K3 tugas dari guru

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan KerjaDISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

IR. S. MULIAWAN. R

PENERAPAN PERSYARATAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJAAN

DI PERUSAHAAN

PENDAHULUANPENDAHULUAN

Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) :Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) : KKeadaaneadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan Lingkungan KerjaLingkungan Kerja Sifat PekerjaanSifat Pekerjaan Cara KerjaCara Kerja Proses ProduksiProses Produksi

Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjaPerlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerjaKewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja

Tujuan K3Tujuan K3

Mencegah Kecelakaan Kerja : Mencegah Kecelakaan Kerja : PeledakanPeledakan KebakaranKebakaran Pencemaran lingkunganPencemaran lingkungan Penyakit Akibat KerjaPenyakit Akibat Kerja

Meningkatkan produktivitas kerjaMeningkatkan produktivitas kerja

Promosi dan pemeliharaanPromosi dan pemeliharaan derajat yang derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja pada semua pekerjaan; dan sosial dari pekerja pada semua pekerjaan; pencegahan gangguan kesehatanpencegahan gangguan kesehatan pada pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka; mereka; perlindungan pekerjaperlindungan pekerja dalam dalam pekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor pekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan; yang mengganggu kesehatan; penempatan penempatan dan pemeliharaan pekerjadan pemeliharaan pekerja dalam suatu dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya; dan sebagai kemampuan fisik dan psikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaian pekerjaan, terhadap kesimpulan, penyesuaian pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia terhadap manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaannya.pekerjaannya.

Pengertian Kesehatan Kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 :

1.1. UU D Tahun 1945 UU D Tahun 1945 2.2. UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970 tentangtentang K Keselamatan eselamatan

KerjaKerja3.3. UU No. 3 Tahun 1992UU No. 3 Tahun 1992 tentang tentang Jaminan Sosial Jaminan Sosial

Tenaga KerjaTenaga Kerja4.4. UU No. 13 tahun 2003 UU No. 13 tahun 2003 tentangtentang

KetenagakerjaanKetenagakerjaan5.5. PP No. No. 7 tahun 1973 PP No. No. 7 tahun 1973 tentangtentang Pengawasan Pengawasan

Atas Peredaran, Penyimpanan dan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.Penggunaan Pestisida.

6.6. PP No. 14 tahun 1993 PP No. 14 tahun 1993 tentangtentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga KerjaTenaga Kerja

7.7. Kepres R.I No. 22 tahun 1993Kepres R.I No. 22 tahun 1993 tentangtentang P Penyakit enyakit Yang Timbul Karena Hubungan KerjaYang Timbul Karena Hubungan Kerja

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Dengan Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan

KonstruksiKonstruksi

8. PMP No. 7 Tahun 1964 8. PMP No. 7 Tahun 1964 tentangtentang S Syarat yarat Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat KerjaDalam Tempat Kerja

9. Permenakertrans No. Per. 01/Men/19769. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976 tentangtentang K Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi ewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter PerusahaanDokter Perusahaan

10. Permenakertrans No. Per. 01/Men/197910. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979 tentangtentang K Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi ewajiban Latihan Hiperkes Bagi Paramedis Perusahaan.Paramedis Perusahaan.

11. Permenakertrans No. Per. 02/Men/198011. Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentangtentang P Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja emeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan KerjaDalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

12. Permenakertrans No. Per. 01/Men/198112. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentangtentang K Kewajiban Melapor Penyakit Akibat ewajiban Melapor Penyakit Akibat KerjaKerja

13. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 13. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentangtentang P Pelayanan Kesehatan Kerja.elayanan Kesehatan Kerja.

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan

KerjaKerja

15. Permennaker No. Per. 03/Men/1985 15. Permennaker No. Per. 03/Men/1985 tentang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian AsbesAsbes

16. Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/200316. Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003 tentangtentang Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat KerjaKarena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja

17. Kepmenakertrans No. Kep. 17. Kepmenakertrans No. Kep. 6868/Men//Men/IV/IV/20020044 tentangtentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.HIV/AIDS di Tempat Kerja.

18. SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/197918. SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 tentangtentang Pengadaan Kantin dan Ruang MakanPengadaan Kantin dan Ruang Makan

19. SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 19. SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentangtentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga KerjaBagi Tenaga Kerja

20. Kepdirjen Binwasnaker No. Kep. 20. Kepdirjen Binwasnaker No. Kep. 22/DJPPK/V/2008 tentang Petunjuk Teknis 22/DJPPK/V/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kerjaPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kerja

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan

KerjaKerja14. Permenaker No. Per. 03/Men/1986 14. Permenaker No. Per. 03/Men/1986 tentangtentang

KKeselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat eselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Yang Mengelola PestisidaKerja Yang Mengelola Pestisida

• Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanbagi kemanusiaan

• UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaanketenagakerjaan

Pasal 3Pasal 3

Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaankemanusiaan

Pasal 9Pasal 9Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agamadengan martabat manusia dan moral agama

Pasal 10Pasal 10Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

DASAR HUKUM UUD 1945

Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat dan agar setiap sumber keadaan selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien efisien

PENGERTIAN UU NO. 1 TAHUN 1970Secara Etimologis :Secara Etimologis :

Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan sejahtera

Secara Filosofi :Secara Filosofi :

Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja

Secara Keilmuan :Secara Keilmuan :

Pasal 86Pasal 86

(1)(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :memperoleh perlindungan atas :

a. keselamatan dan kesehatan kerja;a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. moral dan kesusilaan; danb. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;martabat manusia serta nilai-nilai agama;

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerjakerja

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakandan ayat (2) dilaksanakan

Paragraf 5Keselamatan dan Kesehatan Kerja

UU No. 13 Tahun 2003

Pasal 86Pasal 86(1)(1) Cukup jelasCukup jelas

(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja (2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

(3) Cukup jelas(3) Cukup jelas

Penjelasan

Pasal 87Pasal 87

(1)(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaanperusahaan

(2)(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintahdengan Peraturan Pemerintah

Pasal 87Pasal 87

(1)(1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang dalam rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatan kerja guna berkaiatan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.produktif.

(2)(2) Cukup JelasCukup Jelas

Penjelasan

Pasal 190Pasal 190(1)(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai

sanksi administratif atas pelanggaran sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-(3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

BAB XVIBagiaan KeduaSanksi Administratif

Pasal 190Pasal 190

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :ayat (1) berupa :

a. teguran;a. teguran;

b. peringatan tertulis;b. peringatan tertulis;

c. pembatasan kegiatan usaha;c. pembatasan kegiatan usaha;

d. pembekuan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;

e. pembatalan persetujuan;e. pembatalan persetujuan;

f. pembatalan pendaftaran;f. pembatalan pendaftaran;

g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi;alat produksi;

h. pencabutan ijin.h. pencabutan ijin.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menterilebih lanjut oleh Menteri

• Tenaga kerja berhak mendapatkan Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannyapekerjaannya

• Orang lain yang berada di tempat kerja Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannyaperlu menjamin keselamatannya

• Sumber-sumber produksi dapat dipakai Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisiensecara aman dan efisien

TUJUAN

1.1. KampanyeKampanye

2.2. PemasyarakatanPemasyarakatan

3.3. PembudayaanPembudayaan

4.4. Kesadaran dan kedisiplinanKesadaran dan kedisiplinan

Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

KEWAJIBAN PENGURUS KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAANPERUSAHAAN

DALAM BIDANG KESEHATAN KERJADALAM BIDANG KESEHATAN KERJA1.1. MEMERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISI MEMERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISI

MENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJA MENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJA (ps.8)(ps.8)

2.2. MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADA MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADA SETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps.9) :SETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps.9) :

Kondisi dan bahaya di tempat kerjaKondisi dan bahaya di tempat kerjaAlat pengaman/pelindung yang diharuskan di Alat pengaman/pelindung yang diharuskan di tempat kerjatempat kerjaAlat Pelindung DiriAlat Pelindung DiriCara dan sikap kerja yang amanCara dan sikap kerja yang aman

