Kabinet djuanda

KABINET JUANDA

Nama Kelompok:1. Aldila Widya S2. Anggi Wulan D3. Cendra wati4. M. Amirudin 5. Syafira

Gambar Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya

Latar Belakang

Kabinet Djuanda adalah salah satu Kabinet yang ada pada masa Pemerintahan Parlementer. Kabinet ini merupakan kabinet yang dipilih juga oleh Ir. Soekarno. Terbentuknya kabinet ini dalam keadaan yanag tidak menggembirakan karena pada saat itu Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Bahaya karena partai politik melakukan “dagang sapi” untuk merebut kekuasaan.

Lanjutan . . .

Sejak terjadinya perebutan kekuasan itu maka Soekarno membentuk kabinet ini dengan menggunakan “Zaken Kabinet”. Zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Zaken kabinet juga dibentuk dengan alasan lain yaitu karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950.

Keanggotaan Kabinet DjuandaPada 9 April 1957, Soekarno mengumumkan pembentukan Kabinet Karya Djuanda di bawah komando seorang non-partai, Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Susunannya adalah sebagai berikut:

1. Perdana Menteri : Djuanda Kartawidjaja Wakil Perdana Menteri : Hardi Idham Chalid J. Leimena2. Menteri Luar Negeri : Subandrio3. Menteri Dalam Negeri: Sanusi Hardjadinata4. Menteri Pertahanan : Djuanda5. Menteri Kehakiman : GA Maengkom

6. Menteri Penerangan : Soedibjo7. Menteri Keuangan : Sutikno Slamet8. Menteri Pertanian : Sadjarwo9. Menteri Perdagangan : Prof. Drs. Soenardjo10. Menteri Perindustrian : FJ Inkiriwang11. Menteri Perhubungan : Sukardan12. Menteri Pelayaran : Mohammad Nazir13. Menteri PU dan Tenaga : Pangeran Mohammad

Nur

Lanjutan . . .14. Menteri Perburuhan : Samjono15. Menteri Sosial : J. Leimena16. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Prijono17. Menteri Agama : Mohammad Iljas18. Menteri Kesehatan : Azis Saleh19. Menteri Agraria : R. Sunarjo20. Menteri Pengerahan Tenaga Rakyat : A.M. Hanafi21. Menteri Negara : FL Tobing

Chaerul Saleh Suprajogi Wahid Wahab Mohammad Yamin

Proses Terbentuknya Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda disebut juga Kabinet Karya karna dibentuk bukan berdasarkan pertimbangan politis kepartaian. Kabinet ini juga disebut Kabinet Kerja Darurat Ekstra Parlementer. Istilah “darurat” dilekatkan mengingat kabinet ini dibentuk oleh presiden Soekarno berlandaskan pemberlakuan “keadaan perang dan darurat perang” (SOB) pada waktu itu.

Program-program Kabinet Juanda

1. Membentuk Dewan Nasional (sesuai dengan konsepsi Presiden) dan sejak Juni 1957 membentuk Depernas (Departemen Penerangan Nasional);

2. Normalisasi keadaan RI;3. Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB;4. Perjuangan Irian Barat;5. Mempercepat pembangunan. (Moedjanto,

1992:104).

Perkembangan

Dalam situasi politik di tanah air sampai dengan menjelang tahun 1960. sesudah 1959 sampai dengan 1965, keputusan – keputusan politik tetap mendominasi warna kebijakan – kebijakan ekonomi.

Lanjutan . . .

Dalam usahanya untuk menormalisasi keadaan sosial politik Indonesia, Kabinet karya menyelenggarakan Musyawarah Nasional di Jakarta pada bulan September 1957. Munas ini dihadiri oleh wakil-wakil pusat dan daerah-darah, serta Presiden Soekarno dan mantan Wakil Presiden Hatta. Dalam Munas tersebut dibahas mengenai hubungan antara pusat dan daerah yang berangsur-angsur dapat dipulihkan dan menuju satu titik keserasian. (Moedjanto, 1992:105).

