KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Bahan Diklatpim Tk. II

Disusun Oleh:

Dr. Slamet Sutanto, MMWidyaiswara UtamaLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAJAKARTA

PEMBELAJARAN SECARA INDIVIDU DAN KELOMPOK

LIMA TAHAP METODE PEMBELAJARAN BERSTRUKTUR: (Alami - Kemukakan-Olah - Simpulkan dan Aplikasikan = AKOSA )

MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOMUNIKASI (INTERAKTIF) : Antara Peserta dan Peserta Antara Peserta dan Widyaiswara / FasilitatorPESERTAWIDYAISWARAPESERTAMETODE PEMBELAJARAN

1.MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEAHLIAN, KETERAMPILAN DAN SIKAP PNS UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN SECARA PROFESIONAL DENGAN DILANDASI KEPRIBADIAN DAN ETIKA PNS SESUAI KEBUTUHAN INSTANSINYA

2.MENCIPTAKAN APARATUR YANG MAMPU BERPERAN SEBAGAI PEMBARU DAN PEREKAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

TUJUANPEMBELAJARAN KP

3.MEMANTAPKAN SIKAP DAN SEMANGAT PENGABDIAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN, PENGAYOMAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4.MENCIPTAKAN KESAMAAN VISI DAN DINAMIKA POLA PIKIR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN DEMI TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIKTUJUANPEMBELAJARAN KP

I. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK (Sistem, Proses, Stratifikasi)II.DINAMIKA PROSES KP (Dimensi Sosekpol)III.FORMULASI KP (Dimensi Teknis)IV. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KP (Dimensi Teknis)V.EVALUASI KINERJA KP (Dimensi Teknis)MATERI DIKLAT

I. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK (MKP)

POKOK BAHASAN : 1. PENGERTIAN KP 2. SISTEM KP 3. PROSES KP 4. STRATIFIKASI KP

1. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Arti POLICY(KEBIJAKAN)1.Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek terarah. (Harold D.Laswell & Abraham Kaplan)2.Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. (James E. Anderson)3.Suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.(Amara Raksasataya dalam Bintoro Tjokroamidjojo)

1.UMUM : - Public Service (Pelayanan umum) - Public Utility (Fasilitas Uum)

2.MASYARAKAT :- Public Relations (Hubungan Masy.) - Public Opinion ( Pendapat Masy.) - Public Interest ( Kepentingan Masy.)

3.NEG. / PEM.: - Public Building (Ged. Milik Pem.) - Public Finance (Keuangan Neg.) - Public Revenue ( Penerimaan Neg.) - Public Sector ( Sektor Pem.) Arti PUBLIC (PUBLIK)

DAVID EASTON ADALAH PENGALOKASIAN NILAI-NILAI KEKUASAAN UNTUK SELURUH MASY. YANG KEBERADAANNYA BERSIFAT MENGIKAT (Pemerintah memiliki legitimate power)WILLIAM N.DUNNADALAH RANGKAIAN PILIHAN YANG SALING BERPENGARUH (INTERDEPENDENT) TERMASUK KEPUTUSAN UNTUK TIDAK BERTINDAK YANG DIBUAT OLEH BADAN DAN PEJABAT PEMERINTAH

BEBERAPA DEFINISI KP

PUBLIC POLICY IS WHATEVER GOVERNMENT CHOOSE TO DO OR NOT TO DO. OBVIOUSLY GOVERNMENT INACTION CAN HAVE AS GREAT AN IMPACT ON SOCIETY AS GOVERNMENT ACTION

(Pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Nyatanya, pemerintah tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, akan dapat memberi dampak yang sama besarnya bagi masyarakat)THOMAS R. DYE

KPSECARA SENGAJA DIBUATSECARA SENGAJA TIDAK DIBUATMasyarakat dianggap sudah dapatmengatur diri sendiri) dan (Thomas R. Dye)KP

JAMES E. ANDERSON

PUBLIC POLICIES ARE THOSE POLICIES DEVELOPED BY GOVERMENTAL BODIES AND OFFICIALS

( KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG DIBUAT OLEH BADAN-BADAN DAN PEJABAT-PEJABAT PEMERINTAH)

MUSTOPADIDJAJA, AR,

KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SUATU KEPUTUSAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK :

MENGATASI PERMASALAHAN TERTENTU, MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU MENCAPAI TUJUAN TERTENTU, YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG BERKEWENANGAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN

RIANT NUGROHO

Kebijakan : keputusan yang dibuat oleh suatu organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tsb.Publik : Hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masy luas

KP : Keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak

> KP. SANGAT RUMIT DAN KOMPLEKS, KARENA IA BERTUJUAN UNTUK MENGATASI MASALAH PUBLIK YANG RUMIT DAN KOMPLEKS.

KP. MEMBUTUHKAN SUMBERDAYA, WAKTU DAN KETERLIBATAN BANYAK ORANG, OLEH KARENA ITU DIBUTUHKAN SUATU MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

> TANPA MKP, AKAN TIMBUL BERBAGAI RESIKO:

- KETIDAKPASTIAN (UNCERTAINTY) - PEMBOROSAN SUMBERDAYA (IMPROVIDENT) - KETIDAKPERCAYAAN (DISTRUST ) - KECURIGAAN (SUSPICIOUS) - PEMBANGKANGAN (RESISTENSI)

M K P SUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN FORMULASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI HASIL KEBIJAKAN PUBLIK DENGAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MEMPERHATIKAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL, DALAM RANGKA MENCAPAI SUATU TUJUAN YANG DITETAPKAN

2. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK

PENGERTIAN SISTEM KP1. Mustopadidjaja AR :Adalah tatanan kelembagaan yang berperan atau merupakakan wahana dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja kebijakan) yang mengakomodasikan kegiatan.