3.3. MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K3 MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K3

4.4. MENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DAN MENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN K3 YANG BERLAKU BIDANG KETENTUAN K3 YANG BERLAKU BIDANG KESEHATAN KERJAKESEHATAN KERJA

5.5. MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN PENYAKIT AKIBAT MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN PENYAKIT AKIBAT KERJAKERJA

6.6. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJAKERJA

KEWAJIBAN PENGURUS KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAANPERUSAHAAN

DALAM BIDANG KESEHATAN KERJADALAM BIDANG KESEHATAN KERJA

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA BIDANG KESEHATAN KERJABIDANG KESEHATAN KERJA

1.1. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI K3K3

2.2. MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K3 MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K3 YANG DIWAJIBKAN (BIDANG KESEHATAN KERJA)YANG DIWAJIBKAN (BIDANG KESEHATAN KERJA)

3.3. MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJAMENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA

4.4. MENDAPATKAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJAMENDAPATKAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA

5.5. MENDAPATKAN KOMPENSASI KECELAKAAN DAN MENDAPATKAN KOMPENSASI KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.PENYAKIT AKIBAT KERJA.

Penerapan Program Kerja Di Tempat Penerapan Program Kerja Di Tempat KerjaKerja

Menyelenggarakan pelayanan Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerjakesehatan kerja

Personil bidang kesehatan kerja Personil bidang kesehatan kerja dengan kualifikasi dan dengan kualifikasi dan kompetensikompetensi

Program / Kegiatan kesehatan Program / Kegiatan kesehatan kerja harus komprehensifkerja harus komprehensif

PELAYANAN KESEHATAN KERJAPELAYANAN KESEHATAN KERJA (Occupational Health Services) (Occupational Health Services)

Salah satu lembaga K3 di Salah satu lembaga K3 di perusahaanperusahaan

Sarana penyelenggaraan upaya Sarana penyelenggaraan upaya kesehatan kerja yang bersifat kesehatan kerja yang bersifat komprehensif (promotif, preventif, komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)kuratif dan rehabilitatif)

Diatur dalam Permennakertrans No. Diatur dalam Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982Per. 03/Men/1982

PROGRAM KESEHATAN KERJAPROGRAM KESEHATAN KERJA

Program / Kegiatan harus bersifat Program / Kegiatan harus bersifat komprehensif, meliputi :komprehensif, meliputi :

Pencegahan (Preventif)Pencegahan (Preventif) Pembinaan (Promotif)Pembinaan (Promotif) Pengobatan (Kuratif)Pengobatan (Kuratif) Pemulihan (Rehabilitatif)Pemulihan (Rehabilitatif)

TUGAS SEBAGAI PEGAWAI TUGAS SEBAGAI PEGAWAI PENGAWASPENGAWAS

3. Mencegah atau menghindari terjadinya 3. Mencegah atau menghindari terjadinya pelanggaran terhadap aturan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan ketenagakerjaan.perundang-undangan ketenagakerjaan.

( Preventif )( Preventif )

4. Mendorong peningkatan peranserta 4. Mendorong peningkatan peranserta masyarakat hubungan industrial dan masyarakat hubungan industrial dan lembaga lainnya dalam menciptakan lembaga lainnya dalam menciptakan budaya keselamatan dan kesehatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.kerja.

( Promotif )( Promotif )

Lanjutan….Lanjutan….

