KAJIAN REVISI PP38 DAN NSPK SEKRETARIAT JENDERAL · 2011-10-26 · kajian revisi pp38 dan nspk sekretariat jenderal riati anggriani,sh,mars,mhum kepala bagian peraturan perundang-undangan,

KAJIAN REVISI PP38 DAN NSPKSEKRETARIAT JENDERAL

RIATI ANGGRIANI,SH,MARS,MHum

KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

KEMENTERIAN KESEHATAN

Dasar Hukum• Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota

• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah

• Kepmenkes Nomor 922/Menkes/Sk/X/2008 TentangPedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan BidangKesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

1144/MENKES/PER/VIII/2010

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

Tugas

• Kementerian Kesehatan mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan di bidangkesehatan dalam pemerintahan untukmembantu Presiden dalam menyelenggarakanpemerintahan negara

Fungsi• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

di bidang kesehatan;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yangmenjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkunganKementerian Kesehatan;

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan didaerah; dan

• pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Pengorganisasian

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

• Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkungan;

• Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;

• Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

• Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan;

• Pusat Data dan Informasi;

• Pusat Kerja Sama Luar Negeri;

• Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan;

• Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

• Pusat Komunikasi Publik;

• Pusat Promosi Kesehatan;

• Pusat Inteligensia Kesehatan; dan

• Pusat Kesehatan Haji.

Tugas

• Sekretariat Jenderal mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,pembinaan, dan pemberian dukunganadministrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Kementerian Kesehatan.

Fungsi

• Dalam melaksanakan tugas, SekretariatJenderal menyelenggarakan fungsi :

– koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;

– koordinasi dan penyusunan rencana dan programKementerian Kesehatan;

– pembinaan dan pemberian dukungan administrasiyang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dandokumentasi Kementerian Kesehatan;

– pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dantata laksana, kerja sama, dan hubunganmasyarakat;

– koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

– penyelenggaraan pengelolaan barangmilik/kekayaan negara; dan

– pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehMenteri Kesehatan.

Sekretariat Jenderal(Biro dan Pusat )

• Biro Perencanaan dan Anggaran;

• Biro Kepegawaian;

• Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

• Biro Hukum dan Organisasi; dan

• Biro Umum.

PP No 38 Tahun 2007

• Upaya Kesehatan

– Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

– Lingkungan Sehat.

– Perbaikan Gizi Masyarakat

– Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat

• Pembiayaan kesehatan

– Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.

• Sumber Daya Manusia Kesehatan.

– Peningkatan Jumlah, Mutu dan PenyebaranTenaga Kesehatan.

• Obat dan Perbekalan Kesehatan.

– Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat danKeterjangkauan Harga Obat Serta PerbekalanKesehatan.

• Pemberdayaan Masyarakat

• Pemberdayaan Individu, Keluarga dan MasyarakatBerperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan UpayaKesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

• Manajemen Kesehatan

• Kebijakan.

• Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

• Kerjasama Luar Negeri.

• Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.

• Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan(SIK).

SUBSISTEM SKN (KMK No 374 Tahun 2009)

• Subsistem Upaya Kesehatan

• Subsistem Pembiayaan Kesehatan

• Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

• Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,dan Makanan

• Subsistem Manajemen dan InformasiKesehatan

• Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

• Sumberdaya Di Bidang Kesehatan:

– Tenaga Kesehatan

– Fasilitas Pelayanan Kesehatan

– Perbekalan Kesehatan

– Teknologi dan Produk Teknologi

Upaya Kesehatan• pelayanan kesehatan;

• pelayanan kesehatan tradisional;

• peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;

• penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

• kesehatan reproduksi;

• keluarga berencana;

• kesehatan sekolah;

• kesehatan olahraga;

• pelayanan kesehatan pada bencana;

• pelayanan darah;

• kesehatan gigi dan mulut;

• penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;

• kesehatan matra;

• pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

• pengamanan makanan dan minuman;

• pengamanan zat adiktif; dan/atau

• bedah mayat.

