Kajian Kebutuhan Sistem Pembayaran untuk transaksi multi ... fileKajian Kebutuhan Sistem Pembayaran untuk transaksi multi-currency dan cross-broder 4 currency dipandang perlu untuk

Kajian Kebutuhan Sistem Pembayaran untuk transaksi multi-currency dan cross-broder

2

DAFTAR ISI

BAB I 3 PENDAHULUAN ___________________________________________________ 3

I. Latar Belakang _______________________________________________ 3

II. Tujuan Kajian ________________________________________________ 4

III. Ruang Lingkup & Metode Kajian________________________________ 5

IV. Sistimatika Pembahasan. _______________________________________ 6

BAB II_____________________________________________________________ 7 SISTEM PEMBAYARAN DALAM PRESPECTIVE PVP _________________ 7

I. Konsep-konsep penting dalam analisa risiko-risiko yang terkait dengan keberadaan dan potensi pengembangan sistem pembayaran dan setelmen bank sentral. _________________________________________________ 7

II. Keberadaan dan Hambatan Sistem Pembayaran dan Setelment saat ini terkait dengan Payment vs Payment. ____________________________ 10

III. Kepentingan nasional, Bank Indonesia, Perbankan dan Pelaku Usaha terhadap sistem pembayaran dan setelmen payment vs payment. ____ 13

IV. Potensi Pengembangan Sistem Pembayaran dan Setelment Payment vs Payment.____________________________________________________ 15

BAB III___________________________________________________________ 20 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM PEMBAYARAN UNTUK TRANSAKSI PEMBAYARAN MULTI-CURRENCY DAN CROSS BORDER20

I. Identifikasi kebutuhan ditinjau dari sisi Nasabah sebagai pelaku usaha 20

II. Identifikasi kebutuhan ditinjau dari sisi perbankan ________________ 28

III. Identifikasi alternatif pengembangan sistem pembayaran untuk transaksi payment vs. payment. _________________________________________ 31

BAB IV ___________________________________________________________ 33 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI _______________________________ 33

I. Kesimpulan _________________________________________________ 33

II. Rekomendasi ________________________________________________ 34 DAFTAR REFERENSI 34


3

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perkembangan jenis transaksi yang dilakukan oleh dunia usaha saat ini

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Transaksi dilakukan tidak hanya dilakukan

dengan menggunakan media konvensional seperti halnya pembayaran tunai namun

terus berkembang dengan menggunakan media pembayaran elektronis. Demikian pula

halnya dengan daerah jangkauan yang tidak terbatas hanya daerah regional, domestik

namun telah merambah ke pasar internasional. Perkembangan cara-cara pembayaran

ini didukung pula dengan teknologi modern yang tersedia saat ini.

Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 23

tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3

tahun 2004 terkait erat dengan pengembangan sistem pembayaran yang dapat

mendukung penyelesaian transaksi-transaksi pembayaran sebagaimana diilustrasikan

di atas termasuk pula penyelesaian transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta

asing (multi-currency) baik untuk jangkauan domestik maupun internasional (cross-

border).

Sistem Kliring (multilateral netting system) dan Real Time Gross Settlement

(RTGS) yang telah tersedia saat ini belum dapat mengakomodir kebutuhan

penyelesaian transaksi-transaksi pembayaran dengan jangkauan internasional (cross-

border transactions) atau pembayaran dengan menggunakan mata uang lain selain

rupiah (multi-currency). Namun demikian, sistem yang tersedia saat ini (kliring dan

RTGS) secara tidak langsung telah dapat mengakomodir transaksi pembayaran yang

bersifat cross-border maupun multi-currency khususnya dari sisi penyelesaian mata

uang lawan valuta asing dalam rupiah. Sedangkan untuk penyelesaian mata uang

valuta asing melalui koresponden bilateral antara bank di dalam negeri dengan bank

koresponden di luar negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sebagai langkah awal dari rencana

pengembangan sistem pembayaran ke depan khususnya yang dapat mendukung

penyelesaian transaksi pembayaran yang bersifat cross-border maupun multi-


4

currency dipandang perlu untuk melakukan kajian yang dapat mengungkapkan

kebutuhan terhadap jasa sistem pembayaran dimaksud baik dari kalangan pelaku

usaha maupun perbankan sebagai pelaku atau mediator pelaksana pembayarannya.

II. Tujuan Kajian

Tujuan kajian adalah mengetahui apakah terdapat kebutuhan dari kalangan

pelaku usaha dan perbankan akan adanya jasa sistem pembayaran yang dapat

mengakomodir penyelesaian transaksi-transaksi pembayaran yang bersifat cross-

border dan multi-currency. Hasil kajian selanjutnya dapat menjadi acuan bagi Bank

Indonesia dalam pengembangan sistem pembayaran nasional ke depan yang sudah

barang tentu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna jasa sistem pembayaran

dimaksud.

Sebaliknya, apabila tidak pernah dilakukan kajian yang serupa maka kebutuhan

yang pada kenyataannya memang ada tidak pernah terungkap sehingga

mengakibatkan sasaran pengembangan sistem pembayaran nasional yang dapat

mengakomodir transaksi pembayaran yang bersifat cross-border dan multi-currency

tidak pernah terealisasi. Hal ini sudah barang tentu berdampak terganggunya

keamanan, kepastian dan kelancaran sistem pembayaran nasional yang sangat

diperlukan untuk mendukung stabilitas perekonomian nasional.

Dengan tidak terealisasinya sistem pembayaran nasional untuk transaksi

pembayaran yang bersifat cross-border dan multi-currency maka risiko-risiko yang

mungkin timbul akan sangat sulit diantisipasi dan dimanage. Sementara itu,

penyelesaian transaksi pembayaran tersebut saat ini sebagaimana diungkapkan oleh

Sheppard1memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembayaran dilakukan dengan hubungan koresponden bilateral

antara pelaku usaha atau perbankan dari masing-masing negara.

2. Bank Pengirim diharuskan menggunakan mata uang lokal dari bank penerima.

3. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilakukan melalui lokal sistem

pembayaran bank penerima sebelum diterima oleh penerima (ultimate

beneficiary). 1 Sheppard, David, 1996, Payment System – Handbook in Central Banks No. 8, Bank of Englahd, London EC2R 8 AH.


5

Ciri-ciri sebagaimana tersebut pada akhirnya akan menyulitkan Bank Indonesia dalam

mengantisipasi dan memanage risiko-risiko yang mungkin timbul, khususnya

terhadap kemungkinan terjadi risiko systemic.

Dari sisi pelaku usaha dan bank sebagai pelaku maupun intermediasi

pembayaran, juga dihadapi dengan risiko-risiko terhadap penyelesaian transaksi

pembayaran yang bersifat cross-border dan multi-currency sebagaimana ciri-ciri yang

diilustrasikan di atas, terutama risiko likuiditas dan kredit. Demikian pula ditinjau

dari efisiensi terhadap alur pembayaran yang panjang karena harus melibatkan

beberapa bank koresponden dan melalui sistem pembayaran di luar negeri untuk

penyelesaian mata uang asing.

III. Ruang Lingkup & Metode Kajian

Transaksi pembayaran yang bersifat cross-border dan multi-currency ditinjau

dari pihak yang memberi perintah (sender), intermediasi pembayaran (sending and

receiving bank) dan penerima pembayaran (ultimate beneficiary) memiliki cakupan

yang sangat luas untuk dijadikan obyek pengkajian. Dalam kajian ini dibatasi untuk

penyelesaian transaksi pembayaran dimaksud yang di-inisiate dan diterima di dalam

negeri. Dengan kata lain, fokus obyek pengkajian untuk identifikasi kebutuhan sistem

pembayaran untuk transaksi pembayaran yang dilakukan antar residence (penduduk)

di dalam lingkup nasional. Kajian juga mencakup antar residence di dalam negeri

dengan residence atau non residence di luar negeri dalam rangka mengetahui alur dan

waktu penyelesaian pembayaran serta beban biaya yang harus ditanggung.

Kajian dilakukan dalam bentuk literature study terhadap beberapa referensi

pengembangan sistem pembayaran untuk transaksi pembayaran yang bersifat multi-

currency dan cross-border serta beberapa ketentuan yang ada dan terkait dengan

transaksi dan setelemen dalam valuta asing. Penekanan dalam literature study adalah

mengekpoitasi pola-pola pembayaran saat ini dan risiko-risiko serta batasan-batasan

yang tertuang dalam ketentuan/peraturan.

Sedangkan untuk mengungkapkan/mengidentifikasikan kebutuhan perbankan

dan kalangan usaha dilakukan dengan menyebarkan pertanyaan survey kepada 57

bank devisa di Indonesia yang menjadi member dari SWIFT. Dengan perpaduan

pertanyaan survey dimaksud kepada perbankan diharapkan dapat juga


6

mengidentifikasikan kebutuhan dari kalangan usaha mengingat penyelesaian

pembayaran yang dilakukan oleh mereka menggunakan lembaga intermediasi yang

dalam hal ini perbankan.