5.Melakukan penindakan terhadap 5.Melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran peraturan pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan perundang-undangan ketenagakerjaan, agar terwujud ketenagakerjaan, agar terwujud kepastian hukumkepastian hukum

( Represive )( Represive )

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJAPELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA

Pelayanan Kesehatan KerjaPermennaker No. 03/1982

Pelayanan Kesehatan Kerja

PJK3 bidang Kesehatan Kerja Permenaker No.04/Men/1995

Jasa pemeriksaan kesehatan TK, pengujian Jasa pemeriksaan kesehatan TK, pengujian lingkugan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan lingkugan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja Kerja

Dilaksanakan melalui Lembaga Kesehatan Dilaksanakan melalui Lembaga Kesehatan Kerja :Kerja :

TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA PELAYANAN KESEHATAN KERJA

Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982

Diselenggarakan sendiri oleh Diselenggarakan sendiri oleh penguruspengurus

Diselenggarakan oleh pengurus Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan/kerja dengan mengadakan ikatan/kerja sama dengan dokter atau pelayanan sama dengan dokter atau pelayanan kesehatan.kesehatan.

Diselenggarakan secara bersama Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaanantar beberapa perusahaan

Tata cara penyelenggaraan pelayanan Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja kesehatan kerja

yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaanyang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan NN

ooJenis PelayananJenis Pelayanan Bentuk KegiatanBentuk Kegiatan

1.1. Pelayanan Pelayanan kesehatan kesehatan preventif dan preventif dan promotifpromotif

Pembinaan kesehatan kerja kepada Pembinaan kesehatan kerja kepada tenaga kerja minimal 1 bulan sekali tenaga kerja minimal 1 bulan sekali

Pengawasan dan pembinaan Pengawasan dan pembinaan lingkungan kerja minimal 2 bulan lingkungan kerja minimal 2 bulan sekalisekali

2.2. Pelayanan Pelayanan kesehatan kesehatan kuratif dan kuratif dan rehabilitatifrehabilitatif

Memberikan pelayanan kuratif dan Memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif selama hari kerja dan rehabilitatif selama hari kerja dan selama ada shift kerja dengan 500 selama ada shift kerja dengan 500 orang tenaga kerja atau lebihorang tenaga kerja atau lebih

Pelayanan oleh dokter perusahaan Pelayanan oleh dokter perusahaan setiap hari kerjasetiap hari kerja

Pelayanan oleh paramedis/perawat Pelayanan oleh paramedis/perawat dapat dilakukan untuk shift kerja ke dapat dilakukan untuk shift kerja ke 2 dan seterusnya.2 dan seterusnya.

3.3. Pelayanan Pelayanan kesehatan kesehatan rujukanrujukan

Dilakukan rujukan ke fasilitas Dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila kesehatan yang lebih lengkap apabila ada kasus kesehatan yang tidak dapat ada kasus kesehatan yang tidak dapat ditangani di dalam perusahaanditangani di dalam perusahaan

Tata cara penyelenggaraan pelayanan Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan

pihak di luar perusahaan (1)pihak di luar perusahaan (1)

No.No. Kriteria Kriteria perusahaanperusahaan Cara Pelayanan Cara Pelayanan

AA

Perusahaan Perusahaan dengan dengan tingkat risiko tingkat risiko tinggi tinggi

Preventif dan Preventif dan PromotifPromotif

Kuratif, Kuratif, Rehabilitatif & Rehabilitatif &

RujukanRujukan

1.1. Jumlah tenaga Jumlah tenaga kerja 200 s.d kerja 200 s.d

500 orang500 orang

pembinaan dan pembinaan dan pengawasan pengawasan kesehatan kerja kesehatan kerja dan lingkungan dan lingkungan kerja minimal kerja minimal setiap 2 bulan setiap 2 bulan sekali sekali

diberikan diberikan selama jam selama jam kerja kerja

2.2. Jumlah tenaga Jumlah tenaga kerja kerja

< 200 orang< 200 orang

pembinaan dan pembinaan dan pengawasan pengawasan kesehatan kerja kesehatan kerja dan lingkungan dan lingkungan kerja minimal kerja minimal setiap 3 bulan setiap 3 bulan sekali sekali

diberikan diberikan selama jam selama jam kerja kerja

Tata cara penyelenggaraan pelayanan Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan

pihak di luar perusahaan (2)pihak di luar perusahaan (2)

