sehingga timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Second Tier Treasury Office/Kantor perbendaharaan lapis kedua. Lembaga di tingkat provinsi yang dibentuk dalam rangka sentralisasi pembayaran, dalam hal ini Kanwil

SA-PP Second Tier Treasury Office

63

DJPBN.

Security Awareness. Suatu pengetahuan dan sikap peduli yang dimiliki oleh anggota organisasi terkait perlindungan secara fisik terutama informasi berharga dari organisasi tersebut.

Segmen Akun. Segmen yang berisikan kode akun sesuai klasifikasi ekonomi.

Segmen Anggaran. Segmen yang berisikan kode transaksi anggaran (transaksi APBN, DIPA, Realisasi, maupun Pengembalian Realisasi).

Segmen antar Entitas. Segmen yang berisikan kode satker lain yang melakukan transaksi dengan satker tersebut.

Segmen Bank. Segmen yang berisikan kode untuk menghimpun nomor rekening pemerintah untuk kebutuhan penyajian laporan arus kas.

Segmen BAS. Struktur akun yang digunakan untuk mencatat transaksi.

Segmen Cadangan. Segmen yang berisikan kode cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan informasi lainnya dimasa mendatang.

Segmen Dana. Segmen yang berisikan kode sumber dana transaksi (RM, PNBP, PHLN).

Segmen Kewenangan. Segmen yang berisikan kode jenis kewenangan (KP, KD, Dekonsentrasi, Tugas

Pembantuan, Urusan Bersama atau Desentralisasi).

Segmen KPPN. Segmen yang berisikan kode KPPN yang menjadi mitra satker sesuai dengan pembagian kewenangan wilayah bayar dan penerimaan negara.

Segmen Lokasi. Segmen yang berisikan kode lokasi (provinsi dan kabupaten/kota) yang mencerminkan tempat pelaksanaan kegiatan dengan mengabaikan kode satker.

Segmen Output. Segmen yang berisikan kode kegiatan dan output yang dicapai.

Segmen Program. Segmen yang berisikan kode BA-Eselon 1-Program sesuai klasifikasi program.

Segmen Satker. Segmen yang berisikan kode unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi.

Self reconciliation/ Rekonsiliasi sendiri. Proses membandingkan data yang diolah oleh satker sendiri dan data yang di-upload dan diproses melalui SPAN.

Sequestering/Pembatalan, pemblokiran, penarikan. Pemblokiran anggaran yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan terkait dengan penyeimbangan kembali anggaran tanpa penyesuaian rencana kas.

Security Awareness Sequestering

64

Serial Port (COM). Salah satu port dalam komputer untuk menghubungkan komputer dengan hardware lainnya .

Server. Sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.

Service Desk. Merupakan sebuah Single-Point-of-Contact untuk memenuhi keperluan komunikasi antara pengguna TI dengan penyedian jasa TI untuk memenuhi tujuan dari kedua belah pihak. Selain sebagai Single-Point-of-Contact, secara real service desk juga memaksimalkan tingkat ketersediaan layanan, merestorasi layanan yang terganggu dan menyediakan layanan dukungan bisnis. Dalam kerangka SPAN, Service Desk yang dimaksud adalah unit di bawah Ditjen Anggaran dan customer IT adalah pengguna SPAN.

Setting. Pengaturan pada aplikasi yang digunakan.

Setup. Suatu cara untuk mengatur, mengubah, menambah, atau mengurangi bentuk atau tatanan suatu program/aplikasi.

SiAP. Sistem Akuntansi Pusat. Subsistem dari SABUN yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara.

Single data submision. Penyampaian data secara tunggal atau dengan kata lain hanya dari satu sumber.

Single Database. Metode pengelolaan basis data dengan menggunakan satu tempat/server terpusat.

Single Payment System. Salah satu cara dalam aplikasi oracle yang digunakan untuk melakukan proses release payment yang hanya dilakukan untuk satu invoice.

Single Point of Contact. Metode komunikasi yang memusatkan informasi di satu orang/pihak. Point-of-Contact merupakan unit yang menerima informasi dari seluruh pengguna sebagai penghubung. Single-Point-of-Contact digunakan apabila informasi yang dikelola membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi.

Sistem Billing. Kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan data tagihan bagi wajib pajak/wajib setor/wajib bayar, serta menghasilkan laporan baik bagi manajemen (biller), maupun wajib pajak/wajib setor/wajib bayar.