• Kesehatan ibu,bayi,anak,remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat

• Gizi

• Kesehatan jiwa

• Penyakit menular dan tidak menular

• Kesehatan lingkungan

• Kesehatan kerja

Subbidang Upaya Kesehatan

• Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif,dan Komplementer

• Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya KesehatanRemaja, Upaya Kesehatan Anak yangMembutuhkan Perlindungan

• Kesehatan Olah Raga dan KesehatanPerkotaan

• Kesehatan Ibu

• Pembinaan Gizi Masyarakat

• Upaya Kesehatan Kerja

• Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit

• Kesehatan lingkungan

• Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat

• Penanggulangan krisis kesehatan

• Pelayanan kesehatan haji

• Jaringan Penelitian

• Pengembangan produk penelitian

• Jaringan penelitian dan pengembangan kesehatan

Subsistem Pembiayaan Kesehatan

• Perencanaan dan alokasi anggaran kesehatan

• Pemetaan aliran dana kesehatan

• Jaminan kesehatan

• Efektifitas dan Efisiensi pembiayaan kesehatan

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

• Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan

Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan

• Penyediaan dan pengelolaan bufferstok obat,serta alkes, reagensia, dan vaksin tertentu

• Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditikesehatan.

• Pemberian izin industri komoditi kesehatan,alat kesehatan dan pedagang besar farmasi(PBF)

• Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan

• Sistem informasi kesehatan

• Hukum kesehatan

Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

• Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Sub Bidang -Draft Perpres SKN

• upaya kesehatan;

• penelitian dan pengembangan kesehatan;

• pembiayaan kesehatan;

• sumber daya manusia kesehatan;

• sediaan farmasi, alat kesehatan, danmakanan;

• manajemen, informasi, dan regulasikesehatan; dan

• pemberdayaan masyarakat

Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004

• Urusan Pemerintahan Absolut dan Konkuren

• Urusan konkuren terbagi atas urusan yangbersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan.

• Urusan wajib terdiri dari urusan yangberkaitan dengan pelayanan dasar dan bukanpelayanan dasar.

• Urusan pilihan terdiri dari urusan yangberkaitan dengan pengembangan sektorunggulan di daerah

• Urusan pemerintahan absolut adalah urusanpemerintahan yang menjadi kewenanganpemerintah pusat dan tidak diserahkan kedaerah.

• Urusan pemerintahan bersama atau urusanpemerintahan konkuren adalah urusanpemerintahan yang dibagi antara pemerintahpusat, pemerintahan daerah provinsi, danpemerintahan daerah kabupaten/kota.

Urusan Absolut

• politik luar negeri;

• pertahanan;

• keamanan;

• yustisi;

• moneter dan fiskal nasional; dan

• agama.

Pelayanan dasar• pendidikan;

• kesehatan;

• lingkungan hidup;

• pekerjaan umum;

• ketahanan pangan;

• kependudukan dan pencatatan sipil;

• keluarga berencana;

• sosial;

• tenaga kerja

• ketentraman dan ketertiban umum serta

• perlindungan masyarakat; dan

• perlindungan anak;

• Pemerintahan daerah memprioritaskanpelaksanaan urusan wajib yang berkaitandengan pelayanan dasar.

• Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitandengan pelayanan dasar berpedoman padastandar pelayanan minimal yang ditetapkanpemerintah pusat.

• Standar pelayanan minimal dilaksanakansecara bertahap dengan mempertimbangkankapasitas keuangan daerah, sumberdayapersonil, dan ketersediaan sarana danprasarana

Bukan Pelayanan Dasar

• penataan ruang;

• pertanahan;

• pembangunan daerah;

• perhubungan;

• koperasi, usaha kecil, dan menengah;

• penanaman modal;

• perumahan;

• kepemudaan dan olah raga

• pemberdayaan masyarakat;

• pemberdayaan perempuan;

• statistik;

• persandian;

• kebudayaan;

• perpustakaan; dan

• kearsipan.

• komunikasi dan informatika

Urusan Pilihan

• kelautan dan perikanan;

• pariwisata;

• pertanian;

• kehutanan;

• energi dan sumberdaya mineral;

• perdagangan;

• perindustrian; dan

• transmigrasi.

Urusan Absolut

• politik luar negeri;

• pertahanan;

• keamanan;

• yustisi;

• moneter dan fiskal nasional; dan

• agama.

Kewenangan

• Pembagian urusan pemerintahan yangbersifat konkuren pemerintah pusat denganpemerintahan daerah provinsi danpemerintahan daerah kabupaten/kotadidasarkan pada kriteria eksternalitas,akuntabilitas, dan efisiensi

• Urusan pemerintahan yang bersifat absolutdiselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat.

