Kabarserasan Edisi 07 (Juni 2011)

Kabar Serasan

EDISI 07 - TAHUN I - JUNI 2011

MEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

Muara EnimKota Adipura

INFOTORIAL

Penerbit:PT SARANA MEDIA MAHARAJA

Pelindung:Ir. Muzakir Sai Sohar

PU/Penanggung Jawab:Firdaus Masrun

Pemimpin Perusahaan:Asrul Hadi

Pemimpin Redaksi:Khairul Amri

Redaktur:M. Lutfi

Staf Redaksi:Muhammad Al Hadi

Toto

Fotografer:Riana

Design Grafis:A. Raghib Amirullah

Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi:Tita Zen

Alamat Redaksi :Jl Wijaya Timur Raya No 7

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12170) Telp. (021) 2616 1894

Fax. (021) 7788 5465

Hotline: 0811926736/08176696468

Email: [email protected]

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang

tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah

dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500

Karakter) dan tidak menyangkut SARA.

Kabar Serasan

3 KABAR SERASAN | Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011

Muara Enim Kota Adipura

06

Hiruk Pikuk Masuk Perguruan Tinggi

10

Pemkab Muara Enim dan PLN WS2JB Kerjasama Pemenuhan Listrik Desa

12

PKK Terus Dorong Peningkatan Ekonomi

Masyarakat

14

Pendidikan Lalu Lintas Resmi Masuk Mata Pelajaran PPKN17

Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011 | KABAR SERASAN4

Pendapatan Daerah Muara Enim Tembus

Rp 1 Triliun

Syukur alhamdulillah penda-patan Kabupaten Muara Enim pada 2010 melebihi target yang telah ditentukan.

Pada tahun anggaran 2010, Pemkab Muara Enim memperoleh pendapat-an sebesar Rp 1,02 triliun atau te-realisasi 102,85 persen dari target Rp 997 miliar.

Realisasi pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 65 milyar atau sur-plus 111,30%. Dari sisi PAD, penda-patan Pajak Daerah yang yang pa-ling menonjol dengan memperoleh surplus 117,30% atau tercapai Rp 66 juta. Surplus target pencapaian juga datang dari Dana Bagi Hasil Pa-jak Provinsi dan Dana Penyesuaian sebesar Rp 82 milyar atau terealisasi 109,45%, sedangkan penyumbang pendapatan tertinggi dihasilkan dari Dana Perimbangan yang mencapai Rp 877 milyar atau terealisasi 101,70%.

Keberhasilan pembangunan pa-da 2010 juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabu-paten Muara Enim yang mencapai nilai 70,40 dan kualitas kesehatan lingkungan yang meningkat menjadi 71,27% dari sebelumnya sebesar 67,69%. Hal tersebut menunjukkan progres peningkatan kualitas kehidu-pan masyarakat terhadap jasa layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat yang juga mencakup pe-

ningkatan Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH) dan penurunan Angka Kematian Bayi maupun Kema-tian Ibu Melahirkan.

Dengan pencapaian pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim 2010 yang meningkat , tentu saja hal ikuti pula pencapaian pembangunan dibe-berapa bidang.

Keberhasilan ini tentu kita syu-kuri, namun bukan berarti membuat kita jadi terlena. Masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan dan kita benahi. Misalnya dalam penyelesai-an tapal batas antar kabupaten/kota,Pemerintah Kabupaten Muara Enim masih terus berusaha untuk melakukan percepatan pelacakan dan mengumpulkan data pendukung batas wilayah yang saat ini telah dita-ngani oleh Tim Penyelesaian Tapal Batas Provinsi Sumatera Selatan. Tapal batas yang dimaksud antara lain, perbatasan Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ulu.

Sementara dari sisi anggaran pembelanjaan daerah Muara Enim belum mencapai target. Khususnya belanja bantuan sosial dan kesehatan masyarakat.Pembelanjaan bantuan sosial hanya tersalur 87% atau sebe-sar Rp 4 milyar dari target 4,6 milyar sedangkan pembelanjaan wajib kese-hatan hanya terealisasi 85,93% atau sebesar Rp 55 milyar dari target Rp 64 milyar.

Pembelanjaan di sektor Energi dan Sumber daya Mineral, seperti pe-layanan listrik pedesaan, pengawasan pertambangan umum dan pengawas-an produksi tambang batubara juga belum mencapai target seperti yang

diinginkan dengan realisasi hanya 60,80%.

Khusus dibidang pendidikan, saya merasa bangga dan berbesar hati ka-rena tingkat kelulusan ujian nasional siswa Muara Enim yang mencapai 100% dengan nilai diatas rata-rata. Untuk itu,saya minta agar Disdik Muara Enim dapat mempertahankan prestasi ini.

Keberhasilan yang di capai Ka-bupaten Muara Enim tentu merupa-kan hasil kerja keras berbagai pihak. Sebagai Bupati saya hanya meng-arahkan. Bagi pejabat yang mampu meningkatkan kinerjanya tentu akan diberi perhatian khusus, bisa saja dalam bentuk promosi jabatan. Dan sebaliknya, bagi pejabat yang kiner-janya buruk, saya juga tak segan-se-gan untuk memberikan sanksi berat bahkan bisa diberhentikan. Namun hal itu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Jadi untuk seluruh pemangku jabatan, saya harapkan agar terus meningkat-kan kinerjanya, agar keinginan kita menuju masyarakat Muara Enim yang Sehat, Mandiri,Agamis dan Sejahtera (SMAS) dapat segera terwujud, Insya Allah. ]

Ir. Muzakir Sai Sohar,Bupati Muara Enim

DARI MEJA BUPATI

No Telepon Pentingdi daerah Muara Enim:Polres (0734)421-192Kodim (0734)421-059Pemadam Kebakaran (0734)421-113RSUD DR H M Rabain (0734)421-192Gangguan PLN (0734)421-601Gangguan Telkom (0734)421-999PDAM Tirta Lematang (0734)421-093Askes Cab Pemb. ME (0734)422-678


OPINI

S iang itu, Selasa 26 April 2011, hawa di ruang Pengadilan Tin-dak Pidana Korupsi Jakarta sebenarnya biasa saja, belum

terlalu panas karena jam masih menun-jukan pukul 11.00 WIB. Tapi ruang sidang yang penuh sesak, yang membuat mereka di dalam ruangan terasa dalam sekam. Hari itu pengunjung berbondong datang untuk melihat seorang kepala daerah di-sidang dengan tuduhan mengkorupsi uang APBD yang sebagian dipakai untuk “mem-beli” Piala Adipura. Ya, hari itu Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus korupsi Rp.263 miliar dengan terdakwa Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad.

