Top Banner
EKSPOS HASIL KAJIAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SAMARINDA SAMARINDA
31

Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jun 14, 2015

Download

Travel

Ekspose Hasil Kajian PKP2A III Bekerjasama Dengan Pemkab Kutai Kartanegara tentang Desa
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

EKSPOS HASIL KAJIAN PENYERAHAN URUSAN

PEMERINTAHAN KEPADA DESA

DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

SAMARINDASAMARINDA

Page 2: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Tim Peneliti Bidang Kajian Tim Peneliti Bidang Kajian PKP2A III LAN SamarindaPKP2A III LAN Samarinda

Tri Widodo W. UtomoSiti ZakiyahSaid FadhilAndi WahyudiFani Heru WismonoRustan AMaria AP SariTri Noor AzizahLany Erinda RBetha Miranti A

Page 3: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANGPemerintah Desa merupakan pemerintah

yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat bawah sehingga memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi saat ini pemerintah desa kurang berperan dalam pemberdayaan masyarakat, peran desa selama ini lebih menonjol dalam pelayanan administratif surat menyurat.

Desa merupakan daerah otonom maka penyerahan urusan pemerintahan menjadi suatu yang mutlak dilakukan.

Penyerahan urusan tersebut perlu disertai dengan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Page 4: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyerahan urusan yang lebih besar kepada desa yang disertai dengan peningkatan kualitas pemerintah desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

LanjutanLanjutan……

Page 5: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengertian DesaPengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Page 6: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kewenangan Desa menurut UU No. Kewenangan Desa menurut UU No. 32/2004 Pasal 206 dan PP No. 72/2005 32/2004 Pasal 206 dan PP No. 72/2005

Pasal 7Pasal 7

Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa (hak autochtoon)

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Page 7: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahapan KajianTahapan Kajian

1. Pembuatan tipologi desa-desa berdasarkan potensi dan kondisi masing-masing desa untuk menerima urusan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Penetapan klasifikasi masing-masing desa di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tipologi yang telah dibuat

3. Penetapan urusan-urusan yang akan diserahkan kepada desa berdasarkan klasifikasi masing-masing desa tersebut.

Page 8: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUPKajian ini membatasi pada urusan-

urusan pemerintahan Pemerintah Kab. Kukar yang dapat diserahkan kepada desa menurut Permendagri No. 30 Tahun 2006 serta Perda tentang Urusan Pemerintahan Kab. Kukar, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing desa.

Page 9: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

KERANGKA BERPIKIRKERANGKA BERPIKIR Penyerahan urusan pemerintahan dari

kabupaten/kota kepada desa didasarkan pada 3 (tiga) faktor, yaitu:

Pertama berdasarkan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh desa secara normatif (top down) mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 72 Tahun 2005 dan Permendagri No. 30 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Page 10: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kedua, penyerahan urusan pemerintahan kepada desa juga mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing desa. Mengingat bahwa potensi dan karakteristik masing-masing desa tidak seragam sehingga perlu dilakukan pemetaan terhadap masing-masing desa.

Ketiga adalah persepsi aparat pemerintah desa tentang urgensi penyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada desa dan kemampuan aparat desa dalam melaksanakan urusan-urusan yang akan diserahkan kepada desa tersebut. Persepsi aparat desa ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para aparat desa.

Page 11: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

UU NO.32/ 2004

PP NO.72/ 2005

PERMENDAGRI NO.30/ 2006

PERDA URUSAN KABUPATEN

UU NO.32/ 2004

PP NO.72/ 2005

PERMENDAGRI NO.30/ 2006

PERDA URUSAN KABUPATEN

Urusan yang Diserahkan

kepada Desa

Urusan yang Diserahkan

kepada Desa

Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Persepsi Aparat DesaPersepsi Aparat Desa

Tipologi DesaTipologi Desa

PERDA Urusan Desa

PERDA Urusan Desa

Peraturan BupatiPeraturan Bupati

Skema Alur Skema Alur BerpikirBerpikir

Page 12: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

METODE KAJIANMETODE KAJIANKajian ini menggunakan metode

deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengumpulan data-data sekunder dan penyebaran kuesioner kepada aparat desa, dengan penentuan sampel secara random bertujuan (purposive random sampling).

Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui persepsi aparat desa tentang kemampuan mereka dalam melaksanakan urusan-urusan yang akan diserahkan kepada desa.

Page 13: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

• Variabel jumlah penduduk diberikan bobot 60, sedangkan luas wilayah diberikan bobot 40. Tipologi desa diperoleh dari penjumlahan bobot nilai masing-masing desa, kemudian total skor dari pembobotan akan menentukan masing-masing desa yang dibagi menjadi 4 tipe, yaitu: tipe A, B, C atau D.