2. Menurut William N. DunnSistem Kebijakan (Public system)= Sistem Politik (Political System)

Lanjutan Pengertian Sistem KP

3. David Easton :Sistem politik adalah terdiri atas lembaga2 / institusi2 yang dapat diidentifikasikan dan saling keterkaitan dalam kegiatan2 masyarakat yang dapat membuat keputusan yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat

ELEMEN-ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK

Stakeholders Kebijakan (Policy Actors)

2. Kebijakan Publik (Policy Content)

3. Lingkungan Kebijakan (Policy Environment)

( William N.Dunn)

+4. Kelompok Sasaran (Target Group)

(Mustopadidjaja)

SISTEM KEBIJAKAN PUBLIKLK = LINGKUNGAN KEBIJAKAN

PK = PENGELOLA KEBIJAKAN

KP = KEBIJAKAN PUBLIK

KS = KELOMPOK SASARAN

LK: Masalah-Masalah (sebagai input):

- Pengangguran - Inflasi - Globalisasi - Demokratisasi - Kemiskinan - Diskriminasi - Kriminalitas - dll

PK: - Stakeholders :

- Instansi pemerintah - Partai politik - Analist kebijakan - Mass media - Serikat pekerja - dll

KP: Kebijakan itu sendiri:- Penegakan hukum- Ekonomi- Kesejahteraan- Daya saing nasional- Perkotaan- Pengurangan subsidi BBM- Pemberantasan korupsi- Impor beras- dll

KS:Kelompok Sasaran (Target Group):

- Pengusaha/pedagang- Petani - Pegawai negeri- Masyarakat - dll

3. PROSESKEBIJAKAN PUBLIK

PROSES KP1.Menurut William N. Dunna. Perumusan Masalahb. Peramalanc. Rekomendasid. Evaluasi

2.Menurut Mustopadidjaja ARa. Pengkajian Persoalanb. Penentuan Tujuanc. Perumusan Alternatifd. Penyusunan Modele. Penentuan Kriteriaf. Penilaian Alternatifg. Perumusan Rekomendasi

SALING HUBUNGAN SISTEM DAN PROSES KEBIJAKAN (Mustopadidjaja,AR, 1985)Keterangan:LK= Lingkungan Kebijakan F= FormulasiKP= Kebijakan Publik I= ImplementasiPK= Pengelola Kebijakan EK= Evaluasi KinerjaKS= Kelompok Sasaran

A. POLITICAL SYSTEM THEORY (DAVID EASTON)(Dinamic Model- Political System Theory)(Input Proses Output Feedback)> EASTON membagi lingkungan kebijakan dalam dua bagian: 1. Intra Societal Environment 2. Extra Societal Environment - Menghasilkan dua Output : - Policy Demand/Claim- Policy Support MODEL-MODEL KP DALAM POLICY STUDY

The IntraSocietalEnvironment

The ExtraSocietalEnvironment

INPUTSPolicyDemand/ClaimPolicySupportDipro-ses kedlm sistem poli tik (ThePoliticalSystem)OUTPUTS

Feedback LoopEASTONS DYNAMIC RESPONSE MODELOF A POLITICAL SYSTEM

Contoh: Dari lingkungan: Krisis Ekonomi

> Policy Demand/Claim : - Kebijakan untuk meningkatkan daya-beli masyarakat - Kebijakan untuk menekan inflasi - Kebijakan peningkatan kemampuan produksi

> Policy Support : - Dukungan kesadaran hukum masyarakat (Hak dan Kewajiban) - Kemampuan Administrasi Negara (Efektif, Efisien, Transparansi, Akuntabilitas) - Sistem Perencanaan dan Pengawasan yang baik.

B. GROUP THEORY DAN ELITE THEORY

> KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIBUAT HANYA UNTUK KEPENTINGAN KELOMPOK /PENGUASA TERTENTU

TIDAK DEMOKRATIS / TIDAK SESUAI DENGAN ASPIRASI MASYARAKAT

DIUBAH, DARI SENTRALISTIK, OTORITER, ELITIS TERTUTUP

DESENTRALISTIK, EGALITER, POPULIS, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL & PARTISIPATIF

C. INSTITUTIONALISM THEORY

>NEGARA HANYA MENGGUNAKAN WEWENANGNYA SECARA TERBATAS. DINYATAKAN SECARA FORMAL DALAM PRODUK HUKUM YANG DIBUAT OLEH EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN DIAWASI OLEH YUDIKATIF (Bisa menggunakan Yudicial Riview)

> MASYARAKAT HARUS DIBERDAYAKAN AGAR MAMPU MENGATASI MASALAH DAN MENGATUR DIRI SENDIRI ( Self fullfilment regulation)

4. STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK

TAP.MPR.III TH.2000UU NO.10 TH.2004, Psl.7JENIS DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDI INDONESIA

STRATIFIKASI KEBIJAKANKEBIJAKAN STRATEJIK

KEBIJAKANTEKNIS/ TAKTIKAL

KEBIJAKAN OPERASIONAL*)Tiap level berkait satu sama lain, kebijakan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi atau yang setingkat

STRUKTUR KETATANEGARAAN SEBELUMAMANDEMEN UUD 1945 MPRUUD 1945 DPRPRESIDEN BPK DPA MA LEMBAGA TINGGI NEGARA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA

STRUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 UUD 1945 LEMBAGA TINGGI NEGARA

II DINAMIKA PROSES KP (DIMENSI SOSIAL EKONOMI POLITIK)