IV. Sistimatika Pembahasan.

Pembahasan hasil kajian ini dimulai dari Bab Pendahuluan yang mengulas latar

belakang, tujuan, ruang lingkup dan metode kajian yang selanjutnya disusul dengan

Bab berikutnya mengenai sistem pembayaran dalam prespective payment vs payment.

Sementara itu, hasil survey disajikan dalam bab tersendiri dengan mengungkapkan

analisa kebutuhan sistem pembayaran yang ditinjau dari sisi sender, intermediasi

perbankan dan alternatif penyediaan sistem pembayaran. Akhir hasil kajian ini

ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi/usulan alternatif kebijakan

penyelenggaraan PVP.


7

BAB II

SISTEM PEMBAYARAN DALAM PRESPECTIVE PVP

I. Konsep-konsep penting dalam analisa risiko-risiko yang terkait dengan keberadaan dan potensi pengembangan sistem pembayaran dan setelmen bank sentral.

Konsep terpenting ditinjau dari sudut analisa risiko kredit, likuiditas dan

systemic dalam sistem pembayaran adalah finality2. Dalam glossary dari Delivery

versus Payment (DVP) report, finality atau a final transfer adalah suatu konsep yang

mendefinisikan kapan pembayaran, penyelesaian akhir/setelment (settlement) dan

segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban dapat diselesaikan. Finality

mensyaratkan suatu transfer dana bersifat an irrevocable and unconditional transfer

(tidak dapat dibatalkan sepihak dan tanpa syarat). Dalam konsep yang lebih luas

dikenal an intraday final transfer capability yang didefinisikan sebagai kemampuan

untuk menyelesaikan proses transfer dana yang dimulai dari perintah pengiriman

dana, penerimaan konfirmasi secara tepat waktu serta pemindahbukuan antar rekening

giro yang tercatat di bank sentral dalam periode waktu yang sangat pendek.

Terjadinya finality ditandai dengan penyelesaian kewajiban antarbank yang

dihasilkan dalam proses pembayaran antarbank, kliring dan penyelesaian

akhir/setelmen. Oleh karenanya dengan terjadinya finality maka risiko kredit,

likuiditas dan systemic yang mungkin timbul dalam proses tersebut secara tidak

langsung telah dapat dihindari. Dengan kata lain, finality menjadi konsep yang

terpenting karena merupakan momentum terjadinya penyelesaian proses transfer dana

atau setelmen.

Konsep terpenting lainnya adalah berkaitan dengan dana yang digunakan untuk

membuat transfer antarbank dan penyelesaian akhir kewajiban antarbank. Konsep

yang dikenal dalam hal ini adalah dengan istilah central bank money yang tidak lain

merupakan saldo kredit yang dipelihara lembaga keuangan/bank umum di rekening

2 The Committee on Payment and Settlement Systems of the central banks of the Group of Ten countries, 1993, Central Bank Payment and Settlement Services with respect to Cross-Border and Multi-Currency Transactions, Bank for International Settlements.


8

giro pada bank sentral. Secara tidak langsung, dalam konsep ini mengarahkan agar

penyelesaian akhir/setelmen dalam proses transfer dana dapat terjadi di bank sentral.

Hal ini karena penggunaan “central bank money” dalam penyelesaian akhir/setelmen

di bank sentral memiliki risiko yang sangat kecil.

Selain di bank sentral, penyelesaian akhir/setelment dapat juga dilakukan oleh

bank umum yang dalam hal ini bertindak sebagai agen settlement. Hal ini umum

dilakukan oleh bank koresponden. Namun demikian, penyelesaian akhir dengan

menggunakan bank koresponden tidak dapat dikatakan bebas dari risiko sebagaimana

menggunakan penyelesaian akhir di bank sentral.

Berkenaan dengan setelmen, terdapat risiko yang sering disebut dengan risiko

penyelesaian akhir (settlement risk) yang merupakan kombinasi dari risiko kredit dan

likuiditas. Risiko ini muncul dalam interval waktu antara masuknya transaksi

keuangan yang melibatkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang dengan

pelepasan/penyelesaian kewajiban untuk membayar melalui final transfer sejumlah

uang dimaksud. Systemic risks juga dapat muncul menyertai situasi seperti ini,

khususnya jika lembaga keuangan/bank-bank yang terlibat dalam proses transfer dana

beranggapan bahwa jumlah pembayaran yang sangat besar akan mengarah kepada

final transfer. Namun ternyata anggapan tersebut salah maka realokasi aset moneter

atau lainnya secara tidak terduga terjadi diantara bank-bank tersebut dengan potensi

serius yang berdampak terhadap likuiditas dan bahkan solvabilitas dari bank-bank

tersebut. Sementara itu, kewajiban pembayaran yang semestinya dapat diselesaikan

oleh bank-bank yang memiliki kewajiban mungkin pada kenyataannya tidak dapat

diselesaikan secara keseluruhan.

Dalam kasus pembayaran multi-currency, situasi sebagaimana tersebut di atas

semakin lebih rumit. Bank-bank besar dan perusahaan modern lainnya dalam kondisi

usaha yang normal masuk ke dalam beberapa transaksi keuangan penting yang saling

terkait dalam dua atau lebih mata uang yang harus diselesaikan pada tanggal tertentu.

Dalam kasus seperti ini, final transfer dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian akhir

transaksi akan didominasi dengan berbagai mata uang. Lebih lanjut, untuk

penyelesaian mata uang lawan yang dalam hal ini adalah mata uang asing maka akan

melibatkan dua atau lebih sistem pembayaran dan sistem perbankan negara lain yang

terkait dengan mata uang asing lawan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, risiko-risiko

likuiditas, kredit dan systemic menjadi sulit untuk dimanage secara tepat.


9

Dalam issue cross-border, risiko-risiko yang terdapat dalam transaksi lebih jauh

rumit karena potensial konflik dan masalah-masalah lainnya akan muncul yang

melibatkan penerapan hukum berbagai negara untuk berbagai aspek pembayaran dan

penyelesaian akhir. Lebih lanjut, lebih dari satu hukum negara yang mungkin berlaku

untuk bank-bank yang melakukan pembayaran dan penyelesaian akhir suatu transaksi.

Hal ini khususnya sangat mungkin terjadi untuk cabang-cabang bank di luar negeri

atau cabang bank asing di dalam negeri.

Beberapa issue dalam cross-border memiliki hubungan yang erat dengan

beberapa issue pada multi-currency. Sebagai contoh, berbagai sistem pembayaran dari

berbagai negara yang dilalui dalam transaksi pembayaran yang bersifat multi-

currency juga terdapat dalam issue di cross-border. Permasalahan yang timbul dalam

pembayaran antar pihak yang berada pada berbagai time zone secara umum

merupakan issue dalam cross-border.

Dalam industri perbankan saat ini, penyelesaian akhir yang berurutan

(sequential settlement) untuk berbagai pembayaran dalam transaksi yang bersifat

foreign exchange merupakan hal yang normal. Instruksi pembayaran dan bahkan

penyelesaian akhir pembayaran salah satu currency dilakukan sebelum instruksi

pembayaran dan penyelesaian akhir pembayaran mata uang lawannya dilakukan.

Dalam hal instruksi pembayaran dan penyelesaian akhir pembayaran mata uang lawan

tidak terjadi sesuai jadwal maka kerugian risiko pokok nilai satu atau lebih

pembayaran yang berurutan akan muncul. Risiko ini disebut juga Herstatt risk3.

Aspek lain dalam sequential settlement adalah potensial resiko likuiditas yang

dihasilkan dalam kondisi keuangan dan pasar yang tidak pasti dalam hal pihak lawan

menolak untuk menggunakan metode sequential settlement yang umum karena

ketakutan atas kerugian principal yang cukup besar yang dapat terjadi. Pembayaran

mungkin dapat ditunda atau waktu dan urutan dapat berubah. Dalam situasi seperti

ini, antisipasi distribusi likuiditas dalam sektor keuangan baik dalam satu hari maupun

akhir hari akan terganggu dengan serius potensi yang berdampak kepada pasar dan

kliring sistem.

Dari konsep tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan berkaitan dengan

issue pembayaran multi-currency dan cross-border dapat menggunakan metode 3 The Committee on Payment and Settlement Systems of the central bank of the Group of Ten Countries, 1996, Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions, Bank for International Settlement.


