K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M DIREKTORAT ...sda.pu.go.id/sihmalut/uploads/menu/FILE_201907073540.pdf · yang sering muncul dan sama dengan nilai tengah. 4. Referensi

Menim

Mengi

KEPU

PEDI LIN

mbang : a

b

ingat : 1

2

3

4

5

6

7

8

K EDIR

J

UTUSAN

ENGESAHANGKUNGAN

DIRE

a. bahwa uNomor DepartemAnalisis Air;

b. bahwa uProsedurSumber Air;

1. PeraturaSumber Nomor 84858);

2. PeraturaSistem M

3. PeraturaStandar

4. Keputusa427/KPTDaerah P

5. Keputusa509/KPT

6. KeputusaPedoman

7. Keputusatentang J

8. PeraturaOrganisa

E M E NREKTO

Jl.Pattimura N

DIREKTUNomor :

AN PROSEN DIREKT

EKTUR JEN

untuk men04/PRT/M

men PekerHidrologi

untuk makr Mutu AnDaya Air d

an PemerinDaya Air

82, Tamba

an Menteri Manajemen

an Menteri dan Pedom

an MenteTS/M/2001Pengelolaan

an MenteTS/M/2001

an Mentern Monitorin

an MenteJaminan/K

an Menteri asi dan Tat

N T E R RAT JNo. 20/7 Ke

UR JENDE 322 / KP

Tentang

EDUR MUTTORAT JE

NDERAL SU

nindaklanjuM/2009 rjaan Umudi Lingkun

ksud tersenalisis Hidrdengan Kep

ntah Nomo(Lembaran

ahan Lemb

Pekerjaann Mutu Dep

Pekerjaanman Pengad

ri Permuk1 tentang n Hidrologi

ri Permuk1 tentang P

ri Kimprasng dan Pen

eri PekerjaKepastian M

Pekerjaanta Kerja Kem

I A N JENDEbayoran Bar

ERAL SUPTS/ D/20

g

TU ANALISENDERAL S

UMBER DA

uti Kepututentang

um, perlu ngan Direk

ebut padarologi di Liputusan D

or 42 Tahn Negara Rbaran Nega

n Umum Npartemen P

n Umum Ndaan Jasa

kiman danPedoman

i;

kiman danPengelolaan

swil Nomongawasan P

aan UmuMutu;

n Umum Nmenterian

P E K ERAL Sru Jakarta 12

UMBERDA011

SIS HIDROSUMBER D

AYA AIR

san MenteSistem

pengesahktorat Jen

a huruf a,ingkungan irektur Jen

hun 2008 Republik Inara Repub

omor 04/PPekerjaan U

omor 43/PKonstruksi

n PrasaraTeknik Pe

n Prasaran Hidrologi

or 404/KPPos Hidrolog

um Nomor

omor 08/P Pekerjaan

E R J SUMBE110.Telp. 73

AYA AIR

OLOGI DAYA AIR

eri PekerjaaManajeme

han Prosednderal Sum

, perlu Pe Direktoratnderal Sum

tentang Pndonesia Talik Indone

PRT/M/200Umum;

PRT/M/200i;

ana Wilayanyusunan

ana Wilaya;

PTS/M/200gi;

r 67/KPT

PRT/M/20 Umum;

A A N ER DAY396616, Fax

R

an Umum en Mutu dur Mutu

mber Daya

engesahan t Jenderal

mber Daya

Pengelolaanahun 2008esia Nomor

09 tentang

07 tentang

ah Nomor Peraturan

ah Nomor

02 tentang

TS/M/1998

10 tentang

U M U MYA AIR7247564

n 8 r

g

g

r n

r

g

8

g

M R

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR TENTANG PENGESAHAN PROSEDUR MUTU ANALISIS HIDROLOGI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR.

KESATU : Mengesahkan Prosedur Mutu Analisis Hidrologi sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Prosedur dan Instruksi Kerja Perhitungan Debit Andalan;

2. Lampiran II : Prosedur dan Instruksi Kerja Perhitungan Debit Banjir Rencana;

3. Lampiran III : Prosedur dan Instruksi Kerja Perhitungan Indeks Kekeringan Meteorologi; dan

4. Lampiran IV : Prosedur dan Instruksi Kerja Penentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet dan Indeks Pencemaran.

KEDUA : Semua unit yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hidrologi di

lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, wajib menerapkan:

a. prosedur mutu dimaksud pada diktum KESATU;

b. prosedur dan instruksi kerja pengelolaan hidrologi; dan

c. prosedur mutu pelaksanaan penerapan jaminan mutu (quality assurance) yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 177/KPTS/D/2003, meliputi: 1) Prosedur Tindakan Preventif; 2) Prosedur Pengendalian Produk Cacat;

3) Prosedur Aksi Koreksi; 4) Prosedur Audit Mutu Internal;

5) Prosedur Pengendalian Catatan Mutu; dan

6) Prosedur Kaji Ulang Manajemen.

KETIGA : Dalam hal pengawasan, penyebarluasan, penampungan saran serta

penyempurnaan prosedur mutu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan KEDUA pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktur Bina Pengelolaan Sumber Daya Air.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta – Telp. 7396616, Fax. 7208285

Prosedur dan Instruksi Kerja Perhitungan Debit Andalan

No. : QA/HDR/ANL/01/2011

2

PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA PERHITUNGAN DEBIT ANDALAN

1. Tujuan : Sebagai pedoman dalam pelaksanaan perhitungan debit andalan.

2. Ruang Lingkup : Dokumen ini dibuat dan untuk diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air guna memberikan acuan teknis dalam perhitungan debit andalan dengan lengkung kekerapan (flow duration curve).

3. Definisi : 3.1. Debit adalah jumlah volume air yang mengalir melewati suatu penampang basah melintang saluran atau sungai per satuan waktu.

3.2. Kala ulang adalah peluang terjadinya kembali suatu peristiwa yang sama dalam kurun waktu tertentu.

3.3. Debit andalan adalah debit yang dapat diandalkan dengan tingkat keandalan tertentu dimana besarnya debit yang kejadiannya dihubungkan dengan peluang atau kala ulang tertentu

3.4. Debit minimum tahunan adalah debit minimum dalam satu tahun.

3.5. Lengkung kekerapan adalah lengkung yang menunjukkan hubungan antara kumulatif frekuensi atau persen waktu dan debit.

3.6. Distribusi normal adalah distribusi data yang memiliki grafik setangkup dimana rata-rata sama dengan nilai yang sering muncul dan sama dengan nilai tengah.

4. Referensi : 4.1. SNI No. 19-6638-2002 tentang Metode Perhitungan Debit Andal Air Sungai dengan Analisis Lengkung Kekerapan.

4.2. Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pd T-06-2004-A tentang Peramalan Debit Aliran Sungai

4.3. Prosedur dan Instruksi Kerja Hidrologi dan Kualitas Air No. QA/HDR/07/2009 tentang Validasi Data Hidrologi

4.4. Modul Pelatihan Perhitungan Debit Andalan (Ketersediaan Air), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011.

3

5. Ketentuan Umum : 5.1. Persyaratan data untuk perhitungan debit andalan, antara lain :

a. Data debit yang tersedia lebih dari 10 tahun terakhir dan berurutan.

b. Tersedia data debit :

1) rata-rata harian atau

2) mingguan atau

3) 10 harian, atau

4) 2 mingguan atau

5) bulanan.

c. Data yang akan dianalisa telah dilakukan pengujian data (verifikasi/validasi terhadap data debit)

5.2. Updating perhitungan debit andalan dilakukan 1 tahun sekali

6. Kegiatan dan Tanggung Jawab : 6.1. Prosedur perhitungan debit andalan, selanjutnya dapat

dilihat pada Lampiran 1. Dengan rincian tahapan, sebagai berikut:

a. Kegiatan persiapan :

a) susun dan tetapkan jadual updating serta personil yang terlibat dalam pelaksanaan pengolahan data.

b) Kumpulkan dan lakukan pemeriksaan data debit, serta siapkan peralatan/perangkat lunak yang diperlukan yang akan digunakan untuk menyusun debit andalan.

b. Tahap perhitungan debit andalan:

a) Perhitungan debit andalan (tersedia seri data debit minimum 10 Tahun)

• Lengkung Kekerapan Langkah-langkah penyusunan lengkung kekerapan :

1. Susun data debit setiap selang waktu :

a. rata-rata harian atau

b. mingguan atau

c. 10 harian, atau

d. 2 mingguan atau

e. bulanan.