DINAMIKA PROSESKPDinamika Lingkungan KPAgenda SettingFaktor Sosekpol

1. DINAMIKA LINGKUNGAN KP

Dinamika Proses KP (Dimensi SOSEKPOL) dpt kita pahami jika terlebih dahulu mengetahui:

Tingkat Pemahaman (Metoda Berfikir) berdasar Teori Gunung Es The Iceberg and Level of Perspective (Maani and Cavana,2000) Memahami Perubahan Lingkungan Strategis yang sedang terjadi

EVENTPATTERNS OF BEHAVIORSYSTEMIC STRUCTURES MENTAL MODELS (Individu / Organisasi)REACTIVERESPONSIVEGENERATIVETingkat Pemahaman BerdasarTeori Gunung Es THE ICEBERG AND LEVEL OF PERSPECTIVE JENIS TINDAKAN

Pola Perilaku Pola perilaku yang salingberhubungan

(Senge,1994)(Maani and Canava,2000)ISU: Info, Media

b. Perubahan Lingkungan Strategis(Globalisasi dan Modernisasi)Adanya perubahan signifikan lingkunganstrategis baik dalam skala global maupun domestik berpengaruh terhadap suatuKebijakan Publik

Globalisasi = Era Tanpa Batas:Adalah sebagai proses dimana masyarakat dunia menjadi semakin berhubungan (interconnected) satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan (budaya, ekonomi, politik, teknologi, lingkungan dsb)

2. AGENDA SETTING

AGENDA SETTING(Agenda Formation/Policy Agenda)

Merupakan tahap awal dari Proses Kebijakan ( Policy Process), yaitu:

Agenda Setting Policy Formulation Policy Adoption Policy Implementation Policy Assessment / Evaluation

(James E. Anderson)

AGENDA SETTING (POLICY AGENDA) PRIVATE PROBLEMPUBLIC PROBLEMISSUESYSTEMIC AGENDAINSTITUTIONAL AGENDA(Governmental Agenda)Perbedaan pendpt menangani masalahBERKEMBANGDIRASAKAN OLEH MASYARAKAT DIFORMALKAN

(Policy Action)(Public Opinion)AGENDASETTINGPatut mendapat perhatian public officials.Public opinionDemo,interactiveDialog,statementClass action

PRIVATE PROBLEMTerdapat berbagai masalah individu / pribadiPUBLIC PROBLEMMasalah individu berkembang menjadi masalah umum / masyarakatISSUESDalam masyarakat terdapat perbedaan pendapat tentang solusi dalam menangani masalah tsb.

SYSTEMIC AGENDAPantas mendapat perhatian dari pemerintah dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan GOVERNMENTAL / INSTITUTIONAL AGENDAMemerlukan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat kebijakan yang sah.Agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas dan terbatas jumlahnyaCobb and Elder

Ada 3 prasyarat agar Issue dapat masuk dalam Systemic Agenda (Cobb and Elder):a. Isu tsb memperoleh perhatian luas masyarakatb. Adanya persepsi masyarakat bahwa perlu dilakukan tindakan untuk memecahkan masalahc. Adanya persepsi bahwa masalah tsb merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah

Ada 4 faktor agar Systemic Agenda masuk dalam Institutional/Governmental Agenda (Anderson)a. Apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok, kelompok tsb menuntut tindakan pemerintah.(Contoh: Kelompok pengusaha kecil merasa terdesak oleh pengusaha besar)

b. Adanya pertimbangan dari para pemimpin politik. Contoh: adanya krisis ekonomi global pemerintah diminta mengambil suatu kebijakan untuk mengurangi dampak krisis tersebut.c. Timbulnya peristiwa luar biasa. Contoh: masalah ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan yang berdampak luar biasa.d. Adanya gerakan2 protes/demo besar2anContoh: demo besar2an dari mahasiswa / masyarakat terhadap sesuatu masalah yang menuntut suatu kebijakan pemerintah. Untuk masuk ke dalam Governmental Agenda adalah tidak mudah karena adanya konflik kepentingan di antara para aktor kebijakan.

3. FAKTOR SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIKYANG MEMPENGARUHI KP

Pembuatan KP tidak lepas dari pengaruh lingkungan: Faktor Geografis Faktor Budaya Politik (Political Culture) Faktor Sosio- Ekonomi (Socio Economic) James E.Anderson memilih dua faktor yang banyak dikaji oleh scientist yaitu faktor:Budaya Politik dan Sosio - Ekonomi

a. Budaya Politik (Political Culture) Budaya sebagai way of life dari suatu masyarakat, suatu warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya Budaya Politik adalah values, belief dan attitudes yang diterima secara luas oleh masyarakat . Apa dan bagaimana seharusnya pemerintah bekerja dan berhubungan dengan warganya. Budaya politik disalurkan ke generasi ke generasi melalui proses sosialisasi

b. Kondisi Sosio-Ekonomi-Politik (Socio-Economic-Politic Condition) Hubungan antar kelompok masyarakat dapat berubah, bila terjadi perubahan ekonomi, dan kelompok masyarakat yang dirugikan oleh perubahan ini dapat mengajukan demands/claims kepada pemerintah agar pemerintah melakukan suatu tindakan kebijakan

Kondisi ekonomi banyak mempengaruhi kebijakan politik (kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan dll)

Kondisi politik (partisipasi voter, persaingan antar partai, pengangkatan anggota legislatif) memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan politik

IIIFORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

AGENDASETTINGPERUMUSAN /FORMULASIKPIMPLEMENTASI

MONITORING

EVALUASI

SITUASI MASALAH DAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK SITUASI MASALAH = APA YANG KITA LIHAT ATAU ALAMI

MASALAH KP = adalah kebutuhan atau kesempatan yang tidak terealisir, tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan kebijakan publik

Contoh : Situasi Masalah :TINGGINYA ANGKA PENGANGGURAN Masalah KP : 1. Kurangnya lapangan kerja 2. Kurangnya ketrampilan SDM 3. Dll.

