K E U A N GAN U N I T

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

UNITKEUANGAN

P A S C A S A R J A N AUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

STANDAROPERASIONALPROSEDUR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

PASCASRJANA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp. (021) 47881924, Website: http//www.pps.unj.ac.id, e-mail:[email protected]

SOP MERANCANG RKAKL

No.Dok: OT.01.00.SOP.KEU.PPs.01 No Rev. 00 Tgl. Berlaku 1 April 2020 Hal. 1/4

1. TUJUAN SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pembuatan perencanaan

anggaran kegiatan guna menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran,

kemahasiswaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP meliputi tata cara merancang anggaran kegiatan beserta

tahapan-tahapan dalam proses pengajuan usulan rencana anggaran kegiatan sesuai

dengan POK Pascasarjana UNJ.

3. DEFINISI

Merancang anggaran program di Pascasarjana UNJ dilakukan dengan prinsip bottom

up dan top down. Berdasarkan kebijakan umum anggaran yang ditetapkan dalam

rapat Pimpinan dan rapat pembahasan mengenai anggaran per program per

kegiatan, unit-unit pelaksana program dan kegiatan di lingkungan UNJ mengajukan

anggaran mengacu pada rencana-rencana program dan kegiatan prioritas yang akan

dilaksanakan.

Pembahasan anggaran dilakukan secara berjenjang yang bertujuan agar anggaran

yang dialokasikan benar-benar ditujukan untuk mencapai, visi, misi, dan tujuan

Pascasarjana UNJ yang telah ditetapkan. Setiap anggaran yang disusun oleh unit-unit

pelaksana harus mencantumkan program dengan indikator kinerja kegiatannya

(outcome) dan dirinci dengan indikatornya (output) yang jelas dan terukur sehingga

setiap rupiah yang dibelanjakan dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

dengan baik. Hasil pembahasan anggaran tiap program dan kegiatan kemudian

dituangkan dalam RBA.

4. DASAR HUKUM

4.1. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014, tanggal 17 Maret 2014



PASCASRJANA



SOP MERANCANG RKAKL


4.2. Undang-undang no. 17 tahun 2003 4.3. Daftar Satuan Harga Tertinggi UNJ berdasarkan SK Rektor. 4.4. Kepmen nomor 80 tahun 2003.

5. PERSYARATAN LAYANAN

5.1. Perencanaan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan Pascasarjana UNJ. 5.2. Perencanaan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan dari masing-masing prodi

dosen tamu, KKL, kuliah umum,revisi kurikulum dan bahan ajar, pembuatan jurnal prodi, sosialisasi & promosi prodi, akreditasi prodi, treasure study, survei kepuasan pelanggan, monitoring perkembangan studi dan peralatan kantor.

5.3. Perencanaan anggaran berdasarkan pendapatan Pascasarjana UNJ. 5.4. Perencanaan anggaran kegiatan dalam implementasinya dibutuhkan SK Rektor

yang sesuai dengan standar biaya umum (SBU). 5.5. Anggaran diusulkan dari masing-masing prodi di akhir tahun untuk di

konsolidasikan oleh PPK/Wadir II untuk perencanaan anggaran di tahun berikutnya.

5.6. Anggaran masing-masing kegiatan sesuai dengan anggaran yang sudah di tertuang dalam POK (pedoman operasional kegiatan) Pascasarjana UNJ.

5.7. Teknis pelaksanaan merancang anggaran kegiatan dilaksanakan oleh PPK.Pascasarjana UNJ dibantu oleh staf PPK sesuai dengan POK Pascasarjana UNJ.



