KERANGKA ACUAN KERJA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) RDTRK PERDESAAN KECAMATAN JANGKAR
KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK)PERDESAAN KECAMATAN
JANGKAR KABUPATEN SITUBONDOTAHUN 2011
Uraian Pendahuluan
1.Latar Belakang
Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri
atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan
perdesaan. Untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang
berkelanjutan perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan
pembangunan perkotaan dan perdesaan. Pengembangan perkotaan dan
perdesaan yang seimbang membutuhkan penguatan perencanaan mulai
tingkat nasional, regional sampai lokal. Upaya untuk mengkoordinasi
pembangunan sektoral di daerah yang selama ini telah dilakukan
dalam bentuk program pemanfaatan ruang, dapat diamati masih belum
mantap. Hal ini terutama dikaitkan dengan keberadaan rencana tata
ruang belum merupakan suatu kesatuan dengan rencana pembangunan
jangka panjang maupun jangka menengah daerah, baik dari segi
substansinya maupun landasan perundangannya.Penataan ruang kawasan
perdesaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan,
pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang
didukungnya, konservasi sumberdaya alam, pelestarian warisan budaya
lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk
ketahanan pangan, dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan
dan perkotaan. Penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang
sesuai dengan karakter fisik perdesaan yang menyebar perlu juga
dipertimbangkan, mengingat hubungan antara perkotaan dan perdesaan
di sekitarnya tergantung dari infrastruktur yang menghubungkannya.
Penataan ruang perdesaan harus disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan
perekonomian dan sosial yang ada di kawasan yang bersangkutan.
Kawasan perdesaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama
disektor pertanian dalam arti luas baik tanaman pangan, perikanan,
perkebunan, kehutanan maupun peternakan, termasuk didalamnya
kegiatan pengelolaan tumbuhan alami dan kegiatan pengelolaan
sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
membangun pertanian dalam arti luas pada hakekatnya membangun
perekonomian desa itu sendiri. Penataan ruang kawasan perdesaan
diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional
atau wilayah propinsi dan kabupaten atau kota. Penataan ruang
kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten dapat pula berupa kawasan
agropolitan. Untuk menyelaraskan pembangunan yang terjadi antara
perkotaan dengan perdesaan dalam satu kecamatan maupun dengan
perkotaan dan perdesaan di kecamatan sekitar sebagai hinterland
diperlukan produk perencanaan tata ruang beserta pengaturan
penataan ruang yang lebih rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perdesaan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten, yang nantinya berfungsi sebagai arahan
program pemanfaatan ruang serta pedoman kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan.
Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, terutama sebagai tindak
lanjut dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992,
diperlukan produk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan
sebagai rencana rinci tata ruang wilayah. Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan (RDTRK) Perdesaan maupun Perkotaan dan Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis merupakan rencana rinci tata ruang sebagai
perangkat operasional RTRW Kabupaten dan sebagai dasar penetapan
peraturan zonasi. Sebagai penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang
Kabupaten ke dalam rencana rinci, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
(RDTRK) Perdesaan memuat arahan rencana pemanfaatan ruang kawasan
dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan. Arahan
pemanfaatan ruang kawasan perdesaan secara terperinci disusun untuk
menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan
program-program pembangunan perdesaan. Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan (RDTRK) Perdesaan juga merupakan rencana yang menetapkan
blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perdesaan, sebagai
penjabaran kegiatan kedalam wujud ruang, dengan memperhatikan
keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional, agar tercipta
lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan
penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
2.Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan (RDTRK) Perdesaan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo ini
adalah :1. Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan
program pembangunan perdesaan;2. Menjaga konsistensi pembangunan
dan keserasian perkembangan kawasan perdesaan dengan RTRW Kabupaten
Situbondo;3. Menciptakan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan
antar wilayah perdesaan serta keserasian antar sektor;4. Menjaga
konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian
program-program pembangunan.
Tujuan dari kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan (RDTRK) Perdesaan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo
adalah tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan (RDTRK)
Perdesaan Kecamatan Jangkar, dalam rangka :1. Terciptanya pola tata
ruang perdesaan yang tumbuh dan berkembang dengan tetap
memperhatikan aspek keselarasan, kelestarian dan keseimbangan serta
berkelanjutan;2. Adanya koordinasi penataan ruang yang integral
pada pola penataan ruang perdesaan, khususnya perdesaan pada
kecamatan yang saling berdekatan dan mempengaruhi;3. Tersusunnya
indikasi program yang saling terkait, integral dan menyeluruh pada
perdesaan, khususnya pada wilayah kecamatan yang saling berdekatan
dan mempengaruhi.
3.Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perdesaan Kecamatan Jangkar
Kabupaten Situbondo, antara lain :a. Menginventarisir data dan
permasalahan melalui survey lapangan, penjaringan aspirasi
masyarakat, studi literatur, kajian terhadap studi-studi yang
pernah dilaksanakan, pendataan pada instansi terkait serta
pendataan lain sepanjang diperlukan sebagai masukan (input) bahan
analisa;b. Menganalisa fungsi kawasan, struktur ruang kawasan,
jenis intensitas sarana prasarana utama kawasan, demografi, potensi
dan masalah pada wilayah rencana, struktur dan pola pemanfaatan
ruang, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan dan sistem utlitas,
tata guna lahan dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam arahan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo maupun
Propinsi Jawa Timur, menganalisa zoning kawasan beserta syarat
zoning serta analisa-analisa lain yang diperlukan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;c. Menyusun draft dokumen
Pendahuluan, Fakta Analisa, dan Rencana sebagai materi pembahasan
dalam rapat koordinasi;d. Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam
forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Situbondo dan atau dengan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang;e.
