+ All Categories
Home > Documents > K A T A P E N G A N T A R - disdagkopukm.wonosobokab.go.id

K A T A P E N G A N T A R - disdagkopukm.wonosobokab.go.id

Date post: 04-Nov-2021
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 55 /55
K A T A P E N G A N T A R Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2017 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2017 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Perdagangan Koperasi UKM serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Dinas Perdagangan Koperasi UKM. Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UMKM dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2017 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 1
Transcript
K A T A P E N G A N T A R
Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan
dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Tahun 2017 telah disusun sesuai rencana guna
memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan
APBD 2017 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta
evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat
memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Perdagangan Koperasi UKM
serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai
indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi
organisasi Dinas Perdagangan Koperasi UKM.
Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja
lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan
Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi
konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Wonosobo.
Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim
penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan UMKM dan para pelaksanaan kegiatan serta
pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi
UKM Tahun 2017 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 1
realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk
menentukan langkah dan kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM di tahun
selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara
pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi UKM Tahun
2017 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.
Wonosobo, Februari
Drs AGUS SURYATIN, MT Pembina Utama Muda
NIP. 19601007 198612 1 001
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 2
BAB I
dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada
hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat
akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada
Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja
mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan
oleh pimpinan instansi masing-masing.
2087, pemerintah daerah menyusun LAKIP 2018 yang merupakan laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar
pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan
dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu
Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD,
Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban
kinerja instansi pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi UKM dalam
mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat
digunakan sebagai :
pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan
Koperasi UKM;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas
Perdagangan Koperasi UKM pada tahun berikutnya.
Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LAKIP
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5355)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan Keuangan daerah sebagaiman diubah dalam peraturan menteri
dalam negeri No 13 tahun 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 14 Tahun 2008 tentang
organisasi dan tata kerja daerah kabupaten wonosobo ( lembaran daerah
Kabupaten Wonosobo tahun 2008 No. 19, tambahan lewmbaran daerah
kabupaten wonosobo No. 19 )
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2017,
sebagai berikut :
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
bersangkutan (2017).
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Berdasarkan Keputusan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo.
NAMA JABATAN : KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
UKM.
perdagangan dan bidang koperasi, usaha
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 5
kecil dan menengah;
kecil dan menengah;
perdagangan dan bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah;
fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya. NAMA JABATAN : SEKRETARIS
TUGAS : a. Penyiapan perumusan kebijakan
operasional tugas administrasi di
lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah;
pemberian dukungan administrasi kepada
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah;
keuangan, hubungan masyarakat,
ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan,
lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah;
organisasi dan tata laksana di lingkungan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah;
peraturan perundang-undangan serta
Dan Menengah;
pengendalian intern pemerintah;
h. Penyelenggaraan pengelolaan barang
milik/kekayaan daerah dan pelayanan
Menengah;
pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;pelaksanaan fungsi kedinasan lain
fungsinya.
Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen.
TUGAS : Mempunyai tugas menyiapan bahan perumusan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
hukum, serta pengelolaan informasi dan
dokumentasi yang menjadi tanggung jawab Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah.
Keuangan
pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
tata usaha, serta dukungan administrasi umum
yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
TUGAS :
di bidang perdagangan, promosi dan
pengembangan usaha;
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 7
pengembangan usaha;
d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang perdagangan, promosi dan
pengembangan usaha; dan pemantauan,
perdagangan, promosi dan pengembangan
TUGAS : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
perdagangan dalam negeri, fasilitasi perdagangan
luar negeri, pelaksanaan metrologi legal dan
promosi perdagangan.
perdagangan dalam negeri, fasilitasi perdagangan
luar negeri, pelaksanaan metrologi legal dan
promosi perdagangan.
Menengah
kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,
dan pengawasan koperasi, pemberdayaan dan
pengembangan koperasi, dan pemberdayaan
pengawasan koperasi, pemberdayaan dan
pengawasan koperasi, pemberdayaan dan
pengembangan koperasi, dan
pemberdayaan usaha kecil;
koperasi, pemberdayaan dan
pengembangan koperasi, dan
bidang kelembagaan dan pengawasan
TUGAS : Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang kelembagaan, perizinan,
keanggotaan,pengawasan, pemeriksaan dan
penilaian kesehatan koperasi.
