Top Banner
FARDIANSAH NOOR S EJUMLAH kalangan mengkritisi hasil jajak pendapat dari sejumlah lembaga survei mau- pun pengkajian terkait dengan calon presiden tahun 2014. Cara mereka mengolah data dinilai melabrak metodologi ilmiah dan diduga dibiayai oleh pendukung calon presiden tertentu. Beberapa politikus angkat suara menyikapi fenomena hasil survei soal capres dan elektabilitas parpol menjelang Pemilu 2014 dari sejumlah lem- baga seperti Jaringan Suara In- donesia (JSI), Reform Institute, dan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS). Survei tersebut diluncur- kan secara beruntun dalam dua minggu ini. Saat dimintai tanggapan soal itu, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy meng- aku pihaknya tidak mau ambil pusing dengan hasil survei dari tiga lembaga survei tersebut. Ia menambahkan, metode sampling (pemilihan respon- den) harus disamakan agar perbedaan dan kejanggalan an- tara hasil survei satu lembaga dan lainnya bisa dijelaskan. “Ketika kita membaca survei itu harus hati-hati. Termasuk untuk mengetahui siapa yang membiayai survei,” ujarnya. Ia juga berpendapat inde- pendensi lembaga survei sulit terjaga karena berbentuk badan hukum. “Lembaga survei itu kan berbentuk perseroan, jadi sah-sah saja untuk mencari keuntungan,” papar Ketua Komisi IV DPR itu. Romi mengingatkan agar lembaga survei tidak mela- kukan penyesatan opini atas nama penelitian ilmiah yang independen. Pada kesempatan terpi- sah, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan siapa pun bisa menjadi calon presiden nomor satu dari hasil survei-survei yang dilakukan akhir-akhir ini. “Belum ada yang signifikan, semuanya bisa menjadi nomor satu asal dipromosikan terus,” kata Marzuki, kemarin. Hasil survei SSS dirilis ke publik, kemarin. Sebanyak 28% masyarakat memilih Ketua De- wan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden mendatang. Ke tua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendapatkan angka 10,6%. Survei sendiri dilakukan pada periode 3-8 Oktober 2011 de- ngan menggunakan metode stratified random sampling ter- hadap 1.318 responden di 33 provinsi di Indonesia. Anehnya, justru beberapa nama tokoh senior seperti Megawati, Jusuf Kalla, Wiranto, Sultan Hamengku Buwono X, dan Amien Rais tidak dimasuk- kan dalam jajak pendapat. Pihak SSS justru memasukkan mereka dalam kategori tokoh yang tidak akan mengikuti kontestasi politik praktis dan siap menjadi guru bangsa. “Survei itu yang paling pen- ting adalah metodologi. Kalau metodologinya ngawur, hasil enggak usah dilihat lagi,” kata Ketua DPP Partai Amanat Na- sional, Bima Arya Soegiarto, kemarin. Bima menduga ada usaha pembentukan opini lawat sur- vei kali ini. Senada dengan Bima, Ketua Umum Partai Bintang Refor- masi Bursah Zarnubi memper- tanyakan popularitas Mega- wati yang justru masuk ka- tegori tokoh yang diduga tidak akan maju sebagai capres 2014 mendatang. “Bagaimanapun Megawati itu tetap tokoh. Popularitas Megawati itu tetap populer loh. Namanya sampai ke pelosok-pelosok Papua di- kenal,” ungkapnya. Sebelumnya, berdasarkan survei Reform Institute, Abu- rizal Bakrie berada di urutan pertama capres terpopuler de- ngan raihan 13,58%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto 8,46%, Jusuf Kalla 7,06%, Hi- dayat Nur Wahid 5,17%, dan Ani Yudhoyono 4,13%. Hasil survei JSI terhadap sejumlah calon presiden, Mega- wati Soekarnoputri mendapat suara sebanyak 19,6%, Prabo- wo Subianto mendapat 10,8%, Aburizal Bakrie 8,9%, Wiranto 7,3%, Sri Sultan Hamengku Buwono X 6,5%, dan Hidayat Nur Wahid 3,8%. (*/P-2) fardiansah @mediaindonesia.com Survei Capres Menyesatkan Opini publik bisa terbentuk asal ada fulus dan kekuatan kekuasaan. PASUKAN angkatan darat dini- lai memiliki aset dan peralatan memadai untuk mendukung penanggulangan bencana di kawasan Asia Tenggara. Res- pons cepat dari militer dibu- tuhkan kawasan yang rawan bencana itu. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pra- mono Edhie Wibowo dalam konferensi pers seusai per- temuan multilateral para KSAD se-ASEAN di Jakarta, kemarin. “Jadi, kita bekerja sama mem- bentuk standard operating pro- cedure (SOP/prosedur operasi standar) tentang penanggu- langan bencana,” ujarnya. Pertemuan multilateral para KSAD ASEAN tersebut meru- pakan pertemuan yang ke-12. Pertemuan kali ini mengambil tema Membangun kerja sama angkatan darat ASEAN dalam penanggulangan bencana di Asia Tenggara dengan difokuskan pada pelaksanaan respons cepat ketika terjadi bencana di wilayah Asia Tenggara. Sejumlah kesepakatan telah dibuat para pemimpin staf angkatan darat ASEAN, antara lain, konsep tentang penggu- naan aset dan kapasitas militer ASEAN dalam rangka bantuan kemanusiaan dan penanggu- langan bencana serta pem- bentukan komite koordinasi bersama (joint coordination com- mittee) yang berada di bawah mekanisme forum Pertemuan Informal para Panglima Angka- tan Bersenjata ASEAN (ASEAN Chief of Defence Forces Infor- mal Meeting). Pada kesempatan itu, Pra- mono Edhie mengatakan pihaknya siap membantu penanganan bencana banjir di Thailand jika diperlukan. “Kami pada intinya siap jika memang diperlukan karena kami hanya akan membantu jika ada permintaan dari negara bersangkutan,” katanya. Ia mengatakan negara ASE- AN, termasuk militer mereka, telah berkomitmen saling mem- beri bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana. “Namun, kami sepakat dan komit jika bantuan hanya diberikan jika diperlukan atau ada permin- taan dari negara yang terkena bencana.” (*/Ant/P-2) KOMISI Pemberantasan Ko- rupsi (KPK) mengaku kesulitan untuk menghadirkan tersangka kasus cek pelawat Nunun Nur- baeti ke Tanah Air. Istri mantan Wakil Kapolri Irjen (Purn) Adang Daradjatun itu diduga mendapat perlindungan kekua- tan keamanan tertentu. “Nunun karena ada kekuatan besar. Kami belum bisa untuk menghadirkan Nunun yang se- dang di luar negeri. Jadi, ketika kekuatan itu sulit dijangkau, kami jadi enggak bisa,” terang Ketua KPK Busyro Muqoddas seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Ge- dung DPR, Jakarta, kemarin. Ketika ditanya soal kekuatan mana yang melindungi Nunun, Busyro mengaku belum tahu. “Saya enggak tahu. Tapi, informasi kepada saya, ada kekuatan keamanan tertentu. Dari mananya, belum jelas.” Dia membandingkan dengan penangkapan mantan Benda- hara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang menjadi ter- sangka proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Pa- lembang, Sumatra Selatan. Nazaruddin sempat pergi ke luar negeri sejak 23 Mei. Man- tan anggota Komisi VII DPR itu ditangkap di Cartagena, Kolombia, pada Minggu (7/8) dan dipulangkan ke Tanah Air pada 13 Agustus. Adapun Nunun Nurbaeti telah ditetapkan sebagai ter- sangka oleh KPK sejak Februari 2011 dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004. Kementerian Hukum dan HAM menetapkan status cekal pada 24 Maret 2010. Padahal, Nunun telah meninggalkan In- donesia sejak 23 Februari 2010. Surat permohonan diajukan ke Interpol untuk dimasukkan dalam daftar red notice sejak 9 Juni 2011. Selain Nunun, KPK juga belum berhasil menghadirkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Padahal, Neneng telah menjadi buron Interpol sejak Sabtu (20/8) dini hari. Neneng menjadi tersangka KPK dalam kasus proyek peng- adaan pembangkit listrik tena- ga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2008. Kuasa hukum terdakwa dalam dugaan kasus korupsi pengadaan PLTS di Keme- nakertrans Timas Ginting me- minta majelis hakim Pengadilan Tipikor menghadirkan Neneng Sri Wahyuni sebagai saksi di persidangan. Timas adalah pejabat pembuat komitmen di Ditjen P2MKT Ke- menakertrans. “Ya perlu untuk dihadirkan. Kan katanya dia yang memberi (sejumlah uang) kepada Pak Ti- mas,” kata kuasa hukum Timas, Heber Sihombing. (*/P-1) SURVEI CALON PRESIDEN: Pengamat politik CSIS J Kristiadi (kiri) didampingi budayawan Radhar Panca Dahana (tengah) dan pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit menanggapi survei terkait dengan calon presiden terpopuler, di Jakarta, kemarin. MI/SUSANTO 6 KAMIS, 27 OKTOBER 2011 P OLKAM Nunun Dilindungi Kekuatan Keamanan TNI Dukung Siaga Bencana ASEAN MI/M IRFAN Nunun Nurbaeti Tersangka
1

