Kajian Revisi Pp38 Dan Nspk Setjen

8/16/2019 Kajian Revisi Pp38 Dan Nspk Setjen

1/88

KAJIAN REVISI PP38 DAN NSPKSEKRETARIAT JENDERAL

RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum

KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN, BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

KEMENTERIAN KESEHATAN


2/88

Dasar Hukum•

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah

• Kepmenkes Nomor 922/Menkes/Sk/X/2008 Tentang

Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan BidangKesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


3/88

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR

1144/MENKES/PER/VIII/2010

T E N T A N GORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KESEHATAN


4/88

Tugas

• Kementerian Kesehatan mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan di bidang

kesehatan dalam pemerintahan untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara


5/88

Fungsi•

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakandi bidang kesehatan;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yangmenjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkunganKementerian Kesehatan;

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di

daerah; dan• pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional


6/88

Pengorganisasian

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

• Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan;• Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;

• Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;• Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan;


7/88

• Pusat Data dan Informasi;

• Pusat Kerja Sama Luar Negeri;

• Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan;

• Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

• Pusat Komunikasi Publik;

• Pusat Promosi Kesehatan;

• Pusat Inteligensia Kesehatan; dan

• Pusat Kesehatan Haji.


8/88

Tugas

• Sekretariat Jenderal mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian Kesehatan.


9/88

Fungsi

• Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

Jenderal menyelenggarakan fungsi :

– koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;

– koordinasi dan penyusunan rencana dan program

Kementerian Kesehatan;

– pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan

dokumentasi Kementerian Kesehatan;


10/88

– pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan

tata laksana, kerja sama, dan hubunganmasyarakat;

– koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan dan bantuan hukum;

– penyelenggaraan pengelolaan barang

milik/kekayaan negara; dan

– pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Menteri Kesehatan.


11/88

Sekretariat Jenderal

(Biro dan Pusat )

• Biro Perencanaan dan Anggaran;

• Biro Kepegawaian;

• Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

• Biro Hukum dan Organisasi; dan

•

Biro Umum.


12/88

PP No 38 Tahun 2007

• Upaya Kesehatan

– Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

– Lingkungan Sehat.

– Perbaikan Gizi Masyarakat

– Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat

• Pembiayaan kesehatan

– Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.


13/88

•

Sumber Daya Manusia Kesehatan. – Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran

Tenaga Kesehatan.

• Obat dan Perbekalan Kesehatan.

– Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan

Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan

Kesehatan.


14/88

• Pemberdayaan Masyarakat

• Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat

Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan UpayaKesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

• Manajemen Kesehatan

• Kebijakan.

• Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

• Kerjasama Luar Negeri.

• Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.

• Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

(SIK).


15/88

SUBSISTEM SKN

(KMK No 374 Tahun 2009)

• Subsistem Upaya Kesehatan

• Subsistem Pembiayaan Kesehatan

•

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan• Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,

dan Makanan

•

Subsistem Manajemen dan InformasiKesehatan

• Subsistem Pemberdayaan Masyarakat


16/88

UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG

KESEHATAN

• Sumberdaya Di Bidang Kesehatan:

– Tenaga Kesehatan

–

Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Perbekalan Kesehatan

– Teknologi dan Produk Teknologi


17/88

Upaya Kesehatan•

pelayanan kesehatan;• pelayanan kesehatan tradisional;

• peningkatan kesehatan dan pencegahan

penyakit;

• penyembuhan penyakit dan pemulihan

kesehatan;

• kesehatan reproduksi;

• keluarga berencana;

• kesehatan sekolah;

• kesehatan olahraga;


18/88

• pelayanan kesehatan pada bencana;

• pelayanan darah;

• kesehatan gigi dan mulut;

• penanggulangan gangguan penglihatan dan

gangguan pendengaran;

• kesehatan matra;

• pengamanan dan penggunaan sediaan

farmasi dan alat kesehatan;

• pengamanan makanan dan minuman;

• pengamanan zat adiktif; dan/atau

•

bedah mayat.