• Urusan konkuren yang menjadi kewenanganpemerintah pusat dapat diselenggarakan:

• sendiri oleh pemerintah pusat;

• dengan menggunakan azas dekonsentrasi melalui

• pelimpahan kepada gubernur selaku wakil

• pemerintah pusat; atau

• dengan menggunakan azas tugas pembantuankepada

• pemerintahan daerah.

• Urusan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dapat diselenggarakan:

• sendiri oleh pemerintahan daerah provinsi;atau

• dengan menggunakan azas tugaspembantuan kepada

• pemerintahan daerah kabupaten/kota yangada di

• wilayah provinsi yang bersangkutan.

• Urusan konkuren yang menjadi kewenanganpemerintah kabupaten/kota dapatdiselenggarakan:

– sendiri oleh pemerintah daerahkabupaten/kota; dan

–dengan melimpahkan pelaksanaannyakepada Camat atau desa yang ada diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

• Kewenangan pemerintah pusat berdasarkankriteria adalah:

– menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteriaoleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang dijadikan pedoman bagipemerintahan daerah dalam menyelenggarakanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah;

– melaksanakan fasilitasi kepada pemerintahandaerah dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan;

– melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasiterhadap penyelenggaraan urusan pemerintahanyang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;dan

– melaksanakan urusan pemerintahan yang berskalanasional atau lintas provinsi dan internasional.

• Kewenangan pemerintahan daerah provinsiberdasarkan kriteria mencakup kegiatanmengatur dan mengurus urusanpemerintahan yang berskala provinsi ataulintas kabupaten/kota dengan berpedomanpada norma, standar, prosedur dan kriteriayang ditetapkan pemerintah pusat.

• Kewenangan pemerintahan daerahkabupaten/kota berdasarkan kriteriamencakup kegiatan mengatur dan mengurusurusan pemerintahan yang berskalakabupaten/kota dengan berpedoman padanorma, standar, prosedur dan kriteria yangditetapkan pemerintah pusat.

• Penetapan norma, standar, prosedur dankriteria oleh kementerian dan lembagapemerintah non kementerian dilakukan palinglambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannyaUndang-Undang ini.

• Pemerintahan daerah wajib mempedomaninorma, standar, prosedur dan kriteria yangtelah ditetapkan oleh kementerian danlembaga pemerintah non kementerian dalampelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan pemerintahan daerah

• Apabila pemerintahan daerah tidakmempedomani norma, standar, prosedur dankriteria yang telah ditetapkan olehkementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian maka pemerintah pusat dapatmembatalkan kebijakan daerah dan/ataumenjatuhkan sanksi sesuai peraturanperundang-undangan

• Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahunkementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian belum menetapkan norma,standar, prosedur dan kriteria, makapemerintahan daerah melaksanakankewenangannya berpedoman pada peraturanperundang-undangan yang terkait

file r.analisa pp.hukor

JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN PER-UU-AN SESUAI UU NO 10 TAHUN 2004 TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.

1. UUD NEGARA RI TAHUN 1945

2. UU/ PERPU

3. PERATURAN PEMERINTAH

4. PERATURAN PRESIDEN

5. PERATURAN DAERAH:

a. PERATURAN DAERAH PROVINSI

b. PERATURAN DAERAH KAB/KOTA

c. PERATURAN DESA/ PERATURAN YG

SETINGKAT.

PROLEGNAS 2010- 2014INISIATIF PEMERINTAH

• RUU tentang Tenaga Kesehatan (70 )• RUU tentang Karantina Kesehatan (90 )• RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun

1997 tentang Psikotropika (95)• RUU tentang Bahan Berbahaya ( 226 )• RUU tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan (228)• RUU tentang Penggunaan Bahan Biologis dan

Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata ( 238 )• RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun

1984 tentang Wabah Penyakit Menular(242)• RUU tentang Sediaan Farmasi ( Non Prolegnas)

PROLEGNAS TAHUN 2010-2014INISIATIF DPR

• RUU tentang Keperawatan ( 18 )• RUU tentang Pengendalian Dampak Produk

Tembakau Terhadap Kesehatan (28 )• RUU tentang Pendidikan Kedokteran (130)• RUU tentang Kesehatan Jiwa (151)• RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia ( 162)• RUU tentang Perlindungan Pasien ( 172)• RUU tentang Praktik Bidan ( 202 )• RUU tentang Praktik Kefarmasian ( 203 )