KAMIS, 27 OKTOBER 2011 Survei Capres - ftp.unpad.ac.id · beri bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana. ... Surat permohonan diajukan ke Interpol untuk dimasukkan dalam daftar

Jun 25, 2019

Download

Documents

hoangkiet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KAMIS, 27 OKTOBER 2011 Survei Capres - ftp.unpad.ac.id · beri bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana. ... Surat permohonan diajukan ke Interpol untuk dimasukkan dalam daftar

FARDIANSAH NOOR

SEJUMLAH kalangan mengkritisi hasil jajak pendapat dari sejumlah lembaga survei mau-

pun pengkajian terkait dengan calon presiden tahun 2014.

Cara mereka mengolah data dinilai melabrak metodologi ilmiah dan diduga dibiayai oleh pendukung calon presiden tertentu.

Beberapa politikus angkat suara menyikapi fenomena hasil survei soal capres dan elektabilitas parpol menjelang Pemilu 2014 dari sejumlah lem-baga seperti Jaringan Suara In-donesia (JSI), Reform Institute, dan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS). Survei tersebut diluncur-kan secara beruntun dalam dua minggu ini.

Saat dimintai tanggapan soal itu, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy meng-aku pihaknya tidak mau ambil pusing dengan hasil survei dari tiga lembaga survei tersebut.

Ia menambahkan, metode sampling (pemilihan respon-den) harus disamakan agar perbedaan dan kejanggalan an-tara hasil survei satu lembaga dan lainnya bisa dijelaskan. “Ketika kita membaca survei itu harus hati-hati. Termasuk untuk mengetahui siapa yang membiayai survei,” ujarnya.

Ia juga berpendapat inde-pendensi lembaga survei sulit terjaga karena berbentuk badan hukum. “Lembaga survei itu

kan berbentuk perseroan, jadi sah-sah saja untuk mencari keuntungan,” papar Ketua Komisi IV DPR itu.

Romi mengingatkan agar lembaga survei tidak mela-kukan penyesatan opini atas nama penelitian ilmiah yang independen.

Pada kesempatan terpi-sah, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan siapa pun bisa menjadi calon presiden nomor satu dari hasil survei-survei yang dilakukan akhir-akhir ini. “Belum ada yang signifikan, semuanya bisa menjadi nomor satu asal dipromosikan terus,” kata Marzuki, kemarin.

Hasil survei SSS dirilis ke publik, kemarin. Sebanyak 28% masyarakat memilih Ketua De-wan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden mendatang. Ke tua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendapatkan angka 10,6%. Survei sendiri dilakukan pada periode 3-8 Oktober 2011 de-ngan menggunakan metode stratified random sampling ter-hadap 1.318 responden di 33 provinsi di Indonesia.

Anehnya, justru beberapa nama tokoh senior seperti Megawati, Jusuf Kalla, Wiranto, Sultan Hamengku Buwono X, dan Amien Rais tidak dimasuk-kan dalam jajak pendapat. Pihak SSS justru memasukkan mereka dalam kategori tokoh yang tidak akan mengikuti kontestasi politik praktis dan siap menjadi guru bangsa.

“Survei itu yang paling pen-ting adalah metodologi. Kalau metodologinya ngawur, hasil enggak usah dilihat lagi,” kata Ketua DPP Partai Amanat Na-sional, Bima Arya Soegiarto, kemarin.

Bima menduga ada usaha pembentukan opini lawat sur-vei kali ini.

Senada dengan Bima, Ketua Umum Partai Bintang Refor-masi Bursah Zarnubi memper-tanyakan popularitas Mega-wati yang justru masuk ka-tegori tokoh yang diduga tidak akan maju sebagai capres 2014 mendatang. “Bagaimanapun Megawati itu tetap tokoh. Popularitas Megawati itu tetap populer loh. Namanya sampai ke pelosok-pelosok Papua di-kenal,” ungkapnya.

Sebelumnya, berdasarkan survei Reform Institute, Abu-rizal Bakrie berada di urutan pertama capres terpopuler de-ngan raihan 13,58%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto 8,46%, Jusuf Kalla 7,06%, Hi-dayat Nur Wahid 5,17%, dan Ani Yudhoyono 4,13%.

Hasil survei JSI terhadap sejumlah calon presiden, Mega-wati Soekarnoputri mendapat suara sebanyak 19,6%, Prabo-wo Subianto mendapat 10,8%, Aburizal Bakrie 8,9%, Wiranto 7,3%, Sri Sultan Hamengku Buwono X 6,5%, dan Hidayat Nur Wahid 3,8%. (*/P-2)

[email protected]

Survei Capres Menyesatkan

Opini publik bisa terbentuk asal ada fulus dan kekuatan kekuasaan.

PASUKAN angkatan darat dini-lai memiliki aset dan peralatan memadai untuk mendukung penanggulangan bencana di kawasan Asia Tenggara. Res-pons cepat dari militer dibu-tuhkan kawasan yang rawan bencana itu.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pra-mono Edhie Wibowo dalam konferensi pers seusai per-temuan multilateral para KSAD se-ASEAN di Jakarta, kemarin. “Jadi, kita bekerja sama mem-bentuk standard operating pro-cedure (SOP/prosedur operasi standar) tentang penanggu-langan bencana,” ujarnya.

