Top Banner
LAPORAN KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2015 HERU SUPRAPTO
52

Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Apr 05, 2017

Download

Heru Suprapto
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

LAPORANKAJIAN

PELAKSANAAN PROGRAM

ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2015

HERU SUPRAPTO

Page 2: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Latar belakang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah mengamanahkan perlunya dibuat PP Ttg Desa

Lahirlan PP No 72 Th 2005 Ttg Desa Regulasi terkait dengan Alokasi Dana Desa

(ADD) adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa

Selanjutnya keluar Permendagri No 37 Th 2007 Ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Page 3: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

ADD Di Kukar Sebelum UU No 6 Th 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti dengan

diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa,

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut lahirlah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 Pedoman Pengalolaan Keuangan Desa.

Belum genab satu tahun kedua Peraturan Bupati tersebut digantikan dengan Perbu Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa dan Peratuan Bupati Nomor 72 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada gilirannya pada tahun 2012 Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2008 dan Nomor 73 tahun 2008 tersebut diubah melalui Perbup Peraturan Bupati 122 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan Alokasi Danan Desa diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perbup Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.

Page 4: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Tujuan ADD1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan

di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;3. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya

dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong

masyarakat;8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).(Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah melalui Perbup No 121 Tahun 2012, Pasal 3)

Page 5: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Alokasi ADD dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Rp Milyar)

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

ADD (Milyar)

390.29

400.63

232.21

223.72

177.66

390.00

168.05

Bantuan Utk Gaji Aparatur Desa

95.04

92.70

50.69

46.94

45.71 na na

Jlh (Milyar) 485.33 493.33 282.9 270.66 223.37 390 168.05

Jumlah Desa 193 193 185 185 185 185 185

Page 6: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

ADD Setelah UU No 23 Th 2014 Ttg Desa

Menindaklanjuti terbitnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi kendala dalam menyusun regulasi terkait dengan keuangan desa dan Alokasi Dana Desa.

Hal ini karena antara lain Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2012 dan Perturan Bupati Nomor 122 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian, sehingga lahirlan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang terbit pada tanggal 12 Maret 2015.

Karena ada penolakan dari pemerintah desa melalui asosiasi kepala desa maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tersebut tidak dapat dijalankan, dan sebagai pengganti Pemerintah Daerah Menyusu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Page 7: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Mengetahui dan menganalisis tingkat keberhasilan pelaksanaan ADD

Mengetahui dan menganalisis permasalahaan pelaksanaan ADD

menganalisis efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD di Kabupaten Kutai Kartanegara; serta

menganalisis dampak ADD terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.

Dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan penggunaan ADD;

Dijadikan acuan dalam perbaikan regulasi di kabupaten dan peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam melaksanaban kelainan’

Dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD pada masa yang akan datang; serta

Acuan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan ADD di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain dalam hal jumlah/besaran, pola penyaluran, serta pola pelaksanaan.

Page 8: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang

Penyajian data hasil penelitian ditampilkan penilaian rerata score (score rata-rata) digunakan untuk jenis pertanyaan tertutup, interprestasi penilaian rerata digunakan untuk memotret gambaran umum dari keseluruhan jawaban responden atas satu indikatar dan satu set variabel serta kelompok responden.

Selanjutnya analisis juga dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antar variable yang digunakan pada variable yang digunakan untuk mengetahui persepsi baik dari Aparatur Desa, BPD maupun LPM. Analisis ini menggunakan analisisi correlation dengan bantuan program SPSS

Page 9: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Sampel Adapun responden penelitian pada setiap desa adalah

pengurus lembaga kemasyarakatan desa, yaitu sebagai berikut: Aparatur Desa (3 Orang : Kades, Sekdes, Kaur) Pengurus BPD (2 Orang). Pengurus LPM (4 orang).