BBPerusahaan Perusahaan

dengan tingkat dengan tingkat risiko rendahrisiko rendah

Preventif dan PromotifPreventif dan PromotifKuratif, Kuratif,

Rehabilitatif & Rehabilitatif & RujukanRujukan

1.1. Jumlah tenaga Jumlah tenaga kerja kerja

> 500 s.d 1.000 > 500 s.d 1.000 orangorang

pembinaan dan pembinaan dan pengawasan pengawasan kesehatan kerja dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja lingkungan kerja minimal setiap 2 minimal setiap 2 bulan sekali bulan sekali

diberikan diberikan selama jam selama jam kerja dan kerja dan selama ada shift selama ada shift kerja dengan kerja dengan 500 orang 500 orang tenaga kerja tenaga kerja atau lebihatau lebih

2.2. Jumlah tenaga Jumlah tenaga kerja 200 s/d kerja 200 s/d

500 orang500 orang

pembinaan dan pembinaan dan pengawasan pengawasan kesehatan kerja dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja lingkungan kerja minimal setiap 3 minimal setiap 3 bulan sekalibulan sekali

diberikan diberikan minimal setiap 2 minimal setiap 2 hari sekalihari sekali

33 Jumlah tenaga Jumlah tenaga kerja s.d 200 kerja s.d 200

orangorang

pembinaan dan pembinaan dan pengawasan pengawasan kesehatan kerja dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja lingkungan kerja minimal setiap 6 minimal setiap 6 bulan sekali bulan sekali

diberikan diberikan minimal setiap 3 minimal setiap 3 hari sekalihari sekali

1)1) Disyahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah Disyahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannyakewenangannya

2)2) Dipimpin dan dijalankan (dibawah tanggung jawab) Dipimpin dan dijalankan (dibawah tanggung jawab) dokter yang dokter yang disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker)disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker) dan dan Dinas Tenga Kerja setempat….. (Dinas Tenga Kerja setempat….. (memiliki SKP) memiliki SKP)

3)3) Dokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Dokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja harus memenuhi persyaratan :Kesehatan Kerja harus memenuhi persyaratan :

Memahami peraturan perundang-undangan Memahami peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dibidang kesehatan kerja,dibidang kesehatan kerja,

Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan oleh instansi yang berwenang. oleh instansi yang berwenang. (Ijazah dokter, Surat Ijin (Ijazah dokter, Surat Ijin Dokter/SID atau STR dan Surat Ijin Praktek/SIP).Dokter/SID atau STR dan Surat Ijin Praktek/SIP).

Dokter dan paramedis di pelayanan Dokter dan paramedis di pelayanan kesehatan kerja wajib memiliki sertifikat kesehatan kerja wajib memiliki sertifikat pelatihan hiperkes pelatihan hiperkes (Permennaker(Permennaker No. 01/1976, Permennaker No. 01/1976, Permennaker No. 01/1979)No. 01/1979)

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJAPELAYANAN KESEHATAN KERJA

Program / Kegiatan : Program / Kegiatan :

1.1. Syarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970 pasal Syarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970 pasal 3)3)

2.2. Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No. Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982)Per. 03/Men/1982)

3.3. UU No. 13 tahun 2003UU No. 13 tahun 2003

Promotif:Promotif:- Rikes TK- Rikes TK- Pembinaan- Pembinaan- Gerakan O.R- Gerakan O.R- Tdk merokok- Tdk merokok- Gizi seimbang- Gizi seimbang- Ergonomi - Ergonomi - Pengendalian - Pengendalian lingk.kerjalingk.kerja- Higiene - Higiene sanitasisanitasi

Preventif:Preventif:- Rikes TK- Rikes TK- Imunisasi- Imunisasi- APD- APD- Rotasi- Rotasi- Pengurangan - Pengurangan waktu kerjawaktu kerja

Kuratif :Kuratif :Pengobatan Pengobatan - P3K- P3K- Rawat jalan- Rawat jalan- Rawat inap- Rawat inap

Rehabilitatif:Rehabilitatif:- Alat bantuAlat bantu- ProteseProtese- MutasiMutasi- KompensasiKompensasi