Kasus Adipura Bekasi, memang se-perti mempertegas tudingan miring ba-nyak pihak selama ini, bahwa penghargaan Adipura sebenarnya proyek basa-basi dan bisa dibeli. Tentu tuduhan itu perlu dibuk-tikan. Tapi jika kita melihat kenyataan di lapangan, khususnya ke kota/kabupaten

yang pernah mendapatkan penghargaan bidang kebersihan lingkungan hidup ini, maka akan diperoleh kesan bahwa kota-kota itu lebih terkesan mengejar piala—lalu mendirikan tugu adipura--ketimbang menciptakan pola hidup dan lingkungan yang bersih sesuai tujuan lomba itu.

Apakah berarti, proyek Adipura tidak mencapai target atas substansi yang diinginkan saat proyek ini dilahirkan? Pertanyaan lainnya, mengapa proyek Adipura ini tidak sustainable (tidak di-topang sistem yang kuat)? Pertama, tingginya gengsi penghargaan, tak seban-ding dengan pengawasan yang dilakukan terhadap tim penilai. Di sinilah awal munculnya tudingan, piala Adipuran bisa dibeli. Kedua, tidak adanya “nilai ekonomis” yang diberikan pemerintah da-lam menumbuhkan kesadaran masyara-kat akan pentingnya pola hidup sehat, membuat kemandirian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sa-

ngat mudah pudar setelah piala diraih. Seharusnya, lomba Piala Adipura ini-

pun lebih berorientasi program, bukan berorientasi proyek, jika ingin sustainable. Karena, sehebat bagaimanapun pekerjaan itu, akan cepat hancur kalau orientasi-nya proyek. Setelah penilaian, pekerjaan menciptakan lingkungan bersih berhenti, sampah kembali berserakan, tidak ada lagi pula, imbauan atau ajakan berkelan-jutan ke masyarakat akan pentingnya hidup sehat di lingkungan yang bersih.

Salah seorang pengamat lingkungan yang pernah dilibatkan dalam Tim Penilai akhir Piala Adipura pernah berkata ke-pada kami, bahwa kalau mau jujur —ka-lau mau disiplin mengikuti pertanyaan dalam penilaian— banyak kabupaten/kota peraih Piagam dan Piala Adipura, sebenarnya tidak pantas memperolehnya. Faktanya juga, hampir semua kabupaten/kota di Indonesia yang membangun ru-mah kompos, baik yang ada di sekitar pasar tradisional atau di Tempat Pem-buangan sampah Sementara (TPS) gagal total menangani sampah.

Karena itulah, secercah harapan muncul, ketika Kemeneg LH memperke-tat seleksi penilaian Adipura, mulai tahun 2011. Sejumlah persyaratan ditambah, aspek diperluas —yang semula hanya dua aspek— pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kini menjadi empat aspek, yaitu kebersihan, RTH, pe-ngendalian pencemaran air, dan pengen-dalian pencemaran udara. Tim penilai pun dibuat silang. Seorang anggota tim dari kota A, misalnya, akan bertugas menilai kota F atau kota N, demikian. Mudah-mu-dahan lomba Adipura mampu mengubah paradigma masyarakat akan hidup sehat, tak sekadar proyek mubazir dan bisa di-beli. ]

(Penulis adalah Ketua Umum YPM Muara Enim Bangkit)

A D I P U R A(Oleh Firdaus Masrun)


SOROTAN

Dalam rangka memperinga-ti Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 7 Juni 2011, Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono, menyerahkan penghar-gaan 11 Piala Kalpataru dan 63 Piala Adipura kepada kelompok, per-se-orangan, dan daerah yang dianggap layak menerima penghargaan ini ka-rena memperhatikan faktor ling-kungan.

Penghargaan yang diserahkan setiap tahun itu terbagi atas empat kategori untuk Piala Adipura yang diberikan kepada perorangan dan ke-lompok, dan empat kategori Adipura untuk kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.

Penghargaan juga diberikan kepa-da kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk penyusun Sta-tus Lingkungan Hidup Daerah (LHSD) 2012 terbaik.

Menteri Lingkungah Hidup Gusti Muhammad Hatta menegaskan pada tahun 2011 ini, sebanyak 63 kabupa-ten dan kota akan mendapat anuge-rah Adipura, lebih sedikit dibanding tahun 2010 karena kini seleksinya lebih ketat dan persaingannya lebih kompetitif.

Kota Muara Enim termasuk satu dari 63 kota yang mendapatkan peng-hargaan ini, kategori Piala Adipura untuk kota kecil. Bersama Muara Enim, ada 41 kota lainnya yang me-nerima penghargaan untuk kategori kota kecil.

Bagi Muara Enim, keberhasilan mempereroleh Adipura tahun ini, me-rupakan kali keenam. Suatu prestasi yang membanggakan tentu. Lalu apa yang dilakukan Pemerintah Kabupa-ten Muara Enim hingga bisa enam kali memperoleh penghargaan Adipura?

Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar ketika ditemui Kabar Se-rasan di Istana negara usai menerima langsung Piala Adipura dari Presiden, merasa bangga dan bersyukur dengan apa yang telah diperoleh Kota Muara

Enim. Karena menurutnya, penghar-gaan Adipura tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kriteria yang dinilai pada tahun ini lebih menyeluruh, tidak hanya sebatas kebersihan saja. Meski lebih sulit, namun berkat kesiapan warga yang selalu menjaga kebersihan ling-kungan akhirnya Muara Enim bisa kembali mendapat penghargaan Adi-pura tahun 2011. Tentu hal ini sangat membanggakan,” ujar Muzakir.

Diraihnya kembalinya Piala Adi-pura ini, kata Muzakir, berarti pro-gram menjaga kebersihan lingkungan di Muara Enim harus terus digalakkan. Ke depan, lanjutnya, Pemkab Muara Enim akan membenahi Tempat Pem-buangan Akhir (TPA). Meskipun TPA itu sendiri sudah cukup luas, pemkab

Muara Enim Kota Adipura

Kota Muara Enim kembali meraih Piala Adipura keenam kalinya.. Namun tujuan akhir Adipura bukan sekadar piala, tetapi yang terpenting adalah kita bisa melayani masyarakat, sehingga mereka merasa lebih nyaman. Kewajiban pemerintah mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama bisa menjaga

kebersihan lingkungan, Piala Adipura ini hanya sebagai simbol.

Bupati bersama Kepala SKPD Kabupaten Muara Enim usai menerima Piala ADIPURA dari Presiden SBY di Istana Negara.


SOROTANakan memperluas TPA dengan tam-bahan area 4 Ha lagi. Kemudian fak-tor penunjang lain seperti kolam pe-nampungan, alat pencacah sampah, pemilahan jenis sampah, dan penam-bahan alat untuk menunjang sistem pengolahan sampah di TPA juga akan ditingkatkan.

Dan yang sangat penting, imbuh-nya, adalah kebersihan dan penata Lingkungan Sungai (DAS), yang sela-ma ini yang agak lepas dari pantauan akan dibersihkan. “Sungai Enim seba-gai jantung kota harus bersih dari se-gala macam sampah,” kata Muzakir.