Dengan demikian pada setiap desa yang terpilih sebagai sampel terdapat 9 orang responden yang merupakan representasi masyarakat penerima ADD. Dengan demikian secara total untuk seluruh wilayah penelitian (Kabupaten Kutai Kartanegara) ditargetkan sebanyak 162 orang responden

Page 10: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Hasil PenelitianKecamatan Desa Apr

Desa BD LPM Jlh

1 Tenggarong Seberang

1 Tanjung Batu 3 2 4 92 Bukit Pariaman 3 2 4 9

2 Kenohan 3 Teluk Bingkai 2 1 3 64 Kahala 3 2 4 9

3 Anggana 5 Sidomulyo 3 1 4 86 Anggana 3 2 4 9

4 Muara Badak 7 Salo Cella 1 - 2 38 Badak Baru 3 2 4 9

5 Loa Janan 9 Tani Bhakti 3 2 4 910 Tani Harapan 3 2 4 9

6 Marang kayu 11 Perangat Baru 3 2 3 812 Perangat Selatan 3 2 4 9

7 Loa Kulu 13 Rempanga 2 - 3 514 Sumber Sari 3 2 4 9

8 Kota Bangun 15 Sari Nadi 2 1 4 716 Kota Bangun I 3 2 4 9

9 Muara Wis 17 Lebak Cilong 3 2 4 918 Sebemban 3 2 4 9

      Total 49 29 67 145

Page 11: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Jabatan Responden

Aparatur Desa Jumlah Prosentase LPM Jumlah Prosentase

Kades 9 18.37% Ketua 37 55.22%

Sekdes 15 30.61% Wk Ketua 3 4.48%

Kaur 25 51.02% Sekretaris 6 8.96%

49 100% Anggota 5 7.46%

BPD Lainnya 1 1.49%

Ketua 11 37.93% Tak jwb 15 22.39%

Wk Ketua 6 20.69% 67 100%

Sekretaris 7 24.14%

Anggota 9 31.03%

29 100%

Page 12: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Pendidikan Responden

SD SLTP SLTA S1 S2 Lainnnya Tdk Jawab0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

0.00%

8.89%

73.33%

17.78%

0.00% 0.00%

8.89%6.90%

20.70%

58.60%

10.30%

0.00% 0.00%3.40%

19.40%23.88%

31.34%

8.96%

0.00%2.99%

13.43%

Aprt Desa BDP LPM

Gb. 4.4. Perbandingan Pendidikan Responden

Page 13: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Pekerjaan Utama BPD dan LPMBPD LPM

No Pekerjaan Utama Jlh % Jlh %1 PNS Struktural 0 0.00% 0 0.00%

2PNS Fungsional (Guru, Tenaga Medis, dll) 1 3.45% 6 8.96%

3 TNI/ Polri 0 0.00% 0 0.00%

4Pegawai Swasta/ Perusahaan 3 10.34% 3 4.48%

5 Petani 11 37.93% 20 29.85%

6Nelayan/ Budi daya perikanan 0 0.00% 2 2.99%

7 Pedagang 4 13.79% 1 1.49%8 Wiraswasta 8 27.59% 16 23.88%9 Jasa Pertukangan 0 0.00% 1 1.49%

10 Jasa Transportasi 0 0.00% 0 0.00%11 Jasa Lainnya 1 3.45% 1 1.49%12 Lainnya 1 3.45% 6 8.96%13 Tdk Jawab 0 0.00% 11 16.42%

29 100% 67 100%

Page 14: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

1. Kualitas Perencanaan ADD

Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangat Tidak Baik

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

14.29%

65.31%

20.41%

0.00% 0.00%

17.24%

62.07%

20.69%

0.00%0.00%

23.88%

47.76%

28.36%

0.00%

0.00%

Apr DesaBPDLPM

Gb. 4.5. Kualitas Perencanaan ADD

Page 15: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

1.1. Tanggapan Responden Aparatur Desa Atas Intrumen Kualitas Perencanaan

Apr Desa Unsr Rsp Rerata Score Kri-teria1

Keikutsertaan LPM Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes Apr Desa 3.84 BaikBPD 3.72 BaikLPM 3.81 Baik

2

Keikutsertaan Lembaga Masyarakat Selain LPM Seperti : RT, PKK, Karang Taruna, dsb, Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes

Apr Desa 3.76 BaikBPD 3.86 BaikLPM 3.85 Baik

3 Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBDesa

Apr Desa 3.78 BaikBPD 3.72 BaikLPM 3.83 Baik

4

Penentuan Prioritas Kegiatan Dalam APBDesa Apr Desa 3.69 BaikBPD 3.90 BaikLPM 3.75 Baik

5

Kemampuan BPD Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Apr Desa 3.76 BaikBPD 3.97 BaikLPM 3.56 Baik

6

Keterlibatan BPD Dalam Pembahasan RAPBDesa Apr Desa 3.75 BaikBPD 4.00 BaikLPM 3.70 Baik

7

Transparansi Dalam Perencanaan APBDesa Apr Desa 3.96 BaikBPD 3.76 BaikLPM 3.71 Baik

8 Ketepatan Waktu Dalam Penyusunan APBDesa Apr Desa 3.71 BaikBPD 3.62 BaikLPM 3.77 Baik

Page 16: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

2. PELAKSANAAN ADD

Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangat Tdk Baik 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4%

69%

27%

0% 0%7%

59%

28%

7%0%

16%

52%

30%

1% 0%

Aparatus Desa

BPD

LPM

Gb. 4.14. Pelaksanaan ADD

Page 17: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

2.1. Atribut Pelaksanaan ADDNo Atribut Unsur Rsp Rerata

ScorKriteria Score

1 Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber ADD

Apr Desa 3.78 BaikBPD 3.45 BaikLPM 3.61 Baik

2 Proses Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber ADD Apr Desa 3.78 BaikBPD 3.64 BaikLPM 3.75 Baik

3 Perbandingan Kwalitas Kegiatan Jika Dibandingkan Dengan Jumlah Rupiah Yang Dianggarkan

Apr Desa 3.63 BaikBPD 3.48 BaikLPM 3.63 Baik

4 Kemanfaatan Hasil Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD

Apr Desa 3.80 BaikBPD 4.03 BaikLPM 3.82 Baik

5 Kwalitas Pelaksana Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD

Apr Desa 3.45 BaikBPD 3.64 BaikLPM 3.69 Baik

6 Transparansi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD

Apr Desa 3.73 BaikBPD 3.52 BaikLPM 3.76 Baik

Page 18: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

3. Pengendalian Kegiatan

Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangan Tdk Baik0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

14%

55%

29%

2% 0%

17%

69%

14%

0% 0%

12%

60%

27%

1% 0%

Aparatus Desa BPD

LPM

Page 19: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

3.1. Atribut Pengendalian KegiatanAtribut Unsur Rsp Rerata Scor Kriteria Score

1

Kemampuan / Kualitas Panitia Pelaksana Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD

Apr Desa 3.51 BaikBPD 3.62 BaikLPM 3.73 Baik

2

Ketepatan Waktu Dalam Penyelesaian Kegiatan Yang Bersumber Dari AD

Apr Desa 3.61 BaikBPD 3.72 BaikLPM 3.66 Baik

3

Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD Oleh BPD

Apr Desa 3.65 BaikBPD 4.07 BaikLPM 3.63 Baik

4

Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD Oleh Masyarakat

Apr Desa 3.67 BaikBPD 3.66 BaikLPM 3.64 Baik

5 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD

Apr Desa 3.63 BaikBPD 3.76 BaikLPM 3.66 Baik

Page 20: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

4. Pertanggung Jawaban Pelaporan

Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangan Tdk Baik0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