Menyiapkan materi dan menyampaikan presentasi dalam forum seminar
yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh Tim BKPRD dengan
mengikutsertakan instansi terkait, organisasi profesi serta tokoh
masyarakat;f. Merevisi dokumen draft Pendahuluan, Fakta Analisa,
dan Rencana menjadi dokumen Pendahuluan, Fakta Analisa, dan Laporan
Rencana berdasar hasil rapat koordinasi/seminar, serta dilengkapi
dengan resume dokumen Laporan Rencana dalam bentuk dokumen Excutive
Summary dan Album Peta;g. Menyusun Laporan Akhir penyelenggaraan
kegiatan penyusunan RDTRK Perdesaan Kecamatan Jangkar.
4.Lokasi Kegiatan
Wilayah perencanaan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perdesaan Kecamatan Jangkar yaitu Kecamatan Jangkar
Kabupaten Situbondo.
5.Sumber Pendanaan Dan Komponen Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan berasal dari APBD
Kabupaten Situbondo Tahun 2011, dengan pagu anggaran sebesar Rp.
142.500.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah).
6.Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen5. Nama Pejabat
Pembuat Komitmen : Ir. ADIK SUPRIYADI, MT
Proyek/Satuan Kerja : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan (RDTRK) Perdesaan Kecamatan Jangkar / Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Situbondo.
Data Penunjang
7.Data Dasar
Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah kabupaten yang
terletak di sebelah timur wilayah Propinsi Jawa Timur dan terkenal
dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Secara geografis,
wilayah Kabupaten Situbondo berada pada posisi 113o 30 114o 42
Bujur Timur dan 7o 35 7o 44 Lintang Selatan. Kabupaten Situbondo
terdiri dari 17 kecamatan, 132 desa dan 4 kelurahan yang berbatasan
dengan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo,
Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura Sebelah Timur
berbatasan dengan Selat Bali dan Sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi.Luas wilayah Kabupaten
Situbondo mencapai 1.638,50 Km2 atau sekitar 163.850 Ha bentuknya
memanjang dari Barat menuju ke Timur dengan panjang sekitar 150 Km.
Pantai utara umumnya berdataran rendah, di sebelah selatan
merupakan daerah perbukitan, dengan rata-rata lebar wilayah
mencapai 11 Km. Dari total luasan wilayah kecamatan, terlihat bahwa
kecamatan Banyuputih mempunyai wilayah terluas, yaitu sekitar
481,67 Km2. Dan di Kecamatan Banyuputih juga terdapat Taman
Nasional Baluran serta bentangan hutan jati sampai dengan batas
wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan wilayah dengan luas terkecil
adalah Kecamatan Besuki, yaitu mencapai luasan sekitar 26,41 Km2.
Dari total 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo, 13
kecamatan memiliki pantai dan yang lainnya tidak memiliki pantai
adalah Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng, Situbondo dan
Panji.Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten yang terletak di
wilayah tropis, dengan suhu rata-rata mencapai 24,7 o C 27,9 o C.
Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 1.250 meter di atas
permukaan laut. Jenis tanah di wilayah kabupaten Situbondo terdiri
dari jenis alluvial, regosol, gleysol, renzine, grumosol,
mediteran, latosol dan andosol.Pada tahun 2009, jumlah penduduk di
wilayah Kabupaten Situbondo sebanyak 643.061 jiwa, terdiri dari
313.661 penduduk laki-laki dan 329.400. Jumlah penduduk per
kecamatan dengan rincian sebagai berikut : Kecamatan Panji (65.397
jiwa), Kecamatan Besuki (58.640 jiwa), Kecamatan Panarukan (51.645
jiwa), Kecamatan Banyuputih (50.122 jiwa), Kecamatan Asembagus
(49.310 jiwa), Kecamatan Situbondo (48.140 jiwa), Kecamatan Arjasa
(40.316 jiwa), Kecamatan Kapongan (36.842 jiwa), Kecamatan Jangkar
(36.337 jiwa), Kecamatan Mangaran (30.773), Kecamatan Kendit
(28.568 jiwa), Kecamatan Sumbermalang (27.909 jiwa), Kecamatan
Bungatan (26.236 jiwa), Kecamatan Suboh (25.423 jiwa), Kecamatan
Mlandingan (22.837 jiwa), Kecamatan Jatibanteng (22.425 jiwa), dan
Kecamatan Banyuglugur (21.816 Jiwa). Pada tahun 2009 tingkat
kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo mencapai 392
jiwa/Km.Prosentase penggunaan tanah terhadap luas wilayah di
Kabupaten Situbondo yaitu Hutan 45 %, Sawah 19%, Pertanian Tanah
Kering 17 %, Tanah Rusak 7 %, Tanah Tandus 4 %, Padang Rumput 3 %,
Permukiman 2 %, Perkebunan 1 %, Semak Belukar 1 %, Tambak Kolam 1
%, dan prosentase penggunaan tanah yang lebih kecil yaitu berupa
Kebun Campuran dan Rawa.Secara geografis Kecamatan Jangkar terletak
disebelah Utara Ibukota Kabupaten Situbondo. Kecamatan Jangkar
berbatasan sebelah utara dengan Selat Madura, sebelah timur dengan
Kecamatan Asembagus, sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan
dengan Kecamatan Arjasa, dengan luas wilayah kecamatan 67 Km2 atau
6.700 Ha. Jumlah penduduk sebanyak 36.337 jiwa dengan tingkat
Kepadatan 542 jiwa/Km2.