• Lebar interval diperoleh dari penghitungan batas atas (nilai tertinggi) potensi desa yaitu nilai jumlah penduduk dan luas wilayah, dikurangi batas bawah (nilai terendah), kemudian dibagi 4.

Variabel TipologiVariabel Tipologi

Page 14: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Penentuan bobot nilai ini dilakukan dengan alasan:

• Pola umum ini secara luas diadopsi dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu seperti yang digunakan dalam PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan klasifikasi daerah sebagai pertimbangan dalam menentukan jumlah SKPD.

• Masyarakat/penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dalam pelayanan publik dan menjadi target kebijakan (policy target) sehingga memiliki peran dan posisi yang penting.

• Luas wilayah, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), sarana dan prasarana, dan sebagainya merupakan alat kebijakan (policy tools) yang akan menghasilkan policy outcomes, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Page 15: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Variabel Kelas Interval Nilai

Jumlah Penduduk

≥ Batas Bawah + 3 LI + 1 60(Batas Bawah + 2 LI + 1) - (Batas

Bawah + 3 LI)45

(Batas Bawah + LI) + 1 - (Batas Bawah + 2 LI)

30

≤ (Batas Bawah + LI) 15Luas Wilayah

≥ Batas Bawah + 3 LI + 1 40(Batas Bawah + 2 LI + 1) - (Batas

Bawah + 3 LI)30

(Batas Bawah + LI) + 1 - (Batas Bawah + 2 LI)

20

≤ (Batas Bawah + LI) 10

Jumlah Kelas Interval = 4

Lebar Interval (LI) = Batas Atas – Batas Bawah4

Page 16: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari penjumlahan nilai masing-masing variabel akan diperoleh total skor untuk masing-masing desa. Total skor tersebut menentukan tipe desa yangbersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

TOTAL SKOR TIPOLOGI POTENSI

≥ 76 A Sangat Tinggi

51 – 75 B Tinggi

26 – 50 C Sedang

≤ 25 D Rendah

Page 17: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah DesaBerdasarkan pola penghitungan diatas

kemudian diperoleh hasil tipe-tipe desa di Kabupaten Kukar sebagai berikut:

13 desa tipe B40 desa tipe C132 desa tipe DJUMLAH 185 DESA

SAMPEL DESA diambil sebanyak 15% (Suharsimi Arikunto, 2002) sehingga diperoleh sampel sejumlah:

2 desa tipe B6 desa tipe C20 desa tipe DJUMLAH SAMPEL 28 DESA

Page 18: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Distribusi Tipe Desa per Kecamatan

WILAYAH/ KECAMATAN

JUMLAH DESA

TIPE B TIPE C TIPE D

WILAYAH HULU

1. Kec. Tabang - 4 15

2. Kec. Kb. Janggut 2 2 7

3. Kec. Kenohan - 2 6

4. Kec. Muara Wis - 1 6

5. Kec. Muara Muntai - - 13

6. Kec. Kota Bangun - 1 19

7. Kec. Muara Kaman - 3 16

JUMLAH (HULU) 2 13 82

Page 19: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Lanjutan…

WILAYAH/ KECAMATAN

JUMLAH DESA

TIPE B TIPE C TIPE D

WILAYAH TENGAH

1. Kec. Loa Kulu 3 4 5

2. Kec. Loa Janan 4 2 2

3. Kec. Tenggarong - - 1

4. Kec. Tgr Seberang 2 7 9

5. Kec. Sebulu - 5 8

JUMLAH (TENGAH) 9 18 25

Page 20: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Lanjutan…WILAYAH/

KECAMATAN JUMLAH DESA

TIPE B TIPE C TIPE D

WILAYAH HILIR

1. Kec. Samboja - - 4

2. Kec. Muara Jawa - - -

3. Kec. Sanga-sanga - - -

4. Kec. Anggana 1 2 5

5. Kec. Muara Badak 1 5 7

6. Kec. Marang Kayu - 2 9

JUMLAH (HILIR) 2 9 25

TOTAL

HULU + TENGAH + HILIR

13 40 132

Page 21: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

SAMPEL DESASAMPEL DESANO KECAMATAN DESA JML

TIPE B TIPE C TIPE D1 Muara Muntai Jantur 2

Muara Muntai Ilir

2 Loa Kulu Rempanga Margahayu 23 Loa Janan Loa Duri Ulu Tani Bakti4 Anggana Sungai Meriam Kutai Lama 25 Muara Badak Muara Badak