6.38%

68.09%

25.53%

0.00% 0.00%

10.34%

51.72%

27.59%

6.90% 3.45%

13.43%

58.21%

25.37%

2.99%0.00%

Aprt DesaBPDLPM

Page 21: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

4.1. Atribut Pertanggung Jawaban Pelaporan

Unsur Rsp Rerata Score Kriteria Score

1

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa

Apr Desa 3.74 Baik

BPD 3.66 Baik

LPM 3.83 Baik

2 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kepada Masyarakat

Apr Desa 3.70 Baik

BPD 3.31 Baik

LPM 3.69 Baik

Page 22: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

5. Kapasitas Responden

Page 23: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

5.1.Kapasitas Aparatur Desa

Sang

at Baik

Ba

ik

Cukup

Baik

Tidak

Baik

Sang

an Td

k Baik

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2%

55%

43%

0% 0%

Prosentase

Prosentase

Kriteria Jlh RspProsen

taseSangat Baik 1 2%

Baik 27 55%

Cukup Baik 21 43%

Tidak Baik 0 0%Sangan Tdk Baik 0 0%

49

Page 24: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

5.1.1. Atribut Kapasitas Aparatur Desa

Kemampuan Kepala Desa Dalam Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD

Kemampuan Sekretaris Desa Dalam Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD

Kemampuan Kepala Urusan Dalam Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD

Kemampuan Bendahara Dalam Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD

Kemampuan PPK Desa Dalam Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD

Pemerataan Pemahaman Aparatur Desa Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

0.00%

6.12%

0.00%

0.00%

2.04%

0.00%

48.98%

36.73%

42.86%

38.78%

48.98%

46.94%

42.86%

53.06%

51.02%

59.18%

40.82%

51.02%

8.16%

4.08%

6.12%

2.04%

8.16%

2.04%

Sangat baik

Baik

Cukup Baik

Tidak Baik

Sangat Tidak Baik

Page 25: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

5.2. Kapasitas BPDKriteria Jlh Rsp

Prosen tase

Sangat Baik 2 7%

Baik 18 62%Cukup Baik 7 24%

Tidak Baik 2 7%

Sangat Tdk Baik 0 0%

29

Sangat Baik

Baik Cukup Baik

Tidak Baik

Sangan Tdk Baik

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

6.90%

62.07%

24.14%

6.90%

0.00%

Prosentase

Prosentase

Page 26: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

5.2.1. Atribut Kapasitas BPD

Kemampuan BPD dalam memahami Regulasi terkait dengan ADD dan

APBDesa

Pemerataan pemahaman BPD dlm memahami Regulasi terkait dengan

ADDd dan APBDesa

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

0.00%

6.90%

41.38%

37.93%

48.28%

55.17%

10.34%

0.00%

SB

B

C B

T B

S T B

Page 27: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

5.3. Kapasitas LPM

Kriteria Jlh Rsp %

Sangat Baik 4 6%

Baik 38 57%

Cukup Baik 21 31%

Tidak Baik 4 6%

Sangan Tdk Baik 0

0%

67

Sangat Baik

Baik Cukup Baik

Tidak Baik

Sangan Tdk Baik

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

5.97%

56.72%

31.34%

5.97%

0.00%

Prosentase

Prosen-tase

Page 28: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

5.3.1. Atibut Kapasitas LPM

Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan dalam memahami regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa

Pemerataan pemahaman Lembaga Kemasyarakatan dalam memahami Regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

5.97%

4.48%

41.79%

34.33%

47.76%

55.22%

4.48%

5.97%

Sangat BaikBaikCukup BaikTidak BaikSangat Tidak Baik

Page 29: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

6.Aspek Kebijakan

Aprt Desa BPD Jlh % Jlh %Sangat Baik 4 8% 3 10%Baik 25 51% 15 52%Cukup Baik 17 35% 11 38%Tidak Baik 3 6% 0 0%Sangat Tdk Baik

0 0% 0 0%

49 29

Apr Desa

BPD

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

8%

10%

51%

52%

35%

38%

6%

0%

Sangat Tdk Baik Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik

Ket: LPM pada bagian ini tidak dapat dianalisi

karena jumlah responden menjawab tidak signifikan

Page 30: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

6.1. Tanggapan thd Atribut Aspek Kebijakan

No Atribut RspRerata Score Kriteria

1 Kejelasan Regulasi (Perda & Perbup) Apr Desa 3.50 Baik BPD 3.46 Baik2 Konsistensi Regulasi Dengan Produk Hukum

Diatasnya Apr Desa 3.52 Baik BPD 3.52 Baik3 Tingkat Kemudahan Memahami Regulasi Apr Desa 3.48 Baik BPD 3.50 Baik4 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kecamatan Apr Desa 3.84 Baik BPD 3.76 Baik5 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kabupaten Apr Desa 3.65 Baik BPD 3.79 Baik6 Standar Tata Cara Evaluasi Apr Desa 3.42 Baik BPD 3.64 Baik7 Ketepatan Waktu Penetapan Alokasi ADD Per Desa Apr Desa 3.39 Cukup Baik BPD 3.55 Baik8 Kebijakan Pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten Apr Desa 3.59 Baik