Untuk itu Pemkab Muara Enim akan menganggarkan dana khusus untuk menganani masalah kebersih-an sungai. Hanya Muzakir belum bisa menyebutkan nilai anggarannya kare-na masih dalam pengkajian. Misalnya keperluan alat yang bisa memfilter sampah agar tidak mengganggu arus sungai. “Dan kebesihan sungai akan bisa kita jaga,” kata Muzakir.

Selain itu Pemkab Muara Enim juga sangat konsen akan penghijau-an. Bahkan beberapa lahan sudah di-bebaskan untuk kemudian menjadi lokasi penghijauan. “Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Lingkung-an Hidup Se-Dunia pada 5 Juni lalu, saya mencangkan program penanam-an satu orang satu pohon perhari,” jelasnya.

Muzakir tidak hanya menghim-bau, tetapi juga memberikan contoh. Dia telah melaksanakan program pe-nanaman pohon ini di Pasar Bawah, Muara Enim dengan menanam tidak kurang 400 pohon jati sebagai pemacu agar masyarakat juga bisa melaksana-kannya.

Hal ini tentu saja tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemkab sendiri. ”Seluruh elemen masyarakat yang ada di Muara Enim tentu akan kita minta untuk turut berperan. Tak terkecuali dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Muara Enim. Akan kita minta sumbangsih mereka, misalnya dengan membantu menyediakan bibit pohon, atau penambahan alat angkut sampah dan sebagainya,” paparnya.

Pemkab juga sudah berencana untuk menambah armada angkutan sampah bermotor. Anggarannya, kata Muzakir, selain dari pemkab juga bisa dari bantuan pihak ketiga.

Selain sarana dan prasarana, fak-tor petugas kebersihan tak luput dari perhatikan. Sebab, menurut Muzakir, secanggih apapun alat, kalau faktor manusianya tidak memilki rasa tang-gung jawab, tentu segala program te-lah dicanangkan akan sia-sia.

Untuk memacu kinerja pasukan biru (petugas kebersihan–Red), pem-kab akan menambah alat kelengkap-an mereka dalam menjalankan tugas seperti, jaket, sepatu, topi, dan lain-lain. Jadi semua kebutuhan mereka akan diperhatikan. Selain itu pemkab akan akan memberikan insentif .

Sementara itu, Kepala Dinas Ling-kungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Zulkarnain ketika ditemui di Istana Negara Jakarta mengata-kan, yang paling utama setiap tahun pihaknya selalu membuat perubahan yang lebih baik dari tahun sebelum-nya. “Pelayanan dan pembinaan ke-pada masyarakat juga merupakan hal yang harus dilakukan,” ujar Zulkar-nain seraya menambahkan, langkah ini adalah buah pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim kepada masyarakat. Timbal ba-liknya masyarakat lalu akan mendu-kung program yang kita lakukan

”Pemerintah adalah pelayan ma-syarakat, apa yang kita lakukan ha-ruslah bermanfaat untuk masyarakat. Mereka pun kita ajak agar bisa ber-peran dalam pogram yang akan kita laksanakan,” kata Zulkarnain. Bahkan, ungkapnya, bukan masyarakat umum saja yang diajak kerjasama, sekolah-sekolah juga kita rangkul. “Jadi semua stake holder mempunyai andil atas keberhasilan ini,” pungkasnya.

Menurut Zulkarnain, tujuan akhir-nya bukan sekadar piala, tetapi yang terpenting adalah aparat pemerintah bisa melayani masyarakat. Sehingga mereka merasa lebih nyaman. “Dan kita mengajak masyarakat secara ber-sama-sama bisa menjaga kebersihan lingkungan. Jadi Adipura ini hanya se-bagai simbol,”tutur Zulkarnain.

Sekadar diketahui, dulu, penilaian untuk memperoleh Adipura penilaian dititik beratkan hanya soal kebersihan saja, tetapi sekarang penilaian terdiri dari banyak faktor. Misalnya dari un-sur keindahan, keteduhan, kesehatan, dan lain-lain. Artinya mulai tahun ini untuk memperoleh Adipura tidak se-mudah seperti tahun-tahun sebelum-nya. “Tetapi, jika semuanya bergerak, masyarakat, swasta pemerintah mem-punyai tujuan yang sama, tentu hal ini bisa kita wujudkan,” kata Zulkarnain optimis.

Lebih jauh dikatakan Zulkarnain, kendala yang dihadapi dalam pro-gram ini, yaitu bagaimana mengubah prilaku sehari-hari masyarakat. Me-ngubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Dengan pendekatan dan pem-binaan yang intensif, perlahan tapi pasti, masyarakat akhirnya menyadari pentingnya mengikuti program keber-sihan lingkungan yang dibuat pemkab. Misalnya cara membuang sampah, membuang sampah juga harus dipi-lah, sampah organik dan non organik harus dibuang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Karena sampah orga-nik bisa diolah menjadi pupuk, misal-nya. Sedangkan sampah non organik masih memilki nilai ekonomis, misal-nya plastik bisa dijual lagi, atau dibuat kerajinan. Dengan adanya kesadaran masyarakat, tentu program bersih dan hijau dapat dilaksanakan dengan baik di Kota Muara Enim, seperti yang di-

Suasana Arak arakan Pawai Keliling Penghargaan Adipura Kota Muara Enim.


SOROTANharapkan bersama.

Merayakan Piala AdipuraKeberhasilan Kota Muara Enim

mendapatkan penghargaan Piala Adi-pura yang ke-VI kalinya mendapat sambutan hangat dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Muara Enim. Sebagai wujud kegembiraan, pada 8 Juni 2011 pemkab dan masyarakat mengadakan arak-arakan (pawai) ke-liling Kota Muara Enim.

Upacara arak-arakan Piala Adi-pura itu dipimpin langsung Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar. Sebelum diarak, piala adipura dise-rahkan bupati kepada Ketua DPRD Muara Enim, M Thamrin AZ SH me-wakili masyarakat, selanjutnya dise-rahkan kepada Camat Kota Muara Enim, Ipan Firmansyah, setelah itu baru diarak keliling kota.

Pada kesempatan upacara itu, bupati juga memberikan bingkisan sembako berupa beras dan bahan makanan lainnya sebagai ucapan teri-ma kasih kepada petugas kebersihan yang senantiasa setia menjaga ke-bersihan dan keindahan Kota Muara Enim. Selain itu bupati juga mem-berikan bonus kepada petugas ke-bersihan tersebut untuk memberikan semangat kepada mereka agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Arak-arakan Piala Adipura yang diikuti organisasi sepeda motor be-sar, para tukang ojek, pegawai dan organisasi kepemudaan itu berlang-sung cukup meriah. Ribuan warga Kota Muara Enim berbaris di pinggir jalan untuk melihat arak-arakan Piala Adipura itu. Adapun rute arak-arakan yang dilalui yakni Jl. Jenderal A Yani, Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Jl.

rumah dinas bupati, Jl. Pramuka, Jl. Jenderal Sudirman, dan kembali ke Jl. Jenderal A Yani.