‘ penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pemberdayaan, perluasan
akses, kemitraan, dan perlindungan koperasi.
NAMA JABATAN 3. Seksi Pengembangan Dan
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknisdan
pelaporan di bidang pemberdayaan dan fasilitasi
usaha kecil serta pengembangan kewirausahaan.
NAMA JABATAN : BIDANG PASAR
Perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan
kebersihan pasar.
FUNGSI : Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :
1. penyiapan perumusan kebijakan
operasional di bidang pasar;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang pasar;
di bidang pasar;
bidang pasar. NAMA JABATAN Seksi Pendataan Dan Pendaftaran
Tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
pendaftaran kios/los pasar.
Tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
penerimaan retribusi pasar.
Tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
dan pelaporan di bidang ketertiban dan kebersihan
pasar.
dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
dapat dibentuk UPT.
dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.
Menengah, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
Manajemen;
3. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
a. Seksi Perdagangan Dan Promosi;
b. SeksiPengembangan Usaha.
4. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, terdiri dari:
a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
b. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
Menengah dan Kemitraan.
6. Seksi Ketertiban Dan Kebersihan Pasar.
7. Jabatan Fungsional;
1.5 Struktur Organisasi
Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasar Keputusan
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Wonosobo. Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten
Wonosobo terdiri dari :
UPT DINAS
MENENGAH
DAN KEMITRAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
WONOSOBO
1. Sumber Daya Pegawai Jumlah pegawai / personil Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Kabupaten Wonosobo sebanyak 149 orang rerdiri dari : Pegawai Negri Sipil : 91 orang Pekerja Harian Lepas : 58 orang
Tabel I.2. ASN Dinas Perdagangan Koperasi UKM Menurut Golongan
Tabel I.3.
ASN Dinas Perdagangan Koperasi UKM Menurut Pendidikan
Tabel I.4. ASN Dinas Perdagangan Koperasi UKM Menurut Jenis Kelamin
BAB II
Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), serta untuk mendukung tercapainya RPJMD
Kabupaten Wonosobo, maka sebagai Dinas Teknis yang melaksanakan urusan
perindustrian dan urusan koperasi ukm, Dinas Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Wonosobo kemudian menyusun Perencanaan Setrategis ( Renstra )
2016 – 2021, Renstra tersebut antara lain berisikan : Visi, Misi, Tujuan serta
sasaran yang akan dicapai selama 5 ( lima ) Tahun kedepan . Terkait dengan Renstra tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai
berikut :
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 13
“TERWUJUDNYA PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL dan
MENENGAH YANG SEHAT dan MANDIRI SEJAHTERA SERTA MEMPUNYAI
DAYA SAING”
1.) Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan
yang baik)Misi ini menyelenggaraan urusan pemerintah yang baik
dengan kemampuan dan profesionalisme yang berkualitas ;
2.) Pemanfaatan dan penguatan, perdagangan, koperasi UKM yang
berdaya saing tinggi melalui berbagai upaya penciptaan iklim usaha
yang kondusif;
pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan wawasan
lingkungan dengan memperhatikan aspek otonomi daerah,
persaingan sehat dan perlindungan konsumen;
4.) Mengembangkan Perdagangan Koperasi UKM yang sehat, berdaya
saing tinggi dengan mengutamakan pengembangan ekonomi
kerakyatan;
bidang produksi, distribusi dan jasa khususnya yang menyangkut
produk unggulan Kabupaten Wonosobo secara Profesional serta
meningkatkan dan mengembangkan perdagangan;
pengembangan sistem ekonomi kerakyatan;
lingkungan dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan
sebagai penggerak ekonomi daerah; 8.) Memfasilitasi Pelayanan dan penyediaan barang-barang kebutuhan
pokok .
efektif dan efisien.
yang berbisnis melalui pengembangan usaha mikro kecil menengah
11.) Mengembangkan sumber daya usaha mikro kecil menengahlokal
melalui sistem pengelolaan yang profesional yang bertumpu pada
potensi lokal
12.) Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengawasan/
pengendalian usaha perdagangan
3. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai selaras dengan visi dan misi yang telah
ditetapkan adalah :
laporan.