8.Standart Teknis
Standart Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perdesaan Kecamatan
Jangkar yang disusun oleh pengguna barang/jasa berdasarkan standar
umum dan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Situbondo serta
rencana-rencana lain yang lebih komprehensif untuk disubstitusikan
kedalam rencana ini sebagai upaya menangkap aspirasi-aspirasi yang
wajib diikuti oleh penyedia barang/jasa serta digunakan sebagai
pedoman oleh panitia lelang barang/jasa di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka
menyusun kriteria-kriteria peserta lelang. Standar teknis spesifik
juga digunakan oleh panitia teknis pemeriksa kuantitas kajian serta
dijadikan pedoman oleh kuasa pengguna barang/jasa sebagai tolok
ukur kualitas pekerjaan penyedia barang/jasa (konsultan).Terdapat 7
(tujuh) standar spesifik yang harus dipedomani oleh penyedia
barang/jasa (konsultan), yaitu :
1. Standard Dokumen PendahuluanStandard Dokumen Laporan
Pendahuluan merupakan laporan rencana kerja, adalah bahasan umum
menyeluruh yang wajib dibuat oleh konsultan penyusun berisi
informasi tentang rencana kegiatan konsultan mulai dari
awal/persiapan sampai pada laporan akhir. Untuk itu dalam Laporan
Pendahuluan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :a.
Latar Belakang, yaitu latar belakang perlunya menyusun RDTRK
Perdesaan Kecamatan Jangkar;b. Maksud, yaitu maksud disusunnya
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan Kecamatan Jangkar;c.
Tujuan, yaitu tujuan disusunnya RDTRK Perdesaan Kecamatan
Jangkar;d. Ruang Lingkup, yaitu ruang lingkup bahasan dan ruang
lingkup kawasan. Untuk ruang lingkup kawasan supaya disebutkan
lokasinya (posisi geografis) dan batas-batasnya;e. Kerangka
Pendekatan, yaitu kerangka pendekatan paling layak dan mempunyai
korelasi tertinggi terhadap RDTRK Perdesaan Kecamatan Jangkar;f.
Metodologi, yaitu cara menyusun, cara menganalisa, cara
menyimpulkan dan cara merencanakan kawasan perdesaan, sehingga
menjadi aplikatif untuk dilaksanakan;g. Sistematika Penyusunan,
yaitu sistematika pembahasan laporan secara menyeluruh;h.
Organisasi dalam pekerjaan, yaitu organisasi yang terlibat dalam
pekerjaan penyusunan RDTRK Perdesaan Kecamatan Jangkar baik secara
eksternal maupun internal;i. Tenaga ahli yang terlibat;j. Jadwal
seluruh kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan;k. Penampilan
model-model analisa : Analisis Kawasan Perencanaan dengan
menggunakan prinsip analisa SWOT; Analisis Struktur Kawasan
Perencanaan, yang meliputi : Kependudukan Fungsi Ruang Sistem
Jaringan Pergerakan Analisis Peruntukan Blok, yang meliputi :
Deliniasi Blok Alokasi Lahan Rencana Sistem Prasarana Kawasan
Perangkat Kelembagaan Kawasan Rentan/Rawan Bencana Analisis
Peruntukan Lahan, yang meliputi : Analisis Perumahan Analisis
Industri Analisis Perdagangan dan Jasa Analisis Pariwisata Analisis
Pertambangan Analisis Pusat Pemerintahan Analisis Pusat Pendidikan
dan Teknologi Tinggi Analisis Agropolitan Fasilitas Pertahanan dan
Keamanan Analisis Amplop Ruang Analisis Kelembagaan dan Peran
Masyarakatl. Batasan-batasan/Delineasi Kawasan Rencana : Delineasi
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan; Delineasi Penggunaan Lahan
masing-masing fungsi;m. Lampiran-lampiran : Jadwal Rencana Kerja
(Time Schedule); Rencana Penggunaan Tenaga (jumlah, pendayagunaan
dan waktu pendayagunaan; Daftar Riwayat Hidup masing-masing tenaga
ahli; Daftar kebutuhan data instansi terkait; Check-list dan
kuesioner yang akan digunakan untuk survey pendataan dan
penjaringan masyarakat;n. Daftar Rencana Outline Laporan.
2. Standard Dokumen Fakta dan AnalisaStandard Dokumen Fakta
Analisa merupakan laporan antara, dimana sebelum disusunnya Dokumen
Fakta Analisa, konsultan wajib melaksanakan survey dan pendataan
untuk memperoleh data primer maupun data sekunder sebagai dasar
penyusunan dokumen. Untuk itu disamping pendataan pada SKPD dan
instansi sektoral yang terkait, wajib dilakukan penjaringan
aspirasi masyarakat melalui sosialisasi di kecamatan dan atau
desa/kelurahan yang bersangkutan, dalam rangka peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Berkas hasil
pendataan dan penjaringan aspirasi masyarakat dibendel sebagai
bagian lampiran Laporan Akhir nantinya. Dalam standar Fakta dan
Analisa sekurang-kurangnya memuat tentang :a. Pendahuluan Latar
Belakang Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Dasar Hukum Metodologi
Sistematika Pembahasanb. Fakta/Data Batas-batas/delineasi kawasan
rencana; Tinjauan Regional : RTRW Kabupaten Situbondo RPJM
Kabupaten Situbondo Tanpa Matrik RPJM Kecamatan Jangkar Tinjauan
RDTRK Kawasan sekitarnya Kondisi Kawasan Rencana, yaitu kondisi
kawasan Perdesaan Kecamatan Jangkar; Pembahasan fakta ini terdiri
dari : Kedudukan kecamatan terhadap wilayah eksternal; Membahas
tentang kedudukan dan peran kecamatan terkait terhadap wilayah
Kabupaten Situbondo; Kedudukan dan orientasi kawasan perdesaan
terhadap wilayah kecamatan; Membahas tentang kedudukan kawasan
perdesaan terhadap pengembangan wilayah kecamatan secara
keseluruhan; Kondisi Fisik Alamiah Kawasan Perdesaan Kecamatan
Jangkar; Memberikan gambaran kondisi fisik alamiah kawasan rencana
yang terdiri dari : Posisi Geografis dan Ketinggian Kondisi
Topografi Kondisi Geologis Kondisi Jenis Tanah Kondisi Tekstur