Pelayanan Kesehatan Kerja Secara

KomprehensifNAB

m

c

s

TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJATUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJAPERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1982PERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1982

1.1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerjaPemeriksaan kesehatan tenaga kerja2.2. Pembinaan & pengawasan Penyesuaian Pembinaan & pengawasan Penyesuaian

pekerjaan thd tenaga kerjapekerjaan thd tenaga kerja3.3. Pembinaan & pengawasan Lingkungan KerjaPembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja4.4. Pembinaan & pengawasan sanitairPembinaan & pengawasan sanitair5.5. Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk

kes. tenaga kerjakes. tenaga kerja6.6. Pencegahan dan pengobatan thd penyakit Pencegahan dan pengobatan thd penyakit

umum & PAKumum & PAK7.7. P3KP3K8.8. Latihan Petugas P3KLatihan Petugas P3K9.9. Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, &

penyelenggaraan makanan di tmp kerjapenyelenggaraan makanan di tmp kerja10.10. Rehabilitasi akibat Kec atau PAKRehabilitasi akibat Kec atau PAK11.11. Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.12.12. Laporan berkala.Laporan berkala.

KEWAJIBAN-KEWAJIBANKEWAJIBAN-KEWAJIBANDALAM PELAYANAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

KERJAKERJAPengurus Perusahaan :Pengurus Perusahaan :

1.1. Memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologiMemberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologi2.2. Memberikan kebebasan profesional kepada dokter Memberikan kebebasan profesional kepada dokter

yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja. Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan

Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.

3.3. Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK 1 (satu ) Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK 1 (satu ) bulan sekali disampaikan kepada Dinas Tenaga bulan sekali disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusan Departemen Kerja setempat dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi up. Direktur Tenaga Kerja dan Transmigrasi up. Direktur Pengawasan Norma K3.Pengawasan Norma K3.

Dokter dan Tenaga Kesehatan :Dokter dan Tenaga Kesehatan : Memberikan keterangan2 tentang PKK kepada Memberikan keterangan2 tentang PKK kepada

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan Kerja jika diperlukan

Pelaporan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

KerjaKerjaJenis Pelaporan meliputi :Jenis Pelaporan meliputi :1)1) Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri

dari :dari : KunjunganKunjungan baru baru Kunjungan ulanganKunjungan ulangan Diagnosa penyakitDiagnosa penyakit Penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga Penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga

disebabkan oleh pekerjaandisebabkan oleh pekerjaan Kecelakaan kerjaKecelakaan kerja

2)2) LaporanLaporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerjakerja Pemeriksaan kesehatan awalPemeriksaan kesehatan awal Pemeriksaan kesehatan berkalaPemeriksaan kesehatan berkala Pemeriksaan kesehatan khususPemeriksaan kesehatan khusus

3)3) LaporanLaporan hasil pemantauan lingkungan kerja hasil pemantauan lingkungan kerja4)4) Statistik Statistik kesehatankesehatan5)5) Kegiatan kesehatan kerja lainnyaKegiatan kesehatan kerja lainnya

Analisa dan evaluasi data kesehatan Analisa dan evaluasi data kesehatan kerjakerja

NNoo

Jenis Jenis penyakipenyakit/ganggt/gangg

uan uan kesehatkesehatan yang an yang dideritadiderita

JmJmll

Jenis Jenis pekepekerjaarjaan/n/

Tempat Tempat kerjkerj

aa

Kemungkinan Kemungkinan penyebabpenyebab

Saran Saran tindatinda

k k lanjulanju

tt

Faktor Faktor bahaya/risiko bahaya/risiko

di tempat di tempat kerjakerja

Faktor Faktor penyebpenyebab lainab lain

11

22

33

Kaitan PKK Dengan JPK-D Kaitan PKK Dengan JPK-D JamsostekJamsostek

Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah program JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja yang memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program JPK Dasar Jamsosteklebih baik dari program JPK Dasar Jamsostek

Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek tempat penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No 147 Th 1989). (Kepmenaker No 147 Th 1989).

Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar Jamsostek hanya memberikan Jamsostek hanya memberikan pengobatan pengobatan (kuratif(kuratif) )

NOTA PEMERIKSAANNOTA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIJl. Jend. A. yani Km. 6 No. 23 Telp. (0511) 253680, 260231, 260232 Fac. 263092 Tlx. 39148 Kode Pos 70249Jl. Jend. A. yani Km. 6 No. 23 Telp. (0511) 253680, 260231, 260232 Fac. 263092 Tlx. 39148 Kode Pos 70249

BANJARMASINBANJARMASIN

   Banjarmasin, April Banjarmasin, April 20102010

Nomor : 560. 566/Print. /Disnakertrans Nomor : 560. 566/Print. /Disnakertrans

Lampiran : -Lampiran : -

Perihal : Nota Pemeriksaan Kepada Yth.Perihal : Nota Pemeriksaan Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan PT. Tiga Sdr. Pimpinan PT. Tiga Laut SaktiLaut Sakti

di – di –

BentokBentok  

Berdasarkan Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan, dengan surat perintah tugas No.566.4/ 09 ./Disnakertrans di Perusahaan PT. Tiga laut Sakti dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2009 dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan hal –hal sebagai berikut :

1. APD 1. APD

Berdasarkan UU. No. 01 tahun 1970 pasal 14 ( c ) jo SKB Kep.174/MEN/1986 dan No.104/KPTS/1986 Ps.1 Berdasarkan UU. No. 01 tahun 1970 pasal 14 ( c ) jo SKB Kep.174/MEN/1986 dan No.104/KPTS/1986 Ps.1 Bab. X (10.1.2) Penggalian dan belum ada kesadaran pekerja untuk memakai APD selama waktu bekerja Bab. X (10.1.2) Penggalian dan belum ada kesadaran pekerja untuk memakai APD selama waktu bekerja

2. Kebersihan

Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 1 (hrf. c, n) Ps. 3 (hrf. a, i) jo SKB. Per.174/MEN/1986, 104/KPTS/1986 Bab. II (ayat 2.4.1, 2.4.4) bahan-bahan yang tidak dipakai dan tidak diperlukan harus dipindahkan ketempat yang aman dan tidak boleh dibiarkan berrtumpuk ditempat kerja

NOTA PEMERIKSAANNOTA PEMERIKSAAN

3. Memeriksa Kesehatan3. Memeriksa Kesehatan

Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 8 (ayat. 1 dan 2) jo Permenakertrans No. Per. Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 8 (ayat. 1 dan 2) jo Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 Ps.2 (ayat 3), Ps. 6 Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja 02/Men/1980 Ps.2 (ayat 3), Ps. 6 Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.

4. Kesehatan Lingkungan4. Kesehatan Lingkungan

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 Ps. 2 (hrf. n), Ps. 3 (hrf. h, l), jo. UU.RI No. 23 tahun 1992 Ps. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 Ps. 2 (hrf. n), Ps. 3 (hrf. h, l), jo. UU.RI No. 23 tahun 1992 Ps. 22 (ayat 1, 2, 3 dan 4), Ps. 23 (ayat 1 dan 2) setiap tempat atau pelayanan umum wajib 22 (ayat 1, 2, 3 dan 4), Ps. 23 (ayat 1 dan 2) setiap tempat atau pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standard dan persyaratanmemelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standard dan persyaratan

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat, terhadap pelaksanaan kewajiban yang harus Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat, terhadap pelaksanaan kewajiban yang harus Saudara penuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas diberikan tenggang Saudara penuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas diberikan tenggang waktu 29 hari, dan disampaikan untuk dilaksanakan dan kepada Saudara diminta untuk waktu 29 hari, dan disampaikan untuk dilaksanakan dan kepada Saudara diminta untuk melaporkan pelaksanaannya secara tertulis ke Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga melaporkan pelaksanaannya secara tertulis ke Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota. Banjarmasin dan tembusannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kerja Kota. Banjarmasin dan tembusannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah terima surat ini.Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah terima surat ini.