2. Penerapan UU Pokok Kepegawaian dan PP di Bidang Kepegawaian..
3. Penerapan penatausahaan pelaksanaan APBD.
4. Meningkatkan pelayanan perkantoran agar tertib administrasi
5. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan
pendapatan masyarakat industri secara lebih merata.
6. Meningkatkan Perlindungan konsumen dan tertib ukur guna
menciptakan iklim perdagangan yang jujur
7. Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi
berbagai kebutuhan masyarakat
produk keunggulan daerah (OVOP), meningkatkan daya saing bagi
produk UMKM, meningkan Volume Pemasaran Tingkat Regional ,
Lokal Maupun Internasional.
Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang;
10. Meningkatnya profesionalisme pedagang keliling dan pedagang
makanan khas wonosobo;
Meningkatnya Kemampuan mengelola usaha Kecil bagi Pedagang
Kakilima;
aksesbilitas yang mendukung aktifitas perekonomian.
13. Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing, koperasi
sehat serta peningkatan aset omset koperasi dan UMKM.
14. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi
4. Sasaran :
dinas.
2. Terwujudnya peningkatan pembinaan. pengembangan pegawai dan
akuntabilitas dinas
4. Terwujudnya hak - hak pegawai
5. Terwujudnya kelancaran tugas sehari hari
6. Terwujudnya perawatan, pemeliharaan gedung dan inventaris
kantor
kompetitif usaha kecil menengah;
Mikro Kecil Menengah;
keuangan daerah;
12. Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan
(UDKM)
16. Terlaksananya pembinaan Pedagang kakilima Dan asongan
17. Terlaksananya peningkatan Dan pengembangan ekspor
5. Setrategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , maka
setrategi yang akan ditempuh adalah dengan menetapkan program –
program yang akan dicapai selama 5 ( lima ) tahun kedepan ( 2016 –
2021 ). Program – program tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 16
3. Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan
Keauangan Daerah
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
8. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan
(UDKM)
12. Program pembinaan Pedagang kakilima Dan asongan
13. Program Peningkatan Infrastruktur Perdagangan
14. Program peningkatan Dan pengembangan ekspor
15. program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
16. program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Kondusif
kompetitif usaha kecil menengah
Kecil Menengah
Untuk mengetahui hubungan antara tujuan, sasaran dan program kerja
dapat dilihat table dalam halaman berikut :
Tabel :II.1 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perdagangan Koperasi UKM 2017
Tujuan Sasaran Program
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Penyediaan jasa Administrasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pelatihan Kerajinan Interior
UMKM (DBHCHT)
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 20
Pelatihan SDM Koperasi Berbasis
Fasilitasi Kelembagaan MPIG
Region (UFTR)
Penyusunan DED dan UP/UKL
Program dan kegiatan tahun 2017 dituangkan pada Penetapan Kinerja
Tahun 2017 yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo terdapat 8
(delapan) program, 65 kegiatan, yang terdiri dari 3 (tiga) Program Urusan Wajib
Pelayanan Dasar, 2(dua) Program Urusan Pilihan Koperasi dan UKM , 3 (tiga)
Program Pilihan Urusan Perdagangan.