Tanah Kondisi Kemampuan Lahan Kondisi Klimatologi Kondisi Hidrologi
Kondisi Flora dan Fauna Kawasan Rawan Bencana Penggunaan Lahan
Aspek Kependudukan (jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan tingkat
pertumbuhan penduduk per tahun, jumlah rumah tangga dan rata-rata
jumlah jiwa/KK, struktur penduduk menurut usia, jenis kelamin,
tingkat pendidikan, agama, jenis pekerjaan, kondisi sosial budaya
penduduk);
Kondisi Perekonomian adalah pendataan kegiatan ekonomi dan
volumenya yang meliputi seluruh kawasan rencana, dilihat
proporsinya terhadap kecamatan dan kabupaten. Data perekonomian
terdiri dari struktur ekonomi kawasan rencana (besaran, posisinya
serta volumenya per sektor kegiatan); Kondisi Permukiman Perdesaan
adalah pendataan kondisi permukiman kawasan rencana yang meliputi
kondisi lingkungan permukiman, kondisi bangunan, KDB/KLB,
ketinggian bangunan, building setback. Kondisi Prasarana dan Sarana
Permukiman adalah pendataan kondisi, jenis dan jumlah prasarana dan
sarana lingkungan permukiman, yang meliputi : Fasilitas Pendidikan,
Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Peribadatan, Fasilitas Perdagangan,
Fasilitas Rekreasi dan Hiburan, Fasilitas Perkantoran, Fasilitas
Bangunan Umum/Sosial, Fasilitas Ruang Terbuka Hijau lingkungan
permukiman, Sistem Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon,
Sistem Drainase Kota, Sistem Sanitasi Lingkungan, Sistem Pembuangan
Sampah. Kondisi Sistem Transportasi, adalah pendataan terhadap
sarana (moda darat dan laut) serta prasarana transportasi di
kawasan rencana.c. Analisa Analisis RTRW Kabupaten Situbondo;
Analisis RPJM Kabupaten Situbondo; Analisis RPJM Kecamatan Jangkar;
Analisis Lainnya yang terkait dan mengacu pada Pedoman Penyusunan
RTRDK dari Kementrian Pekerjaan Umum.
3. Standard Dokumen RencanaAdapun outline dokumen Rencana adalah
sebagai berikut :
BAB IPENDAHULUAN 1.1.Dasar Hukum Penyusunan RDTR Kawasan
Perdesaan1.2.Profil Wilayah Kawasan Perdesaan1.2.1. Gambaran Umum
Kawasan Perdesaan Kecamatan Jangkar1.2.2. Kependudukan dan Sumber
Daya Manusia1.2.2.1. Jumlah Penduduk 1.2.2.2. Persebaran
Penduduk1.2.2.3. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk1.2.2.4.
Kelahiran, Kematian, dan Migrasi1.2.3. Potensi Bencana Alam1.2.4.
Potensi Sumber Daya Alam1.2.5. Potensi Ekonomi Wilayah1.2.6.
Isu-isu Strategis Wilayah Kawasan 1.3. Isu-isu Strategis Wilayah
Kabupaten Situbondo1.4. Visi dan Misi Penataan Ruang1.5. Dimensi
Waktu Perencanaan1.6. Ketentuan Umum1.7. Sistematika Pembahasan
BAB IITUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN SITUBONDO2.1.Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Situbondo2.2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten Situbondo2.2.1. Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur
Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo2.2.2. Kebijakan dan Strategi
Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo 2.2.3.
Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan Kecamatan
Jangkar
BAB IIIRENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERDESAAN KECAMATAN
JANGKAR3.1. Rencana Persebaran PendudukMateri yang diatur dalam
rencana ini adalah jumlah penduduk yang menunjukkan pertumbuhan dan
perkembangan penduduk, struktur penduduk menurut umur, pendidikan,
agama dan mata pencaharian sampai dengan akhir tahun perencanaan,
serta kepadatan penduduk yang diklasifikasikan kedalam 4 (empat)
kelas yaitu kepadatan tinggi, sedang, rendah, dan sangat
rendah.3.2. Struktur RuangStruktur ruang disusun menurut simpul dan
sentra kegiatan dari fungsi ruang, dan dirinci menurut blok-blok
perencanaan. Dimana struktur zona perencanaan dapat dijelaskan
berdasarkan :1. Struktur ruang perencanaan pada kawasan berciri
perlindungan setempat/konservasi/mitigasi bencana, adalah kawasan
cagar budaya, kawasan rawan bencana, dan kawasan DAS.2. Struktur
ruang perencanaan pada kawasan berciri permukiman, adalah
perumahan, perdagangan dan jasa, kawasan industri, dan kawasan kota
mandiri.3.3. Rencana BlokPenetapan unit blok perencanaan didasarkan
atas perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan
jalan, dimana blok terdiri atas unit lingkungan dengan konfigurasi
tertentu. 3.4. Rencana Skala Pelayanan Kegiatan Rencana skala
pelayanan kegiatan meliputi :1. Kegiatan Sentra Primer, yaitu
sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala regional, pusat
pemerintahan, dan skala sarana wilayah.2. Kegiatan Sentra Sekunder,
yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan sarana
daerah skala sub wilayah, dengan jangkauan pelayanan beberapa
kecamatan. Corak pelayanan mengarah pada kegiatan perdagangan
eceran, kegiatan jasa pribadi dan jasa perdagangan.3. Kegiatan
Sentra Tersier/Lokal, yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat
pemerintahan dan sarana daerah berskala lingkungan, dengan
jangkauan pelayanan kelurahan/desa atau beberapa RW.3.5. Rencana
Sistem Jaringan3.5.1. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan Materi
yang diatur meliputi sistem jaringan primer dan sekunder, sedangkan
materi yang direncanakan adalah sistem jaringan lokal. Pelayanan
jaringan dirinci sampai pengukuran pola dan sistem jaringan,
kapasitas dan intensitas pelayanan jaringan pergerakan.3.5.2.