Sistem GFS (Government Finance Statistics). Sistem untuk menyediakan informasi statistik yang memungkinkan pengambil kebijakan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan kondisi likuiditas

Serial Port Sistem GFS

65

suatu pemerintahan (sektor publik) secara sistematik dan konsisten. Yang dimaksud Sistem GFS dalam hal ini adalah The GFS2001 Manual yang diterbitkan oleh IMF (International Monetary Fund).

Sistem MPN (Sistem Modul Penerimaan Negara). Sistem yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan penerimaan negara khususnya yang diterima melalui collecting agent (bank/pos persepsi) yang juga akan terhubung dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Sistem Switching. Sistem yang mengatur lalu lintas (distribusi) data transaksi proses pembayaran (settlement) penerimaan negara melalui sistem MPN-G2. Selain itu, Sistem Switching juga bertugas melakukan rekonsiliasi antara sistem MPN-G2 dengan sistem di Collecting Agent.

SKM Reksus L/C (Surat Kuasa Membayar). Surat kuasa dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia/Bank untuk melakukan pembayaran realisasi L/C atas beban Reksus.

SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia). Sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

SKP (Surat Kuasa Pembebanan). Surat kuasa yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Bank Indonesia atau Bank untuk melaksanakan penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui L/C.

SKPA (Surat Kuasa Penggunaan Anggaran). Surat kuasa yang diterbitkan oleh KPA unit eselon yang lebih tinggi (KPA asal) kepada KPA unit eselon yang lebih rendah (KPA penerima) dalam unit eselon I yang sama pada suatu Departemen/Kementerian Negara/Lembaga untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.

SKPD (Surat Kuasa Penarikan Dana). Surat Kuasa yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Bank Indonesia/Bank untuk melaksanakan penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui L/C.

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Aplikasi Pendukungnya Dalam Rangka Mendukung SPAN rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis

Sistem MPN SKPD

66

daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

SKP-L/C (Surat Kuasa Pembebanan L/C). Surat kuasa yang diterbitkan oleh KPPN yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia atau Bank untuk melaksanakan penarikan PHLN melalui L/C.

SLA (Sub Ledger Accounting). Metode yang memungkinkan penyesuaian jurnal pencatatan transaksi di sub-ledger (modul SPAN) untuk diposting ke modul GL.

SLA (Service Level Agreement). Bagian dari kontrak layanan yang digunakan untuk menjamin pihak kontraktor atau supplier untuk memberikan layanan sesuai waktu maupun kinerja tertentu.

SMS Gateway. Sebuah perangkat lunak mengunakan bantuan komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-pesan yang dihasilkan lewat sistem informasi melalui media SMS yang ditangani oleh jaringan seluler.

SMS SPAN. Sarana yang disediakan untuk satker dalam memonitor status pengiriman ADK. Satker cukup mengirimkan SMS dengan format tertentu ke SPAN-SMS Service, untuk mengetahui status data keuangannya.

SNVT (Satuan kerja Non Vertikal Tertentu). Satuan kerja (satker) yang bukan merupakan instansi vertikal

Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan yang dibiayai dari alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, PT Perusahaan Listrik Negara yang melaksanakan kegiatan pembangunan listrik pedesaan.

Social Benefits/ manfaat sosial/bantuan sosial. Transfer tahun berjalan yang kepada rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan yang timbul dari kejadian seperti sakit, tak bekerja, pensiun, perumahan, atau permasalahan keluarga lainnya yang dibayar tunai atau dalam bentuk lainnya. Pos ini dapat disamakan dengan belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

Social contribution/ Kontribusi sosial (PNBP). Penerimaan skema perlindungan sosial dan skema asuransi sosial pemberi kerja yang menyediakan manfaat selain manfaat pensiun yang bisa merupakan keharusanataupun sukarela dari pekerja, pemberi kerja atas nama pekerja, orang-orang yang mempekerjakan sendiri, atau orang-orang yang tidak dipekerjakan.

SoE/Statement of Expenditures. Sebagaimana yang tercantum dalam Grant Agreement, untuk hibah tidak menggunakan FMR tetapi SOE. Form untuk SOE ini lebih sederhana daripada FMR karena hanya terdiri dari tiga bagian yaitu Designated Account Reconcilliation Statement, Summary Sheet - List of Payments made againts contracts subject

SKP-L/C SoE

67

to WB’s prior review, Summary Statement of Expenditure for those not to subject to Prior Review, dan Summary Sheet - List of payments made againts contracts not subject to WB’s Prior Review.