19/88

• Kesehatan ibu,bayi,anak,remaja, lanjut usia,

dan penyandang cacat

• Gizi

• Kesehatan jiwa

• Penyakit menular dan tidak menular

• Kesehatan lingkungan

• Kesehatan kerja


20/88

Subbidang Upaya Kesehatan

• Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif,

dan Komplementer

• Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan

Remaja, Upaya Kesehatan Anak yang

Membutuhkan Perlindungan

• Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan

Perkotaan


21/88

• Kesehatan Ibu

• Pembinaan Gizi Masyarakat

• Upaya Kesehatan Kerja

• Peningkatan kesehatan dan pencegahan

penyakit• Kesehatan lingkungan

• Pelayanan kesehatan perorangan dan

masyarakat

• Penanggulangan krisis kesehatan

• Pelayanan kesehatan haji


22/88

• Jaringan Penelitian

• Pengembangan produk penelitian

• Jaringan penelitian dan pengembangan

kesehatan


23/88

Subsistem Pembiayaan Kesehatan

• Perencanaan dan alokasi anggaran kesehatan

• Pemetaan aliran dana kesehatan

•

Jaminan kesehatan• Efektifitas dan Efisiensi pembiayaan kesehatan


24/88

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

• Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran

tenaga kesehatan


25/88

Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,

dan Makanan

• Penyediaan dan pengelolaan bufferstok obat,

serta alkes, reagensia, dan vaksin tertentu

• Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi

kesehatan.

• Pemberian izin industri komoditi kesehatan,

alat kesehatan dan pedagang besar farmasi

(PBF)


26/88

• Subsistem Manajemen dan Informasi

Kesehatan

• Sistem informasi kesehatan

• Hukum kesehatan


27/88

Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

• Peningkatan kemandirian masyarakat untuk

hidup sehat


28/88

Sub Bidang -Draft Perpres SKN

• upaya kesehatan;

• penelitian dan pengembangan kesehatan;

•

pembiayaan kesehatan;• sumber daya manusia kesehatan;

• sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

makanan;• manajemen, informasi, dan regulasi

kesehatan; dan

•

pemberdayaan masyarakat


29/88

Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004

• Urusan Pemerintahan Absolut dan Konkuren

• Urusan konkuren terbagi atas urusan yang

bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan.

• Urusan wajib terdiri dari urusan yang

berkaitan dengan pelayanan dasar dan bukan

pelayanan dasar.

• Urusan pilihan terdiri dari urusan yang

berkaitan dengan pengembangan sektor

unggulan di daerah


30/88

• Urusan pemerintahan absolut adalah urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke

daerah.

• Urusan pemerintahan bersama atau urusan

pemerintahan konkuren adalah urusan

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah

pusat, pemerintahan daerah provinsi, danpemerintahan daerah kabupaten/kota.


31/88

Urusan Absolut

• politik luar negeri;

• pertahanan;

•

keamanan;• yustisi;

• moneter dan fiskal nasional; dan

• agama.

P l d


32/88

Pelayanan dasar• pendidikan;

• kesehatan;

• lingkungan hidup;

• pekerjaan umum;

• ketahanan pangan;

• kependudukan dan pencatatan sipil;

• keluarga berencana;

• sosial;

• tenaga kerja

• ketentraman dan ketertiban umum serta

• perlindungan masyarakat; dan

• perlindungan anak;


33/88

• Pemerintahan daerah memprioritaskan

pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar.• Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar berpedoman pada

standar pelayanan minimal yang ditetapkanpemerintah pusat.

• Standar pelayanan minimal dilaksanakan

secara bertahap dengan mempertimbangkankapasitas keuangan daerah, sumberdaya

personil, dan ketersediaan sarana dan

prasarana


34/88

Bukan Pelayanan Dasar

• penataan ruang;

• pertanahan;

• pembangunan daerah;

• perhubungan;

• koperasi, usaha kecil, dan menengah;

• penanaman modal;

• perumahan;

• kepemudaan dan olah raga


35/88

• pemberdayaan masyarakat;

• pemberdayaan perempuan;

• statistik;

• persandian;

• kebudayaan;

• perpustakaan; dan

• kearsipan.

• komunikasi dan informatika


36/88

Urusan Pilihan

• kelautan dan perikanan;

• pariwisata;

• pertanian;

• kehutanan;

• energi dan sumberdaya mineral;

• perdagangan;

• perindustrian; dan

• transmigrasi.


37/88

Urusan Absolut

• politik luar negeri;

• pertahanan;

• keamanan;

• yustisi;

• moneter dan fiskal nasional; dan

• agama.