10

payment-versus-payment (PVP). Dengan menggunakan metode PVP dalam multi-

currency dan cross-border maka kemungkinan risiko herstatt terjadi dapat

diminimalkan atau bahkan dihilangkan miskipun risiko lain mungkin masih ada. Hal

ini dikarenakan dalam konsep PVP dikenal penyelesaian akhir salah satu mata uang

hanya dapat dilakukan bersamaan dengan penyelesaian akhir mata uang lawannya.

II. Keberadaan dan Hambatan Sistem Pembayaran dan Setelment saat ini terkait dengan Payment vs Payment.

Ditinjau dari sisi risiko kredit dan risiko likuiditas secara keseluruhan dalam

perintah pembayaran dan penerimaan yang bersifat cross-border dan multi-currency,

sistem pembayaran nasional saat ini untuk transaksi-transaksi bernilai besar (large-

value transfer) memiliki dua karateristik yang mungkin dapat menghambat

meminimalkan risiko. Batasan pertama dalam beberapa sistem pembayaran nasional

ada pada kapan dimulai siklus operasional sistem pembayaran dan pada kapan

berakhirnya. Batasan kedua adalah waktu beroperasinya sistem pembayaran itu

sendiri, yang pada gilirannya mencerminkan batasan waktu kapan final transfer

dimulai dan diselesaikan.

Di Indonesia terdapat dua sistem yang dapat mengakomodir transaksi bernilai

besar dengan berbeda karateristik yang terkait dengan waktu penyelesaian akhir.

Sistem pertama dikenal dengan nama Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

(BI-RTGS) yang memproses satu per satu transaksi pembayaran secara real time

dalam suatu sistem dan penyelesaian akhirnya langsung berdampak terhadap

rekening-rekening giro peserta yang bertransaksi dan berada di Bank Indonesia.

Peserta dalam menggunakan sistem ini dibutuhkan manejemen likuiditas yang cukup

baik dan ketat mengingat kelancaran pembayaran peserta melalui sistem ini

memerlukan saldo yang cukup setiap saat untuk pembayaran transaksi-transaksinya.

Fasilitas likuiditas intrahari (intraday liquidity) juga disediakan oleh Bank Indonesia

dalam rangka menjamin kelancaran sistem pembayaran nasional untuk sistem ini.

Dalam hal saldo bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk penyelesaian

akhir suatu transaksi maka terhadap transaksi tersebut akan ditempatkan dalam sistem

antrian yang pada akhir hari apabila dananya masih tidak mencukupi akan ditolak

oleh sistem. Oleh karenanya, dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dapat

membatasi bank untuk membuat transaksi pembayarannya dapat selesai sesuai dengan


11

waktu yang telah ditentukannya karena hal ini sangat tergantung dengan posisi saldo

dan fasilitas likuiditas intrahari yang tersedia selama waktu operasional sistem.

Sistem kedua dikenal dengan multilateral netting systems yang saat ini

digunakan baik dalam Sistem Kliring Elektronik Jakarta, Sistem Otomasi maupun

semi outomasi dalam kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Berbeda

dengan sistem BI-RTGS, batasan pada waktu penyelesaian akhir dalam sistem kliring

telah melekat di dalamnya. Penyelesaian akhir yang mempengaruhi saldo peserta di

Bank Indonesia terjadi pada waktu tertentu yang pada umumnya pada akhir akhir.

Dengan batasan pada waktu penyelesaian akhir dan struktur dalam netting

arrangement dengan penyelesaian akhir secara periodic maka untuk membuat suatu

transaksi pembayaran menjadi pasti akan sulit, khususnya kaitannya dengan konsep

irrevocable dan unconditional dalam pelepasan kewajiban untuk transfer uang selama

operasional atau lebih tepatnya diantara periode penyelesaian akhir. Berbagai netting

arrangement menerapkan lebih kurang manejemen risiko yang intensif dan

pengaturan loss-sharing yang dibuat untuk menjamin periode penyelesaian akhir yang

berdampak langsung terhadap rekening peserta di bank sentral dapat terjadi.

Kedua sistem tersebut di atas juga dapat digunakan untuk penerusan incoming

maupun outgoing transfer dalam valuta asing dengan menggunakan mata uang rupiah,

sedangkan penyelesaian akhir valuta asingnya menggunakan sarana SWIFT dan bank

koresponden. Dalam hal transaksi dengan menggunakan multi-currency yang

dilakukan oleh penduduk di Indonesia maka penyelesaian mata uang asing dilakukan

secara cross-border dengan bank koresponden suatu negara yang terkait dengan mata

uang asing dimaksud. Hal ini sudah barang tentu sebagaimana yang telah dijelaskan

di muka risiko-risiko yang terkandung dalam transaksi pembayaran dimaksud akan

sulit untuk dimanage dan jalur penyelesaian akhir mata uang asing menjadi panjang

dan tidak efisien.


12

Ilustrasi di atas menggambarkan penyelesaian transaksi pembayaran dalam

valuta asing yang dilakukan oleh antar penduduk di dalam negeri dengan

menggunakan alur penyelesaian transaksi pembayaran melalui masing-masing bank

koresponden, mengingat tidak tersedianya penyelesaian transaksi pembayaran dalam

valuta asing di dalam negeri. Dalam kondisi ini terdapat gap antara pengiriman barang

dan waktu pembayaran, dan secara langsung dapat menimbulkan risiko kredit dan

likuiditas baik bagi pelaku usaha maupun bank-bank yang dilalui oleh kiriman

pembayaran dimaksud.

Ilustrasi berikut di atas mencerminkan transaksi foreign exchange yang

dilakukan antar penduduk di dalam negeri, dimana untuk penyelesaian akhir mata

uang domestik diselesaikan dalam sistem pembayaran di dalam negeri sedangkan

mata uang lawan asingnya diselesaikan melalui bank koresponden dan sistem

pembayaran di luar negeri. Serupa dengan ilustrasi sebelumnya, kondisi ini

mencerimkan terdapat beda waktu antara penyelesaian akhir dengan menggunakan

mata uang domestik dengan penyelesaian akhir dengan menggunakan mata uang

lawan asing, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko-risiko sebagaimana

digambarkan di bab sebelumnya “Herstatt risk”, yang di dalamnya terkandung

settlement risk.


13

III. Kepentingan nasional, Bank Indonesia, Perbankan dan Pelaku Usaha terhadap sistem pembayaran dan setelmen payment vs payment.

Dasar pertimbangan untuk menentukan penting tidaknya suatu sistem

pembayaran nasional yang dapat mengakomodir transaksi yang bersifat multi-

currency dan cross-border dengan basis payment vs. payment (PVP) dapat ditinjau

dari sisi risiko yang mungkin terjadi dalam alur transaksi pembayaran dari mulai

perintah pembayaran, kliring mata uang domestik maupun mata uang asing sampai

dengan penyelesaian akhir kewajiban/setelemen dari masing-masing peserta yang

terlibat dalam transaksi pembayaran dimaksud. Hal lain yang dapat menjadi

pertimbangan juga adalah terkait dengan efisiensi alur penyelesaian kewajiban dalam

transaksi yang bersifat multi-currency dan cross-border tersebut khususnya bila

pihak-pihak yang melakukan transaksi merupakan dalam lingkup domestik (antar

penduduk).

Dari sisi makro nasional yang menjadi perhatian adalah stabilitas perekonomian

nasional yang sangat bergantung terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Sementara itu, stabilitas sistem keuangan nasional bergantung terhadap keamanan dan

kelancaran sistem pembayaran nasional mengingat semua transaksi-transaksi

pembayaran yang dilakukan oleh dunia usaha, lembaga-lembaga keuangan bank dan

non bank melalui dan diselesaikan dalam sistem pembayaran nasional baik melalui

sistem kliring maupun sistem RTGS yang telah ada saat ini.

Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia lebih memerhatikan risiko

systemic yang dapat menyertai terjadinya risiko setelmen dalam sistm pembayaran

nasional. Hal ini dikarenakan, risiko systemic merupakan hal yang sangat berdampak

terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, mengingat kegagalan pembayaran salah

satu institusi keuangan nasional dapat mengakibatkan penundaan pembayaran

kewajiban institusi keuangan nasional lainnya yang selanjutnya memiliki efek domino

dan dapat berdampak terhadap kemacetan sistem pembayaran nasional sehingga

pada akhirnya mengakibatkan hilangnya terhadap kepercayaan terhadap sistem

keuangan nasional.

Dalam transaksi pembayaran yang bersifat multi-currency dan cross-border,

pengendalian risiko dalam transaksi-transaksi pembayaran menjadi semakin sulit

karena melibatkan mata uang lawan asing, hukum negara mata uang asing tersebut


14

dikeluarkan, sistem pembayaran dan lembaga keuangan negara-negara yang dilalui

dalam rangka penyelesaian akhir kewajiban dengan menggunakan mata uang asing

dimaksud. Ketergantungan sistem pembayaran nasional dengan sistem pembayaran

negara lainnya dan juga bank-bank di luar negeri tersebut menyulikan Bank Indonesia

sebagai authoritas yang menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran

nasional dalam mengidentifikasi sumber masalah yang dapat menimbulkan risiko

systemic dan pada akhir menyulitkan pula untuk bagaimana

mengurangi/mengantisipasi terhadap risiko systemic itu sendiri.