Software/Perangkat lunak. Istilah umum untuk data yang di-format dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud.

SOP (Standard Operational Prosedur)/Prosedur operasi standar. Suatu rangkaian instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh prosedur operasi standar.

Source and Uses of Funds by Category. Form ini menggambarkan nilai dana yang diterima dari masing-masing sumber dana dan penggunaan sumber dana tersebut per kategori secara global. Dalam laporan ini harus disajikan realisasi, rencana, dan selisihnya. Periode yang digunakan adalah untuk periode triwulan ini, periode sampai dengan triwulan ini untuk tahun yang bersangkutan, dan periode sampai dengan triwulan ini dari mulai proyek berdiri.

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

SP2D Cover Letter Withdrawal Application. SP2D pembayaran khusus terkait dengan pinjaman dan hibah luar negeri.

SP2D Reksus (SP2D Rekening Khusus). SP2D pembayaran atas beban APBN berdasarkan SPM reksus.

SP2D SPT (SP2D Surat Perintah Transfer). SP2D pembayaran lainnya yang tidak terkait dengan KPPN dan KPPN Khusus.

SP2LK (Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan). Surat yang diterbitkan apabila satker tidak menyampaikan laporan keuangan/melakukan rekonsiliasi dalam waktu 7 hari setelah akhir bulan.

SP2S (Surat Pemberitahuan Penyampaian Sanksi). Surat yang diterbitkan apabila satker tidak merespon setelah 5 hari diterbitkannya SP2LK.

SP3 (Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan). Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada Bank Indonesia dan Satker untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan

Software SP3

68

pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara PL dan/atau L/C.

SP3S (Surat Pemberitahuan Pencabutan Sanksi). Surat yang diterbitkan setelah satker melakukan rekonsiliasi dengan KPPN sebagai tindak lanjut dikeluarkannya SP2S.

SP4HLN (Surat perintah pembukuan penarikan PHLN). Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.

SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, dan pelaporan.

SPAN ADK Rekonsiliasi Data. Arsip Data Komputer yang dihasilkan oleh Satker yang berisi seluruh data transaksi yang akan direkonsiliasi dengan KPPN.

SPAN Internal reconciliation. Rekonsiliasi internal yang terjadi antara subledger dengan General Ledger (GL), hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kesesuaian data subledger dengan data yang ada di General Ledger.

SPAN Laporan Kinerja Satker. Salah satu kesatuan dari Laporan Keuangan yang dihasilkan SPAN dengan cara setiap pengeluaran dari satker akan diukur tingkat output yang dihasilkan. Interface antara Satker dan KPPN untuk proses pembuatan laporan kinerja akan difasilitasi melalui Web ADI.

SPAN Laporan Monitoring Penerimaan ADK. Laporan yang berisi monitoring penerimaan ADK Rekonsiliasi yang dikirim oleh Satuan Kerja.

SPAN Laporan Operasional. Laporan Keuangan yang berbasis akrual, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

SPAN Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL terdiri atas SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.

SPAN RFP (SPAN Request For Proposal). Dokumen yang berisi spesifikasi SPAN untuk keperluan pelelangan.

Special Account (Rekening khusus). Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank

SP3S Special Account

69

Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.

Special Account Activity Statement. Form ini menggambarkan bagaimana status Rekening Khusus untuk periode yang bersangkutan. Special Account Activity Statement hanya disusun oleh PSSU sebagai pengelola rekening.

Spending Authority/ Kewenangan penggunaan anggaran. Kewenangan untuk melaksanakan anggaran yang telah disahkan. Dalam hal ini adalah Kementrian/Lembaga.

Spending Limits. Batas maksimal penggunaan anggaran.

Spending Ministry/Pengguna anggaran. Pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Spesific Commitment/Komitmen spesifik. Komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa.

SPGL_Amortisasi. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom

yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi amortisasi diskon atau premium.

SPGL_Aset. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi aset tetap.

SPGL_BUNGA_SUN. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi bunga obligasi

SPGL_Conversion. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk konversi.

SPGL_Hibah_Aset. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi hibah langsung aset ke K/L.

SPGL_HIBAH_JASA. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi hibah langsung jasa ke K/L.

SPGL_HIBAH_KAS. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi hibah langsung kas ke K/L.

SPGL_HIBAH_SU. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi hibah dari satker ke Pemda.

SPGL_KINERJA. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang

Special Account Activity... SPGL_KINERJA

70

tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi Laporan Kinerja.