Bupati Muara Enim mengatakan, diterimanya kembali Piala Adipura merupakan berkat kerja keras semua elemen masyarakat. Karena penilai-an untuk mendapatkan Piala Adipu-ra yang akan datang semakin ketat. Terbukti delapan kabupaten/kota di Sumsel yang telah mendapatkan Piala Adipura tahun lalu, pada tahun ini hanya enam kabupaten/kota yang mendapatkannya.

“Atas keberhasilan ini, kita akan membangun Taman Kota Dipura dan akan relokasi lahan eks penambang-an PTBA menjadi taman hutan kota seluas 60 hektar. Kita juga akan buat alat filterisasi sampah di aliran Su-ngai Enim dan Sungai Lematang, agar aliran sungai tersebut senantiasa tetap bersih,” jelas bupati.

Selain itu, pihaknya akan melaku-kan uji emisi kendaraan roda empat dan dua untuk mengantisipasi polusi udara di Kota Muara Enim. Uji emisi

itu akan dikelola Dinas Pehubungan Muara Enim. Menurut bupati, Piala Adipura merupakan lambang yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas prestasi Kota Muara Enim seba-gai salah satu kota kecil terbersih dan teduh (clean and green city) di Indo-nesia.

Pada prinsipnya, visi program Adipura adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sehingga diharapkan menjadi motivasi dalam impelentasi kepemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkung-an hidup atau dikenal dengan good environmental governance.

Untuk itu Piala Adipura yang telah diraih, wajib disukuri dan harus diper-tahankan pada tahun-tahun menda-tang. Dengan keberhasilan ini Muza-kir berharap agar masyarakat tidak cepat berpuas diri. Bersama Pemkab, masyarakat tetap harus menjaga bah-kan harus bisa meningkatkan keber-sihan dan lingkungan masing-masing. Bravo Muara Enim ] Amri/Shr

Ketua Tim Penggerak PKK Muara Enim, Shinta Paramitha SH MHum memberikan bantuan sembako kepada Pasukan Biru. Pasukan Biru, yang menjadi ujung tombak kebersihan Kota Muara Enim.

Bupati, Ketua DPRD beserta Unsur Muspida Kabupaten Muara Enim, berfoto bersama Pasukan Biru, seusai Upacara dalam rangka Pawai Keliling setelah mendapatkan Penghargaan Piala Adipura.


SOROTAN

Mendapatkan penghargaan Adipura dari Kemente-rian Negara Lingkungan Hidup (Kemneg KLH) ta-

hun ini, tentu memberi kebanggan tersendiri bagi kota yang meraihnya. Karena mulai seleksi 2011, Kemneg KLH selaku penyelenggara, mener-apkan sejumlah penilaian tambahan, memperluas aspek penilaian dari ta-hun sebelumnya. Yang semula dua as-pek yaitu pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi empat aspek yaitu kebersihan, RTH, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara.

“Penambahan aspek penilaian ini tentu membuat program Adipura makin kompetitif dan berimplikasi makin sedikitnya jumlah kota peraih penghargaan Adipura. Tapi dengan penilaian makin ketat ini, makin men-garah pada tujuan pelaksanaan Ad-ipura itu sendiri, yakni menuju stan-dar kualitas lingkungan yang sesuai dengan persepsi masyarakat,” kata Meneg KLH Gusti Muhammad Hatta, dalam satu kesempatan di Jakarta be-lum lama ini.

Memang, penilaian aspek pence-maran udara diperuntukkan bagi kota metropolitan dan kota besar. Sedang-kan aspek pencemaran air akan dipe-runtukkan bagi semua kota. Hal lain

yang berubah dari tahun sebelum-nya adalah peran serta masyarakat dalam memberi penilaian. Sebagai pelaksana program 3R (reduce, re-use, recycle), masyarakat bertindak sebagai pemantau dan ikut menilai kepantasan suatu kota mendapatkan penghargaan. Menurut ketentuan, warga masyarakat yang diberi hak menilai ini, sebelumnya telah dilaku-kan pelatihan.

Tahun 2011 ini, hingga tiga tahun ke depan, aspek penilaian lingkungan hidup masih sebatas penilaian kuali-tatif, sebelum meningkat ke kuan-titaif di tahun berikutnya. Kualitas sungai harian kota, misalnya, dinilai bagaimana aksi penanganan untuk meminimalisasi pencemaran. Ada tidaknya saringan di saluran air, ba-gaimana pembuangan sampahnya, pemakaian ditergen dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Begitupun menyangkut penan-ganan sampah, Kemneg KLH mem-beri penilaian khusus dengan me-nambahkan prosentase pada berapa sampah dari masing-masing kota, berapa sampah organik dan non or-ganik, sudah melakukan komposting

di mana, dan digunakan untuk apa saja. Semuanya lebih untuk mengim-plementasikan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Tahap awal penilaian Adipura 2011 dimulai November 2010 dengan diikuti 378 kabupaten/kota. Dari situ hanya 180 kabupaten/kota yang din-yatakan lolos. Seleksi selanjutnya di-lakukan dua tahap lanjutan, di mana setiap tahap harus meraih nilai mini-mal 71. Itu sengaja dilakukan untuk menjaga konsistensi daerah dalam menjaga lingkungannya. Tim penilai melibatkan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia, untuk kemu-dian diserahkan ke Dewan Adipura. Hasil akhirnya, hanya 63 kota dan ka-bupaten yang memenuhi kriteria un-tuk meraih penghargaan ini.

Karena itu, berbanggalah Kota Muara Enim ketika ditetapkan sebagai salah satu kota peraih penghargaan Adipura ini, untuk kategori kota kecil. Ini adalah yang raihan prestasi kee-nam kali bagi kota ini. Pantas merasa berbangga, karena artinya Kota Muara Enim meraih penghargaan ini setelah melalui seleksi ketat, menyisihkan ra-tusan kota pesaingnya. ]

ADIPURA, Yang Makin Sulit Didapat


NASIONAL

Seleksi Nasional Masuk Pergu-ruan Tinggi Negeri (SNMPTN) resmi dimulai tanggal 31 Mei. Pelaksanaannya selama dua

hari, hingga 1 Juni 2011. Inilah satu-satunya cara pola seleksi yang dilak-sanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri untuk men-jaring calon mahasiswanya.

Setelah SNMPTN dilangsungkan, barulah dilanjutkan dengan pelaksa-naan ujian keterampilan selama dua hari, dari tanggal 3-4 Juni. Berdasar-kan informasi dari website resmi SNMPTN, tanggal 26-28 Juni adalah jadwal penetapan hasil ujian tertulis serta keterampilan. Tanggal 28 Juni, barulah akan diumumkan hasil-hasil-nya.

Sedikitnya, 540.928 orang akan mengikuti ujian tulis dan keterampil-an dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Mereka memperebutkan 110.149 kursi yang tersedia di sejumlah Per-guruan Tinggi Negeri (PTN).