Pertemuan multilateral para KSAD ASEAN tersebut meru-pakan pertemuan yang ke-12. Pertemuan kali ini mengambil tema Membangun kerja sama angkatan darat ASEAN dalam penanggulangan bencana di Asia Tenggara dengan difokuskan pada pelaksanaan respons cepat ketika terjadi bencana di wilayah Asia Tenggara.

Sejumlah kesepakatan telah dibuat para pemimpin staf angkatan darat ASEAN, antara lain, konsep tentang penggu-naan aset dan kapasitas militer ASEAN dalam rangka bantuan kemanusiaan dan penanggu-langan bencana serta pem-bentukan komite koordinasi bersama (joint coordination com-mittee) yang berada di bawah mekanisme forum Pertemuan Informal para Panglima Angka-tan Bersenjata ASEAN (ASEAN Chief of Defence Forces Infor-mal Meeting).

Pada kesempatan itu, Pra-mono Edhie mengatakan pihaknya siap membantu penanganan bencana banjir di Thailand jika diperlukan. “Kami pada intinya siap jika memang diperlukan karena kami hanya akan membantu jika ada permintaan dari negara bersangkutan,” katanya.

Ia mengatakan negara ASE-AN, termasuk militer mereka, telah berkomitmen saling mem-beri bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana. “Namun, kami sepakat dan komit jika bantuan hanya diberikan jika diperlukan atau ada permin-taan dari negara yang terkena bencana.” (*/Ant/P-2)

KOMISI Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) mengaku kesulitan untuk menghadirkan tersangka kasus cek pelawat Nunun Nur-baeti ke Tanah Air. Istri mantan Wakil Kapolri Irjen (Purn) Adang Daradjatun itu diduga mendapat perlindungan kekua-tan keamanan tertentu.

“Nunun karena ada kekuatan besar. Kami belum bisa untuk menghadirkan Nunun yang se-dang di luar negeri. Jadi, ketika kekuatan itu sulit dijangkau, kami jadi enggak bisa,” terang Ketua KPK Busyro Muqoddas

seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Ge-dung DPR, Jakarta, kemarin.

Ketika ditanya soal kekuatan mana yang melindungi Nunun, Busyro mengaku belum tahu.

“Saya enggak tahu. Tapi, informasi kepada saya, ada kekuatan keamanan tertentu. Dari mananya, belum jelas.”

Dia membandingkan dengan penangkapan mantan Benda-hara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang menjadi ter-sangka proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Pa-

lembang, Sumatra Selatan. Nazaruddin sempat pergi ke

luar negeri sejak 23 Mei. Man-

tan anggota Komisi VII DPR itu ditangkap di Cartagena, Kolombia, pada Minggu (7/8) dan dipulangkan ke Tanah Air pada 13 Agustus.

Adapun Nunun Nurbaeti telah ditetapkan sebagai ter-sangka oleh KPK sejak Februari 2011 dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004.

Kementerian Hukum dan HAM menetapkan status cekal pada 24 Maret 2010. Padahal, Nunun telah meninggalkan In-donesia sejak 23 Februari 2010.

Surat permohonan diajukan ke Interpol untuk dimasukkan dalam daftar red notice sejak 9 Juni 2011.

Selain Nunun, KPK juga belum berhasil menghadirkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Padahal, Neneng telah menjadi buron Interpol sejak Sabtu (20/8) dini hari.

Neneng menjadi tersangka KPK dalam kasus proyek peng-adaan pembangkit listrik tena-ga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2008.

Kuasa hukum terdakwa dalam dugaan kasus korupsi pengadaan PLTS di Keme-nakertrans Timas Ginting me-minta majelis hakim Pengadilan Tipikor menghadirkan Neneng Sri Wahyuni sebagai saksi di persidangan.

Timas adalah pejabat pembuat komitmen di Ditjen P2MKT Ke-menakertrans.

“Ya perlu untuk dihadirkan. Kan katanya dia yang memberi (sejumlah uang) kepada Pak Ti-mas,” kata kuasa hukum Timas, Heber Sihombing. (*/P-1)

SURVEI CALON PRESIDEN: Pengamat politik CSIS J Kristiadi (kiri) didampingi budayawan Radhar Panca Dahana (tengah) dan pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit menanggapi survei terkait dengan calon presiden terpopuler, di Jakarta, kemarin.

MI/SUSANTO

6 KAMIS, 27 OKTOBER 2011POLKAM

Nunun Dilindungi Kekuatan Keamanan

TNI DukungSiaga BencanaASEAN

MI/M IRFAN

Nunun NurbaetiTersangka