PASCASRJANA



SOP MERANCANG RKAKL


6. PROSEDUR DAN SKEMA

NO PROSES PELAKSANA STANDAR MUTU

DOKUMEN TERKAIT Pengguna Staf PPK PPK BPP WAKTU LUARAN

1 Mulai

2 Pengguna mengajukan usulan kebutuhan tahun depan

3 hari kerja

Dokumen usulan atau TOR

Dokumen kontrak adalah (1) surat pernyataan, (2) ringkasan kontrak, (3) berita acara pembayaran, (4) berita acara serah terima pengadaan barang dan jasa, (5) laporan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan

3

Penguji tagihan/Staf PPK memeriksa usulan kebutuhan dari prodi untuk tahun depan dan di paraf.

3 hari kerja Rekomendasi kelayakan

4

Staf PPK menyerahkan usulan PPK. Jika usulan masih ada yang belum lengkap sesuai dengan kebijakan, maka usulan dikembalikan ke pengguna melalui staf PPK

3 hari kerja TOR dan rekomendasi kelayakan

5

PPK menentukan tingkat prioritas seluruh usulan yang masuk (diterima/ditolak) disesuaikan dengan POK PPs.

3 hari kerja

SPTB, SPP dan Kelengkapan Dokumen Terkait

6 Staf PPK menuangkan seluruh usulan anggaran sesuai dengan instruksi PPK

1 hari kerja

7 Selesai



PASCASRJANA



SOP MERANCANG RKAKL


7. PELAKSANA KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB

7.1. Direktur selaku penanggung jawab bertanggung jawab dalam usulan perencanaan anggaran sesuai dengan MAK.

7.2. PPK bertanggung jawab atas kebutuhan anggaran tahun berikutnya yang tercantum dalam perencanaan anggaran.

7.3. Staf PPK bertanggung jawab membantu PPK dalam proses peritungan perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan Pascasarjana UNJ .

8. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawas internal SOP ini dilakukan oleh Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana UNJ.

9. EVALUASI KINERJA PELAKSANA Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Direktur dan Wakil direktur II bersama Kasubag TU Pascasarjana UNJ .

10. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO REVISI KE TGL REVISI SEBELUM REVISI SESUDAH REVISI HAL

1 01

Catatan: Simbol flowchart

Ket Gambar:

Mulai Penghubung Aktivitas Proses Inspeksi Keputusan Garis



PASCASRJANA



SOP MERANCANG RKAKL


Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Dibuat oleh

Diperiksa oleh

Disahkan oleh



PASCASRJANA



SOP Pelaporan Keuangan


1. TUJUAN SOP ini bertujuan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan, yaitu

untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun

demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin

dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini meliputi tata cara pembuatan pelaporan keuangan beserta

tahapan-tahapan dalam pembuatan laporan keuangan Pascasarjana UNJ.

3. DEFINISI

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU berupa Laporan

Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan.

4. DASAR HUKUM 4.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 4.2. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014, tanggal 17 Maret 2014 4.3. Daftar Satuan Harga Tertinggi UNJ berdasarkan SK Rektor. 4.4. Kepmen nomor 80 tahun 2003.


5.1. Belanja honor dan bantuan beasiswa harus ada SK Rektor yang sesuai dengan standar biaya umum (SBU).

5.2. Pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga harus ada dokumen kontrak yang lengkap, baik untuk lelang terbuka maupun penunjukkan langsung.

5.3. Jika penujukan langsung di bawah nilai 50 jt, maka pihak ketiga cukup menyiapkan kuitansi, faktur pajak standar, dan SSP (surat setoran pajak).

5.4. Pengajuan belanja pemeliharaan dari pengguna harus melampirkan usulan pemeliharaan



PASCASRJANA





5.5. Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh penanda tangan SPM BLU Universitas Negeri Jakarta

5.6. Surat pernyataan tanggung jawab belanja oleh PPK



PASCASRJANA






NO PROSES

PELAKSANA STANDAR MUTU

DOKUMEN TERKAIT Bank Persepsi

PPK/Staf PPK

BPP Akuntansi WAKTU LUARAN

1 Mulai

2 Dana diterima pada rekening operasional PPs UNJ

1 hari kerja

Dokumen kontrak adalah (1) surat pernyataan, (2) ringkasan kontrak,

(3) berita acara pembayaran, (4) berita acara serah terima pengadaan barang dan jasa,