PRODUK UU

• UU No 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut

• Uu No 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara

• UU No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah PenyakitMenular

• UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

• UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang PraktikKedokteran

• UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika• UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan• UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit• UU Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga

PRODUK PP

• PP No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah MayatKlinis Dan Bedah Mayat Anatomis SertaTransplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh

• PP No 1 Tahun 1988 Tentang Masa Bakti DanPraktik Dokter Dan Dokter Gigi

• PP No 40 Tahun 1990 TentangPenanggulangan Wabah Penyakit Menular

• PP No 69 Tahun 1991 Tentang PemeliharaanKesehatan PNS, Penerima Pensiun, VeteranDan Perintis Kemerdekaan BesertaKeluarganya

• PP No 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian DanPengembangan Kesehatan

• PP No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

• PP No 72 Tahun 1998 Tentang PengamananSediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

• PP No 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan RokokBagi Kesehatan

• PP No 51 Tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasiaan

• PP No 44 Tahun 2010 tentang Prekursor

• PP No 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah

• PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan WajibLapor Pecandu Narkotika

UU NARKOTIKA

• RPP Tentang Transito Narkotika

• RPP Tentang Prekursor ( Sudah Menjadi PP )

• RPP Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika( sudanmenjadi PP)

• RPP Tentang Pembinaan Dan Pengawasan

• RPP Tentang Syarat Dan Tata Cara Penyimpanan,Pengamanan, Pengawasan, Penyerahan DanPemusnahan Barang Sitaan Narkotika Dan PrekursorNarkotika.

• RPP Tentang Syarat Dan Tata Cara PengambilanDan Pengujian Sampel Di Laboratorium

• RPP Tentang Perlindungan Saksi, Pelapor,Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim YangMemeriksa Perkara Tindak Pidana Narkotika DanPrekursor Narkotika Beserta Keluarganya

• RPP Tentang atau Cara Penggunaan HartaKekayaan Atau Aset Yang Diperoleh Dari HasilTindak Pidana Narkotika

UU Kesehatan

• RPP Tentang Perencanaan, Pengadaan,Pendayagunaan, Pembinaan Dan PengawasanMutu Tenaga Kesehatan

• RPP Tentang Penyelenggaraan PendidikanDan/Atau Pelatihan Tenaga Kesehatan

• RPP Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

• RPP Tentang Teknologi Dan Produk TeknologiKesehatan

• RPP Tentang Standar Pelayanan MinimalKesehatan

• RPP Tentang Standar Mutu PelayananKesehatan

• RPP Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

• RPP Tentang Transplantasi Organ Dan/ AtauJaringan Tubuh

• RPP Tentang Implan Obat Dan/Atau AlatKesehatan

• RPP Tentang Bedah Plastik Dan Rekonstruksi

• RPP Tentang Kesehatan Reproduksi

• RPP Tentang Aborsi

• RPP Tentang Kesehatan Sekolah

• RPP Tentang Pelayanan Darah ( Sudah MenjadiPP )

• RPP Tentang Pengamanan Dan PenggunaanSediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

• RPP Tentang Praktik Kefarmasian

• RPP Tentang Pengamanan Bahan YangMengandung Zat Adiktif Berupa ProdukTembakau Bagi Kesehatan

• RPP Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

• RPP Tentang Kesehatan Jiwa

• RPP Tentang Karantina Kesehatan

• RPP Tentang Kesehatan Lingkungan

• RPP Tentang Kesehatan Kerja

• RPP Tentang Sistem Informasi

• RPP Tentang Pembiayaan Kesehatan

UU RUMAH SAKIT

• RPP Tentang Tenaga Kesehatan Asing

• RPP Tentang Rumah Sakit Pendidikan

• RPP Tentang Insentif Pajak

• RPP Tentang Subsidi Atau Bantuan Pemerintah

• RPP Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

Permenkes/Kepmenkes 2010

• Permenkes No. 003/Menkes/Per/2010 TentangSaintifikasi Jamu Dalam Pelitian BerbasisPelayanan Kesehatan

• Permenkes No.039/Menkes/SK/I/2010 tentangPenyelenggaraan Pelayanan TeknologiReproduksi Berbantu

• Permenkes No.HK.02.02/Menkes/068/I/201Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generikdi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah .

• Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/146/1/ 2010Tentang Harga Obat Generik.

• Permenkes No.147/ Menkes/Per/I/2010 TentangPerizinan Rumah Sakit.

• Permenkes No.HK.02.02/Menkes/148/I/2010 TentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

• Permenkes No. HK.02.02/ Menkes/149/I/2010 TentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

• Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/150/I/2010 Tentang Pemberlakuan Suplemen Pertama (1) Farmakope Indonesia Edisi IV.

• Permenkes No.155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KSM) Bagi Balita.

• Kepmenkes No. 156/Menkes/SK/I/2010 TentangPemberian Insentif Bagi Tenaga Kerja KesehatanDalam Rangka Penugasan Khusus PuskesmasDaerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan.

• Kepmenkes No.HK.03.01/Menkes/159/I/2010Tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenggunaan Obat Generik di Fasilitas PelayananKesehatan Pemerintah.

• Permenkes No.161/Menkes/Per/I/2010 tentangRegistrasi Tenaga Kesehatan

• Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri danMenteri Kesehatan No. 15 Tahun 2010 danNo.162/Menkes/PB/I/2010 Tentang PelaporanKematian Dan Penyebab Kematian.

• Kepmenkes No.229/Menkes/SK/II/2010 tentangPedoman Asuhan Kebidanan Masa Perimenpause

• Kepmenkes No. 262/ Menkes/SK/II/2010 TentangPedoman Terapi Stimulasi Sensorik.

• Kepmenkes No.263/Menkes/SK/II/2010 TentangPedoman Rehabilitasi Kognitif .

• Kepmenkes No. 264/Menkes/SKII/2010 TentangPedoman Penanggulangan Masalah KesehatanIntelegensia Akibat Gangguan Degeneratif.

• Kepmenkes No. 265/Menkes/SK/II/2010 TentangPedoman Komunikasi Otak Untuk MeningkatkanKesehatan Intelegensia Pada Remaja

• Kepmenkes No.267/Menkes/SK/II/2010 tentangPenetapan Roadmap dan Respon Cepat diKementerian Kesehatan.

• Permenkes No.299/Menkes/Per/II/2010 TentangPenyelenggaraan Program Internsip danPenempatan Dokter Pasca Internsip.

• Permenkes No.317/Menkes/Per/III/2010 TentangPendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga NegaraAsing di Indonesia - Mencabut 441/1980

• Kepmenkes No.329/Menkes/Per/III/2010 TentangBantuan Sosial Untuk pelayanan Kesehatan diDaerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan(DTPK) Tahun 2010.

• Permenkes No.340/Menkes/Per/III/2010 TentangKlasifikasi Rumah Sakit

• Permenkes 374/Menkes/Per/III/2010 TentangPengendalian Vektor

• Kepmenkes No.381/Menkes/SK/III/2010 Tentang KomisiAhli Pengendalian Vektor

• Kepmenkes No. 400/Menkes /SK/III/2010 TentangPedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonseia

• Kepmenkes No.410/Menkes/SK/III/2010 TentangPerubahan atas Kepmenkes No.1014/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Standar PelayananRadiologi Diagnostik di sarana pelayanan kesehatan.

• Permenkes No.411/Menkes/Per/III/2010 tentangLaboratorium Klinik.

• Kepmenkes No. 420/Menkes/SK/III/2010 TentangPedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensifpada Gangguan penggunaan Napza Berbasis RumahSakit.

• Kepmenkes No. 420/Menkes/SK/III/2010 TentangPedoman Layanan Terapi dan RehabilitasiKomprehensif pada Gangguan penggunaan NapzaBerbasis Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.421/Menkes/SK/III/2010 TentangStandar Pelayanan Terapi dan RehabilitasiGangguan Penggunaan Napza

• Kepmenkes No. 422/Menkes/SK/III/2010 TentangPenata-laksanaan Medik gangguan PenggunaanNapza

• Kepmenkes No. 454/Menkes/SK/IV/2010 TentangSpesimen Tanda Tangan dan Paraf KeputusanMutasi Kepegawaian oleh Pejabat di LingkunganKementerian Kesehatan

• Permenkes No.462/Menkes/Per/IV/2010 tentangPengdaan Barang /Jasa Secara Elektronik DiLingkungan Kementerian Kesehatan.

• Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 TentangPersyaratan Kualitas air Minum

• Kepmenkes No.494/Menkes/SK/IV/2010 tentangPetunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.