KEGAGALAN PARA ANALIS KEBIJAKAN PADA UMUMNYA KARENA MEREKA MEMECAHKAN MASALAH YANG SALAH

LEBIH BAIK MEMUTUSKAN SOLUSI YANG SALAH TERHADAP MASALAH YANG BENAR

KALAU PERUMUSAN MASALAH BENAR = BERARTI 50% PEMECAHAN MASALAH TELAH TERCAPAI

PERUMUSAN MASALAH

PengenalanMasalahPerumusanMasalahPementahan MasalahPemecahan KembaliMasalahPemecahan MasalahPementahanSolusi MasalahMasalah KebijakanMasalah Benar ?SolusiKebijakanSituasi MasalahSolusi Masalah TIDAKYATIDAKYAPRIORITAS PERUMUSANMASALAH DALAMANALISIS KEBIJAKANProblem dissolving dirumuskan secara tidak tepatProblem Unsolved pembuangan solusi masalah karena kesalahan dlm peru-musan masalah Problem ResolvingMelakukan analisisUlang thdp masalah

LANGKAH-LANGKAH ANALISIS KEBIJAKAN(William N.Dunn)Perumusan Masalah (Masalah Kebijakan):Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yyang menimbulkan masalah kebijakan2.Peramalan (Masa Depan Kebijakan):Menyediakan informasi kebijakan mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan termasuk tidak melakukan sesuatuRekomendasi (Aksi Kebijakan):Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relative dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah.

Lanjutan

4. Pemantauan (Hasil Kebijakan):Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan.Evaluasi (Ki nerja Kebijakan):Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

TEKNIK PERUMUSAN MASALAH A. MENURUT WILLIAM N.DUNN

1. PERUMUSAN MASALAH SUATU PROSES DENGAN 4 FASE YANG MEMILIKI SIFAT SALINGKETERGANTUNGAN :

a. PENGENALAN (PENGINDERAAN) MASALAH b. PENCARIAN MASALAH, c. PENDEFINISIAN MASALAH d. SPESIFIKASI MASALAH 2. TAHAP-TAHAP PERUMUSAN MASALAH: a. SITUASI MASALAH b. META MASALAH c. MASALAH SUBSTANTIF d. MASALAH FORMAL

2. META MASALAHc. PENDEFINISIANMASALAHb. PENCARIAN MASALAH 1. SITUASI MASALAHa. PENGENALANMASALAHd. SPESIFIKASI MASALAH3. MASALAH SUBSTANTIF 4.MASALAH FORMALTAHAP-TAHAPPERUMUSAN MASALAH

1. Situasi Masalah:Untuk mengetahui situasi masalah harus mengenali yang merupakan isu publik. Misalnya tentang banjir di DKI Jakrta, dirumuskan situasi masalahnya adalah:

Terjadinya banjir di DKI Jakarta pada musim hujan

2. Meta Masalah:Adalah tumpukan masalah yang belum terstruktur yaitu sebab-sebab mengapa terjadinya situasi masalah banjir di DKI :Banyak masyarakat buang sampah ke sungai CiliwungSempitnya tanah kosong sebagai resapan air hujanBanyak bangunan liar di bantaran sungai CiliwungTingginya curah hujanDaerah hulu sungai Ciliwung semakin gundul Tata ruang kota yang tidak baikKecilnya anggaran untuk pencegahan banjirdst.

3. Masalah Substantif:Didefinisikan dari meta masalah, dipilih mana masalah ekonomi, sosial budaya, politik, dll. Masalah substantifnya sbb.:Banyak masyarakat buang sampah ke sungai CiliwungBanyak bangunan liar di bantaran sungai CiliwungTata ruang kota tidak baikKecilnya anggaran untuk pencegahan banjir

4. Masalah formal :Adalah masalah substantif yang akan segera ditangani sesuai dengan urgensi dan kemampuan pemerintah. Masalah formalnya adalah:Banyak masyarakat buang sampah ke sungai CiliwungBanyak bangunan liar di bantaran sungai CiliwungTata ruang kota tidak baik

MATRIKS URAIAN MASALAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

No.

MASALAHFORMAL

DAMPAK KINI

TUJUANKEBIJAKAN

INSTRUMENKEBIJAKAN

ALTERNATIFKP

RAMALAN KP

DAMPAKNEGATIFKP

HAL-HAL YGDIATUR DLM KP 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEMILIHAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

No ALTERNATIF KP ASPEK I II KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BOBOT NILAI SKOR BOBOT NILAI SKOR 1P O L I T I K 2EKONOMI /FINANSIAL 3S O S BUD 4ADMINISTRASIJ U M L A H 1,0 1,0

B. MENURUT PROF.DR. MUSTOPADIDJAJAAda 7 langkah dalam formulasi kebijakan yaitu:

1. PengkajianPersoalan2. Penentuan Tujuan3. Perumusan Alternatif Keb.4. Penyusunan Model Keb.5. Penentuan Kriteria6. PenilaianAlternatif7. Perumusan Rekomendasi

Ada 7 langkah dalam melakukan formulasi kebijakan:

1. PENGKAJIAN PERSOALAN : Menemukan dan memahami hakikat persoalan dari suatu permasalahan . 2. PENENTUAN TUJUAN : Apa yang akan diinginkan atau dihindari secara jelas, realistis dan terukur . 3. PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN: - Cara yang secara langsung dan tidak langsung dapat digunakan untuk mencapai sejumlah tujuan yang telah ditentukan. - Alternatif kebijakan dapat muncul: a. Berdasarkan pengamatan terhadap pikiran seseorang b. Melakukan analogi dari suatu kebijakan dalam suatu bidang, dan dicoba diterapkan dalam bidang yang sedang dipelajari

