K3 PESTISIDA (Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 03/Men/1986)
K3 PESTISIDA (Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI
No. 03/Men/1986)
Pendahuluan Komisi Pestisida beranggotakan wakil dari berbagai instansi
terkait serta perguruan tinggi, yaitu wakil dari Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Tenaga Kerja, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan POM, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada.
Pengawasan : Pengawas Ketenagakerjaan : Setiap orang atau pengusaha
yang mengedarkan, menyimpan atau menggunakan pestisida wajib memberikan kesempatan kepada pengawas K3 yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970
Pengawas Pestisida : Berasal dari anggota Komisi Pestisida diberi wewenang oleh Menteri Pertanian berdasarkan PP No. 7 tahun 1973.
DASAR-DASAR K3 PESTISIDA Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan
virus yang digunakan untuk :
Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian
Memberantas rerumputan Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-
bagian tanaman tidak termasuk pupuk Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan
piaraan dan ternak Memberantas atau mencegah hama-hama air, Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad renik
dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat
menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
Jenis dan Klasifikasi Pestisida Berdasarkan
sasaran penggunaan
Sasaran
Insektisida Serangga
Akarisida Tungau
Nematisida Nematoda
Moluscisida Siput
Herbisida Tanaman pengganggu
Fungisida Cendawan
Bakterisida Bakteri
Rodentisida Binatang pengerat
Antibiotika Kuman-kuman, dsb
Berdasarkan jalan masuk Kulit Mulut, dan Paru-paru
Bentuknya Cairan yang dapat diemulsikan (EC) Cairan yang larut dalam air (WSC) Larutan Debu Bubuk yang dapat disuspensikan Bubuk yang dapat larut dalam air Pellet Tablet Butiran Kristal Aerosol Gas cair
Jenis dan Klasifikasi Pestisida
Struktur kimia Organo chlor Organo phospat Paraquat Dan lain-lain
Daya racun (toksisitas) atau Tingkat toksisitas berdasarkan LD 50 dan LC 50
Jenis dan Klasifikasi Pestisida
Berdasarkan tingkat bahaya Berdasarkan sifat fisik dan kimia pestisida dan tingkat bahaya
pestisida, pestisida dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
1. Pestisida yang dapat didaftarkan; dan2. Pestisida yang dilarang
Kriteria pestisida yang dilarang sesuai ketentuan internasional adalah pestisida yang termasuk ke dalam ketegori:
Formulasi pestisida termasuk kelas la, artinya sangat berbahaya sekali dan Ib artinya berbahaya sekali menurut klasifikasi WHO;
Mempunyai LC50 inhalasi formulasi lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan;
Mempunyai indikasi karsinogenik, onkogenik, teratogenik, dan mutagenik.
Jenis dan Klasifikasi Pestisida
Berdasarkan cara penggunaan Berdasarkan cara penggunaannya, pestisida dapat
diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:1. Pestisida untuk penggunaan umum; dan2. Pestisida untuk penggunaan terbatas
Jenis dan Klasifikasi Pestisida
Jenis perijinan Pestisida A. Izin Percobaan Izin Percobaan diberikan dengan maksud agar pemohon dapat membuktikan kebenaran atas klaim produk yang akan
didaftarkannya, yaitu klaim yang berkaitan dengan mutu, efikasi dan toksisitas pestisida. Izin Percobaan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka
waktu satu tahun.
B. Izin Sementara Izin Sementara pestisida diberikan dengan maksud agar pemohon pendaftaran dapat melengkapi data dan informasi sesuai
dengan persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan. Pestisida yang telah memperoleh Izin Sementara dapat diproduksi/diedarkan atau digunakan dalam jumlah yang terbatas
dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian. Izin Sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali, masing-masing untuk jangka waktu satu
tahun.
C. Izin Tetap Izin Tetap pestisida diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi seluruh persyaratan baik teknis maupun administrasi. Pestisida yang telah memperoleh Izin Tetap dapat digunakan/diedarkan secara komersial dengan jumlah yang tidak terbatas
dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian. Izin Tetap berlaku salama 5 (lima) tahun. Pestisida yang telah memperoleh Izin Sementara maupun Izin Tetap namun apabila diketahui menimbulkan dampak negatif
terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, maka Menteri Pertanian dapat mencabut status izin pestisida tersebut.
Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, maka sebelum ijin dari Menteri Pertanian dikeluarkan , harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi keselamatan dan kesehatan kerja dari Menteri Tenaga Kerja.
Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang mengelola Pestisida ( Permenakertrans No. Per.03/Men/1986 )
Berumur lebih dari 18 tahun. Telah menjalani pemeriksaan kesehatan Telah mendapat penjelasan tentang cara pengelolaan pestisida serta
latihan P3K . Tidak boleh mengalami paparan lebih dari 5 jam sehari dan 30 jam
seminggu Memakai alat pelindung diri yang sesuai. Menjaga kebersihan badan, pakaian, alat pelindung diri, perlengkapan
kerja, tempat kerja . Dalam penyemprotan tidak boleh menggunakan pestisida dalam bentuk
debu. Tidak dalam keadaan mabuk atau kekurangan lain, fisik maupun mental . Tenaga kerja yang luka atau mempunyai penyakit kulit dilarang bekerja ,
kecuali bila dilakukan tindakan perlindungan. Dilarang bekerja bagi wanita hamil atau menyusui
Tenaga Kerja ( Pasal 2)
Tanda-tanda peringatan ( Pasal 3 )
Pada tempat kerja harus di pasang tanda peringatan, seperti “ AWAS BAHAN MUDAH MELEDAK “; “AWAS BAHAN BERACUN “ dsb.