Beberapa peristiwa penting pada masa kerja Kabinet Karya antara lain :

1. Perjuangan Irian Barat yang dipimpin oleh pemerinth dan digiatkan dalam aksi pembebasan Irian Barat.

2. Pendirian “Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia” pada tanggal 10 Februari 1958 dengan Husein sebagai ketuanya.

3. Pendirian “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) tepat setelah berakhirnya masa berlaku ultimatum “Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia”. PRRI dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara -mantan Presiden PDRI- dan berkedudukan di Bukittinggi.

4. Perjuangan pembebasan Irian Jaya dan penyatuannya ke dalam wilayah NKRI sebenarnya telah memberi kesadaran akan perjuangan pembentukan keutuhan wilayah negara.

Beberapa Faktor Kesulitan pada Kabinet Juanda

1. Biaya menumpas pemberontakan PRRI-PERMESTA begitu besar (sampai pertengahan 1958 mencapai lebih dari Rp 5.000.000,00);

2. Kekurangan penerimaan karena sistem ekonomi barter dan merebaknya penyelundupan;

3. Defisit penerimaan yang begitu besar. Pada tahun 1958 kurang lebih Rp 9.500.000,00 ; tahun 1958 Rp 7.911.000,00 ; sehingga berakibat inflasi karena pemerintah hanya mampu menutupinya dengan uang muka (pinjaman) dari Bank Indonesia.

4. Disiplin ekonomi masyarakat memang masih kurang.

Deklarasi Djuanda

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Lanjutan . . .Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaituTeritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.[2] Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur.

Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan:1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak

tersendiri2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah

Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan :a. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan

bulatb. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara

Kepulauanc. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan

keselamatan NKRI

Lanjutan . . .

Partai politik pada masa kabinet djuanda

Lanjutan . . .

Berakhirnya Kabinet Djuanda (Versi 1)

Berakhirnya masa kerja Kabinet Karya berawal dari diterimanya gagasan “kembali ke UUD 1945” pada tanggal 19 Februari 1959 yang digelontorkan Nasution dalam konferensi Komando Daerah Militer pada bulan yang sama. Menurut putusan sidang Kabinet Karya pada tanggal 19 Februari 1959, Presiden akan menyampaikan amanat kepada Konstituante berisi permintaan agar UUD 1945 diundangkan kembali.

Pihak yang pro bersama pihak militer kemudian mendesak Presiden Soekarno untuk mengundangkan kembali UUD 1945 dengan dekrit. Dekrit Presiden yang disampaikan tanggal 5 Juli 1959 berisi :1. Pembubaran Konstituante.2. Berlakunya kembali UUD 1945.3. Pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat- singkatnya. (Moedjanto, 1992:114).

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka sistem demokrasi liberal Indonesia berganti dengan demokrasi terpimpin. Kabinet Karya pun dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Kerja.

Lanjutan . . .

Berakhirnya Kabinet Djuanda (Versi 2)

Sesudah pemimpin pusat terlepas dari krisis perpecahan negara dan bangsa, rakyat Indonesia mengalami lagi masa-masa yang menentukan mati hidupnya negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi PM Juanda dan Kabinetnya menghadapi pertentangan politik dan ideologi. Kali ini dalam konstituante. Pertentangan ini merambat masuk kedalam masyarakat dan menambah ketegangan-ketegangan.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dengan diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka bangsa Indonsia kembali ke UUD 1945, sedangkan UUDS tidak berlaku lagi. Perubahan dalam hal UUD dan adanya penerapan sistem Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 memberikan pengaruh dan perubahan yang besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lanjutan . . .

Lanjutan . . .

Sistem parlementer yang selama ini dipakai oleh bangsa Indonesia diganti dengan sistem presidensil. Secara otomatis dengan adanya perubahan sistem ini maka presiden akan berperan sebagai kepala Pemerintahan disamping sebagai kepala negara, sehingga Perdana Menteri tidak perlu ada lagi. Maka, Senin tanggal 6 Juli 1959 sehari setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Juanda dan Kabinet Karya mengembalikan mandat kepada Presiden. Dengan begitu maka berakhirlah masa Kabinet Djuanda (Rauf 2001:124-126).

TERIMA KASIH SEMOGA BER MANFAAT