• Kepmenkes No. 612/Menkes/SK/V/2010 TentangPedoman Penyelenggaraan Karantina KesehatanPada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat yang meresahkan Dunia.

• Permenkes No.736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Air Minum.

• Kepemenkes No.686/Menkes/SK/VI/2010 tentangPedoman Pelaksanaan Program Jaminan KesehatanMasyarakat.

• Permenkes No.681/Menkes/per/VI/2010 Tentang RisetKesehatan Nasional.

• Permenkes No.743/Meneks/Per/VI/2010 tentangPakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor KesehatanPelabuhan Di Lingkungan Kementeri Kesehatan.

• Kepmenkes No.796/Menkes/SK/VII/2010 tentangPedoman Teknis Pengendalian Kanker Payudara danKanker Leher Rahim.

• Kepmenkes No.801/Menkes/SK/VII/2010 tentang TimDokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan BagiMenteri dan Pejabat Tertentu.

• Permenkes No.812/Menkes/Per/VII/2010 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada FasilitasPelayanan Kesehatan.

• Kepmenkes No.834/Menkes/SK/VII/2010 tentangPedoman Penyelenggaraan Pelayanan High Care Unit(HCU) di Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.908/Menkes/SK/VII/2010 tentangPedoman Penyelenggaraan Pelayanan KeperawatanKeluarga.

• Kepmenkes No.910/Menkes/SK/VII/2010 tentangPembentukan Tim Peningkatan Penggunaan ProduksiDalam Negeri Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

• Kepmenkes No.933/Menkes/SK/VII/2010 tentangPedoman Tata Laksana Flu Burung Di Rumah Sakit

• Kepmenkes No.1028/Menkes/SK/VII/2010tentang Pendelegasian Kewenangan PenetapanSarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CalonTenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke LuarNegeri

• Kepmenkes No.1079/Menkes/SK/VIII/2010tentang Harga Obat Kontrasepsi dan AlatKontrasepsi Tahun 2010.

• Kepmenkes No.1087/Menkes/SK/VIII/2010tentang Standar Kesehatan dan KeselamatanKerja Di Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.1134/Menkes/SK/VIII/2010tentang Keanggotaan, Organisasi dan Tata KerjaMajelis Tenaga kesehatan Indonesia

• Permenkes No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

• Permenkes No.1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang IzinProduksi Kosmetika.

• Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika.

• Kepmenkes No.1177/Menkes/SK/VIII/2010 tentang HargaPerbekalan Kesehtaan dan Obat Gigi Tahun 2010.

• Permenkes No.1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentangProduksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga.

• Permenkes No.1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin EdarAlat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

• Permenkes No.1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentangPenyalut Alat Kesehatan

• Kepmenkes No.1195/Menkes/SK/VIII/2010 tentangLembaga /Badan Akreditasi Rumah Sakit BertarafInternasional.

• Kepmenkes No.1208/Menkes/SK/VIII/2010 tentang PetugasPengelola Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota.

• Kepmenkes No.1307/Menkes/SK/IX/2010 tentangPenghasilan Pokok dan Isentif Khusus Dokter Pegawai TidakTetap dan Bidang Pegawai Tidak Tetap.

• Kepmenkes No.1308/Menkes/SK/IX/2010 tentangPengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil KementerianKesehatan.

• Kepmenkes No.1314/Menkes/SK/IX/2010 tentangPedoman Standar disasi Sumberdaya Manusia, Sarana danPrasarana di Lingkungan KKP.

• Kepmenkes No.1334/Menkes/SK/IX/2010 tentang KomisiNasional Saintifikasi Jamu.

• Kepmenkes No.1436/Menkes/SK/IX/2010 tentangSusunan jabatan, Uraian Jabatan Serta tata HubunganKerja Balai Pelatihan Kesehatan Salaman, Lemah Abangdan Batam.

• Kepmenkes No.1438/Menkes/SK/IX/2010 tentangStandar Pelayanan Kedokteran.

• Kepmenkes No.1443/Menkes/SK/IX/2010 tentangSusunan Jabatan Uraian Jabatan Serta Tata HubunganKerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, Jakartadan Makasar.

• Kepmenkes No.1454/Menkes/SK/IX/2010 tentangPedoman Penyusunan Rencana dan AnggaranKementerian Kesehatan.