"Data Pendaftaran SNMPTN 2011 jalur tulis secara keseluruhan ber-jumlah 540.928 orang. Terdiri dari

kelompok IPA, IPS dan IPC," ujar Dir-jen Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Djoko Santoso di kantornya, Jl Jendral Sudirman, Jakarta, Minggu, 29 Mei.

Untuk kelompok IPA terdapat 179.340 peserta, sementara untuk kelompok IPS 196.469 peserta dan untuk kelompok IPC ada 165.119. Mereka akan mengikuti ujian pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2011.

Para peserta, lanjut Djoko, akan memperebutkan 110.149 kursi dari 60 perguruan tinggi negeri di Indo-nesia. Dan pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2011. "Sesuai peraturan menteri, se-mua PTN tidak boleh menggelar ujian mandiri sebelum pengumuman SN-MPTN," kata Djoko.

Panitia akan memfasilitasi pe-serta dengan kemampuan khusus

(Difabel). Bagi peserta yang tak dapat melihat panitia akan menyediakan pendamping.

"Kita belum bisa memfasilitasi naskah soal dengan huruf braile, tetapi kita akan fasilitasi peserta de-ngan pendamping yang akan mem-bantu peserta dan kami jamin akan bekerja secara jujur," janji Ketua Pani-tia SNMPTN, Herri Suhardiyanto.

Memang, sudah menjadi peman-dangan umum di setiap tahun aja-ran baru, jutaan siswa lulusan SMA menaruh harap dapat melanjutkan ke perguruan tinggi (PT), lebih-lebih bisa masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Sudah menjadi pemandangan umum pula jumlah kursi yang terse-dia di PT dengan jumlah lulusan dari SMA saat ini tidak seimbang, itu yang menjadi permasalahan hingga saat

Sinyal Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) telah dimulai. Sayang, jumlah kursi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA. Menjadi dilema bagi siswa dari kalangan ekonomi pas-pasan.

Hiruk Pikuk Masuk Perguruan Tinggi

Suasana Ujian SMPTN.


NASIONALini. Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati mencatat, sedikitnya ada 1,5 juta orang yang lulus SMA, kemu-dian ikut ujian masuk PTN, dengan jumalah kursi yang tersedia hanya sekitar 200 ribu lebih.

“Artinya hampir ada 1,2 juta calon mahasiswa yang tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri,” jelas Reni Marlinawati di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Juni.

Pengalaman sebelumnya, dari 1,2 juta orang yang tidak diterima di Per-guruan Tinggi Negeri (PTN), itu hanya 30 persen yang masuk Perguruang Tinggi Swasta (PTS) akibat tingginya biaya pendidikan. “Sisanya akan me-nambah pengangguran terdidik indo-nesia,” bilang Reni.

Tentu saja hal tersebut harus di-antisipasi oleh Kementrian Tenaga Kerja, DPR, dan Kementrian Pendidi-kan Nasional. “Antisipasi DPR yang pertama, DPR sedang membahas ran-cangan undang-undang pendidikan tinggi. Diharapkan dengan lahirnya RUU Pendidikan Tinggi ini, kita ingin peserta didik, calon-calon mahasiswa bisa memperoleh haknya sebagai ma-hasiswa,” Reni menjabarkan.

Reni juga menekankan biaya pen-didikan harus rendah, terjangkau, kemudian ada program pemerintah untuk memberikan beasiswa seba-nyak-banyaknya. Karena saat ini bea-siswa baru bisa diberikan kepada 20 persen dari jumlah mahasiwa yang ada. Intinya, kata Reni, selain masalah anggaran, hal penting lainnya yang sama penting adalah harus adanya sinerjitas antara dunia usaha dan in-dustri dengan pemerintah.

Dia mencontohkan, kalau di Jer-man, setiap perusahaan ada 26 per-sen anggarannya diberikan kepada PTN untuk bersama-sama melakukan penelitian dan pelatihan sehingga ke-tika anak lulus itu langsung bekerja. Di Indonesia, imbuhnya, pola seperti itu belum terjadi.

Lalu dengan lulusan SMA yang tidak terserap, lanjutnya, bagaimana pemerintah memperbanyak sekolah SMK untuk menyerap lulusan SMP yang kemungkinan tidak mau meneruskan keperguruan tinggi ne-geri.

“Artinya dengan pendidikan ting-gi negeri ini kita ingin memilah mana anak yang mau kuliah atau anak lulus sekolah mau jadi pegawai. Kalau me-kanisme pendidikan masih seperti

sekarang, maka lulusan SMA banyak yang menganggur dan tidak melan-jutkan kuliah,” terangnya.

Patut disayangkan memang bagi mereka yang dinyatakan tidak diteri-ma masuk ke PTN, namun berkeingin-an keras melanjutkan kuliah ke PTS. Kendati demikian, tidak semudah itu mereka bisa masuk ke PTS. Ada sesuatu yang aneh dan sudah ham-pir menjadi suatu budaya ketika kita membaca berita tentang sistem pe-nerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun swasta (PTS) tentang adanya uang sumbang-an yang harus dibayar oleh maha-siswa baru.

Besarnya uang sumbangan--atau apapun istilahnya--yang ditetapkan sebagai salah satu syarat bagi para calon mahasiswa merupakan suatu permasalahan yang apabila dire-nungi lebih lanjut. Dana sumbang-an yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tidak paralel dengan keadaan masyarakat luas pada umumnya.

Sistem ini memberikan keuntu-ngan finansial besar bagi perguruan tinggi. Akan tetapi seberapa jauh sistem ini dapat memperbesar pe-luang para lulusan SMA agar dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi? Lebih lugas lagi, pihak mana sajakah yang kesempatannya untuk masuk perguruan tinggi semakin be-

sar, akibat pemberlakuan mekanisme ini?

Penerimaan mahasiswa mela-lui SNMPTN maupun penelusuran prestasi akademik di SMA, keduanya menandaskan kompetisi akademik. Sedangkan pada sistem rekrutmen yang mulai dipraktekkan oleh banyak perguruan tinggi, persaingan mema-suki lingkungan akademik naifnya di-dominasi oleh faktor non-akademik. Sehingga, alih-alih memancarkan jiwa empati terhadap keprihatinan yang dialami kelompok masyarakat yang berasal dari golongan ekonomi lemah, format baru dalam penerimaan maha-siswa baru justru lebih memfasilitasi anggota masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi lebih dari sekadar mampu dalam rangka me-masuki perguruan tinggi.

Fenomena yang terjadi di atas sebenarnya bertentangan dengan visi dari Kemdiknas 2014 yaitu terse-lenggaranya layanan prima pendi-dikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehen-sif, di mana yang dimaksud layanan prima pendidikan adalah layanan pendidikan yang tersedia secara merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meng-enyam dunia pendidikan. ] Fie

Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Djoko Santoso.


