! P Lemo Jonete Matarase Buleleng Sambalangi KAB. MOROWATI PROPINSI SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PROVINSI SULAWESI TENGAH KABUPATEN KONAWE KABUPATEN KONAWE UTARA KABUPATEN KOLAKA TIMUR KABUPATEN MOROWALI KABUPATEN KOLAKA KOTA KENDARI KABUPATEN KONAWE SELATAN KENDARI 122° 0' 0" BT 122° 0' 0" BT 122° 30' 0" BT 122° 30' 0" BT 4° 0' 0" LS 4° 0' 0" LS 3° 30' 0" LS 3° 30' 0" LS 3° 0' 0" LS 3° 0' 0" LS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL (REVISI V) SKALA 1 : 250.000 ± U Proyeksi Sistem Grid Spheroid : Transverse Mercator : Grid Geografi : WGS 1984 Cm 0 2 4 6 8 10 1 0 5 10 15 20 25 2,5 Km 0 5 10 15 20 25 2,5 Km Roosi Tjandrakirana NIP. 19650416 199103 2 001 Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Salinan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanggal : Nomor : Lokasi Indikatif Arahan Perhutanan Sosial Areal Perhutanan Sosial KETERANGAN : Ibukota Kabupaten/Kota ! P ! R Ibukota Provinsi ! ! ! Batas Provinsi ! ! ! ! ! Batas Kabupaten Batas Negara Sungai dan Anak Sungai Danau/Waduk Jaringan Jalan D DASAR PEMBUATAN PETA 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial 2017 2. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Seluruh Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Seluruh Indonesia Sampai Dengan Tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase II Skala 1 : 2.000.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6647/MenLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/8/2019) 5. Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2020 Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.10199/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2019) 6. Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017) 7. Data Penataan Hutan KPHL dan KPHP pada RPHJP Sah sampai dengan Desember 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8. Data Izin Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Desember 2019 9. Masukan dari masyarakat atau usulan pemerintah daerah. SUMBER DATA : STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Hutan Adat 1710 1609 1709 1809 1708 1808 1908 2308 1616 1716 1816 1916 1615 1715 1815 1915 1714 1814 1914 1613 1713 1813 1612 1712 1812 1711 1811 2016 2116 2216 2316 2416 2015 2115 2215 2315 2014 2114 2214 2013 2113 2213 2012 2112 2212 2312 2011 2111 2211 2311 1910 2010 2110 2210 2310 2109 2209 2309 2108 2208 2516 2616 2515 2615 2314 2414 2514 2614 2313 2413 2513 2613 2412 2512 2612 2712 2812 2711 2811 2810 2709 2809 2408 2508 2608 2708 2808 2716 2816 2715 2714 2814 2713 2813 PAPUA BARAT JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SULAWESI BARAT GORONTALO 114° 0' BT 114° 0' BT 117° 0' BT 117° 0' BT 120° 0' BT 120° 0' BT 123° 0' BT 123° 0' BT 126° 0' BT 126° 0' BT 129° 0' BT 129° 0' BT 6° 0' LS 6° 0' LS 3° 0' LS 3° 0' LS 0° 0° Lokasi yang dipetakan Sumber : Peta RBI Skala 1 : 250.000, BIG Tahun 2017 Peta Situasi ± LOKASI INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Kawasan Konservasi Perairan Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi yang dapat dikonversi Areal Penggunaan Lain Nomor Lembar Peta: 2212 SK.2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 21 April 2020 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial tanggal 25 Oktober 2016 2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V).