4

2. Urutkan data dari besar kekecil.

3. Hitung besaran peluang. Dengan rumus:

Pr = (m - α) / (N + 1 - 2α) x 100% .....(1)

Keterangan:

Pr : Peluang terjadinya debit yang dilampaui

m : nomor urut

N : jumlah data

α : nilai ini tergantung jenis distribusi data

α = 0,375 (Bloom formula berdasarkan distribusi normal)

α = 0,44 (Gringorten formula berdasarkan distribusi Gumbel)

α = 0 (Weibull formula)

Untuk analisa hidrologi biasa digunakan weibull formula sehingga menjadi :

Pr = m / (N + 1) x 100% ............(2)

4. Buat kurva kekerapan (data debit dengan peluang).

5. Tentukan data debit andalan dengan peluang yang diinginkan.

6.2. Tanggung Jawab

a. Koordinator Pelaksana

a) Menyusun jadual updating debit andalan.

b) Memeriksa kesiapan data yang akan digunakan

c) Memeriksa hasil perhitungan data yang telah dilakukan petugas.

d) Memeriksa penyebab data tidak benar

e) Memeriksa hasil koreksi data

5

b. Petugas

a) Menyiapkan data yang akan digunakan

b) Melakukan perhitungan debit andalan.

c) Merangkum dan menyimpulkan hasil perhitungan

c. Kabid/Kasi Perencanaan dan OP melaksanakan :

a) Memeriksa program kegiatan

b) Menyetujui program kegiatan

c) Pengesahan hasil perhitungan debit andalan

7. Kondisi Khusus : 7.1. Apabila data debit yang tersedia kurang dari 10 tahun, maka perlu dilakukan pengisian data kosong atau perpanjangan data debit dengan menggunakan model hujan – aliran, dengan syarat:

1) Tersedia data curah hujan rata-rata DAS (hasil perhitungan metoda Thiesen, isohyets, aritmatika) minimum 10 tahun.

2) data curah hujan dan data debit pada tahun yang sama harus tersedia minimum 2 tahun, untuk keperluan kalibrasi model.

7.2. Apabila setelah perhitungan mengindikasikan ketidaksesuaian debit andalan pada periode kering dengan debit minimum tahunan yang diamati di lapangan maka perlu dilakukan validasi ulang data debit atau data curah hujan yang dipakai.

8. Rekaman : 8.1. Tabel perhitungan debit andalan.

8.2. Rekap perhitungan debit andalan setiap Daerah Aliran Sungai dan Wilayah Sungai

9. Lampiran : 9.1. Bagan alir pelaksanaan perhitungan debit andalan.

9.2. Contoh tabel perhitungan debit andalan berdasarkan lengkung kekerapan.

9.3. Daftar Simak

Lampiran 1

No. Kabid / Kasi Perencanaan & OP Koordinator Pengolah Data Petugas Target Pelaksanaan

1.

1 hari2.

3.3 hari

a. Tersedia minimal 10 tahun data debit, atau

b. Tersedia minimal 10 tahun data curah hujan dari 2 tahun data curah hujan dan debit dalam periode yang sama

4.1 hari

5.1 hari

Melaksanakan perhitungan debit andalan

Memeriksa proses pelaksanaan perhitungan debit andalan

Bagan Alir Pelaksanaan Perhitungan Debit Andalan

Uraian Kegiatan

Menyusun program dan usulan petugas pelaksana

Memeriksa usulan program kegiatan perhitungan debit andalan

Menyiapkan dan validasi data yang akan digunakan, yaitu:

Mulai

Penyusunan program dan usulan petugas pelaksana

Memeriksa program

Disetujui?

Penyiapan dan validasi data yang  akan digunakan

Tidak

Ya

Memeriksa kesiapan data

Siap?Tidak

YaPelaksanaan perhitungan 

debit andalan

Memeriksa pelaksanaan perhitungan debit andalan

6.1 hari

7.1 hari

8.

1 hari

9. 1 hariMengesahkan data debit andalan yang siap untuk dimasukkan ke basi data hidrologi

Merangkum dan menyimpulkan hasil akhir perhitungan debit andalan

Memeriksa hasil perhitungan debit andalan

Apabila tidak sesuai, temukan penyebabnya dan lakukan koreksi dengan mengacu pada prosedur pada butir 7.1

Sesuai?Tidak

Ya

Hasil perhitungan debit andalan

Memeriksa hasil perhitungandebit andalan

Sesuai?Tidak

Ya

Temukan penyebabnya

Memeriksa penyebab data tidak benar

Benar?Tidak

Ya

Koreksi data

Memeriksa koreksi dataPengesahan hasilperhitungan data debit 

andalan

Benar?

Tidak

YaSelesai

Lampiran 2

Provinsi :Kabupaten/kota :Balai :Sungai :Wilayah Sungai :Daerah Aliran Sungai :Pos :

Tahun Debit Rank (m) Debit1 2 3 4 5

Disetujui, Mengetahui,Kepala Unit Hidrologi Koordinator Pelaksana, Petugas,

(............................) (............................) (............................)

*catatan :- Probabilitas (Pr) = m/(N+1) x 100%

Tabel Perhitungan Debit Andalan Berdasarkan Lengkung Kekerapan

Jumlah Data (N)Perkiraan Debit Andalan ...%

Sebelum Diurutkan Setelah Diurutkan (Debit dari besar ke kecil) Probabilitas (Pr), %

Lampiran 3

Tanggal : ............................... Tahun 20.....Unit yang diaudit : Balai ..........................................Kegiatan : Perhitungan Debit Andalan (Instruksi Kerja Analisis Hidrologi No. 1)

Ya Tidak Ada Tidak1 3 4 5 6 7I

a.

b. Persiapan datac. Persiapan peralatan/perangkat lunak pengolah datad. Pemeriksaan kelengkapan datae. Hasil validasi data

IIa. Hasil perihtungan debit andalanb. Pemeriksaan hasil perhitungan debit andalan

IIIa. Pengesahan hasil perhitungan debit andalanb. Penyerahan ke bagian basis data

Daftar Simak

No. Dibuat / Dilaksanakan Bukti Tertulis KeteranganUraian Kegiatan

2

Persetujuan jadual dan pelaksanaan kegiatan (personel pelaksana, metode, target/sasaran pengelolaan hidrologi)

(..................................................)

Pelaksana Kegiatan................ , .......................20.....

(..................................................)

Kepala Unit HidrologiMengetahui

Kegiatan Persiapan

Pelaksanaan Perhitungan Debit Andalan

Pengesahan Perhitungan Debit Andalan

Prosedur dan Instruksi Kerja

Perhitungan Indeks Kekeringan

Meteorologi

NO. : QA/HDR/ANL/03/2011

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta – Telp. 7396616, Fax. 7208285

2

PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJAPERHITUNGAN INDEKS KEKERINGAN METEOROLOGI

1. Tujuan : Sebagai pedoman dalam perhitungan indeks kekeringanmeteorologi.

2. Ruang Lingkup : Dokumen ini dibuat dan untuk diterapkan di lingkunganDirektorat Jenderal Sumber Daya Air guna memberikanacuan teknis dalam perhitungan indeks kekeringanmeteorologi dengan menggunakan teori run.

3. Definisi : 3.1. Nilai hujan bulanan normal adalah nilai rata-rata hujansetiap bulan dihitung dari satu seri data pengamatan.

3.2. Kekeringan meteorologi adalah kekurangan curah hujandari biasanya atau kondisi normal yang terjadiberkepanjangan sampai mencapai satu musim ataulebih.

3.3. Indeks kekeringan meteorologi adalah nilai tunggalyang menggambarkan tingkat keparahan kekeringanberupa durasi kekeringan terpanjang dan jumlahkekeringan terbesar masing-masing dengan kala ulangtertentu.

3.4. Pemepatan, truncation Y (mm), adalah nilai normal seridata (rata-rata atau median) atau dapat berupa nilaiyang mewakili kebutuhan air seperti kemungkinan 90%atau 80% terlampaui. Untuk pertanian diambilpemepatan pada tingkat kemungkinan 80% terlampaui.

3.5. Run adalah deret yang berada di atas atau di bawahnilai pemepatan, hitungan dibuat berdasarkan jumlahderet yang berada di atas pemepatan (surplus) atau dibawah pemepatan (defisit) dari seri data alami.

3.6. Durasi kekeringan (Ln) adalah lamanya curah hujanbulanan mengalami defisit (berada di bawah) terhadapnilai pemepatan yang dipilih seperti rata-rata, median,atau besaran hujan dengan kemungkinan lainnya.