SPGL_PENYUSUTAN. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi penyusutan asset tetap.

SPGL_PERSEDIAAN. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi persediaan.

SPGL_PREPAID. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi biaya dibayar dimuka.

SPGL_RCL. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk reklasifikasi.

SPGL_RCL_INVES. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk transaksi reklasifikasi investasi.

SPGL_SALDO_AWAL. Kode kategori yang digunakan dalam mengisi kolom yang tersedia pada formulir jurnal untuk saldo awal.

SPK (Sistem Penunjang Keputusan). Sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik.

SPM (Surat Perintah Membayar). Dokumen yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

SPM reksus (SPM Rekening Khusus). SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Reksus.

SPM-BLU (Surat Perintah Membayar - Badan Layanan Umum). Surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) kepada Kuasa Bendaharan Umum Negara (Kuasa BUN) untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung.

SPM-GUP (Surat Perintah Membayar-Ganti Uang Persedian). SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membebani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

SPM-GUP Nihil (Surat Perintah Membayar-Ganti Uang Persediaan Nihil) Surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.

SPGL_PENYUSUTAN SPM-GUP Nihil

71

SPM-IB (Surat Perintah Membayar-Imbalan Bunga). Surat mengenai pembayaran imbalan bunga kepada Pihak yang berhak sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan atas nama Menteri Keuangan oleh kepala kantor atau pejabat terkait yang diberi wewenang.

SPM-KP (Surat Perintah Membayar-Kelebihan Pajak). Surat perintah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

SPM-LS (Surat Perintah Membayar-Langsung). SPM yang ditujukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak (pihak ketiga) yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar perjanjian kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya.

SPM-TUP (Surat Perintah Membayar - Tambahan Uang Persediaan). Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan dan membebani MAK Transito.

SPM-UP (Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan). Surat perintah yang membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK Transito.

SPM-UP (Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan). SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

SPN (Surat Perbendaharaan Negara). Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan dua belas bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.

SPP APD-PL/ Reksus/ PP (Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung/Rekening Khusus/Pembiayaan Pendahuluan). Dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN dalam mengajukan

SPM-IB SPP APD-PL

72

pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran). Dokumen yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang memuat nama kementerian negara/lembaga, provinsi, alokasi anggaran, sumber dana, kode dan nama Satker yang digunakan sebagai dasar penelitian/pencocokan alokasi anggaran dalam konsep DIPA.

SRS (Software Requirement Spesification)/Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan untuk pembangunan sebuah software.

SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak). Surat setoran atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak termasuk SSP, SSPBB, SSB, SSPCP, dan SSCP.

SSCP (Surat Setoran Cukai Atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau). Dokumen untuk pencataan penerimaan dari penerimaan cukai.

SSP (Surat Setoran Pajak). Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN.

SPP SKP-L/C (Surat Pemintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan L/C). Dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi KPPN yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan atas penarikan PHLN melalui mekanisme L/C.

SPP-SKM Reksus LC/Surat Permintaan Penerbitan SKM Reksus LC. Surat permintaan penerbitan surat kuasa dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia/Bank untuk melakukan pembayaran realisasi L/C atas beban Reksus.

SPT (Surat Perintah Transfer). 1)Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dalam rangka transfer memindahbukukan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat termasuk biaya pemungutan pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak dari rekening BO III PBB ke SUBRKUN KPPN KBI. 2) Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat PKN kepada Bank Indonesia berupa perintah transfer dana dari RKUN ke rekening pusat Bank Operasional.

SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja). Pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Surat

SPP SPK-L/C SSP

73

Standalone program/ Program yang berdiri sendiri. Program yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan program pendukung.

Statement of Responsibility/ Pernyataan tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab keyakinan atas laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan beserta Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Statement of Other Economic/Laporan arus ekonomi lainnya. Laporan perubahan kekayaan bersih pemerintah yang bukan merupakan akibat transaksi pemerintah.

Statement of Sources and Uses of Cash/Laporan sumber dan pengguanaan kas. Laporan yang memberikan informasi sumber dan penggunaan kas yang berguna dalam memperkirakan tingkat likuiditas dari seluruh sektor pemerintah.

Statement of Government Operations/Laporan operasional pemerintah. Ikhtisar transaksi pendapatan, beban, perolehan aset keuangan maupun non keuangan dan perubahan posisi kewajiban.

Status View. Status yang menyatakan bahwa suatu dokumen telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja). Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan dari pengembalian belanja.