EKBIS

Bertempat di ruang rapat direksi PT PLN WS2JB Palem-bang, Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai sohar beserta

tim Kamis (19/5) mengadakan per-temuan dengan General Manager PT PLN WS2JB Nandi Reksadinata. Da-lam pertemuan yang berlangsung ha-ngat tersebut, Bupati didampingi oleh Direktur Perusda Muara Enim Hasan Basri, Direktur Keuangan & Niaga Drs Sunarijanto MM, Direktur Keuangan & Niaga, H. M, Yusuf Mahidin, MBA, Direktur Umum SDZN Hopandi Said, Dirut PT MEPI Arda Pradia, Kepala Dinas PPKAD. Sedangkan GM PT PLN WS2JB didampingi langsung oleh Deputy Manager Perencanaan dan be-berapa kepala divisi PLN.

Dalam pertemuan tersebut Muza-kir menyampaikan yang menjadi latar belakang pertemuan hari itu adalah Pembangunan PLTMG yang merupak-an upaya Pemkab Muara Enim dalam rangka percepatan pemenuhan ke-butuhan listrik masyarakat,sekaligus pemanfaatan potensi sumberdaya energi primer yang ada. Kondisi kelis-trikan di Kabupaten Muara Enim masih memerlukan perhatian serius dimana terdapat 19 Desa yang belum menikmati listrik, serta diperlukan untuk pengembangan industri-indus-tri kecil di perdesaan, agar mengacu pada meningkatnya daya tarik inves-tor, keekonomian daerah, dan menin-gkatkan kesejahteraan rakyat

Direktur Umum Perusda dalam sambutannya mengatakan, Pem-kab Muara Enim berkeinginan un-tuk melanjutkan kerjasama jual beli listrik yang saling menguntungkan dengan PLN WS2JB dan segera me-realisasikan rencana pembangunan PLTMG sebesar 5 MW.

Mengenai Proyek PLTMG 5 MW, Hasan Basri menambahkan dalam pa-parannya pada tanggal 16 Juni 2008 Mitra usaha PERUSDA telah mencapai kesepakatan dengan PLN WS2JB dan dituangkan dalam berita acara men-genai kerjasama jual beli listrik, di-mana Pemkab Muara Enim memiliki MOU dengan MEDCO untuk menda-

patkan Gas. Pemkab telah menun-juk PERUSDA Sarana Pembangunan Muara Enim untuk bermitra dengan Investor. Perusahaan kemitraan telah dibentuk bersama-sama dengan In-vestor dan BP MIGAS telah menyetu-jui bahwa pihak MEDCO sebagai Gas producer akan memberikan kepada Pemkab sebesar 1 MMBTUD.

Menanggapi hal tersebut Dirut PT PLN WS2JB Nandi Ranadireksa menyatakan PLN siap melanjutkan kerjasama jual beli listrik tersebut, poin penting yang turut disampaikan adalah mempersingkat birokarsi seh-ingga tidak menghambat kebutuhan pasokan listrik. ] wln

Pemkab Muara Enim dan PLN WS2JB Kerjasama Pemenuhan Listrik Desa

Rencana Pemerintah Daerah Di Bidang KelistrikanSumber Energi Primer: MEDCO dan LEMIGAS

Bupati bersama Jajaran Tim dan Direksi PLN seusai bertemu GM PT PLN WS2JB.


EKBIS

Untuk memantapkan potensi energi panas bumi (Geother-mal) di desa Penindaian Ke-camatan Semende Darat Ulu.

Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai So-har, Ketua DPRD Muara enim Tham-rin AZ SH bersama anggota DPRD Muara enim dari Komisi I Darmadi Suhaimi,Ketua Komisi II Aries HB SE, Ketua Badan Legislasi Faisal Anwar SE dan Sejumlah anggota dewan Lain-nya, dan turut serta rombongan un-sur Muspida, Kepala Dinas Kehutanan Muara Enim Rustam Eeffendi, Sekre-taris Dinas Pertambangan dan Energi Muara Enim Feri Nangali, melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Geo-thermal Energy Area Lahendong, Ka-bupaten Tomohon, Sulawesi Utara.

Pada studi banding itu, Pimpinan Proyek pembangunan pembangkit lis-trik tenaga Geothermal Lumut Balai, Silvius Patangke menjelaskan studi banding ini bertujuan untuk melihat secara dekat bagaimana beroperasi-nya pembangkit geothermal Lahen-

dong sehingga keberhasilannya dapat diaplikasikan pada geothermal yang akan dibangun di Lumut Balai.

Dalam persentasinya, GM Per-tamina Geothermal Energy Area La-hendong, Khairul Rozak, di Kantor Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong, Kabupaten Tomohon, Su-lawesi Utara, menjelaskan Pengem-bangan sumber daya panas bumi (geothermal) untuk pembangkit lis-trik diproyeksikan akan menjadi sum-ber energi andalan seiring dengan se-makin menipisnya cadangan migas di dunia. Selain itu, penggunaan energi panasbumi diyakini lebih ramah ling-kungan karena emisi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit lain yang menggunakan batubara, minyak maupun gas alam, dan menurut khairul rozak Manfaat lain dari penggunaan panas bumi yang paling unggul adalah dampak terhadap lingkungan karena tidak ter-jadinya pembuangan limbah secara terbuka disebabkan air kondensat

dan air produksi diinjeksikan kembali ke dalam sumur sehingga kestabilan tekanan reservoir tetap terjaga.

Dalam sambutanya Bupati Muara Enim menyatakan, dalam pengelo-laan panas bumi di Lumut Balai harus dilandasi analisis yang menyeluruh tentang kebutuhan bisnis dan potensi yang bisa dikembangkan, diusahakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama mengatasi kebutuhan listrik masyarakat desa Penindaian kecamatan SDU, Bupati juga menghimbau agar dalam pelak-sanaan explorasi kelak masing-masing dinas instansi terkait dapat bekerja-sama dalam upaya untuk menjaga hubungan baik dan bersinergi dengan seluruh stakeholder namun tetap men-dahulukan kepentingan masyarakat.

Pada kesempatan ini Ketua Badan Legislasi DPRD Muara enim Faisal Anwar SE turut menyampaikan agar selama pelaksanaan eksplorasi, ma-syarakat sekitar juga dapat langsung mendapatkan manfaat yang dapat memperbaiki kesejahteraan secara langsung sehingga tidak perlu me nunggu breaking point yang diper-kirakan akan di capai selama 10 tahun dari di mulainya explorasi geothermal tersebut.

Setelah acara presentasi dan pa-paran, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan menuju lokasi AG Lahen-dong. ] wln

Bupati & DPRD Kabupaten Muara Enim Study Banding ke Area Geothermal Lahendong

Bupati dan Anggota DPRD Muara Enim beserta rombongan saat mengunjungi Lokasi AG Lahendong.


PEMBANGUNAN

PKK Terus Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Ketua Tim Penggerak Pem-berdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabu-paten Muara Enim Shinta

Paramita SH M.Hum mengatakan melalui berbagai kegiatan diharapkan TP PKK setempat dapat mendorong tingkat perekonomian, guna tercip-tanya masyarakat yang sejahtera.

``Kita harapkan kegiatan PKK dapat terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, baik melalui program pembinaan usaha kecil me-nengah, maupun berbagai program kegiatan lainnya,’’ ujar Shinta .