3.7. Durasi kekeringan maksimum tahunan adalah durasikekeringan maksimum dalam 1 tahun.

3.8. Durasi kekeringan terpanjang adalah rata-rata daridurasi kekeringan maksimum tahunan (dalam unitbulan) selama T tahun pertama, kedua dan seterusnya.

3

Misal :Jika jumlah data 32 tahun dan T =10 tahun, maka ada 3kelompok 10 tahunan, sehingga durasi kekeringanterpanjang merupakan 1 nilai yang dihasilkan dari rata-rata 10 nilai kelompok pertama, kedua, dan ketiga.

3.9. Durasi kekeringan terpanjang dengan periode ulang Ttahun (LnT) adalah durasi kekeringan terpanjang rata-rata selama n x T tahun, yang dianggap mewakilipopulasinya.

Misal :Jika data ada 32 tahun dan T = 10 tahun, maka durasikekeringan terpanjang periode ulang 10 tahun = rata-rata dari 3 nilai durasi kekeringan terpanjang.

3.10. Jumlah kekeringan (Dn) adalah jumlah defisit (bernilainegatif dengan satuan mm) selama durasi kekeringan.

3.11. Jumlah kekeringan maksimum tahunan adalah jumlahnilai defisit terbesar selama 1 tahun.

3.12. Jumlah kekeringan terbesar adalah rata-rata dari jumlahkekeringan terbesar tahunan (dalam unit mm) selamaT tahun pertama, kedua dan seterusnya.

3.13. Jumlah kekeringan terbesar periode ulang T tahun (DnT)adalah jumlah kekeringan terbesar rata-rata selama n xT tahun, yang dianggap mewakili populasinya.

4. Referensi : 1. Pd. T-02-2004-A, Perhitungan Indeks KekeringanMenggunakan Teori Run;

2. Pd. T-22-2004-A, Pengisian Data Kosong Hujan DenganMetode Korelasi Distandarisasi Nonlinier Bertingkat;

3. Prosedur dan Instruksi Kerja Validasi Data HidrologiNomor QA/HDR/07/2009.

5. KetentuanUmum : 5.1. Persyaratan penyusunan indeks kekeringan, adalah :

a. Data yang harus disediakan :a) Seri data hujan bulanan minimal 20 tahun, ataub) Seri data hujan mingguan atau tengah bulanan

dengan panjang data minimal 20 tahun.

b. Penyaringan data (lihat pada prosedur dan instruksikerja validasi data hidrologi No. QA/HDR/07/2009) :a) Menggunakan metode manual.b) Menggunakan metode statistik (stasionaritas,

homogenitas dan keacakan).

4

c. Peralatan yang harus disediakan :a) Komputer yang dilengkapi program excel dan

kalkulator untuk alat bantu perhitungan.b) Perangkat lunak pemetaan (Arc GIS, Arc View,

dll) untuk penggambaran isoline indekskekeringannya.

5.2. Syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam penyiapandata hujan, sebagai berikut :

a. Seri data hujan tidak diperbolehkan ada yangkosong (tidak ada data dalam tahun tertentu),apabila terjadi perlu dilakukan pengisian data.

b. Harus dilakukan penyaringan data terlebih dahulusebelum dilakukan analisis selanjutnya.

6. Kegiatan danTanggung Jawab : 6.1. Prosedur penyusunan indeks kekeringan, selanjutnya

dapat dilihat pada Lampiran 1. Dengan rinciantahapan, sbb:

a. Kegiatan persiapan :a) susun dan tetapkan jadual penyusunan informasi

indeks kekeringan.b) periksa dan berikan persetujuan atas jadual yang

diusulkan oleh petugas.c) siapkan data dan peralatan yang diperlukan.

b. Tahap perhitungan indeks kekeringan, adalah :

a) lakukan valuasi, pengisian data kosong (jikadiperlukan) dan penyaringan data.

b) Pilih nilai pemepatan yang diinginkan.

Keterangan :Nilai pemepatan dengan menggunakan nilai rata-rata digunakan untuk keperluan informasikekeringan secara umum.

Nilai Pemepatan dengan menggunakan nilaikemungkinan 80% digunakan untuk keperluanpertanian.

c) hitung jumlah datanya (N) dan nilai rata-ratanyauntuk setiap diskrit waktu yang digunakan(misalnya mingguan atau setengah bulanan,atau bulanan).

5

d) kurangkan nilai data hujan tiap diskrit waktu yangdigunakan setiap tahunnya dengan nilaipemepatan.

e) Lakukan perhitungan durasi kekeringan, dengan:Jika, Y(m) < X(t,m), maka :

݉,ݐ)ܦ ) = ݉,ݐ)ܺ ) − ܻ(݉ ) ........................... (1)

݊ܦ = ݉,ݐ)ܦ ݉,ݐ)ܣ( )

ୀଵ

݊ܮ = ݉,ݐ)ܣ )

ୀଵ

Keterangan :A(t,m) : indikator defisit atau surplus.A(t,m) : Indikator bernilai 0, jika Y(m)≥X(t,m) A(t,m) : Indikator bernilai 1, jika Y(m)

6

i) hitung jumlah defisit. Jika durasi kekeringanberurutan dan lebih dari satu maka pada bulanselanjutnya merupakan nilai kumulatifnya,demikian pula halnya dengan jumlah defisit.

j) buat pada tabel baru perhitungan jumlahkekeringan maksimum (selama T tahun), tuliskanhanya jumlah kekeringan maksimumnya sajayang diabsolutkan.

k) buat tabel baru kembali, tentukan nilaimaksimum jumlah kekeringan selama T tahun.Nilai maksimum selama selang waktu T=10tahun tersebut dihitung rata-ratanya danmerupakan nilai periode ulang untuk 10 tahundan seterusnya.

l) Jika jumlah data hujan berkisar antara 20-40tahun, maka kala ulang yang dapat dihitungadalah 2, 5, dan 10 tahunan. Sedangkan untukjumlah data hujan lebih besar 40 tahun, makakala ulang yang dapat dihitung 2, 5, 10, dan 20tahunan.

m) Buat rekap per-pos untuk nilai durasi kekeringanterpanjang dan defisit terbesar dengan berbagaikala ulang

n) Berdasarkan nilai yang dihitung pada butir n,maka dapat dibuat isoline-nya

o) Gambarkan isolinenya dengan perangkat lunak(Arc GIS, Arc View, dll).

6.2. Tanggung Jawab :

a. Koordinator pelaksana :a) menyusun usulan jadual dan petugas pelaksana.b) memeriksa hasil pengumpulan data.c) memeriksa hasil valuasi, pengisian data kosong

(jika diperlukan) dan penyaringan data.a) memeriksa hasil perhitungan indeks kekeringan.d) memeriksa penyusunan iso indeks kekeringan.

b. Petugasa) melakukan pengumpulan data dan penyiapan

alat.b) melakukan valuasi, pengisian data kosong (jika

diperlukan) dan penyaringan data.c) melakukan perhitungan indeks kekeringan.

7

d) menyusun peta iso indeks kekeringan.

c. Kabid/Kasi perencanaan dan OP melaksanakan :a) memeriksa dan menyetujui usulan jadual.b) pengesahan hasil perhitungan.

7. Kondisi Khusus : 7.1. Jika jumlah pos hujan yang dapat diterapkanperhitungan indeks kekeringan meteorologi kurang dari5 pos tidak perlu dibuat isoline,tetapi cukup dituliskanpada lokasi posnya informasi tentang indeks kekeringanmeteorologinya

7.2. Jika jumlah data hujan yang tersedia kurang dari 20tahun, belum diperbolehkan untuk menghitung indekskekeringan meteorologi.

7.3. Pengisian data kosong perlu dilakukan sebelum analisisindeks kekeringan dilakukan.

8. Rekaman : 8.1. Gambar durasi dan jumlah defisit pada setiap pos.

8.2. Tabel perhitungan.

8.3. Pemetaan iso indeks kekeringan.

9. Lampiran : 9.1. Bagan alir perhitungan indeks kekeringan.

9.2. Daftar Simak

8

Lampiran 1

Bagan Alir Perhitungan Indeks Kekeringan Meteorologi

No. Uraian Kegiatan Kabid/KasiPerencanaan & OP

KoordinatorPelaksana

Petugas TargetPelaksanaan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Menyusun jadual pelaksanaandan usulan petugaspelaksananya.

Memeriksa dan menetapkanjadual dan usulan petugaspelaksananya.

Melakukan pengumpulan datadan penyiapan data.

Memeriksa hasil pengumpulandata dan penyiapan data.

Melakukan valuasi, pengisiandata kosong (jika diperlukan)dan penyaringan data.