SSPBB (Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan). Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, Surat Setoran Cukai atas Barang kena Cukai). Dokumen untuk pencatatan penerimaan dalam rangka impor berupa bea masuk, bea masuk dari SPM Hibah, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan PPh pasal 22 impor, PPN impor serta PPNBM Impor.

SSS (Single Source Selection)/Seleksi dengan penunjukan langsung. Seleksi terhadap satu calon perorangan atau perusahaan konsultan. Prosedur penunjukan langsung ini harus disertai justifikasi yang ditandatangani oleh PPK dan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat NOL (No Objection Letter) dari Bank Dunia.

Stakeholder/Pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang terkait.

SSPB Status View

74

Subsidiary Loan (Penerusan Pinjaman Luar Negeri). Bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri yang diterima oleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) yang diteruskan sebagai pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

SUN (Surat Utang Negara). Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Supervisor. Orang yang diberikan tugas dalam suatu unit instansi yang memiliki wewenang untuk memberikan arahan atau perintah kepada pegawai yang lain.

Suplementary Budget. Perubahan/penyesuaian APBN pada saat tahun anggaran berjalan. Penyesuaian ini dapat menambah, mengurangi atau tidak berubah. Namun, komposisi di dalam APBN tahun berjalan berubah.

Supplier. Pihak yang menjadi tujuan pembayaran dalam transaksi keuangan negara. Sering juga disebut beneficiaries (penerima pembayaran).

Supplier header. Bagian dari data supplier yang berisikan informasi terkait identitas utama dari supplier seperti nama dan NPWP.

Supplier Management. Menu yang digunakan untuk mengelola informasi dan data supplier.

Statutory Report. Laporan keuangan yang harus disajikan berdasarkan peraturan perundangan.

Stored Value Card. Sebuah kartu dengan chip yang berisi data peruntukan dan limit dari kartu dari kartu tersebut untuk pembayaran kegiatan pemerintah.

Strategic Triangle. Suatu alat manajemen (management tool) yang mengedepankan integrasi antara beberapa elemen dalam penentuan arahan strategis (visi & misi) bagi organisasi pemerintah, yang meliputi landasan hukum (legitimacy) yang membentuk authorizing environment bagi institusi pemerintah, operational capability dari praktek saat ini dan usulan penyempurnaan, dan nilai tambah bagi publik/masyarakat pada umumnya (public value) dari aktivitas penyempurnaan proses bisnis.

Sub RKUN (Sub Rekening Kas Umum Negara). Rekening milik BUN di Bank Indonesia yang merupakan bagian dari RKUN guna memperlancar penerimaan dan pengeluaran negara.

Subcontract. Mendelegasikan pekerjaan proyek atau sub-proyek pada kontraktor yang lebih kecil atau kepada organisasi/perusahaan lain.

Subcontractor. Setiap pemasok, distributor, penjual, atau perusahaan yang melengkapi persediaan atau pelayanan atau untuk kontraktor utama atau subkontraktor lain.

Statutory Report Supplier Management

75

Supplier site address. Supplier site address merupakan bagian dari data supplier yang berisikan informasi terkait lokasi/cabang/alamat dari suatu supplier header.

Supplier site bank. Supplier site bank merupakan bagian dari data supplier yang berisikan informasi mengenai data rekening bank dari penerima pembayaran.

Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT). Dokumen yang menyatakan bahwa suatu tagihan sudah diberikan persetujuan akhir setelah dilakukan reviu oleh Kepala Seksi Pencairan Dana.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications). Jaringan dari bank-bank internasional dan digunakan untuk komunikasi antar bank. masing-masing bank memiliki kode Swift yang unik yang digunakan pada saat kita hendak melakukan transfer ke bank lain di luar negeri

5Switch. Penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN).

Switcher. Pihak ketiga (swasta) yang independen sebagai penengah antara pihak pengelola MPN-G2 (DJPBN) dengan collecting agent. Tugas utamanya antara lain adalah melakukan switching, settlement dana dan proses rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara.

Supplier site address

76

TMO (Training Management Office). Satuan tugas dalam SPAN yang menangani training secara keseluruhan mulai dari training EBS Oracle, hyperion, SAKTI dan service desk.

TNP (Treasury Notional Pooling). Sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening

TOR (Term of Reference)/Kerangka acuan kerja. Dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

ToT (Training of Trainer). Proses pelatihan yang dilakukan untuk melatih dan memberikan kecakapan kepada calon trainer tentang cara pengajaran agar proses pengajaran dapat dilakukan dengan optimal.