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
Tahun Anggaran
Target Program / Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 Meningkat nya Pelayanan Administra si Perkantora n
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bln
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 23
Jumlah penyediaan jasa surat menyurat (materai, perangko dan benda pos lainnya serta paket pengiriman)
12 Bln Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000
12 Bln Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik
34.800.000
12 Bln Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
41.880.000
12 Bln Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.656.000
12 Bln Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000
12 Bln Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penenerangan Bangunan kantor
4.000.000
12 Bln Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
92.530.000
12 Bln Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
6.000.000
12 Bln Penyediaan Makanan dan Minuman
25.000.000
12 Bln Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
163.100.000
keluar daerah
20.000.000
12 Bln Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
494.372.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan
177.600.000
Target Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
154.715.200
12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
32.500.000
12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
93.715.200
13.500.000
12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat- Alat Kantor
15.000.000
Meningkat nya Peningkata n dan Pembangu nan Pengelolaa n Keauangan
Jumlah Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keauangan
Target Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keauangan
25.000.000
25.000.000
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
Retribusi Daerah (SKRD)
Meningkat nya Pengemba ngan Kewirausa haan dan Keunggula n Kompetitif Usaha Kecil
Jumlah kelompok usaha baru atau wirausaha baru yang dibangun,
Target Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
1.750.000.000
Prosentase Peningkatan Kualitas Produk Lokal menjadi Produk Unggulan daerah
59.254 UMKM Kec. Kaliwiro
100.000.000
100.000.000
Peningkatan Mutu Produk UMKM dengan pengembangan Desaindan Fasilitasi Sertifikat Produk/PIRT Depkes, Label Halal, Barcode;
221.250.000
Workshop Pengembangan Karakter Pelaku Usaha (DBHCHT);
75.000.000
100.000.000
100.000.000
Pelatihan Diversifikasi Produk Unggulan Desa Pagerejo Kertek (DBHCHT);
100.000.000
200.000.000
59.254UMKM Kabupaten Wonosobo
Pelatihan Craft (DBHCHT)
100.000.000
200.000.000
Bintek Pengembangan ODOP (One District One Product) bagi UMKM (DBHCHT)
200.000.000
53.750.000 Meningkat nya Peningkata n Kualitas Kelembaga an Koperasi
Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi
Target Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.200.000.000
100.000 .000
Hari
100.000. 000
40 Orang, 40 Koperasi 2
Hari
100.000. 000
120 koperasi 1paket
Hari
Pelatihan Ketrampilan Aneka Boga Bagi Anggota Koperasi Produsen Dalam Akses Pemasaran (DBHCHT)
100.000. 000
Hari
Penguatan dan Pengembangan Koperasi Produsen Melalui Magang dan PKL (DBHCHT)
100.000. 000
Koperasi 15norg
100.000. 000
40 org 2 hari , 40 org 2 hari
Fasilitasi dan pengembangan Koperasi pertanian dan perikanan (DBHCHT)
100.000. 000
2 Kop 30 org Aplikasi Teknis Pengembangan Unit Usaha (DBHCHT)
100.000. 000
100.000. 000
Jumlah peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Target Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.000.000 .000
Orang 4 Hari
125.000.000
Fasilitasi Kelembagaan MPIG (DBHCHT)
Rasio Metrologi yang di Tera Ulang dan Peningkatan perlindungan konsumen
50 org UMKM 3 hr 3org
pelaku usaha
200.000.000
1 Dukumen Pemantauan Barang Subsidi dan barang pokok lainnya
150.000.000
18 Kali 50 Orang 2 Hari
Fasilitasi Tera Ulang 100.000.000
20 Orang Peningkatan Jaringan Perdagangan Produk unggulan dan Kerajinan Lokal
100.000.000
8 UMKM Pengembangan Akses Pasar Luar Negeri Melalui Program From The Region (UFTR)
100.000.000
125.000.000
50.000.000
Prosentase pembinaan pedagang kakilima dan asongan
35 Pedagang Se Kab Wsb
Pembinaan Pedagang Pasar (DBHCHT)
Presentase Pengembanga n Sarana dan Prasarana Ekonomi
Target Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi
124.391.000.0 00
946.000.000
1 PAKET Pembangunan Pasar Induk Wonosobo
115.845.000.00 0
1 PAKET Penelusuran Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMARS)
150.000.000
Sapuran 175.000.000
1 PAKET Relokasi Pedagang Pasar Induk Wonosobo Yang Terkena Dampak Pembangunan (Safety Bangunan)
300.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
25.0.0
Strategis (Renstra) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2016-2021. Secara garis
besar Perencanaan Kinerja Tahun 2017 meliputi 15 (lima belas) sasaran strategis
dimana pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 25
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 29
(dua lima) indikator kinerja beserta targetnya yang disajikan dalam tabel sebagai