Pada tempat kerja harus di pasang gambar alat pelindung diri yang wajib dipakai.
Sanitasi dan kebersihan ( Pasal 4 )
Tempat kerja harus di jaga kebersihannya dan bebas dari ceceran bahan pestisida atau bahan kimia lain.
Nilai Ambang Batas (NAB) dan Pengendalian Bahaya ( Pasal 5)
a. Kadar pestisida di tempat kerja tidak boleh melebihi nilai ambang batas yang di tentukan. NAB faktor kimia dapat di lihat di Permenakertrans No. 13/MEN/X/2011.
b. Tempat yang mengelola pestisida harus di pasang alat pengendali bahaya dan alat deteksi, ventilasi dan instalasi pemadam kebakaran.
c. Setiap bahan harus di beri kode secara jelas sehingga mudah di bedakan dengan bahan-bahan yang lain.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kerja ( Pasal 6 )
a. Tempat dimana dikelola pestisida harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja merupakan upaya dalam rangka perlindungan tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik.
c. Pelayanan kesehatan kerja yang baik akan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor meningkatkan produktivitas kerja melalui upaya-upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja yang menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan melaporkan hasil-hasilnya.
Pemeriksaan Kesehatan Kerja ( Pasal 7 )
a. Tenaga kerja harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala 1 kali dalam setahun dan pemeriksaan khusus sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan. Jenis pemeriksaan mengacu pada Permenakertrans No. 02/Men/1980 berupa pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru ( bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
b. Pemeriksaan khusus dilakukan sesuai dengan jenis pestisida yang di gunakan. Pemeriksaan khusus ini antara lain dengan metode-metode biological monitoring, antara lain pemeriksaan darah, urine dll.
Syarat –syarat penyimpanan ( Pasal 8 )
a. Lokasi gudang harus terpisah dari aktivitas umum dan tidak terkena banjir dan lantai gudang harus miring.
b. Dinding dan lantai gudang harus kuat dan mudah di bersihkan. c. Pintu ditutup rapat dan di beri tanda peringatan atau dengan tulisan
atau gambar. d. Selalu di kunci apabila tidak ada kegiatan.e. Tidak boleh disimpan bersama-sama dengan bahan-bahan lain. f. Mempunyai ventilasi, penerangan yang cukup dan suhu
memenuhi ketentuan yang berlaku. g. Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. APAR ( Alat
pemadam api ringan ) harus tersedia pada jarak 15 meter.h. Perhatikan dan patuhi ketentuan yang tertulis dalam Lembar
Keselamatan Bahan ( SDS ).
Syarat-syarat pengangkutan ( Pasal 9 )
cegah agar tidak terjadi tumpahan atau percikan dan di awasi seorang petugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kepmenaker No. 187/Men/1999 menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai potensi bahaya kimia wajib mempekerjakan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia.
Wadah ( Pasal 10 )a. Wadah pestisida harus kuat tidak mudah pecah,
bocor, robek atau bereaksi dengan isinya dan selalu dalam keadaan tertutup rapat. Tidak ada ketentuan jenis wadahnya, namun harus disesuaikan dengan jenis bahan dan bahaya pestisida.
b. Harus di beri label yang sesuai.c. Wadah yang kosong harus segera di musnahkan
atau dibersihkan dengan cara yang aman sesuai dengan bentuk dan sifat pestisida.
Click to edit Master title style
• Click to edit Master text styles– Second level
• Third level– Fourth level
» Fifth level
‹date/time› ‹footer› ‹#›U N IT E D N AT IO N S
Transport pictograms
4
4 4 5.1
Peralatan dan Alat Pelindung Diri ( Pasal 11 )
a. Semua peralatan harus sesuai dengan syarat-syarat K3. b. Semua peralatan yang akan di perbaiki harus dibersihkan pada
tempat khusus.c. Tenaga kerja harus menggunakan alat pelindung diri.
Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja.
Secara teknis APD tidaklah secara sempurna dapat melindungi tubuh tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan kecelakaan yang terjadi. Dengan kata lain, meskipun telah menggunakan alat pelindung diri, upaya pencegahan kecelakaan kerja secara teknis adalah yang paling utama.
Pencampuran dan penggunaan dalam ruang tertutup ( Pasal 12).
a. Peralatan untuk mengolah pestisida tidak boleh di gunakan untuk keperluan lain dan di beri tanda yang jelas.
b. Persiapan dan pencampuran harus dilakukan sedemikian sehingga mencegah terjadinya kontaminasi dengan tenaga kerja.
c. Petugas atau pengawas tidak boleh meninggalkan tempat selama kegiatan persiapan dan pencampuran.
d. Jika pestisida digunakan di ruang tertutup , maka setelah selesai penyemprotan, ruang harus diberi tanda “ dilarang masuk tanpa alat pelindung diri” untuk jangka waktu tertentu.
Limbah dan Pemusnahan ( Pasal 13,14 )
a.Air limbah yang akan di buang harus memenuhi nilai baku mutu lingkungan
b.Dilakukan pengawasan terus menerus untuk mengetahui mutu air buangan.
c. Pemusnahan pestisida atau wadah harus dengan cara yang tidak membahayakan tenaga kerja dan lingkungan.
Kewajiban pengurus ( Pasal 15 )
a. Menyediakan fasilitas perawatan dan pencucian dan penyimpanan : pakaian dan alat pelindung diri.
b. Menyediakan air, sabun, handuk dan tempat mandic. Menyediakan fasilitas makan dan minumd. Membuat prosedur dan unit penanggulangan keadaan
darurat.Sangsi ( Pasal 17 )
Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970, kurungan 3 bulan atau denda seratus ribu rupiah.