38/88

Kewenangan

• Pembagian urusan pemerintahan yang

bersifat konkuren pemerintah pusat dengan

pemerintahan daerah provinsi dan

pemerintahan daerah kabupaten/kotadidasarkan pada kriteria eksternalitas,

akuntabilitas, dan efisiensi


39/88

• Urusan pemerintahan yang bersifat absolut

diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat.

•

Urusan konkuren yang menjadi kewenanganpemerintah pusat dapat diselenggarakan:

• sendiri oleh pemerintah pusat;

• dengan menggunakan azas dekonsentrasi melalui

• pelimpahan kepada gubernur selaku wakil

• pemerintah pusat; atau

• dengan menggunakan azas tugas pembantuan

kepada

• pemerintahan daerah.


40/88

• Urusan konkuren yang menjadi kewenangan

provinsi dapat diselenggarakan:• sendiri oleh pemerintahan daerah provinsi;

atau

• dengan menggunakan azas tugaspembantuan kepada

• pemerintahan daerah kabupaten/kota yang

ada di• wilayah provinsi yang bersangkutan.


41/88

• Urusan konkuren yang menjadi kewenangan

pemerintah kabupaten/kota dapat

diselenggarakan:

– sendiri oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota; dan

– dengan melimpahkan pelaksanaannya

kepada Camat atau desa yang ada di

wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.


42/88

• Kewenangan pemerintah pusat berdasarkan

kriteria adalah:

– menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteriaoleh kementerian dan lembaga pemerintah non

kementerian yang dijadikan pedoman bagi

pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah;


43/88

– melaksanakan fasilitasi kepada pemerintahan

daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan;

– melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;dan

– melaksanakan urusan pemerintahan yang berskala

nasional atau lintas provinsi dan internasional.


44/88

• Kewenangan pemerintahan daerah provinsi

berdasarkan kriteria mencakup kegiatanmengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang berskala provinsi atau

lintas kabupaten/kota dengan berpedoman

pada norma, standar, prosedur dan kriteria

yang ditetapkan pemerintah pusat.


45/88

• Kewenangan pemerintahan daerah

kabupaten/kota berdasarkan kriteria

mencakup kegiatan mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan yang berskala

kabupaten/kota dengan berpedoman padanorma, standar, prosedur dan kriteria yang

ditetapkan pemerintah pusat.


46/88

• Penetapan norma, standar, prosedur dan

kriteria oleh kementerian dan lembaga

pemerintah non kementerian dilakukan palinglambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya

Undang-Undang ini.

• Pemerintahan daerah wajib mempedomaninorma, standar, prosedur dan kriteria yang

telah ditetapkan oleh kementerian dan

lembaga pemerintah non kementerian dalampelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah


47/88

• Apabila pemerintahan daerah tidak

mempedomani norma, standar, prosedur dan

kriteria yang telah ditetapkan olehkementerian dan lembaga pemerintah non

kementerian maka pemerintah pusat dapat

membatalkan kebijakan daerah dan/atau

menjatuhkan sanksi sesuai peraturan

perundang-undangan


48/88

• Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

kementerian dan lembaga pemerintah non

kementerian belum menetapkan norma,standar, prosedur dan kriteria, maka

pemerintahan daerah melaksanakan

kewenangannya berpedoman pada peraturanperundang-undangan yang terkait

JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN


49/88

file r.analisa pp.hukor

JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN

PER-UU-AN SESUAI UU NO 10 TAHUN 2004 TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.

1. UUD NEGARA RI TAHUN 1945

2. UU/ PERPU

3. PERATURAN PEMERINTAH

4. PERATURAN PRESIDEN5. PERATURAN DAERAH:

a. PERATURAN DAERAH PROVINSI

b. PERATURAN DAERAH KAB/KOTAc. PERATURAN DESA/ PERATURAN YG

SETINGKAT.

PROLEGNAS 2010- 2014


50/88

PROLEGNAS 2010 2014INISIATIF PEMERINTAH

• RUU tentang Tenaga Kesehatan (70 )

• RUU tentang Karantina Kesehatan (90 )• RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun

1997 tentang Psikotropika (95)

• RUU tentang Bahan Berbahaya ( 226 )

• RUU tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan (228)• RUU tentang Penggunaan Bahan Biologis dan

Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata ( 238 )

• RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun

1984 tentang Wabah Penyakit Menular(242)• RUU tentang Sediaan Farmasi ( Non Prolegnas)

PROLEGNAS TAHUN 2010-2014


51/88

PROLEGNAS TAHUN 2010 2014INISIATIF DPR

•

RUU tentang Keperawatan ( 18 )• RUU tentang Pengendalian Dampak Produk

Tembakau Terhadap Kesehatan (28 )

• RUU tentang Pendidikan Kedokteran (130)

• RUU tentang Kesehatan Jiwa (151)• RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia ( 162)

• RUU tentang Perlindungan Pasien ( 172)

• RUU tentang Praktik Bidan ( 202 )

• RUU tentang Praktik Kefarmasian ( 203 )

PRODUK UU


52/88

PRODUK UU

• UU No 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut

•

Uu No 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara• UU No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit

Menular

• UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

• UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang PraktikKedokteran

• UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

• UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan• UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

• UU Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukandan Pembangunan Keluarga

PRODUK PP


53/88

PRODUK PP

• PP No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat

Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis SertaTransplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh

• PP No 1 Tahun 1988 Tentang Masa Bakti DanPraktik Dokter Dan Dokter Gigi

• PP No 40 Tahun 1990 TentangPenanggulangan Wabah Penyakit Menular

• PP No 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan

Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, VeteranDan Perintis Kemerdekaan BesertaKeluarganya


54/88

• PP No 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian DanPengembangan Kesehatan

• PP No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

• PP No 72 Tahun 1998 Tentang PengamananSediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

• PP No 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok

Bagi Kesehatan• PP No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

Kefarmasiaan

•

PP No 44 Tahun 2010 tentang Prekursor• PP No 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah

• PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan WajibLapor Pecandu Narkotika


55/88

UU NARKOTIKA

• RPP Tentang Transito Narkotika

• RPP Tentang Prekursor ( Sudah Menjadi PP )

• RPP Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika( sudan

menjadi PP)• RPP Tentang Pembinaan Dan Pengawasan

• RPP Tentang Syarat Dan Tata Cara Penyimpanan,

Pengamanan, Pengawasan, Penyerahan Dan

Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor

Narkotika.


56/88

• RPP Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengambilan

Dan Pengujian Sampel Di Laboratorium

• RPP Tentang Perlindungan Saksi, Pelapor,Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Yang

Memeriksa Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan

Prekursor Narkotika Beserta Keluarganya• RPP Tentang atau Cara Penggunaan Harta

Kekayaan Atau Aset Yang Diperoleh Dari Hasil

Tindak Pidana Narkotika

h


57/88

UU Kesehatan

• RPP Tentang Perencanaan, Pengadaan,

Pendayagunaan, Pembinaan Dan Pengawasan

Mutu Tenaga Kesehatan

• RPP Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Dan/Atau Pelatihan Tenaga Kesehatan

• RPP Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

• RPP Tentang Teknologi Dan Produk Teknologi

Kesehatan


58/88

• RPP Tentang Standar Pelayanan Minimal

Kesehatan

• RPP Tentang Standar Mutu PelayananKesehatan

• RPP Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

• RPP Tentang Transplantasi Organ Dan/ Atau

Jaringan Tubuh

• RPP Tentang Implan Obat Dan/Atau Alat

Kesehatan

• RPP Tentang Bedah Plastik Dan Rekonstruksi


59/88

• RPP Tentang Kesehatan Reproduksi

• RPP Tentang Aborsi

• RPP Tentang Kesehatan Sekolah• RPP Tentang Pelayanan Darah ( Sudah Menjadi

PP )

•

RPP Tentang Pengamanan Dan PenggunaanSediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

• RPP Tentang Praktik Kefarmasian

•

RPP Tentang Pengamanan Bahan YangMengandung Zat Adiktif Berupa ProdukTembakau Bagi Kesehatan


60/88

• RPP Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

• RPP Tentang Kesehatan Jiwa

• RPP Tentang Karantina Kesehatan

•

RPP Tentang Kesehatan Lingkungan• RPP Tentang Kesehatan Kerja

• RPP Tentang Sistem Informasi

• RPP Tentang Pembiayaan Kesehatan

UU RUMAH SAKIT


61/88

UU RUMAH SAKIT

• RPP Tentang Tenaga Kesehatan Asing

• RPP Tentang Rumah Sakit Pendidikan

• RPP Tentang Insentif Pajak

• RPP Tentang Subsidi Atau Bantuan Pemerintah

• RPP Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

P k /K k 2010


62/88

Permenkes/Kepmenkes 2010

• Permenkes No. 003/Menkes/Per/2010 Tentang

Saintifikasi Jamu Dalam Pelitian Berbasis

Pelayanan Kesehatan

• Permenkes No.039/Menkes/SK/I/2010 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Teknologi

Reproduksi Berbantu

•

Permenkes No.HK.02.02/Menkes/068/I/201Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah .


63/88

• Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/146/1/ 2010Tentang Harga Obat Generik.

• Permenkes No.147/ Menkes/Per/I/2010 TentangPerizinan Rumah Sakit.

• Permenkes No.HK.02.02/Menkes/148/I/2010 TentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

• Permenkes No. HK.02.02/ Menkes/149/I/2010 TentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

• Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/150/I/2010 TentangPemberlakuan Suplemen Pertama (1) Farmakope

Indonesia Edisi IV.• Permenkes No.155/Menkes/Per/I/2010 tentang

Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KSM) Bagi Balita.

K k N 156/M k /SK/I/2010 T t


64/88

• Kepmenkes No. 156/Menkes/SK/I/2010 TentangPemberian Insentif Bagi Tenaga Kerja KesehatanDalam Rangka Penugasan Khusus Puskesmas

Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan.• Kepmenkes No.HK.03.01/Menkes/159/I/2010

Tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Pemerintah.• Permenkes No.161/Menkes/Per/I/2010 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan

• Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2010 danNo.162/Menkes/PB/I/2010 Tentang PelaporanKematian Dan Penyebab Kematian.


65/88

• Kepmenkes No.229/Menkes/SK/II/2010 tentangPedoman Asuhan Kebidanan Masa Perimenpause

•

Kepmenkes No. 262/ Menkes/SK/II/2010 TentangPedoman Terapi Stimulasi Sensorik.

• Kepmenkes No.263/Menkes/SK/II/2010 TentangPedoman Rehabilitasi Kognitif .

• Kepmenkes No. 264/Menkes/SKII/2010 TentangPedoman Penanggulangan Masalah KesehatanIntelegensia Akibat Gangguan Degeneratif.

• Kepmenkes No. 265/Menkes/SK/II/2010 TentangPedoman Komunikasi Otak Untuk Meningkatkan

Kesehatan Intelegensia Pada Remaja• Kepmenkes No.267/Menkes/SK/II/2010 tentang

Penetapan Roadmap dan Respon Cepat diKementerian Kesehatan.


66/88

• Permenkes No.299/Menkes/Per/II/2010 TentangPenyelenggaraan Program Internsip dan

Penempatan Dokter Pasca Internsip.• Permenkes No.317/Menkes/Per/III/2010 Tentang

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga NegaraAsing di Indonesia - Mencabut 441/1980

• Kepmenkes No.329/Menkes/Per/III/2010 TentangBantuan Sosial Untuk pelayanan Kesehatan diDaerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

(DTPK) Tahun 2010.• Permenkes No.340/Menkes/Per/III/2010 Tentang

Klasifikasi Rumah Sakit


67/88

• Permenkes 374/Menkes/Per/III/2010 TentangPengendalian Vektor

•

Kepmenkes No.381/Menkes/SK/III/2010 Tentang KomisiAhli Pengendalian Vektor

• Kepmenkes No. 400/Menkes /SK/III/2010 TentangPedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonseia

• Kepmenkes No.410/Menkes/SK/III/2010 Tentang

Perubahan atas Kepmenkes No.1014/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Standar PelayananRadiologi Diagnostik di sarana pelayanan kesehatan.

• Permenkes No.411/Menkes/Per/III/2010 tentangLaboratorium Klinik.

• Kepmenkes No. 420/Menkes/SK/III/2010 TentangPedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif pada Gangguan penggunaan Napza Berbasis RumahSakit.


68/88

• Kepmenkes No. 420/Menkes/SK/III/2010 TentangPedoman Layanan Terapi dan RehabilitasiKomprehensif pada Gangguan penggunaan NapzaBerbasis Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.421/Menkes/SK/III/2010 TentangStandar Pelayanan Terapi dan RehabilitasiGangguan Penggunaan Napza

• Kepmenkes No. 422/Menkes/SK/III/2010 TentangPenata-laksanaan Medik gangguan PenggunaanNapza

• Kepmenkes No. 454/Menkes/SK/IV/2010 TentangSpesimen Tanda Tangan dan Paraf KeputusanMutasi Kepegawaian oleh Pejabat di LingkunganKementerian Kesehatan


69/88

• Permenkes No.462/Menkes/Per/IV/2010 tentang

Pengdaan Barang /Jasa Secara Elektronik Di

Lingkungan Kementerian Kesehatan.

• Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang

Persyaratan Kualitas air Minum

• Kepmenkes No.494/Menkes/SK/IV/2010 tentangPetunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.

• Kepmenkes No. 612/Menkes/SK/V/2010 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan

Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat yang meresahkan Dunia.

k / k / / /


70/88

• Permenkes No.736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Air Minum.

• Kepemenkes No.686/Menkes/SK/VI/2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan KesehatanMasyarakat.

• Permenkes No.681/Menkes/per/VI/2010 Tentang RisetKesehatan Nasional.

•

Permenkes No.743/Meneks/Per/VI/2010 tentangPakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor KesehatanPelabuhan Di Lingkungan Kementeri Kesehatan.

• Kepmenkes No.796/Menkes/SK/VII/2010 tentangPedoman Teknis Pengendalian Kanker Payudara dan

Kanker Leher Rahim.• Kepmenkes No.801/Menkes/SK/VII/2010 tentang Tim

Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan BagiMenteri dan Pejabat Tertentu.


71/88

• Permenkes No.812/Menkes/Per/VII/2010 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.• Kepmenkes No.834/Menkes/SK/VII/2010 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan High Care Unit(HCU) di Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.908/Menkes/SK/VII/2010 tentangPedoman Penyelenggaraan Pelayanan KeperawatanKeluarga.

• Kepmenkes No.910/Menkes/SK/VII/2010 tentangPembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi

Dalam Negeri Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.• Kepmenkes No.933/Menkes/SK/VII/2010 tentang

Pedoman Tata Laksana Flu Burung Di Rumah Sakit


72/88

• Kepmenkes No.1028/Menkes/SK/VII/2010tentang Pendelegasian Kewenangan PenetapanSarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CalonTenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke LuarNegeri

• Kepmenkes No.1079/Menkes/SK/VIII/2010tentang Harga Obat Kontrasepsi dan Alat

Kontrasepsi Tahun 2010.• Kepmenkes No.1087/Menkes/SK/VIII/2010

tentang Standar Kesehatan dan KeselamatanKerja Di Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.1134/Menkes/SK/VIII/2010tentang Keanggotaan, Organisasi dan Tata KerjaMajelis Tenaga kesehatan Indonesia

• Permenkes No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang


73/88

Permenkes No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

• Permenkes No.1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin

Produksi Kosmetika.• Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Notifikasi Kosmetika.

• Kepmenkes No.1177/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Harga

Perbekalan Kesehtaan dan Obat Gigi Tahun 2010.• Permenkes No.1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga.

• Permenkes No.1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar

Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

• Permenkes No.1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Penyalut Alat Kesehatan

• Kepmenkes No.1195/Menkes/SK/VIII/2010 tentang


74/88

p / / / / gLembaga /Badan Akreditasi Rumah Sakit Bertaraf Internasional.

• Kepmenkes No.1208/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Petugas

Pengelola Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota.

• Kepmenkes No.1307/Menkes/SK/IX/2010 tentangPenghasilan Pokok dan Isentif Khusus Dokter Pegawai TidakTetap dan Bidang Pegawai Tidak Tetap.

• Kepmenkes No.1308/Menkes/SK/IX/2010 tentangPengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil KementerianKesehatan.

• Kepmenkes No.1314/Menkes/SK/IX/2010 tentangPedoman Standar disasi Sumberdaya Manusia, Sarana danPrasarana di Lingkungan KKP.

• Kepmenkes No.1334/Menkes/SK/IX/2010 tentang KomisiNasional Saintifikasi Jamu.

• Kepmenkes No.1436/Menkes/SK/IX/2010 tentang


75/88

Kepmenkes No.1436/Menkes/SK/IX/2010 tentangSusunan jabatan, Uraian Jabatan Serta tata HubunganKerja Balai Pelatihan Kesehatan Salaman, Lemah Abangdan Batam.

• Kepmenkes No.1438/Menkes/SK/IX/2010 tentangStandar Pelayanan Kedokteran.

• Kepmenkes No.1443/Menkes/SK/IX/2010 tentangSusunan Jabatan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan

Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, Jakartadan Makasar.