(5) laporan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan

3 BPP membuat cek untuk penarikan dana tersebut.

2 hari kerja

4 Pencairan dana dilakukan BPP ke bank persepsi dan di masukkan ke brankas BPP

1 hari kerja

5

BPP membayarkan kewajiban PPs kepada penerima HAK setelah menerima bukti kuitansi/SPJ

3 hari kerja

SPTB, SPP dan

Kelengkapan Dokumen

Terkait

6

BPP mengirim copy dokumen kepada petugas akuntansi untuk dicatat sebagai transaksi keuangan

1 hari kerja

SPTB, SPP dan

Kelengkapan Dokumen

Terkait

7

Akuntansi Mencatat transaksi tersebut dalam laporan keuangan yang disesuaikan dengan output kegiatan

2 hari kerja Aplikasi

SAK BLU

8 Pada akhir bulan, laporan keuangan ditandatangi bpp dan disetujui oleh PPK

2 hari kerja

Print out Laporan

keuangan

7 Selesai



PASCASRJANA






7.1. Pengguna bertanggung jawab dalam membuat permohonan usulan dana sesuai dengan MAK.

7.2. Penguji Tagihan/Staf PPK bertanggung jawab dalam memeriksa usulan dana dari pengguna keuangan sehingga sudah sesuai dengan MAK yang ada.

7.3. PPK bertanggung jawab dan menjamin atas cairnya usulan dana. 7.4. BPP bertanggung jawab dalam pembuatan SPTB, SPP dan kelengkapan

dokumen terkait. 7.5. BPP bertanggung jawab dalam penyampaian/pengiriman surat-surat pada 7.4. 7.6. Akuntansi mencatat laporan transaksi tersebut ke dalam laporan keuangan BLU

PPs UNJ

8. PENGAWASAN INTERNAL Pengawas internal SOP ini dilakukan oleh Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana UNJ.

9. EVALUASI KINERJA PELAKSANA Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Direktur dan Asdir II bersama Kasubag TU Pascasarjana UNJ.



1 01


Ket Gambar:




PASCASRJANA



SOP PENCAIRAN DANA LS

No.Dok: OT.01.00.SOP.KEU.PPs.05 No Rev. 01 Tgl. Berlaku 1April 2020 Hal. 1/4

1. TUJUAN SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pembuatan perencanaan anggaran kegiatan guna menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran, kemahasiswaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. RUANG LINGKUP Ruang lingkup SOP ini meliputi tata cara pengajuan dana beserta tahapan-tahapan

dalam proses pengajuan usulan pencairan dana melalui Langsung (LS). Peruntukan dana

Langsung (LS) tersebut meliputi honorarium kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin

seperti ujian-ujian,biaya konsumsi, biaya perjalanan, dan lain-lain.

3. DEFINISI

Langsung (LS) merupakan dana yang diberikan dari Bendahara Pengeluaran kepada

Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai kegiatan dalam jumlah tertentu.

4. DASAR HUKUM 4.1. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014, tanggal 17 Maret 2014 4.2. Daftar Satuan Harga Tertinggi UNJ berdasarkan SK Rektor. 4.3. Kepmen nomor 80 tahun 2003.


5.1. SPP dan SPTB ; 5.2. Kuitansi/tanda bukti pembayaran; 5.3. Faktur Pajak; 5.4. Bukti Setor Pajak; 5.5. Referensi Bank; 5.6. Surat Keputusan (SK).



PASCASRJANA






NO PROSES PELAKSANA STANDAR MUTU

DOKUMEN TERKAIT Pengguna PPK PPK BPP WAKTU LUARAN

1 Mulai

2 Pengguna mengajukan usulan dana LS ke Penguji tagihan/ PPK.

3 hari kerja

Dokumen usulan atau TOR


3

Penguji tagihan/ PPK memeriksa usulan dana dari pengguna. Jika dokumen usulan tidak lengkap, maka usulan dikembalikan ke pengguna.