Melakukan pemeriksaan hasilvaluasi, pengisian data kosong(jika diperlukan) danpenyaringan data.

Melakukan perhitungan indekskekeringan.

Melakukan pemeriksaan hasilperhitungan indeks kekeringan.

Melakukan penyusunan peta isoindeks kekeringan

Pengesahan hasil.

1 hari

1 hari

6 hari

1 hari

2 hari

3 hari

1 hari

5 hari

1 hari

1 hari

5 hari

1 hari

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Mulai

PenyusunanJadual updating dan

usulan petugaspelaksananya

Memerikasa jadual

updating dan usulan

petugas

Disetujui ?

Melakukan pengumpulandata dan penyiapan alat.

Memeriksa hasilpengumpulan data dan

penyiapan alat

Sesuai

ketentuan ?

Lakukan valuasi, isi datakosong dan penyaringan

data

Pemeriksaan hasilvaluasi, pengisian data

kosong dan penyaringandata

Sesuai

ketentuan ?

Melengkapi ketentuanyang belum terpenuhi

Hitung Indeks Kekeringan

Selesai

Pemeriksaan hasilperhitungan indeks

kekeringan.

Sesuai

ketentuan ?

Pengesahan perhitungandan peta indeks

kekeringan

Penyusunan peta Indekskekeringan.

Benar ?

TANGGAL : ………………………. TAHUN 20...........

UNIT YANG DIAUDIT : Balai ……………………………………………………………Kegiatan : Perhitungan Indeks Kekeringan Meteorologi (Instruksi Kerja Analisis Hidrologi No. 3)

Ya Tidak Ada TidakKegiatan Persiapana

b

c

Pelaksanaan Perhitunganabc Peta isolinenyac

III Pemeriksaan dan Pengesahan Hasil Perhitungana

b

c

d Pengesahan hasil akhir

Berdasarkan program kerja tahunan yang telah disusun

Pelaksana Kegiatan

(………………..........…………………….)

………………….., ........................................20.....…

Hasil perhitungan indeks kekeringan

Kepala Unit Hidrologi

(………………..........…………………….)

Mengetahui,

Pemeriksaan hasil valuasi data dan penyaringan data

Pemeriksaan hasil perhitungan indeks kekeringan

Lampiran 2DAFTAR SIMAK

No. Uraian Kegiatan Dibuat/dilaksanakan Bukti Tertulis Keterangan

I

Pemerisksaan hasil persiapan peralatan

II

Persetujuan jadwal dan pelaksanaan kegiatan

Pemeriksaan hasil pengumpulan dan penyiapan data

Pemeriksaan peta isoline

Hasil valuasi dan penyaringan data

Prosedur dan Instruksi Kerja

Penentuan Status Mutu Air dengan Metode

Storet dan Metode Indeks Pencemaran

No . : QA/HDR/ANL/04/2011

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta – Telp. 7396616, Fax. 7208285

PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA

PENENTUAN STATUS MUTU AIR DENGAN METODESTORET DAN METODE INDEKS PENCEMARAN

1. Tujuan : Sebagai pedoman dalam penentuan status mutu air denganmenggunakan metode storet dan metode indeks pencemaran.

2. Ruang Lingkup : Dokumen ini dibuat dan untuk diterapkan di lingkunganDirektorat Jenderal Sumber Daya Air guna memberikanacuan teknis dalam penentuan status mutu air denganmenggunakan metode STORET dan metode indekspencemaran.

3. Definisi : 3.1. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan ataudiuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metodetertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

3.2. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yangmenunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatusumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkandengan baku mutu air yang ditetapkan.

3.3. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhlukhidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus adadan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannyadi dalam air.

4. Referensi : 4.1. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

4.3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

5. Ketentuan Umum : 5.1. Metode yang dapat digunakan untuk penentuan status mutuair (tergantung ketersediaan data) adalah :

a. Metode STORET, digunakan untuk menentukan statusmutu air dari data kualitas air yang berupa time seriesdata, atau

b. Metode Indeks Pencemaran, digunakan untukmenentukan status mutu air dari data kualitas air yangmerupakan data hasil analisa sample air dari pos

pemantauan.

5.2. Metode STORET :

a. Untuk menentukan status mutu air digunakan sistem nilai.

b. Sistem nilai untuk menentukan klasifikasi mutu air denganmetode STORET :

Kelas KategoriKelas

Skor Kategori

A Baik sekali 0 MemenuhiBaku Mutu

B Baik -1 s/d -10 Cemar ringanC Sedang -11 s/d -30 Cemar sedangD Buruk ≤ -31 Cemar berat

5.3. Metode Indeks Pencemaran :a. Evaluasi mutu air untuk metode Indeks pencemaran

berdasarkan nilai IP, sbb:

Rentang Nilai Indeks Kategori0 < IPj < 1,0 memenuhi baku mutu

(kondisi baik).1,0 < IPj < 5,0 cemar ringan5,0 < IPj < 10 cemar sedang

IPj > 10 cemar berat

b. Beberapa ketentuan dalam penentuan status mutu airdengan metode Indeks Pencemaran, yaitu :

1) Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i)yang tercantum dalam Baku Mutu Air sesuaipemanfaatan/peruntukan (j)

2) Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i)yang diperoleh dari hasil analisis sample air pospemantauan

3) IPj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j)yang merupakan fungsi dari Ci/Lij.IPj = (C1/L1j, C2/L2j,…,Ci/Lij)

4) Tiap nilai Ci/Lij menunjukkan pencemaran relatif yangdiakibatkan oleh parameter kualitas air.

5.4. Baku mutu air yang digunakan sesuai dengan peraturandaerah yang berlaku,

6. Kegiatan danTanggung Jawab : 6.1 Prosedur penentuan status mutu air dengan menggunakan

metode STORET dan Indeks Pencemaran ini, selanjutnyadapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk rincian kegiatansetiap tahapan, diuraikan sbb :

a. Penentuan status mutu air dengan Metode STORET

1) Susun dan tetapkan jadual serta personil yang terlibatdalam pelaksanaan penentuan status mutu air

2) Siapkan data kualitas air hasil pengukuran minimal 3data (terdiri dari beberapa parameter kualitas air) yangmewakili musim kemarau, hujan, dan peralihan.

3) Ambil nilai minimum, maksimum, dan rata-rata untuksetiap parameter.

4) Bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masingparameter air dengan nilai baku mutu yang sesuaidengan peruntukan air

5) Tentukan nilai/skor untuk penentuan status mutu airdengan kriteria sebagai berikut :

a) Jika hasil pengukuran memenuhi baku mutu air(hasil pengukuran < baku mutu), maka diberi skor 0

b) Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai bakumutu air (hasil pengukuran > baku mutu), makadiberi skor seperti tercantum pada Lampiran 2,Tabel 2.1.

c) Jika parameter kualitas air yang ada pada bakumutu tidak tersedia datanya atau tidak diukur, makadianggap melebihi baku mutu dan diberi skor sepertitercantum pada Lampiran 2, Tabel 2.1.

d) Hitung jumlah nilai/skor dari seluruh parameter.

6) Tentukan status mutu air berdasarkan jumlah nilai/skoryang didapat dengan menggunakan sistem nilai sepertiyang disebutkan pada ketentuan umum (butir 5.2 b).

b. Penentuan status mutu air dengan mengunakan MetodeIndeks Pencemaran

1) Susun dan tetapkan jadual serta personil yang terlibatdalam pelaksanaan penentuan status mutu air.

2) Siapkan data kualitas air yang akan dianalisis.

3) Siapkan tabel yang terdiri dari 5 (lima) kolom danjumlah baris tergantung jumlah parameter yang akandianalisis. Kolom (1) nama parameter kualitas air;Kolom (2) konsentrasi sampel pengukuran (Ci); Kolom(3) nilai konsentrasi parameter kualitas air yangtercantum dalam baku mutu air sesuaipemanfaatan/peruntukan (Lij).

4) hitung harga (Ci/Lij)pengukuran untuk tiap parameter dikolom (4) dan hitung (Ci/Lij) baru di Kolom (5) tabel padabutir b. 3.