Rencana Sistem Jaringan UtilitasSistem Jaringan Utilitas meliputi
semua sistem jaringan makro/pengumpul, dan sistem jaringan sekunder
(jalur distribusi). Adapun materi yang diatur yaitu pengelolaan air
minum, prasarana drainase, prasarana air limbah, prasarana
persampahan, prasarana kelistrikan, prasarana telekomunikasi,
prasarana gas.3.6. Rencana Fasilitas UmumPelayanan fasilitas umum
dirinci sampai pemenuhan kebutuhan dan daya jangkau maksimal dalam
pelayanan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.
3.7. Rencana Peruntukan BlokPeruntukan blok dituangkan dalam bentuk
rencana peruntukan dan dirinci menurut blok-blok perencanaan.
Rencana peruntukan ini secara umum disebut juga sebagai Zoning
Plan. Adapun pengaturan materi terdiri dari kawasan fungsional
binaan dan kawasan fungsional alami/perlindungan. 3.8. Rencana
Penataan Bangunan dan Lingkungan (Amplop Ruang)Rencana ini
merupakan hasil dari analisis daya dukung lahan, daya tampung
ruang, dan kekuatan investasi serta ekonomi setempat. Adapun materi
yang diatur yaitu tata kualitas lingkungan, tata bangunan dan
arahan garis sempadan.
BAB IV ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERDESAAN KECAMATAN
JANGKAR4.1. Prioritas dan Tahapan Pembangunan4.1.1. Prioritas
PembangunanMeliputi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dalam
RDTRK Perdesaan Kecamatan Jangkar.4.1.2. Tahapan Pembangunan RDTRK
dilaksanakan dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau
kembali setiap 5 (lima) tahun, sehingga tahapan pembangunannya
dirinci juga per 5 (lima) tahun. 4.2. Indikasi
ProgramPengelompokkan materi yang diatur meliputi
bangunan/jaringan/lingkungan yang akan dibangun, ditingkatkan,
diperbaiki, diperbaharui, dipugar, maupun yang akan dilindungi.
BAB VARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERDESAAN
KECAMATAN JANGKAR5.1. Zonasi Ini disusun berdasarkan rencana rinci
tata ruang sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang untuk
setiap zona pemanfaatan ruang.5.2. Aturan Insentif dan
DisinsentifInsentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan
imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana
tata ruang, sedangkan Disinsentif merupakan perangkat untuk
mencegah, membatasi, pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang
tidak sejalan dengan tata ruang.5.3. Perijinan Dalam Pemanfaatan
RuangPerijinan ini dapat berupa ijin kegiatan (sektoral), ijin
prinsip, ijin tetap, ijin pertanahan, ijin perencanaan dan
bangunan.5.4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui
PengawasanPengawasan merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana
tata ruang. Obyek pengawasannya adalah perubahan pemanfaatan ruang
baik yang sesuai maupun tidak dengan rencana serta besaran
perubahannya. Pengawasan ini meliputi kegiatan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan.
BAB VIKELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT6.1.
KelembagaanLembaga formal pemerintah yang terlibat dalam penataan
ruang adalah Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang serta koordinasi
penyelenggaraan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas
pemangku kepentingan.6.2. Peran Serta MasyarakatPenyelenggaraan
penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan
peran masyarakat yang dapat dilakukan melalui partisipasi dalam
penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.6.2.1. Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam
Pelaksanaan Penataan Ruang6.2.2. Bentuk Peran Serta Masyarakat
dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang6.2.3. Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Zonasi
BAB VIIPENUTUP7.1 Kesimpulan7.2. Rekomendasi
4. Standard Dokumen SpatialStandard Dokumen Spasial yang terdiri
dari Album Peta A0 dan Peta A3, dengan ketentuan :
a. Ketentuan-ketentuan Untuk Album Peta Menggunakan jenis kertas
HVS ukuran A0; Diproses dengan digital GIS menggunakan software
MapInfo; Dicetak menggunakan Ploter; Informasi spasial peta
meliputi : Peta Administratif Wilayah Perencanaan skala 1 : 5.000;
Peta Geologi Wilayah Perencanaan skala 1 : 5.000; Peta Kemiringan
Lahan Wilayah Perencanaan skala 1 : 5.000; Peta Struktur Ruang
Kawasan Perdesaan skala 1 : 5.000; Peta Existing Penggunaan Lahan
Kawasan Perdesaan skala 1: 5.000; Peta Rencana Penggunaan Lahan
Kawasan Perdesaan skala 1 : 5.000; Peta Rencana Zonasi Kawasan
Perdesaan skala 1 : 5.000; Peta Rencana Utilitas Kawasan Perdesaan
skala 1 : 5.000; Peta Rencana Jaringan Jalan Kawasan Perdesaan
skala 1 : 5.000; Terdapat kolom untuk legenda disebelah kanan
dengan ukuran yang proporsional serta memuat : Tulisan Pemerintah
Kabupaten Situbondo; Lambang Daerah Kabupaten Situbondo berwarna;
Judul : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan ...........
Kabupaten Situbondo 2011-2031; Tema peta misalnya : Peta Rencana
Kawasan ........ Perdesaan............ Kabupaten Situbondo;
Informasi penjelasan terhadap tema peta harus dilengkapi dengan
arah mata angin; Skala garis dan nomeris; Terdapat garis tepi
kertas; Terdapat garis tepi spasial (garis dalam) agak tipis;
Terdapat informasi koordinat geografi diposisi antara garis tepi
kertas dengan garis tepi dalam (garis tepi spasial). Cover Album
Peta A0 : Cover menggunakan kertas glossy; Cover dilapisi kertas
glossy dengan dihiasi Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perdesaan.......Kabupaten Situbondo; Muka cover terdapat tulisan
Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan ........ besar
tulisan dan ketebalan disesuaikan dengan luas cover; Hiasan cover
berupa Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan..........Kabupaten
Situbondo berwarna sesuai sifat datum agak pusat, dimaksudkan agar
tulisan lebih menonjol; Sudut kiri atas cover terdapat lambang
daerah berwarna sesuai ketentuan, besarnya/luasnya disesuaikan
dengan luas cover; Cover dibuat dalam edisi lux; Album Peta A0
dibuat dalam rangkap 2 (dua) semua asli; Perekaman Peta A0 kedalam
Flasdisk dan CD sesuai dengan format A0;
b. Ketentuan-ketentuan Peta A3Secara umum format peta A3 sama
halnya dengan peta format A0, akan tetapi skala yang digunakan pada
peta A3 menyesuaikan ukuran kertas yang ada. Peta-peta format A3
ini digunakan untuk semua jenis laporan baik itu Laporan
Pendahuluan, Laporan Fakta dan Analisa, maupun Laporan Rencana.