3 hari kerja Rekomendasi kelayakan

4

Penguji tagihan/ PPK menyerahkan usulan PPK. Jika usulan masih ada yang belum lengkap sesuai dengan kebijakan, maka usulan dikembalikan ke pengguna melalui PPK

3 hari kerja TOR dan rekomendasi kelayakan

5

PPK menugaskan BPP untuk membuat tagihan (SPTB dan SPP) dan dilengkapi dengan dokumen terkait

3 hari kerja

SPTB, SPP dan Kelengkapan Dokumen Terkait

6 BPP mengirim dokumen usulan ke staf penguji/bendahara pengeluaran UNJ

1 hari kerja

7 Selesai



PASCASRJANA







7.2. Penguji Tagihan bertanggung jawab dalam memeriksa usulan dana dari pengguna keuangan sehingga sudah sesuai dengan MAK yang ada.


dokumen terkait. 7.5. BPP bertanggung jawab dalam penyampaian/pengiriman surat-surat pada 7.4.

8. PENGAWASAN INTERNAL Pengawas internal SOP ini dilakukan oleh Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana UNJ.

9. EVALUASI KINERJA PELAKSANA Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Direktur dan Wadir II bersama Kasubag TU Pascasarjana UNJ.



1 01 25 Januari 2019

Diperiksa oleh: Tim ISO PPs

Diperiksa oleh: Tim Keuangan


Ket Gambar:




PASCASRJANA



SOP PENCAIRAN DANA TUP




dalam proses pengajuan usulan pencairan dana melalui Tambahan Uang Persediaan

(TUP). Peruntukan TUP tersebut meliputi honorarium kegiatan-kegiatan yang

bersifat tidak rutin seperti ujian-ujian,biaya konsumsi, dan lain-lain.

3. DEFINISI

Tambahan Uang Persediaan (TUP) merupakan uang muka kerja dengan jumlah

tertentu dengan Rincian rencana penggunaan dana dari Kuasa Pengguna Anggaran

atau pejabat yang ditunjuk. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran, atau

pejabat yang ditunjuk bahwa Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk

keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung

sejak tanggal diterbitkan SP2D. Apabila terdapat sisa TUP, harus disetorkan ke

Rekening Kas BLU. Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan

secara langsung.

TUP yang diberikan kepada bendahara pengeluaran pembantu merupakan uang muka

kerja dari Bendahara yang belum membebani anggaran (Transito) yang harus

dipertanggungjawabkan.




PASCASRJANA






5.1. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat tidak ditunda; 5.2. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; 5.3. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada

bendahara, harus disetor ke Rekening kas BLU; 5.4. Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada satker yang

bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan;

5.5. Pengecualian terhadap butir diputuskan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN;

5.6. Dalam mengajukan permintaan TUP bendahara pengeluaran wajib menyampaikan Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana MAK yang dimintakan TUP;

5.7. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir; 5.8. Penggantian TUP, diajukan ke bagian keuangan dengan SPP-TUP dilampiri

SPTB dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh;

5.9. Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp 50 juta kecuali untuk pembayaran honor;

5.10. TUP yang dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan pengisian kembali oleh Bendahara Pengeluaran apabila dana TUP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana TUP yang diterima dan diajukan pertanggungjawabannya oleh satker kepada Bendahara Pengeluaran dengan SPM TUP;

5.11. Kuitansi/tanda bukti pembayaran; 5.12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 5.13. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) atau pejabat yang ditunjuk.