BPD 3.79 Baik

Page 31: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

6.2. % Tanggaan thd Atribut Aspek Kebijakan

Apr Desa

BPD

Apr Desa

BPD

Apr Desa

BPD

Apr Desa

BPD

Ting

kat K

emud

ahan

Mem

aham

i Reg

ulas

i

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

43.75%

42.86%

41.67%

55.17%

58.70%

50.00%

29.55%

32.00%

37.50%

35.71%

45.83%

37.93%

34.78%

50.00%

56.82%

60.00%

10.42%

10.71%

6.25%

6.90%

6.52%

0.00%

13.64%

8.00%

SBBCBTBSTB

Page 32: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

6.2. % Tanggaan thd Atribut Aspek Kebijakan

Apr Desa

BPD

Apr Desa

BPD

Apr Desa

BPD

Apr Desa

BPD

Kete

pata

n W

aktu

Pen

etap

an A

loka

si AD

D Pe

r Des

a

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

2.08%

0.00%

6.25%

0.00%

8.16%

6.90%

6.12%

0.00%

41.67%

27.59%

47.92%

39.29%

53.06%

37.93%

34.69%

31.03%

45.83%

65.52%

43.75%

57.14%

30.61%

48.28%

53.06%

58.62%

10.42%

6.90%

2.08%

3.57%

8.16%

6.90%

6.12%

10.34%

SBBCBTBSTB

Page 33: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

7. Hubungan Antar VariabelNilai Kriteria

0,00-0,20

Korelasi Sangat rendah

0,21-0,40 Rendah0,41-0,60 Sedang

0,61-0,80 Kuat

0,81-1.00 Sangat KuatSugiyono : 2007

Hubungan antar variabel diukur melalui nilai korelasi.Dalam analisas ini disampaikan gambaran untuk masing2 unsud responden (Apr Desa, BPD dan LPM)