berikut:
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Pembangunan Pasar Induk Wonosbo
Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik
1 Pasar Daerah Induk Wonosobo
2 Penyempurnaan Pasar Selomerto
1 Pasar Daerah Selomerto
3 Pembinaan Perdagangan pasar
Pembinaan Perdagangan Pasar Kertek
1 Pasar Daerah Kertek
Pelatihan dan pendampingan bagi Pelaku Usaha Produk Lokal Wonosobo
UMKM 4 Kecamatan
Pelatihan Perdagangan Ekspor
6 Pemantauan Barang Bersubsidi dan Barang Pokok Lainnya
Pemantauan Barang Bersubsidi dan Barang Pokok Lainnya
Distributor, pengecer, pedagang dan masyarakat
7 Fasilitas Kelembagaan MPIG Pelatihan dan Pendampingan bagi MPIG
Anggota MPIG
Kajian Potensi Meterologi Legal
Tersusunya Buku Kajian Metrologi legal
9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Revitalisasi Pasar Kepil Los Pasar Kepil
10
Presentase Koperasi Aktif 62,94%
Presentase Koperasi Sehat 66,76%
11
Jumlah Produk Berbahan Baku Unggulan Berkualitas di Kabupaten Wonosobo
5 komoditi Unggulan yang Berkualitas di Kabupaten Wonosobo
12 Meningkatnya Daya Saing KUMKM di Kabupaten Wonosobo
Presentase pertumbuhan 11,37%
Presentase Pertumbuhan 12,62%
Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM
Penumbuhan Wirausaha Baru di Kabupaten Wonosobo
950
Presentae Pertumbuhan 12,75%
Tenaga Kerja KUMKM
Rp. 154.715.200
Rp. 25.000.000
Rp. 1.750.000.000
1.200.000.000
Rp. 1.000.000.000
50.000.000
Rp. 124.391.000.00 0
Rp. 8.272.665.086
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
pembenaran yang logis atas pencapaian visi Dinas Perdagangan Koperasi UKM.
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas melalui penilaian capaian
kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis (renstra)
dengan akuntabilitas.
a. Masukan (input) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
b. Keluaran (output) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik)
sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
c. Hasil (outcome) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh
setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 32
d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan
langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat
diakses oleh publik.
e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau
kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator
dalam suatu kegiatan.
Kabupaten Wonosobo tahun 2017 adalah baik dengan anggaran sebesar Rp.
137.996.818.786,00,- (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan
puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam
rupiah) yang terdiri dari Belanja tidak langsung dari total dana Rp. 8.272.665.086,-
(delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu
delapan puluh enam)yang terealisasi sebesar Rp. 6.906.392.762,- atau sebesar
83,48 % dan belanja langsung anggaran sebesar Rp. LKJiP Dinas Perdagangan
Koperasi UKM Tahun 2016 Rp. 9.034.054.900,- terealisasi sebesar Rp.
8.782.832.711,- atau sebesar 97,22 % , sedangkan sisa dana yang dikembalikan ke
kas daerah sebesar Rp. 251.222.189,- atau sebesar 41,82% sedangakan Realisasi
Belanja langsung Tahun 2017 Anggaran Rp. 129.424.153.700,-( seratus dua puluh
sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh
ratus rupiah) terealisasi Rp. 13.194.006.854,- (tiga belas miliar seratus sembilan
puluh empat juta enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Dapat dilihat
sebagai berikut : Pengukuran Capaian Kinerja Tahun Anggaran : 2017.
III.2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Tabel III.1 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran
Terwujudnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM % 98,80
% 97,50%
% 5% 4,50%
% 0,20% 0,18%
% 3% 3,00%
jumlah UMKM
Tabel III.2 Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran
Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
Persentase kenaikan Jumlah UMKM % 7,0% 2,00%
Persentase kenaikan Aset UMKM % 7,0% 6,50%
Persentase kenaikan Omset UMKM (juta) % 7,0% 5,50%
Tabel III.3 Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi
Usaha Mikro kecil dan menengah
Sasaran Strategis
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah
Persentase Koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan
% 76% 73,00%
% 10% 8,00%
Sasaran Strategis
Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
% 60,00 %
59%
% 67% 67%
Sasaran Strategis
Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok
% 0,88 80%
% 0,2 90%
Sasaran Strategis
Persentase kenaikan UDKM % 16% 15,0%
Tabel III.7 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran
Terwujudnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar
%
% 21 20%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 35
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satua n
Target % Capaian Sasaran
Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdaganganterha dap semua kerjasama
% 0,08 0,05
% 10,50
% 25,00%
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satua n
Targe t
% Capaian Sasaran
% 46% 100,0%