PASCASRJANA






NO PROSES


DOKUMEN TERKAIT Pengguna PPK

Bag. Keuangan

BPP Waktu Luaran

1 Mulai

2 PPK mengajukan permitaan surat dispensasi TUP kepada Wakil Rektor II

3 hari kerja

Dokumen usulan atau

TOR


3 Setelah mendapatkan surat dispensasi, PPk membuat SPP dan rincian dana.

3 hari kerja Rekomendasi

kelayakan

4 SPP dan SPTB dikirim ke bagian keuangan pusat dibagian penguji tangihan

3 hari kerja TOR dan

rekomendasi kelayakan

5

Terbit SPM dan masuk ke rekening BPP

3 hari kerja

SPTB, SPP dan

Kelengkapan Dokumen

Terkait

6 BPP mencairkan dana

1 hari kerja

7 Selesai



PASCASRJANA







7.2. Penguji Tagihan/Staf PPK bertanggung jawab dalam memeriksa usulan dana dari pengguna keuangan sehingga sudah sesuai dengan MAK yang ada.




9. EVALUASI KINERJA PELAKSANA Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Direktur dan Wakil Direktur II bersama Kasubag TU Pascasarjana UNJ.



1 01


Ket Gambar:




PASCASRJANA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp.(021) 47881924 Faximile: (021) 4897047, Website: http//pps.unj.ac.id, e-mail: [email protected]

SOP PENCAIRAN DANA GUP




dalam proses pengajuan usulan pencairan dana melalui Pengganti Uang persediaan

(GUP). Peruntukan Pengganti Uang persediaan (GUP) tersebut meliputi honorarium

kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin seperti ujian-ujian,biaya konsumsi, dan

lain-lain.

3. DEFINISI Pengganti Uang persediaan (GUP) merupakan penggantian uang muka kerja dengan

jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) setelah ada minimal 75% di SPM

GU kan, diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan

operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

Pengganti Uang persediaan (GUP) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran

merupakan uang muka kerja dari Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN

yang belum membebani anggaran (Transito) yang harus dipertanggungjawabkan.


5. PERSYARATAN LAYANAN 5.1. GUP yang dikelola bendahara pengeluaran pembantu dilakukan pengisian

kembali oleh Bendahara pengeluaran apabila dana GUP telah dipergunakan



PASCASRJANA





sekurang-kurangnya 75% dari dana TUP yang diterima dan diajukan pertanggungjawabannya oleh satker kepada Bendahara pengeluaran dengan SPP GU;

5.2. SPP dan SPTB; 5.3. Kuitansi/tanda bukti pembayaran; 5.4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 5.5. Bukti Setor Pajak.



PASCASRJANA






NO PROSES


DOKUMEN TERKAIT Pengguna BPP PPK

Bag. Keuangan

WAKTU LUARAN

1 Mulai

2 BPP Membuat SPP dan SPTB sesuai dengan kwitansi yang telah disahkan oleh PPK

3

BPP mengajukan SPP dan SPTB ke Kuangan pusat ( Penguji Tagihan ) Sesuai dengan kwitansi yang telah disetujui oleh PPK

3 hari kerja Dokumen

usulan atau TOR

Dokumen kontrak adalah (1) surat pernyataan, (2) ringkasan kontrak,

(3) berita acara pembayaran, (4) berita acara serah terima pengadaan barang dan jasa,

(5) laporan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan

4 Pencairan Dana GUP oleh BPP 3 hari kerja Rekomendasi

kelayakan

5 Selesai

3 hari kerja TOR dan

rekomendasi kelayakan



PASCASRJANA







7.2. Penguji Tagihan bertanggung jawab dalam memeriksa usulan dana dari pengguna keuangan sehingga sudah sesuai dengan MAK yang ada.




9. EVALUASI KINERJA PELAKSANA Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Direktur dan Wakil Direktur II bersama Kasubag TU Pascasarjana UNJ.



1 01


Ket Gambar:


P A S C A S A R J A N AUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jln. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220, Indonesia

www.pps.unj.ac.id

K E U A N GAN U N I T

Documents