Lebih lanjut Shinta menyampai-kan, ke depan TK-PKK sudah me-nyiapkan berbagai program, baik di tingkat kecamatan hingga ke tingkat desa guna menyatukan dan mensi-nergikan langkah dengan tujuan lebih berpartisipasi dalam upaya menuju keluarga sejahtera.

Program-program yang telah disiapkan tersebut, nantinya dapat disinergikan hingga ke tingkat PKK pedesaan, guna lebih meningkatkan keberhasilan program yang telah di-capai selama ini.

“Ke depan PKK diharapkan dapat terus melangkah dan membangun da-lam upaya mewujudkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat,” jelas Shinta.

Ketua TK PKK Muara Enim tak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Pemkab Muara Enim , yang terus mendukung berbagai program yang dilaksanakan selama ini.

Terkait pelaksanaan program PKK , Shinta juga berharap agar pe-rusahaan-perusahaan besar yang be-rada di Kabupaten Muara Enim bisa turut berperan dalam menyukseskan program-program PKK.

“Kami (PKK) tidak meminta uang, kami menunjukkan program yang te-lah disusun oleh PKK Kabupaten. Silahkan mereka berpartisipasi pada program yang telah disiapkan. Par-tisipasi perusahaan -perusahaan itu

PKK merupakan suatu organisasi mitra pemerintah dapat menyatukan gerak dan langkah melalui berbagai program untuk membangun daerah, menuju masyarakat sejahtera.Melalui pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM), dan pemberian keterampilan dan keahlian yang diberikan melalui berbagai program PKK nantinya, dapat menambah wawasan, dan berpartisipasi dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan.

Shinta Paramita SH M.Hum.


PEMBANGUNANdiharapkan ,karena dana yang terse-dia tidak bisa mencukupi seluruh pro-gram yang ada,” ujar Shinta.

Dari beberapa perusahaan yang ada ,menurut Shinta ,PT Tanjung Enim Lestari (TEL) adalah perusahaan yang paling susah diajak bekerja sama.

“Mungkin mereka beranggapan dengan berhubungan Pemkab itu su-dah cukup. Mereka salah, seharusnya mereka perhatikan masyarakat yang berada disekitar lokasi perusahaan karena mereka tang bersentuhan langsung. Tak ada salahnya mereka memberikan kontribusi dengan me-nyisihkan CSR mereka untuk kepen-tingan masyarakat,” ujarnya.

Ini salah satu bentuk bagaimana PKK menghimbau kepada perusa-haan-perusahaan tersebut untuk membantu masyarakat.

Selain itu PKK juga konsen de-ngan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sekarang mendapat prioritas pemerintah pusat. Untuk program PAUD PKK bekerjasa dengan Dinas Pendidikan Nasional dan Dinas Kesehatan. Karena Disdiknas yang memiki data soal anak usia dini yang orangtuanya kurang mampu . semen-tara Dinkes mempunyai data keseha-tan anak.

Baru-baru ini PKK Kabupaten dan Provinsi mempunyai program pembe

lian kaca mata gratis untuk anak-anak. Tak kurang dari 120 buah kacamata

disiapkan. Namun sayangnya, kata Shinta akibat kurangnya koordinasi, yang datang untuk menerima ban-tuan kacamata tersebut hanya sekitar 20 orang saja. Ini tentu saja membuat program itu menjadi mubazir. Seha-rusnya, menurut Shinta Panitia pro-gram bisa memenuhi kuota anak yang ingin diberi bantuan. Jika perlu siap-kan 500 orang anak, sisanya bisa PKK pemkab yang akan men-suplai.

Sebenarnya program utama PKK secara nasional adalah sama,yang membedakan implementasi di lapa-ngan. Namun sayangnya sering kali kurang koordinasi dalam pelaksa-naan program. Dia mencontohkan soal program KB. “PKK kan punya program semestinya bisa berkoor-dinasi dengan BKKN, karena mereka praktis sudah punya biaya untuk pro-gram itu,”ungkap Shinta.

Kedepan hal ini tak boleh lagi terjadi, koordinasi harus lebih diting-katkan. Dan tak kalah penting, kata Shinta adalah mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan agar mampu lebih mewujudkan langkah menuju masyarakat sejahtera. ] amr

10 program pokok PKK 1. Pengahyatan dan pengamalan Pansila 2. Gotong royong3. Pangan.4. Sandang5. Perumahan dan tata laksa rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan 7. Kesehatan 8. Pengembangan hidup berkoperasi9. Kelestarian lingkungan hidup10. Perencanaan sehat

Kader dan Kelompok PKK 1. Kader umum, mereka yang telah dilatih dan memahami serta

melaksanakan 10 program pokok PKK, mencakup pengertian pengorganisasian, cara-cara penyuluhan dan pergerakan masyarakat.

2. Kader khusus, kader umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga instansi pemerintah atau non-pemerintah.

3. Pengurus TP-PKK adalah tokoh pemuka masyarakat setempat secara perorangan sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, peserta politik, lembaga atau sektor.

4. Kelompok PKK, kelompok-kelompok yang berada di bawah TP PKK atau kelurahan setempat yang dapat dibentuk berdasarkan wilayah atau kegiatan dan kelompok dasawisma yang disebut kelompok PKK RW dan kelompok RT .

Kegiatan Posyandu.


DINAMIKA

Kedatangan Tim penilai Lom-ba Desa yang terdiri dari 9 orang dari berbagai unsur dinas, badan dan kantor di-

lingkungan Pemprov. Sumsel diterima langsung oleh Wakil Bupati Muara-enim, H. Nurul Aman yang didampingi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Kabupaten Muara Enim, Drs. H. Fajeri Erham, MM beserta Camat Tanjung Agung di SD Negeri 1 Pulau Panggung. Penyambutan ini dihadiri pula oleh seluruh unsur masyarakat Desa Pulau Panggung dan desa seki-tarnya.

Wakil Bupati Muara Enim, H. Nurul Aman, SH menyampaikan, ma-syarakat Desa Pulau Panggung telah jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk penilaian tingkat provinsi ini dan diharapkan mampu menjadi yang terbaik di Sumatera Selatan. Dia juga berharap masyarakat Desa Pulau Panggung dapat mempertahankan kondisi desa yang ideal dan jangan hanya termotivasi untuk mengejar target juara saja.