IlirSuka Damai 2

6 Sebulu Senoni Manunggal Daya

2

7 Kota Bangun Kota Bangun Ilir

2

Kota Bangun I

Page 22: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

8 Kenohan Semayang 19 Kembang Janggut Kelekat 2

Hambau10 Muara Kaman Muara Kaman

Ilir2

Sido Mukti11 Tabang Bila Talang Sidomulyo 3

Muara Podohon

12 Tenggarong Seberang

Manunggal Jaya Perjiwa 3Suka Maju

13 Marang Kayu Santan Tengah

2

Prangkat Baru14 Muara Wis Melintang 1

JUMLAH 2 6 20 28

Lanjutan…Lanjutan…

Page 23: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah Urusan Yang Diserahkan

TIPOLOGI DESA

JUMLAH URUSAN BERDASARKAN STATUSNYA

DISERAHKAN DISERAHKAN

DENGAN CATATAN

TIDAK DISERAHKAN

B 118 rincian 105 rincian 7 rincian tersebar di 6 bidang

C 170 rincian 42 rincian 18 rincian tersebar di 8 bidang

D 194 rincian 25 rincian 11 rincian tersebar di 5 bidang

Page 24: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

NO FUNGSI URUSAN YANG DISERAHKAN

FREKUENSI / BEBAN KERJA

TIPE B TIPE C TIPE D

1 Pembangunan/ Pengembangan 41 26 18

2 Rekomendasi 40 39 41

3 Pengaturan dan Penetapan 31 28 26

4 Sosialisasi/ Pemasyarakatan 23 14 13

5 Fasilitasi 18 19 22

6 Pemeliharaan 17 4 4

7 Pembinaan dan Pembantuan 16 16 17

8 Pengelolaan/ Pemanfaatan 15 31 38

9 Perlindungan dan Penanggulangan 14 3 6

10 Pendataan/ Registrasi 5 23 23

11 Pemantauan/ Pengawasan 3 9 10

Total 223 212 219

Fungsi-Fungsi Tugas Pemerintah Desa Terhadap Urusan Yang Akan Diserahkan Pada Desa

Page 25: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

2 Kategori Penyerahan UrusanPenyerahan urusan kepada desa meliputi

2 (dua) kategori yaitu urusan yang diserahkan tanpa catatan dan urusan yang diserahkan dengan catatan.

Urusan yang diserahkan dengan catatan perlu perlakuan khusus dari pemerintah kabupaten, yaitu berupa pengembangan kapasitas (capacity building) kepada desa, pendampingan, bimbingan dan pelatihan yang cukup kepada desa untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menjalankan urusan-urusan yang diserahkan.

Page 26: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Pelaporan dan EvaluasiPemantauan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan desa yaitu Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan tersebut. (Permendagri No. 30 Tahun 2007 Pasal 6)

Page 27: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kendala Pelaksanaan Urusan

1. Sumber Daya Aparatur (kualitatif dan kuantitatif)

2. Kurangnya Berkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten Dengan Pemerintah Desa.

3. Sarana dan prasarana Pemerintah Desa yang belum memadai

4. Kondisi Geografis5. Penentuan Batas Desa Yang Belum Jelas.

Page 28: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

ANALISIS MEDAN ANALISIS MEDAN KEKUATANKEKUATAN

S> 1 (Baik)

W =1 (Sedang)< 1 (Kurang)

Dimana S adalah strenght (kekuatan) dan W adalah weakness (kelemahan).

15 4 3 2 1 2 3 4 5

Strenght (S) Weakness (W)

ADDKomitmen Kab

Potensi

SDMKoordinasi

GeografisSarpras

Komitmen DesaPerbatasan Desa

Page 29: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Lanjutan…Dari tabel skala tersebut diperoleh faktor kekuatan yaitu:Alokasi Dana Desa = 5Komitmen Kab = 4Potensi Desa = 3Komitmen Desa = 5Jumlah = 17

Sedangkan faktor kelemahan yaitu:SDM = 5Koordinasi = 3Sarana prasarana= 5Geografis = 3Perbatasan Desa = 3Jumlah = 19

Maka: S/W = 17/19 = 0,9 (Kurang)

Artinya prospek efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten adalah kurang atau rendah.

Page 30: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

SARANSARAN Perlu segera disusun Peraturan Daerah (Perda) tentang

Pedoman Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Desa Melakukan penguatan dan pembinaan kepada aparatur

pemerintah desa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada desa. Penguatan dari sisi sumber daya aparatur yaitu dengan menutupi kekurangan sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dengan melibatkan instansi/dinas teknis berkaitan dengan urusan yang diserahkan.

Pendanaan terhadap urusan yang diserahkan kepada desa perlu diintegrasikan dengan program Alokasi Dana Desa (ADD)

Perlu adanya tertib anggaran dan disiplin anggaran termasuk pedoman-pedoman pelaksanaan urusan desa untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran.

Page 31: Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

SEKIANSEKIAN&&

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Semoga Bermanfaat…Semoga Bermanfaat…