Ditinjau dari sisi efisiensi dalam kasus penyelesaian transaksi yang dilakukan

antar penduduk domestik yang penyelesaian mata uang asing harus menggunakan

sistem pembayaran dan bank di luar negeri sudah barang tentu sangat tidak efisien

khususnya menyangkut biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan penerusan dan

penyelesaian transaksi imaksud. Hal ini samakin tampak bila mata rantai penyelesaian

transaksi pembayaran melibatkan beberapa sistem pembayaran dan bank di luar

negeri.

Dampak biaya yang harus dikeluarkan tersebut akan sangat dirasakan oleh

pelaku usaha karena bank sebagai intermediasi penyelesaian transaksi pembayaran

pada akhirnya akan melimpahkan beban biaya yang harus dikeluarkan kepada

nasabah/pelaku usaha tersebut. Hal ini sudah dapat diduga dampak lanjutan dalam

bentuk biaya produksi yang tinggi yang harus dipikul oleh pelaku usaha. Lebih jauh

bila dikaitkan dengan ketidakpastian dalam penerimaan pembayaran dari partner

usahanya dan bank di luar negeri yang tidak lain berdampak terhadap kesulitan untuk

mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penerimaan pembayarannya.

Sebagai langkah antisipasi terhadap sulitnya mengendalikan risiko-risiko yang

harus dipikul terutama risiko likuiditas dan kredit membuat para pelaku usaha akan

menetapkan margin keuntungan yang tinggi dan akan berdampak langsung terhadap

penggunan produk/jasa dari para pelaku usaha tersebut. Dalam lingkup makro

nasional, hal seperti ini membuat kegiatan perekonomian nasional semakin mahal dan

tidak efisien.

Secara teori tampak jelas bahwa kebutuhan sistem pembayaran untuk

penyelesaian transaksi pembayaran yang bersifat multi-currency dan cross-border

dengan berbasis kepada PVP memang diperlukan sebagai upaya untuk mengendalikan


15

risiko-risiko yang mungkin timbul dan berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan

yang pada akhirnya berdampak pula terhadap stabilitas perekonomian nasional.

IV. Potensi Pengembangan Sistem Pembayaran dan Setelment Payment vs Payment.

Berdasarkan report dari Committee on Payment and Settlement Systems of the

central banks of the Group of Ten Countries berkaitan dengan Central Bank Payment

and Settlement Services with respect to cross-border and multi-currency transactions,

terdapat 4 (empat) pilihan pengembangan sistem pembayaran untuk penyelesaian

transaksi PVP yang meliputi:

1. Melakukan modifikasi atau membuat tersedianya sistem pembayaran dan

setelmen untuk mata uang domestik (home-currency payment and settlement

services);

2. Memperpanjang jam operasional sistem transfer dana untuk nilai besar mata

uang domestik (operating hours of home-currency payment systems);

3. Membangun jaringan operasional cross-border antar sistem pembayaran (cross-

border links between payment systems);

4. Membangun sistem pembayaran dan setelment untuk pembayaran dalam

berbagai mata uang (multi-currency payment and settlement services).

Home-currency payment and settlement services

Sistem pembayaran dan setelmen untuk mata uang domestik yang ada saat ini

dapat dimodifikasi atau dibuat untuk mendukung setelmen internasional. Dalam hal

sistem pembayaran dan setelmen sebagaimana dimaksud belum tersedia saat ini,

keberadaan rekening setelmen dan kemampuan “intraday final transfer” (kemampuan

untuk melakukan transfer/pemindahbukuan rekening yang berada di bank sentral

dalam waktu yang relatif singkat) dapat membantu setelmen untuk kewajiban mata

uang domestik yang terkait dengan transaksi multi-currency dan cross-border.

Dasar pertimbangan untuk merealisasikan sistem pembayaran dan setelmen

untuk kewajiban mata uang domestik yang terkait dengan transaksi multi-currency

dan cross-border adalah untuk membantu mengurangi risiko kredit dan likuiditas yang


16

timbul dalam proses setelmen kewajiban dalam berbagai mata uang. Namun

demikian, tersedia sistem pembayaran dan setelment ini tidak cukup untuk dapat

terjadinya setelmen kewajiban yang berkesinambungan dalam berbagai mata uang.

Oleh karena itu, sistem pembayaran dan setelmen untuk kewajiban dalam mata uang

domestik ini tidak dapat menghilangkan secara total risiko kredit dan likuiditas yang

terdapat dalam transaksi pembayaran yang bersifat multi-currency dan cross-border.

Miskipun sistem pembayaran dan setelmen ini tidak dapat menghilangkan

risiko-risiko yang terdapat dengan tidak tersedianya sistem pembayaran yang berbasis

PVP, namun demikian dapat memperbaiki kemampuan peserta pasar dalam

mengendalikan dan memantau risiko-risiko setelmen baik secara bilateral maupun

multilateral. Sebagai contoh, tanpa “intraday final transfer” sangat memungkinkan

perintah pembayaran melalui sistem pembayaran dan setelmen untuk mata uang

domestik dibatalkan atau dicabut dan pada akhirnya berdampak terhadap

ketidakpastian setelmen akhir kewajiban dalam mata uang domestik tersebut.

Ketidakpastian ini berdampak juga terhadap setelmen kewajiban mata uang asing

lawannya. Dengan latar belakang ketidakpastian ini yang merupakan ciri dalam

setelmen multi-currency saat ini, tersedianya informasi yang akurat mengenai kapan

setiap mata uang dapat diselesaikan menjadi penting untuk membantu lembaga

keuangan/bank dalam mengukur lebih tepat dan efisien besarnya kerugian yang dapat

terjadi dalam proses setelmen transaksi baik secara gross maupun netted dalam

berbagai mata uang. Jika kerugian dalam hal ini seperti risiko kerugian pokok dapat

diukur secara lebih akurat maka sektor swasta akan lebih jelas dalam

mengimplementasikan prosedur bilateral dan sistem multilateral yang dapat

memantau dan mengawasi kemungkinan kerugian yang sesuai dengan standard

Lamfalussy.

Dalam standar Lamfalussy untuk pengendalian risiko kredit dan likuiditas

dibutuhkan minimal skim netting yang dapat menjamin penyelesaian setelmen harian

secara tepat waktu miskipun terdapat salah satu peserta yang tidak mampu untuk

menyelesaikan kewajibannya yang memiliki posisi net-debet dalam jumlah terbesar.

Dikarenakan setelmen kewajiban masih belum terselesaikan sampai dengan

pembayaran yang patut terjadi secara irrevocable dan unconditional maka suatu

sistem setelmen akan membutuhkan suatu sumber yang cukup dalam suatu bentuk

atau bentuk lainnya untuk mengantisipasi kerugian kredit dan likuiditas yang mungkin


17

terjadi sampai dengan benar-benar segala kewajiban dapat diselesaikan. Dalam

kondisi ini, penerapan “final transfer” dalam proses setelmen akan dapat mengurangi

jumlah dan periode kerugian setelmen dan juga pada akhirnya dapat menurunkan

biaya yang diperlukan dalam rangka antisipasi risiko-risiko.

Sumber risiko lainnya dapat terjadi dalam proses setelment. Sebagai contoh, jika

suatu bank perantara menyediakan jasa setelment yang menerapkan metode

mengumpulkan dan menyebarkan setelmen pembayaran dengan sistem multilateral

netting, lembaga kliring dan peserta pasar yang menggunakan jasa tersebut dapat

memiliki kerugian terhadap lembaga perantara tersebut untuk total jumlah aliran

setelmen. Sebaliknya, dengan setelmen menggunakan rekening giro di bank sentral,

sistem multilateral dapat memperoleh jasa setelment sebagaimana yang

diselenggarakan oleh bank perantara tanpa memiliki kerugian thd lembaga perantara

swasta.

Secara umum, tersedianya “intraday final transfer”, rekening setelment dan

penyelesaian akhir untuk mata uang domestik akan menfasilitaskan pengembangan

pengaturan setelmen yang sehat oleh sektor swasta

Operating hours of home-currency payment systems.

Alternatif lainnya untuk pengembangan sistem pembayaran yang dapat

mengakomodir transaksi pembayaran yang bersifat cross-border dan multi-currency

adalah dengan memperpanjang jam operasional sistem transfer nasional untuk

transaksi pembayaran nilai besar khususnya melalui sistem gross real-time transfer

system (RTGS). Dengan perpanjangan jam operasional sistem RTGS yang

diupayakan dapat overlapping dengan beberapa sistem pembayaran negara lain yang

memiliki hubungan transaksi pembayaran secara tidak langsung akan terjadi

overlapping operasional terhadap transaksi-transaksi pembayaran berbagai mata uang.

