K A T A P E N G A N T A R - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/...Kabupaten Tanah Bumbu K A T A P E N G A N T A R Laporan Akuntabilitas Badan

Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Tanah Bumbu

K A T A P E N G A N T A R

Laporan Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

adalah perwujudan tanggung jawab Instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas selama satu

tahun anggaran, dan menjadi acuan dalan melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah,

sejak pra bencana dan pasca bencana.

Terkait dengan Penyusunan LAKIP ini yang diharapkan penyusunannya efektif, sesuai dengan

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai

salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dituntut mampu untuk

mengimplementasikan Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu, untuk itu sesuai tahapan yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja dan

mengevaluasi capaian kinerja selama tahun 2016, maka hasilnya dilaporkan dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu.

Akhir kata Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung

tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga Lakip ini dapat menjadi

dokumen bersama dan dijadikan refernsi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Tanah Bumbu, Desember 2016Kepala Pelaksana BPBD

Ir. Mariani, MPPembina Utama Muda/IVc

Nip. 19630814 199003 2 002


Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016

I K H T I S A R E K S K U T I F

Laporan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016 disusun Sebagai Akuntabilitas Kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Penaggulangan Bencana daerah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Tahun 2016 dilaporkan

berdasarkan Rencana Strategi dan Rencana Kinerja Tahunan secara Khusus dapat dicermati

pada Bab II.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

menetapkan tiga tujuan pokok :

1. Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan peningkatan kesiapsiagaan

bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Mengembangkan pelayanan darurat bencana yang cepat, akurat dan terukur.

3. Memulihkan kehidupan di daerah terdampak bencana.


D A F T A R I S I

Halaman

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………............... 1

Ikhtisar Eksekutif………………………………………………………………………………......... 2

Daftar Isi………………………………………………………………………………………………. 3

Daftar Gambar / Tabel………………………………………………………………………………. 4

Bab. I Pendahuluan…………………………………………………………………………………. 5

B. Latar Belakang………………………………………………………………………….........5

C. Isu – isu Strategis……………………………………………………………………............5

D. Dasar Hukum …………………………………………………………………………...........6

E. Struktur Organisasi ………………………………………………………………….............6

F. Susunan Kepegawaian …………………………………………...................................... 7

G. Sistematika Penyusunan………………………………………………..............................8

Bab. II Rencana Strategis…………………………………………………………………………….....9

A. Rencana Strategis…………………………………………………………………...............8

1. Visi ……………………………………………………………………………….............10

2. Misi ………………………………………………………………………………….........10

B. Tujuan dan Sasaran …………………………………………………………………….....10

a. Tujuan……………………………………………………………………………… 11

b. Sasaran…………………………………………………………………………….. 11

C. Cara Mencapainya Tujuan dan sasaran. ……………………..………………………....11

D. Rencana Anggaran Tahun 2012……………………………………….……………… 11

E. Bantuan tanggap Darurat ………………………………………………………………. 12

F. Perjanjian Kinerja………..……………………………………………………..…….........12

Bab.III Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah……………………… 13

A. Kerangka Pengukuran Kinerja ………………………………………………………….. 13

a. Sasaran Starategis …………………………………………………………………… 13

b. Indikator Kinerja……………………………………………………………………… 13

B. Capaian Kinerja………………………………………………………………………….. 14

C. Analisis Capaian Kinerja……………………………………………………………...........15

Bab. IV Penutup …………………………………………………………………………………….. 19

Lampiran-lampiran…………………………………………………………………………………



D A F T A R G A M B AR / T A B E L

1. Tabel Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 20162. Tabel Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016


B A B IP E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi

teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, dll.

Begitu pula pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara instansi

tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan

menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan

bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana,

terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD

bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana pada pasal 25. Dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2010

Pelantikan pejabat eselon dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010.Tentang pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2011 Tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Daerah Nomor : 29 Tahun 2012 Tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Isu – Isu Strategis

Isu Strategis yang mempunyai korelasi dengan kegiatan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu antara lain :

1. Belum adanya dokumen kontigensi

2. Belum tersedianya gedung Pusdalop guna memudahkan informasi kebencanaan

3. Belum tersedianya gudang logistik dan peralatan yang memadai

4. Penyusunan Program dilaksanakan per sektor dan tidak terpadu

5. Masih kurangnya antisipasi dan masih rendahnya tingkat sadar bencana

6. Pemahaman dan persepsi kebencanaan masih sangat rendah

7. Standar teknis penanggulangan bencana masih minim

8. Lokasi bencana yang umumnya sulit dijangkau

9. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang mulai mengalami kerusakan/aus

C. Dasar Hukum



Dasar Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Inpres Nomor : 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

5. Undang-undang Nomor 28 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan

Bantuan Bencana.

17. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan

Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

19. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban

Kepal Daerah.

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

21. Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas

dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu.


22. Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas

dan Tatakerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah


23. Peraturan Daerah Nomor : 29 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

dan Tatakerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah


D. TujuanTujuan Penyusunan Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah :

a. Sebagai pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah keunit kerja yang lebih tinggi,

atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan akuntabilitas ini lebih

menonjolkan akuntabilitas manajerialnya.

b. Sebagai alat untuk pengambilan keputusan dari pelaksanaan perubahan-perubahan

kearah perbaikan dalam mencapai kehematan, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

c. Sebagai alat untuk perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka

menengah dan jangka pendek.

Lakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan

dapat bermanfaat untuk:

1. Peningkatan Akuntabilitas Badan;

2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan;

3. Peningkatan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program/kegiatan

maupun perencanaan penggunaan sumberdaya organisasi Badan;

4. Meningkatkan kredibilitas Badan dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan;

5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab Badan;

6. Mendorong Badan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan

pembangunan secara baik, sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang

berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat;

7. Menjadikan Badan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif

dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

E. Gambaran Umum BPBDBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk

peraturan daerah nomor : 06 Tahun 2011 tentang pembentukan, kedudukan, tugas peraturan

daerah nomor : 14 tahun 2010 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja unsur-

unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

dinyatakan bahwa :



1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan

unsuir pendukung Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara eksofisio dijabat

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di penanggulangan

bencana.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada pasal 4 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Bupati dan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi,

serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;

e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

f. Melaporkan penyelengaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah

sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat

bencana;

g. Mengendalikan pengumpulan uang dan barang;

h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah;

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Struktur Organisasi BPBDStruktur Organisasi Badan Penanggulangan Daerah sesuai dengan peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu nomor 22 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Lain Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya pada pasal 5, terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Pengarah Penanggulangan Bencana, dan

3. Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 6 ayat (1) unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. pejabat

Pemerintah Daerah terkait; b. anggota masyarakat professional dan ahli dibidangnya. Ayat (3)

pengaturan lebih lanjut mengenai pengarah penanggulangan bencana ditetapkan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 ayat (1) pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksana penanggulangan

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan

penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi: a. pra bencana b. saat tanggap darurat

c. pasca bencana.

Susunan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu adalah sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana Badan sebagai pimpinan dan pengambil Keputusan

b. Sekretariat:

- Sekretaris


- Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

- Kasubbag Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Kasubid Pencegahan

- Kasubid Kesiapsiagaan

d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

- Kasubid Kedaruratan

- Kasubid Logistik

e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Kasubid Rehabilitasi

- Kasubid Rekonstruksi

Apabila kita melihat susunan struktur organisasi ini, maka kita dapat mengambil

kesimpulan bahwa terdapat pembagian wewenang yang jelas dalam organisasi. Pembagian

wewenang ini dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

G. Susunan Kepegawaian

Data jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016 PNS 41 orang,

PTT Umum 1 orang dan PTT Khusus 2 orang, BPK PNS 20 orang dan Damkar Non PNS 149

orang, SRC 16 orang dan lain-lain 4 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No Pegawai Eselonering Pendidikan Pangkat

PNS PTT Eselon JumlahPejabat

TingkatPendidkan

JumlahPNS

Golongan/Pangkat

JumlahPegawai

Keseluruham

1. 1 -- IIb 1 S2 1 IV.c 1



2. 4 - IIIb 4 S2

S1

S1

1

1

2

Iva

IVa

IIId

1

1

2

3. 8 - IVa 8 S2

S1

S1

SLTA

1

1

5

1

IIIc

IVa

IIIc

IIId

1

1

5

1

8 - - - S.1

SLTA

SLTP

4

2

2

IIIa

IIc

IIa

4

2

2

- 3 - - S1 umum

S1 KH

SMA KH

1

1

1

PTT

PTT

PTT

1

1

1

21 3 24 24

2. Barisan Pemadan Kebakaran Dan Tim Reaksi Cepat BPBD, Cleaning Service, Jaga

malam, dan Driver BPBD

No Pegawai Satuan Eselonering Pendidikan Pangkat

PNS Honor Eselon JumlahPejabat

TingkatPendidkan

JumlahPNS

Gol/Pangkat

JumlahPegawai

Keseluruham1. 20

-

149

BPK - -

-

-

SLTASLTASLTPSLTPSDS1D3

SLTA

69113---

IIcIiaIIaIcIc

--

69113181

116


SLTPSD

--

--

122

2. - 16 TRC - - SLTASLTPSD

---

---

952

-1 CS - - SMA - - 1

1 JagaMalam

- - SD - - 1

- 1 JagaGudang

- - SMP - - 1

- 1 Driver - - SMA - - 1

20 169 20 189

H. Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat untuk mengetahui sejauh

mana capaian kenerja yang dapat diwujudkan organisasi.

Dalam penusunan LAKIP tahun 2016 ini, kami Badan Penanggulangan Bencana

Daerah telah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan

penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Adapun

Kerangka Sistematis Penyusunan LAKIP adalah Sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutip)

Bab I PendahuluanDalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Organisasi dan sekilaspengantar lainnya

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan berapa hal penting dalam perencanaan danperjanjian kenerja (Dokumen penetapan kinerja)

Bab III Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi, denganpengungkapan dan penyajian dari hasil pengukur kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran- lampiran

B A B IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KENERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas dan fungsi bahwa rencana strategis yang disusun merupakan prioritas

pada hasil yang ingin dicapai selama 5 tahun, yaitu mulai terbentuknya Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada bulan Juli 2010 Nomor 14

Tahun 2010. Dengan meperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin

timbul dengan tetap mengacu pada Recana Strategis yang disusun mencakup Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun 2016 akan di jelaskan dalam bagian berikut :

1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah BumbuUntuk menjamin terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan berjalan sesuai

dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengacu

pada tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis yang berkewajiban melaksanakan

salah satu tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Menetapkan Visi adalah

Mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu tangguh bencana untuk keamanan dankesejahteraan masyarakat. Visi juga merupakan suatu gambaran tentang suatu keadaan


ideal organisasi dimasa depan yang realistis, mempunyai daya tarik untuk mencapainya.

Dan dapat pula dikatakan bahwa Visi merupakan suatu pandangan yang dikonsentrasikan

kedepan, serta merupakan tuntutan dan sekaligus tantangan terhadap hal-hal yang ingin

diwujudkan di masa depan. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), bahwa visi dapat didefinisikan sebagai cara

pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis,

antisipatif dan inovatif. Lebih lanjut dinyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

2. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah BumbuDalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan misi sebagai

pemandu terhadap tindakan manajemen dimasa yang akan datang sehingga dapat terus

eksis mengikuti perubahan serta dapat mengkoordinasikan segala tindakan dan usaha

untuk mencapai visi dengan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat Tanah Bumbu dari ancaman bencana melalui pengurangan

resiko bencana.

2. Mewujudkan manajemen kebencanan yang terencana, terpadu dan terkoordinir

untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarat dan dunia usaha dalam

penanggulangan bencana.

3. Menjamin kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana dengan program

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, maka Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki visi dan misi

sebagai konsep operasional dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari kondisi

lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak

terpisahkan dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

B. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2016a. Tujuan

1. Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan peningkatan kesiapsiagaan

bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Mengembangkan pelayanan darurat bencana yang cepat, akurat dan terukur.

3. Memulihkan kehidupan di daerah terdampak bencana.

b. Sasaran1. Peningkatan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya

masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur-unsur


2. Tertanganinya masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap

darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang

baku.

3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pada kawasan yang terdampak

bencana.



C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2016Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-

kebijakan dan program-program

a. Kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh

yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelencaran

dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi instansi

pemerintah

b. Program Rencana Kinerja tahun 2016

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencakup Sasaran, Program

dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Dengan mengacu pada DPA Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016. Sasaran dalam

rencana kinerja tahunan 2016 disajikan bersama indikator kinerjanya sedangkan program

disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan,

sehingga kegiatan yang dirumuskan RKT merupakan rincian yang sistematis dari program

yang akan dilaksanakan. Dalam kegiatan yang ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan

yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

D. INDIKATOR KINERJA

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

TUJUAN 1:

Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) dan sarana prasarana

penanggulangan dalam penanggulangan bencana.

SASARAN STRATEGIS

Sekretariat

Uraian Indikator Kinerja Capaian Kinerja

1. Lancarnya administrasi

perkantoran

2. Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

3. Meningkatnya penguasaan

teknologi di bidang

penanggulangan bencana

1. Pelayanan surat menyurat

2. Pelayanan kepegawaian

3. Pelayanan keuangan

4. Pelayanan data dan informasi

bencana

1. 3 hari

2. 3 hari

3. 3 hari

4. 2 hari

TUJUAN 2:

Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana

bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah Bumbu.

SASARAN STRATEGIS


Bidang Pencegahan dan KesiapsiagaanUraian Indikator Kinerja Capaian Kinerja

1. Koordinasi penyusunan

perencanaan pencegahan

dan penanggulangan

bencana

2. Meningkatnya kesadaran

dan kewaspadaan

masyarakat menghadapi

ancaman dan resiko

bencana

3. Keterpaduan dan

kesiapsiagaan

menghadapi bencana

1. Pencegahan bencana

2. Kesiapsiagaan

menghadapi bencana

1. Mengurangi kerusakan

sarana, prasarana dan

lingkungan hidup, kerugian

harta benda dan korban jiwa

2. Meningkatkan kemampuan

petugas dan masyarakat

menghadapi bencana

TUJUAN 3:

Mengembangkan pelayanan darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur.

SASARAN STRATEGIS

Bidang Kedaruratan dan Logistik


1. Pengkajian, pemantauan

dan penanganan tanggap

darurat bencana

2. Pengarahan peralatan,

pemberian bantuan

logistik benda

3. Penyelamatan, evakuasi

dan pemenuhan

kebutuhan dasar

1. Penanganan keadaan

darurat bencana

2. Penanganan logistik

1. Pertolongan dan

penyelamatan terhadap

korban bencana

2. Pemenuhan kebutuhan dasar

hidup (makan minum dan

kesehatan)

TUJUAN 4:

Memulihkan kehidupan di daerah terdampak bencana.

SASARAN STRATEGIS

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


1. Penyaluran dana bantuan

sosial rehabilitasi dan

rekonstruksi

2. Evakuasi dan relokasi

3. Penanganan keadaan

darurat bencana

4. Penanganan logistik

3. Pertolongan dan

penyelamatan terhadap

korban bencana

4. Pemenuhan kebutuhan dasar



korban bencana

3. Perlindungan dan

pemulihan akibat dampak

bencana

4. Penyaluran bantuan dan

sumbangan bencana

5. Penilaian, pengumpulan,

pengolahan data

kerusakan dan kerugian

akibat bencana

6. Perbaikan darurat

bencana

hidup (makan minum dan

kesehatan)

E. PROGRAM DAN KEGIATANBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kegiatan-

kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematik berdasar

pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis di bidang kebencanaan.

Kegiatan seperti terinci berikut ini:

1. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 1 yaitu:

1. Lancarnya Administrasi Perkantoran, dilakukan dengan Starategis:

- Peningkatan keterpaduan program dan anggaran

Yang diukur dengan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,

Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor,

Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah, Penyediaan jasa tenaga Non PNS, Rapat-rapat koordinasi dalam daerah.

2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, dilakukan dengan Strategis:

- Peningkatan sarana dan prasarana

Melengkapi sarana dan prasarana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor.

3. Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penanggulangan bencana dilakukan

dengan Strategis:

- Optimalisasi pendidikan, pelatihan, bimtek serta sosialisasi perundang-undangan.


1. Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana,

diklat dan penataan ruang, dilakukan dengan strategis:

- Peningkatan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana

2. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan

resiko bencana, dilakukan dengan Strategis:

- Mewujudkan standar dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana

3. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dilakukan dengan Strategis:

- Penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat



1. Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana, dilakukan dengan

strategis:

- Peningkatan pelaksanaan pengkajian dan penentuan status darurat bencana

2. Pengarahan peralatan, pemberian bantuan logistik, dilakukan dengan strategis:

- Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda

3. Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar, dilaksanakan dengan

strategis:

- Optimalisasi penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar serta

perlindungan bagi korban bencana alam


1. Penyaluran dana bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi, dilaksanakan dengan

strategis:

- Peningkatan keterlibatan pemberdayaan masyarakat

2. Evakuasi dan relokasi korban bencana, dilaksanakan dengan strategis:

- Melestarikan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan local

3. Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana, dilaksanakan dengan strategis:

- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

4. Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana, dilaksanakan dengan strategis:

- Penerapan mekanisme yang akuntabel dan transparan serta tetap sasaran

5. Penilaian, pengumpulan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana,

dilaksanakan dengan strategis:

- Peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana

6. Perbaikan darurat bencana, dilaksanakan dengan strategis:

- Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi

Indikator kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Peningkatan kerjasama lintas

sektor dalam pencegahan

bencana dan terwujudnya

masyarakat siaga bencana

melalui peningkatan

kesiapsiagaan unsur – unsur


Persentase menurunnya korban terdampak

bencana

0%

Jumlah kelurahan/Desa tangguh bencana. 0

Jumlah Sekolah tangguh bencana 0

Jumlah Dokumen Manajemen Kebencanaan

yang tersedia

1 dokumen

Rata – rata waktu tanggap (respond time)

pemadam kebakaran

< 15 menit

Tertanganinya masyarakat

korban bencana dengan

membangun sistem tanggap

darurat bencana yang cepat,

akurat, dan terukur dengan

standar operasi yang baku.

Rata – rata waktu tanggap (respond time)

bencana

< 2 jam

Persentase korban bencana yang berhasil

ditangani

100 %

Terlaksananya rehabilitasi dan

rekonstruksi pada kawasan

yang terdampak bencana.

Persentase pemulihan kawasan terdampak

bencana

0 %

Pengkajian pemulihan pascabencana. 0 %



Jumlah dokumen pra bencana -

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

SASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA TARGET

Peningkatan

Kinerja PegawaiJumlah Pegawai Negeri Sipil BPBD Kab. Tanah Bumbu

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Terbayarnya biaya listrik, telepon dan air kantor

perbulan

2. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

3. Terbayarnya jasa administrasi keuangan perbulan

4. Tersedianya alat-alat kebersihan kantor

5. Tersedianya alat tulis kantor

6. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

7. Tersedianya peralatan listrik kantor

8. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

9. Tersedianya makanan dan minuman rapat

10. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

11. Terbayarnya jasa tenaga Non PNS

12. Terlaksananya perjalanan dinas pegawai kantor BPBD

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Peningkatan

Disiplin Aparatur

1. Tersedianya pakaian kerja lapangan

2. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran

1. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

2. Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

Pencegahan Dini

dan

Penanggulangan

Korban Bencana

Alam

1. Tertanganinya korban bencana alam

2. Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi korban

bencana alam

3. Terlaksananya dokumen perencanaan penanggulangan

bencana

4. Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan

darurat bencana


2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu dapat di lihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2016.

Rencana Kinerja Tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta

indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2016. Rencana kinerja tersebut

selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan kinerja yang merupakan tolak ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada tahun 2016.

2.1.3 Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan

tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi tugas dan tanggung jawab kinerja secara

berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini

menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang diletakan pada setiap indicator kinerja,

baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi

proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2016 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekat dan janji, untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu

1 tahun tertentu dengan pertimbangan sumberdaya yang dikelolanya.

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016

NoSasaran

StrategisIndikator kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 Peningkatan

Kinerja

Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri

Sipil BPBD

12

Bulan

Belanja TidakLangsung

3.684.989.245

2 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program PelayananAdministrasiPerkantoran:

6.149.339.600

1. Terbayarnya

Rekening kantor

2. Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

12

Bulan

1

Tahun

1. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional



3. Terbayarnya jasa

administrasi

keuangan

4. Tersedianya alat-alat

kebersihan kantor

5. Tersedianya alat tulis

kantor

6. Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

7. Tersedianya

peralatan listrik kantor

8. Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

9. Tersedianya makanan

dan minuman rapat

10. Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

11. Terbayarnya jasa

tenaga Non PNS

12. Terlaksananya

perjalanan dinas

pegawai kantor BPBD

1

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

121

item

1

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

3. Penyediaan jasa

administrasi keuangan

4. Penyediaan jasa

kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis

kantor

6. Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

7. Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

8. Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor

9. Tersedianya makanan

dan minuman rapat

10. Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

11. Tersedianya jasa

tenaga Non PNS

12. Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

3 Penigkatan Program Peningkatan 20.600.000


Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

pemeliharaan peralatan

gedung kantor

1

Tahun

Sarana dan PrasaranaAparatur :

1. Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4 Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

16.650.000

1. Tersedianya pakaian

khusus hari-hari

tertentu

35 stel 1. Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

5 Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran 1. Jumlah pengadaan

sarana dan prasarana

pencegahan bahaya

kebakaran

2. Terpeliharanya sarana

dan prasarana

pencegahan bahaya

kebakaran

100%

100%

Program PeningkatanKesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran

1. pengadaan sarana

dan prasarana bahaya

kebakaran

2. Pemeliharaan sarana

dan prasarana

pencegahan bahaya

kebakaran

955.850.000

6 Pencegahan

Dini dan

Penanggulan

gan Korban

Bencana

Alam 1. Tertanganinya korban

bencana alam

2. Tersedianya logistik

dan obat-obatan bagi

korban bencana

alam

3. Terlaksananya

dokumen perencanaan

penanggulangan

bencana

100%

100%

1 Dok

Program PencegahanDini danPenanggulanganKorban Bencana Alam

1. Pemantauan dan

penyebarluasan

informasi bencana

2. Pengadaan logistik


penduduk di tempat

penampungan

sementara

3. Kegiatan rehabilitasi

pasca bencana

1.056.310.000



4. Terlaksananya rapat

koordinasi

penanggulangan

darurat bencana

100% 4. Kegiatan reaksi cepat

penanggulangan

bencana

F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016

Rencana awal anggaran kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 secara keseluruhan adalah Rp. 12.573.323.695,- dan setelah

dilakukannya perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 11.883.738.845,- terjadi selisih

berkurangnya anggaran sebesar Rp. 689.584.850,- Dengan rincian secara umum meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.684.989.245,- ( 94,30 %)

No Uraian Anggaran Realisasi %

1 Belanja Pegawai 3.684.989.245,- 3.475.064.528 94.00

2. Belanja Langsung Rp. 8.198.749.600,- ( 77,53 %)

No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi %

1. Program PelayananAdministrasi Perkantoran

6.149.339.600 5.519.997.041 89.77

2 Program Peningkatan Saranadan Prasaran Aparatur

20.600.000 15.600.000 75.73

3 Program Peningkatan DisiplinAparatur

16.650.000 14.000.000 84.08

4 Program PeningkatanKesiapsiagaan dan PencegahanBahaya Kebakaran

955.850.000285.995.000

29.92

5 Program Pencegahan dini danPenanggulangan korbanbencana

1.056.310.000 520.547.000 49.28

Total 8.198.749.600 6,356,139,041 77.53

Jadi total keseluruhan realisasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 9.831.203.569,- (82,73%).

Gambaran terperinci tentang realisasi anggaran, dapat dilihat pada laporan kinerja

triwulan IV sebagaimana pada lampiran 3.

G. BANTUAN ANGGARAN PUSAT TAHUN 2016


Anggaran bantuan dari pusat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu yaitu Desa Tangguh Bencana (Destana) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya ada di 2 (dua) desa yaitu Desa Maju Makmur

dan Desa Maju Bersama dengan anggaran biaya senilai Rp. 102.250.000,- dari danatersebut dapat direalisasikan senilai Rp. 100.694.000,-

H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan

tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan

rencana kenarja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk memcapainya dalam tahun tertentu.

Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dilihat dalam lampiran (terlampir) yang merupakan kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dalam bab II ini.

B A B IIIAKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk

mempertanggungjawabkan secara transparan keberasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwewenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang

ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pengukuran yang

dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada



kelompok Indikator Kinerja kegiatan berupakan masukan, keluaran, hasil, menfaat dan

dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran

dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang diangkap penting dan perpengaruh

terhadap percapaian sasaran tujuan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Tahun 2016 disusun dengan mengukur capaian indikator sasaran yang

dituangkan dalam DPA Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu, di mana sasaran dijabarkan hingga Program, dengan maksud agar setiap

kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih sesuai dengan kegiatan sekarang.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJAMengacu pada ketentuan yang belaku dalam Inpres No. 7 tahun 1999 , kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah diukur berdasarkan Tingkat pencapaian Kinerja

Sasaran dan Program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat

pencapaian kinerja dilakukan mulai media Target pengukuran kinerja yang kemudian

dibandingkan dengan realisasinya.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Tahun

2016

Realisasi Capaian

Tahun

2016

(%)2014 2015 2016

1 Peningkatan Kinerja

Pegawai

Jumlah Pegawai

Negeri Sipil BPBD100% 95% 96% 94% 94%

2 Terlaksananya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terbayarnyarekening kantor 100% 35% 77%

72,72

%72,72%

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas operasional

100% 49% 57%63,70

%63,70%

Terbayarnya jasa

administrasi

keuangan

100% 87% 96%86,18

%86,18%

Tersedianya alat alat

kebersihan kantor100% 99% 100% 100% 100%

Tersedianya alat tulis

kantor100% 99% 99% 92% 92%

Tersedianya barang

cetakan dan

pengandaan

100% 65% 99%65,10

%65,10%

Tersedianya 100% 95% 100% 97,77 97,77%


peralatan listrik

kantor

%

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor

100% 98% 55%96,10

%96,10%

Tersedianya makan

minum untuk

aparatur dan

masyarakat

100% 0% 0%60,13

%60,13%

Terlaksananya rapat

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

100% 75% 69%55,01

%55,01%

Terbayarnya jasa

tenaga Non PNS100% 97% 93%

98,02

%98,02%

Terlaksananya

perjalanan dinas

pegawai kantor

BPBD

100% 60% 67%83,13

%83,13%

3 Penigkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

pemeliharaan

peralatan gedung

kantor

100% 79% 36%75,73

%75,73%

4 Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tersedianya pakaian

kerja lapangan100% 99% 99% 0% 0%

Tersedianya pakaian

khusus hari-hari

tertentu

100% 99% 99% 100% 100%

5 Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Bertambahnya

wawasan untuk

kesiapsiagaan dan

pencegahan bahaya

kebakaran

100% 18,46 18,46

Jumlah pengadaan

sarana dan

prasarana

pencegahan bahaya

kebakaran

100% 95% 0%5,06

%5,06%

Terpeliharanya

sarana dan

prasarana

100% 84% 81%53,20

%53,20%



pencegahan bahaya

kebakaran

6 Pencegahan Dini

dan

Penanggulangan

Korban Bencana

Alam

Tertanganinya

korban bencana

alam

100% 75% 0% 0% 0%

Tersedianya logistik


korban bencana

alam

100% 83% 54% 81% 81%

Dokumenperencanaanpenanggulanganbencana

100% 47% 95%84,43

%84,43%

Terkoordinasinyapenanganan daruratbencana

100% 96% 33%9,98

%9,98%

Media pengukuran Kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK ( Pengukuran Kinerja Kegiatan)

- Formulir PPS ( Pengukuran Pencapaian Sasaran)

- Formulir RKT( Rencana Kinerja Tahunan)

Adapun Indikator-Indakator PKK terdiri dari :

a. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam

rumusan yang lebih baik spesifik, terukur dalam ukuran waktu satu tahun.

b. Indikator Kenerja

Penetapan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan mutlak bagi

pengukuran kinerja. Kelompok Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran

diupayakan lebih outcome, namun demikian karena adanya keterbatasan data dukung

banyak indikator kinerja sasaran yang dilaporkan kinerjanya masih bersifat output,

sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah input dan output.

Kriteria pengukuran yang digunakan adalah target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya

dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dimana target kinerja tersebut merupakan komitmen

dari Pimpinan dan seluruh anggota organisasi.

Setiap akhir tahun target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya sehingga diketahui

celah kinerja. Dalam mengukur kinerja sasaran yang dipakai adalah Capaian Absolut, dimana


capaian absolut sasaran itu sendiri dihubungkan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan

pendukungnya.

Tabel : kategori Persentase Pencapaian Sasaran

Peringkat Rentang Capaian Kategori Capaian Kualifikasi

I Lebih dari 90 % Sangat Baik A

II 70 % s.d 89,99 % Baik B

III 55 % s.d 69.99 % Cukup Baik C

IV Kurang dari 54.99 % Kurang Baik D

Dari rentang capaian diatas, maka dapat kita ambil beberapa penjelasan, bahwa

sebenarnya tidaklah mudah bagi kita untuk mencapai sebuah keberhasilan maksimal dan

optimal. Optimalisasi kinerja dapat teraih apabila kita dapat mengukur seluruh komponen

dan komitmen setiap personalia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu.

Selain itu, kemampuan sumber daya manusia internal kantor dan kelayakan aset –

aset merupakan tolok ukur yang diharapkan mampu menjadi tolok ukur kinerja secara

keseluruhan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Capaian Kinerja tahun 2016Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu selama periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016

dimana kebijakan, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan 5 (lima) sasaran Strategis, dilakukan dengan cara membandingkan dengan

target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian

kinerja. Dari hasil penelian berdasarkan dengan metode/cara/langkah kinerja tersebut

diatas sasaran starategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016 belum

mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal. Adapun kinerja tersebut dapat di

ikhtisiarkan sebagai berikut:

1. 1 (satu ) sasaran tercapai dengan nilai kinerja 94.00 % dengan katagori baik.

2. 1 (Satu) sasaran tercapai dengan nilai kinerja 89.77 % dengan kategori baik.

3. 1 (satu ) sasaran tercapai dengan nilai kinerja 76.00 % dengan katagori baik.

4. 1 (satu) sasaran tercapai dengan nilai kinerja 84,08 % dengan katagori sangat baik.

5. 1 (satu) sasaran tercapai dengan nilai kinerja 29.92 % dengan katagori baik.

6. 1 (satu) sasaran tercapai dengan nilai kinerja 49,28 % dengan katagori sangat baik.

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisa atas capaian kinerja seluruh sasaran tahun 2016 di jelaskan sebagai berikut :



Sasaran. 1 Meningkatnya Kinerja Pegawai

Sasaran yang dimaksud untuk kesejahteraan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

No IndikatorSasaran

Satuan PNS PTT JumlahPegawai

Realisasi %Capaian

1 Terpenuhinya

Peningkatan

Kesejahteraan

Belanja pegawai

BPBD

BPK

TRC

21

20

-

-

3

4

149

16

21

3

4

169

16

94.00% 100

Nilai Total 41 172 213 94.00%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas di capai dengan program belanja tidak

langsung dengan kegiatan pembayaran belanja aparatur pegawai secara rutin selama 12

bulan dalam tahun anggaran 2016.

Sasaran. 2 Tingkat Ketersediaan layanan AdministrasiPerkantoran

Sasaran ini dimaksud untuk terciptanya peningkatan sistem kerja lebih baik

didukung perlengkapan kantor serta jasa administrasi keuangan. Secara

keseluruhan nilai capaian sasaran ini adalah 89,77% atau kategori capaian Baik,

dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi CapaianTerbayarnya rekening kantor Bulan 12 72,72% 72,72%

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas operasional

Persen 100 63,70% 63,70%

Terbayarnya jasa administrasi keuangan Bulan 12 86,18% 86,18%

Tersedianya alat alat kebersihan kantor Item 305 100% 100%

Tersedianya alat tulis kantor Item 1396 91,55% 91,55%

Tersedianya barang cetakan dan pengandaan Item 59247 65,10% 65,10%

Tersedianya peralatan listrik kantor Item 217 97,77% 97,77%


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Item 121 96,10% 96,10%

Tersedianya makan minum untuk aparatur danmasyarakat

Persen 100 60,13% 60,13%

Terlaksananya rapat rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Bulan 12 55,01% 55,01%

Terbayarnya jasa tenaga Non PNS Bulan 12 98,02% 98,02%

Terlaksananya perjalanan dinas pegawaikantor BPBD

Bulan 12 83,13% 83,13%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas dicapai dengan program adminstrasi

perkantoran pada Tahun Anggaran 2016

Sasaran. 3Tingkat kelengkapan sarana dan

prasarana Aparatur

Sasaran ini dimaksud untuk terselenggaranya pelaksanaan tugas dan

kegiatan kantor dengan lancar berupa belanja modal peralatan dan perlengkapan

kantor, pada Tahun Angaran 2016. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran ini

adalah 76,00 % atau kategori capaian Baik ,dengan rincian sebagaian berikut:

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran diatas dicapai dengan program

meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor pada Tahun Anggaran 2016.

Sasaran. 4Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam

kedesiplinan dan penggunaanatribut pegawai

Sasaran ini dimaksud untuk terselenggaranya pelaksanaan peningkatan

kapilitas sumber daya aparatur panitia dan kegiatan dengan lancar pada Tahun

Angaran 2016. Secara keseluruhan nilai capaian sasaran ini adalah 84,08% atau

kategori capaian Baik, dengan rincian sebagaian berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

Terlaksananya pemeliharaanperalatan gedung kantor Persen 100 76% 76%




peningkatan kapilitas sumber daya aparatur pada Tahun Anggaran 2016.

Sasaran. 5 Rata rata waktu tanggap (respondtime) pemadam kebakaran

Sasaran ini di maksud untuk terealisasinya pemantauan dan

penyebarluasan informasi daerah rawan bencana secara adil, nilai capaian

sasaran ini adalah 50% atau kategori capaian kurang baik, dengan rincian

sebagaian berikut :


peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Tahun Anggaran 2016.

Sasaran. 6

Tertanganinya korban bencana alamdan Musibah

Sasaran ini dimaksud untuk terselenggaranya pelaksanaan pelayanan

dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial dan kegiatan kantor dengan lancar

Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

Jumlah pakaian kerja lapangan Stel 0 0% 0%

Tersedianya pakaian khusus hari-haritertentu Stel 35 100% 100%

Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi CapaianBertambahnya wawasan untukkeiapsiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran

Persen 100 18,46% 18,46%

Jumlah pengadaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran (unit)

Item 83 5,06% 5,06%

Terpeliharanya sarana danprasarana pecegahan bahayakebakaran

Persen 100 53,20% 53,20%


berupa belanja modal peralatan dan honor pada Tahun Anggaran 2016.

Program dan kegiatan yang dimaksud Secara keseluruhan nilai capaian

sasaran ini adalah 49,28% atau kategori capaian Kurang Baik, pada sasaran ini

adalah sebagaian berikut :Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian

Tertanganinya korban bencana alam Persen 100 0% 0%

Tersedianya logistic dan obat obatanbagi korban bencana alam

Persen 100 81% 81%

Dokumen perencanaanpenanggulangana bencana (Dokumen)

Dokumen 1 84,43% 84,43%

Terkoordinasinya penanganan daruratbencana (kegiatan)

Kegiatan 3 9,98% 9,98%


peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor pada Tahun Anggaran 2016.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran diatas, merupakan salah satu

program pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi

dimasyarakat pada Anggaran tahun 2016.



B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pada tahun 2016 Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu menangani musibah kebakaran pemukiman ………………kejadian,

bencana banjir sebanyak …. Kali kejadian di… Desa. Korban tenggelam sebanyak

…orang, bencana angin puting beliung sebanyak…. Kejadian. Bencana kekeringan

selama…bulan terdapat…Kecamatan….Desa, abrasi pantai/gelombang pasang

…kali, sambaran petir mengakibatkan …jiwa, dan kebakaran hutan & lahan…kali.

Dari anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung, anggaran yang

terealisasi sebesar Rp. 9.887.288.129,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan

Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh

Sembilan Rupiah) dari pagu anggaran 2016 yang ditetapkan sebesar Rp.

11.883.738.845,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh

Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

Sedangkan dana bantuan dari pusat untuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di

2 (dua) desa yaitu Desa Maju Makmur dan Desa Maju Bersama yang diperoleh dari

BNPB sebesar Rp. 102.250.000,- (Seratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini kami

selesaikan dengan tingkat persentasi sasaran kinerja mencapai 83,20% dari total

pagu anggaran.

B. Saran – Saran

Semoga LAKIP ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pedoman

pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu dimasa yang akan datang.


ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJATAHUN 2016

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Luas wilayahrawan kebanjiran 69,512 Ha 86,318 Ha 75,82 %

2 Indeks ResikopBencana Banjir 35,10 20,53 141,51

3Indeks resikobencanagelombang tinggidan abrasi

23,40 23,33 100,30

4Indeks resikobencanakebakaran hutandan lahan

35,10 22,68 135,38

Capaian Sasaran (Sangat Berhasil) = (3 X 95,5)/4 = 71,63

Capaian Sasaran (Cukup Berhasil) = (1 X 70,5)/4 = 17, 63

Total rata-rata capaian sasaran = 89, 26

Data luas wilayah rawan kebanjiran sebesaer 86,318 Ha adalah berdasakan rilis data

tahun 2016 yang bersumber pada dokumen kajian resiko bencana Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016. Tidak tercapainya target ini disebabkan pada awal penghimpunan

data tahun 2016 merupakan hasil perhitungan perkiraan luas wilayah rawan kebanjiran

berdasarkan kejadian banjir pada tahun tahun sebelumnya.

Pada indicator indeks resiko bencana banjir, indeks resiko bencana gelombang tinggi

dan abrasi serta indeks resiko bencana kebakaran hutan dan lahan menunjukkan

capaian kinerja yang sangat baik. Kondisi ini didukung oleh penurunan kelas bahaya

bencana banjir, bencana gelombang tinggi dan abrasi dan Karhutla dari tinggi menjadi

sedang sampai rendah. Penurunan kelas bahaya banjir dan tinggi ke sedang terjadi di

kecamatan sungai loban, satui dan simpang empat. Sedangkan dari kategori tinggi ke

rendah terjadi di kecamatan Mantewe dan angsana.

Pada indikator bencana gelombang tinggi dan abrasi terjadi penurunan tingkat

kerentanan berupa pengurangan dampak kerugian dari bencana abrasi.Selanjutnya

untuk bencana karhutla terjadi penurunan kelas bahaya dari tinggi ke sedang pada

kecamatan angsana, kuranji dan karang bintang.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 7 terhadap capaian kinerja beberapa

tahun sebelumnya sbb :



No Indikator KinerjaCapaian Kinerja

Tahun 2015 Tahun 2016

1 Luas wilayah rawan kebanjiran 69.696 Ha 86.318 Ha

2 Indeks Resikop Bencana Banjir 36,00 20,53

3 Indeks resiko bencanagelombang tinggi dan abrasi 24,00 23,33

4 Indeks resiko bencanakebakaran hutan dan lahan 36,00 22,68

Capaian kinerja untuk sasaran ini secara umum telah tercapai bahkan cenderung

melampaui target, kecuali untuk indicator luas wilayah rawan kebanjiran masih sangat

jauh dari target yang telah ditertapkan.

K A T A P E N G A N T A R - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/...Kabupaten Tanah Bumbu K A T A P E N G A N T A R Laporan Akuntabilitas Badan

Documents