TP (Tugas Pembantuan). Penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tab Beranda. Salah satu tab pada aplikasi oracle untuk permintaan proses pembayaran pada Seksi Bank.

Tanggal Billing. Tanggal dilakukannya proses billing oleh wajib pajak/wajib setor/wajib bayar.

Template. Tab data yang digunakan dalam proses pembayaran pada seksi bank yang berisi rincian data-data yang diperlukan untuk permintaan proses pembayaran tersebut.

Third Party Draft. Salah satu mekanisme pembayaran di AS berupa check yang dikeluarkan oleh institusi selain dari pemerintah, umumnya oleh institusi keuangan dan digunakan untuk mengurangi imprest fund.

Third Tier Treasury Offices/Kantor perbendaharaan lapis ketiga. Lembaga yang dibentuk dalan rangka sentralisasi pembayaran di tingkat kabupaten/kota, dalam hal ini KPPN

Tipe suplier. Kategori Suplier. Terdiri dari 7 Kategori umum yaitu: Satker, Penyedia Barang Jasa, Pegawai, BA 999 selain Transfer Daerah, Penerusan Pinjaman, lain lain.

Tivoli TCO Stream. Aplikasi untuk mengendalikan dan memantau aktivitas dari perangkat SPAN.

Tab Beranda TP

77

pemahaman dan keterampilan tentang infrastruktur IT kepada KPPN, Kanwil dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang akan menjadi teknisi pada saat Piloting dan Rollout SPAN.

Training Penyusunan Arsip Data Komputer (ADK) Aplikasi SPAN EBS Oracle. Training untuk mempersiapkan sejumlah orang yang terlatih untuk membuat ADK yang siap dan benar sehingga dapat dimasukkan dalam aplikasi SPAN untuk mendukung pelaksanaan ToT, Training End User dan program familiarisasi.

Training Penyusunan RBT. Training yang bertujuan untuk mengkonversi MBT menjadi RBT.

Transaction Fee. Biaya yang dibebankan kepada pemerintah sebagai imbal balik atas pelayanan yang disediakan oleh Switcher dan Collecting Agent yang dibayarkan kepada Switcher. Sedangkan transaction fee untuk Collecting Agent ditanggung oleh Switcher.

Transactions In Non Financial Assets/Transaksi pada aset non keuangan. Transaksi yang mengubah kepemilikan pemerintah atas aset keuangan, aset tetap, persediaan, valuables dan aset yang tidak digunakan dalam proses produksi.

Transfer to Local Government/Transfer ke daerah. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada

TPLN (Tunjangan Penghasilan Luar Negeri). Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) atas beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Tracing jurnal. Mencari data transaksi menggunakan nomor referensi.

Tracking ADK. Melihat status ADK yang telah dikirimkan ke span melalui upload adk di portal.

Trainee. Orang yang dilatih untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pribadi dalam melakukan pekerjaan tertentu.

Trainer. Orang yang berperan dalam meningkatkan kualitas pribadi dan kinerja trainee secara langsung.

Training. Pengalaman belajar terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan tertentu.

Training GL Open. Training untuk mempersiapkan salah satu tahapan awal proses SPAN yang ditandai dengan dimulainya proses aktivasi modul GL (General Ledger) berupa konversi data GL legacy ke GL SPAN.

Training Infrastruktur Teknologi Informasi SPAN. Training bagi supervisor untuk memberikan

TPLN Transfer to Local ...

78

Troubleshooting/Pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang terjadi pada hardware maupun software.

TRPNBP/Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditentukan untuk setiap kementerian/lembaga.

TSA (Treasury Single Account)/Rekening tunggal pemerintah. Sistem dimana semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra KPPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.06/2006.

TUP (Tambahan Uang Persediaan). Uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Transition Strategy/Strategi transisi. Proses dan intervensi yang digunakan terhadap orang-orang yang melakukan transisi dari program jangka pendek ke program yang berkelanjutan.

Transparan. Memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. [PMK 184/PMK.01/2010]

Treasury/Bendahara. Fungsi bendahara umum negera yang dijalankan oleh Menteri Keuangan.

Treasury Checks. Salah satu mekanisme pembayaran di AS berupa cek yang diterbitkan oleh treasury dan dikirimkan kepada penerima cek untuk diuangkan di institusi keuangan sesuai dengan yang tertera di dalam cek.