• Kepmenkes No.1454/Menkes/SK/IX/2010 tentangPedoman Penyusunan Rencana dan AnggaranKementerian Kesehatan.

• Kepmenkes No.1455/Menkes/SK/X/2010 tentangFormularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

• Kepmenkes No.1457/Menkes/SK/X/2010 tentang Petunjuk Teknis


76/88

Kepmenkes No.1457/Menkes/SK/X/2010 tentang Petunjuk Teknis

Pelayanan Kesehatan Bagi Jemaah Haji Pada

Embarkasih/Debarkasi dan Rumah sakit Rujukan Haji Serta Rumah

sakit Rujukan Haji.

• Kepmenkes No.1459/Menkes/SK/X/2010 tentang Panduan

Perencanaan dan Anggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan.

• Kepmenkes No.1460/Menkes/SK/X/2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Surakarta.• Kepmenkes No.1461/Menkes/SK/X/2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Makasar.

•

Kepmenkes No.1462/Menkes/SK/X/2010 tentang StandarPelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Bandung.

• Permenkes No.1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Ijin dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan.

• Permenkes No 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis


77/88

• Permenkes No.1501/Menkes/Per/X/2010 tentang JenisPenyakit Menular Tertentu Yang Dapat MenimbulkanWabah dan Upaya Penanggulangannya

• Kepmenkes No.1627/Menkes/SK/XI/2010 tentangStandar Pedoman Pelayanan KegawatandaruratanPsikitrik.

• Permenkes No.1636/Menkes/Per/XI/2010 tentangSunat Perempuan.

• Kepmenkes No.1740/Menkes/SK/XII/2010 tentangKomite Koordinasi Penanggulangan Aids, Tuberkulosisdan Malaria di Indonesia.

• Kepmenkes No.1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensif CareUnit (ICU) di Rumah Sakit.

• Permenkes No.1787/Menkes/Per/XII/2010 tentangIklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan.

• Kepmenkes No.1792/Menkes/SK/XII/2010


78/88

p / / / /tentang Pedoman Pemeriksaan Klinik.


tentang Pedoman Pemberlakuan IndeksPembangunan Kesehatan Masyarakat.

• Permenkes No.1799/Menkes/Per/XII/2010tentang Industri Farmasi.

• Kepmenkes No.1816/Menkes/SK/XII/2010tentang Prosedur Tetap Akuntansi Persediaan.


tentang Pedoman Akuntasi Badan LayananUmum (BLU) Rumah Sakit.

• Kepmenkes No 2011/Menkes/SK/XII/2010


79/88

Kepmenkes No.2011/Menkes/SK/XII/2010tentang Susunan Jabatan Serta Tata HubunganKerja Lokal Penelitian dan Pengembangan

Pengendalian Penyakit Bersumber BinatangBaturaja, Ciamis, Banjarnegara, Tanah Bumbu,Waikabubak

• Kepmenkes No.2012/Menkes/SK/XII/2010tentang Pemberlakuan Suplemen Kedua (II)Farmakope Indonesia Edisi IV.



80/88


• Permenkes No.028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik

• Kepmenkes No.057/Menkes/SK/I/2011 tentang PedomanAdministrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Dan

Staf Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

• Kepmenkes No.059/Menkes/SK/I/2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan PadaPenanggulangan Bencana.

• Kepmenkes No.091/Menkes/SK/I/2011 tentang Unit

Percepatan Pembangunan Papua dan Paua Barat di

kementerian Kesehatan.• Kepmenkes No.138/Menkes/SK/I/2011 tentang Komite

Internsip Dokter Indonesia.

• Permenkes No.150/Menkes/Per/I/2011 tentang Keanggotaan

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

• PB. Menkes dan Mendagri No.188/Menkes/PB/I/2011 dan No.7Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan tanpa


81/88

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan tanpa

Rokok.

• Kepmenkes No.193/Menkes/SK/I/2011 tentang Tim Seleksi

Calon Anggota Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia.

• Permenkes No.210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Teknis

Bantuan Operasional Kesehatan.

• Kepmenkes No.221/Menkes/SK/II/2011 tentang KeanggotaanMajelis Tenaga Kesehatan Indonesia

• Permenkes No.324/Menkes/Per/II/2011 tentang Program

Bantuan Untuk fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang

Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan LembagaKemasyarakatan.