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target % Capaian Sasaran
Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan
Penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya
% 0,60% 0,3
1.1Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu
Tabel III.11 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satua n
Capaian 2016
Capaian 2017
Terwujudnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM
% 97,50% 97,50%
% 4,50% 4,50%
% 0,18% 0,18%
% 3,00% 3,00%
% 2,00% 2,00%
Capaia n 2017
Persentase kenaikan Jumlah UMKM
% 5% 5,50%
Tabel III.13 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaia n 2016
Capaia n 2017
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah
Persentase Koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan
% 71%
%
Persentase UMKM memiliki perijinan
Tabel III.14 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaia n 2016
Capaia n 2017
Persentase kenaikan Aset Koperasi
% 0,57 0,58
% 0,66
0,67
Tabel III.15 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaia n 2016
Capaia n 2017
Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok
% 0,80
0,80
% 0,10 0,10
Tabel III.16 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaia n 2016
Capaia n 2017
Persentase kenaikan UDKM % 15,00
Tabel III.17 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaia n 2016
Capaia n 2017
Terwujudnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar
% 5,5 5,5
% 19,1 19,1
Tabel III.18 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaia n 2016
Capaia n 2017
Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdaganganterhad ap semua kerjasama
% 0,04
0,05
% 25 25
Tabel III.19 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaia n 2016
Capaia n 2017
Nilai Ekspor bersih perdagangan
Tabel III.20 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
%
%
Tabel III.21 Perbandingan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Capaia n 2016
Capaia n 2017
Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan
%
darget jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
koperasi UKM yang termuat dalam Renstra 2016-2021:
Tujuan Sasaran Strategis
6
TAR GET 201
Persenta se Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM
99,8 3%
98,8 0%
4,00 % 5% 100% 6% 7% 8% 10%
Persenta se kenaikan tenaga kerja UMKM
0,16 %
3,00 %
2,00 %
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 40
Meningkatn ya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Terwujudny a Pengemban gan Kewirausah aan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
Persenta se kenaikan Jumlah UMKM
6% 7,00
5% 7,00
5% 7,00 %
11% 13% 15%
Meningkatn ya Pengemban gan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah
Terwujudny a Pengemban gan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan menengah
Persenta se Koperasi yang mampu mengaks es pembiay aan dari Lembag a Keuanga n
71% 76% 96% 82% 88% 90% 95%
Persenta se UMKM yang mampu mengaks es pembiay aan dari Lembag a Keuanga n
7% 10% 80% 14% 17% 19% 20%
Persenta se UMKM memiliki perijinan
65% 69% 95,65 %
Persenta se kenaikan Aset Koperasi
2,21 %
kenaikan Omset Koperasi
%
66% 67% 100% 69% 71% 73% 75%
Meningkatn ya Perlindunga n Konsumen dan Pengamana n Perdaganga n
Terlaksanan ya Perlindunga n Konsumen dan Pengamana n Perdaganga n
Rasio ketersed iaan kebutuh an bahan pokok
0,8 0,88 90,91 %
Terwujudny a Pengemban gan Usaha Dagang Kecil Menengah
Persenta se kenaikan UDKM 15% 16% 93,75 20% 23% 27% 30%
Peningkata n Efisiensi Perdaganga n Dalam Negeri
Terwujudny a Peningkata n Efisiensi Perdaganga n Dalam Negeri
Koefisien harga rata-rata pemerint ahan dan pasar
5,50 % 6 91,67
19,1 21 95,24 22 23 24 25
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 42
Meningkatn ya Peningkata n Kerjasama Perdaganga n Internasion al
Terwujudny a Peningkata n Kerjasama Perdaganga n Internasion al
Rasio kerjasam a pemerint ah daerah bidang perdaga nganterh adap semua kerjasam a
0,04 0,08 62,5 0,12 0,16 0,18 0,2
Persenta se kenaikan negara tujuan ekspor
25% 11% 238,1 11% 11,5 0% 12% 12,5
0%
Nilai Ekspor bersih perdaga ngan
47,2 juta USD
54,2 juta USD
Persenta se los/kios yang dimanfa atkan
60% 65% 130,7 7%
70% 75% 80% 90%
Meningkatn ya Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan
Terwujudny a Pembinaan Pedagang Kakilima dan asongan
Penurun an pedagan g kaki lima yang berjuala n di tempat yang bukan peruntuk annya
0,3 1 50% 1% 1,30
% 1,60
% 2%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 43
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Secara keseluruhan, realisasi
capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo pada
tahun 2017 tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil” pada setiap sasaran
strategisnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengalaman serta
meningkatnya kemampuan para karyawan Dinas Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Wonosobo di setiap bidangnya dari tahun ke tahun. Hal ini juga yang
secara tidak langsung menjadi latar belakang alternatif solusi tercapainya
keberhasilan atau peningkatan kinerja di tahun 2017.