Ci/Lij baru (kolom 5), dibedakan dalam 4 (empat) kondisiyaitu :

a) Jika (Ci/Lij)pengukuran ≤ 1, maka (Ci/Lij)baru yang dipakaiadalah nilai (Ci/Lij)pengukuran.

b) Jika (Ci/Lij)pengukuran > 1, maka (Ci/Lij)baru dihitungdengan rumus:

൫ܥ/ܮ൯௨= 1,0 + 5 log൫ܥ/ܮ൯௨௨

.... (1)

c) Untuk parameter-parameter kualitas air, yang jikanilainya turun maka kualitas airnya akan menurun(contoh : parameter DO), maka (Ci/Lij)baru dihitungdengan tahapan dan rumus, sbb :

(1). tentukan nilai teoritik atau nilai maksimum (Cim)dari parameter tersebut. (misalkan nilai teoritikatau nilai maksimum DO (DOmaks.) adalah 7untuk temperature 25o C).

(2). hitung harga (Ci/Lij)baru, dengan :

)௨ܥ) =ܥ − ܥܥ ܮ −

… … … … … … . . (2)

൫ܥ/ܮ൯௨=

)௨ܥ)ܮ

… … … … … . (3)

d) Untuk parameter-parameter kualitas air yang nilai Lij(nilai baku mutu) memiliki rentang (contohnya :parameter pH), maka (Ci/Lij)baru dihitung dengantahapan dan rumus, sbb :(1). tentukan nilai rata-rata Lij, dengan rumus :

൫ܮ൯௧ି௧=൫ܮ൯

− ൫ܮ൯ ௦.2

… … … … . . (4)

(2). Jika nilai Ci < Lij rata-rata, maka nilai (Ci/Lij)barudihitung dengan rumus :

൫ܥ/ܮ൯௨=

ቄܥ− ൫ܮ൯௧ି௧ቅ

ቄ൫ܮ൯ − ൫ܮ൯௧ି௧ቅ

… . (5)

(3). Jika nilai Ci > Lij rata-rata rata-rata, maka nilai(Ci/Lij)baru dihitung dengan rumus :

൫ܥ/ܮ൯௨=

ቄܥ− ൫ܮ൯௧ି௧ቅ

ቄ൫ܮ൯ ௦.− ൫ܮ൯௧ି௧ቅ

… … . (6)

5) Penentuan harga IPij

(1). Tentukan nilai rata-rata dan nilai maksimum darikeseluruhan Ci/Lij , sehingga didapatkan nilai(Ci/Lij)R dan (Ci/Lij)M.

Dimana :

(Ci/Lij)R : nilai rata-rata dari (Ci/Lij)

(Ci/Lij)M : nilai maksimum dari (Ci/Lij)

(2). Hitung harga IPj

ܲܫ =ඨ൫/ೕ൯ಾ

మା൫/ೕ൯ೃ

మ

ଶ.............(7)

6) Tentukan status mutu air berdasarkan harga IPijsesuai dengan butir 5.3.a.

6.2 Tanggung Jawab

a. Koordinator Pelaksana

1) Menyusun program dan usulan petugas pelaksana

2) Memeriksa kelengkapan data

3) Memeriksa hasil penentuan status mutu air

b. Petugas

1) Mempersiapkan data kualitas air

2) Melakukan penentuan status mutu air denganmetode STORET atau metode Indeks Pencemaran

c. Kabid/Kasi Perencanaan dan OP melaksanakan

1) Memeriksa usulan program dan petugas pelaksana

2) Mengesahkan hasil penentuan status mutu air

7. Kondisi Khusus : Jika Perda baku mutu air tidak tersedia, maka digunakan kriteriamutu air sebagai pembanding bagi data kualitas air sesuai denganyang tercantum pada PP Nomor 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

8. Rekaman : 8.1 Tabel penentuan status mutu air dengan metode storet

8.2 Daftar simak penentuan status mutu air dengan metodestoret

8.3 Tabel penentuan status mutu air dengan metode indekspencemaran

8.4 Daftar simak penentuan status mutu air dengan metodeindeks pencemaran.

9. Lampiran : 9.1 Bagan alir pelaksanaan penentuan status mutu air denganmetode STORET.

9.2 Bagan alir pelaksanaan penentuan status mutu air denganmetode Indeks Pencemaran.

9.3 Penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air.

Lampiran 1Bagan Alir Pelaksanaan Penentuan Status Mutu Air dengan Metoda STORET

Kabid/Kasi Koordinator Target

Perencanaan & OP Pelaksana Pelaksanaan

1 Menyusun program dan 1 hari

petugas pelaksananya

2 Memeriksa usulan program 1 hari

3 Mempersiapkan data 1 hari

1 hari

4 Memeriksa kelengkapan data

5 Membandingkan hasil pengukuran

dengan baku mutu

No Uraian Kegiatan Petugas

Mulai

Penyusunan program dan usulan petugas pelaksananya

Memeriksa program

Disetujui?Tidak

Mempersiapkan data kualitas air time series

Ya

Memeriksa kelengkapan data

Lengkap ?Tidak

Ya

maksimum, dan rata‐rata untuk setiap parameter

mut

u ai

r TO

RE

T

6 Menentukan nilai/skor dan

menghitung jumlah total niai/skor 2 hari

7 Menentukan status mutu air

berdasarkan jumlah nilai/skor

8 Melakukan pemeriksaan 1 hari

hasil penentuan status mutu air

9 Pengesahan hasil penentuan 1 hari

status mutu air

benar?Tidak

Memeriksa hasil penentuan status mutu air

Mengesahkan hasil penentuan status mutu air

Selesai

Menentukan nilai/skor dan menghitung jumlah nilai/skor

Menentukan status mutu airberdasarkan jumlah nilai/skor

Pen

entu

an s

tatu

s m

deng

an m

etod

aS

T

Ya

Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu

Lampiran 2Bagan Alir Pelaksanaan Penentuan Status Mutu Air dengan Metoda Indeks Pencemaran

Kabid/Kasi Koordinator Target

Perencanaan & OP Pelaksana Pelaksanaan

1 Menyusun program dan 1 hari

petugas pelaksananya

2 Memeriksa usulan program 1 hari

3 Mempersiapkan data 1 hari

1 hari

4 Memeriksa kelengkapan data

5 Menghitung nilai (Ci/Lij), (Ci/Lij)R

dan (Ci/Lij)M

No Uraian Kegiatan Petugas

Mulai

Penyusunan program dan usulan petugas pelaksananya

Memeriksa program

Disetujui?Tidak

Mempersiapkan data kualitas air

Ya

Memeriksa kelengkapan data

Lengkap ?Tidak

Ya

Menghitung nilai (Ci/Lij), (Ci/Lij)Rdan (Ci/Lij)M

mut

u ai

r nd

eks

n

6 Menghitung nilai PIj

2 hari

7 Menentukan status mutu air

berdasarkan nilai Pij

8 Melakukan pemeriksaan 1 hari

hasil penentuan status mutu air

7 Pengesahan hasil penentuan 1 hari

status mutu air

benar?Tidak

Memeriksa hasil penentuan status mutu air

Mengesahkan hasil penentuan status mutu air

Selesai

Menghitung nilai PIj

Menentukan status mutu airberdasarkan nilai PIj

Pen

entu

an s

tatu

s m

deng

an m

etod

aIn

Pen

cem

aran

Ya

Lampiran 3

Tabel 2.1 Penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air

Jumlah Contoh1) NilaiParameter

Fisika Kimia Biologi< 10 Maksimum

MinimumRata-rata

-1-1-3

-2-2-6

-3-3-9

> 10 MaksimumMinimumRata-rata

-2-2-6

-4-4-12

-6-6-18

Tidak diukur -5 -10 -15Sumber : Canter (1977) dalam KepMen LH No 115 Tahun 2003

Catatan : 1) jumlah parameter yang digunakan untuk penentuan status mutu air

Sungai : …………..Lokasi Titik Pengamatan : …………..Posisi Geografis ‐ Lintang ‐ Bujur : …………..Tanggal : ……….. s/d ………..

Maks. Min. Rata-rata Maks. Min Rata-rata

FISIKA123

dstKIMIA

123

dstBIOLOGI

123

dst

Status mutu air :

TOTAL SKOR

Tabel Penentuan Status Mutu Air dengan Metoda STORET

Hasil PengukuranNo Parameter Satuan Baku Mutu Jumlah SkorSkor

Status mutu air    : ………

TANGGAL : ……………………….TAHUN 20…

UNIT YANG DIAUDIT : Balai …………………………………………

Kegiatan : Penentuan Status Mutu Air dengan Metoda STORET

No Keterangan

Ya Tidak Ada Tidak

1 3 4 5 6 7

I Kegiatan Persiapan

a. Persetujuan program dan pelaksanaan kegiatan

b. Persiapan data

c. Pemerikasaan kelengkapan data

II Pelaksanaan Penentuan Status Mutu Air

a. Menetukan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata

b. Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu

c. Menentukan nilai/skor dan menghitung jumlah nilai/skor tersebut.

d. Menentukan status mutu air berdasarkan umlah nila/skor

III Pengesahan Hasil Penentuan Status Mutu Air

DAFTAR SIMAK 

Dibuat/dilaksanakan Bukti TertulisUraian Kegiatan

2

PENENTUAN STATUS MUTU AIR DENGAN METODA STORET

Mengetahui ………………………. 20……..