• Permenkes No.330/Menkes/Per/II/2011 tentang Pedoman

Deteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas

(GPPH) Pada Anak Serta Penanganannya.

• Permenkes No 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif


82/88

• Permenkes No.416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero).

• Permenkes No.417/Menkes/Per/II/2011 tentang Komisi

Akreditasi Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.418/Menkes/SK/II/2011 tentang Susunan

Keanggotaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Masa

Bakti Tahun 2011-2014.

• Permenkes No.519/Menkes/Per/III/2011 tentang PedomanPenyelenggaraan Pelayanan Anesfesiologi dan Terapi Intensif

di Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.563/Menkes/SK/III/2011 tentang Harga Serum

Dan Vaksin Program Imunisasi tahun 2011.• Permenkes No.565/Menkes/Per/III/2011 tentang Strategi

Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014

• Permenkes No 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk


83/88

Permenkes No.631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk

Teknis Jaminan Persalinan.

• Kepmenkes No.632/Menkes/SK/III/2011 tentang Harga Eceran

Tertinggi Obat Generik Tahun 2011.

• Kepmenkes No.633/Menkes/SK/III/2011 tentang Harga Obat

Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2011.

• Kepmenkes No.683/Menkes/SK/III/2011 tentang Pedoman

Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter GigiSpesialis/Dokter/Dokter Gigi dan Bidan sebagai Pegawai Tidak

Tetap.

• Permenkes No.706/Menkes/Per/IV/2011 tentang Rekrutmen

Petugas Kesehatan Haji Indonesia• Kepmenkes No.721/Menkes/SK/IV/2011 tentang

Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2011-2016.

• Kepmenkes No.731/Menkes/SK/IV/2011 tentang AlokasiAnggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan


84/88

gg g

Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi

dan Kabupaten / Kota Tahun 2011.

• Kepmenkes No.753/Menkes/SK/IV/2011 tentang KelompokKerja Nasional Peningkatan Program Pelayanan Obstetri dan

Neonatal Emergensi.

• Permenkes No.755/Menkes/Per/IV/2011 tentang

Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit.• Kepmenkes No. 758/Menkes/SK/IV/2011 tentang Penetapan

Kabupaten, Kecamatan dan Puskesmas di Perbatasan Darat

dan Pulau-pulau kecil Terluar Berpengaruh yang Menjadi

Sasaran Prioritas Nasional Program Pelayanan Kesehatan diDaerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun 2010-

2014.

• Kepmenkes No.782/Menkes/SK/IV/2011 tentang Rumah Sakit

Rujukan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (DDHA).

• Kepmenkes No.805/Menkes/SK/IV/2011 tentang Komite Ahli

d h


85/88

dan Tim Perumus Penyusunan Peraturan Pemerintah,

Pedoman, dan Road Map Sistem Informasi Kesehatan.

• Kepmenkes No.816/Menkes/SK/IV/2011 tentang Tim

Penelaah Perjanjian Alih Material (Material Transfur

Agreement).

• Kepmenkes No.827/Menkes/SK/IV/2011 tentang Tim Proyek

Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian Infeksi

Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

• Permenkes No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi,

Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

• Permenkes No.903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

• Permenkes No.996/Menkes/Per/V/2011 tentang Penyaluran

Tunjangan Profesi Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan.


86/88

• Permenkes No.1018/Menkes/Per/V/2011

tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan

Terhadap Dampak Perubahan Iklim.

• Kepmenkes No.1019/Menkes/SK/V/2011

tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan

Kementerian Kesehatan.

• Kepmenkes No.1021/Menkes/SK/V/2011

tentang Sentra Pelatihan Gender Bidang

Kesehatan di Balai Besar Pelatihan KesehatanJakarta.

• Kepmenkes No 1030/Menkes/SK/V/2011 tentang


87/88

• Kepmenkes No.1030/Menkes/SK/V/2011 tentang

Kabupaten/Kota Pelaksana Pemeriksaan dan

Pembinaan Kesehatan Haji.• Permenkes No.1031/Menkes/Per/V/2011 tentang

Batas Maksimum Cemaran Radioaktif Dalam

Pangan.

• Permenkes No.1077/Menkes/Per/V/2011 tentang

Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang

Rumah.

• Kepmenkes No.1099/Menkes/Sk/VI/2011 tentang

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian

Kesehatan Tahun 2010 – 2014.


88/88

Kajian Revisi Pp38 Dan Nspk Setjen

Documents