1.4Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada setiap bidang yang ada di
Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa
kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana kegiatan
tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan. Pada bidang koperasi
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada,
yakni pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Wonosobo dengan
diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan.
Sedangkan pada bidang perdagangan dan Bidang Koperasi lebih mengarah
kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai
bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber
daya manusianya atau para perajin maupun pedagang yang ada di Kabupaten
Wonosobo.
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
UKM Kabupaten Wonosobo Tahun 2017. Berikut ini adalah keterangan pencapaian
kinerja disertai kegiatan pada tahun 2017 yang mempunyai pengaruh besar
sebagai penunjangnya:
Koperasi Aktif
Pemeringkatan Koperasi
Wirausaha Terlatih
Pertumbuhan Industri
Gondok
Temuan Barang Beredar Kadaluarsa
Tertutup
Penyelenggaraan Tapin Expo
sasaran strategis adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah
ditetapkan dengan semaksimal mungkin. Berikut ini adalah tabel
anggaran serta realisasi program dan kegiatan Dinas Perdagangan
Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2017:
Program Kegiatan Anggaran (Rp)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 100,00%
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 45
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik
34.800.000 24.961.84 3
0 100,00%
60.000.000 60.000.00 0 100,00%
4.000.000 3.958.000 98,95%
92.530.000 91.652.00 0 99,05%
6.000.000 4.113.000 68,55%
163.100.000 162.851.7 98 99,85%
20.000.000 19.410.00 0 97,05%
494.372.500 460.355.2 00 93,12%
177.600.000 146.950.0 00 82,74%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
32.500.000 32.258.60 0 99,26%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat- Alat Kantor
15.000.000 14.477.50 0
Fasilitasi Pencentakan Kartu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
25.000.000 25.000.00 0 100,00%
Program Pengembang an Kewirausaha an dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Pasar Rakyat; 100.000.000 98.788.500 98,79% Peningkatan Kualitas Produk Lokal menjadi Produk Unggulan daerah;
100.000.000 99.409.000 99,41%
100.000.000 99.577.280 99,58%
221.250.000 220.994.00 0 99,88%
75.000.000 74.576.50 0 99,44%
100.000.000 99.658.00
0 99,66%
100.000.000 99.409.00 0
100.000.000 99.067.00
0 99,07%
Pelatihan Kerajinan Interior Gypsum (DBHCHT);
200.000.000 199.409.5
00 99,70%
0 98,95%
100.000.000 99.761.50 0
200.000.000 199.407.0 00 99,70%
Bintek Pengembangan ODOP (One District One Product) bagi UMKM (DBHCHT)
200.000.000 197.691.5 45 98,85%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaa n Koperasi
Fasilitasi Penilaian Kesehatan KSU, LKM, KJKS, KUD dll
100.000.000 99.655.00 0
100.000.000 99.542.00 0 99,54%
100.000.000 98.137.00 0 98,14%
Fasilitasi Pameran HARKOPNAS (DBHCHT)
Pelatihan Ketrampilan Aneka Boga Bagi Anggota Koperasi Produsen Dalam Akses Pemasaran (DBHCHT)
100.000.000 99.455.00 0 99,46%
Penguatan dan Pengembangan Koperasi Produsen Melalui Magang dan PKL (DBHCHT)
100.000.000 99.565.00 0 99,57%
100.000.000 100.000.0
00 100,00%
Fasilitasi dan pengembangan Koperasi pertanian dan perikanan (DBHCHT)
100.000.000 96.410.00 0 96,41%
00 98,04%
100.000.000 99.074.00 0 99,07%
100.000.000 98.886.00 0
Pembinaan Pelaku Usaha Berbasis Ekspor (DBHCHT)
125.000.000 124.700.0 00
200.000.000 199.500.0 00
150.000.000 145.550.0 00
0 98,32%
100.000.000 99.207.00 0
99,21%
Pengembangan Akses Pasar Luar Negeri Melalui Program From The Region (UFTR)
100.000.000 98.799.05 0
125.000.000 122.298.6 50
Pembinaan Pedagang Pasar (DBHCHT)
dan Prasarana Ekonomi
DAK Sarana Perdagangan
946.000.000 925.925.0 00
150.000.000 150.000.0 00 100,00%
Relokasi Pedagang Pasar Induk Wonosobo Yang Terkena Dampak Pembangunan (Safety Bangunan)
300.000.000 62.940.00 0
50.000.000 48.730.00 0
50.000.000 49.245.00 0