Kepala Unit Hidrologi Pelaksana Kegiatan

(……………………………………….) (………………………………….)

Sungai : …………..Lokasi Titik Pengamatan : …………..Posisi Geografis ‐ Lintang ‐ Bujur : …………..Tanggal : ………..

No Parameter Ci Lij Ci/Lij (Ci/Lij)baru

123

Nilai PIj                         :Status Mutu Air         :

Maksimum = (Ci/Lij)MRata‐rata = (Ci/Lij)R

Tabel Penentuan Status Mutu Air dengan Metoda Indeks Pencemaran

TANGGAL : ……………………….TAHUN 20…

UNIT YANG DIAUDIT : Balai …………………………………………

Kegiatan : Penentuan Status Mutu Air dengan Metoda Indeks Pencemaran

No Keterangan

Ya Tidak Ada Tidak

1 3 4 5 6 7

I Kegiatan Persiapan

a. Persetujuan program dan pelaksanaan kegiatan

b. Persiapan data

c. Pemerikasaan kelengkapan data

II Pelaksanaan Penentuan Status Mutu Air

a. Menghitung (Ci/Lij), (Ci/Lij)R dan (Ci/Lij)M

b. Menghitung nilai PIj

c. Menentukan status mutu air berdasarkan nilai PIj

III Pengesahan Hasil Penentuan Status Mutu Air

DAFTAR SIMAK

Uraian Kegiatan Dibuat/dilaksanakan Bukti Tertulis

2

PENENTUAN STATUS MUTU AIR DENGAN METODA INDEKS PENCEMARAN

Mengetahui ………………………. 20……..

Kepala Unit Hidrologi Pelaksana Kegiatan

(……………………………………….) (………………………………….)

Prosedur dan Instruksi Kerja

Perhitungan Debit Banjir Rencana

No. : QA/HDR/ANL/02/2011

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta – Telp. 7396616, Fax. 7208285

2

PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA

PERHITUNGAN DEBIT BANJIR RENCANA

1. Tujuan : Sebagai pedoman dalam pelaksanaan perhitungan debit banjirrencana.

2. Ruang Lingkup : Dokumen ini dibuat dan untuk diterapkan di lingkunganDirektorat Jenderal Sumber Daya Air guna memberikan acuanteknis dalam pelaksanaan perhitungan debit banjir denganmenggunakan metode analisis frekuensi.

3. Definisi : 3.1. Debit banjir maksimum tahunan adalah debit aliransesaat dengan puncak hidrograf tertinggi selama satutahun pencatatan.

3.2. Debit banjir rata-rata tahunan adalah jumlah debit banjirmaksimum tahunan dibagi jumlah tahun kejadian.

3.3. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayahdaratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungaidan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung,menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curahhujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas di lautsampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruhaktivitas daratan.

3.4. Debit banjir rencana adalah debit maksimum dari suatusungai, atau saluran yang besarannya didasarkan kalaulang tertentu.

3.5. Kala ulang adalah peluang terjadinya kembali suatuperistiwa yang sama dalam kurun waktu tertentu.

3.6. Peluang kejadian debit banjir adalah kemungkinanterjadinya banjir yang sama atau dilampaui, padasembarang tahun (P).

4. Referensi : 4.1. PP No. 38 tahun 2011 tentang Sungai.

4.2. SNI 03-2415-1991, Tata cara perhitungan debit banjir

4.3. SNI 03-3413-1994, Tata cara pengukuran debit puncakdengan cara tidak langsung.

4.4. Pedoman BWRM tentang Pengelolaan Hidrologi.

5. Ketentuan

Umum : 5.1. Data dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakanperhitungan debit banjir rencana, sebagai berikut:

a. Data umum :

1) Peta jaringan pos duga air.

3

b. Data khusus :

1) Panjang data debit sesaat maksimum tahunanyang dibutuhkan minimal 20 tahun pengamatan.

2) Data tinggi muka air sesaat maksimum tahunandari berbagai tahun kejadian.

3) Lengkung debit (Rating Curve) pada lokasi posyang bersangkutan.

c. Peralatan yang harus disediakan :

1) Kertas grafis Gumbel

2) Penggaris

3) Komputer yang dilengkapi program excel dankalkulator untuk alat bantu perhitungan.

5.2. Metode perhitungan yang dapat dipergunakan, adalah :

Data pengamatan debit sesaat maksimum (banjir)tersedia ≥ 20 tahun.

1) cara grafis dengan metode Gumbel.

2) cara analisis

a) metode Gumbel

b) metode Log Normal

c) metode Log Pearson III

d) metode Pearson

6. Kegiatan dan

Tanggung Jawab : 6.1. Prosedur perhitungan debit banjir rencana, selanjutnyadapat dilihat pada Lampiran 1.

a. Kegiatan persiapan :

1) susun dan tetapkan jadual penyusunan informasidebit banjir rencana.

2) periksa dan berikan persetujuan atas jadual yangdiusulkan oleh petugas.

3) siapkan data dan peralatan yang diperlukan.

b. Tahapan perhitungan :

1) Data pengamatan debit sesaat maksimum(banjir) tersedia ≥ 20 tahun

a) Cara Grafis Metode Gumbel, prosedurnya :

(a) tentukan puncak banjir setiap tahunnya.

(b) urutkan puncak-puncak banjir selamaperiode data yang tersedia dari nilaibesar ke kecil.

4

(c) hitung besarnya frekuensi dari fungsidistribusi yang dipilih.

(d) tentukan kala ulang banjir denganmenghitung :

ܶ =ଵ

................................................(1)

ܲ =ି ఈ

ାଵିଶఈ.......................................(2)

Keterangan :

T : Periode ulang

P : Peluang

݊ : Jumlah data

i : Urutan data

α : Karakteristik distribusi

α = 0,44 (Gringorten Formula, Gumbel Distribusi).

(e) Plot titik-titik hubungan antara besarnyaperiode ulang dengan debit yang telahdiurutkan ke kertas gumbel.

(f) Tarik garis lurus secara visual yangmewakili titik-titik pada butir (5).

(g) Menentukan debit banjir rencana 2, 5,10, 25, 50, 100 tahunan.

b) Cara Analisis

(1) Metode Gumbel

(a) Kumpulkan data banjir sesaatmaksimum sebanyak ≥ 20 tahun.

(b) Hitung parameter statistik data banjirsesaat, mencakup rata-rata, standardeviasi, skewness dan koefisienkurtosis, dengan rumus:

௦ܥ =

(ିଵ)(ିଶ)∑ቀ

௫ି ௫̅

௦ೣቁଷ

.................................(3)

ܥ =(ାଵ)

(ିଵ)(ିଶ)(ିଷ)∑ቀ

௫ି ௫̅

௦ೣቁସ

−ଷ(ିଵ)మ

(ିଶ)(ିଷ).......(4)

=ҧݔଵ

∑ ݔ௫ୀଵ ..................................................(5)

5

௫ܵ = ට∑(௫ି ௫̅)

మ

(ିଵ)..............................(6)

Keterangan :

௦ܥ : Skewness

ܥ : Kurtosis

௫ݏ : Simpangan baku

n : Jumlah data

ݔ : Data ke-i

ҧݔ : Rata-rata

(c) Periksa apakah skewness ≈ 1,14 dan kurtosisnya 5,4, jika iya maka dapatdigunakan formula Gumbel, jika tidakpilih distribusi lainnya.

(d) Jika memenuhi persyaratan di butir (c),cari besarnya Yn dan Sn yangtergantung banyaknya data (n) (daritabel Gumbel pada lampiran 3)dan XTr dari persamaan di bawah ini.

்ܺ = +ҧݔ ௫ܵ ݇ ............................(7)

݇= ܵ(ܻ− ܻ) ............................(8)

ܻ = − ln(− ln(்ିଵ

்)) ......................(9)

Keterangan :തܺ : rata-rata tahunanܵݔ : simpangan bakuܻ : perubahan reduksiܰ : jumlah data்ܺ : besarnya debit banjir

rencanaܶ : periode ulang

(e) Menentukan debit banjir rencana 2, 5,10, 25, 50, 100 tahunan.