5. Standard Dokumen Executive SummaryStandard Dokumen Excecutive
Summary merupakan dokumen resume dari produk Dokumen Rencana,
dengan outline sekurang-kurangnya sama dengan outline dokumen
rencana dimaksud.
6. Standard Dokumen Laporan AkhirStandard Laporan Akhir
merupakan progress report yaitu bahasan umum menyeluruh yang wajib
dibuat oleh konsultan yang berisi informasi tentang pelaksanaan
kegiatan konsultan mulai dari awal/persiapan sampai pada laporan
akhir. Untuk itu dalam Laporan Akhir memuat hal-hal :BAB I
Pendahuluana. Latar Belakangb. Maksud dan Tujuanc. Ruang Lingkupd.
Kerangka Pendekatane. Metodologif. Sistematika BAB II Pelaksanaan
PekerjaanMeliputi dasar hukum dan dasar pelaksanaan pekerjaan,
pengertian umum dan batasan-batasan, gambaran umum ruang lingkup
pekerjaan, rencana pekerjaan, metode pelaksanaan, pemberdayaan
personel dan penjadwalan pekerjaan.BAB III Struktur Organisasi dan
Komposisi Tenaga Ahlia. Organisasi Dalam Pekerjaan, yaitu
organisasi yang terlibat dalam pekerjaan penyusunan RDTRK Perdesaan
baik secara eksternal maupun internal;b. Tenaga ahli yang
terlibat;c. Jadwal seluruh kegiatan.BAB IV Pelaporan akhirMeliputi
kerangka (outline) penyusunan produk akhir serta progres report
beserta penjelasan singkat. Progress report merupakan laporan
pencapaian kinerja dari pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penyusunan
RDTRK Perdesaan Kecamatan Jangkar, yang meliputi uraian program,
kegiatan, indikator kinerja (yang terdiri dari capaian program,
masukan/input, keluaran/output, hasil/outcome), formula indikator,
satuan indikator kinerja, target kinerja, realisasi kinerja dan
keterangan atau penjelasan singkat.BAB V PenutupLampiran-lampiran
:b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule);c. Daftar perolehan
data dari SKPD dan Instansi terkait;d. Berkas check-list dan
kuesioner hasil survey pendataan dan penjaringan masyarakat;e.
Outline Laporan;
7. Standart Dokumen RAPERDARencana Detail Tata Ruang Kawasan
perlu adanya satu upaya penetapan rencana tata ruang dalam bentuk
PERDA yang secara substansi mengacu pada Undang-Undang Nomor 26
tahun 2007.
9.Studi-Studi Terdahulu
Studi yang pernah dilaksanakan untuk mendukung penyusunan RDTRK
Perdesaan Kecamatan Jangkar adalah :a. RTRW Kabupaten Situbondo;b.
Masterplan Air Bersih Perkotaan Kabupaten Situbondo;c. Tatanan
Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Situbondo;d. Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Situbondo;e. Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Pariwisata Kabupaten Situbondo;f. Potensi Sumber
Daya Air Kabupaten Situbondo;g. Kajian Penanggulangan Kawasan Rawan
Bencana Banjir;h. Perencanaan Penanganan Resiko Bencana Berbasis
Masyarakat;i. RDTRK Perkotaan Jangkar.
10.Referensi Hukum
Aspek hukum dan peraturan perundangan yang berkaitan dalam
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perdesaan,
antara lain :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);2. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3226);5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3294);6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3427);9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);10. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);11. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3478);12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3479);13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);14. Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);15. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);16.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3881);17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3888);18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4377);19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);20. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4433);21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4444);22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);23. Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);24. Peraturan Pemerintah Nomor 68
Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3776);25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);26. Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan
Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3934);27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);28.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4490);29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);30.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4833);31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4858);32. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;33. Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor
11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta
Rinciannya;34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993
tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah
Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;35. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat
Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;36. Peraturan Menteri
Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;37. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;38. Peraturan Menterti PU No. 05 /
PRT / M Tahun2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;39. Keputusan Menteri Kimpraswil
No. 327/KPTS/M Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata
Ruang;40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1987
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;41. Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha
dan / atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan analisis mengenai
dampak lingkungan hidup;42. Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan
Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 43. Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;44. Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi Jawa Timur.
Ruang Lingkup
11. Lingkup KegiatanRuang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan Kecamatan Jangkar, yaitu :1.
Pengertian tentang RDTR baik menyangkut kedudukan, syarat dan
ketentuan, dan kawasan fungsional yang direncanakan;2.
Pengertian-pengertian istilah baku dalam Penyusunan Penataan
Ruang;3. Pedoman tentang informasi dan data yang diperlukan untuk
menuju proses selanjutnya, termasuk metode inventarisasinya;4.
Pedoman yang berkaitan dengan kegiatan analisis aspek dan
faktor-faktor yang terkait dalam penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan, termasuk dalam pembagian unit perencanaan serta
penentuan kawasan fungsional yang akan direncanakan;5. Pedoman yang
berkaitan dengan materi, kedalaman materi, pengelompokan materi
yang diatur serta direncanakan untuk Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan;6. Pedoman teknis yang merinci tentang syarat-syarat,
ketentuan dan kriteria pengaturan dan rencana kegiatan fungsional
dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dan penyusunan zonasi;7.