Jika konsep “intraday final transfer” telah tersedia dalam sistem RTGS tersebut maka

overlapping tersebut dapat meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul dengan

ketidakhadiran sistem pembayaran yang berbasis PVP melalui pengembangan

kemampuan teknis untuk melakukan pembayaran yang secara simultan antara mata

uang yang saling terkait.


18

Simultan pembayaran antara mata uang yang saling terkait akan meminimalkan

terjadinya risiko setelmen termasuk di dalamnya risiko kredit dan likuiditasa. Dengan

terbentuknya jam operasional RTGS yang overlapping dengan RTGS negara-negara

lain maka pelaku usaha maupun perbankan lebih dapat memprediksi kapan

pembayaran akan diterima demikian pula halnya dengan pihak lawan di luar negeri

akan mendapatkan kepastian dalam penerimaan pembayaran dalam mata uang negara

mereka berada.

Namun demikian, overlapping jam operasional tersebut masih memerlukan

suatu prosedur standard (best current practices) yang dibuat baik berdasarkan

hubungan bilateral antar negara maupun unilateral mengingat dalam alternatif ini

belum terciptanya sistem pembayaran yang terkoneksi secara on-line satu dengan

yang lainnya.

Cross-border links between payment systems

Sejalan dengan alternatif perpanjangan jam operasional sistem pembayaran

untuk nilai besar khususnya sistem RTGS guna mendukung setelment yang bersifat

internasional (cross-border and multi-currency), kemungkinan alternatif lanjutan

adalah membangun koneksitas antara sistem pembayaran (sistem RTGS) antar negara.

Lebih detailnya, koneksitas operasional dan informasi secara langsung dapat

diciptakan yang akan memberikan kemampuan bersama bank sentral peserta untuk

memonitor, mengawasi dan melaksanakan “final transfer” secara berkesinambungan

atas sistem pembayarannya.

Sebagaimana dijelaskan di muka, perpanjangan jam operasional sistem RTGS

tidak cukup untuk membuat setelmen yang bersifat PVP. Pelaku usaha dan bank

peserta masih memerlukan pengaturan (semacam Bye-Laws) guna menyakinkan

pembayaran dalam satu mata uang hanya dapat dilaksanakan jika pembayaran dalam

mata uang lawannya terjadi juga. Dengan alternatif membangun koneksitas antar

sistem pembayaran yang terhubung secara on-line serta overlapping jam operasional

maka keyakinan tersebut dapat diperoleh langsung dari masing-masing bank sentral.

Namun, demikian membangun dan menjalankan koneksitas antar sistem

pembayaran operasional maupun informasi membutuhkan suatu hubungan bilateral

atau multilateral koordinasi dan kerjasama antar bank sentral yang sangat tinggi.


19

Standarisasi kebijakan dan juga sistem komputer, perangkat lunas serta fasilitas

komunikasi sangat dibutuhkan untuk dapat terciptanya setelmen yang bersifat PVP.

Multi-currency payment and settlement services

Dalam alternatif ini bank sentral menyediakan jasa pembayaran dan setelment

dalam berbagai mata uang yang dominan di pasar. Bank peserta memelihara saldo

tertentu dalam masing-masing rekening valuta asing yang dominan di bank sentral

dan setelmen terjadi dalam lingkup bank sentral dimaksud. Alternatif ini

diperuntukkan hanya untuk transaksi pembayaran yang bersifat multi-currency dalam

ruang lingkup domestik

Dalam lingkup yang bersifat cross-border membutuhkan koordinasi dan

kerjasama antar bank sentral yang cukup baik serta membutuhkan intergrasi

kebijaksanaan dan hubungan operasional dalam rangka membangun dan menjalankan

suatu institusi/lembaga yang bertindak selaku agen setelmen untuk beberapa bank

yang sentral yang menjadi anggotanya.


20

BAB III

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM PEMBAYARAN UNTUK

TRANSAKSI PEMBAYARAN MULTI-CURRENCY DAN CROSS BORDER

I. Identifikasi kebutuhan ditinjau dari sisi Nasabah sebagai pelaku usaha

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab pendahuluan, untuk mengidentifikasi

kebutuhan ditinjau dari sisi nasabah sebagai pelaku usaha dilakukan melalui

pengajuan perpaduan pertanyaan dalam kuisioner kepada bank sebagai responden

khususnya dari pertanyaan yang berkaitan dengan simpanan pihak ketiga dalam

valuta, pinjaman yang diberikan dalam valuta asing serta pelaksanaan incoming dan

outgoing transfer dalam valuta asing yang dilaksanakan atas untung/perintah nasabah.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dapat

diungkapkan kebutuhan ditinjau dari sisi nasabah terutama berkaitan dengan

preference nasabah dalam memegang jenis valuta asing, dasar untuk memelihara

salah satu jenis valuta asing, dari dan kepada siapa transaksi pembayaran dalam valuta

asing sering dilakukan termasuk lokasi asal/tujuan berada. Pertanyaan diajukan dalam

bentuk rangking prioritas dari berbagai alternatif pilihan.

Simpanan pihak ketiga dalam valuta asing

Jenis Valuta

Jenis valuta\rangking 1 2 3 4 5

USD 46 - - - -

Poundsterling - 1 3 5 6

Euro - 13 11 2 -

Yen - 6 7 4 3

Others - 12 3 4 2

Pemberian rangking 1 s.d. 5 dalam pertanyaan berkaitan dengan jenis valuta

asing dalam simpanan pihak ketiga mencerminkan urutan portfolio terbesar hingga

yang terkecil. Rangking 1 dan 2 digolongkan sebagai portfolio terbesar, 3 sebagai

median sedang dan rangking 4 dan 5 digolongkan sebagai portfolio terkecil. Dari


21

pertanyaan ini diketahui, portfolio terbesar pertama adalah USD yaitu sebanyak 46

bank, kemudian portfolio terbesar kedua untuk jenis valuta EURO sebanyak 13 bank

dan ketiga untuk jenis valuta lainnya yang dalam hal ini didominasi oleh SGD dan

AUD sebanyak 12 bank dan terakhir jenis valuta GBP hanya l bank. Dalam portfolio

sedang, pertama adalah EURO sebanyak 11 bank, kemudian yang kedua adalah Yen

sebanyak 7 bank dan terakhir masing-masing GBP dan lainnya masing-masing

sebanyak 3 bank. Sementara itu, portfolio terendah pertama adalah jenis valuta GBP

sebanyak 11 bank, kemudian yang kedua untuk jenis valuta Yen dan lainnya masing-

masing sebanyak 7 dan 6 bank serta yang terakhir adalah Euro sebanyak 2 bank.

Dari pertanyaan berkaitan dengan jenis valuta asing dalam simpanan pihak

ketiga dapat disimpulkan bahwa portfolio terbesar adalah USD sedangkan portfolio

terendah adalah GBP.

Share USD thd valas lainnya (baki debet)Juni 2004

17%

83%

USD

OTHERS

Share USD thd valas lainnya (rekening)Juni 2004

1%

99%

USD

OTHERS

Sources: LBBU

Dari data yang diperoleh dari laporan bulanan bank umum (LBBU) khususnya

bank-bank responden diketahui bahwa portfolio terbesar adalah jenis valuta USD,

namun ditinjau dari jumlah rekening untuk posisi Juni 2004 hanya 1% dari total

jumlah rekening dalam valuta asing.


22

Serupa dengan pertanyaan berkaitan dengan jenis valuta dalam simpanan pihak

ketiga, pertanyaan berkaitan dengan jenis simpanan diberi rangking 1 s.d. 3 yang

mencerminkan urutan portfolio dalam jenis simpanan.

Jenis Simpanan Pihak Ketiga

Jenis Simpanan\rangking 1 2 3 Jumlah Rekening

GIRO 27 16 2 277.843

TABUNGAN 3 1 5 104.225

DEPOSITO 19 24 2 163.771

OTHERS/REKSADANA - - - 2254

Dari pertanyaan ini diketahui bahwa 27 bank menyatakan memiliki simpanan

dalam bentuk giro dengan portfolio terbesar dan hanya 2 bank yang menempatkan

simpanan dalam bentuk giro dengan portfolio terkecil dalam simpanan pihak ketiga.

Dalam bentuk tabungan, miskipun masih berlakunya ketentuan mengenai larangan

tabungan dalam valuta hasing ternyata terdapat 3 bank yang menyatakan memiliki

tabungan dengan portfolio terbesar dan 5 bank yang menyatakan memiliki tabungan

dengan portfolio terkecil. Sedangkan dalam bentuk deposito, 19 bank menyatakan

simpanan dalam bentuk deposito memiliki portfolio terbesar dan hanya 2 bank yang

memiliki simpanan dalam bentuk deposito dengan portfolio terkecil.