(2) Metode Log Normal

(a) Kumpulkan data banjir sesaatmaksimum sebanyak ≥ 20 tahun.

(b) Data puncak-puncak banjir setiaptahunnya di-log-kan.

(c) Hitung parameter statistik data logbanjir sesaat, mencakup rata-rata,

6

standar deviasi, skewness dankoefisien kurtosis. (lihat formula 3 - 6)

(d) Periksa apakah skewness ≈ + 3 atau nilai skewnessnya ≈ 3 kali nilai dari koefisien variasinya jika iya makadapat digunakan formula log normal,jika tidak pilih distribusi lainnya.

(e) Tentukan besarnya periode ulangbanjir rencana 2, 5, 10, 25, 50, 100tahunan yang akan dihitung.

(f) Hitung probabilitas kemungkinanterjadi (P) = 1/T dan kemungkinantidak terjadi (nP) = 1 – (1/T)

(g) Lihat tabel standar normal, tentukannilai k dari (nP) yang dihitung.

(h) Hitung besarnya ்ܼ = തܺ+ ௫ܵ݇

(i) Hitung besarnya debit banjir rencanadengan formula :

்ܺ = 10 .................................(10)

(3) Metode Log Pearson Tipe III

(a) Kumpulkan data banjir sesaatmaksimum sebanyak ≥ 20 tahun.

(b) Data puncak-puncak banjir setiaptahunnya di-log-kan.

(c) Hitung parameter statistik data logbanjir sesaat, mencakup rata-rata,standar deviasi, skewness dankoefisien kurtosis.

(d) Distribusi ini, tidak memiliki cirrikhusus. Jadi jika tidak masuk dalam 3distribusi jenis di atas, maka dapatdigunakan distribusi ini.

(e) Tentukan besarnya periode ulangbanjir yang akan dihitung.

(f) Hitung probabilitas kemungkinanterjadi (P) = 1/T dan kemungkinantidak terjadi (nP) = 1 – (1/T)

(g) Lihat tabel standar log pearson tipe III,tentukan nilai K dari nilai koefisienkemencengan (Cs) dan nilai P. RumusCs seperti terdapat pada formula 4

(h) Hitung besarnya ்ܼ = തܺ+ ௫ܵ݇

(i) Hitung besarnya debit banjir rencanadengan formula :

்ܺ = 10 ...............................(11)

7

6.2. Tanggung Jawab :

a. Koordinator pelaksana :

a) menyusun usulan jadual dan petugas pelaksana.

b) memeriksa hasil pengumpulan data.

c) memeriksa hasil valuasi dan penyaringan data.

d) memeriksa hasil analisis.

b. Petugas

a) melakukan pengumpulan data dan penyiapan alat.

b) melakukan valuasi, dan penyaringan data.

c) melakukan analisis.

c. Kabid/Kasi perencanaan dan OP melaksanakan :

a) memeriksa dan menyetujui usulan jadual.

b) pengesahan hasil perhitungan.

7. Kondisi Khusus : 7.1. Apabila setelah perhitungan mengindikasikanketidaksesuaian debit banjir rencana 2 tahunan dengandebit banjir rata-rata tahunan maka perlu dilakukanvalidasi ulang data debit yang dipakai dan/ataupelaksanaan perhitungan yang dilakukan.

7. Rekaman : 8.1. Hasil valuasi dan penyaringan data.

8.2. Gambar ploting data pada kertas distribusi Gumbel

8.3 Hasil hitungan debit banjir rencana.

8.Lampiran : 9.1. Bagan alir pelaksanaan perhitungan debit banjir rencana.

9.2. Bagan alir pemilihan metode perhitungan debit banjirrencana.

9.3. Tabel Rata-Rata Tereduksi Gumbel dan Tabel StandarDeviasi Tereduksi Gumbel

9.4. Tabel Nilai k Distribusi Normal

9.5. Tabel Nilai k Distribusi Pearson Tipe III

9.6. Daftar simak.

8

Lampiran 1

Bagan Alir Perhitungan Debit Banjir Rencana

No. Uraian Kegiatan Kabid/KasiPerencanaan & OP

KoordinatorPelaksana

Petugas TargetPelaksanaan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Menyusun jadual pelaksanaandan usulan petugaspelaksananya.

Memeriksa dan menetapkanjadual dan usulan petugaspelaksananya.

Melakukan pengumpulan datadan penyiapan data.

Memeriksa hasil pengumpulandata dan penyiapan data.

Melakukan valuasi, danpenyaringan data.

Melakukan pemeriksaan hasilvaluasi, dan penyaringan data.

Melakukan perhitungan debitbanjir.

Melakukan pemeriksaan hasilperhitungan debit banjir.

Pengesahan hasil.

1 hari

5 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Mulai

PenyusunanJadual updating dan

usulan petugaspelaksananya

Memerikasa jadual

updating dan usulan

petugas

Disetujui ?

Melakukan pengumpulandata dan penyiapan alat.

Memeriksa hasilpengumpulan data dan

penyiapan alat

Sesuai

ketentuan ?

Lakukan valuasi, danpenyaringan data

Pemeriksaan hasilvaluasi, dan penyaringan

data

Sesuai

ketentuan ?

Melengkapi ketentuanyang belum terpenuhi

Hitung debit banjir

Selesai

Pemeriksaan hasilperhitungan debit banjir.

Sesuai

ketentuan ?

Pengesahan perhitungandebit banjir rencana

Lampiran 2

Bagan Alir Pemilihan Metode Perhitungan Banjir Rencana

Mulai

Cara Analisis Metode GumbelApakah skewness

≈ 1,14 & kurtosisnya 5,4 ?

Apakah skewness dari data log ≈ + 3 atau 3 kali nilai dari koefisien

variasinya ?

Cara Analisis Metode Log Normal

Pakai Cara Grafis atau Analisis ? Cara Grafis Metode Gumbel

Analisis

Grafis

Ya

Ya

Tidak

Cara Analisis Metode Log Pearson

Tidak

9

Lampiran 3

Tabel Rata-Rata Tereduksi Gumbel

Tabel Standar Deviasi Tereduksi Gumbel

10

Lampiran 4

Nilai k Distribusi Normal

11

Lampiran 5

Nilai k Distribusi Pearson Tipe III

Lampiran 6

Tanggal :  ............................... Tahun 20.....Unit yang diaudit :  Balai ...........................................Kegiatan : Perhitungan Debit Banjir Rencana (Instruksi Kerja Analisis Hidrologi No. 2)

Ya Tidak Ada Tidak1 3 4 5 6 7I

a.

b. Persiapan datac. Persiapan peralatan/perangkat lunak pengolah datad. Pemeriksaan kelengkapan data

II Pelaksanaan Perhitungan Debit Banjir Rencanaa. Hasil Valuasi dan Penyaringan Datab. Pemeriksaan hasil perhitungan debit banjir rencana

III Pengesahan Perhitungan Debit Banjir Rencanaa. Pengesahan hasil perhitungan debit banjir rencanab. Penyerahan ke bagian basis data

Daftar Simak

No. Uraian KegiatanDibuat / Dilaksanakan Bukti Tertulis

Keterangan

(..................................................) (..................................................)

2

Persetujuan jadual dan pelaksanaan kegiatan (personel pelaksana, metode, target/sasaran pengelolaan hidrologi)

Mengetahui ................ , .......................20.....Kepala Unit Hidrologi Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Persiapan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;

b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup clan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air clan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, clan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Mengingat :

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana

telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

b. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

c. Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil;

2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, Sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;

3. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;

4. Pengendalian rnncemaran air adalah upaya pencegahan dan penangulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;

5. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;

7. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;

8. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis;

9. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;

10. Status mutu air adalah tingkat . kondisi mutu air yang menunjukkanl kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;

11. Pencemaran air adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan mannusia, sehinga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

12. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung didalam air atau ,air limbah;

13. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air,untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;

14. Air Iimbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;

15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;

16. Pemerintah adalah Presiden beserta para menteri dan Ketua/ Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen;

17. Orang adalah orang perseorangan,dan atau kelompok orang dan atau badan hukum ;

18. Menteri adalah menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 2

(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemmaran air diselengarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.

(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 3

Penyelengaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Pasal 4

(1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang dinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.

(2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

(3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada :

a. sumber yang terdapat di dalam hutan lindung; b. mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan c. akuifer air tanah dalam

(4) Upaya pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud didalam ayat (3).

(5) Ketentuan mengenai pencemaran kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan .

BAB II PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 5

(1) Pemerintah dilakukan pengelolaan kualitas air lintas propinsi dan atau lintas bataas negara.