Treatment. Perlakuan atas suatu akun.

Trigger. Metode dalam suatu aplikasi untuk memicu suatu proses tertentu.

transition Strategy TUP

79

UAPKPB (Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang). Unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat pembantu satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang.

UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1). Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.

UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah). Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.

UAPPB-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1). Unit akuntansi BMN pada tingkat eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat eselon I.

UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari

UABUN (Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara). Unit akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan BUN yang merupakan penggabungan laporan keuangan seluruh KPPN yang berasal dari UAKBUN-Kanwil serta laporan keuangan dari UAKBUN-Pusat.

UAI (Unit Akuntansi Instansi). Unit organisasi kementerian negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri atas Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.

UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiataan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang). Unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang.

UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran). Unit Akuntansi Instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga(Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

UABUN UAPPB-W

80

Unique code/Kode unik. Field atau kumpulan field yang digunakan sebagai validasi data supplier yang akan diregistrasi maupun sebagai bagian dari validasi pada manajemen komitmen dan manajemen pembayaran terkait data penerima pembayaran.

Unit Test. Pengujian fungsi dan kinerja sistem aplikasi yang dilakukan oleh PIC pengembang aplikasi SPAN.

UP (Uang Persediaan). Sejumlah uang yang disediakan untuk satker dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. UP merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran satker hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Updating Manual. Updating RPD yang dilakukan oleh satker jika hasil updating otomatis data RPD yang diterima dari KPPN tidak sesuai dengan RPD satker yang direncanakan pada bulan berkenaan.

Updating Otomatis. Updating data RPD yang dilakukan secara otomatis oleh sistem dalam modul manajemen kas. Data tersebut akan di update berdasarkan data payment term dalam resume tagihan dan data realisasi pengeluaran (SP2D).

UAKPB, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

UAT (User Acceptance Test). Proses pengujian atas sistem yang telah dikembangkan oleh penyedia sistem kepada pengguna sebagai verifikasi akhir untuk mendapatkan konfirmasi bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi persyaratan yang disepakati.

UMS (Unit Manajemen Supplier). Unit khusus yang diberi kewenangan untuk mengelola data header.

Uncommitted budget balance/Saldo anggaran yang tidak terikat. Dana yang masih tersedia pada anggaran atau sisa kredit anggaran yang belum dilakukan pengajuan komitmen atas dana tersebut.

Underlifting KKKS. Kewajiban pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama atas kelebihan pengambilan minyak oleh Pemerintah.

Underspending/Kekurangan penggunaan. Terjadi karena tidak tercukupinya alokasi dana dalam perencanaan anggaran dan program.

Unified Budget/Anggaran terpadu. Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam satu dokumen yaitu DIPA.

Uninstall. Menghapus aplikasi (software) yang terpasang.

UAT Updating Otomatis

81

komputer namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel dan PDA.

Use of Goods and Services/Penggunaan barang dan jasa/belanja modal/belanja barang. Total nilai barang dan jasa yang dibeli untuk penggunaan dalam proses produksi atau yang diperoleh dari penjualan kembali dikurangi perubahan bersih persediaan dari barang dan jasa tersebut. Pos ini bisa disamakan dengan belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban belanja barang pada Laporan Operasional (LO).

User/Pengguna. Konsumen akhir yang akan menggunakan suatu produk, dalam hal pengembangan software yaitu operator.

User Manual/Panduan Pengguna. Panduan tertulis untuk menjalankan fungsi-fungsi terkait proses bisnis aplikasi SPAN.

User-Defined Report. Laporan yang didefinisikan sendiri oleh user (pengguna) sesuai dengan kebutuhannya, artinya baik format, layout, maupun variabel-variabel dalam laporan tersebut ditentukan dan didesain sendiri oleh user.

UT (Unit Test)/ Pengujian unit. Pengujian per unit untuk mengetahui suatu modul sudah sesuai kebutuhan dan layak guna sesuai dengan proses bisnis yang dibutuhkan.

UPKPB/Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang. Unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang. [Modul Manajemen Kas]

Upload/Unggah. Suatu cara untuk mengirimkan data anda (contoh: data gambar, data program, data word, data excel, data pdf) dari PC milik pribadi ke sebuah sistem server atau sistem yang mirip lainya dan data kita akan di publikasikan di internet sehingga data milik kita bisa dilihat dan diambil oleh orang lain.