• Kepmenkes No.1455/Menkes/SK/X/2010 tentangFormularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

• Kepmenkes No.1457/Menkes/SK/X/2010 tentang Petunjuk TeknisPelayanan Kesehatan Bagi Jemaah Haji PadaEmbarkasih/Debarkasi dan Rumah sakit Rujukan Haji Serta Rumahsakit Rujukan Haji.

• Kepmenkes No.1459/Menkes/SK/X/2010 tentang PanduanPerencanaan dan Anggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan.

• Kepmenkes No.1460/Menkes/SK/X/2010 tentang StandarPelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru MasyarakatSurakarta.

• Kepmenkes No.1461/Menkes/SK/X/2010 tentang StandarPelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru MasyarakatMakasar.

• Kepmenkes No.1462/Menkes/SK/X/2010 tentang StandarPelayanan Minimal Balai Besar Kesehatan Paru MasyarakatBandung.

• Permenkes No.1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Ijin danPenyelenggaraan Praktik Bidan.

• Permenkes No.1501/Menkes/Per/X/2010 tentang JenisPenyakit Menular Tertentu Yang Dapat MenimbulkanWabah dan Upaya Penanggulangannya

• Kepmenkes No.1627/Menkes/SK/XI/2010 tentangStandar Pedoman Pelayanan KegawatandaruratanPsikitrik.

• Permenkes No.1636/Menkes/Per/XI/2010 tentangSunat Perempuan.

• Kepmenkes No.1740/Menkes/SK/XII/2010 tentangKomite Koordinasi Penanggulangan Aids, Tuberkulosisdan Malaria di Indonesia.

• Kepmenkes No.1778/Menkes/SK/XII/2010 tentangPedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensif CareUnit (ICU) di Rumah Sakit.

• Permenkes No.1787/Menkes/Per/XII/2010 tentangIklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan.

• Kepmenkes No.1792/Menkes/SK/XII/2010tentang Pedoman Pemeriksaan Klinik.

• Kepmenkes No.1798/Menkes/SK/XII/2010tentang Pedoman Pemberlakuan IndeksPembangunan Kesehatan Masyarakat.

• Permenkes No.1799/Menkes/Per/XII/2010tentang Industri Farmasi.

• Kepmenkes No.1816/Menkes/SK/XII/2010tentang Prosedur Tetap Akuntansi Persediaan.

• Kepmenkes No.1981/Menkes/SK/XII/2010tentang Pedoman Akuntasi Badan LayananUmum (BLU) Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.2011/Menkes/SK/XII/2010tentang Susunan Jabatan Serta Tata HubunganKerja Lokal Penelitian dan PengembanganPengendalian Penyakit Bersumber BinatangBaturaja, Ciamis, Banjarnegara, Tanah Bumbu,Waikabubak

• Kepmenkes No.2012/Menkes/SK/XII/2010tentang Pemberlakuan Suplemen Kedua (II)Farmakope Indonesia Edisi IV.

Permenkes/Kepmenkes 2011

• Permenkes No.028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik

• Kepmenkes No.057/Menkes/SK/I/2011 tentang PedomanAdministrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat DanStaf Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

• Kepmenkes No.059/Menkes/SK/I/2011 tentang PedomanPengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan PadaPenanggulangan Bencana.

• Kepmenkes No.091/Menkes/SK/I/2011 tentang UnitPercepatan Pembangunan Papua dan Paua Barat dikementerian Kesehatan.

• Kepmenkes No.138/Menkes/SK/I/2011 tentang KomiteInternsip Dokter Indonesia.

• Permenkes No.150/Menkes/Per/I/2011 tentang KeanggotaanMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

• PB. Menkes dan Mendagri No.188/Menkes/PB/I/2011 dan No.7Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan tanpaRokok.

• Kepmenkes No.193/Menkes/SK/I/2011 tentang Tim SeleksiCalon Anggota Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia.

• Permenkes No.210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk TeknisBantuan Operasional Kesehatan.

• Kepmenkes No.221/Menkes/SK/II/2011 tentang KeanggotaanMajelis Tenaga Kesehatan Indonesia

• Permenkes No.324/Menkes/Per/II/2011 tentang ProgramBantuan Untuk fasilitas Pelayanan Kesehatan YangDiselenggarakan Oleh Masyarakat dan LembagaKemasyarakatan.