Pedoman yang berkaitan dengan materi pengendalian dan partisipasi
masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
12. KeluaranKeluaran yang dihasilkan dalam penyusunan RDTRK
Perdesaan Kecamatan Jangkar, meliputi :a. Dokumen Laporan
Pendahuluan (draft dan final);b. Dokumen Fakta dan Analisa (draft
dan final);c. Dokumen Rencana (draft dan final);d. Dokumen
Executive Summary (bahan seminar dan rapat Raperda);e. Album
Peta;f. Draft RAPERDA;g. Dokumen Laporan Akhir;h. Flashdisk dan
CD.
Hubungan/Keterkaitan antar out put sebagaimana dimaksud pada
item diatas adalah, sebagai berikut :a. Laporan Pendahuluan
merupakan laporan rencana kerja, yang memuat wawasan penyedia jasa
terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan berikut rencana kerja dan
rencana mobilisasi tenaga;b. Dokumen Fakta dan Analisa hasil
pendataan dilapangan baik data primer maupun sekunder serta hasil
analisa sebagai outputnya. Dalam pelaksanaan pendataan perlu
melibatkan peran serta masyarakat melalui forum rapat koordinasi
dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat, sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan;c. Dokumen draft Rencana merupakan
dokumen yang disusun berdasar hasil Analisa setelah melalui
beberapa rapat koordinasi teknis Tim BKPRD, yang selanjutnya
direvisi berdasar hasil seminar yang menghasilkan dokumen Laporan
Rencana;d. Dokumen draft Eksekutif Summary adalah ringkasan
(resume) dari dokumen draft Rencana sebagai bahan/materi seminar,
sedang ringkasan (resume) dari dokumen Laporan Rencana menjadi
Eksekutif Summary Rencana disusun sebagai bahan/materi perubahan
Raperda menjadi Perda,e. Album Peta dibuat dalam skala inchi/detail
(1 : 5.000),f. Laporan Akhir merupakan progress report, adalah
laporan akhir penyelenggaraan kegiatan oleh pihak penyedia jasa
beserta Tim Koordinasi BKPRD sejak awal sampai selesainya
kegiatan.
13.Peralatan, Material Personil dan Fasilitas dari Pejabat
Pembuat Komitmen
Selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, pengguna barang/jasa
memfasilitasi penyediaan tempat rapat koordinasi dan penyiapan
surat menyurat serta 1 (satu) set meja tulis untuk staf penyedia
barang/jasa didalam ruang bidang Penataan Ruang Sarana an Prasarana
Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo,
jika dianggap perlu dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian
pekerjaan.
14.Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan penyedia barang/jasa
berkewajiban menyediakan seluruh sarana prasarana yang memadai demi
terlaksananya pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
15.Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Pengguna barang/jasa melimpahkan kewenangan kepada penyedia
barang dan jasa selama pelaksanaan pekerjaan penyusunan RDTRK
Perdesaan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dalam hal antara
lain : 1. Survey dan pendataan dengan kunjungan ke instansi terkait
di lingkup Kabupaten Situbondo dan atau Propinsi Jawa Timur;
2. Penyiapan materi dan presentasi dalam forum penjaringan
aspirasi masyarakat dan dalam forum rapat koordinasi;3. Menyiapkan
dokumen rencana lengkap serta menyiapkan laporan-laporan
(Pendahuluan, Fakta Analisa, Rencana, dan Akhir).
16.Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan RDTRK Perdesaan
Kecamatan Jangkar dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari
kalender atau sekitar 3 (tiga) bulan.
17.PersonilAdapun kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang
diperlukan pada penyusunan RDTRK Perdesaan Kecamatan Jangkar, yaitu
:
PosisiKualifikasiJumlahOrang Bulan
Tenaga Ahli :
Team Leader
Ahli Arsitektur
Ahli Teknik Sipil
Ahli Geodesi
Ahli Ekonomi
Ahli Pertanian
Ahli HukumTeam Leader yang disyaratkan adalah Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah berpengalaman selama 7
(tujuh) tahun untuk S1 atau 3 (tiga) tahun untuk S2.
Ahli Arsitektur yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik
Arsitektur yang telah berpengalaman 5 (lima) tahun untuk S1 atau 1
(satu) tahun untuk S2.
Ahli Teknik Sipil yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil
yang telah berpengalaman 5 (lima) tahun untuk S1 atau 1 (satu)
tahun untuk S2.
Ahli Geodesi yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Geodesi yang
telah berpengalam 5 (lima) tahun untuk S1 atau 1 (satu) tahun untuk
S2.
Ahli Ekonomi yang disyaratkan adalah Sarjana Ekonomi yang telah
berpengalam 5 (lima) tahun untuk S1 atau 1 (satu) tahun untuk
S2.
Ahli Pertanian yang disyaratkan adalah Sarjana Pertanian yang
telah berpengalam 5 (lima) tahun untuk S1 atau 1 (satu) tahun untuk
S2.
Ahli Hukum yang disyaratkan adalah Sarjana Hukum yang telah
berpengalaman 5 (lima) tahun untuk S1 atau 1 (satu) tahun untuk
S2.
1 orang x 3 bln
1 orang x 3 bln
1 orang x 3 bln
1 orang x 3 bln
1 orang x 3 bln
1 orang x 3 bln
1 orang x 3 bln
Tenaga Pendukung
Asisten Tenaga Ahli
Suveyor
Drafter/ Operator Komputer
Tenaga Administrasi
Sarjana (S1) Teknik Planologi yang telah berpengalaman selama 3
(tiga) tahun.
Tenaga surveyor yang disyaratkan adalah minimal lulusan SMA/D3
yang berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun.