”Lomba desa ini merupakan awal dari kebangkitan untuk membangun desa dan Desa Pulau Panggung telah memperlihatkan keseriusannya da-lam menata desanya dalam rangka mempersiapkan diri dalam penilaian pada tingkat provinsi. Saya meng-harapkan keadaan desa seperti ini terus dijaga dan dilaksanakan, jangan hanya untuk mengejar target juara da-lam lomba desa.” harap Nurul Aman.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Azwar Junaidi, SH, MM mengatakan bahwa pelaksanaan lomba desa ini dilaksanakan berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/ko-ta, provinsi hingga tingkat nasional. Adapun pemenang dari tingkat pro-vinsi, akan mewakili Sumatera Selatan dalam lomba desa di tingkat nasional. Penilaian yang dilakukan meliputi 8 kriteria, yaitu pendidikan, kesehatan masyarakat, pekonomian masyarakat, pemerintahan desa, keamanan dan ketertiban masyakarat, lembaga ke-masyarakatan, kegiatan PKK dan par-tisipasi/inisiatif masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Pada Kesempatan itu,Wakil Bu-pati Muara Enim beserta Kepala BP-MPD Kabupaten Muara Enim, Camat Tanjung Agung dan Kepala Desa Pu-lau Panggung ikut mendampingi tim

penilai berkeliling desa melakukan penilaian serta pengamatan secara langsung terhadap 8 aspek penilaian. Mulai dari sarana pendidikan, puskes-mas, meninjau penanganan ibu hamil dan keluarga berencana, masjid, kan-tor kepala desa, poskamling hingga masuk gang-gang perumahan pen-duduk untuk melihat kondisi ling-kungan dan sanitasi masyarakat.

Usai berkililing tim penilai nam-pak puas dengan kondisi yang ada dan berharap Desa Pulau Panggung dapat menjadi contoh, khususnya di Kabupaten Muara Enim.

Ketua Tim Penilai menyatakan seandainya Desa Pulau Panggung berhasil menjadi desa terbaik tingkat Provinsi Sumatera Selatan, maka ha-

rus pula siap untuk dilakukan pembi-naan secara intensif dan pembenahan lebih lanjut untuk mempersiapkan diri dijenjang penilaian berikutnya untuk ditingkat nasional.

“Seandainya desa ini menang, konsekuensinya harus bersedia dibi-na dan dipersiapkan kembali untuk penilaian tingkat nasional, karena indikator penilaian akan lebih ketat sehingga perlu dilakukan pembinaan secara intensif,” jelas Azwar Junaidi.

Apapun hasilnya, kata Azwar, Desa Pulau Panggung harus tetap mempertahankan kondisi desa yang baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Muara Enim maupun di Sumatera Se-latan. ] zen

Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung tampak indah dan rapi menyambut kedatangan tim penilai lomba desa tingkat Provinsi Sumatera Selatan (23/5). Sebagai Pemenang Pertama Lomba Desa tingkat Kabupaten Muara Enim, desa ini menjadi wakil Kabupaten Muara Enim pada Lomba Desa tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Pulau Panggung Wakil Muara Enim di Lomba Desa Tingkat Provinsi

Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman bersama Tim Penilai Lomba Desa.


DINAMIKA


SEKTORAL

Pemerintah Kabupaten Muara-enim bekerjasama dengan Polres Muara Enim, resmi memasukkan pendidikan lalu

lintas dalam kurikulum pendidikan sekolah pada mata pelajaran Pen-didikan Pancasila dan Kewarganega-raan (PPKN). Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara Bupati Muara Enim, Ir. Mu-zakir Sai Sohar dan Kapolres Muara Enim, AKBP Budi Suryanto SH, M.Si di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu akhir Mei 2011 lalu.

Bupati Muara Enim dalam sam-butannya mengatakan bahwa hal ter-sebut sangat diperlukan mengingat angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat tajam tiap tahunnya, khususnya terhadap pengendara usia muda atau remaja. Lebih lanjut dika-takan bahwa tolak ukur pendidikan pada generasi muda juga dinilai dari budaya tertib lalu lintas di jalan raya tidak hanya dari nilai akademik se-mata.

“Hampir tiap hari saya membaca terjadi kecelakaan lalu lintas yang korban jiwanya adalah para generasi muda sehingga sangat penting untuk disisipkan pelajaran ketertiban ber-lalu lintas di sekolah-sekolah agar da-pat ditanamkan budaya tertib berlalu lintas”, ujar Muzakir.

“Saya juga mengimbau kepada orangtua agar memperhatikan anak-anaknya, mengapa harga helm yang lebih murah dari motor tidak bisa di-beli, mengapa harga pembuatan SIM lebih murah dari motor tetap tidak dibuatkan.

Selain itu Muzakir merasa pri-hatin dengan kurangnya perhatian orang tua terhadap pentingnya tertib dalam berlalu lintas. Dia mempertan-yakan sikap para orang tua yang tidak membuatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau membelikan Helm yang harganya lebih murah dari motor.” Apakah harus dibiarkan anak-anak kita menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalanan,” tanya Muzakir.

Sementara itu, Kapolres Muara

Enim AKBP Budi Suryanto SH, M.Si mengatakan bahwa pendidikan berla-lulintas ini bertujuan untuk memba-ngun kesadaran dan menyelamatkan masa depan generasi muda dari kor-ban kecelakaan di jalan raya.

“Dengan masuknya pendidikan berlalu lintas ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan me-nyelamatkan generasi muda dari ke-celakaan lalu lintas, mengingat may-oritas korban kecelakaan lalu lintas merupakan generasi muda atau anak usia sekolah,” harap Budi.

Hadir pula dalam penandatangan nota kesepahaman ini Dirlantas Pol-da Sumatera Selatan Kombes Firman Santyabudi, M.Si dan Kasatlantas Pol-res Muara Enim, AKP Afri Darmawan S.Ik. Kedepan, Polres Muara Enim juga akan menyelenggarakan pemilihan Duta Lalu Lintas Kabupaten Muara-enim yang merupakan para remaja putra-putri di Muara Enim untuk membantu Polres Muara Enim dalam menyosialisasikan sadar berlalu lintas di kalangan generasi muda. ] zen

Pendidikan Lalu Lintas Resmi Masuk Mata Pelajaran PPKN

Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar menandatangi MoU Pendidikan Lalulintasbersama Kapolres Muara Enim, AKBP Budi Suryanto SH, M.Si.


INFOTORIAL


LENSA SERASAN

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar saat menerima cinderamata dari management Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong.

Wakil Bupati Muara Enim menerima penghargaan Adhi Bhakti dari Gubernur Sumsel mewakili Gubernur Muara Enim.

Bupati Ir Muzakir Sai Sohar bersama Anggota DPRD Muara Enim dan Rombongan saat mengunjungi AG Lahendong.

Bupati Muara Enim menyerahkan Piala Bergilir Sepak Takraw Bupati Muara Enim Cup kepada Ketua Panitia Penyelenggara.

Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman saat mendampingi tim penilai Lomba Desa di Pulau Panggung.

Bupati Muara Enim menyematkan tanda kepada salah seorang peserta pelatihan Pelatih Cabang Olahraga.

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar memberikan bantuan secara simbolis kepada salah seorang anggota Pasukan Biru.

Bupati didampingi Wakil Bupati, Kajari, Kapolres, Dandim, dan Sekda Kabupaten Muara Enim memperlihatkan enam Piala Adipura yang telah diraih Kota Muara Enim.

Kabarserasan Edisi 07 (Juni 2011)

Documents