• Permenkes No.330/Menkes/Per/II/2011 tentang PedomanDeteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas(GPPH) Pada Anak Serta Penanganannya.

• Permenkes No.416/Menkes/Per/II/2011 tentang TarifPelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero).

• Permenkes No.417/Menkes/Per/II/2011 tentang KomisiAkreditasi Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.418/Menkes/SK/II/2011 tentang SusunanKeanggotaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) MasaBakti Tahun 2011-2014.

• Permenkes No.519/Menkes/Per/III/2011 tentang PedomanPenyelenggaraan Pelayanan Anesfesiologi dan Terapi Intensifdi Rumah Sakit.

• Kepmenkes No.563/Menkes/SK/III/2011 tentang Harga SerumDan Vaksin Program Imunisasi tahun 2011.

• Permenkes No.565/Menkes/Per/III/2011 tentang StrategiNasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014

• Permenkes No.631/Menkes/Per/III/2011 tentang PetunjukTeknis Jaminan Persalinan.

• Kepmenkes No.632/Menkes/SK/III/2011 tentang Harga EceranTertinggi Obat Generik Tahun 2011.

• Kepmenkes No.633/Menkes/SK/III/2011 tentang Harga ObatUntuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2011.

• Kepmenkes No.683/Menkes/SK/III/2011 tentang PedomanPengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter GigiSpesialis/Dokter/Dokter Gigi dan Bidan sebagai Pegawai TidakTetap.

• Permenkes No.706/Menkes/Per/IV/2011 tentang RekrutmenPetugas Kesehatan Haji Indonesia

• Kepmenkes No.721/Menkes/SK/IV/2011 tentangPengangkatan Anggota Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2011-2016.

• Kepmenkes No.731/Menkes/SK/IV/2011 tentang AlokasiAnggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsidan Kabupaten / Kota Tahun 2011.

• Kepmenkes No.753/Menkes/SK/IV/2011 tentang KelompokKerja Nasional Peningkatan Program Pelayanan Obstetri danNeonatal Emergensi.

• Permenkes No.755/Menkes/Per/IV/2011 tentangPenyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit.

• Kepmenkes No. 758/Menkes/SK/IV/2011 tentang PenetapanKabupaten, Kecamatan dan Puskesmas di Perbatasan Daratdan Pulau-pulau kecil Terluar Berpengaruh yang MenjadiSasaran Prioritas Nasional Program Pelayanan Kesehatan diDaerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun 2010-2014.

• Kepmenkes No.782/Menkes/SK/IV/2011 tentang Rumah Sakit

Rujukan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (DDHA).

• Kepmenkes No.805/Menkes/SK/IV/2011 tentang Komite Ahlidan Tim Perumus Penyusunan Peraturan Pemerintah,Pedoman, dan Road Map Sistem Informasi Kesehatan.

• Kepmenkes No.816/Menkes/SK/IV/2011 tentang TimPenelaah Perjanjian Alih Material (Material TransfurAgreement).

• Kepmenkes No.827/Menkes/SK/IV/2011 tentang Tim ProyekPenguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian InfeksiSaluran Pernapasan Akut (ISPA).

• Permenkes No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi,Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

• Permenkes No.903/Menkes/Per/V/2011 tentang PedomanPelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

• Permenkes No.996/Menkes/Per/V/2011 tentang PenyaluranTunjangan Profesi Dosen di Lingkungan Politeknik KesehatanKementerian Kesehatan.

• Permenkes No.1018/Menkes/Per/V/2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim.

• Kepmenkes No.1019/Menkes/SK/V/2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Kesehatan.

• Kepmenkes No.1021/Menkes/SK/V/2011 tentang Sentra Pelatihan Gender Bidang Kesehatan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.

• Kepmenkes No.1030/Menkes/SK/V/2011 tentangKabupaten/Kota Pelaksana Pemeriksaan danPembinaan Kesehatan Haji.

• Permenkes No.1031/Menkes/Per/V/2011 tentangBatas Maksimum Cemaran Radioaktif DalamPangan.

• Permenkes No.1077/Menkes/Per/V/2011 tentangPedoman Penyehatan Udara dalam RuangRumah.

• Kepmenkes No.1099/Menkes/Sk/VI/2011 tentangIndikator Kinerja Utama Tingkat KementerianKesehatan Tahun 2010 – 2014.