Drafter/Operator Komputer yang disyaratkan adalah minimal
lulusan SMA/D3 berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun.
Tenaga Administrasi yang disyaratkan adalah lulusan SMA/D3
berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang administrasi
proyek.
1 orang x 3 bln
2 orang x 3 bln
1 orang x 3 bln
1 orang x 3 bln
18.Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Laporan
19.Laporan PendahuluanOutline Dokumen Laporan Pendahuluan yang
antara lain berisi :a. Pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang
diartikulasikan sebagai persepsi terhadap KAK;b. Penjabaran KAK
kedalam item-item jenis dan urutan kegiatan (menampilkan jadwal
kegiatan);c. Struktur organisasi dan tata kerja personil yang
bertanggung jawab;d. Pendekatan dan metodologi yang akan digunakan
dalam pelaksanaan pekerjaan;
e. Bahan dan rencana kegiatan survey;f. Rancangan Laporan Fakta
dan Analisa.
Dokumen Laporan Pendahuluan disiapkan dalam waktu 2 (dua) minggu
sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK). Laporan
Pendahuluan ini diserahkan sebanyak 6 (enam) buku (tidak termasuk
draft), disusun dalam kertas ukuran F-4 (Folio) diketik dengan
spasi 1,5.
20.Laporan Fakta AnalisaOutline Dokumen Fakta Analisa ini
sebagaimana dimaksud dalam Standard Teknis Spesifik pada uraian
diatas, yang antara lain berisi :a. Hasil Survey;b. Data
Existing;c. Temuan lokasi-lokasi permasalahan;d. Penyebab
permasahan pada lokasi yang bersangkutan;e. Peta dasar dan peta
lainnya;f. Metode analisis yang dipilih.
Laporan ini disusun dalam kertas ukuran F-4 (Folio) diketik
dengan spasi 1,5 diserahkan sebanyak 6 (enam) buku (tidak termasuk
draft).
21.Laporan RencanaBerisikan hasil dari analisis yang dilakukan
dan menghasilkan perumusan tujuan, kebijakan dasar perencanaan,
alternatif rencana struktur dan rumusan pembangunan yang disertai
peta-peta dan diagram. Laporan ini merupakan buku utama yang
mencakup isi rencana yang disusun dari draft rencana yang telah
disempurnakan dengan berpedoman dari hasil keputusan rapat
koordinasi/seminar. Dokumen ini diserahkan setelah dibahas dan
disetujui oleh tim teknis didasarkan atas masukan dari pembahas
yang hadir. Dokumen Laporan Rencana disusun dalam kertas ukuran F-4
(Folio), diketik 1,5 spasi, diserahkan sebanyak 20 (dua puluh)
eksemplar (tidak termasuk draft).
22.Laporan Eksekutif SummaryEksekutif Summary sebagai bahan
rapat pembahasan RAPERDA, disusun dalam ukuran F-4 (Folio)
merupakan resume Dokumen Laporan Rencana, diketik dengan spasi 1,5
sebanyak 60 (enam puluh) buku.
23.Laporan AkhirLaporan akhir adalah progress report yang
merupakan kumpulan laporan pelaksanaan kegiatan, disusun dalam
ukuran F-4 (Folio) diketik dengan spasi 1,5 diserahkan sebanyak 6
(enam) buku.
24.RAPERDADokumen RAPERDA disusun dalam kertas ukuran F-4
(Folio) diketik dengan spasi 1,5 diserahkan sebanyak 10 (sepuluh)
buku.
25. Album PetaMerupakan kumpulan peta utama yang menjadi hasil
dari kegiatan penyusunan rencana tata ruang, album peta yang
diserahkan meliputi :a. Peta Administratif Wilayah Perencanaan
skala 1 : 5.000;b. Peta Geologi Wilayah Perencanaan skala 1 :
5.000;c. Peta Kemiringan Lahan Wilayah Perencanaan skala 1 :
5.000;d. Peta Struktur Ruang Kawasan Perdesaan skala 1 : 5.000;e.
Peta Existing Penggunaan Lahan Kawasan Perdesaan skala 1: 5.000;f.
Peta Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Perdesaan skala 1 : 5.000;g.
Peta Rencana Zonasi Kawasan Perdesaan skala 1 : 5.000;h. Peta
Rencana Utilitas Kawasan Perdesaan skala 1 : 5.000;i. Peta Rencana
Jaringan Jalan Kawasan Perdesaan skala 1 : 5.000;Album Peta ini
dijilid sebanyak 2 (dua) eksemplar.
Semua dokumen pelaporan hasil kegiatan disimpan dalam media
Flashdisk 8 GB sebanyak 2 unit dan dalam bentuk CD sebanyak 10
unit.
Hal-Hal Lain
26. Produksi Dalam NegeriSemua kegiatan jasa konsultansi
berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan
pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
27. Persyaratan KerjasamaJika kerjasama dengan penyedia jasa
konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa
konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :
----------
28. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :1.
Data PrimerData Primer diperoleh dari wawancara (interview)
langsung di lapangan dari beberapa narasumber dan pengamat
lapang.2. Data SekunderData Sekunder diperoleh dengan mencatat data
dari berbagai sumber instansi yang ada kaitan dengan penelitian
ini, antara lain dari membaca buku dan informasi tertulis yang
tersedia di tempat penelitian yang ada kaitannya dengan obyek
penelitian serta mencatat atau menyalin data yang telah dibukukan
dari instansi-instansi terkait.
29. Ahli PengetahuanJika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi
berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam
rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat
Pembuat Komitmen berikut :
Mengetahui,KEPALA BAPPEDAKABUPATEN SITUBONDO
Drs. H. SYAIFULLAH, MMPembina Utama MudaNIP. 19620810 198903 1
019Situbondo, Juni 2011PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Ir. ADIK SUPRIYADI, MTPembinaNIP. 1967 1128 199403 1 004
8BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDOTA 2011