50.000.000 49.180.00 0
25.000.000 25.000.00 0 100,00%
Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 yang termuat dalam
tabel di atas, terdapat sebanyak 8 (delapan) program dan 67 (enam puluh tujuh)
kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp. 137.696.818.786,- (seratus
tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan
belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam) dengan total realisasi yang mencapai
Rp. 20.100.399.616,-( dua puluh miliar seratus juta tiga ratus sembilan puluh
sembilan ribu enam ratus enam belas) ,(14,60 %).
BAB IV
PENUTUP
memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-
sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) disusun sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo serta dalam rangka perwujudan
“Good Governance”. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perdagangan Koperasi
UKM Kabupaten Wonosobo sebagai jabaran visi, misi dan strategi Dinas
Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada
hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya
kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Untuk melihat prospek ke depan,
Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo merasakan perlu adanya
peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa memacu penanganan
kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar dan produk
unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara optimal, agar
menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi baik
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian dan
pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada.
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 51
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Nama : Drs. AGUS SURYATIN, MT
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
KABUPATEN WONOSOBO
Jabatan : BUPATI WONOSOBO
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan memngambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Wonosobo, Januari 2018 Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI WONOSOBO KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
EKO PURNOMO, SE, MM Drs. AGUS SURYATIN,MT NIP. 196010071986121001
LKJiP Dinas Perdagangan Koperasi UKM kab. Wonosobo Page 52
PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya peran Koperasi
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo
5%
7%
7 Presentase Koperasi Yang Akses Pembiayaan dari Lembaga Keuangan
5%
2 Bertambahnya Jumlah Produk OVOP Berbasis Koperasi
1 Jumlah Produk OVOP Kab. Wonosobo
2
2 Persentase UMKM OVOP 0,03 3 Persentase Omset UMKM 2,5% 4 Jumlah UMKM yang
memiliki Perijinan: Label Halal, PIRT, Barcode
100
200
1 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil
3%
2%
UKM 2%
Lokal, Regional, Nasional
6 Jumlah UMKM yang di Bina 500 UMKM 4 Terciptanya iklim usaha yang
lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasan UKM
1 SDM UKM yang di Bina 500 Org UMKM
5 Peningkatan Pelayanan Prima baik Internal organisasi maupun pelayanan kepada publik
Dokumen Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Administrasi Keuangan,Cetakan dan Penggandaan , Kebersihan dan Keamanan, Peralatan dll,
100%
1 Persentase Peningkatan Administrasi Pungutan Retribusi Pasar
100%
100%
0,45
3 Sertifikasi Los/Kios 100%
4 Penyempurnaan Pasar 100%
8 Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Wonosobo
1 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
2 Kenaikan Nilai ekspor dan Impor
0,02
0,25
Lokal, Regional, Nasional
9 Pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima yang baik
1 Tertatanya PKL dan pedagang asongan sesuai tempat usaha yang telah diijinkan
0,75
1.802 PKL
10 Peningkatan kesadaran pelaku dunia usaha terhadap upaya perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas
1
Tersedianya Data Harga Barang Kebutuhan Rumah Tangga, Barang Umum dan Barang Penting Lainnya
30 kali/perbulan
3
30%
4
3 Kali/Tahun
5 Jumlah Tera/Tera Ulang UTTP, SPBU, Timbangan di Kab. Wonosobo
60%
7 Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Produk Unggulan
25%
4. Sasaran :

Recommended