Komposisi Jenis Simpanan (baki debet)Juni 2004

26%

30%

44%

GIR O

T A B U N GA N

D EPOSITO

Sources LBBU

Berbeda dengan hasil survey, data dari LBBU untuk bank-bank responden

diketahui bahwa portfolio terbesar adalah deposito 44%, kemudian tabungan 30% dan

terakhir adalah giro sebesar 26%. Namun bila dilihat dari jumlah rekening, komposisi

terbesar adalah tabungan sebesar 95% sedangkan deposito dan giro masing-masing

hanya 3 dan 2% sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut ini.


23

Komposisi Jenis Simpanan (rekening)Juni 2004

2%

95%

3%GIRO

TABUNGAN

DEPOSITO

Sources: LBBU

Berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan simpanan pihak

ketiga dalam valuta asing, rangking 1 s.d. 7 dalam pertanyaan berkaitan dengan cara

penyetoran maupun penarikan simpanan pihak ketiga dalam valas mencerminkan

frekuensi dari sering hingga jarang yang dilakukan oleh nasabah. Dengan

penggolongan, ranking 1 s.d 3 digolongkan sering, 4 sebagai median sedang dan

rangking 5 s.d. 7 digolongkan jarang.

Cara Penyetoran Simpanan Dalam Valas

Cara Penyetoran\rangking 1 2 3 4 5 6 7

Setoran Tunai dlm rupiah 6 2 4 7 12 8 -

Setoran Tunai dlm valas yg sama 4 5 7 8 4 8 -

Incoming Transfer dlm rupiah 3 2 4 9 8 8 -

Incoming Transfer dlm valas DN 14 16 4 2 6 2 -

Incoming Transfer dlm valas LN 16 10 6 5 2 2 1

Pemindahbukuan dari rek. Rupiah 5 10 16 5 3 1 -

Lainnya - - - - - - -

Dari pertanyaan-pertanyaan ini diketahui 12 bank menyatakan sering, 7 bank

menyatakan sedang dan 20 bank menyatakan jarang terjadi untuk cara penyetoran

dengan tunai dalam rupiah. Sementara itu, 16 bank menyatakan sering, 8 bank

menyatakan sedang dan 12 bank menyatakan jarang untuk cara penyetoran tunai

dalam valas yang sama. Dalam hal penyetoran dengan cara transfer masuk (incoming

transfer) dari bank lain diketahui 9 bank menyatakan sering, 9 bank menyatakan

sedang dan 16 bank menyatakan jarang untuk cara penyetoran dengan incoming

transfer dalam rupiah. Selanjutnya, penyetoran dengan incoming transfer dalam


24

valas dari bank di dalam negeri, 34 bank menyatakan sering terjadi, 2 bank

menyatakan sedang dan hanya 8 bank yang menyatakan jarang, sedangkan incoming

transfer dalam valas dari bank di luar negeri, 32 bank menyatakan sering dan

masing-masing 5 bank menyatakan sedang dan jarang terjadi. Cara lain yaitu melalui

pemindahbukuan dari rekening rupiah, 31 bank menyatakan sering, 5 bank

menyatakan sedang dan 4 bank menyatakan jarang.

Secara umum, cara penyetoran yang paling sering dilakukan adalah dalam

bentuk incoming transfer valas dari bank di dalam negeri yang selanjutnya disusul

dengan incoming transfer valas dari bank di luar negeri.

Cara Penarikan Simpanan dalam Valas

Cara Penyetoran\rangking 1 2 3 4 5 6 7

Penarikan tunai dlm rupiah 5 5 1 2 10 12 1

Penarikan tunai dlm valas yang sama 4 5 5 9 7 6 -

Outgoing Transfer dlm rupiah 1 4 8 11 7 3 -

Outgoing Transfer dlm valas DN 19 10 6 5 2 - -

Outgoing Transfer dlm valas LN 12 13 9 0 5 1 1

Pemindahbukuan ke rek. Rupiah 5 9 13 8 1 5 -

Lainnya - - - - - 2 2

Tabel di atas adalah hasil kompilasi dari pertanyaan berkaitan dengan cara

penarikan simpanan pihak ketiga dalam valuta asing. Dari hasil diketahui, untuk cara

penarikan tunai dalam rupiah, 11 bank menyatakan sering, 2 bank menyatakan

sedang dan 23 bank menyatakan jarang sedangkan penarikan tunai dalam valas yang

sama, 24 bank menyatakan sering, 9 bank sedang dan 13 bank menyatakan jarang.

Dalam hal menggunakan jasa transfer, untuk outgoing transfer dalam rupiah 13 bank

menyatakan sering, 11 bank menyatakan sedang dan 10 bank menyatakan jarang.

Sementara itu, outgoing transfer dalam valas dengan tujuan bank di dalam negeri, 35

bank menyatakan sering, 5 bank menyatakan sedang dan 2 bank menyatakan jarang.

Untuk outgoing transfer dalam valas dengan tujuan bank di luar negeri, 34 bank

menyatakan sering dan 7 bank menyatakan jarang. Penarikan dengan pemindabukuan

ke rekening rupiah, 27 bank menyatakan sering, 8 bank menyatakan sedang dan 6

bank menyatakan jarang.


25

Secara umum, cara penarikan yang sering dilakukan adalah dengan outgoing

transfer dalam valas dengan tujuan bank di dalam negeri yang selanjutnya dengan

outgoing transfer dalam valas dengan tujuan bank di luar negeri.

Pinjaman yang diberikan dalam valuta asing

Jenis valuta asing pinjaman


USD 44 - - - -

Poundsterling - - 2 2 4

Euro - 9 7 1 -

Yen - 11 4 2 -

Others - 5 3 6 3

Menyerupai jenis valuta dalam simpanan pihak ketiga dalam valas, pertanyaan

berkaitan dengan jenis valuta asing pinjaman yang diberikan dirangking 1 s.d. 5 yang

mencerminkan urutan portfolio dari terbesar hingga terkecil. Penggolongan ranking 1

dan 2 adalah terbesar, 3 sebagai median sedang dan 4 serta 5 digolongkan terkeci.

Dari hasil diketahui bahwa untuk jenis valuta asing pinjaman yang diberikan

didominasi oleh jenis valuta USD dengan 44 bank yang menyatakan portfolio terbesar

pertama dalam USD dan tidak satupun menyatakan USD dalam portfolio terkecil.

Demikian untuk jenis valuta lainnya, tidak satupun bank menyatakan jenis valuta

selain USD dalam portfolio terbesar pertama. Jenis valuta yang masih dapat

digolongkan masuk dalam portfolio terbesar dan sedang adalah untuk jenis valuta Yen

dan Euro.

Jenis Pinjaman valuta asing

Jenis Pinjaman\rangking 1 2 3 4 5 6 7

Modal Kerja 29 8 3 2 - - -

Investasi 10 14 3 6 1 - -

Konsumsi - 1 2 2 2 3 -

Credit Card - - - - - - 1

Line L/C 3 9 15 5 - - -

Line Bank Garansi 1 7 10 10 4 - -

Lainnya 3 1 2 - 3 - -


26

Penggolongan rangking hasil tabulasi sebagaimana table di atas adalah untuk

rangking 1 s.d. 3 digolongkan terbesar, 4 sebagai median sedang dan rangking 5 s.d. 7

sebagai terkecil.

Adapun dari hasil survey diketahui bahwa sebagian besar bank responden

sebanyak 40 bank menyatakan pinjaman valas dalam bentuk modal kerja merupakan

portfolio terbesar, 2 menyatakan dalam porfolio sedang dan tidak ada yang

menyatakan dengan portfolio terkecil. Dalam bentuk investasi, 27 bank menyatakan

dengan portfolio terbesar, 6 bank menyatakan sedang dan hanya 1 bank menyatakan

dengan portfolio terkecil. Dalam bentuk commitmen non-fund, portfolio terbesar

adalah dalam bentuk line letter of credit (27 bank), sedangkan line bank garansi

sebanyak 18 bank.

Pelaksanaan Incoming & Outgoing Transfer dalam Valas

Preference nasabah atau bank dalam memegang jenis valuta asing dapat dilihat

juga melalui aktivitas pelaksanaan transfer masuk maupun keluar (incoming dan

outgoing) dalam valuta asing. Pertanyaan berkaitan dengan jenis valuta dalam

pelaksanaan transfer masuk dan keluar tersebut dirangking 1 s.d. 5 dengan

penggolongan rangking 1 dan 2 digolongkan sebagai portfolio terbesar, 3 sebagai

median sedang serta 4 dan 5 sebagai portfolio terkeci.