Upload ADK. Menaikan data ke dalam portal yang nantinya data tersebut akan di kirim ke SPAN untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada.

UPPB (Unit Penatausahaan Pengguna Barang). Unit yang melakukan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang.

UPPB-E1 (Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I). Unit organisasi yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Eselon I Pengguna Barang.

UPPB-W (Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah). Unit yang membantu melakukan penatausahakan BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UPPB-W oleh Pengguna Barang.

USB (Universal Serial Bus). Standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada

UPKB UT

82

Vendor/Penyedia barang dan jasa. Pihak ketiga yang menyediakan barang dan jasa pada pemerintah dalam hal ini satuan kerja.

VEP (Vendor Express Program). Salah satu jenis EFT berupa transfer uang dan informasi secara elektronik melalui jaringan automatic clearing house untuk pembayaran dari pemerintah kepada pihak ketiga.

Verification of Commitment/Verifikasi komitmen. Proses validasi atas data komitmen yang disampaikan satker kepada KPPN.

Verifikasi. Pengujian atas suatu data dengan menggunakan standar tertentu.

VGA (Video Graphics Adapter)/Adaptor grafis. Perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan output gambar yang di layar.

VoA (Vote on Account). Suatu mekanisme penerbitan DIPA tanpa didahului persetujuan APBN oleh DPR. Vote on Account dilakukan apabila sampai pada saat yang ditentukan DPR belum menyetujui APBN, maka berdasarkan Undang-Undang pemerintah dapat menggunakan anggaran tahun lalu atau menggunakan pagu belanja maksimum tahun lalu.

Volume based/Basis volume. Sebutan bagi suatu kontrak dimana kemajuan pekerjaan dalam kontrak tersebut diukur dalam persentase kemajuan pekerjaan atau jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan

Valas (Valuta Asing). Mata uang selain mata uang yang digunakan dalam pelaporan.

Validasi. 1) Proses pengujian yang dilakukan oleh sistem berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. 2) Tindakan untuk membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.

Validator/Petugas pengesah. Pengguna yang diberi kewenangan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kewenangan Operator ditambah dengan kewenangan untuk melakukan validasi (persetujuan tingkat pertama) atas data-data yang direkam, diubah atau dihapus oleh Operator.

Valuables/Barang berharga. Aset yang diproduksi yang utamanya tidak digunakan untuk kepentingan produksi atau konsumsi tetapi sebagai simpanan yang bernilai karena berjalannya waktu. Namun belum ditemukan kesesuaiannya posisinya dalam komponen Laporan Keuangan Draft Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

Value BAS. Informasi/kode yang dimuat dalam suatu segmen BAS.

Valas Volume based

83

dan tidak diukur dalam rentang waktu tertentu sepanjang tidak melebihi jangka waktu pekerjaan apabila ditetapkan dalam kontrak.

84

Winzip 11. Sebuah program shareware pengarsipan dan kompresi berkas.

Withdrawal ceiling/plafon penarikan. Pagu.

Withdrawal Limit. Kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan pada saat Ditjen Perbendaharaan memperkirakan akan terjadi kekurangan kas karena adanya gap antara kondisi realisasi penerimaan dengan rencana penarikan dana.

Workstream/Kelompok kerja. Pembagian tim berdasarkan jenis pekerjaan. Ada 4 workstream di Tim CMC, yaitu Change Management, Communication, Training dan Organization Structure (Manajemen Perubahan, Komunikasi, Pelatihan dan Struktur Organisasi).

Write-Down. Penghapusbukuan nilai piutang dari catatan akuntansi.

Write-Off. Proses penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.

W/A (Withdrawal Application)/Aplikasi Penarikan Dana/APD. Dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjaman/hibah luar negeri, pengisian kembali Reksus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Wall Mounted Rack. Rak yang digunakan meletakkan Modem, Router, Switch, Patch Panel UTP Cable, dan Power Strip.

WAN (Wide Area Network). Jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.

Warrant. Surat keputusan otorisasi untuk jangka waktu tertentu. Warrant membawa otoritas resmi kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan otorisasi pengeluaran.

Wi-Fi. Sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi Internet berkecepatan tinggi.

W/A Write-Off

85

XML (Extensible Markup Language). Bahasa markup untuk keperluan umum yang disarankan oleh W3C (World Wide Web Consortium) untuk membuat dokumen markup keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam. XML merupakan kelanjutan dari HTML (Hyper Text Markup Language) yang merupakan bahasa standar untuk melacak Internet.

XML