Page 34: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

7.1. Aparatur DesaKapasitas Aparatur

Desa

Kualitas Perenca

naan

Pelaksa naan

Pengen dalian

Kegiatan

Pertang gung jawaban

0.505 0.365 0.112 0.435Sig 0 0.005 0.221 0.001

Kriteria Sedang Rendah Sangat rendah Sedang

Aspek Kebijakan

Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian

KegiatanPertanggung

jawaban0.186 0.398 0.592 0.424

Sig 0.1 0.002 0 0.001Kriteria

Sangat rendah Rendah Sedang Sedang

Page 35: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

7.2. BPDKapasitas

BPDKualitas

Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan

Pertanggunjawaban

0.605 0.459 0.688 0.565Sig 0 0.006 0 0.001Kriteria Kuat Sedang Kuat Sedang

Aspek Kebijakan

Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian

KegiatanPertanggunja

waban0.617 0.529 0.508 0.659

Sig 0 0.002 0.002 0Kriteria Kuat Sedang Sedang Kuat

Page 36: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

7.3. LPMKapasitas

LPMKualitas

Perencanaan PelaksanaanPengen dalian

Kegiatan

Pertanggunjawaban

0.527 0.542 0.618 0.552Sig 0.00 0.00 0.00 0.00Kriteria Sedang Sedang Kuat Sedang

Ket: Pada Variabel Aspek Kebijakan, Jlh Resp

dari Unsur LPM tidak mencukupi utk dianalisa

Hal ini karena LPM tidak memahami atau tdk mengetahui pertanyaan yg terdapat

dalam Aspek Kebijakan

Page 37: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

8. ADD dan KemiskinanTahun Pdd Miskin

Alokasi ADD&Bankeu

2008 48,160.00 168.050

2009 42,480.00 390.000

2010 54,700.00 223.370

2011 46,800.00 270.660

2012 51,000.00 282.900

2013 51,758.00 493.330

2014 50,085.00 485.330

Sumber :Pdd Miskin :DisdukcapilADD : Bappemas

Corelasi : - 0,069 dengan tk Signifikan 0,441 atau 44,1%

Hubungan ADD dengan Penduduk Miskin tidak signifikan

Tidak Sig, karena terdapat program penanggulangan kemiskinan lain seperti Bedah Rumah

Catatan : analisa ini menggunakan data total kabupaten

Page 38: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

9. ADD Dan Penyerapan Tenaga KerjaDesa Jlh Tenaga

Kerja ADD 20141 Tanjung Batu, Tgr. Seberang 29 1,495,021,966.00 2 Bukit Pariaman, Tgr. Seberang 59 2,647,221,230.00 3 Teluk Bingkai, Kec. Kenohan4 Kahala, Kec. Kenohan 29 1,890,838,151.00 5 Sidomulyo, Kec. Anggana 42 2,017,278,054.00 6 Anggana, Kec. Anggana 7 1,806,177,854.00 7 Salo Cella, Kec. Muara Badak8 Badak Baru, Kec. Muara Badak 26 3,001,514,037.00 9 Tani Bhakti, Kec. Loa Janan 105 1,730,744,725.00

10 Tani Harapan, Kec. Loa Janan 74 1,587,868,890.00 11 Perangat Baru, Kec. Marang Kayu 57 1,851,543,501.00 12 Perangat Selatan, Kec. Marangkayu 28 1,988,766,536.00 13 Rempanga, Kec. Loa Kulu 1,945,323,805.00 14 Sumber Sari, Kec. Loa Kulu 21 1,823,932,409.00 15 Sari Nadi, Kec. Kota Bangun 1,812,957,936.00 16 Kota Bnagun I, Kec. Kota Bangun 55 1,649,638,650.00 17 Lebak Cilong, Kec. Muara Wis 1,797,138,910.00 18 Sebemban, Kec. Muara Wis 75 1,753,650,128.00

Corelasi : - 0,021 tingkat Sig 0,255 atau 25,5% atau Tidak Signifikan

Page 39: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

10. Desa Yg memiliki BUMDesa

1 2 3 4 5 6

Kecamatan Kec. Anggana

Kec. Muara Badak

Kec. Loa Janan

Kec. Kota Bangun

Kec. Muara Wis Muara Wis

Desa Anggana Badak Baru, Tani Harapan,

Kota Bangun I,

Lebak Cilong,

Sebemban, Kec.

Nama BUMDes Alamanda

Karya Sejahtera Harapan Jaya Abadi Keham

Mandiri -Bidang Usaha

Simpan Pinjam Jasa Sarang Walet Saprodi Perkebunan Mesin Giling

Padi

Perdagangan Sembako Kebun Sawit (Baru Berjalan)

Jasa

Industri Rumah Tangga

Rumah Sewa

Sewa Kios

Keuntungan - - - - - -Dari 18 Desa

Sampel, terdapat 6 Desa yg memiliki

BUMDesa

Page 40: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Kesimpulan Umum 1A. Evaluasi pelaksanaan program alokasi dana desa di kabupaten

kutai kartanegara dilakukan melaku kajian ini menunjukkan bahwa :

1. Kualitas Perencanaan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik.

2. Pelaksanaan Kegiatan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik

3. Pengendalian Kegiatan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik

4. Pertanggunjawaban dan Laporan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik

5. Kualitas SDM dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik

6. Aspek kebijakan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD adalah Baik

Page 41: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Kesimpulan lanjutan 2...7. Pada Variabel Aspek Kebijakan responden LPM

tidak memberikan tanggapan, hal ini karena LPM tidak mengetahui atribut sebagaimana terdapat dalam kuisiner, yaitu :

No Atribut/ Indikator Aspek Kebiakan

1 Kejelasan Regulasi (Perda & Perbup)

2 Konsistensi Regulasi Dengan Produk Hukum Diatasnya

3 Tingkat Kemudahan Memahami Regulasi

4 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kecamatan

5 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kabupaten

6 Standar Tata Cara Evaluasi

7 Ketepatan Waktu Penetapan Alokasi ADD Per Desa

8 Kebijakan Pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten

Page 42: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Kesimpulan lanjutan 3... Hubungan Antar variabel (Unsur Aprt

Desa): Kapasitas Aparatur Desa memiliki keeratan

hubungan yang :1.sedang terhadap kualitas perencanaan; 2.rendah terhadap Pelaksanaan Kegiatan; 3.Tidak berhubungan dengan Pengendalian Kegiatan dan

4.rendah dengan Pertanggunjawaban dan Pelaporan

Page 43: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Keseimpulan lanjutan 4... Aspek Kebijakan, yang dipersepsikan Aparatur

Desa memiliki keeratan hubungan yang: 1. Tidak memiliki keeratan hubungan terhadap

kualitas perencanaan; 2. rendah terhadap Pelaksanaan Kegiatan; 3. Sedang berhubungan dengan Pengendalian

Kegiatan dan 4. Sedang dengan Pertanggunjawaban dan

Pelaporan

Page 44: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Keseimpulan lanjutan 5...Unsur BPD Kapasitas BPD memiliki hubungan yang :

1. Kuat terhadap kualitas perencanaan; 2. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan; 3. Kuat berhubungan dengan Pengendalian

Kegiatan dan 4. Sedang dengan Pertanggunjawaban dan

Pelaporan

Page 45: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Keseimpulan lanjutan 6... Aspek kebijakan yg dipersepsikan oleh BPD

memiliki hubungan yang :1. Kuat terhadap kualitas perencanaan; 2. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan; 3. Sedang berhubungan dengan Pengendalian

Kegiatan dan 4. Kuat dengan Pertanggunjawaban dan

Pelaporan

Page 46: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Kesimpulan lanjutan 7...Unsur LPM Kapasitas LPM di persepsikan memiliki

hubungan yang :1. Sedang terhadap kualitas perencanaan; 2. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan; 3. Kuat berhubungan dengan Pengendalian

Kegiatan dan 4. Sedang dengan Pertanggunjawaban dan

Pelaporan

Page 47: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Kesimpulan Khusu Terkait Dg Tujuan ADD... 1... Bahwa ADD tidak berhubungan penurunan

Penduduk Miskin Bahwa ADD dapat meningkatkan

meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat

Bahwa ADD tidak berhubungan dengan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Bahwa ADD belum mampu mendorong tebentuknya BUMDesa secara signifikan

Page 48: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Kesimpulan Khusu Terkait Dg Tujuan ADD... 2... Bahwa Tujuan ADD untuk :1. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial

budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;2. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 3. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam

rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

4. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

Tingkat keberhasilannya indikator tidak dapat terukur dengan akurat

Page 49: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Rekomendasi ...1... Diperlukan peningkatan kualitas Aparatur

Desa, BPD dan LPM guna dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan khususnya yang bersumber dari ADD

Perlu penguatan kapasitas SDM khususnya untuk LPM dalam memahami regulasi terkait dengan ADD.

Page 50: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Rekomendasi ..2.... Pengaturan Kebijakan terkait dengan ADD

Hendaknya memberikan tolok ukur keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggunjawabkan.

Page 51: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

Rekomendasi ...3... Dengan berlakunya UU No 4 Th 2014 Ttg Desa,

sumber keuangan Desa semakin kuat khususnya dengan adanya Dana Desa Dari Pusat. Oleh karena itu diperlukan perbaikan regulasi yang mengatur tentang :1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa2. Tata Kelola Keuangan.3. Tata cara pengadaan Barang dan Jasa

Page 52: Kajian pelaksanaan ADD Kutai Kartanegara

TERIMAKASIH