Jenis valuta asing Incoming Transfer


USD 47 - - - -


Euro - 18 15 2 -

Yen - 7 10 11 4

Others - 14 9 9 6

Dalam pelaksanaan incoming transfer, sebagian besar bank (47 bank)

menyatakan jenis valuta USD dengan portfolio terbesar dan tidak satupun

menjalankan dengan portfolio terkecil. Jenis valuta lainnya dengan portfolio terbesar

kedua adalah Euro dimana 18 bank menyatakan dalam rangking 2. Valuta lainnya

yang dapat digolongkan dalam portfolio terbesar adalah lainnya yang dalam hal ini

didominasi oleh jenis valuta SGD, AUD, HKD dan Bath dimana 14 bank menyatakan


27

dengan rangking 2. Untuk jenis valuta GBP dan Yen, masing-masing 15 bank

menyatakan dengan portfolio terkecil (rangking 4 dan 5).

Jenis valuta asing Outgoing Transfer


USD 43 - - - -


Euro - 14 14 6 0

Yen - 6 10 9 3

Others - 16 7 5 3

Dalam pelaksanaan outgoing transfer memiliki pola yang sama dengan

pelaksanaan incoming transfer. Sebagian besar bank (43) menyatakan pula untuk

jenis valuta USD dengan portfolio terbesar dan tidak satupun menjalankan dengan

portfolio terkecil. Valuta lainnya yang dapat digolongkan portfolio terbesar adalah

lainnya yang dalam hal ini didominasi oleh jenis valuta SGD, AUD, HKD dan bath

dimana 16 bank menyatakan dalam rangking 2 yang disusul dengan jenis valuta Euro

sebanyak 14 bank. Jenis valuta GBP dan Yen, masing-masing 11 bank menyatakan

dalam portfolio terkecil (rangking 4 dan 5).

Selain jenis valuta, pertanyaan dalam kuisioner juga mengupayakan mengetahui

underlying transaction pelaksanaan incoming maupun outgoing transfer. Rangking

dalam pertanyaan ini diberlakukan pula yang mencerminkan urutan terbanyak hingga

terkecil. Rangking 1 s.d. 3 digolongkan sebagai yang terbanyak sedangkan 4 s.d. 6

digolongkan yang terkecil.

Underlying Transaksi dlm Incoming & Outgoing Transfer

Underlying Transaction\rangking 1 2 3 4 5 6

Untuk untung/atas perintah nasabah 32 4 9 1 - -

Placement & borrowing antar bank 6 6 16 5 1 -

FX trading antar bank 6 22 12 3 - -

Global Capital Market - - 3 11 4 -

Penyelesaian commitment off balance sheet 1 3 7 14 9 -

Lainnya 1 - - - 1 2

Underlying transaksi dalam pelaksanaan incoming dan outgoing transfer yang

terbanyak adalah untuk untung/atas perintah nasabah yaitu sebanyak 45 bank, disusul


28

dengan FX trading antar bank sebanyak 40 bank dan kemudian placement and

borrowing antar bank sebanyak 28 bank. Sedangkan underlying transaksi terkecil

yaitu untuk penyelesaian commitment off balance sheet sebanyak 23 bank dan untuk

global capital market sebanyak 15 bank.

Hasil survey juga mengidentifikasi dalam pelaksanaan incoming dan outgoing

transfer untuk untung/atas perintah nasabah bahwa 38 bank menyatakan pemberi

perintah pembayaran maupun penerima pembayaran sebagaian besar dilakukan antar

residence adalah yang terbanyak. Dari 38 bank tersebut, 34 bank menyatakan untuk

residence yang berada di dalam negeri. Adapun media yang digunakan untuk

pelaksanaan incoming dan outgoing transfer tersebut dengan underlying transaksi

untuk untung/atas perintah nasabah adalah dengan menggunakan SWIFT dengan

pertimbangan faktor keamanan, kecepatan dan kemudahan yang menjadikan

dasarnya.

II. Identifikasi kebutuhan ditinjau dari sisi perbankan

FX Trading Sebagaimana diungkapkan di muka underlying transaksi terbesar dalam

pelaksanaan incoming dan outgoing transfer selain untuk untung/atas perintah

nasabah adalah untuk penyelesaian kewajiban pembayaran yang timbul dari

perdagangan foreign exchange. Hasil survey mengidentifikasi bahwa pelaksanaan FX

trading tersebut, 40 bank menyatakan melakukan perdagangan dengan bank di dalam

negeri dan hanya 5 bank yang menyatakan melakukan perdagangan dengan bank di

luar negeri.

Dalam hal pembayaran dan setelment, sebagian besar bank (38 bank)

menyatakan menggunakan media SWIFT dan hanya 5 bank menyatakan

menggunakan media lainnya dalam bentuk telex, electronic banking dll dalam

penyelesaian kewajibannya dalam valuta asing. Sedangkan penyelesaian kewajiban

dalam valuta lawan dengan rupiah, seluruh responden menyatakan menggunakan

Sistem BI-RTGS.


29

Placement and borrowing dalam valas

Placement & Borrowing dalam valas

Placement & Borrowing DN Negara Tujuan

LN Negara asal Media Pertimbangan

Placement 18 Singapore, Netherlands, Hongkong, Ingrris, Korea, Malaysia and USA

23 - SWIFT Keamanan & Kecepatan

Borrowing 26 - 12 Singapore, Jepan, Hongkong, Korea, Netherlands, USA.

SWIFT Keamanan & Kecepatan

Sebagaimana diutarakan di muka, underlying transaksi terbesar ketiga dalam

pelaksanaan incoming dan outgoing transfer adalah placement dan borrowing antar

bank dalam valas. Dalam hal placement, 23 bank menyatakan placement ke bank di

luar negeri dengan negara tujuan Singapore, Netherlands, Hongkong, Inggris, Korea,

Malaysia dan USA dan 18 bank menyatakan placement ke bank di dalam negeri.

Sedangkan dalam hal borrowing, 26 bank menyatakan meminjam dari bank di dalam

negeri dan 12 bank menyatakan meminjam dari luar negeri dengan negara asal

Singapore, Jepan, Hongkong, Korea, Netherlands dan USA. Adapun media yang

digunakan untuk penyelesaian kewajiban baik placement maupun borrowing hampir

seluruh bank menyatakan menggunakan media SWIFT dengan pertimbangan faktor

keamanan dan kecepatan.

Global Capital Market

Berkaitan dengan underlying transaksi global capital market, dari 49 responden

bank yang telah menyerahkan kembali kuisioner 10 bank menyatakan memiliki /

memperdagangkan surat berharga dalam valas yang berasal dari dalam negeri dan

hanya 1 bank yang membeli/menjual surat berharga dalam valas dari Singapore dan

Eropa. Hampir seluruh bank menyatakan penyelesaian transaksi terkait dengan

perdagangan transaksi surat berharga dalam valas tersebut adalah dengan

menggunakan media SWIFT. Faktor keamanan dan kecepatan dijadikan dasar

pertimbangan menggunakan SWIFT.


30

Biaya-biaya dan waktu setelmen

Biaya-biaya

KETERANGAN BIAYA (Rp)

Penyetoran tunai valas, incoming transfer dalam valas dari bank di dalam dan luar negeri

50.0000 – 250.000

Penarikan tunai valas, outgoing transfer dalam valas untuk untuk bank di dalam dan luar

50.000 – 250.000

Biaya Transfer atas Incoming 100.000 – 200.000

Biaya Transfer atas Outgoing 100.000 – 200.000

Sebagian besar bank responden (33 bank) menyatakan biaya untuk penyetoran

tunai dalam valas atau incoming transfer dari bank di dalam maupun di luar negeri

untuk untung rekening valas nasabah dikenakan rata-rata sebesar Rp 50.000,- – Rp

250.000,-. Demikian pula halnya dengan penarikan tunai atau outgoing transfer dalam

valas untuk bank di dalam maupun di luar negeri. Adapun beban biaya yang harus

ditanggung oleh bank sendiri untuk pelaksanaan incoming maupun outgoing transfer

rata-rata adalah sebesar Rp 100.000,- - Rp 200.000,-

Berkaitan dengan waktu settlement, hampir sebagian besar bank responden

menyatakan memerlukan waktu 2 –3 hari dengan account statement dari bank

koresponden sebagai dasar penentuan realisasi settlement.