(2) Pemerintah Propinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten / Kota.

(3) Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten / Kota.

Pasal 6

Pemerintah dalam melakukan pengelolaan kualitas air sebagamana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menugaskan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pendayagunaan Air

Pasal 7

(1) Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota menyusun rencana pendayagunaan air.

(2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana,dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat

(3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuailtitas dan atau fungsi ekolosis.

Bagian Ketiga Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 8

(1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas : a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk

air bakti air minum, dan atau peruntukan lain yang imempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan ,air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk imengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut;

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi,pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

(2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

(1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada; a. sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah

Propinsi dan atau merupakan lintas batas wilayah negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

b. sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten / Kota dapat diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi.

c. sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota .

(2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah ,Pemerintah Propinsi, dan atau Peinerintah Kabupaten / Kota berdasarkan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah Propinsi yang bersangkutan untuk melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

(4) Pedoman pengkajian untuk menetapkan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air,dan

Status Mutu Air

Pasal 10

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 11

(1) Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau penambahan parameter pada air yang lintas Propinsi dan atau lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah.

(2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.

Pasal 12

(1) Pemerintah propinsi dapat menetapkan;

a. baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas yang ditetapkan sebagamiana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan atau

b. Tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (2).

(2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi.

(3) Pedoman penetapan baku mutu air dan penambahan parameter baku mutu air sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

(1) Pemantauan kualitas air pada a. sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten / Kota

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota; b. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah

Kabupaten / Kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Propinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota;

(2) Pemerintah dapat menugaskan Propinsi Propinsi yang bersangkutan untuk melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

(3) Pemantauan kualitas air sebagamana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam )bulan sekali.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Menteri.

(5) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

(1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan; a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku

mutu air ; b. kondisi baik , apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

(2) Ketentuan mengenai tingkatan cemar dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pedoman penentuan status mutu air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

(1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar; maka Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.

(2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air.

Pasal 16

(1) Gubernur menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran air.

(2) Dalam hal Gubernur belum menunjuk laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk Menteri.

Pasal 17

Dalam hal terjadi perbedaan hasil analisis mutu air atau mutu air Iimbah dari dua atau lebih laboratoriummaka dilakukan verifikasi ilmiah terhadap analisis yang dilakukan. Verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 18

(1) Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Propinsi dan atau lintas batas negara.

(2) Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yailg lintas Kabupaten / Kota.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada Kabupaten/ Kota.

Pasal 19

Pemerintah dalam melakukanpengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat menugaskan Pemerintah propinsi atau Pemerintah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Pasal 20

Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang: a. menetapkan daya tampung beban pencemaran; b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; c. menetapkan persyaratan air Iimbah untuk aplikasi pada tanah; d. menetapkan persyaratan pembuangan air Iimbah ke air atau

sumber air; e. memantau kwalitas air pada sumber air; dan f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu

air.

Pasal 21

(1) Baku mutu air Iimbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.

(2) Baku mutu air Iimbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air Iimbah nasional sebagaiimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 1

(4) Pedoman inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Menteri menetapkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran air.

Pasal 23

(1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan

daya tampung beban pencemmaran air pada sumber air. (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (Iima) tahun sekali.

(3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk

a. pemberian izin lokasi; b. pengelolaan air dan sumber air ; c. penetapan rencana tata ruang ; d. pemberian izin pembuangan air limbah; e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja

pengendalian pencemaran air. (4) Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Retribusi Pembuangan Air Limbah

Pasal 24

(1) Setiap orang yang membuang air Iimbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air Iimbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupatenl / Kota dikenakan retribusi.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Bagian Ketiga Penangulangan Darurat

Pasal 25

Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Pasal 26

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka penangung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penangulangan dan pemulihan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 27

(1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran ,air, wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat

a. tanggal pelaporan; b. waktu dan tempat; c. peristiwa yang terjadi; d. sumber penyebab; e. perkiraan dampak.

(3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dalam iangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskanya kepada Bupati / Walikota / Menteri.

(4) Bupati / Walikota / Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wa,iib negeri melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air

(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati / Walikota / Menteri wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran airr serta dampaknya.

Pasal 28

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (5) Bupati / walikota / Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 29

Setiap penanggung,jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyaimpaikan laporannya kepada Bupati / Walikota / Menteri.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 30

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.

(2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan , kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 31

Setiap orang wajib : melestarikan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengendalikaan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 32

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 33

Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota wajib memberikan lnformasi kepadamasyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 34

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah

(2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegitan wajib menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan izin pembuangan air Iimbah ke air atau sumber air.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati /Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

(4) Ketentuan mengenai pedoman pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 35

(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air Iimbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupat / Walikota.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan .

(3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan memperhatian pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 36

(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang -kurangnya :aplikasi pada tanah.

(2) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati / Walikota.

a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan

tanaman ; b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

(3) Bupati / Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemkarssa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

(4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Bupati/ Walikota menerbitkan izin pemanfaatan air limbah

(5) Penerbitan pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin

(6) Pedoman pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian kedua Pembuangan Air Limbah

Pasal 37

Setiap penanggung usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menangulangi terjadinya pencemaran air

Pasal 38

(1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin

(2) Dalam persyaratan izin Pembuangan air Iimbah sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) waiib dicantumkan

a. kewajiban untukmengoloa Iimbah; b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh

dibuang ke media lingkungan ; c. persyaratan cara pembuangan air limbah ;

d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulamgan keadaan darurat ;

e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;

f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan ;

g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan ;saat

h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang diperyaratkan;

i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

(3) Dalam penetapan peryaratan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati/ Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

Pasal 39

(1) Bupati / Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air ;

(2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan bku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1)

Pasal 40

(1) Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati / Walikota.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Pasal 41

(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :

a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan

tanaman b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati / Walikota .

(4) Bupati / Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana diamksud dalam ayat (4) menunjukakan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati / Walikota menerbitkan izin pembungan air limbah.

(6) Penerbitan izin pembungan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh ) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

(7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembungan air limbah ditetapkan oleh Bupati /Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Menteri

(8) Pedoman kajian pembungan air limbah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan sumber air.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 43

(1) Pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendaliaan pencemaran air.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam yat (1) meliputi: a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengelola lingkungan hidup; b. penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif

(3) Pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.

(4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan oleh pemerintah Propinsi, pemerintah Kabupaten / Kota dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.

(5) Pembangunan saran dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 44

(1) Bupati / Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2)

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan daerah.

Pasal 45

Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 46

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam pasa 44 ayat (2) dan pasal 45 berwenang :

a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;

b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;

c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKI, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;

d. memasuki tempat tertentu; e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air

limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolog; f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses

produksi, utilitas, dan instansi pengolahan limbah; g. memeriksa instansi, dan atau alat transportasi;

(2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud (3) dalam ayat (1) huruf c meliputi pembuatan denah, sketsa,

gambar, peta, dan atau dekripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 47

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 48

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatn yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40,dan Pasal 42, Bupati / Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi.

Pasal 49

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 25, Bupati / Walikota / Mentri berwenang menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa.

Bagian Kedua Ganti Kerugian

Pasal 50

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan aatau melakukan tindakan tertentu.

(2) Selain pembeban untuk melakukan tindakkan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakkan tertentu tersebut.

Bagian Ketiga Sanksi Pidana

Pasal 51

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Baku mutu air limbah untuk jenis usah dan atau kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh daerah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PeraturanPemerintah ini.

Pasal 53

(1) Bagi usaha dan atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi pada tanah, maka dalam jangka waktu satu tahun setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah pada tanah dari Bupati / Walikota.

(2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, maka dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan

Pemerintah ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air Bupati / Walikota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Penetapan daya tampung beben pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga ) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini

Pasal 55

Dalam hal baku mutu air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 ayat (1) belum atau tidak ditetapkan, berlaku kreteria mutu air untuk kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini sebagai baku mutu air.

Pasal 56

(1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, baku mutu air yang telah ditetapkan sebelumnya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini

(2) Dalam hal baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih ketat dddari baku mutu air dalam peraturan pemerintah ini, maka baku mutu air sebelimnya tetap berlaku.

Pasal 57

(1) Dalam hal jenis usaha dan atau kegiatan belum ditentukan baku mutu air limbahnya, maka baku mutu air limbah yang berlaku di daerah tersebut dapat ditetepkan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

(2) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetepkan dengan Peraturan Daerah Propinsi.

Pasal 58

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang telah ada, tetap brlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Penendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001

TANGGAL 14 DESEMBER 2001

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS A