K A T A P E N G A N T A R Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2017 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2017 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Perdagangan Koperasi UKM serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Dinas Perdagangan Koperasi UKM. Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UMKM dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2017 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 1
55
Embed
K A T A P E N G A N T A R - disdagkopukm.wonosobokab.go.id
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
K A T A P E N G A N T A R
Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan
dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2017 telah disusun sesuai rencana guna
memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan
APBD 2017 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta
evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat
memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Perdagangan Koperasi UKM
serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai
indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi
organisasi Dinas Perdagangan Koperasi UKM.
Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja
lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan
Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi
konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Wonosobo.
Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim
penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UMKM dan para pelaksanaan kegiatan serta
pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi
UKM Tahun 2017 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 1
realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk
menentukan langkah dan kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM di tahun
selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara
pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun
2017 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.
Wonosobo, Februari
2018
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UMKMKABUPATEN WONOSOBO
Drs AGUS SURYATIN, MT Pembina Utama Muda
NIP. 19601007198612 1 001
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada
hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat
akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada
Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja
mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan
oleh pimpinan instansi masing-masing.
Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran
2087, pemerintah daerah menyusun LAKIP 2018 yang merupakan laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar
pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan
dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu
Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD,
Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban
kinerja instansi pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi UKM dalam
mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat
digunakan sebagai :
1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian
kinerja Dinas Perdagangan Koperasi UKM dengan pembanding hasil
pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan
Koperasi UKM;
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 3
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas
Perdagangan Koperasi UKM pada tahun berikutnya.
Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LAKIP
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5355)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan Keuangan daerah sebagaiman diubah dalam peraturan menteri
dalam negeri No 13 tahun 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 14 Tahun 2008 tentang
organisasi dan tata kerja daerah kabupaten wonosobo ( lembaran daerah
Kabupaten Wonosobo tahun 2008 No. 19, tambahan lewmbaran daerah
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2017,
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan (2017).
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 4
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
Pengembangan Program UMKM Bangga Bela Beli Produk Wonosobo
100.000.000 98.886.000
98,89%
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pembinaan Pelaku Usaha Berbasis Ekspor (DBHCHT)
125.000.000 124.700.000
99,76%
Fasilitasi Kelembagaan MPIG (DBHCHT)
100.000.000 99.600.000
99,60%
Pengembangan Jaringan Distribusi Perdagangan (DBHCHT)
200.000.000 199.500.000
99,75%
Pemantauan Barang Subsidi dan barang pokok lainnya
150.000.000 145.550.000
97,03%
Fasilitasi Tera Ulang 100.000.000 98.317.00
098,32%
Peningkatan JaringanPerdagangan Produkunggulan dan Kerajinan Lokal
100.000.000 99.207.000
99,21%
Pengembangan Akses Pasar Luar Negeri Melalui Program From The Region (UFTR)
100.000.000 98.799.050
98,80%
Pelatihan E-Marketing bagi UMKM
125.000.000 122.298.650
97,84%
Program Pembinaan Pedagang Kakilima danAsongan
Pembinaan Pedagang Pasar (DBHCHT)
50.000.00041.460.00
0 82,92%
Program Pengembangan Sarana
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 49
dan Prasarana Ekonomi
DAK Sarana Perdagangan
946.000.000 925.925.000
97,88%
Pembangunan Pasar Induk Wonosobo
115.845.000.000
480.514.450
0,41%
Penyempurnaan Pasar Selomerto
1.500.000.000
1.210.247.000
80,68%
Revitalisasi Pasar Sapuran
5.150.000.000
5.147.935.000
99,96%
Penelusuran Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMARS)
150.000.000 150.000.000 100,00%
Relokasi Pasar Sapuran
175.000.000 169.370.000
96,78%
Relokasi Pedagang Pasar Induk Wonosobo Yang Terkena Dampak Pembangunan (Safety Bangunan)
300.000.000 62.940.000
20,98%
Pemeliharaan Ringan Pasar
150.000.000 149.500.000
99,67%
Penyusunan DED dan UP/UKL Pasar Hewan Wadaslintang
50.000.000 48.730.000
97,46%
Penyusunan DED dan UP/UKL Pasar Hewan Wonolelo
50.000.000 49.245.000
98,49%
Penyusunan DED dan UP/UKL Pasar Hewan Kejajar
50.000.000 49.180.000
98,36%
Operasional Pemindahan Pedagang Pasar Leksono
25.000.000 25.000.000 100,00%
Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 yang termuat dalam
tabel di atas, terdapat sebanyak 8 (delapan) program dan 67 (enam puluh tujuh)
kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp. 137.696.818.786,- (seratus
tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan
belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam) dengan total realisasi yang mencapai
Rp. 20.100.399.616,-( dua puluh miliar seratus juta tiga ratus sembilan puluh
sembilan ribu enam ratus enam belas) ,(14,60 %).
BAB IV
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 50
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, dapat
disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perdagangan Koperasi UKM telah
memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-
sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) disusun sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo serta dalam rangka perwujudan
“Good Governance”. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perdagangan Koperasi
UKM Kabupaten Wonosobo sebagai jabaran visi, misi dan strategi Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada
hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya
kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Untuk melihat prospek ke depan,
Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo merasakan perlu adanya
peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa memacu penanganan
kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar dan produk
unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara optimal, agar
menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi baik
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian dan
pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada.
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 51
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Drs. AGUS SURYATIN, MT
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
KABUPATEN WONOSOBO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : EKO PURNOMO, SE, MM
Jabatan : BUPATI WONOSOBO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telahditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawabkami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan memngambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Wonosobo, Januari 2018Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI WONOSOBO KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASIUKM
EKO PURNOMO, SE, MM Drs. AGUS SURYATIN,MTNIP. 196010071986121001
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 52
PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2018DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)1 Meningkatnya peran Koperasi
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo
1 Persentase Koperasi Sehat 20%
2 Persentase Koperasi Aktif 68%
3 Persentase Kenaikan Omset Koperasi
5%
4 Persentase Kenaikan Aset Koperasi
7%
5 Persentase Kopersasi Berprestasi
2%
6 Jumlah Penilaian Kesehatan 20%
7 Presentase Koperasi Yang Akses Pembiayaan dari Lembaga Keuangan
5%
8 SDM Koperasi yang Berkompetensi 1%
2Bertambahnya Jumlah Produk OVOP Berbasis Koperasi
1 Jumlah Produk OVOP Kab. Wonosobo
2
2 Persentase UMKM OVOP 0,03 3 Persentase Omset UMKM 2,5% 4 Jumlah UMKM yang
memiliki Perijinan: Label Halal, PIRT, Barcode
100
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 53
5 Jumlah UMKM yang Akses Pembiayaan dari Lembaga Keuangan
200
3 Meningkatnya Daya Saing UKM di Kab. Wonosobo
1 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil
3%
2 Persentase Kenaikan TenagaKerja UMKM
2%
3 Persentase Wirausaha Baru 3% 4 Persentase Kenaikan Aset
UKM 2%
5 Jangkauan Pemasaran Produk UMKM
Lokal, Regional,Nasional
6 Jumlah UMKM yang di Bina 500 UMKM 4 Terciptanya iklim usaha yang
lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasanUKM
1 SDM UKM yang di Bina 500 Org UMKM
5 Peningkatan Pelayanan Prima baik Internal organisasi maupun pelayanan kepada publik
Dokumen Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Administrasi Keuangan,Cetakan dan Penggandaan , Kebersihan dan Keamanan, Peralatan dll,
100%
6 Meningkatnya Manajemen Pengolahan Pasar dan Disiplin Pedagang, Serta Pemberdayaan PKL di Dalam Pasar sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1 Persentase Peningkatan Administrasi Pungutan Retribusi Pasar
100%
2 Persentase Balik Nama Los / Kios
100%
7 Sarana Dan Prasarana Perdagangan Meningkat
1 Persentase Pasar Yang Di Revitalisasi
0,45
2 Persentase Los /Kios Yang di Manfaatkan 100%
3 Sertifikasi Los/Kios 100%
4 Penyempurnaan Pasar 100%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 54
8 Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Wonosobo
1 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
2 Kenaikan Nilai ekspor dan Impor
0,02
3 Monitoring dan PemantauanPerusahaan
0,25
4 Persentase Kenaikan UDKM 0,03
5 Jangkauan Negara Tujuan Ekspor
Lokal, Regional,Nasional
6 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 0,25
9 Pengelolaan dan penataanpedagang kaki lima yang baik
1 Tertatanya PKL dan pedagang asongan sesuai tempat usaha yang telah diijinkan
0,75
2 Jumlah PKL Se Kab. Wonosobo
1.802 PKL
10 Peningkatan kesadaran pelakudunia usaha terhadap upayaperlindungan konsumen sertapeningkatan kualitas
1
Tersedianya Data Harga Barang Kebutuhan Rumah Tangga, Barang Umum danBarang Penting Lainnya
30 kali/perbulan
2 Terlaksananya Pasar Murah 1 kali
3
Persentase Ketepatan Ukuran , Takaran, Timbangan, dan Perlengkapan lainya
30%
4
Pendampingan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Yang Berbahaya di Pasaran
3 Kali/Tahun
5 Jumlah Tera/Tera Ulang UTTP, SPBU, Timbangan di Kab. Wonosobo
60%
6 Jangkauan Daerah Promosi Dagang
Dalam Negeri danLuar Negeri
7 Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Produk Unggulan
25%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 55