Benua Bank Koresponden

Jenis valuta\rangking 1 2 3 4 5 6

Amerika 24 5 6 3 1 -

Eropa 2 14 9 5 3 1

Jepan 1 6 7 10 4 1

Asia 14 13 7 1 2 -

Australia - - 6 8 9 2

United Kingdom - 1 1 - 3 14

Ditinjau dari benua tempat bank koresponden yang sering dijadikan media

penyelesaian transaksi pembayaran baik untuk incoming maupun outgoing transfer,

35 menyatakan dengan benua Amerika, 34 bank dengan benua Asia, 25 bank dengan

benua Eropa dan 14 bank dengan Jepang. Sementara benua tempat bank koresponden

yang jarang dijadikan media penyelesaian untuk incoming maupun outgoing transfer,


31

19 bank menyatakan jarang dengan Australia, 17 bank menyatakan jarang dengan

United Kingdom dan 15 bank menyatakan jarang dengan Jepan.

III. Identifikasi alternatif pengembangan sistem pembayaran untuk transaksi payment vs. payment.

Alternatif Pengembangan Sistem Pembayaran PVP & Penyelenggara

KETERANGAN JML RESPONDEN

Alternatif SP untuk PVP

Home-currency payment and settlement services (existing) 7

Operating hours of home-currency payment systems (overlapping) 2

Cross-border links between payment systems (new system) 2

Multi-currency payment and settlement services (domestic) 37

Penyelenggara

Bank Indonesia 29

Konsorsium bank 11

Private 1

Dalam survey, potensi pengembangan sistem pembayaran dalam rangka

mendukung transaksi pembayaran yang bersifat cross-border dan multi-currency

sebagaimana hasil kajian oleh the Committee on Payment and Settlement Systems of

the central banks of the Group of Ten countries dijadikan dasar pilihan untuk

pengembangan sistem pembayaran nasional dengan beberapa modifikasi dalam

bentuk pertanyaan survey kepada bank responden.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 37 bank memilih untuk adanya jasa

sistem pembayaran nasional (domestik) yang dapat mendukung transaksi pembayaran

yang bersifat multi-currency. Dalam konsep, jasa seperti ini dijalankan oleh agent

settlement yang diawasi langsung oleh bank sentral dengan cakupan cross-border.

Khusus untuk alternatif pengembangan, alternatif ini hanya diperuntukkan untuk

sistem pembayaran domestik yang bersifat multi-currency yang tujuannya adalah

mengakomodir transaksi-transaksi pembayaran dalam valuta asing yang dilakukan

antar penduduk di Indonesia. Untuk alternatif lain, 7 bank memilih untuk

memanfaatkan jasa pembayaran dan setelmen yang ada saat ini, yang dalam hal ini

sistem BI-RTGS yang dapat digunakan penerusan dan penyelesaian kewajiban dalam

mata uang Rupiah sebagai lawan valas.


32

Sebagai penyelenggara, sebagian besar responden yaitu 29 bank memilih untuk

diselenggarakan oleh Bank Indonesia, 11 bank memilih diselenggarakan oleh

konsorsium bank-bank devisa dan 1 bank memilih diselenggarakan oleh perusahaan

swasta.

Dari keempat konsep pengembangan sistem pembayaran untuk mendukung

transaksi pembayaran yang bersifat multi-currency dan cross-border serta dari hasil

survey tampak bahwa alternatif pengembangan dalam bentuk membangung sistem

pembayaran domestik yang dapat menampung transaksi pembayaran yang bersifat

multi-currency. Secara konsep, alternatif dimaksud yang cukup ideal untuk

dikembangkan lebih lanjut karena dapat meminimalkan risiko-risiko dalam sistem

pembayaran yang bersifat multi-currency yang dilakukan antar penduduk di Indonesia

serta dapat menyederhanakan jalur pembayaran dan setelmen untuk valuta asing.

Pengembangan alternatif dimaksud juga dapat mengakomodir kebutuhan yang

memang ada dari hasil survey ini, khususnya ditinjau dari pemenuhan penyelesaian

pembayaran secara payment vs payment.

Namun demikian, kajian ini menganggap terlalu dini untuk menentukan

alternatif yang paling ideal untuk mengakomodir kebutuhan sistem pembayaran yang

bersifat multi-currency maupun cross-border. Pembahasan lebih lanjut dengan bank-

bank serta kajian yang lebih mendalam mengenai “cost & benefit” dianggap lebih

penting dalam menentukan jenis sistem pembayaran yang sesuai dengan kondisi di

Indonesia.


33

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. Kesimpulan

1. Sistem pembayaran nasional untuk mengakomodir transaksi pembayaran yang

bersifat multi-currency dan cross-border secara teori memang diperlukan untuk

mengendalikan risiko-risiko yang dapat timbul dalam pelaksanaan pembayaran

dimaksud. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, likuiditas, setelmen

hingga risiko systemic yang secara langsung dapat berdampak terhadap

stabilitas sistem keuangan yang pada akhirnya berdampak pula terhadap

stabilitas perekenomian nasional.

2. Kasus-kasus sistem pembayaran internasional dalam penyelesaian transaksi

pembayaran yang bersifat multi-currency dan cross-border seperti Herstatt,

Bearing dijadikan pertimbangan lainnya guna lebih mendukung terciptanya

sistem pembayaran nasional yang dapat mengakomodir transaksi pembayaran

yang bersifat multi-currency dan cross-border tersebut.

3. Metode yang umum digunakan untuk dapat mengakomodir transaksi

pembayaran yang bersifat multi-currency dan cross border adalah dengan

menciptakan sistem pembayaran yang memiliki kemampuan Payment vs

payment (PVP). Penyelesaian pembayaran dan setelmen salah satu valuta

dilakukan secara bersamaan (simulataneous) dengan valuta lawannya.

4. Dari hasil survey diketahui bahwa kebutuhan sistem pembayaran nasional untuk

mengakomodir transaksi-transaksi pembayaran yang bersifat multi-currency dan

cross-border memang ada. Hal ini terungkap dengan adanya transaksi-transaksi

pembayaran dalam valuta asing yang dilakukan antar penduduk serta antar bank

di dalam negeri.

5. Cara-cara penyetoran atau penarikan rekening nasabah dalam valuta asing

didominasi dengan cara melakukan incoming atau outgoing transfer dalam

valuta asing dari atau ke bank yang berkedudukan di dalam negeri.


34

6. Demikian pula halnya dengan transaksi-transaksi antar bank dalam valuta asing

yang sebagian besar dilakukan antar bank di dalam negeri sebagaimana

tercermin dalam transaksi perbankan yang meliputi transaksi placement &

borrowing, FX Trading serta pembelian atau penjualan surat berharga dalam

valuta asing.

7. Penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing yang timbul karena

transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan antar penduduk atau bank di

dalam negeri dilakukan melalui hubungan bilateral dengan bank koresponden

dengan media SWIFT. Ditinjau dari risiko-risiko yang dapat timbul dan efisiensi

nasional pelaksanaan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing

seperti ini dapat menyulitkan perbankan itu sendiri serta Bank Indonesia sebagai

authoritas sistem pembayaran nasional.

8. Alternatif yang ideal untuk pengembangan sistem pembayaran lebih lanjut dan

berdasarkan survey untuk mengakomodir transaksi pembayaran yang bersifat

multi-currency maupun cross-border ini khususnya yang timbul dalam lingkup

domestik adalah mengembangkan sistem pembayaran nasional yang dapat

mengakomodir transaksi pembayaran yang bersifat multi-currency dalam

lingkup domestik, khususnya untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam

jenis valuta asing US Dollar.

II. Rekomendasi

1. Pengembangan sistem pembayaran nasional yang dapat mengakomodir transaksi

pembayaran yang bersifat multi-currency dan cross-border perlu dimulai oleh

Bank Indonesia selaku authoritas dalam sistem pembayaran nasional.

2. Jenis dan bentuk sistem pembayaran yang sesuai untuk dikembangkan lebih

lanjut perlu dibahas dengan perbankan di Indonesia dan perlu dilakukan kajian

lanjutan yang membahas lebih dalam mengenai cost and benefit dari beberapa

alternatif pengembangan sistem pembayaran yang dapat mengakomodir

transaksi pembayaran yang bersifat multi-currency dan cross-border.


35

Daftar Referensi

1. Sheppard, David, 1996, Payment System – Handbook in Central Banks No. 8,

Bank of England, London EC2R 8 AH.

2. The Committee on Payment and Settlement Systems of the central banks of

the Group of Ten countries, 1993, Central Bank Payment and Settlement

Services with respect to Cross-Border and Multi-Currency Transactions, Bank

for International Settlements.

3. The Committee on Payment and Settlement Systems of the central bank of the

Group of Ten countries, 1996, Settlement Risk in Foreign Exchange

Transactions, Bank for International Settlements.

4. The Committee on Payment and Settlement Systems of the central bank of the

Group of Ten countries, 1995, Cross-Border Securities Settlement, Bank for

International Settlements.

Kajian Kebutuhan Sistem Pembayaran untuk transaksi multi ... fileKajian Kebutuhan Sistem Pembayaran untuk transaksi multi-currency dan cross-broder 4 currency dipandang perlu untuk

Documents