4. PENYUSUNAN MODEL KEBIJAKAN : Penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam skematik model (flow chart), fisikal model, CLD, tujuannya untuk mempermudah diskripsi

5. PENENTUAN KRITERIA KEBIJAKAN: Perlu kriteria yang jelas dan konsisten dari aspek: ekonomi, politik, administrasi, etika dan falsafah/pandangan hidup

6. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN: Alternatif kebijakan perlu dinilai berdasarkan aspek : ekonomi, politik, administrasi, etika, falsafah, mana yang lebih efektif dan efisien

7. PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN. Memberikan pilihan alternatif kebijakan yang paling tepat beserta strategi pelaksanaannya.

Contoh : Penerapan 7 Langkah Proses Perumusan KP (Mustopadidjaja)

Perumusan Masalah Kebijakan: Meningkatnya arus urbanisasi di DKI JakartaPerumusan Tujuan/Sasaran Kebijakan: Mengurangi arus urbanisasi di DKI JakartaC.Perumusan Alternatif Kebijakan: 1) Membatasi tinggal di Jakarta2) Membangun fasilitas di daerah23) Membatasi pembangunan di Jakarta4) Mendorong perpindahan penduduk ke daerah lain

d. Perumusan Model Kebijakan:Apabila diperlukan dapat dirumuskan suatu model analisis, misalnya flow chart, causal loop diagram, miniatur, dlle. Kriteria ini dipakai untuk mengukur/menilai kelayakan dari tiap2 alternatif, yaitu:1) Politik2) Ekonomi3) Administrasi4) Teknologi5) Sosial Budaya6) Hankam

f. Penilaian Alternatif KebijakanAlternatif2 kebijakan yang diajukan perlu dinilai dari kriteria2 di atas (politik,ekonomi, teknologi, administrasi, sosial budaya, hankam).g. Perumusan Rekomendasi KebijakanSetelah penilaian alternatif kebijakan dilakukan (melalui skoring) maka dilanjutkan Perumusan Rekomendasi kebijakan yaitu dipilih dari alternatif kebijakan yang memiliki angka skoring tertinggi.Contoh: seperti di bawah ini.

No. KRITERIA

ALT.KEB. POLEKKEUADMJML1

2

3

4Membatasi tinggal di Jkt.Membangun fasilitas ke Daerah lainMembatasi pemba ngunan di Jkt.

Mendorong perpin-Dahan penduduk keDaerah lain 1(0,2)

5(0,2)

1(0,2)

5(0,2)2(0,4)

5(0,4)

1(0,4)

4(0,4)5(0,3)

1(0,3)

2(0,3)

1(0,3)1(0,1)

2(0,1)

2(0,1)

2(0,1)2,4

3,5

1,4

3,1

FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YANG BERPENGARUH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

1.FAKTOR POLITIK 2. FAKTOR EKONOMI / FINANSIAL 3. FAKTOR ADMINISTRASI/ORGANISATORIS 4. FAKTOR TEKNOLOGI 5. FAKTOR SOSIAL BUDAYA :6. FAKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

REKOMENDASI

1. Apa yang akan dikerjakan

2. Menghasilkan informasi tentang: Konsekuensi yang bisa terjadi dan manfaat yang harus dicapai

3. Prosedur Rekomendasi Transformasi informasi mengenai aksi-aksi kebijakan

4. Faktor-faktor yang mendukung Rekomendasi: Adanya data /informasi; pengalaman; kewenangan / kuasa 5. Rekomendasi/ Mengambil Keputusan : Memilih satu alternatif yang lebih efisien dan efektif

IVPELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PUBLIK

KONSEP DAN PRINSIP PELAKSANAANDAN PENGEDALIAN KEBIJAKAN A. KONSEP 1.Pelaksanaan Kebijakan merupakan mata rantai dalam proses kebijakan publik 2.Kebijakan publik yang telah disahkan dan telah dicantumkan dalam Lembaran Negara/Lembaran Daerah, siap untuk dilaksanakan 3.Ada Kebijakan Publik yang Self - Executing Pada saat ditetapkan langsung diimplementasikan Misal: Pengaturan kedaulatan suatu negara (sangat jarang) 4.Pada umumnya KP bersifat Non Self- Executing, oleh karena itu harus dikendalikan oleh instansi yang terkait. 5.Pelaksanaan dan Pengendalian K.P.bertujuan agar KP dapat mencapai sasaran, dengan dampak negatif sekecil mungkin

B. PRINSIP

1. Sifat KP , Self-Executing dan Non Self-Executing

2. Ada yang paling bertanggung-jawab (Eksekutif-Legislatis-Yudikatif)

3. Pelaksanaan dan pengendalian KP dilakukan secara simultan

4. Harus memiliki orientasi pada tujuan dan sasaran.

5. Efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya

6. Berdasarkan prosedur dan tatalaksana

7. Tertib hukum, tertib administrasi.

8. Akuntabel dan transparan

KATEGORI KEBIJAKAN PUBLIK(Anderson,) 1. Substantive atau Procedural Policies : Kebijakan PU, LN, Perdag, Pendidikan, Enerji, Kesehatan, Kehutanan, dll

2 Distributive Policies : Bea siswa, Subsidi BBM,Tax-Holiday

3. Redistributive Policies : Land reform, PIR, Tanah utk Transmigran

4. Regulatory Policies : Larangan-larangan, pembatasan (kepemilikan senpi, three in one, speed limit )

5. Material atau Symbolic Policies : UMR, KPR, Larangan menginjak rumput di taman kota.

6. Collective Goods: Pengadaan 9 bahan pokok, pengawasan lalin udara, laut dan darat. 7. Private Goods Policy : Pengaturan usaha restoran, tempat hiburan, kawasan perumahan.

8. Liberal dan Conservative Policies : Kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak adilan di bidang kesra.

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAANDAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PUBLIK

1. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan , agar seluruh masyarakat mengetahui adanya kebijakan tersebut.

2.Pembentukan organisasi pelaksana (Pembagian tupoksi ,penyusunan lembaga/unit tatakerja/juklak,koordinasi)

3. Penyusunan program kerja, dengan memperhatikan: Hirarki kebijakan publik kategori kebijakan publik,sistem dan proses pengelolaan kebijakan publik.

4. Perincian program kerja: a. volume target, b. sumberdaya dan besarnya (SDA,SDM,Sumber dana) c. Waktu pelaksanaan, d. Sarana dan Prasarana

5. Pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan, untuk : a. Pengendalian, b. Bahan evaluasi, c.Bahan pertanggung- jawaban.

JADUAL KEGIATAN6B

NOKEGIATANJADUALTW1TW2TW3TW4

1

2

3

PERSIAPANPENYUSUNAN TORPERENCANAAN KEBUTUHAN ANGGARANPERENCANAAN AKSI

PELAKSANAANSOSIALISASI / DISEMINASIPENYEDIAAN SARPRASPEMBUDI DAYAAN IKAN HIASPELAKSANAAN EKSPOR IKAN HIAS

EVALUASIPELAKSANAAN MONITORINGPENGAWASAN DAN PENGENDALIANPELAPORAN

XXX

XXX

XXXX

XXX

XXXX

XXX

XXXX

XXX

Pada umumnya pelaksanaan K.P. memerlukan Anggaran

2. Proses Penyusunan Angg.dapat sederhana dan kompleks. Pem.Pusat: Instansi Sektoral Bappenas Kemenkeu DPR (UU.APBN) Pemda : Unit Terkait Setda Bappeda - DPRD. (PERDA)

Budget Execution : Setelah Anggaran ditetapkan, pelaksanaannya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Instansi / unit pelaksana.

4. Dalam proses penganggaran dapat dilakukan review secara periodik sesuai dengan pengaruh dinamika faktor eksternal PENGANGGARAN

PELAKSANA KEBIJAKAN(Stakeholder)

Lembaga Executive: Presiden dan jajarannya (Pusat-Daerah) Lembaga Non-dep yang bertanggung jawab kepada Presiden

DPR dan DPRD : Melakukan kontrol pada kebijakan publik

Lembaga Yudikatif : MA,Kehakiman,Kejaksaan,Kepolisian dan instansi pengawasan internal dan eksternal departemen

LSM (Komisi Pengawas, Masyarakat Peduli .)

Lembaga pendidikan, Riset para civitas akademika

f.Perorangan : Kepatuhan kepada peraturan perundangan

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Pejabat dan instansi-instansi pemerintah lebih terfokus pada perumusan kebijakan, kurang pada implementasinya

Pelaksanaan sosialisasi & diseminasi informasi kepada masyarakat sangat terbatas.

Kebijakan yang telah ditetapkan hanya dimuat LN/LD , kurang disebar-luaskan melalui media massa, workshop, seminar dst.

Masih ada oknum pejabat yang korup/menyalahgunakan wewenang dengan melakukan KKN dengan segala akibatnya.

Program pelaksanaan kurang didukung oleh dana dan organisasi yang memadai dan masih kuatnya ego sektoral.

Penegakan hukum masih lemah

7.Masyarakat kurang patuh, karena merasa kebijakan tidak menyentuh kepentingannya.

KOMPETENSI SDM APARATUR NEG. (PP. NO.101/2000) KOMPETENSI TEKNIS ( Technical Competency ) KOMPETENSI MANAJERIAL( Managerial Competence)

KOMPETENSI SOSIAL ( Social Competence )

KOMPETENSI INTELEKTUAL/STRATEGIK( Intellectual/Strategic Competence )PNS

PENANGGULANGAN MASALAHDALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN 1. Kelompok yang dirugikan harus mendapat kompensasi yang layak

2. Social cost yang timbul harus segera diatasi, untuk menghindari dampak lebih jauh (multiplier effects)

3. Meninjau kembali/mereview program pelaksanaan, termasuk

teknis dan prosedur

4. Apabila masalah yang timbul jauh lebih besar dari harapan

yang diraih, kebijakan tersebut harus segera dibatalkan.

5. Harus dilakukan evaluasi secara konsisten dan ditindaklanjuti

JADUAL KEGIATAN6B

NOKEGIATANJADUALTW1TW2TW3TW4

1

2

3

PERSIAPANPENYUSUNAN TORPERENCANAAN KEBUTUHAN ANGGARANPERENCANAAN AKSI

PELAKSANAANSOSIALISASI BUDI DAYA IKAN HIASPENYEDIAAN SARPRASPEMBUDI DAYAAN IKAN HIASPELAKSANAAN EKSPOR IKAN HIAS

EVALUASIPELAKSANAAN MONITORINGPENGAWASAN DAN PENGENDALIANPELAPORAN

XXX

XXX

XXXX

XXX

XXXX

XXX

XXXX

XXX

VEVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK

POKOK BAHASAN

A. PENGERTIAN DAN PRINSIP EVALUASI KINERJA KEBIJAKANB. METODE DAN PENDEKATAN EVALUASI KEBIJAKANC. TEKNIK-TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA

A. PENGERTIAN EVALUASI KEBIJAKAN

ADALAH PEMERIKSAAN YANG OBYEKTIF, SISTIMATIS DAN EMPIRIS TERHADAP EFEK DARI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP TUJUAN YANG INGIN DICAPAI.(Thomas R. Dye)

MERUPAKAN PROSES UNTUK MENDAPATKAN GAMBARAN TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAKSANAANNYA, ALAT YANG DIPAKAI DAN TUJUAN-TUJUAN YANG DIINGINKAN.(Michael Howlett dan Ramesh)

MERUPAKAN TUJUAN SISTEMATIK PENGAMATAN EMPIRIK TENTANG PENGARUH KEBIJAKAN YANG BERJALAN DAN PROGRAM PEMERINTAH YANG TELAH DITENTUKAN DALAM SASARAN DALAM BENTUK TUJUAN-TUJUAN YANG AKAN DICAPAI. (David Nachamias)

B. METODE DAN PENDEKATAN EVALUASI KINERJA EVALUASIAdalah bagian dari proses pembuatan keputusan, untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan.

Adalah teknik-teknik yang bervariasi mulai dari penyajian grafik dan angka angka indeks sampai dengan analisis serial terkontrol Cara ini sangat penting untuk memantau hasil kebijakan sebagai awal dari evaluasi yang dilakukan. Adalah serangkaian prosedur untuk mengumpulkan data & informasi untuk mengevaluasi suatu kebijakan atau program dari para pengguna dan dari para pelaku lainnya (target group, dan masyarakat pada umumnya)

Setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti, sehingga perlu ada klausul dapat diganti setelah dilakukan evaluasi dalam setiap kebijakan publik

Mengapa harus evaluasi Ciri evaluasi yang baik 1.Menghindari kebiasaan buruk administrasi publik Indonesia, yaitu ganti pejabat, harus ganti peraturan.2.Setiap kebijakan tidak dapat diganti dengan serta merta karena keinginan atau selera dari pejabat yang pada saat itu memegang kewenangan publik.Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologiDilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan

Evaluasi tidak hanya pada kebijakan itu sendiri tetapi pada rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Ada banyak kebijakan yang baik, tetapi buruk dalam implementasinya, atau buruk lingkungannya, tapi yang diganti adalah rumusan kebijakannya. Kebijakan publik (itu sendiri)Kinerja Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Publik Lingkungan Kebijakan Publik Riant Nugroho 2007Evaluasi Kebijakan

SIFAT EVALUASI KEBIJAKAN

FOKUS NILAI : EVALUASI DITUJUKAN PADA PEMBERIAN NILAI TERHADAP MANFAAT ATAU KEGUNAAN DARI SUATU KEGIATAN, PROGRAM ATAU KEBIJAKAN

INTERDEPENDENSI FAKTA NILAI :HASIL EVALUASI TIDAK HANYA TERGANTUNG PADA BUKTI-(FAKTA) TETAPI JUGA TERHADAP NILAI

BERORIENTASI MASA KINI DAN MASA LALU : EVALUASI MEMPERSOALKAN HASIL SEKARANG DAN MASA LALU

DUALITAS NILAI : NILAI-NILAI YANG MENDASARI TUNTUTAN EVALUASI MEMPUNYAI KUALITAS GANDA, KARENA MEREKA DIPANDANG SEBAGAI TUJUAN DAN SEKALIGUS CARA

1. MEMBERI INFORMASI YANG VALID DAN DAPAT DIPERCAYA MENGENAI KINERJA KEBIJAKAN

MEMBERI SUMBANGAN PADA KLARIFIKASI DAN KRITIK TERHADAP NILAI - NILAI YANG MENDASARI PEMILIHAN DAN TARGET

MEMBERI SUMBANGAN PADA APLIKASI METODE-METODE ANALISIS KEBIJAKAN LAINNYA, TERMASUK PERUMUSAN MASALAH DAN REKOMENDASI.

FUNGSI EVALUASI KEBIJAKAN

KRITERIA EVALUASI KEBIJAKAN(Dunn)

TIPE KRITERIAPERTANYAAN EFEKTIVITASApakah hasil yang diinginkan telah dicapai? EFISIENSISeberapa banyak usaha untuk mencapai tujuan? KECUKUPANSeberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan ? PERATAANApakah manfaat didistribusikan dengan merata ? RESPONSIVITASApakah hasil kebijakan memuaskan? KETEPATANApakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna?

TIPE EVALUASI

a. EVALUASI ADMINISTRATIF : Untuk menilai apakah kebijakan telah dilaksanakan secara transparan efektif dan efisien b. EVALUASI DI BIDANG HUKUM : Menilai pelaksanaan kebijakan dari perspektif ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik, atau betentangan dengan kebijakan (produk hukum ) lainnya c. EVALUASI POLITIK : Dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang memiliki dampak politik, untuk menjamin kebijakan tidak mengakibatkan gejolak politik

INPUTOUTPUTPROSESBENEFITIMPACTOUTCOMEC. TEKNIK PENGUKURAN KINERJA KEBIJAKAN 1. BASIC PRODUCTION MODEL

COST EFFECTIVENESSEFFECTIVENESSEFFICIENCYOBJECTIVESOUTCOMESOUTPUTSCONVERSIONPROCESSESINPUTS T A R G E T

BASIC PRODUCTION MODEL

BASIC PRODUCTION MODEL

HASIL PENGUKURAN KINERJA KEBIJAKAN : PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENGRAJIN LEMBAGA PELATIHAN, DANA, SARPRAS,PENGRAJIN, APARATURPELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN TEKNIK PRODUKSI250 ORANG PENGRAJIN YANG DILATIH KEWIRAUSAHAAN DAN TEKNIK PRODUKSIMENINGKATNYA JIWA KEWIRAUSAHAAN DAN KETERAMPILAN TEKNISKESEJAHTERAAN PENGRAJIN MENINGKATDAYASAING MENINGKATINPUTOUTPUTOUTCOMEBENEFITPROSESIMPACTKUALITAS KERAMIK MENINGKAT,

PENJUALAN MENINGKAT,

PENDAPATAN MENINGKAT

EVALUASI KINERJATeknik Pengukuran Kinerja kebijakan (basic production mode)OUTCOMESSinergi-nya berbagai lembaga di pusat dan daerahPROSES Harmonisasi SinkronisasiINPUT UU Penanaman Modal, UU Pajak, UU Pemda, Perpres DNI, P4M, Perda Dana & Waktu SDM Sarana PrasaranaOUTPUTKoordinasi dan sosialisasiBENEFITIklim Investasi yang kondusif

IMPACTMeningkatnya Investasi (FDI)Bertambahan Lapangan KerjaPertumbuhan pembangunanPeningkatan kapital

2. BALANCED SCORECARD (BSC)

Menurut Atkinson, BSC adalah :Suatu sistem pengukuran dan manajemen yang memandang kinerja suatu unit bisnis dari 4 perspektif : - keuangan, - pelanggan, - proses bisnis internal, - pembelajaran dan pertumbuhan

PRINSIP BSC SBG SISTEM MANAJEMEN TERFOKUS PADA STRATEJI (Norton & Kaplan, 2000) Mentransformasikan strateji menjadi tindakan operasionalMerapikan dan mengkaitkan organisasi dengan dengan stratejiMengupayakan strateji menjadi pekerjaan dan memperhatikan staf/karyawanMemberlakukan strateji sebagai proses yang berkesinambunganMelakukan perubahan lewat kepemimpinan eksekutif.

a. Memperjelas dan menterjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam 4 perspektifb. Mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan strategis dengan indikatorc. Merencanakan, menyiapkan target, dan menyesuaikan inisiatif strategisd. Meningkatkan umpan balik untuk pengambilan keputusan strategis dan proses pembelajaran.

TUJUAN PENGGUNAAN BSC

EMPAT PERSPEKTIF DALAM BSC

a. Kepuasan Pelanggan : Bagaimana pelanggan melihat kita dan bagaimana kita melihat mereka ?b. Proses internal : Dalam proses apakah kita unggul dalam memenuhi harapan pelanggan?c. Pembelajaran dan pertumbuhan : Dapatkah organisasi meningkatkan dan menciptakan nilai dalam melayani pelanggan?d. Perspektif keuangan : Bagaimana kinerja keuangan dilihat oleh stakeholders

FINANSIALMeningkatkan efisiensi (anggaran, fasilitas)

PELANGGANMeningkatkan kepuasan pelangganPROSES INTERNALMeningkatkan kinerja proses pelayanan

PEMBELAJARAN DANPERTUMBUHANMeningkatkan kompetensi dan Kepuasan Internal (karyawan & manajemen)

INDIKATOR KINERJA KUNCI KEY PERFORMANCE INDICATOR(KPI)

FINANSIALPELANGGANVISI, MISI, NILAI DANSTRATEGIPROSES INTERNALPEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHANPERSPEKTIF BALANCED SCORECARD

Perspektif FinansialTujuan, Ukuran Kinerja,Target dan Langkah/Upaya Perspektif PelangganTujuan, Ukuran kinerja, Targetdan Langkah/Upaya Visi &StrategiPerspektif Proses InternalTujuan, Ukuran kinerja,Target dan Langkah / UpayaPerspektif Pembelajaran & PertumbuhanTujuan, Ukuran kinerja, Target dan Langkah/Upaya MODEL BSC UNTUK SEKTOR PUBLIK

BALANCED SCORECARD(Sektor Bisnis)Organization Learning &GrowthBusiness Internal ProcessCustomer SatisfactionFinancialStrength.

Pembelajaran &PertumbuhanPenyempurnaanProses InternalKepuasan PelangganKondisi Keuanganyang kuat

BALANCED SCORECARD(Sektor Publik)FinancialLearning & GrowthInternal ProcessCustomerSatisfaction

TersedianyaAnggaranPembelajaran &PertumbuhanPenyempurnaanProses InternalKepuasan Pelanggan

CONTOH : TINGKAT KEBERHASILAN KINERJA KEBIJAKAN

PERSPEKTIF BOBOT PERSPEKTIF TARGETREALISASI SKOR (R/TxB)KEPUASAN PELANGGAN 30 90% 75% 25 %PENYEMPUR-NAAN PROSES INTERNAL 25 90% 60% 16,7 %PEMBELAJARAN DAN PER-TUMBUHAN 30 80% 75% 28 % KONDISI KEUANGAN (FINANSIAL) 15 100% 65% 9 %TOTAL100 78,7%

NO SKALA DERAJAT KINERJA 1 > 85 - 100 SANGAT BERHASIL (GREEN) 2 70 - 85 BERHASIL (GREEN) 3 55 - 70 KURANG BERHASIL (YELLOW) 4 0 < 55 TIDAK BERHASIL (RED)

DASHBOARD

010055Score: 78,770REDYELLOWGREEN

DARI HASIL EVALUASI BERDASARKAN BALANCED SCORECARD DIPEROLEH CAPAIAN SEBESAR 78,7% BERARTI TINGKAT KEBERHASILAN KEBIJAKAN INI DINILAI BERHASIL.

10KESIMPULAN

11 REKOMENDASIPERLU PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN TERUTAMA MELALUI PENINGKATAN REALISASI DARI:

PERSPEKTIF KEUANGANPERSPEKTIF PROSES INTERNAL

SEKIAN

*****